Modul Audit Investigasi 52 S1 Akuntansi Universitas Pamulang PERTEMUAN 11: BUKTI AUDIT INVESTIGASI A. TUJUAN PEMBELAJARAN Pada bab ini akan dijelaskan mengenaibukti audit yang gunakan dalam pelaksanaan audit investigasi.Melalui makalah ini, anda harus mampu: 11.1 Memahami bukti apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan audit investgasi B. URAIAN MATERI Tujuan Pembelajaran 11.1: Menjelaskan bukti apa saja yang dibutuhkan dalam audit investigasi Dalam audit forensik ini secara normatif auditor dibebani tuntutan untuk dapat memperoleh bukti dan alat bukti yang dapat mengungkap adanya tindak pidana fraud. Selain itu, alat bukti hasil audit forensik dimaksud untuk digunakan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk dikembangkan menjadi alat bukti yang sesuai dengan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti tersebut pada uraian diatas dalam rangka mendukung litigasi peradilan. Alat bukti yang cukup dikembangkan tersebut selanjutnya dilakukan analisis yang merupakan tanggungjawab auditor dalam upaya pembuktian sampai menemukan alat bukti sesuai ketentuan, sedangkan penetapan terjadinya fraud maupun salah tidaknya seseorang merupakan wewenang APH, dalam hal ini alat bukti dan keyakinan hakim pengadilan. Menurut Eddie M. Gunadi, senior partner pada KAP BDO Tanubrata, audit investigasi dilaksanakan apabila ada tanda-tanda terjadinya kriminalitas dalam pelaksanaan laporan keuangan sehingga harus diinvestigasi lebih dalam apakah benar terjadi kasus kecurangan atau kriminal yang bisa berdampak pidana atau perdata. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang sering melaksanakan audit investigasi. Audit investigasi
6
Embed
B. URAIAN MATERI - princessneni11.files.wordpress.com · S1 Akuntansi Universitas Pamulang ... Ba han bukti terdiri dari berbagai macam bentuk yang berbeda,termasuk ... Sebutkan dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Modul Audit Investigasi
52
S1 Akuntansi Universitas Pamulang
PERTEMUAN 11:
BUKTI AUDIT INVESTIGASI
A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenaibukti audit yang gunakan dalam
pelaksanaan audit investigasi.Melalui makalah ini, anda harus mampu:
11.1 Memahami bukti apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan
audit investgasi
B. URAIAN MATERI
Tujuan Pembelajaran 11.1:
Menjelaskan bukti apa saja yang dibutuhkan dalam audit investigasi
Dalam audit forensik ini secara normatif auditor dibebani tuntutan untuk
dapat memperoleh bukti dan alat bukti yang dapat mengungkap adanya tindak
pidana fraud. Selain itu, alat bukti hasil audit forensik dimaksud untuk
digunakan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk dikembangkan menjadi
alat bukti yang sesuai dengan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti tersebut pada uraian diatas dalam
rangka mendukung litigasi peradilan. Alat bukti yang cukup dikembangkan
tersebut selanjutnya dilakukan analisis yang merupakan tanggungjawab
auditor dalam upaya pembuktian sampai menemukan alat bukti sesuai
ketentuan, sedangkan penetapan terjadinya fraud maupun salah tidaknya
seseorang merupakan wewenang APH, dalam hal ini alat bukti dan keyakinan
hakim pengadilan.
Menurut Eddie M. Gunadi, senior partner pada KAP BDO Tanubrata,
audit investigasi dilaksanakan apabila ada tanda-tanda terjadinya kriminalitas
dalam pelaksanaan laporan keuangan sehingga harus diinvestigasi lebih
dalam apakah benar terjadi kasus kecurangan atau kriminal yang bisa
berdampak pidana atau perdata. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
adalah lembaga yang sering melaksanakan audit investigasi. Audit investigasi
Modul Audit Investigasi
53
S1 Akuntansi Universitas Pamulang
bukan hal yang bersifat umum dan hanya orang-orang khusus yang
melakukan audit investigasi, yaitu orang-orang yang mempunyai kualifikasi
sebagai auditora. Pada dasarnya audit investigasi adalah mencari kebenaran,
apakah terjadi kecurangan (fraud) atau tidak.
Pendekatan audit investigasi atas tindak pidana didasarkan pada penilaian
yang logis terhadap individu dan segala sesuatu/benda yang terkait dengan
tindak kejahatan tersebut. Seperti dijelaskan di bawah ini :
Individu yang terkait dengan tindak kejahatan
Korban , pelapor dan saksi-saksi merupakan subyek wawancara bagi investigatif
auditor dalam rangka memperoleh fakta dan informasi yang diketahui mereka .
Tersangka dan pelaku kejahatan merupakan subyek wawancara yang merupakan
dasar terjadinya suatu fakta dalam rangka investigatif auditor menetukan sampai
sejauh mana keterlibatan mereka dalam tindak kejahatan tersebut. Agar bukti yang
didapatkan benar-benar valid, investigatif auditor harus senantiasa melakukan
konformasi terhadap kebenaran informasi yang diperoleh dengan pihak-pihak yang
independen.
Benda-benda yang terkait dengan tindak kejahatan
Auditor investigasi harus memahami bahwa benda-benda fisik yang terkait
dengan tindak kejahatan mempunyai nilai-nilai pembuktian yang sangat
berarti karena bukti fisik merupakan bukti faktual tidak seperti halnya ingatan
manusia yang terbatas, bukti fisik selalu mengungkapkan cerita yang sama
dari waktu ke waktu namun bukti fisik akan berkurang nilainya apabila
auditor gagal mendapatkannya, mempelajarinya dan memahaminya, maka
auditor harus memahami hal-hal seperti : Apa yang dimaksud dengan bukti
fisik, Bagaimana memperoleh dan menyimpannya, Bagaimana memperoleh
informasi yang optimal dari bukti fisik tersebut, dan Bagaimana mengartikan/
menafsirkan informasi yang telah diperoleh tersebut.
Bahan bukti adalah informasi yang digunakan audior dalammenentukan
kesesuaian informasi yang diaudit dengan kriteria yang telahditetapkan.
Bahan bukti terdiri dari berbagai macam bentuk yang berbeda,termasuk
pernyataan lisan dari auditan, komunikasi tertulis dengan pihak
luar,pengamatan oleh auditor, dan data elektronik mengenai transaksi. Adalah
Modul Audit Investigasi
54
S1 Akuntansi Universitas Pamulang
halyang penting untuk memperoleh bahan bukti dalam jumlah dan kualitas
yangcukup untuk memenuhi tujuan audit. Proses penentuan jenis dan jumlah
bahanbukti yang diperlukan dan pengevaluasian kesesuaian informasi
dengankriteria yang ditetapkan merupakan bagian penting dari audit.
Bukti Tindak Pidana
Bukti yang diperoleh auditor harus cukup, mengingat seringnya dampak
yang akan dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab
dalam kejadian kecurangan. Dan auditor dapat menghadapi tuntutan hukum
dari pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan auditor yang mengambil
simpulan dari fakta-fakta yang tidak lengkap. Standar audit Aparat
Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-APFP) SK Kepala Balai
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No Kep.378/K/1996 tentang
Standar Pelaksanaan Audit APFP bahwa “ Bukti Audit yang relevan,
kompeten dan cukup harus diperoleh sebagai dasar yang memadai untuk
mendukung pendapat simpulan dan saran. Maknanya Relevan yaitu logis
mendukung pendapat/kesimpulan; Kompeten yaitu sah dan dapat
diandalkan menjamin kesesuaian dengan fakta, dan Cukup dalam arti
jumlah bukti untuk menarik kesimpulan.
Mengumpulkan bukti. Tahapan untuk mendapatkan keyakinan bahwa
bukti yang didapatkan/diidentifikasi dapat diandalkan (leading) atau tidak
dapat diandalkan (misleading). Bila tidak, maka harus dievaluasi untuk
menentukan apakah audit harus diselesaikan sebagaimana yang
direncanakan. Bukti dapat diperoleh dari saksi, korban dan pelaku;
Pencarian dan penggeledahan; Penggunaan alat bantu (computer), dan
tenaga ahli.
Evaluasi bukti. Merupakan tahapan yang paling kritis sebab pada tahap
ini akan ditentukan diperluas atau tidaknya untuk mendapatkan informasi
tambahan sebelum simpulan diambil dan laporan disusun. Kegiatan
mencakup evaluasi relevansi dapat diterima dan kompetensi. Evaluasi bukti
dilakukan bila seluruh bukti terkait telah diperoleh. Hal ini dilakukan untuk
Modul Audit Investigasi
55
S1 Akuntansi Universitas Pamulang
(i) menilai kasus terbukti atau tidak kebenarannya; (ii) evaluasi berkala
untuk menilai kesesuaian hipotesis dengan fakta yang ada, (iii) perlu
tidaknya pengembangan suatu bukti, (iv) antisipasi dengan urutan proses
kejadian (sequence) dan kerangka waktu kejadian/time frame).
Pembuktian Bukti
Pembuktian menurut KUHAP antara lain Pasal 183 menetapkan
bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan jenis alat bukti yang
sah (I) keterangan saksi (Pasal 185, Pasal 1 butir 27); (ii) Keterangan Ahli