Page 1
i Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Berdasarkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi
pemerintah diwajibkan untuk melaporkan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun dalam Laporan Kinerja
(LKj).
Melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia tersebut dan sebagai wujud
penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel,
maka Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu instansi pemerintah
berkewajiban juga untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan tahun 2015. Laporan Kinerja (LKj) tersebut dimaksudkan sebagai
Laporan dari Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan selama Tahun 2015.
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini telah didukung dengan sistem pengelolaan
data kinerja di lingkungan BPKP melalui penggunaan New IPMS (New Integrated
Performance Management System), serta sistem pengelolaan data keuangan melalui
penggunaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) 2015 mencakup realisasi
kinerja tahun 2015 yang meliputi output dan outcome serta perbandingan-perbandingan
yang relevan. Tahun 2015 ini merupakan periode pertama pelaksanaan Renstra
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.
KATA PENGANTAR
Page 2
ii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, selain sebagai
media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah
ditetapkan, juga menjadi media pemantauan atas pencapaian kinerja serta memberikan
umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.
Semoga Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2015 ini menjadi bagian dari kecukupan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan, serta bermanfaat bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam
rangka meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang dan bagi BPKP secara
keseluruhan serta pihak yang berkepentingan dalam menilai Akuntabilitas Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Makassar, 31 Desember 2015 Kepala Perwakilan,
Deni Suardini NIP 19650621 198703 1 001
Page 3
iii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................... i
DAFTAR ISI.................................................................................................. iii
RINGKASAN EKSEKUTIF...............................................................................
vi
Bab I. PENDAHULUAN.......................................................................... 1
A. TUGAS DAN FUNGSI...................................................................................... 1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI..................................................................... 3
1. ASPEK STRATEGIS EKSTERNAL......................................................... 3
2. ASPEK STRATEGIS INTERNAL........................................................... 6
C. KEGIATAN DAN PRODUK ORGANISASI.......................................................... 11
D. STRUKTUR ORGANISASI................................................................................ 12
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.............................................................................. 13
Bab II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA................................. 15
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019.................................................................. 15
1. PERNYATAAN VISI............................................................................ 15
2. PERNYATAAN MISI.......................................................................... 16
3. TUJUAN........................................................................................... 16
4. SASARAN STRATEGIS....................................................................... 18
5. SASARAN PROGRAM....................................................................... 19
6. INDIKATOR KINERJA UTAMA........................................................... 19
Page 4
iv Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
7. PROGRAM DAN KEGIATAN.............................................................. 19
B. PERJANJIAN KINERJA 2015............................................................................ 21
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA............................................................ 23
A. CAPAIAN KINERJA 2015............................................................................... 23
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2015............................................................... 24
1. Sasaran I : Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara.............. 24
2. Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta
Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi .................................... 95
3. Sasaran III : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
K/L/P................................................................................................ 102
4. Sasaran IV : Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis
pengawasan....................................................................................
106
C. REALISASI KEUANGAN 2015....................................................................... 108
Bab IV. PENUTUP.................................................................................... 110
LAMPIRAN
Lampiran I Tapkin 2015
Lampiran II Capaian Output Tahun 2015
Lampiran III Perbandingan Capaian Output Tahun 2015 dengan
Tahun 2014
Lampiran IV Capaian Outcome Tahun 2015
Lampiran V Perbandingan Capaian Outcome Tahun 2015 dengan
Tahun 2014
Lampiran VI Hasil Assessment Tata Kelola APIP
Page 5
v Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Lampiran VII Opini BPK atas LKPD Tahun 2014
Lampiran VIII Opini dan Nilai Kinerja PDAM Tahun 2014
Lampiran IX Daftar Atensi Tahun 2015
Lampiran X Rekapitulasi Penyelenggaraan Diklat di Kantor
Pengelola Diklat Pusdiklatwas BPKP di Makassar
Page 6
vi Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
RINGKASAN EKSEKUTIF
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan,
dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai, untuk selanjutnya
menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja setiap tahun.
Pencapaian target dan indikator kinerja setiap tahunnya diungkapkan dalam
Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
tahun 2015 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjawab pertanyaan atas kinerja tahun 2015.
Selain itu, Laporan Kinerja (LKj) ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja
secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.
Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-
rata sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah tercapai.
Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
menggambarkan peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan
nilai tambah bagi stakeholders.
Realisasi pencapaian empat sasaran program tersebut di atas, adalah sebagai
berikut:
1. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara
Capaian sasaran sasaran program ini ditunjukkan oleh capaian satu IKU outcome dan
satu indikator output. Capaian outcome untuk tahun 2015 sebanyak 41,38% atau
mencapai 103,45% dari target tahun 2015 sebesar 40%. Sedangkan capaian output
untuk tahun 2015 sejumlah 145 rekomendasi atau mencapai 100% dari target
sebesar 145 rekomendasi.
Page 7
vii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan
Korupsi
Capaian sasaran sasaran program ini ditunjukkan oleh capaian satu IKU outcome dan
satu indikator output. Capaian outcome untuk tahun 2015 sebanyak 50% atau
mencapai 100% dari target tahun 2015 sebesar 50%. Sedangkan capaian output untuk
tahun 2015 sejumlah 2 rekomendasi atau mencapai 100% dari target sebesar 2
rekomendasi.
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P
Capaian sasaran sasaran program ini ditunjukkan oleh capaian satu IKU outcome dan
satu indikator output. Capaian outcome untuk tahun 2015 sebanyak 0% atau
mencapai 0% dari target tahun 2015 sebesar 5%. Sedangkan capaian output untuk
tahun 2015 sejumlah 2 rekomendasi atau mencapai 100% dari target sebesar 2
rekomendasi.
Belum tercapainya Kondisi existing kapabilitas APIP tahun 2014 di Provinsi Sulawesi
Selatan, adalah empat APIP PEMDA berada pada Level “2 Dengan Catatan” dan
sisanya sebanyak 21 APIP PEMDA masih berada pada Level “1”. Hal ini menunjukkan
masih jauh dari target RPJMN 2015 – 2019 yaitu sebanyak 85,00% dari APIP PEMDA.
Dalam tahun 2015 target pencapaian kapabilitas APIP PEMDA di Provinsi Sulawesi
Selatan belum ada, namun Pewakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sudah
mencanangkan target Kapabalitas APIP PEMDA Level 3 dalam tahun 2016 sebanyak
25,00% dari jumlah 25 Pemerintah Daerah atau enam Pemerintah Daerah.
4. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan
Capaian sasaran sasaran program ini ditunjukkan oleh capaian satu IKU outcome dan
tiga indikator output. Capaian outcome untuk tahun 2015 sebanyak 7,2 atau
mencapai 102,86% dari target tahun 2015 sebesar 7. Sedangkan capaian output
untuk tahun 2015 sejumlah 86 laporan dan 61 unit sarana prasarana atau mencapai
229,69% dari target sebesar 60 laporan dan 4 unit sarana prasarana.
Selain pencapaian sasaran program, beberapa hal yang merupakan hasil konkrit
dari peran pengawasan oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan selaku Internal Auditor
Presiden selama tahun 2015 antara lain:
Page 8
viii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
1. Nilai penyelamatan uang negara dari temuan hasil audit dan monitoring sebesar
Rp19.083.820.857,00.
2. Dari 21 Pemda yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada
tahun 2015, sebanyak 8 Pemda berhasil memperoleh opini WTP, 11 Pemda
mendapatkan opini WDP, dan 2 Pemda memperoleh opini TMP dari hasil Audit BPK-
RI.
3. Sebanyak 2 PDAM berkinerja baik, 14 PDAM berkinerja cukup, 6 PDAM berkinerja
kurang, dan 1 Pemda berkinerja tidak baik.
4. Nilai koreksi penyesuaian harga dan klaim sebesar Rp9.819.330.191,10.
5. Jumlah kerugian negara dari hasil Audit Investigasi dan Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang diserahkan ke Instansi Penyidik sebesar
Rp124.259.878.312,24.
Keberhasilan lain yang diperoleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
dalam tahun 2015 berupa penghargaan-penghargaan yang terdiri dari:
a. Juara I Lomba Karya Tulis dalam rangka HUT BPKP ke - 32;
b. Juara II Lomba Eco Office;
c. Juara I Kategori Video Profil Unit Kerja Terbaik;
d. Juara II Kategori Majalah Internal Terbaik;
e. Juara II Kategori Unit Kerja Pengirim Berita Harian Teraktif;
f. Juara III Kategori Unit Kerja Pengunggah Berita Harian Teraktif;
Hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada
pada level terdefinisi atau tingkat 4 dari 6 tingkat maturitas SPIP. Penilaian maturitas ini
menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar 3,28 dari pengukuran terhadap 25 fokus
penilaian.
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah mengirimkan atensi kepada
beberapa stakeholders sebagai upaya memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat
strategis. Atensi yang telah dikirimkan selama tahun 2015 se banyak 121 atensi yang
ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, para Bupati/Walikota se-Sulawesi
Page 9
ix Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Selatan, Direksi PT Pelindo (Persero), Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan
serta Direksi RSUD Andi Makkasau. Rincian dari 122 atensi dapat dilihat pada lampiran 9.
Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2015
menghasilkan temuan pemeriksaan sebanyak 270 kejadian dengan nilai
Rp19.083.820.857,00.
Keseluruhan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan pada tahun 2015 menggunakan dana sebesar Rp33.868.275.250,00 yang terdiri
dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp32.126.164.000,00
dan dana pihak ketiga sebesar Rp1.914.804.250,00.
Keberhasilan ini dicapai berkat dukungan seluruh pegawai organisasi dan kerja
sama dengan pihak-pihak lain (stakeholders) dalam memberikan layanan jasa
pengawasan kepada pemerintah daerah, instansi penyidik, dan pemangku kepentingan
lainnya. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma BPKP sebagai auditor internal
pemerintah yang dapat memberikan jasa konsultasi perbaikan manajemen, khususnya
sebagai auditor yang mendukung akuntabilitas Presiden.
Dalam pencapaiannya, seluruh sasaran output program telah tercapai, namun
masih terdapat IKU outcome yang belum mencapai target yang ditentukan. Untuk itu,
diperlukan upaya dan kerja yang lebih keras lagi untuk mengoptimalkan pencapaian
semua sasaran strategis di masa mendatang. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh
BPKP dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain:
1. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pengawasan dengan Pendekatan “BPKP Sentris”,
penetapan skala prioritas/strategi fokus, terukur dan jelas tahapannya, komprehensif,
berkesinambungan sehingga terwujud keselarasan tujuan organisasi (Goals
Congcruence).
2. Melakukan internalisasi perencanaan pengawasan berbasis resiko dan anggaran
berbasis kinerja sehingga lebih berorientasi pada hasil.
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM APIP yang
mampu mendorong pemantapan penerapan sistem pengendalian intern
kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (K/L/P/K) dan mampu
Page 10
x Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional.
4. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap ketaatan dan kinerja/value-for-money
audit serta kualitas advisory services.
Page 11
1 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
A. TUGAS DAN FUNGSI
BAB I
PENDAHULUAN
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unit perwakilan dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP merupakan Lembaga Pemerintah
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Tugas dan fungsi BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk
BPKP, struktur organisasi serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :
Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan
nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama
yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan
intern.
Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah melaksanakan
pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan mempunyai fungsi yaitu :
1) Fungsi Pengarahan dan Pengoordinasian Pengawasan Intern
Fungsi pertama meliputi (a) fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan
intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional
Page 12
2 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara
berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara,
dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan (b) fungsi
pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama
dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.
2) Fungsi Pengawasan Intern
Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari:
1. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan
negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh
atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau
subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat
kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
2. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan asset
negara/daerah;
3. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern,
dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan
program/kebijakan pemerintah yang strategis;
4. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian
harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang
berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian
keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan
korupsi;
5. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
dan
Page 13
3 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
6. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem
pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
badan lainnya.
Dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur,
Dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan. Menurut PP tersebut, BPKP adalah Auditor Presiden yang bertugas
melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilias keuangan negara dan melakukan
pembinaan penyelenggaraan SPIP. Berdasarkan PP tersebut, BPKP mempunyai tugas dan
fungsi, yaitu melakukan :
1. Pengawasan intern terhadap akuntabilias keuangan negara atas kegiatan tertentu
(Pasal 49 ayat 2), meliputi :
a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
2. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Pasal 59 ayat
2);
3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan ke Menteri
Keuangan kepada Presiden (pasal 57 ayat 4);
4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional dari hasil
5. pengawasan BPKP dan APIP lainnya (pasal 54 ayat 3).
Dengan teknik analisis SWOT, analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang dan
tantangan pengawasan BPKP. Peluang lengkapnya sebagai berikut:
1. ASPEK STRATEGIS EKSTERNAL
Page 14
4 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
a. Adanya dukungan yang jelas dari Presiden, termasuk beberapa stakeholders,
menunjukkan bahwa BPKP diharapkan berperan sesuai dengan mandat yang
diberikan oleh pemerintah;
b. Tingginya komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan negara yang bersih, tertib,
dan bertanggung jawab (clean government and good governance), menjadi peluang
BPKP untuk dapat berperan dalam pengawasan intern;
c. Meningkatnya permintaan jasa assurance dan consultancy dari instansi pemerintah,
membuat BPKP berpeluang melaksanakan pengawasan intern;
d. Reputasi dan kinerja BPKP dari hasil pengawasan yang telah dilakukan selama ini
memberikan kepercayaan bagi instansi pemerintah yang memerlukan jasa
pengawasan yang tidak dapat dilakukan oleh APIP-nya sendiri;
e. Dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 192
Tahun 2014, semakin menguatkan BPKP di dalam menjalankan perannya;
f. Dalam kondisi masih banyaknya kasus korupsi, masih besar pula harapan instansi
penyidik meminta BPKP untuk melakukan audit investigatif atas kasus TPK;
Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas:
1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pemerintah Kota Makassar
3. Pemerintah Kota Palopo
4. Pemerintah Kota Parepare
5. Pemerintah Kabupaten Gowa
6. Pemerintah Kabupaten Maros
7. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
8. Pemerintah Kabupaten Takalar
9. Pemerintah Kabupaten Jeneponto
10. Pemerintah Kabupaten Bantaeng
11. Pemerintah Kabupaten Bulukumba
12. Pemerintah Kabupaten Sinjai
Page 15
5 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
13. Pemerintah Kabupaten Bone
14. Pemerintah Kabupaten Wajo
15. Pemerintah Kabupaten Barru
16. Pemerintah Kabupaten Pinrang
17. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
18. Pemerintah Kabupaten Enrekang
19. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
20. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
21. Pemerintah Kabupaten Luwu
22. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
23. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
24. Pemerintah Kabupaten Soppeng
25. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
Keduapuluh lima pemerintah daerah tersebut telah menandatangani Nota
Kesepahaman (MoU) pengelolaan keuangan daerah dengan Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan. Di luar pemerintah daerah, juga terdapat 5 BUMN yang berkantor
pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan 29 BUMD serta 30 Rumah Sakit Umum
Daerah, dimana BUMN/BUMD tersebut telah mendatangani nota kesepahaman (MoU)
tentang Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik.
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga telah berkerja sama dengan
beberapa Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Negeri Makassar, Universitas Hasanuddin,
Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Kesehatan Makassar dan UIN Alauddin),
Pengadilan Tinggi Agama, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan beberapa Instansi vertikal
yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Guna mendukung pelaksanaan kepemerintahan yang bersih, BPKP juga telah
menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan instansi penyidik untuk membantu
penyidik dalam menangani kasus-kasus berindikasi TPK.
Page 16
6 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
2. ASPEK STRATEGIS INTERNAL
Dengan teknik analisis SWOT, analisis lingkungan internal menghasilkan identifikasi
potensi dan permasalahan pengawasan BPKP. Potensi pengawasan internal BPKP antara
lain sebagai berikut:
a. BPKP memiliki SDM pengawasan yang kompeten, berpengalaman, berintegritas,
inovatif, adaptif, dan terpercaya sehingga cukup untuk melaksanakan pengawasan
sesuai dengan mandat yang dimilikinya;
b. BPKP memiliki core competency unggulan di bidang pengawasan yang dapat
diandalkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap seluruh stakeholders;
c. Adanya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Presiden Nomor 192
Tahun 2014 menandakan bahwa BPKP memiliki mandat untuk melakukan lingkup
penugasan yang bersifat makro dan strategis, pembinaan penyelenggaraan SPIP,
penyedia laporan pengawasan yang berskala nasional ke Presiden, dan pembinaan
penyelenggaraan JFA;
d. BPKP mempunyai peran melakukan pengawasan intern dan bertanggungjawab
langsung kepada Presiden;
e. Adanya produk-produk unggulan yang dibutuhkan oleh stakeholders (GCG, KPI, PE,
FCP, SAKD, MR, SIMDA) yang memungkinkan BPKP melakukan penugasan sesuai
dengan kebutuhan stakeholders;
f. BPKP memiliki sistem informasi dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) yang cukup mumpuni, sehingga BPKP dapat memberikan data yang terkait
dengan hasil pengawasan intern;
g. BPKP memiliki pengalaman berupa task force yang melaksanakan evaluasi kebijakan
atau evaluasi program.
Pelaksanaan pengawasan intern BPKP mengalami beberapa tantangan. Perubahan
paradigma pengawasan intern dari watchdog menjadi quality assurance atau consultant ,
memerlukan pengelolaan perubahan yang memadai karena beberapa kelemahan antara
lain:
Page 17
7 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
a. Berkaitan dengan penugasan pengawasan intern baik assurance maupun consulting,
BPKP belum memiliki komposisi SDM yang ideal baik kuantitas maupun kualitas;
b. Untuk memotivasi SDM agar mempunyai kinerja yang baik perlu didukung dengan
adanya reward and punishment system, namun dalam hal ini BPKP belum dapat
mengimplementasikannya secara optimal;
c. Dalam melaksanakan peran BPKP dalam hal melakukan pengawasan lintas sektoral,
metodologi pengawasan lintas sektoral yang digunakan oleh BPKP masih perlu
ditingkatkan;
d. Peran pengawasan intern yang dilakukan BPKP saat ini membutuhkan kompetensi
pengetahuan makro yang harus dimiliki oleh SDM BPKP, namun kompetensi
pengetahuan makro tersebut kurang dimiliki oleh SDM BPKP;
e. Dalam mendukung peran BPKP saat ini, organisasi, tatalaksana dan SDM BPKP belum
sepenuhnya memenuhi kebutuhan peran yang dimandatkan oleh pemerintah; dan
f. Belum terbangunnya sistem informasi hasil pengawasan intern nasional yang
terintegrasi.
Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan memiliki tiga aspek strategis internal yang berasal dari sumber daya manusia,
sarana dan prasarana serta sumber dana.
1. SUMBER DAYA MANUSIA
Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2015
berjumlah 160 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan
kepangkatan sebagai berikut :
a. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2015
Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember
2015 menurut jabatan tercermin pada tabel 1.1.
Page 18
8 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2015
b. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2015
Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember
2015 menurut golongan sebagaimana tertuang dalam tabel 1.2.
No. Jenjang Jabatan
Posisi per
31-12-2014
(Orang)
Mutasi selama 2015 Posisi per
31-12-2015
(Orang) Tambah Kurang
I. Struktural 10 2 2 10
1. Eselon II 1 - - 1
2. Eselon III 5 1 1 5
3. Eselon IV 4 1 1 4
II. Fungsional Tertentu 162 38 19 149
A. Fungsional Auditor 125 38 16 115
1. Auditor Madya 18 3 3 18
2. Auditor Muda 28 5 8 25
3. Auditor Pertama 7 14 1 20
4. Auditor Penyelia 14 3 2 15
5. Auditor Pelaksana Lanjutan
22 1 1 22
6. Auditor Pelaksana 28 3 17 14
7. Calon Auditor 8 10 16 2
B. Fungsional Tertentu Lainnya
4 - - 4
1. Analis Kepegawaian Pelaksana
1 - - 1
2. Arsiparis Pelaksana Lanjutan
3 - - 3
3. Prakom Pelaksana - - - -
III. Fungsional Umum 33 - 3 30
1. Fungsional Umum 33 - 3 30
Jumlah 172 41 53 160
Page 19
9 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2015
No. Uraian
Posisi per
31-12-2014
(Orang)
Mutasi selama 2015 Posisi per
31-12-2015
(Orang) Tambah Kurang
1. Golongan IV 24 4 4 24
2. Golongan III 103 24 15 112
3. Golongan II 37 3 18 22
4. Golongan I - - - -
5. CPNS 8 10 16 2
Jumlah 172 41 53 160
Jumlah pegawai tersebut menurut jenjang pendidikan dapat terlihat pada grafik 1.1.
Grafik 1.1.
Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan per 31 Desember 2015
Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, dipekerjakan tenaga
harian lepas sebanyak 33 orang yang ditempatkan disetiap Subbagian pada Bagian Tata
Usaha.
2. SARANA DAN PRASARANA
Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin (termasuk
2%
16%
29%49%
4%
SMP SMA DIII S1/DIV S2
Page 20
10 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
didalamnya kendaraan dinas), irigasi dan jaringan. Sarana dan prasarana terlihat pada
tabel 1.3.
Tabel 1.3. Sarana dan Prasarana
No Uraian Jumlah Satuan
1. Tanah 35.982 m2
2. Bangunan 67 unit
3. Peralatan dan Mesin 1.522 unit
4. Irigasi 2 unit
5. Jaringan 1 unit
6. Mobil 9 Unit
7. Sepeda Motor 4 unit
Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan
sarana olah raga, ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, dan sarana ibadah.
3. SUMBER DANA
Dana tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2015 sebesar
Rp35.778.921.000,00 yang bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan tahun 2015 dengan rincian sebagaimana yang disajikan dalam tabel 1.4.
Tabel 1.4. Rincian dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Selawesi Selatan tahun 2015 per program
No Program Anggaran
1
Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
4.695.593.000
2 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
31.083.328.000
Jumlah 35.778.921.000
Page 21
11 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
C. KEGIATAN DAN PRODUK ORGANISASI
Sesuai dengan Renstra, BPKP telah merubah paradigmanya sebagai pengawas
internal pemerintah dengan menjalankan dua jenis jasa, yaitu memberikan jasa
assurance dan consultative yang diharapkan dapat memberikan perbaikan dan nilai
tambah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan membantu pemerintah mencapai
tujuannya. Jasa assurance dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, reviu, sedangkan
consultative dilakukan dengan sosialisasi, asistensi/bimbingan teknis, pengembangan
sistem.
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan turut mengembangkan beberapa
produk BPKP yang bermanfaat bagi manajemen perubahan. Selain produk untuk
pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60
tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain :
1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan
2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)
3. Good Governance di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat
5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM
6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik
7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD
8. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO
9. Program Implementasi Penerapan PPK BLU/BLUD
10. Program Anti Korupsi (PAK)
11. Fraud Control Plan (FCP)
12. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP)
13. Management Assessment Center (MAC)
14. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (Simkeu-Desa)
15. Program Peningkatan Kapabilitas APIP
16. Program Peningkatan Tingkat Kematangan SPIP
Page 22
12 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bagian Tata
Usaha
Sub Bagian
Keuangan
Sub Bagian
Kepegawaian
Sub Bagian
Umum
Sub Bagian
Program dan
Pelaporan
Kepala
Perwakilan
Bidang
Pengawasan
Instansi
Pemerintah
Pusat
Bidang
Akuntabilitas
Pemerintah
Daerah
Bidang
Akuntan
Negara
Bidang
Investigasi
Kelompok Jabatan Fungsional
D. STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep 06.00.00-286/K/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014, Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh:
1). Bagian Tata Usaha
2). Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
3). Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
4). Bidang Akuntan Negara
5). Bidang Investigasi
6). Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terurai pada
gambar 1.1.
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
Page 23
13 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Selama tahun 2015 terdapat perubahan manajemen pada Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam tabel 1.5.
Tabel 1.5. Perubahan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel pada tahun 2015.
No Jabatan Pejabat Lama Pejabat Baru Tanggal
Pelantikan
1 Kepala Bidang Akuntan Negara
Yuler Bastian Anto hendrarto 06 Oktober 2015
2 Kepala Subbagian Program dan Pelaporan
Wahyu Utomo Achmad Karsono 22 Juni 2015
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
tahun 2015 dapat diikhtisarkan sebagai berikut ini :
Kata Pengantar Berisi Kata Pengantar Kepala Perwakilan
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
Daftar Isi Berisi daftar isi Laporan Kinerja
Ringkasan Eksekutif Menguraikan rangkuman capaian kinerja
organisasi secara ringkas.
Bab I Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas gambaran umum
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
Bab II
Perencanaan dan
Perjanjian
Kinerja
Menjelaskan muatan Rencana dan Perjanjian
Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015.
Bab III Akuntabilitas
Kinerja
Menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan
realisasi keuangan Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2015.
Bab IV Penutup Menjelaskan simpulan menyeluruh dari
Page 24
14 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2015 dan strategi
perbaikan kinerja pada Tahun 2016.
Lampiran Berisi capaian kinerja outcome dan output dan
lampiran lainnya
Page 25
15 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019
BAB II
PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA
Perencanaan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode Tahun
2015-2019 telah disusun dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang
mengacu pada Rencana Strategis BPKP tahun 2015-2019 dan telah digunakan sebagai
acuan dalam menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2015. Lebih lanjut Renstra
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2015 - 2019 dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. PERNYATAAN VISI Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat baru
sesuai Perpres Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, BPKP menegaskan jati dirinya sebagai Auditor Presiden. Konsekuensinya,
BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dari hasil
pengawasan yang dilakukan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang
dihadapi pemerintah. Kontribusi BPKP tersebut dimaksudkan untuk membantu
pemerintah mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).
Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin
dicapai BPKP agar BPKP dapat bermanfaat bagi stakeholder.
Perubahan lingkungan strategis tersebut, berpengaruh terhadap harapan dan
arahan organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mengakomodasi dan mengantisipasi
hal-hal yang terjadi dan akan terjadi akibat dari perubahan tersebut. Komitmen tersebut
Page 26
16 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
VISI “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan”
selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan,
sebagai berikut:
Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi
Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional. Terwujudnya visi
merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi oleh segenap jajaran BPKP
baik di tingkat pusat maupun tingkat perwakilan. Sebagai penjabaran dari visi tersebut,
ditetapkanlah misi BPKP.
2. PERNYATAAN MISI
Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
MISI
1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; dan
3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.
Page 27
17 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Misi Pertama berkaitan dengan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan sebagai Auditor Presiden dalam melaksanakan pengawasan intern atas
akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan serta
manfaatnya yaitu mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan
efektif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta peraturan
perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala Lembaga/Pemerintah
Daerah/Korporasi melalui jasa assurance dan jasa consultative. Jasa assurance mencakup
pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra
kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan jasa consultative berwujud
rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra
kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Fungsi lain yang sejalan dengan peran
BPKP adalah memberikan rekomendasi perbaikan penerapan tata kelola kepemerintahan
yang baik (good governance) dan membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya.
Misi Kedua terkait dengan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap
seluruh instansi pemerintah yang diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 50 PP
Nomor 60 Tahun 2008. Peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam
pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang langsung berada di bawah
Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja
Presiden yang merupakan suatu kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dipastikan efektifitas
penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.
Misi Ketiga ditetapkan dalam rangka perwujudan pengawasan yang terpadu,
terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan kepemerintahan
yang baik, bersih dan kredibel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Kinerja APIP yang maksimal dapat diperoleh jika pemberdayaan APIP
dijalankan dalam semangat profesionalitas dan kesetaraan antar APIP. Namun, efektifitas
sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang bersinergi memiliki kemampuan
yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu,
Page 28
18 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga,
Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga
dan Pemerintah Daerah serta Korporasi
misi ketiga diperlukan sebagai dasar dalam menetapkan strategi pemberdayaan,
pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
sendiri maupun kapasitas APIP secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. TUJUAN
Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta
berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau
impelementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :
a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional yang Bersih dan Efektif;
b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.
4. SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan
secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari
tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam
kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.
Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan dicapai tahun 2015 adalah sebagai
berikut:
Page 29
19 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Arah kebijakan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan
dilaksanakan dengan program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan
pembangunan nasional, pembinaan SPIP serta program dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya. Program pertama dilaksanakan dengan kegiatan utama
pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan
nasional, pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat
pengawasan intern pemerintah, sasaran yang akan dicapai dari program-program
tersebut antara lain:
1) Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara;
2) Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta Meningkatnya Upaya
Pencegahan Korupsi;
3) Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P/K;
4) Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan.
6. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan diukur dengan menggunakan
indikator kinerja yang terdiri dari indikator hasil (outcome) dan indikator keluaran
(output). Indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan
indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang
menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam
pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dan pembangunan nasional,
pembinaan SPIP dan pembinaan APIP. Rincian atas indikator kinerja tersebut tertuang
dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2015–
2019 sebagaimana termuat dalam Lampiran 1.
7. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi
BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP dan berisikan kegiatan
untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-
5. SASARAN PROGRAM
Page 30
20 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi BPKP untuk mewujudkan sasaran
strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
Rincian program dan kegiatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
adalah sebagai berikut :
a. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Program 06)
Kegiatan yang mendukung program ini yaitu pengawasan akuntabilitas pelaporan
keuangan, pengawasan kebendaharaan umum negara, pengawasan korporasi
(BUMN/D/BLU/D/BUL), pengawasan pengelolaan keuangan daerah, pengawasan
infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta fokus pembangunan nasional lainnya,
pengawasan keinvestigasian & penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan,
Pembinaan SPIP Program Prioritas Nasional (Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan
serta Fokus Pembangunan Nasional Lainnya), pembinaan SPIP K/L, pencegahan
korupsi pada K/L, pembinaan penyelenggaraan SPIP pemerintah daerah, pencegahan
korupsi pada pemerintah daerah, pembinaan penyelenggaraan SPI pada korporasi,
pencegahan korupsi pada korporasi, pembinaan kapabilitas pengawasan intern K/L,
dan pembinaan kapabilitas pengawasan intern Pemda.
b. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Program
01)
Kegiatan yang mendukung program ini yaitu Penyusunan Perencanaan, Koordinasi,
Pemantauan dan Evaluasi, Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tata
Laksana, Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP, Fasilitasi Dukungan
Manajemen BPKP, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP,
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan dan
Penyelenggaraan, Penelitian dan Pengembangan Pengawasan dan Pengelolaan Data
Sistem Informasi Pengawasan.
Page 31
21 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi
pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja
(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan
demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari
kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya.
Perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015
merupakan periode awal Renstra 2015-2019, dengan demikian target kinerja yang ada
pada tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan target kinerja tahun lalu. Untuk
penyajian target kinerja tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
SATUAN JUMLAH
Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Program 06)
1) Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara
Rekomendasi Hasil Pengawasan
Rekomendasi 145
2) Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi
Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI
Rekomendasi 2
3) Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP
Rekomendasi 2
Page 32
22 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Program 01)
Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan 60
Tersedianya sarana dan prasarana BPKP
Unit 1
Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara Perwakilan BPKP
Unit 3
Page 33
23 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
A. CAPAIAN KINERJA 2015
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayai kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja
adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil
analisis terhadap pengukuran kinerja.
Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam
pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output
dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya
organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara
target kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran
kinerja tersebut menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.
Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
menggambarkan capaian tujuan, sasaran strategis dan sasaran program, dengan
pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Indikator kinerja tujuan
mencerminkan benefit/impact sedangkan sasaran mencerminkan manfaat/hasil dari
output yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai
penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian
program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator input dan output,
indikator kinerja input terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber
daya manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan orang hari (OH) dan indikator
kinerja output berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.
Page 34
24 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2015
• Perbaikan Pengelolaan Keuangan NegaraSasaran 1
Laporan kinerja tahun 2015 merupakan laporan kinerja pertama periode Renstra
2015-2019, oleh karenanya perbandingan dengan tahun sebelumnya belum dapat
dilakukan karena indikator kinerja yang ditetapkan dalam periode 2015-2019 berbeda
dengan Renstra BPKP periode sebelumnya.
Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja yang disajikan menurut sasaran
program beserta realisasinya dapat dilihat pada table berikut, sedangkan rincian realisasi
beserta penggunaan dana dan OH dapat dilihat pada lampiran 3.
Capaian Kinerja per Sasaran Program
No Sasaran Program Capaian
1 Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara 100
2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta Meningkatnya
Upaya Pencegahan Korupsi 100
3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P 0
4 Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan 100
Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran program,
terutama terhadap indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran program. Indikator kinerja
untuk tiap sasaran program terdiri dari indikator kinerja outcome dan indikator kinerja
output.
Secara rinci capaian kinerja masing-masing sasaran program dapat dijelaskan
sebagai berikut:
Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan akan
bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi atas penyelenggaraan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip
Page 35
25 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan masyarakat
dan stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang
diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.
Sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan negara” merupakan
perwujudan peran pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka memberikan keyakinan
yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan
sasaran pembangunan nasional di samping consultancy sebagai pengungkit bagi
peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. BPKP
bertekad untuk berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan
terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang
memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak
tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019.
Sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan negara” dilengkapi satu
indikator kinerja yaitu “Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan keuangan negara” yang diukur dengan menghitung
persentase perbaikan yang telah terjadi dari hasil pengawasan BPKP terhadap
rekomendasi yang disampaikan.
Realisasi indikator kinerja sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Keuangan
Negara” sampai dengan tahun 2015 sebesar 41,38% atau mencapai 103,45% dari target
periode yang sama sebesar 40%.
Realisasi sebesar 100% merupakan perbaikan yang terjadi atas 60 rekomendasi
tindak lanjut dari 145 rekomendasi yang disampaikan.
Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar
Rp3.610.743.895,00 atau 98,06% dari anggaran sebesar Rp3.682.045.000,00 dan dengan
SDM sebanyak 18.948 OH atau 87,86% dari rencana tahun 2015 sebanyak 21.567 OH.
Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Perbaikan
Pengelolaan Keuangan Negara” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari
Page 36
26 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 98,06% lebih rendah dibandingkan dengan
anggaran yang tersedia.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), kinerja program “Perbaikan
Pengelolaan Keuangan Negara” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari
capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 87,86% lebih rendah dibandingkan dengan
rencana penggunaan OH.
Sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan negara” dihasilkan melalui
pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai
perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan
negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja
“Rekomendasi hasil pengawasan”. Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi hasil
pengawasan” sebanyak 145 rekomendasi atau mencapai 100% dari target tahun 2015
sebanyak 145 rekomendasi.
Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang terjadi di tahun
2015 adalah sebagai berikut:
Penugasan Pengawaan dari Bidang IPP:
1. Laporan Auditor Independen atas PNPM Mandiri Perdesaan pada BPMPDK Provinsi
Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2014 telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp3.754.960,00 atas
kelebihan pembayaran honorarium dan tunjangan fasilitator serta penyerahan 2
buah laptop ke kepada Bagian Umum Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam SA-
BMN sebagai aset Satker;
2. Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP-2 Loan IBRD
No. 8027-ID pada Bappeda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk TA 2014
telah ditindaklanjuti dengan penyeteron ke Kas Negara sebesar Rp12.140.000,00
atas pembayaran biaya pelatihan/sosialisasi dan honor pelatihan TPM/KTPM yang
tidak sesuai ketentuan serta penyetoran PPh Pasal 21 yang belum dipungut;
3. Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP-2 Loan IBRD
No. 8027-ID pada KPIU Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Page 37
27 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Pangkajene dan Kepulauan TA 2014 telah ditindaklanjuti sebagian dengan
penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp12.000.000,00 atas Pengeluaran/Biaya yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan;
4. LAI Dukungan atas Laporan Keuangan Project Implementing Unit - Unit Pelaksana
Teknis (PIU-UPT) COREMAP-CTI (Loan IBRD 8336-ID/Credit Grant TF 015470) pada
Balai Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar Tahun Anggaran
yang berakhir 31 Desember 2014 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas
Negara sebesar Rp6.912.000,00 atas Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam
Negeri yang tidak sesuai ketentuan;
5. Laporan Auditor Independen Dukungan atas FMR WISMP 2 for PIU pada Dinas PU
dan Kimpraswil Kab. Bantaeng TA 2014 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke
Kas Negara sebesar Rp7.500.000,00 atas kelebihan pembayaran honor dan biaya
transportasi;
6. Laporan Auditor Independen Dukungan atas FMR WISMP 2 for PIU pada Dinas PSDA
Kab. Pinrang TA 2014 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar
Rp3.200.000,00 atas kelebihan pembayaran biaya dokumentasi;
7. LAI Dukungan atas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
(Program PAMSIMAS) Kabupaten Selayar (Grant TF 094792) Tahun Anggaran 2014
telah ditindaklanjuti dengan penyerahan kembali dana oleh pihak ketiga kepada KKM
yang bersangkutan sebesar Rp19.652.000,00 atas Kemahalan harga dan kekurangan
fisik pengadaan serta Rp40.655.500,00 atas double pembayaran biaya angkutan
pipa dan aksesorisnya;
8. LAI Dukungan atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD No.
8213-ID) Kabupaten Bulukumba TA 2014 telah ditindaklanjuti dengan penarikan
dana sebesar Rp1.300.000,00 dari rekening KSM kemudian disetorkan kembali ke
rekening BKM untuk selanjutnya digunakan sesuai dengan hasil musyarawah;
9. LAI Dukungan atas Lap Keu PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 8213-ID) pada Dinas
Tata Ruang dan Permukiman Kab Toraja Utara TA 2014 telah ditindaklanjuti dengan
penyetoran kembali ke Kas UPK BKM sebesar Rp55.508.000,00, kemudian digunakan
untuk menambah pekerjaan yang dilaksanakan;
Page 38
28 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
10. LAI Dukungan atas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
(Program PAMSIMAS) Kabupaten Bantaeng Grant TF-094792 Tahun Anggaran 2014
telah ditindaklanjuti dengan melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan pada
Laporan Penyelesaian Hasil Pekerjaan dan segera melakukan uji fungsi;
11. Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kab. Bantaeng Loan IBRD
Number 8213-ID untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2014 telah
ditindaklanjuti menarik kelebihan dana pada KSM kemudian disetorkan kembali ke
rekening BKM untuk dipergunakan kembali sesuai hasil musyawarah sebesar
Rp9.647.800,00;
12. Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Eastern Indonesia
National Roads Improvement Project (Einrip) Ausaid Loan No. L-002 Pada Satker
Pelaksnaan Jalan Nasional Wilayah II Prov Sulsel Untuk Tahun Anggaran Yang
Berakhir 31 Desember 2014 telah ditindaklanjuti dengan pengurangan nilai
pembayaran pada interim payment certificate (IPC) payment no. 29 sebesar
Rp250.106.117,08;
13. Laporan Hasil Audit Program Pamsimas II Grant TF 094792 Dinas Pekerjaan Umum
TA 2014 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah ditindaklanjuti menarik
kelebihan dana pada KSM kemudian disetorkan kembali ke rekening BKM untuk
dipergunakan kembali sesuai hasil musyawarah sebesar Rp13.416.000,00;
14. LAI Dukungan atas Lap Keu Program Pamsimas II Kabupaten Wajo Loan IDA No .
4202 - IND grant TF094792 Tahun Anggaran 2014 dengan melengkapi pekerjaan
dengan nilai Rp30.718.000,00;
15. PNPM-Perkotaan Kota Makassar telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
administratif;
16. Audit Dukungan atas Laporan Keuangan PNPM - Mandiri Perkotaan Loan IBRD
No8213-ID Kabupaten Wajo Tahun anggaran 2014 telah ditindaklanjuti sesuai
dengan rekomendasi administratif;
17. Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PNPM-PISEW (Pengembangan
Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) JICA IP-564 pada Dinas PU Kab. Enrekang TA
Page 39
29 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
2014 dengan pengembalian ke Kas LKD sebesar Rp25.385.465,31 dan
Rp6.126.000,00 dan dipergunakan kembali sesuai hasil musyawarah;
18. Audit Operasional Paket EINRIP ESS-06 (Bulukumba Tondong Sinjai) Provinsi Sulawesi
Selatan pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil II Prov. Sulsel utk periode Januari
s.d Mei 2015 telah ditindaklanjuti dengan kelebihan pembayaran sebesar
Rp16.342.896,00 diperhitungkan pada IPC 31, terbaca pada huruf F point 4 summary
progress payment sebesar Rp266.449.013,08 dengan rincian: Koreksi hasil audit TA
2015 = Rp16.342.896,00, TA 2014 = Rp250.106.117,08;
19. Laporan Hasil Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 pada
kabupaten Pangkajene dan Kepulauan per 31 Desember 2014 telah ditindaklanjuti
sebagaian dengan menyalurkan dana klaim non kapitasi ke masing-masing
puskesmas sebesar Rp433.425.000,00 serta penyetoran dana klaim non kapitasi ke
Kas Daerah sebesar Rp6.000.000,00;
20. LAI Dukungan atas Coremap CTI Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2014 telah
ditindaklanjuti sebagian dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp9.500.000,00
atas pembebanan biaya ganda (double) dalam RAB kontrak serta Rp3.200.000,00
atas kelebihan pembayaran honor tim survey;
21. LAI Dukungan atas Laporan Keuangan atas laporan keuangan WISMP-2 Loan IBRD-
8027 ID pada Bappeda Kabupaten Luwu Utara untuk TA yang berakhir per 31
Desember 2014 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi administratif;
22. Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP-2 pada PIU
Bappeda Kab. Wajo (IBRD Loan No.8027-ID) untuk Tahun yang Berakhir 31 Des 2014
telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi administratif;
23. Laporan Hasil Audit Dukungan atas Laporan Keuangan COREMAP-CTI Kabupaten
Pangkep untuk Tahun Anggaran Yang berakhir 31 Desember 2014 telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp7.429.000,00 atas
Kelebihan Pembayaran Kegiatan Monitoring dan Kelebihan Pembayaran Honor
Narasumber;
24. Laporan Hasil Audit Keuangan atas laporan keuangan WISMP-2 Loan IBRD-8027 ID
pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk tahun anggaran yang
Page 40
30 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
berakhir per 31 Desember 2014 telah ditindaklanjuti sebagian dengan penyetoran ke
Kas Negara sebesar Rp5.960.000,00 atas Kelebihan Pembayaran Honor Moderator;
25. Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Water Resources
and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP-2) Loan IBRD Number
8027-ID pada Provincial Project Implemen-tation Unit (PPIU) Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31
Desember 2014 telah ditindaklanjuti dengan menambahkan kekurangan pekerjaan
yang dilaksanakan senilai Rp17.522.839,00;
26. Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Water Resources
and Irrigation Sector Management Program Phase 2 (WISMP-2) Loan IBRD Number
8027-ID pada Kabupaten Project Implementation Unit (KPIU) Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air Kabupaten Luwu untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014
telah ditindaklanjuti dengan melakukan penambahan pekerjaan irigasi senilai
Rp12.738.171,00;
27. LAI Dukungan atas Laporan Keuangan Water Resources and Irrigation Sector
Management Project (WISMP)-2 Loan IBRD No.8027-ID pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Tahun yang Berakhir
tanggal 31 Desember 2014 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah
sebesar Rp15.271.081,96 atas pekerjaan fisik yang tidak sesuai ketentuan serta
Rp1.350.000,00 atas kelebihan pembayaran biaya pengawasan teknis;
28. LAI Dukungan Atas laporan Keuangan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (Pamsimas II) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maros
Tahun 2014 telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kembali dana ke rekening
masing-masing KKM sebesar Rp10.127.800,00 dan dipergunakan kembali sesuai hasil
musyawarah;
29. LAI Dukungan atas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
(Program PAMSIMAS II) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barru Grant TF-094792
Tahun Anggaran 2014 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi administratif;
Page 41
31 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
30. LAI Dukungan atas Laporan Keuangan Program PAMSIMAS (Grant TF-094792) pada
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2014 telah
ditindaklanjuti sesuai rekomendasi administratif;
31. LHA atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan
Loan IBRD Nomor-8213-IND Kota Palopo Tahun Anggaran 2014 telah ditindaklanjuti
sesuai rekomendasi administratif;
32. LAI Dukungan atas Laporan Keuangan Health Professional Education Quality Project
(HPEQ) Loan IBRD No. 7737-ID pada Universitas Muslim Indonesia untuk Tahun
Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2014 telah ditindaklanjut sebagian dengan
penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp50.000.000,00 atas sisa dana Loan HPEQ;
33. Audit atas Laporan Keuangan Health Professional Education Quality (HPEQ) Loan
IBRD 7737-ID pada Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Anggaran 2014
telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp16.762.000,00
atas kelebihan pembayaran peralatan.
Penugasan Pengawasan dari Bidang APD:
1) Evaluasi Program Strategis – Local Content Daerah
Capaian Kinerja Evaluasi atas program strategis atau local content di daerah
wilayah Sulawesi Selatan, dilaksanakan melalui :
Kajian atas rencana penyerahan Barang Milik Daerah (BMD) berupa satu
Unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) senilai
Rp8.705.477.000,00 kepada Perusahaan Daerah sebagai Penyertaan
Modal Pemerintah Kota Palopo yang selanjutnya akan dikerjasamakan
dengan PT PLN (Persero). Sebelum proses kerjasama dilaksanakan terlebih
dahulu berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk memproses penerbitan
IUPTL, serta harga jual yang akan disepakati dengan PT PLN (Persero)
benar-benar telah memenuhi persyaratan menguntungkan daerah, dapat
dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Page 42
32 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Pendampingan Addendum Naskah Perjanjian Kerja Sama antara
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan - PT Yasmin Bumi Asri atas
Pelaksanaan Reklamasi Kawasan Center Point of Indonesia (CPI)yang
merupakan Kawasan Bisnis Global Terpadu. Pengembangan kawasan CPI
seluas 157 Ha, dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan
mendapat bagian lahan seluas 50 Ha yang akan diperuntukkan untuk
berbagai fasilitas umum, area terbuka hijau, kantor pemerintahan, pantai
buatan dan lain-lain.
2) Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Daerah
Capaian Kinerja Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Daerah, diperoleh
melalui :
Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui
kegiatan narasumber diklat/bimtek/asistensi/review Penyusunan
RPJMD,Renstra,Lakip dan Tapkin pada Provinsi Sulawesi Selatan,
Kabupaten Selayar, Luwu Timur, Soppeng, Bulukumba, Toraja Utara dan
Kota Makassar,
Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,menyatakan perencanaan adalah suatu proses
untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Perencanaan pembangunan di daerah masih belum memadai karena :
Lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam perencanaan
pembangunan karena keterbatasan data.
Lemahnya konsistensi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan,
Perlunya reviu untuk memastikan konsistensi dari visi sampai ke
kegiatan
Tidak konsistennya perencanaan pembangunan yaitu jangka panjang
(RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD), dan
Page 43
33 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Perlunypengawasan pengawalan dari semua pihak yang terkait dalam
setiap penyusunan dokumen perencanaan.
Kebijakan perencanaan bersifat sektoral dan tidak terkoordinasi,
Perlunya keselarasan dalam penyusunan perencanaan sehingga tidak
ada lagi kebijakan perencanaan yang bertentangan dan tumpang tindih
Perencanaan hanya mengandalkan data historis (masa lalu),
Perlu dibuatnya proyeksi terkait dengan perancanaan
Kurangnya keterlibatan publik dalam proses perencanaan sehingga
proses penyusunan perencanaan hanya bersifat top-down.
Perencanaan pembangunan daerah yang belum memadai tersebut, telah
di diperbaiki melalui fungsi konsultansi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan dengan kegiatan diklat/bimtek/asistensi/review terhadap
Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya, sehingga dalam
Tahun 2015 nilai EKPPD terhadap LPPD Tahun 2014 mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya, sebagaimana dapat dilihat pada
grafik berikut :
Grafik 3.1 Nilai EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2014
Sedangkan nilai LPPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam dua
tahun terakhir yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Dalam
Sangat TinggiTinggi
SedangRendah
10
14
00
8
14
2
0
Tahun 2014 Tahun 2013
Page 44
34 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Negeri berpredikat “Sangat Tinggi”. Oleh karena itu kondisi LPPD
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan tahun 2014 yang
penilaiannya dilakukan dalam tahun 2015 menunjukkan capaian nilai LPPD
Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan telah melampui target
RPJMN 2015 – 2019 sebesar 85,00% dari jumlah Pemerintah Daerah
dengan predikat minimal “Tinggi”.
3) Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Progras Prioritas Pemerintah
Daerah
Perbaikan Penyelenggaran SPIP Program Prioritas Pemerintah Daerah,
dilaksanakan dengan mengacu kepada Program Prioritas Nasional yang dibagi
kedalam tiga Program Wajib (Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan); empat
Program Prioritas (Infrastruktur, Maritim, Energi dan Pangan) serta satu
Program Pendukung (Reformasi Birokrasi).
Capaian kinerja indikator kegiatan ini, dilaksanakan melalui :
Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan pada
Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Barru
Salah satu misi Presiden RI adalah mewujudkan kualitas hidup manusia
Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Upaya yang akan dilakukan
untuk melaksanakan misi tersebut diantaranya dengan menetapkan
Program Kartu Indonsia Sehat melalui layanan kesehatan masyarakat.
Pelayanan kesehatan menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh
pemerintah daerah.
Hasil Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan pada
Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Barru, adalah sebagai
berikut :
o Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, seluruh masyarakat
miskin telah tercakup jaminan kesehatan, belum sepenuhnya menaati
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dari 18 indikator kinerja bidang
Page 45
35 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
kesehatan baru diterapkan tujuh indikator, telah memenuhi
penyediaan anggaran kesehatan sebesar 11,57% dari APBD (minmal
10,00%), belum menyusun rencana kebutuhan SDMK, prasarana
kesehatan telah memadai, kualitas pelayanan kesehatan pada
puskesmas dan RSUD yang di sampling sudah baik dan layanan
kesehatan adalah sangat baik dengan nilai IKM 3,64 dari 4,00.
o Pemerintah Kabupaten Barru, seluruh masyarakat miskin telah tercakup
jaminan kesehatan, telah menaati Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dari
20 indikator kinerja bidang kesehatan telah diterapkan seluruhnya,
telah memenuhi penyediaan anggaran kesehatan sebesar 10,67% dari
APBD (minmal 10,00%), telah menyusun rencana kebutuhan SDMK,
prasarana kesehatan telah memadai, kualitas pelayanan kesehatan
pada puskesmas dan RSUD yang di sampling sudah baik dan dalam hal
layanan kesehatan Pemerintah Kabupaten belum menyusum IKM.
Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan pada
Pemerintah Kabupaten Bone dan Sidenreng Rappang
Salah satu misi Presiden R I adalah mewujudkan kualitas hidup manusia
Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Upaya yang akan dilakukan
untuk melaksanakan misi tersebut diantaranya dengan menetapkan
Program Kartu Indonsia Pintar melalui. Pelayanan pendidikan menjadi
urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga
tidak terdapat lagi anak usia sekolah (7 - 18 tahun) yang tidak dapat
menikmati pendidikan formal karena kurangnya daya tampung pada
sekolah yang ada di wilayah pemukiman dan tersedianya akses pendidikan
serta diterapkannya SPM bidang pendidikan.
Hasil Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan pada
Pemerintah Kabupaten Bone dan Sidenreng Rappang Tahun 2014, adalah
sebagai berikut :
Page 46
36 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
o Pemerintah Kabupaten Bone, belum sepenuhnya mentaati Peraturan
Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional No. 129a/U/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 tentang perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tanggal 9 Juli 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Dasar. dari 27 indikator spm bidang pendidikan belum seluruhnya
dituangkan dalam RPJMD dan belum dituangkannya target tahunan
pencapaian SPM Bidang Pendidikan dalam RKPD. Disamping itu juga
belum menuangkan dan menetapkan rencana 5 tahun pencapaian SPM,
target tahunan dalam Renja SKPD dan target tahunan pencapaian SPM
dalam RKA/DPA-SKPD tahun 2014.
o Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, belum sepenuhnya
mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidkan dasar yang
diimplementasikan dengan 27 indikator yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota. SPM bidang pendidikan menengah masih
menggunakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.
129a/U/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pendidikan dan RPJMD tahun 2014 telah disusun Dari
27 indikator SPM tersebut baru dituangkan tujuh Indikator dan telah
menetapkan target capaian 5 tahunan. SPM bidang pendidikan
menengah belum menuangkan indikator dalam RPJMD dan belum
menetapkan target capaian 5 tahunan, sedangkan Renstra–SKPD Tahun
2014-2018 telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Page 47
37 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang No. 90/2014 tanggal
20 oktober 2014 namun baru menuangakan tujuh indikator dari 27
indikator dan menetapkan target capaian 5 tahunan.
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui kegiatan diklat/bimtek/
asistensi/review telah melakukan fasilitasi dalam peningkatan capaian nilai
LPPD yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Hasil Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah (EKPPD) tahun 2014 yang dilakukan
tahun 2015 menunjukkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan
sepuluh Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh skor dengan predikat
“Sangat Tinggi” serta 14 Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya memperoleh
skor dengan predikat “Tinggi”, sebagaimana dapat dilihat pada garfik
berikut :
Grafik 3.2 Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah (EKPPD) tahun 2014
Hasil ini menunjukkan bahwa capaian nilai LPPD Pemerintah Daerah di
Provinsi Sulawesi Selatan telah melampui target RPJMN 2015 – 2019 yaitu
0 2 4 6 8 10 12 14
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
0
0
14
10
0
2
14
8
Tahun 2013 Tahun 2014
Page 48
38 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
sebesar 85,00% dari jumlah Pemerintah Daerah dengan predikat minimal
“Tinggi”.
Pencegahan/Pemberantasan Korupsi dalam PBJ dan Peningkatan Kinerja
Probity audit atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasi terciptanya efisiensi anggaran
sebesar 25,27% dari nilai HPS, terus didorong sebagai upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi sekaligus untuk peningkatan kinerja
pemerintah daerah. Probity audit dilakukan melalui pendampingan pada
Inspektorat Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja sebagai media
transfer knowledge. Pemerintah Kota Parepare melalui Walikota telah
membuat kebijakan dengan mewajibkan pengadaan barang dan jasa yang
bernilai di atas Rp1,00 Milyar agar terlebih dahulu di lakukan probity audit
oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan
Inspektorat Kota Parerpare.
Sedangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memintakan
pendampingan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses
pembangunan Wisma Negara. Disamping itu pemerintah daerah melalui
Kepala Daerah didorong membuat kebijakan mengenai probity audit
dengan menerbikan Peraturan Kepala Daerah, sebagaimana telah
dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo.
Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Perhubungan/Kemaritiman
Pembangunan kelautan/kemaritiman Indonesia belum optimal,
dicerminkan masih lemahnya kedaulatan maritim (lemahnya armada
tangkap nasional, maraknya aksi illegal fishing/pencurian ikan serta
lemahnya penegakkan hukum), masih minimnya infrastruktur transportasi
kelautan, serta birokrasi yang berbelit-belit dalam pelayanan perizinan
usaha perikanan. Oleh karena itu penyediaan/perbaikan infrastruktur
pelabuhan yang terintegrasi dengan prasarana transportasi darat yang
memadai serta pengembangan teknologi kelautan, penetapan dan
Page 49
39 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
pengawasan batas wilayah laut antar negara tetangga sebagai upaya
pengamanan dan optimalisasi hasil laut (dengan menerapkan kebijakan
yang tegas) dan penyederhanaan birokrasi perijinan usaha perikanan
Hasil Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten
Pangkajene Kepulauan, adalah sebagai berikut :
o Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, secaraumum kinerja pemerintah
daerah bidang kemaritiman menunjukkan kategori “Baik” dengan skor
kinerja 72,50. Penilaian upaya peningkatan potensi kelautan dan
perikanan melalui pemberdayaan nelayan denganpemberian bantuan,
penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan serta penyusunan dan
pengembangan data informasi statistik perikanan menunjukkan
kategori “Baik” dengan skor kinerja sebesar 86,00. Sedangkan kinerja
pemerintah daerah dalam perizinan bidang kelautan dan perikanan
menunjukkan kategori “Kurang Baik” dengan skor kinerja sebesar
60,00.
o Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, secara umum kinerja
pemerintah daerah bidang kemaritiman menunjukkan kategori “Baik”
dengan skor kinerja 73,28. Penilaian keberadaan dan kelayakan
infrastruktur pelabuhan yang terintegrasi dengan sasaran transportasi
darat menunjukkan kategori “Baik” dengan skor kinerja sebesar 83,75.
Penilaian penanganan permasalahan illegal fishing menunjukkan
kategori “Baik” dengan skor kinerja sebesar 73,13. Penilaian
penanganan upaya peningkatan potensi kelautan dan perikanan melalui
pemberdayaan nelayan dengan pemberian bantuan, penyelenggaraan
pelatihan dan penyuluhan serta penyusunan dan pengembangan data
informasi statistik perikanan menunjukkan kategori “Baik” dengan skor
kinerja sebesar 73,75. Sedangkan kinerja pemerintah daerah dalam
perizinan bidang kelautan dan perikanan menunjukkan kategori “Baik”
dengan skor kinerja sebesar 62,50.
Page 50
40 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Peningkatan Kualitas LAKIP
Capaian nilai hasil evaluasi LAKIP masih rendah, oleh karena itu perlu ada
kegiatan reviu yang memungkinkan dilakukannya peningkatan kualitas
LAKIP guna keakuratan informasi yang disajikan dalam LAKIP dapat diyakini
kewajarannya. Kegiatan untuk peningkatan kualitas LAKIP dilakukan dalam
bentuk :
o Pendampingan/asistensi penyusunan dan reviu LAKIP, Renja
SKPDlingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng,
o Pendampingan Penyusunan dan reviu LAKIP Kabupaten Toraja Utara,
o Asistensi Penyusunan RTP LAKIP, Penyusunan Penetapan Kinerja, Renja
SKPD dan LAKIP Tahun 2015 serta Pendampingan Evaluasi pada
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur,
o Sosialisasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 pada
Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Soppeng,
o Asistensi Perjanjian Kinerja dan pendampingan evaluasi LAKIP SKPD
Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2015.
Pemantauan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa
Sebagai bagian dari transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa,
Pemerintah Daerah mempunya kewajiban untuk mengumumkan Rencana
Umum Pengadaan pada seluruh SKPD/PA/KPA lingkung Pemerintah Daerah
masing. Hasil pemantauan RUP per 29 Januari 2015 diperoleh data bahwa
jumlah paket pekerjaan yang akan dilakukan pelelangan umum sebanyak
653 paket. Dari jumlah paket tersebut jumlah RUP-nya yang di umumkan
pada LPSE/Portal Pengadaan Nasional sebanyak 76 paket atau baru
mencapai 11,64% dan belum di umumkan pada website Pemerintah
Daerah. Disamping itu dari hasil pemantauan tersebut tidak tersedia data
jumlah paket yang telah di umumkan pada papan pengumuman resmi.
Oleh karena itu telah sampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar
para Kepala Daerah mengeluarkan Instruksi kepada seluruh SKPD untuk
Page 51
41 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
mengumumkan RUP dan pelelangan paket pengadaan pada Papan
Pengumuman resmi, website Pemerintah dan Portal Nasional melalui LPSE
dan APIP memantau pengumuman tersebut dengan menggunakan
indikator.
Kajian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa
Permasalahan yang paling sering terjadi adalah pada tahapan
penyelesaian akhir tahun. Apalagi dengan adanya penafsiran dapat
dilakukan addendum perpanjangan selama 50 hari. Disamping itu masih
tingginya temuan dan permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa oleh
Auditor Internal, Eksternal, Aparat Penegak Hukum, Legislatif dan
Masyarakat, sehingga diperlukan kajian permasalahan dalam Pengadaan
Barang dan Jasa. Kegiatan kajian ini dilaksanakan melalui Kajian
Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten
Enrekang Tahun Anggaran 2014, dengan hasil “penyebab” sebagai berikut
:
o Kelemahan pengawasan internal yakni satuankerja/pejabat yang
diberitang-gungjawab menguji jalannya system dan prosedur tidak
berfungsi denganbaik,
o Pada Dinas Kesehatan adalah tidak efektifnya pengawasan pekerjaan
oleh masing-masing SKPD dan konsultan pengawas tidak melaksanakan
tugasnya sesuai ketentuan, serta rekanan tidak melaksanakan
peklerjaan sesuai Surat Perjanjian,
o Ketidakmampuan dari rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan serta
terdapat upaya dari Kepala SKPD untuk mencairkan anggaran tanpa
melihat realisasi fisik sesungguhnya.
Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa
Salah satu upaya untuk meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan adalah dengan
melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung
Page 52
42 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
(real time) yang disebut probity audit. Probity audit adalah sebagai
kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa
prosespengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai
dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku yang
bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
Untuk kegiatanprobity audit ini, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
selaku pembina APIP di wilayah Sulawesi Selatan telah melakukan
pendampingan sebagai bentuk quality assurance dalam pelaksanaan
Probity Audit pada Inspektorat Kota Parepare. Disamping itu Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pembangunan Wisma Negara mewajibkan
dalam proses pembayaran kepada rekanan dharuskan melalui tahapan
probity audit Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Walikota
Parepare yang mewajibkan kepada para Kepala SKPD/PA/KPA untuk
pengadaan barang dan jasa bernilai diatas 1 Milyar harus dilakukan probity
audit oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
4) Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah terkait Pendapatan dan
Penerimaan Daerah
Perbaikan Kebijakan Daerah terkait pendapatan dan penerimaan daerah
difokuskan kepada pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Daerah, yang
bertujuan untuk mendorong peningkatan ruang fiskal guna kemandirian
keuangan daerah, mendorong perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang didukung oleh database potensi perencanaan yang memadai, mendorong
terciptanya ketaatan hukum atas penyusunan peraturan daerah terkait PAD,
serta perbaikan Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan PAD. Parameter
kinerja PAD, adalah elastisitas PAD, konstribusi PAD, derajat desentraslisasi
fiskal, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan ruang fiskal.
Capaian kinerja indikator kegiatan ini, dilaksanakan melalui :
Page 53
43 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Pengawasan PAD pada pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Jeneponto,
Pinrang, Maros dan Toraja Utara.
Hasil Pengawasan PAD pada lima Pemerintah Kabupaten tersebut, adalah
sebagai berikut :
o Pemerintah Kabupaten Bantaeng, belum melakukan update database
dan data potensi PAD secara berkala, penetapantarget PAD dalam
APBD belum seluruhnya didasarkan pada potensi PAD;
o Pemerintah Kabupaten Jeneponto, belum pernah menyusun data
potensi PAD sehingga dari tahun ke tahun proses perhitungan
penetapan target PAD menggunakan realisasi PAD tahun sebelumnya
yang dihitung berdasarkan incremental realisasi PAD yang tidak
didukung oleh perhitungan yang memadai. Target PAD tahun 2014
hanya tercapai sebesar 86,98% karena banyaknya wajib retribusi yang
menunggak dalam melakukan pembayaran retribusi, terbatasnya
jumlah petugas pemungut dan potensi atas pendapatan retibusi belum
digali secara optimal, namun meskipun demikian realisasi pendapatan
atas pajak daerah melebihi target yang ditetapkan dikarenakan
penetapan target pendapatan pajak daerah relatif rendah sehingga
mudah dicapai;
o Pemerintah Kabupaten Pinrang, belum pernah menyusun data potensi
PAD sehingga dari tahun ke tahun proses perhitungan penetapan target
PAD menggunakan realisasi PAD tahun sebelumnya yang dihitung
berdasarkan incremental dan atau penetapan target PAD relatif rendah
sehingga mudah dicapai. Realisasi PAD tahun 2014 melebihi target
sebesar 107,49%, namun apabila realisasi PAD dibandingkan dengan
realisasi belanja daerah tahun 2014 hanya sebesar 9,87% yang artinya
bahwa kemampuan kontribusi PAD didalam membiayai belanja daerah
masih sangat rendah sehingga Pemerintah Kabupaten Pinrang masih
perlu menggali secara optimal pajak dan retribusi daerah
Page 54
44 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
o Pemerintah Kabupaten Maros, dalam menentukan target penerimaan
pajak tahun berikutnya masih berdasarkan pada data penerimaan pajak
atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) tahun sebelumnya dengan
memperhitungkan kemungkinan kenaikan skala produksi sekitar 2% -
5%;
o Pemeintah Kabupaten Toraja Utara, belum pernah menyusun data
potensi PAD sehingga dari tahun ke tahun proses perhitungan
penetapan target PAD menggunakan realisasi PAD tahun sebelumnya
yang dihitung berdasarkan incremental realisasi PAD yang tidak
didukung oleh perhitungan yang memadai. Penetapan target
Pendapatan Asli daerah. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara relatif
rendah sehingga mudah dicapai. Hal ini dapat lihat dari realisasi
Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 yang melebihi dari target
Pendapatan Asli Daerah sebesar 126,70%, namun apabila realisasi PAD
dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2014 hanya
sebesar 4,47% yang artinya bahwa kemampuan kontribusi Pendapatan
Asli Daerah (PAD) didalam membiayai belanja daerah masih sangat
rendah sehingga Pemerintah Kabupaten Toraja Utara masih perlu
mengali secara optimal pajak dan retribusi daerah.
5) Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah – Perbaikan Kebijakan
Bendahara Umum Negara
Kebijakan Dana transfer kepada daerah terkadang tidak menyentuh kebutuhan
masyarakat berupa penciptaan lapangan kerja dan mengurangi penduduk
miskin. Disamping itu kebijakan dana transfer dalam bentuk DAU, DAK, DBH
dan lain-lain, mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan penyaluran dan
pemanfaatannya oleh Pemerintah Daerah tidak tepat. Oleh karena itu
dilakukan monitoring untuk memberika informasi kepada Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara dan Kementerian Teknis sebagai bahan
masukan/pertimbangan dalam rangka penyempurnaan kebijakan
Page 55
45 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawan dan pelaporan dana transfer di
masa mendatang.
Capaian kinerja indikator kegiatan ini, dilaksanakan melalui :
Verifikasi Advance Payment atas Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Infrastruktur Triwulan I Tahun 2015,
Reviu Proposal DAK Tambahan Usulan Daerah (TUD) Tahun Anggaran 2015
pada 22 Pemerintah Daerah, serta
Monitoring DAK Tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan
Gowa masing 18 dan 14 Bidang.
Hasil reviu proposal DAK TUD Tahun Anggaran 2015 pada 22 Pemerintah
Daerah, menunjukkan adanya DAK TUD yang not elegible senilai
Rp798.900.000,00. Atas hasil reviu tersebut telah disampaikan atensi kepada
para Kepala Daerah penerima DAK TUD dimaksud agar dalam pelaksanaan
anggaran DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun 2015 memperhatikan prinsip
efisiensi; efektifitas; akuntabel; berorientasi pada hasil (outcomes); jelas
pekerjaan yang akan dilaksanakan; spesifikasi jelas dan lengkap; satuan
pembiayaan terukur dan wajar dalam satuan/jumlah, waktu dan tempat; serta
bebas dari campur tangan pihak manapun yang diduga atau patut diduga
berpotensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terutama terhindar dari
kemungkinan terjadinya mark up harga, fiktif dan gratifikasi.
Sedangkan hasil monitoring DAK Tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten
Jeneponto dan Gowa masing 18 dan 14 Bidang, adalah sebagai berikut :
o Pemerintah Kabupaten Jeneponto, terdiri 18 Bidang DAK Reguler dan 4
Bidang DAK Tambahan). Dari realisasi DAK Reguler sebesar
Rp59.325.090.000,00 dan DAK Tambahan Rp12.697.950.000,00 masih
terdapat sisa DAK Reguler dan DAK Tambahan di BUD per 31 Desember
2014 masing-masing sebesar Rp4.482.678.579,00 dan Rp36.090.000,00.
Permasalahan yang dijumpai dalam proses monitoring, adalah kekurangan
volume pekerjaan sebanyak 21 kejadian senilai Rp267.821.605,00;
Page 56
46 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
kelebihan pembayaran melebihi nilai kontrak 17 kejadian senilai
Rp150.647.822,00 serta pekerjaan tidak sesuai spesifikasi lima kejadian
senilai Rp4.3842.155,00. Disamping itu terdapat ketidaktepatan sasaran
kegiatan DAK Reguler dan Tambahan masing-masing sebesar
Rp472.452.000,00 dan Rp256.480.000,00 serta kegiatan yang belum
dimanfaatkan masing-masing sebesar Rp2.315.375.190,00 dan
Rp267.185.000,00.
o Pemerintah Kabupaten Gowa dengan 14 Bidang DAK Reguler, dari realisasi
DAK Reguler sebesar Rp80.227.530.000,00 masih terdapat sisa DAK di BUD
per 31 Desember 2014 sebesar Rp9.050.379.713,00. Permasalahan yang
dijumpai dalam proses monitoring, adalah kekurangan volume pekerjaan
sebanyak 11 kejadian senilai Rp150.406.724,42,00; denda keterlambatan
Rp1.060.840,00; kewajiban perpajakan yang belum disetorkan ke kas negara
sebesar Rp89.993.884,27;pekerjaan tidak sesuai spesifikasi satu kejadian
senilai Rp33.786.098,04 dan kelebihan perhitungan volume RAB sebanyak
lima kejadian senilai Rp72.560.521,14. Disamping itu terdapat
ketidaktepatan sasaran kegiatan DAK sebesar Rp217.251.164,00 serta
kegiatan yang belum dimanfaatkan sebesar Rp722.173.452,00.
6) Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah – Pengelolaan Aset
Daerah
Capaian kinerja indikator kegiatan perbaikan kebijakan keuangan daerah
terkait pengawalan akuntabilitas sset daerah dilaksanakan melalui
pengawasan atas pengelolaan Kerja Sama Daerah (KSD) pada Pemerintah
Kota Palopo dan Kabupaten Barru, dan pengawasan atas pengelolaan
pinjaman daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan
Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
Hasil pengawasan KSD menunjukkan pada Pemerintah Kota Palopo dan
Kabupaten Barru, menunjukkan pemerintah daerah tersebut “belum
memiliki :
Page 57
47 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
o Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan Kerjasama
pemanfaatan aset,
o Identifikasi risiko, analisis atas perhitungan dan penerimaan
konstribusi serta masa konsesi kerjasama,
o Penatausahaan dan pengawasan atas pengolahan dan pelaksanaan
kerjasama, dan
o Masukan kepada masyarakat serta sarana penyampaian masukan
penerima manfaat.
Sedangkan hasil pengawasan atas pengelolaan pinjaman, yang bertujuan
untuk mengidentifikasi permasalahan berserta penyebabnya berkaitan
kelembagaan dan kebijakan pengelolaan pinjaman daerah pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten
Bulukumba, menunjukkan:
o Kelembagaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah
membentuk dan menetapkan tim/unit pelaksana teknis
penatausahaan pinjmana daerah, namun tidak membentuk tim
pemantau pemanfaatan. Sedangkan Pemerintah Kabupaten
Bulukumba tidak memberntuk tim perencana dan tim pemantau
pemanfaatan pinjaman.
o Kebijakan, untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sektor yang
dibiaya dari pinjaman dimaksud adalah merupakan sektor prioritas
yaitu sektor pekerjaan umum yang merupakan sektor prioritas
dengan tujuan percepatan pembangunan infrastruktur jalan.
Sektor/kegiatan tersebut telah tertuang dalam RPJMD Provinsi
Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2018. Pemerintah Kabupaten
Bulukumba juga menggunakan pinjaman tersebut untuk pembiayaan
sektor prioritas, yaitu sektor kesehatan.
o Perencanaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah
merencanakan dan membahas dengan SKPD terkait, namun pada
tahapan ini tidak dibentuk tim perencanaan untuk pinjaman ini,
Page 58
48 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
sehingga perencanaan atas usulan pinjaman tersebut tidak dikelola
secara memadai. Sedangkan pada Pemerintah Kabupaten
Bulukumba, salinan berita acara pelantikan bupati tidak dilampirkan.
o Penatausahaan pinjaman daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan telah menyelenggarakan penatausahaan pinjaman daerah
sesuai ketentuan yang berlaku, namun belum menyusun laporan
keuangan untuk dijadikan laporan dukungan penyusunan LKPD
Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Pemerintah Kabupaten
Bulukumba menerbitkan Perda No. 5/2014 tanggal 25 Juli 2014
tentang pinjaman daerah dan petunjuk pelaksanaanya No. 54/2014
tanggal 30 September 2014.
o Publikasi Pinjaman, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah
dilaporkan ke Kemeterian Dalam Negeri namu pelaporan ke
Kementerian Keuangan belum dilaporkan serta belum
menyelenggarakan publikai informasi mengenai manfaat dan
dampak ekonomis pinjaman daerah secara berkala. Sedangkan
Pemerintah Kabupaten Bulukumba belum melaporkan sebagai
hutang daerah dalam LKPD.
o Pemanfaatan pinjaman daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan telah digunakan sesuai dengan perjanjian investasi dan telah
dimanfaatkan kecuali satu kegiatan pembangunan jalan karena
masih dalam proses pelaksanaan. Sedangkan pada Pemerintah
Kabupaten Bulukumba belum dimanfaatkan karena masih dalam
proses pelaksanaan pekerjaan.
7) Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah – Perbaikan Kinerja
Program Lintas Sektoral
Capaian kinerja indikator kegiatan perbaikan kebijakan keuangan daerah
terkait perbaikan kinerja program lintas sektotal, dilaksanakan melalui
evaluasi program lintas sektor pembangunan daerah atas
Page 59
49 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular (PPM) Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Bulukumba,
Bone, Wajo dan Luwu.
Tujuan kegiatan ini, adalah mengidentifikasi permasalahan dan penyebab
berkaitan sikronisasi dan efektifitas koordinasi program lintas sektor
pembangunan daerah atas penyelenggaraan penanggungan penyakit
menular di daerah serta mengidentifkasi permasalahan beserta penyebab
dalam implementasi program lintas sektor pembangunan daerah atas
penyelenggaraan penanggungan penyakit menular.
Hasil evaluasi program lintas sektor pembangunan daerah atas
penyelenggaraan penanggungan penyakit menular pada tingkat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten, menunjukkan antara
lain :
o Kebijakan, dalam bentuk strategi penyelenggaraan hanya untuk
penyakit HIV/AIDS, sedangkan untuk jenis penyakit menular lainnya
menggunakan strategi yang tertuang dalam buku Pedoman
Penanggulangan Nasional PPM.
o Perencanaan, telah mengikuti kriteria yang diatur dalam Peraturan
Menteri Kesehatan No. 82/2014 dan penetapan sasaran, indikator
sasaran dan target PPM pada APBD-Provinsi telah mengakomodir dari
RPJMN.
o Penganggaran, dibebankan ke DPA Dinsa Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan dengan memanfaatkan data suveilens, namun alokasi
anggaran dimaksud belum memadai.
Pelaksanaan, promosi kesehatan tidak efektif, surveilans telah
mampu menyediakan data, terdiri dari :
Pemberian imunisasi, pemeliharaan terhadap kualitas vaksin dan
distribusi vaksin ke Kabupaten/Kota.
Penemuan kasus/pasien baru, Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan bertindak sebagai koordinasi dan fasilitasi.
Page 60
50 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Penanganan/pengobatan PPM belum cukup memadai.
Mitigasi dampat, tidak dilakukan dalam rangka mengurangi
dampak kesehatan, sosial dan ekonmi akibat penyakit menular
yang di alami penderita.
o Pencatatan dan pelaporan penyakit menular dan penanggulangannya
telah dilakukan secara memadai.
o Monitoring dan evaluasi, telah dilakukan secara memadai.
8) Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan
Salah satu indikator yang dapat menjadi ukuran keberhasilan good
governance dan clean government yaitu opini BPK RI atas hasil audit
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah dapat dikatakan memadai apabila
dari hasil audit BPK RI Laporan Keuangan mendapat predikat opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Keuangan yang merupakan salah satu
wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan
daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan
operasional pemerintahan, merupakan tolok ukur pemerintahan yang
dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Selain itu
laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk mengetahui
nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan
kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas laporan dan
membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.
Terwujudnya “Kepemerintahan yang baik (Good Governance)” bukanlah
suatu ungkapan yang asing lagi bagi para penyelenggara negara. Ungkapan
ini telah menjadi salah satu tujuan dari agenda reformasi yang merupakan
tuntutan dari masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perubahan
Page 61
51 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
kearah yang lebih baik. Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar
elemen dasar yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :
Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparan pada
proses perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan, program, kegiatan,
dan juga transparan dalam proses/prosedur pencapaian hasil.
Pemerintahan yang Partisipatif dan akomodatif bagi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan.
Akuntabilitas, yaitu setiap instansi pemerintah berkewajiban
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui
media pertanggungjawaban secara periodik, sehingga dapat beroperasi
secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, yang
pada akhirnya dapat meningkatkan dan terpeliharanya kepercayaan
masyarakat kepada Pemerintah.
Kualitas akuntabilitas pelaporan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pertanggungjawaban sampai dengan saat dilakukan
penilaian oleh BPK dalam bentuk audit LKPD untuk pemberian opini. Siklus
pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Page 62
52 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Gambar 3.1. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
Capaian kualitas pelaporan keuangan, diukur dari capaian kinerja indikator
kegiatan, melalui :
Evaluasi penyusunan dan penetapan APBD
Kualitas pelaporan keuangan mempunyai hubungan yang positif
dengan kelemahan dalam perencanaan daerah, yang ditandai dengan
:
o APBD belum disusun secara tepat waktu namun tahapannya belum
sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan.
o Keterlambatan penyerapan.
o Belum dilakukan penetapan target kinerja tahunan dalam rangka
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil
Page 63
53 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Asistensi dan bimtek pengelolaan keuangan oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan dalam tahun 2014 mulai dari proses
perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban telah menghasilkan
capaian kinerja dalam tahun 2015. Capaian tersebut, adalah seluruh
pemerintah daerah dari 25 pemerintah daerah di wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan atau 100,00 telah melakukan penyusunan dan
penetapan APBD secara “tepat waktu”.
Sehubungan dengan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi
Selatan telah melakukan penyusunan dan penetapan APBD secara
tapat waktu, maka Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
melakukan evaluasi atas struktur APBD tahun 2015 dihubungkan
dengan target-target RPJMN 2015 – 2019 dalam “Penguatan Tata
Kelola Pemerintah Daerah” dengan indikator “Kinerja Keuangan
Daerah”, antara lain :
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Indikator kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan sesuai APBD 2015, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
Grafik 3.3 Indikator kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan sesuai APBD 2015
50.80%45.04%
26.68%
15.07%
40.00%
50.00%
13.00%
30.00%
Pendpt Pjk -Retribsui of Tot.
Pendapatan
Rasio Pendpt Transfer of Jlh Pendapatan
B.Pegawai of Total Belanja
B.Modal of Total Belanja
Sulsel RPJMN 2015 - 2019 (2019)
Page 64
54 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dilihat, bahwa rasio rata-
rata pajak retribusi provinsi terhadap total pendapatan sebesar
50,80% telah melampaui target akhir (2019) RPJMN 2015 – 2019
sebesar 40,00. Sedangkan rata-rata ketergantungan dana transfer,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 50,00 masih berada
di atas target akhir (2019) RPJMN 2015 – 2015 sebesar 45,04%
namun sudah berada di bawah baseline-2014 RPJMN 2015 – 2019
sebesar 53,9%. Disamping itu rata-rata persentase belanja pegawai
sebesar 20,68 masih berada di atas target akhir (2019) RPJMN 2015
– 2019 sebesar 13% dan baseline-2014 sebesar 15%. Demikian
halnya untuk rata-rata belanja modal provinsi sebesar 15,07%
masih berada di bawah target akhir (2019) RPJMN 2015 – 2019
sebesar 30,0% dan baseline-2014 sebesar 16,2%.
Rata-rata pajak retribusi kabupaten/kota terhadap total
pendapatan
Indikator kinerja keuangan daerah rata-rata pajak retribusi
kabupaten/kota terhadap total pendapatan pada 24 Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada
grafik dibawah ini :
Page 65
55 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Grafik 3.4 Rata-Rata Pajak Retribusi Total Pendapatan Pada 24
Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dilihat, bahwa rata-rata
pajak retribusi kabupaten/kota terhadap total pendapatan baru
Pemerintah Kota Makassar yang telah melampui target akhir (2019)
RPJMN 2015 – 2019 yaitu sebesar 31,13% sedangkan tujuh
pemerintah daerah lainnya, yaitu Pemerintah Kabupaten Gowa
(7,82%), Luwu Timur (7,78%), Maros (8,67%), Pangkep (9,51%),
Sidrap (7,37%), Takalar (7,82%) dan Tana Toraja (6,84%) telah
berada diatas target baseline-2014 RPJMN 2015 – 2019 sebesar
5,9%.
Rata-rata ketergantungan dana transfer kabupaten/kota
Indikator kinerja keuangan daerah rata-rata ketergantungan dana
transfer kabupaten/kota pada 24 Pemerintah Kabupaten/Kota se-
Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
31.13%
2.83%4.38%4.97%
2.74%2.71%2.62%3.20%
7.82%5.35%
1.97%3.90%
7.78%
2.69%
8.67%9.51%
1.69%
7.37%
1.76%2.08%
7.82%6.84%
2.58%3.81%
Pendpt Pjk -Retribsui of Tot. Pendapatan RPJMN 2019 (11,00%) Baseline 2014 (5,90%)
Page 66
56 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Grafik 3.5 Rata-Rata Ketergantungan Dana Transfer
Kabupaten/Kota Pada 24 Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Sulawesi Selatan
Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dilihat, bahwa rata-rata
ketergantungan dana transfer kabupaten/kota baru Pemerintah
Kota Makassar yang telah berada dibawah target akhir (2019)
RPJMN 2015 – 2019 yaitu sebesar 67,92%, sedangkan 23
pemerintah kabupaten/kota lainnya masih berada di atas target
akhir (2019) dan baseline-2014 RPJMN 2015 – 2019.
Rata-rata persentase belanja pegawai kabupaten/kota
Indikator kinerja keuangan daerah rata-rata persentase belanja
pegawai kabupaten/kota pada 24 Pemerintah Kabupaten/Kota se-
Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
67.52%
88.50%84.28%
93.22%94.03%91.50%
88.03%
94.62%90.17%
92.95%94.56%93.94%
78.84%
90.45%88.15%88.66%
91.21%90.96%93.14%93.70%
89.45%91.42%
83.37%
92.74%
Rasio Pendpt Transfer of Jlh Pendapatan RPJMN 2019 (70,00%)
Baseline 2014 (72,20%)
Page 67
57 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Grafik 3.6 Rata-Rata Persentase Belanja Pegawai Kabupaten/Kota
Pada 24 Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dilihat, bahwa persentase
belanja pegawai kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan baru
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang telah berada dibawah
target akhir (2019) RPJMN 2015 – 2019 yaitu sebesar 32,49%,
sedangkan 23 pemerintah kabupaten/kota lainnya masih berada di
atas target akhir (2019) dan baseline-2014 RPJMN 2015 – 2019.
Rata-rata persentase belanja modal kabupaten/kota
Indikator kinerja keuangan daerah rata-rata persentase belanja
modal kabupaten/kota pada 24 Pemerintah Kabupaten/Kota se-
Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
46.01%
61.36%
51.15%55.19%56.45%56.15%55.18%54.85%
59.75%
52.67%55.85%56.77%
32.49%
51.30%51.81%50.50%
60.31%55.97%
61.03%65.15%
69.64%
57.69%54.18%
62.27%M
akas
sar
Pal
op
o
Par
epar
e
Ban
taen
g
Bar
ru
Bo
ne
Bu
luku
mb
a
Enre
kan
g
Go
wa
Jen
epo
nto
Sela
yar
Luw
u
Luti
m
Lutr
a
Mar
os
Pan
gkep
Pin
ran
g
Sid
rap
Sin
jai
Sop
pen
g
Taka
lar
Tato
r
Toru
t
Waj
o
B.Pegawai of Total Belanja RPJMN 2019 (35,00%) Baseline 2014 (42,00%)
Page 68
58 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Grafik 3.7 Rata-Rata Persentase Belanja Modal Kabupaten/Kota
Pada 24 Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dilihat, bahwa persentase
belanja modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (39,12%) dan
Sidrap (30,35%) telah berada di atas target akhir (2019) RPJMN
2015 – 2019 sebesar 30,00% dan sepuluh pemerintah kabupaten
yaitu Pemerintah Kabupaten Barru (19,93%), Bulukumba (23,48%),
Enrekang (23,64%), Gowa (22,71%), Jeneponto (21,30%), Selayar
(22,46%), Maros (28,23%), Pangkep (29,48%, Tana Toraja (24,48%)
serta Toraja Utara (23,37%) telah berada di atas target baseline-
2014 RPJMN 2015 – 2019 sebesar 19,90%. sedangkan 12
pemerintah kabupaten/kota lainnya masih berada di bawah target
akhir (2019) dan baseline-2014 RPJMN 2015 – 2019.
Di samping itu dalam struktur APBD 2015, juga dapat dilihat
persentase belanja urusan wajib dan pilihan dari total masing-
masing belanja pemerintah daerah, sebagai mana dapat dilihat
pada grafik dibawah ini:
19.72%
14.18%
18.78%
12.31%
19.93%
14.00%
23.49%23.64%22.71%21.30%22.46%
17.00%
39.12%
19.75%
28.23%29.48%
18.03%
30.35%
17.32%17.64%
11.39%
24.48%23.37%
18.57%
B.Modal of Total Belanja RPJMN 2019 (30,00%) Baseline 2014 (19,90%)
Page 69
59 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Grafik 3.8 Persentase Belanja Urusan Wajib Dan Pilihan Dari Total
Masing-Masing Belanja Pemerintah Daerah
Asistensi/bimtek pengelolaan keuangan dengan aplikasi SIMDA
Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian
laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang tepat waktu
dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan
(SAP). SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah atau
merupakan pernyataan yang mempunyai kekuatan hukum dalam
92.24%
97.47%
94.07%
96.83%
93.62%
94.31%
95.66%
96.25%
91.60%
96.15%
93.13%
90.81%
93.73%
93.61%
95.30%
93.77%
92.22%
92.38%
98.17%
93.09%
96.52%
96.35%
95.24%
95.57%
94.94%
7.76%
2.53%
5.93%
3.17%
6.38%
5.69%
4.34%
3.75%
8.40%
3.85%
6.87%
9.19%
6.27%
6.39%
4.70%
6.23%
7.78%
7.62%
1.83%
6.91%
3.48%
3.65%
4.76%
4.43%
5.06%
Sulsel
Makassar
Palopo
Parepare
Bantaeng
Barru
Bone
Bulukumba
Enrekang
Gowa
Jeneponto
Selayar
Luwu
Lutim
Lutra
Maros
Pangkep
Pinrang
Sidrap
Sinjai
Soppeng
Takalar
Tator
Torut
Wajo
B. Ur.Pilihan of Tot. Belanja B. Ur.Wajib of Tot. Belanja
Page 70
60 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di
Indonesia.
Asistensi/bimtek pengelolaan keuangan, diarahkan kepada perbaikan
atas permasalahan umum LKPD se-Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :
Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah belum
sepenuhnya mengacu pada Permendagri 64 Tahun 2013 dan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Penatausahaan Barang Milik Daerah belum tertib
Pengendalian Intern belum memadai
Pengelolaan Belanja SKPD belum tertib
Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Permasalahan tersebut disebabkan kelemahan dalam perencanaan
daerah, tugas dan fungsi organisasi, akuntabilitas keuangan,
akuntabilitas pengelolaan aset tetap, proses pengadaan barang dan
jasa, sumber daya manusia.
Kondisi akuntabilitas pelaporan keuangan berupa opini LKPD hasil
audit BPK dil wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami
perkembangan dengan trend positif dari LKPD Tahun 2011 sampai
dengan LKPD 2014. Kondisi tersebut sebagaimana dapat dilihat pada
grafik dibawah ini :
Grafik 3.9 Kondisi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Berupa Opini LKPD
3
12.007
28.00
8
32.00
10
40.00
16
64.00
12
48.00
13
52.00
13
52.00
6
24.00
6
24.00
4
16.00
28.00
LKPD 2011 % LKPD 2012 % LKPD 2013 % LKPD 2014 %
WTP WDP TMP
Page 71
61 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Capaian akuntabilitas pelaporan keuangan dihubungkan dengan
Target RPJMN 2015 – 2019 dengan indikator Penguatan Tata Kelola
Pemerintahan khususnya rata-rata nasional WTP Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Grafik 3.10 Penguatan Tata Kelola
Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dilihat, rata-rata nasional
WTP pemerintah provinsi telah sama dengan target akhir (2019)
RPJMN 2015 – 2019 sebesar 85,00% (dibulatkan = 1) atau satu
pemerintah provinsi, di mana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
telah meraih opini WTP lima kali berturut-turut. Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan telah mengimplementasi SIMDA BMD yang
dikembangakan BPKP dalam pengelolaan asetnya.
Capaian WTP pemerintah kabupaten sebanyak sembilan pemerintah
kabupaten melebihi target baseline 2014 RPJMN 2015 – 2014 untuk
rata-rata nasional WTP pemerintah kabupaten sebesar enam
pemerintah kabupaten (30% x 21 pemerintah kabupaten = 6,3 atau 6
pemerintah kabupaten) namun masih dibawah target akhir (2019)
RPJMN 2015 – 2019 (60% x 3 pemerintah kabupaten = 12,65 atau 13
1 -
1 -
1 2
9 9
14
Opin WTP 2014 Baseline - 2014 RPJMN 2019
Provinsi Kota Kabupaten
Page 72
62 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
pemerintah kabupaten) atau capaian target WTP pemerintah
kabupaten baru mencapai 69,23% dari target akhir (2019) RPJMN
2015 – 2019. Adapun pemerintah kabupaten yang telah
mengimplementasi SIMDA Keuangan dan BMD dan atau salah satu
yang dikembangkan BPKP dalam pengelolaan keuangan dan asetnya
sebanyak tujuh pemerintah kabupaten. Sementara dua pemerintah
daerah yang lain difasilitasi melalui kegiatan asistensi/bimtek melalui
penugasan lain berupa pendampingan reviu LKPD.
Sedangkan rata-rata nasional WTP pemerintah kota belum tercapai
sesuai target baseline 2014 (41% x 3 pemerintah kota = 1,2 atau 1
pemerintah kota) dan target akhir (2019) RPJMN 2015 – 2019 (65% x 3
pemerintah kota = 1,95 atau 2 pemerintah kota). Adapun pemerintah
kota yang telah mengimplementasi SIMDA Keuangan dan BMD yang
dikembangkan BPKP dalam pengelolaan keuangan dan asetnya adalah
Pemerintah Kota Palopo yang berhasil meraih opini WDP dari opini
TMP pada LKPD tahun 2013.
Adapun pengguna aplikasi SIMDA Keuangan, BMD dan Lainnya dapat
dilihat pada grafik dibawah ini :
Grafik 3.11 Grafik Pengguna Aplikasi SIMDA Keuangan, BMD dan
Lainnya
SIMDA-BMD, 5
SIMDA KEU + BMD, 13
Aplikasi LAIN, 7
Page 73
63 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Asistensi/bimtek pengelolaan keuangan dengan aplikasi SIMDA baik
SIMDA Keuangan maupun SIMDA BMD, untuk meminimalisir,
kelemahan :
Akuntabilitas Keuangan, antara lain kelemahan :
- Pengelolaan kas, berupa pencairan kas daerah tidak sesuai
SP2D, penumpukan pencairan pada akhir tahun anggaran,
pertanggungjawaban dana TU yang terlambat
- Pengelolaan pendapatan dan belanja tidak sesuai dengan
ketentuan antara lain ..pembayaran tidak sesuai dengan
standar biaya, pembayaran belanja dinas ganda/rangkap yang
disebabkan overlapping tanggal hari keberangkatan,
pengadaan barang/jasa yang menjadi objek pajak, belum
dipungut pajaknya oleh Bendahara Pengeluara, pemungutan
Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara, pembayaran
tunjangan kepada pegawai yang tidak berhak.
- Ketidakcukupan bukti pertanggungjawaban belanja.
- Dokumen bukti belanja tidak lengkap.
Akuntabilitas pengelolaan aset tetap, antara lain :
- Aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya karena, tidak
dapat ditelusuri nilainya dan keberadaan aset tetap dalam
neraca tidak jelas, Pencatatan aset tetap tidak akurat, Data aset
tetap tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan, Belum di
reklasifikasi atas Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan
pembayaran utang atas aset tetap
- Aset daerah masih banyak yang dikuasai oleh pihak yang tidak
berhak (pegawai yang sudah pensiun)
- Aset daerah belum jelas kepemilikannya, Belum adanya serah
terima asset dari Kabupaten Biak ke Kabupaten Pemda, Belum
jelas dokumen kepemilikannya (sertifikat atas tanah).
Page 74
64 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Tantangan tahun 2015 dengan implementasi SAP Berbasis Akrual
makin besar. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah
melakukan pemetaan dalam bentuk monitoring kesiapan 25
pemerintah daerah dalam implementasi akuntansi berbasis akrual,
dengan hasil dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
Grafik 3.12 Monitoring Kesiapan 25 Pemerintah Daerah Dalam
Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual
Asistensi/bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual
Reformasi pengelolaan keuangan negara mewajibkan kepala daerah
untuk menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa
laporan keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan
tindak lanjut dari pasal 36 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 yang
menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan
belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5
tahun. Mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka
7
28
9
36
7
28
2
8
2
8
1
4
1
4
21
84
6
24
5
20
1
4
13
52
2
8
-
-
-
-
23
92
Tidak Siap
%
Kurang Siap
%
Cukup Siap
%
Siap
%
Kesiapan SDM Kesiapan REGULASI Kesiapan DATA Kesiapan APLIKASI
Page 75
65 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintah seharusnya sudah
diterapkan pada tahun 2008, namun dalam strategi penerapan PP
Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan basis akrual paling lambat tahun
2015 wajib diimplementasikan secara penuh.
Sebagai regulator keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri
menerbitkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah, yang mengatur bahwa pemerintah daerah harus sudah
mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual paling lambat mulai
tahun anggaran 2015. SAP merupakan acuan bagi instansi pemerintah,
baik pusat maupun daerah dalam menyusun laporan keuangan.
Dengan mengacu pada SAP, laporan keuangan yang dihasilkan
diharapkan akan berkualitas dan dapat dibandingkan, baik antar
entitas maupun antar periode pelaporan. Disinilah diperlukan peran
APIP untuk melakukan reviu atas LKPD dalam rangka meyakinkan
keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepala
daerah kepada BPK sebagaimana dinyatakan dalam dalam PP Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan kesiapan yang
memadai, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun SDM pemda.
SDM yang terkait dengan penerapan tersebut terutama SDM yang
berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan aset, juga SDM yang
berhubungan dengan pengawasan, yaitu APIP. Dalam hal reviu LKPD
berbasis akrual, diperlukan APIP yang mengerti laporan keuangan
yang disusun dengan basis akrual serta proses penyusunannya,
sehingga APIP mampu memberikan keyakinan terbatas bahwa
akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah
Page 76
66 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
disajikan sesuai dengan SAP dalam upaya membantu kepala daerah
untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas.
Review LKPD, adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan
penyajian LKPD oleh inspektorat untuk untuk memberikan keyakinan
terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan LKPD telah disajikan sesuai
SAP dalam upaya membantu kepala daerah untuk menghasilkan LKPD
yang berkualitas. Review LKPD bertujuan membantu terlaksananya
penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD dan memberikan
keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan
berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.
Review atas LKPD Berbasis Akrual akan dilakukan oleh Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam tahun 2016 untuk LKPD 2015. Sampai
saat Kementerian Dalam Negeri sebagai regulator keuangan daerah,
belum menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Review LKPD Berbasis
Akrual yang akan digunakan oleh Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
telah melakukan asistensi/ bimtek review LKPD berbasis akrual pada
Inspektorat Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Sidrap dan Luwu Utara
dengan mengunakan Pelaksanaan Review LKPD Berbasis Akrual yang
diterbitkan Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
Asistensi/bimtek Reviu Rencana Aksi Hasil Temuan BPK
Rencana Aksi disusun sesuai standar normatif pemeriksaan BPK, yaitu
difokuskan untuk memperbaiki SPI, temuan tentang ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan
(disclosure) dan kesesuaian dengan SAP. Selain itu rencana aksi
merupakan langkah-langkah penyelesaian temuan pada tahun yang
akan datang, berupa langkah perbaikan kebijakan, sistem dan
prosedur lainnya. Salah satu faktor penting untuk peningkatan opini
Page 77
67 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
adalah konsisten, konsekuen dan kontinue dalam melaksanakan
rencana aksi tersebut.
Asistensi/bimtek reviu rencana aksi hasil temuan BPK, telah dilakukan
pada Pemerintah Kota Parepare, Palopo, Pemerintah Kabupaten
Bantaeng, Wajo, Sidrap, Bone, Takalar, Sinjai, Luwu dan Takalar.
Rencana aksi yang dibuat berisikan langkah-langkah penyelesaian
temuan yang akan dilakukan, yang menyangkut temuan BPK RI tahun
sekarang dan tahun-tahun sebelumnya serta langkah-langkah
perbaikan kebijakan, sistem dan prosedur. Pembuatan rencana aksi ini
agar seluruh jajaran pemerintah daerah dapat mengetahui prasyarat
apa saja yang dipenuhi untuk menuju Opini WTP berikut jadwal
pelaksanaannya.
Adapun rencana aksi atas temuan BPK, antara lain :
Membuat action plan peningkatan kualitas LKPD Tahun 2015
tindak lanjut rekomendasi BPK-RI atas Sistem Pengendalian Intern
tahun sebelumnya
Membuat action plan peningkatan kualitas LKPD Tahun 2015
tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI atas Kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-undangan Tahun sebelumnya
Kompilasi LKPD dan Analisis Keuangan pemerintah Daerah.
Dalam rangka mendukung terwujud good governance dalam
penyelenggaraan negara/daerah, pengelolaan keuangan
negara/daerah perlu diselenggarakan secara secara professional,
transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
LKPD dapat dieksplorasi dan ditelaah, sehingga diperoleh berbagai
informasi penting, antara lain :
Informasi keuangan untuk memonitor kinerja keuangan daerah,
kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, kontrak kerja yang
telah disepakati dan ketentuan yang disyaratkan.
Page 78
68 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Informasi untuk perencanaan dan penganggaran.
Informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan
organisasional, yaitu :
- Untuk menentukan biaya program, fungsi dan aktivitas
sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan
dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan
kineja periode-periode sebelumnya dan dengan kinerja unit
pemerintah lain.
- Untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas operasi,
program, aktivitas dan fungsi tertentu pemerintahan.
Adapun tujuan dari penyusunan kompilasi laporan keuangan dan
analisis kinerja pemerintah daerah, adalah :
Memberikan informasi mengenai total kekayaan pemerintah
daerah di Provinsi Sulawesi Selatan,
Menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan pemerintah
daerah.
Berdasarkan kompilasi laporan keuangan dan analisis kinerja
pemerintah daerah maka dapat dilihat pertumbuhan total aset dan
aset tetap pada 25 pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan,
sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
Page 79
69 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Grafik 3.13 Pertumbuhan Total Aset Dan Aset Tetap Pada 25 Pemerintah
Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan
Dari grafik tersebut terlihat rata-rata pertumbuhan total aset 25
pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan hanya sebesar 1,44%.
Pemerintah daerah yang tingkat pertumbuhan total asetnya adalah
Kabupaten Toraja Utara sebesar sebesar 24,13% dan yang terendah adalah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar -30,01%. Pemerintah daerah
lainnya yang juga mengalami pertumbuhan total aset negatif adalah
Kabupaten Sidrap. Adapun rata-rata pertumbuhan total aset tetap adalah
sebesar -1,42% artinya secara umum terjadi penurunan total aset tetap
pemerintah daerah dalam tahun 2014. Pertumbuhan aset tetap tertinggi
adalah Kabupaten Toraja Utara 22,49% dan yang terendah Provinsi
Sulawesi Selatan -38.41%.
-30.01%
5.54%4.51%5.87%9.67%8.47%
12.32%16.90%14.91%
9.72%10.83%10.90%7.96%
12.64%
5.87%
23.84%
15.63%9.40%
-0.70%5.12%
15.22%
1.56%
14.29%
24.13%
10.41%
-38.41%
4.24%
-3.79%-8.69%
10.41%
4.52%
10.59%
16.33%11.87%
12.00%8.27%9.26%
6.35%
9.29%
1.31%
22.28%
17.40%
7.05%
-2.11%
1.72%
16.65%
6.56%
13.74%
22.49%
9.53%
Suls
el
Mak
assa
r
Pal
op
o
Par
epar
e
Ban
taen
g
Bar
ru
Bo
ne
Bu
luku
mb
a
Enre
kan
g
Go
wa
Jen
epo
nto
Sela
yar
Luw
u
Luti
m
Lutr
a
Mar
os
Pan
gkep
Pin
ran
g
Sid
rap
Sin
jai
Sop
pen
g
Taka
lar
Tato
r
Toru
t
Waj
o
Pertumbuhan Total Aset Pertumbuhan Aset Tetap
Page 80
70 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Adapun pertumbuhan SiLPA yang menunjukkan sebesar besar anggaran
belanja yang telah disetujui, dapat dilaksanakan atau direalisasikan,
sehingga makin besar SiLPA berarti lebih banyak anggaran belanja yang
tidak terealisasi atau lebih banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
Indikator pertumbuhan SiLPA dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 3.14 Pertumbuhan SiLPA
Dari grafik tersebut, terlihat rata-rata tingkat pertumbuhan SiLPA 25
pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 38,35%.
Pertumbuhan SiLPA tertinggi dicapai Kabupaten Sidrap 527,88% dan yang
terendah Kabupaten Pangkep -37,90%. Pemerintah daerah lain yang juga
108.00%
7.48%
397.89%419.12%
18.70%
57.57%45.15%
34.16%
183.64%
-20.21%
40.73%33.37%35.67%27.26%
298.07%
207.82%
-37.90%
68.26%
527.88%
47.54%
-5.82%
60.11%
26.71%43.32%
20.51%
Suls
el
Mak
assa
r
Pal
op
o
Par
epar
e
Ban
taen
g
Bar
ru
Bo
ne
Bu
luku
mb
a
Enre
kan
g
Go
wa
Jen
epo
nto
Sela
yar
Luw
u
Luti
m
Lutr
a
Mar
os
Pan
gkep
Pin
ran
g
Sid
rap
Sin
jai
Sop
pen
g
Taka
lar
Tato
r
Toru
t
Waj
o
Pertumbuhan SiLPA
Page 81
71 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
mengalami pertumbuhan SiLPA negatif adalah Kabupaten Soppeng (-5,82)
dan Kabupaten Gowa (-20,21).
Analisis lain, adalah analisis rasio keuangan atas laporan realisasi anggaran,
antara lain :
Rasio derajat desentraliasi yang menunjukkan derajat konstribusi PAD
terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi konstribusi PAD
maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan desentralisasi.
Rasio derajat kemandirian dihitung dari rasio total PAD terhadap total
pendapatan transfer dan penerimaan pinjaman dalam negeri.
Rasio derajat ketergantungan dihitung dari rasio pendapatan transfer
terhadap total pendapatan.
Rasio derajat kemandirian dan ketergantungan mempunyai makna yang
berkebalikan. Semakin besar angka rasio PAD terhadap total pendapatan
transfer dan penerimaan pinjaman dalam negeri maka kemandirian
keuangan daerah semakin besar, sebaliknya semakin besar angka rasio
pendapatan transfer terhadap total pendapatan semakin kecil
kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu,
daerah yang mempunyai kemandirian tinggi adalah daerah yang
mempunyai rasio PAD tinggi sekaligus pendapatan transfer yang rendah.
Derajat desentralisasi, kemandirian dan ketergantungan atas pemerintah
daerah yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada
grafik dibawah ini :
Page 82
72 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Grafik 3.15 Derajat Desentralisasi, Kemandirian Dan Ketergantungan
Atas Pemerintah Daerah
Dari grafik diatas terlihat bahwa secara rata-rata derajat desentralisasi 25
pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 19,81%.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lebih mampu menyelanggarakan
desentralisasi denga rasio 55,04% dibandingkan dengan kabupaten kota
yang ada yang lain. Pada tingkat kabupaten/kota kemampuan untuk
menyelenggarakan desentralisasi paling tinggi Kota Makassar (27,80%) dan
paling rendah Kabupaten Toraja Utara (4,47%).
55.04%
27.80%
11.59%
15.74%
6.95%
6.49%
10.13%
8.15%
4.75%
12.04%
5.72%
5.31%
6.81%
13.39%
14.61%
11.87%
12.60%
9.39%
7.87%
5.93%
7.15%
8.88%
10.89%
4.47%
9.03%
44.78%
69.82%
86.23%
83.13%
92.82%
91.85%
88.11%
86.24%
95.17%
85.32%
92.07%
93.72%
90.90%
80.38%
83.86%
86.67%
85.83%
88.59%
90.40%
92.17%
91.29%
89.12%
87.49%
95.53%
89.25%
111.70%
39.81%
13.45%
18.93%
7.49%
7.07%
11.49%
9.45%
4.99%
14.11%
6.22%
5.67%
7.49%
16.65%
17.42%
13.70%
14.68%
10.59%
8.71%
6.43%
7.84%
9.96%
12.45%
4.68%
10.12%
Sulsel
Makassar
Palopo
Parepare
Bantaeng
Barru
Bone
Bulukumba
Enrekang
Gowa
Jeneponto
Selayar
Luwu
Lutim
Lutra
Maros
Pangkep
Pinrang
Sidrap
Sinjai
Soppeng
Takalar
Tator
Torut
Wajo
Derajat Desentralisasi Derajat Ketergantungan Derajat Kemandirian
Page 83
73 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Sedangkan rasio derajat ketergantungan rata-rata 78,47%, artinya tingkat
ketergantungan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan cukup tinggi
terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan atau provinsi.
Pemerntah daerah yang paling tinggu derajat ketergantungannya adalah
Kabupaten Toraja Utara sebesar 95,53% dan paling rendah Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan 44,78%. Adapun derajat kemandirian rata-rata
24,97% artinya tingkat kemandirian pemerintah daerah di Provinsi
Sulawesi Selatan masih “Sangat Rendah” terhadap pendapatan transfer
dari pemerintah pusat/ provinsi dan penerimaan pinjaman daerah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tingkat kemandirian
keuangan daerah paling tinggi sebesar 111,70% dan yang paling rendah
adalah Kabupaten Toraja Utara 4,68%.
Atas kondisi tersebut, telah sampaikan atensi kepada pemerintah provinsi/
Kabupaten/Kota agar meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah
dalam rangka peningkatan derajat desentralisasi, ketergantungan daerah
dan kemnadirian daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah.
Sedangkan analisis belanja melalui rasio belanja operasional terhadap total
belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio belanja
pegawai terhadap total belanja, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Page 84
74 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Grafik 3.16 Derajat desentralisasi, kemandirian dan ketergantungan atas
pemerintah daerah
Rasio belanja operasi terhadap total belanja paling tinggi Kabupaten Luwu
Utara sebesar 86,19% dan paling rendah Kabupaten Luwu Timur 63,15%.
Semakin tinggi rasio belanja operasi terhadap total belanja
menggambarkan semakin sedikitnya porsi belanja yang dialokasikan untuk
investasi. Rasio belanja moda terhadap total belanja yang paling tinggi
adalah Kabupaten Luwu Timur sebesar 36,85% dari total belanja
dialokasikan untuk investasi yaitu untuk belanja modal dan yang terendah
Kabupaten Luwu Utara dengan proporsi 13,77%. Semakin tinggi rasio ini
semakin besar porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi
84.95%
82.22%
85.13%
84.16%
79.43%
80.24%
85.25%
78.87%
81.98%
69.73%
81.17%
74.15%
81.44%
63.15%
86.19%
68.51%
70.72%
79.42%
75.81%
78.92%
79.89%
81.31%
73.91%
72.98%
73.81%
15.03%
17.78%
14.87%
15.79%
20.38%
19.76%
14.75%
21.06%
17.83%
30.27%
18.83%
25.79%
18.56%
36.85%
13.77%
31.45%
29.26%
20.52%
23.69%
20.96%
20.11%
18.68%
26.09%
27.02%
26.09%
22.68%
50.22%
53.15%
48.15%
48.78%
58.79%
60.78%
58.09%
59.60%
53.28%
52.43%
48.92%
50.41%
34.84%
50.51%
48.66%
52.56%
56.05%
60.41%
55.14%
61.95%
57.59%
56.22%
48.88%
51.41%
Sulsel
Makassar
Palopo
Parepare
Bantaeng
Barru
Bone
Bulukumba
Enrekang
Gowa
Jeneponto
Selayar
Luwu
Lutim
Lutra
Maros
Pangkep
Pinrang
Sidrap
Sinjai
Soppeng
Takalar
Tator
Torut
Wajo
Rasio Belanja Operasional terhadap total belanja
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja
Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja
Page 85
75 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
belanja modal. Sedangkan rasio belanja pegawai terhadap total belanja
paling tinggi Kabupaten Soppeng sebesar 61,95% dan paling rendah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 22,68%. Semakin tinggi
persentase belanja pegawai menggambarkan semakin sedikitnya porsi
belanja yang dialokasikan untuk investasi.
Keterkaitan pencapaian indikator keuangan tahun 2014 dengan target
RPJMN 2015 – 2019untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, adalah
rasio pendapatan pajak – retribusi dari total pendapatan (50,19%) dan
ketergantungan dana transfer (44,78%) telah melampaui target akhir 2019
RPJMN 2015 – 2019 (40,00% dan 50,00%). Sedangan rasio belanja pegawai
terhadap total belanja (22,68%) dan belanja modal terhadap total belanja
(15,03) masih diatas dan dibawah target baseline 2014 RPJMN 2015 – 2019
(15,00% dan 16,2105) sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
Grafik 3.17 Derajat Desentralisasi, Kemandirian Dan Ketergantungan
Atas Pemerintah Daerah
Sedangkan rasio pendapatan pajak – restribusi dari total pendapatan atas
24 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat
pada grafik berikut :
50.19%44.78%
22.68%
15.03%
33.60%
53.90%
15.00% 16.20%
40.00%
50.00%
13.00%
30.00%
Pendpt Pjk -Retr. of Tot. Pendptn
Ketergantungan Dana Transfer
B. Pegawai of Tot. Belanja Belanja Modal of Total Belanja
SULSLEL RPJMN 2015 - 2019 (Baseline 2014) RPJMN 2015 - 2019 (2019)
Page 86
76 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Gambar 3.18 Rasio Pendapatan Pajak – Restribusi Dari Total Pendapatan
Atas 24 Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan grafik tersebut, persentase rata-rata pajak retribusi
kabupaten/kota terhadap total pendapatan Pemerintah Kota Makassar
(26,52%) telah berada di atas target akhir (2019) RPJMN 2015 – 2019
(11,00%) dan enam pemerintah kabupaten yaitu Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur (8,31%), Maros (9,83%), Pangkep (10,53%), Sidrap (6,07%),
Takalar (6,26%) dan Tana Toraja (8,78%) telah berada di atas target
baseline-2014 RPJMN 2015 (5,90%).
Adapun rasio ketergantungan dana transfer dari 24 Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan hanya
Pemerintah Kota Makassar (69,82%0 yang telah mencapai atau telah
berada dibawah target akhir RPJMN 2015 – 2019 (70,00%). Sedangkan 23
Pemerintah Kabupaten/Kota yang lain masih berada diatas target baseline-
2014 RPJMN 2015 – 2019 (72,00%), sebagaimana dapat dilihat pada grafik
berikut :
26.52%
3.25%4.42%
5.37%3.55%3.37%2.79%2.64%
9.38%
4.40%
1.72%
4.48%
8.31%
2.24%
9.83%10.53%
2.18%
6.07%
2.10%2.36%
6.26%
8.78%
2.32%3.82%
Pendpt Pjk -Retribsui of Tot. Pendapatan RPJMN 2015 - 2019 (BL. 2014 = 5,90%)
RPJMN (2019 = 11%)
Page 87
77 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Gambar 3.19 Rasio Ketergantungan Dana Transfer
Sedangkan rasio belanja pegawai terhadap total belanja dari 24
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (34,84%) telah mencapai atau berada
di bawah target akhir 2019 RPJMN 2015 – 2019 (35,00%), sedangkan 23
Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya masih berada diatas baseline 2014
RPJMN 2015 -2019 (42,00%) , sebagaimana dapat dilihat pada grafik
berikut :
69.82%
86.23%83.13%
92.82%91.85%88.11%86.24%
95.17%
85.32%92.07%93.72%
90.90%
80.38%83.86%
86.67%85.83%88.59%90.40%92.17%91.29%89.12%87.49%
95.53%89.25%
Ketergantungan Dana Transfer (Baseline 2014 = 72,20% RPJMN (2019 = 70%)
Page 88
78 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Gambar 3.20 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja
Adapun rasio belanja modal terhadap total belanja dari 24 Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada grafik
berikut:
50.22%53.15%
48.15%48.78%
58.79%60.78%
58.09%59.60%
53.28%52.43%48.92%50.41%
34.84%
50.51%48.66%
52.56%56.05%
60.41%
55.14%
61.95%
57.59%56.22%
48.88%51.41%
Mak
assa
r
Pal
op
o
Par
epar
e
Ban
taen
g
Bar
ru
Bo
ne
Bu
luku
mb
a
Enre
kan
g
Go
wa
Jen
epo
nto
Sela
yar
Luw
u
Luti
m
Lutr
a
Mar
os
Pan
gkep
Pin
ran
g
Sid
rap
Sin
jai
Sop
pen
g
Taka
lar
Tato
r
Toru
t
Waj
o
Belanja Pegawai of Total Belanja (Baseline 2014 = 42% RPJMN (2019 = 35%)
Page 89
79 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Gambar 3.21 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Berdasarkan grafik tersebut, rasio belanja modal terhadap total belanja
dari 24 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan,
menunjukkan tiga Pemerintah Kabupaten, yakni Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur (36,85%), Gowa (30,27%) dan Maros (31,45%) telah mencapai
atau berada di atas target akhir 2019 RPJMN 2015 – 2019 (30,00%),
sedangkan sembilan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Pemerintah
Kabupaten Bantaeng (20,38%), Bulukumba (21,06%), Selayar (25,79%),
Pangkep (29,26%), Pinrang (20,56%),Sidrap (23,69%), Sinjai (20,96%), Tana
Toraja (26,09%) Toraja Utara (27,02%) dan Wajo (26,09%) telah berada di
atas target baseline 2014 RPJMN 2015 - 2019 (19,90%) dan 11 Pemerintah
Kabupaten/Kota masih berada dibawah target baseline 2014 RPJMN 2015
– 2019.
17.78%
14.87%15.79%
20.38%19.76%
14.75%
21.06%
17.83%
30.27%
18.83%
25.79%
18.56%
36.85%
13.77%
31.45%29.26%
20.52%
23.69%
20.96%20.11%18.68%
26.09%27.02%26.09%
Mak
assa
r
Pal
op
o
Par
epar
e
Ban
taen
g
Bar
ru
Bo
ne
Bu
luku
mb
a
Enre
kan
g
Go
wa
Jen
epo
nto
Sela
yar
Luw
u
Luti
m
Lutr
a
Mar
os
Pan
gkep
Pin
ran
g
Sid
rap
Sin
jai
Sop
pen
g
Taka
lar
Tato
r
Toru
t
Waj
o
Belanja Modal of Total Belanja Baseline 2014 = 19,90% RPJMN 2019
Page 90
80 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
9) Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan keuangan daerah terkadang tidak menyentuh Aset/BMD daerah
dan hibah/bansos yang dikelola tidak secara transparan dan akuntabel
sehingga banyak menjadi 'pengecualian' dari opini hasil pemeriksaan BPK.
Apalagi dalam tahun 2015 pemerintah sudah diwajibkan menerapkan SAP
Berbasi Akrual dalam pengelolaan keuangannya yang memerlukan
kesiapan sumber daya manuasi, regulasi, data dan aplikasi pengelolaan
keuangan berbasis akrual. Dalam konteks regulasi diperlukan revisi
Peraturan Kepala Daerah terkait kebijakan akuntansi, sistem akuntansi dan
bagan akun standar dari berbasis Cash to Accrual menjadi Accrual Basis.
Disamping penyerapan anggaran pemerintah daerah yang terukur dan
tepat sasaran juga memegang peranan penting terhadap pertumbuhan
ekonomi suatu daerah.
Capaian kinerja indikator kegiatan ini, dilaksanakan melalui :
Penyusunan database permasalahan aset.
Database permasalahan aset yang disusun berdasarkan hasil audit
LKPD tahun 2014 oleh BPK, menunjukkan seluruh pemerintah daerah
di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai catatan atas
pengelolaan asetnya dan hanya sepuluh pemerintah daerah yang tidak
mempengaruhi opini. Permasalahan aset yang ditemukan dibagi
kedalam 38 kode permasalahan dengan 209 kejadian. Adapun lima
permasalahan utama yang paling banyak diungkapkan, adalah sebagai
berikut :
o Kode 3.2 - penatausahaan, pengelolaan serta penilaian aset yang
belum dilakukan secara memadai,
o Kode 3.5 - penyajian aset tetap yang belum memadai
o Kode 7.1 - keberadaan dan dokumen kepemilikan yang belum
memadai,
o Kode 7.5 - aset tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain,
Page 91
81 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
o Kode 11.1 - perhitungan dan penyusutan aset tetap.
Lima permasalahan utama diatas dihubungkan dengan jumlah kejadian
dan jumlah pemerintah daerah tempat terjadinya permasalahan
dimaksud serta persentase dari jumlah total kejadian, dapat dilihat
pada grafik dibawah ini :
Grafik 3.22 Permasalahan Aset
Penyusunan database permasalahan hibah dan bansos.
Database permasalahan hibah dan bansos yang disusun berdasarkan hasil
audit LKPD tahun 2014 oleh BPK, menunjukkan 76,00% dari 25 Pemerintah
Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi masih terdapat permasalahan terkait
hibah dan bansos dengan total 26 kejadian. Permasalaha hibah dan bansos
yang diungkap BPK, antara lain mekanisme penganggaran penyaluran,
penatausahaan dan pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan, penerima
hibah dan bantuan partai politik belum menyampaikan
pertanggungjawaban, realisasi belanja hibah yang akan diserahkan tidak
didukung NPHB dan hibah berupa uang dan barang tidak sesuai ketentuan.
Secara garis besar permasalahan hibah dan bansos tersebut, dapat
dikelompokkan kedalam empat golongan (kode) besar, yaitu :
o Kode 1.1 – Belanja bantuan sosial dan hibah belum sesuai ketentuan
(misalnya tidak ada NPHD) empat kejadian,
Kode 3.2Kode 3.5
Kode 7.1Kode 7.5
Kode 11.1
179 22 18
13
59
13
41
2618
28.23% 6.22%19.62%
12.44% 8.61%
Jumlah Pemda Kejadian % of Total Kejadian
Page 92
82 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
o Kode 1.2 Mekanisme penganggaran bantuan sosial dan hibah belum
sesuai ketentuan empat kejadian,
o Kode 1.3 Mekanisme penyerahan bantuan sosial dan hibah baik
berupa uang maupun barang belum sesuai ketentuan 11 kejadian,
o Kode 1.4 Bantuan sosial dan hibah belum dipertanggungjawabkan
tujuh kejadian,
Secara rinci berdasarkan tempat, jumlah dan kode permasalahan dapat
dilihat pada grafik di bawah ini :
Grafik 3.23 Permasalahan Aset Berdasarkan Tempat, Jumlah Dan Kode
Permasalahan
Selayar
Bulukumba
Jeneponto
Sinjai
Maros
Pangkep
Palopo
Makassar
Sulsel
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
Luwu Utara
Luwu Timur
Toraja Utara
1.00
1.00
3.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kejadian Kode 1.1 Kode 1.2 Kode 1.3 Kode 1.4
Page 93
83 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Pendampingan Penyusunan PERKADA Kebijakan Akuntansi
Seiring dengan penerapan Standa Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis
Akrual sesuai dalam tahun 2015, maka pemerintah daerah perlu
mempersiapkan sumber daya manuasi, regulasi, data dan aplikasi pengelolaan
keuangan berbasis akrual. Dalam konteks regulasi Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi telah melakukan sosialiasi, pendamping dan asistensi penyusunan
revisi Peratuaran Kepala Daerah terkait kebijakan akuntansi, sistem akuntansi
dan bagan akun standar dari berbasis Cash to Accrual menjadi Accrual Basis
pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait kebijakan akuntansi
tentang pendapatan dan penyusutan aktiva retap, Pemerintah Kabupaten
Jeneponto, Luwu, Selayar, Sidrap, Barru, Wajo, Toraja Utara, Luwu Timur,
Luwu Utara, Bulukumba, Gowa, Pangkep dan Kota Palopo.
Kesiapan regulasi pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dalam
implementasi akuntansi berbasis akrual sesuai hasil konfirmasi ke masing-
masing pemerintah daerah, dapat dilhat pada grafik dibawah ini :
Grafik 3.24 Kesiapan Regulasi Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual
Tidak SiapKurang Siap
Cukup SiapSiap
21
1
21
Jumlah Pemda
Page 94
84 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Secara rinci berdasarkan kesiapan jenis regulasi yang terdiri dari Kebijakan
Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar
dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Grafik 3.25 Kesiapan Jenis Regulasi
Sulsel
Makassar
Parepare
Palopo
Maros
Pangkep
Barru
Gowa
Takalar
Jeneponto
Bantaeng
Bulukumba
Selayar
Sinjai
Soppeng
Bone
Wajo
Enrekang
Pinrang
Sidrap
Tator
Torut
Luwu
Lutra
Lutim
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
Kebijakan Akuntansi SAPD BAS
Page 95
85 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah
Penyerapan anggaran pemerintah daerah yang terukur dan tepat sasaran
memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan evaluasi
penyerapan anggaran pemerintah daerah semester I tahun anggaran 2015
pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Palopo,
Pemerintah Kabupaten Barru, Bulukumba, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Pangkep, Sidrap dan Wajo. Evaluasi penyerapan anggaran pemerintah daerah
dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penyerapan anggaran
pemerintah daerah, mengidentifikasi permasalahan yang menghambat
penyerapan anggaran, dan memberikan saran serta langkah-langkah strategis
percepatan penyerapan anggaran pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi, persentase penyerapan APBD, belanja barang dan
jasa (B.BJ), belanja modal, belanja hibah dan belanja bansos pada sepuluh
pemerintah daerah yang disampling dapat dillihat pada grafik dibawah ini :
Grafik 3.26 Persentase Penyerapan APBD, Belanja Barang Dan Jasa (B.BJ),
Belanja Modal, Belanja Hibah Dan Belanja Bansos
28.76 30.34 31.17
19.37 25.75
31.46 29.01 34.33 30.67 26.61
21.45 21.73 13.07
12.05
30.26 19.14
38.57
17.64 25.46
16.88
17.37 9.70
23.61
10.64
14.03 25.24 6.88
11.31 8.32 21.40
19.10
40.67 34.78
4.49
5.92
42.42 49.50
12.89 8.77
23.19
21.80 0.50 18.39
0.62
-
--
1.79
83.24
-
APBD B. Barang & Jasa B. Modal B. Hibah B. Bansos
Page 96
86 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Rendahnya penyerapan anggaran pemerintah daerah pada semester I tahun
anggaran 2015, disebabkan :
o Kesalahan dalam proses penganggaran,
o Perencanaan pekerjaan terlambat, sehingga proses pelelangan terlambat,
o Pelelangan ulang,
o Keterlambatan penetapan DPA SKPD,
o Kegiatan tidak dilaksanakan sesuai rencana dan target yang ditetapkan,
o Tidak ada atau sedikit yang mau berperan sebagai anggota ULP,
o Terdapat revisi kegiatan, dan lain-lain.
Atas segala permasalahan tersebut telah disampaikan saran kepada para
Kepala Daerah untuk melakukan dapat melaksanakan percepatan
pelaksanaan dan penyerapan anggaran secara tertib dan penuh keteraturan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10) Perbaikan Kinerja Pembangunan Daerah
Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa
diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya
sendiri serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemberina
dana desa. Alokasi dana ke desa yang begitu besar menuntut tanggung
jawab yang besar pula. Besarnya dana yang harus dikelola jangan sampai
menjadi bencana khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena
pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terjadi dalam
skala pemerintahan desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa
menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa,
dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat
dipertanggungjawabkan dan atau dipertanggung gugatkan kepada
masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola
pemerintahan desa yang baik.
Page 97
87 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan “Laporan
pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan
rawan manipulasi”. Dan disaran kepada BPKP dan Kemendagri untuk
segera menyusun sistem keuangan desa yang sesuai kondisi dan
kemampuan desa, termasuk komponen pelaporan pertanggungjawaban
keuangan desa. BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
melakukan pengawalan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
yang bertujuan
o Memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU
Desa khususnya keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk
seluruh tingkatan pemerintahan, dan
o Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan
desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, per-tanggungjawaban dan pengawasan.
Tujuan pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dimaksudkan
untuk menciptakan kepemerintahan desa yang baik, dengan :
o Tata kelola keuangan dengan yang baik,
o Perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan
perencanaan daerah dan nasional,
o Berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang
mengakibatkan permasalahan hukum, serta
o Mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat.
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pengawalan
pengelolaan keuangan desa, mengambil peran dalam fasilitasi peningkatan
kompetensi SDM pada pemerintah daerah dan desa serta bimbingan dan
konsultas pengelolaan keuangan desa termasuk implementasi aplikasi
SIMDA-Desa. Wujud dari peran itu dilakukan melalui kegiatan :
o Bimbingan teknis penguatan kapasitas aparatur desa pada Pemerintah
Kabupaten Gowa, Luwu Timur, Bantaeng, Enrekang, Bulukumba, Sidrap,
Takalar, Tana Toraja, Bone, Wajo dan Barru.
Page 98
88 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
o Sosialisasi Pengelolaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa
dengan Aplikasi SIMDA-DESA pada Kepala BPMD se-Provinsi Sulawesi
Selatan serta Pengurus dan Anggota Ikatan Akuntan Negara Wilayah
Sulawesi Selatan.
Sampai dengan per tanggal 19 Desember 2015, dari total alokasi dana desa
untuk 21 pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar
Rp635.355.795.000,00 telah diterima dari Rekening Kas Umum Negara
(RKUN) di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar
Rp537.689.891.800,00 atau 84,63% dan telah disalurkan ke Rekening Kas
Desa sebesar Rp506.387.426.990,00 atau 94,18%. Secara grafis persentase
pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD dapat
dilihat dibawah ini :
Grafik 3.27 Persentase Pencairan Dana Desa Dari RKUN Ke RKUD Dan
Dari RKUD Ke RKD
100%
80%
100%
80%
100%
80%
80%
80%
80%
100%
80%
80%
80%
80%
100%
80%
100%
80%
80%
80%
80%
88%
100%
82%
100%
73%
100%
100%
100%
99%
93%
99%
100%
94%
100%
90%
100%
80%
100%
100%
91%
100%
Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jenepont0
Takalar
Gowa
Sinjai
Maros
Pangkep
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
Luwu
Tator
Luwu Utara
Luwu Timur
Toraja Utara
RKUN to RKUD RKUD to RKD
Page 99
89 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa sampai dengan per tanggal 19
Desember 2015 baru enam pemerintah kabupaten yang memperoleh
pencairan dana desa tahap ke-III dari RKUN serta atas seluruh dana desa
yang telah masuk ke RKUD baru 11 pemerintah kabupaten yang telah
menyalurkan 100,00% ke RKD.
Pengawalan dana desa oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
telah dilakukan penatausahan melalui SIMDA Desa, pada lima pemerintah
kabupaten dengan 447 desa atau 19,96% dari total jumlah desa yang
mendapat alokasi (2.239 Desa), dengan rincian dapat dilihat pada grafik
dibawah ini :
Grafik 3.28 Pengawalan Dana Desa
Adapun permasalahan yang mengemuka dalam pengelolaan dana desa,
adalah :
o Pencairan dana desa ke RKD tidak tepat waktu (terlambat),
o Regulasi di daerah yang kurang jelas, terkait belum adanya kesamaan
persepsi antar BPMD, Keuangan, Bappaeda dan Inspektorat,
o Kemampuan sumber daya manusia aparatur desa yang belum
memadai,
WajoGowa
BantaengTana Toraja
Barru
128121
46
112
40
5.72 5.40
2.05 5.00
1.79
Jumlah Desa % of Total Desa
Page 100
90 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
o Tunjangan TPKPD yang belum ada dan atau masih kurang,
o Tenaga pendamping desa yang belum maksimal atau masih kurang
efektif menjalankan fungsinya, dan
o Kemampuan dalam perencanaan pembangunan dan atau pekerjaaan
fisik masih kurang.
11) Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah – Perbaikan SPIP
Pemerintah Daerah Wilayah 3
Capaian perbaikan kebijakan keuangan daerah terkait perbaikan SPIP
pemerintah daerah wilayah 3 dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dan
supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) tahun 2015 pada Pemerintah
Kabupaten Pinrang dan Bantaeng, dengan tujuan untuk :
Mendorong pengelolaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,
Memastikan prosedur perencanaan, pengadaan dan pemanfaatan
barang dan jasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
Mendorong optimalisasi pendapatn asli daerah melalui pencegahan
terhadap potensi kebocoran penerimaan daerah,
Mengindentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern dan risiko pada
unit kerja terkait sebagai dasar penyusunan rencana aksi pencegahan
korupsi dan peningkatan pelayanan publik.
Sedangkan sasaran dan ruang lingkup Korsupgah tahun 2015, sebagaimana dapat
dilihat pada gambar dibawah ini :
Page 101
91 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Gambar 3.2 Sasaran Dan Ruang Lingkup Korsupgah Tahun 2015
Adapun permasalahan yang mengemuka dalam Korsupgah tahun 2015, antara
lain :
Penyusunan dokumen RKPD, Renja SKPD dan KUA/PPAS belum sesuai
ketentuan,
Penyusunan RAPBD belum sepenuhnya berdasarkan SHS dan ASB,
Pemecahan paket PBJ dalam RKA SKPD,
Mekanisme penyaluran hibah belum sesuai ketentuan,
Penetapan penerima Bansos belum sesuai ketentuan,
RUP belum didukung dokumen indentifikasi kebutuhan barang,
HPS yang ditetapkan PPK tidak didukung survey harga pasar,
Pekerjaan yang tida efisien dan efektif, dan
Penetapan target penerimaan tidak berdasarkan potensi
Page 102
92 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Atas permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan Korsupgah tersebut,
Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Bantaeng dengan fasilitasi Tim Korsupgah
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan identifikasi risiko atas
permasalahan pengelolaan APBD, PBJ serta Pendapatan. Indentifikasi risiko
tersebut telah menghasilkan Rencana Aksi Tindak Lanjut. Risiko atas
permasalahan pengelolaan APBD, PBJ dan Pendapatan pada kedua pemerintah
kabupaten dimaksud dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
Grafik 3.29 Risiko Atas Permasalahan Pengelolaan APBD, PBJ Dan Pendapatan
Kabupaten Bantaeng Dan Pinrang
12) Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah
Capaian indikator perbaikan penyelenggraan SPIP, dilaksanakan melalui kegiatan
Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Aset pada Pemerintah Kabupaten
Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Sidrap, Selayar, Luwu Timur, Sinjai dan Wajo.
Secara umum, RTP meliputi pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan
tingkatan kegiatan yang terkonfirmasi, rencana penguatan lingkungan
pengendalian, peta risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan
sasaran,rencana penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk
mengendalikan risiko, rencana pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur
Pinrang
Banteng
Pengelolaan APBD
PBJ Pendapatan Total
21
811
43
118
12
32
Pinrang Banteng
Page 103
93 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
pengendalian termasuk hasil penguatannya, dan rencana pemantauan
keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya. Tahapan
penyusunan RTP dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 3.23 Tahapan Penyusunan RTP
Kegiatan penyusunan (RTP) aset tahun 2015, didasarkan pada temuan hasil audit
BPK atas LKPD tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Takalar, Jeneponto,
Bantaeng, Sidrap, Selayar, Luwu Timur, Sinjai dan Wajo. Setiap kejadian dari
permasalahan aset yang disampaikan BPK, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan memfasilitas pemerintah daerah terkait untuk pembuatan Rencana
Tindak Pengendalian. Fasilitasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam
pembuatan RTP aset pemerintah daerah dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Grafik 3.30 Fasilitasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pembuatan RTP Aset Pemerintah Daerah
4 7 6 6 7 4 5 5
6 9 12 13 11 819
9
Permasalahan Jumlah Kejadian
Page 104
94 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Penugasan Pengawasan Bidang AN:
1. Penugasan evaluasi kinerja PDAM, Kompilasi Laporan evaluasi PDAM, bimtek
penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SIA PDAM dan billing system.
Rekomendasi yang diberikan meliputi:
Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 23 PDAM, 2 PDAM berkinerja baik, 14 PDAM
berkinerja Cukup, 6 PDAM berkinerja Kurang dan satu PDAM berkinerja Tidak baik.
Sedangkan dari sisi tingkat kesehatan PDAM, 10 PDAM Sehat, 5 PDAM Kurang Sehat,
dan 8 PDAM tingkat kesehatannya Sakit.
Berdasar MDGs target cakupan layanan penduduk adalah 40 % perdesaan dan 80%
perkotaan. Dari hasil evaluasi, tingkat Cakupan layanan penduduk dari 20 PDAM
Kabupaten yang diatas 40% hanya 2 PDAM yaitu PDAM Kabupaten Bantaeng dan
PDAM Kabupaten Enrekang, sedangkan 18 PDAM cakupan layanannya dibawah 40%.
Cakupan layanan penduduk dari 3 PDAM Kota yang di atas 80% hanya PDAM Kota
Pare Pare, sedangkan PDAM Kota Makassar dan PDAM Kota Palopo masih dibawah
80%.
Dari 23 PDAM, dalam tahun 2015 yang mendapat opini WTP atas laporan keuangan
tahun 2014, 6 PDAM, opini WDP 4 PDAM, dan 13 PDAM belum dilakukan audit oleh
KAP.
2. Bimtek penyusunan pedoman tata kelola RSUD, dari rekomendasi yang diberikan
telah direncanakan untuk menuju tata kelola RS dengan pola BLUD .
3. audit tujuan tertentu Clearance Aset, pengawasan peran korporasi dalam mendukung
ketahanan pangan, bimtek penyusunan code of Corporate Governance, bimtek
manajemen aset dan raker bidang Akuntan Negara. Dari hasil audit tujuan tertentu
clearance Aset PT Berdikari (Persero) menunjukkan adanya aset belum tercatat dalam
daftar aktiva tetap PT Berdikari (Persero) Pusat, aset tercatat dalam daftar Aktiva
Tetap Bangunan PT Berdikari (Persero) Pusat namun fisik bangunan tidak ada,
sertifikat HGB telah habis namun belum diperpanjang, aset tidak dimanfaatkan, serta
aset rusak berat.
4. Pengawasan terhadap peran korporasi dalam mendukung ketahanan pangan, bahwa
produksi benih PT Pertani manupun PT SHS tidak mencapai target.
Page 105
95 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
• Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta Meningkatnya Upaya Pencegahan KorupsiSasaran 2
5. Reviu proses pelelangan pengadaan barang pada PT Pelindo IV (Persero), secara
umum terdapat kelemahan dalam penyusunan HPS yaitu belum disusun secara
profesional, dan telah disampaikan atensi kepada Direktur Utama PT Pelindo IV
(Persero) terkait dengan proses pelaksanaan pelelangan pengadaan new ship to shore
crane.
Penugasan Pengawasan Bidang Investigasi:
Penugasan audit investigasi, Audit PKKN, Pemberian Keterangan Ahli, Hasil Evaluasi
hambatan kelancaran Pembangunan, Audit Penyesuaian Harga, semua hasil
penugasan bidang Investigasi telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta
Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” merupakan turunan dari misi ke dua
“membina penyelenggaraan SPIP yang efektif” secara kualitatif dan kuantitatif perlu
diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Efektifitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. Peningkatan kualitas
pembinaan penyelenggaraan SPIP dan korporasi inilah yang diharapkan tercapai. Ukuran
kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemerintah Daerah, Korporasi dan
Program Prioritas Pembangunan Nasional”.
Terkait dengan misi dan sasaran strategis di atas, sasaran program yang ada di
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI
K/L/P/K serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi. Hasil dari kegiatan yang
dihasilkan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari
berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap Pemerintah Daerah, Korporasi dan Program
Prioritas Pembangunan Nasional di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk dapat
mengelola secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran program di atas, disusun
indikator Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Page 106
96 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat
Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja yang menunjukkan
karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan
berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik
peningkatan efektifitas SPIP.
Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada program prioritas pembangunan nasional
merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan
pembinaan SPI kepada pemerintah daerah dan korporasi yang terlibat dalam
pembangunan nasional. Fokus pembangunan nasional yang akan menjadi prioritas
perhatian BPKP adalah program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi, perhubungan,
perlindungan sosial dan pariwisata. Penyelenggaraan ini mencakup:
a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian,
Lembaga, Pemerintah Daerah dan upaya pencegahan korupsi. Tujuan
penyelenggaraan SPIP di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah
untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.
Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, BPKP akan secara aktif menawarkan
antara lain kegiatan fraud control plan dan sosialisasi pemahaman anti korupsi.
b) SPI Korporasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Korporasi.
SPI korporasi sebagaimana layaknya internal auditor diharapkan dapat meningkatkan
peran dan tugasnya dalam memberikan nilai tambah kualitas tata kelola dan
pengelolaan risiko korporasi di Indonesia. Di samping hal tersebut, peran SPI
korporasi diharapkan dapat mendorong upaya pencegahan korupsi di sektor
korporasi, sehingga dapat meningkatkan kontribusi korporasi terhadap APBN.
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan perannya akan berperan
Page 107
97 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
aktif dalam membantu dan bekerjasama dengan korporasi di wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kapabilitas SPI korporasi sehingga peran
korporasi semakin nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi
Selatan.
Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta
Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” dilengkapi satu indikator kinerja yaitu
“Persentase penerapan kelima Unsur SPIP pada K/L/Pemda dan Efektivitas SPI Korporasi
secara memadai” dengan target pada tahun 2015 sebesar 50%. Realisasi tersebut
diwujudkan melalui kegiatan audit, evaluasi, bimtek, asistensi pada satu pemprov,
sepuluh kabupaten, dan lima korporasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang
dilaksanakan dengan 16 PP sesuai target.
Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta
Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” dihasilkan melalui pencapaian sasaran
kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola,
perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan
peningkatan kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP/SPI”. Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP/SPI” sebanyak 2 rekomendasi atau mencapai 100% dari target
tahun 2015, sebanyak 2 rekomendasi.
Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI”
didukung dengan dana sebesar Rp57.590.000,00 atau 65,33% dari anggaran sebesar
Rp88.156.000,00 dengan penggunaan SDM sebanyak 605 OH atau 100% dari rencana
tahun 2015 sebanyak 605 OH.
Dari sisi penggunaan dana, untuk sasaran program ini telah tercapai secara
efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 100% lebih
tinggi jika dibandingkan dengan capaian dana sebesar 65,33%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja
“Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI” telah tercapai secara efisien.
Page 108
98 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Capaian kinerja tersebut diperoleh dari capaian indikator kinerja kegiatan :
1) Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Pemerintah Daerah
Capaian Kinerja Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Pemerintah
Daerah, dilaksanakan melalui sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa
melalui probity audit serta evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Probity audit pengadaan barang/jasa diarahkan untuk meminimalisasi
permasalahan pengadaan barang dan jasa yang mengarah pada korupsi. Di sisi lain
APIP belum melaksanakan perannya secara optimal melakukan audit PBJ
berdasarkan pasal 116 Perpres 70 Tahun 2012. Sedangkan evaluasi SAKIP diarahkan
untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam
memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan visi, misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan
satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,
evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi telah sesuai.
Dari enam paket kontrak dengan total nilai HPS sebesar Rp24.049.205.000,00 yang
dilakukan probity audit atas pengadaan barang dan jasa diperoleh efisiensi anggaran
sebesar Rp6.081.184.469,39,00 atau 25,27% dari nilai HPS. Probity audit dilakukan
melalui pendampingan pada Inspektorat Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja
sebagai media transfer knowledge. Pemerintah daerah melalui Kepala Daerah
didorong untuk membuat kebijakan mengenai probity audit dengan menerbikan
Peraturan Kepala Daerah, sebagai telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo.
Evaluasi SAKIP yang dimaksudkan untuk memberikan umpan balik yang obyektif
guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta
"Penyelenggaraan SAKIP dilaksaksanakan secara selaras dan sesuai dengan
penyelenggaraan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Tata Cara
Pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan" sesuai Perpres
Nomor 29 tahun 2014 pasal 2 ayat 2. Evaluasi LAKIP tahun 2015 telah dilakukan pada
Pemerintah Kota Palopo dengan predikat “Kurang”. Disamping itu kepada
Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Selatan, melalui fungsi konsultansi
Page 109
99 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan kegiatan diklat/bimtek/asistensi/
review terhadap Pemerintah Daerah yang ada di wilayah kerjanya.
2) Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah
Capaian Kinerja Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah, dilaksanakan
melalui penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) penyusunan LAKIP dan
penilaian risiko tertentu di tingkat pemerintah daerah.
Hasil evaluasi LAKIP menunjukkan bahwa nilai LAKIP hampir seluruh Pemerintah
Daerah belum memuaskan. Oleh karena itu perlu dirumuskan kerangka penyusunan
LAKIP dalam format RTP SPIP untuk meningkatkan kualitas SAKIP dan nilai hasil
evaluasi LAKIP. Kegiatan dimaksud dilakukan melalui pendampingan reviu
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng, Pendampingan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Toraja
Utara dan Aisistensi Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) LAKIP Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ) pada Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur. Atas pelaksanaan kegiatan tersebut, telah di rekomendasikan rencana aksi
perbaikan dalam penerapan SAKIP untuk mendukung pengumpulan data untuk
penyusunan LAKIP yang lebih berkualitas.
Hampir 80,00% kasus tindak pidana korupsi atau penyimpangan yang ditangani
Aparat Penegak Hukum bersumber dari penyimpangan dalam pengadaan barang
dan jasa. Oleh karena itu diperlukan kegiatan penilaian risiko tertentu khususnya
dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kegiatan dimaksud telah dilakukan
melalui pemetaan risiko atas kegiatan proses pengadaan barang dan jasa pada
Pemerintah Kabupaten Maros, dengan tahapan sebagaimana gambar berikut :
Page 110
100 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Gambar 3.4 Tahap Penyusunan Profil Risiko
Permasalahan pengadaan barang dan jasa tersebut antara lain disebabkan
kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan pengadaan barang
dan jasa serta rendahnya pemahaman SDM terhadap aspek hukum pengadaan PBJ.
Oleh karena itu telah direkomendasikan untuk memetakan risiko kurangnya
kapasitas dan kapabiltas SDM dan strategi peningkatan SDM yang kompeten dalam
pengadaan barang dan jasa
Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah tidak hanya terbatas pada
kegiatan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) penyusunan LAKIP dan penilaian risiko
tertentu di tingkat pemerintah daerah, namun diarahkan kepada tingkat
kematangan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SPIP dalam proses
bisnisnya sebagaimana di targetkan kedalam RPJMN 2015 – 2019 sebesar 85,00%
dari jumlah pemerintah daerah.
Atas target tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan
beberapa kegiatan antara lain, sosialisasi, bimbingan teknis penyusunan RTP dan
Control Self Assesment (CSA) pada Provinsi/ Kabupaten/Kota. Adapun kondisi tingkat
kematangan (maturitas) SPIP pada pemerintah daerah, baru diperoleh data pada
dua kabupaten yang dilakukan evaluasi dalam tahun 2014, yaitu Pemerintah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Bone dengan kategori tingkat
Page 111
101 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
kematangan masih pada tahap “Rintisan”. Penilaian tingkat maturitas SPIP tidak
sekedasar dimaksudkan untuk pemberian nilai level maturitas, tetapi hasil penilaian
maturitas tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan efektifitas
penyelenggaraan SPIP. Adapun strategi tahapan implementasi penyelenggaraan
SPIP, guna menghasilkan level maturitas yang diinginkan, dapat dilihat pada gambar
berikut:
Gambar 3.5 Strategi Tahapan Implementasi Penyelenggaraan SPIP
Dengan strategi implementasi SPIP pada Pemerintah Daerah sebagaimana
digambarkan diatas, maka tahapan penyelenggaran SPIP sebagaimana gambar
dibawah ini, akan dilaksanakan untuk mencapai tingkat maturitas SPIP Level 3.
Page 112
102 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
• Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/PSasaran 3
Gambar 3.6 Tahapan Penyelenggaraan SPIP
Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” diarahkan
pada perluasan peran dan layanan pengawasan intern BPKP dengan sasaran (1)
peningkatan kualitas pengawasan terhadap ketaatan; (b) peningkatan kualitas
pengawasan terhadap kinerja/value-for-money audit; dan (3) peningkatan kualitas
advisory services. Capaian keberhasilan sasaran ini, perlu diukur secara kualitatif dan
kuantitatif. Ukuran kualitatif adalah adanya peningkatan kapabilitas pengawasan intern
pemerintah yang profesional dan kompeten. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern
pemerintah yang profesional dan kompeten inilah yang diharapkan tercapai pada level 3
secara gradual hingga akhir tahun 2019 sesuai target nasional sebesar 85%.
Sasaran meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada K/L/P
oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan kondisi yang akan dicapai
Page 113
103 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
secara nyata oleh APIP K/L/P pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang
ditimbulkan oleh adanya hasil dari berbagai kegiatan pembinaan APIP. Hal ini, sekaligus
menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan
Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”.
Untuk dapat mengelola secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di
atas, disusun indikator peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud.
BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP.
Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau
meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari tingkat
pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif dengan organisasi
yang lebih matang dan kompleks.
Dalam PP 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkungan
pengendalian. Peran tersebut sekurang-kurangnya harus:
a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah.
Dengan sasaran, peningkatan kualitas pengawasan terhadap ketaatan
(compliance) maka peningkatan kapabilitas pengawasan intern diharapkan mampu
menghasilkan informasi assurance kepada pimpinan K/L/P bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan standar, peraturan atau dengan rencana, atau informasi yang
disajikan mitra telah sesuai dengan realitasnya. Pengawasan terhadap ketaatan dan
kinerja telah menjadi kegiatan utama BPKP selama ini, namun masih berfokus pada
individual kegiatan. Fokus ini perlu diperluas dan ditingkatkan sesuai dengan tuntutan
manajemen akan assurance atau ketaatan pelaksanaan seluruh kegiatannya dengan
tuntutan standar, target atau aturan.
Page 114
104 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” dilengkapi
satu indikator kinerja yaitu “Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda pada Level 3”
yang diukur dengan menghitung jumlah K/L/P yang IACM nya level 3 dibagi jumlah K/L/P
yang sudah dinilai IACM-nya. Di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan,
kondisi yang ada saat ini kedudukan APIP pada tingkat kapabilitas paling tinggi masih
berada pada “Level 2 Dalam Catatan”, hal ini menggambarkan capaian realisasi indikator
kinerja sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” sampai
dengan tahun 2015 bukan dikatakan tidak memenuhi target karena secara nasional
dalam RPJMN target kapabilitas APIP pada level 3 baru dimunculkan di tahun 2016, untuk
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan target tersebut setara dengan 6 pemerintah daerah.
Realisasi capaian indikator output “Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP”
sebanyak 2 rekomendasi atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebanyak 2
rekomendasi. Realisasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan self assesment dan re-self
assesment serta peningkatan kapabilitas yang dilaksanakan pada APIP Kabupaten
Sidenreng Rappang, Sinjai, Toraja Utara, Jeneponto, Enrekang, Bantaeng, Bulukumba,
Pinrang, Maros, Luwu Utara, Kota Makassar dan Palopo.
Kondisi existing kapabilitas APIP tahun 2014 di Provinsi Sulawesi Selatan, adalah 8
APIP PEMDA berada pada “Level 2 Dengan Catatan” dan sisanya sebanyak 17 APIP
PEMDA masih berada pada “Level 1”.
Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, upaya perbaikan peningkatan
level kapabilitas APIP agar sesuai target, sebenarnya sudah dirintis dan dilakukan di tahun
2015, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain meliputi pemberian bimbingan teknis
peningkatan kapabilitas APIP dan melakukan self assesment peningkatan kapabiltas APIP
secara on line melalui website masing-masing pada 6 APIP Pemerintah Daerah. Adapun
outcome dari kegiatan tersebut adalah diketahuinya kondisi awal “data existing”
kapabilitas APIP PEMDA tahun 2015, yang nantinya akan menjadi acuan dalam
pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP PEMDA pada tahapan/periode berikutnya.
Kondisi yang mempengaruhi tingkat kapabilitas APIP dimana saat ini masih berada di
bawah level 3 secara umum disebabkan oleh hal-hal berikut ini:
1. Independensi dan objektivitas APIP belum dapat diterapkan sepenuhnya.
Page 115
105 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
2. Lemahnya manajemen APIP.
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan formasi Auditor.
4. Kurangnya alokasi anggaran belanja APIP dibandingkan dengan total belanja dalam
APBN/APBD.
5. Struktur organisasi dan pola hubungan kerja belum sepenuhnya sesuai dengan
strategi dalam mencapai tujuan APIP yang efektif.
6. Kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi dan lemahnya manajemen SDM APIP
terutama rekrutmen, pola karier, dan pola mutasi/rotasi.
Realisasi indikator kinerja sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern K/L/P” didukung dengan dana sebesar Rp46.966.000,00 atau 100%
dari anggaran sebesar Rp46.966.000,00 dan dengan SDM sebanyak 143 OH atau 75,26%
dari rencana tahun 2015 sebanyak 190 OH. Ditinjau dari sisi penggunaan dana, indikator
kinerja sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” telah
mancapai efisiensi.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), kinerja program “Meningkatnya
Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat
dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 24,74% lebih rendah dibandingkan
dengan rencana penggunaan OH sebesar 190 OH.
Kondisi kapabilitas APIP PEMDA di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015,
sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 3.31 Kapabilitas APIP PEMDA Tahun 2015
0
5
10
15
20
12
34
5
8 PEMDA
17 PEMDA
Page 116
106 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
• Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan TeknispengawasanSasaran 4
Untuk mendukung kelancaran penugasan dalam mencapai sasaran-sasaran program
diperlukan kualitas layanan dukungan teknis pengawasan yang memadai, pada
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan hal itu diwujudkan dengan pemberian layanan
dukungan manajemen berupa kegiatan-kegiatan rutin ketatausahaan, penyediaan sarana
dan prasarana dan pelaksanaan rehabilitasi berat rumah Negara BPKP. Dalam tahun 2015
dari target output 60 laporan terealisasi sebanyak 86 laporan atau mengalami
peningkatan sebesar 43,33%, dengan anggaran yang tersedia Rp30.760.281.000,00
penggunaan dana Rp27.170.672.105,00 atau 88,33% dari anggaran menunjukkan tingkat
efisien karena capaian output juga melebihi target.
Kegiatan dukungan lainnya yang diberikan oleh bagian tata usaha adalah
penyediaan sarana dan prasarana layanan perkantoran sebagai sarana pendukung untuk
menciptakan suasana nyaman dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di kantor, seperti
pengadaan AC, LCD Projector, PC, printer, rak arsip besi, mesin jilid spiral, lensa camera,
dental unit, dll. Target ouput sesuai RKA KL 53 unit, terealisasi sebanyak 53 unit. Dana
yang tersedia Rp436.598.000,00 dengan penyerapan Rp407.918.000,00 atau 93,43% dari
anggaran. Hal ini menujukkan capain kinerja yang baik dan efisien baik dari sisi
penggunaan dana atau pencapaian target output. Untuk target output yang ada di DIPA
hanya 1 unit, diperjalanan waktu ada tambahan dana/revisi anggaran namun tidak diikuti
perubahan output, sehingga jumlah target menjadi terlalu kecil.
Guna mendukung kelancaran penugasan dan rasa nyaman tinggal di rumah dinas
pegawai, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga mendapatkan amanah dalam
bentuk penyediaan anggaran untuk kegiatan rehabiltasi berat rumah negara yang telah
dilaksanakan dengan baik. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan dimaksud sebesar
Rp764.875.000,00 dengan penyerapan Rp748.962.000,00 atau 97,92% dari anggaran
yang tersedia, dengan target output 8 unit dan terlaksana sebanyak 8 unit. Hal ini
menujukkan capain kinerja yang baik dan efisien baik dari sisi penggunaan dana atau
Page 117
107 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
pencapaian target output. Untuk target output yang ada di DIPA hanya 3 unit,
diperjalanan waktu ada tambahan dana/revisi anggaran namun tidak diikuti perubahan
output, sehingga jumlah target menjadi terlalu kecil.
Untuk memberikan penilaian terkait persepsi dari pengguna, berkenan dengan
layanan ketatausahaan, kami telah menyebarkan kuesioner kepada sejumlah pegawai
yang dipilih secara acak. Berdasarkan tabulasi hasil penyebaran kuesioner:
1. Layanan kepegawaian diperoleh skor 7,03 (skala likert 1-10) atau 100,43% dari target
yang ditetapkan sebesar 7,00 skala likert. Hal ini menggambarkan layanan
kepegawaian yang diberikan kepada seluruh pegawai memuaskan, sehingga
memenuhi ekspektasi pengguna.
2. Layanan keuangan diperoleh skor 7,24 (skala likert 1-10) atau 103,43% dari target
yang ditetapkan sebesar 7,00 skala likert. Hal ini menggambarkan layanan keuangan
yang diberikan kepada seluruh pegawai memuaskan, sehingga memenuhi ekspektasi
pengguna.
3. Layanan umum/sarpras diperoleh skor 6,54 (skala likert 1-10) atau 93,43% dari target
yang ditetapkan sebesar 7,00 skala likert. Hal ini menggambarkan layanan umum
yang diberikan kepada seluruh pegawai belum memuaskan pada sebagian pengguna,
sehingga belum memenuhi harapan pengguna .
Tidak tercapainya tingkat persepsi pengguna atas layanan umum/penyediaan sarpras,
antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:
1. Perawatan gedung kantor dirasa masih kurang
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan.
3. Rendahnya kepedulian atas masukan dan keluhan pengguna layanan.
Kedepan upaya-upaya perbaikan terhadap layanan umum/sarpras akan ditingkatkan
dengan lebih memperhatikan kebutuhan pengguna baik terkait kenyamanan di dalam
kantor, perawatan gedung, kebersihan fasilitas KM, dll. dan mengusulkan penyediaan
dana untuk menambah anggaran belanja modal guna pengadaan, perawatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana.
Page 118
108 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
C. REALISASI KEUANGAN 2015
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2015, Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan amanah dalam bentuk penyediaan dana dalam
DIPA yaitu sebesar Rp35.778.921.000,00 dengan realisasi sebesar Rp32.126.164.000,00
atau 89,79%. Untuk kepentingan pelaporan kinerja dan akuntabilitas, data keuangan
yang ada, sampai dengan berakhirnya penyusunan Laporan Kinerja belum dilakukan
rekonsiliasi dengan Biro Keuangan BPKP, namun sudah diverifikasi pada tingkat intern
oleh jajaran keuangan di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk data
anggaran dan realisasi sesuai rincian per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada
Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.
Tabel 3.1 Realisasi Keuangan per Program
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1
Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
4.695.593.000 4.545.058.000
2 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
31.083.328.000 27.581.106.000
JUMLAH 35.778.921.000 32.126.164.000
Tabel 3.2 Realisasi Keuangan per MAK
No MAK Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1 Belanja Pegawai 25.653.206.000 22.629.002.000
2 Belanja Barang 8.924.242.000 8.340.282.000
3 Belanja Modal 1..201.473.000 1.156.880.000
TOTAL 35.778.921.000 32.126.164.000
Page 119
109 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Dalam rangka meningkatkan kinerja, maka upaya strategis yang akan
dilakukan antara lain:
1. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pengawasan dengan Pendekatan “BPKP Sentris”,
penetapan skala prioritas/strategi fokus, terukur dan jelas tahapannya, komprehensif,
berkesinambungan sehingga terwujud keselarasan tujuan organisasi (Goals
Congcruence).
2. Melakukan internalisasi perencanaan pengawasan berbasis resiko dan anggaran
berbasis kinerja sehingga lebih berorientasi pada hasil.
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM APIP yang
mampu mendorong pemantapan penerapan sistem pengendalian intern
kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (K/L/P/K) dan mampu
bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional.
4. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap ketaatan dan kinerja/value-for-money
audit serta kualitas advisory services.
Page 120
110 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, di samping
merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis
tahun 2015, juga mencerminkan sejauh mana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) telah diimplementasikan. Dalam pelaporan kinerja ini, disajikan
informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai
sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Upaya perbaikan yang
dilakukan dalam tahun 2015 yaitu (a) melakukan rekonsiliasi data kinerja secara periodik,
(b) melakukan reviu mandiri atas pencapaian kinerja, (c) melaksanakan evaluasi program
untuk mengawal pencapain tujuan program.
Dalam tahun 2015, sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
telah mencapai target. Meskipun masih ada satu IKU masih belum mencapai 100%,
namun sebagian besar IKU telah mencapai target 100%.
Selain pencapaian sasaran strategis, beberapa hal yang merupakan hasil konkrit
dari peran pengawasan oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan selaku Internal Auditor
Presiden selama tahun 2015 antara lain:
1. Nilai penyelamatan uang negara dari temuan hasil audit dan monitoring sebesar
Rp19.083.820.857,00.
2. Dari 21 Pemda yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada
tahun 2015, sebanyak 8 Pemda berhasil memperoleh opini WTP, 11 Pemda
mendapatkan opini WDP, dan 2 Pemda memperoleh opini TMP dari hasil Audit BPK-
RI.
3. Sebanyak 2 PDAM berkinerja baik, 14 PDAM berkinerja cukup, 6 PDAM berkinerja
kurang, dan 1 Pemda berkinerja tidak baik.
4. Nilai koreksi penyesuaian harga dan klaim sebesar Rp9.819.330.191,10.
BAB IV
PENUTUP
Page 121
111 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
5. Jumlah kerugian negara dari hasil Audit Investigasi dan Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang diserahkan ke Instansi Penyidik sebesar
Rp124.259.878.312,24.
Keberhasilan lain yang diperoleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam
tahun 2015 berupa penghargaan-penghargaan yang terdiri dari:
1. Juara I Lomba Karya Tulis dalam rangka HUT BPKP ke - 32;
2. Juara II Lomba Eco Office;
3. Juara I Kategori Video Profil Unit Kerja Terbaik;
4. Juara II Kategori Majalah Internal Terbaik;
5. Juara II Kategori Unit Kerja Pengirim Berita Harian Teraktif;
6. Juara III Kategori Unit Kerja Pengunggah Berita Harian Teraktif;
Keberhasilan-keberhasilan ini dicapai berkat dukungan seluruh pegawai dan kerja
sama dengan pihak-pihak lain (stakeholders) dalam memberikan layanan jasa
pengawasan kepada pemerintah daerah, instansi penyidik, dan pemangku kepentingan
lainnya. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma BPKP sebagai auditor internal
pemerintah yang dapat memberikan jasa konsultasi perbaikan manajemen, khususnya
sebagai auditor yang mendukung akuntabilitas Presiden.
Dalam rangka meningkatkan kinerja, maka upaya strategis yang akan
dilakukan antara lain:
a. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pengawasan dengan Pendekatan “BPKP Sentris”,
penetapan skala prioritas/strategi fokus, terukur dan jelas tahapannya, komprehensif,
berkesinambungan sehingga terwujud keselarasan tujuan organisasi (Goals
Congcruence).
b. Melakukan internalisasi perencanaan pengawasan berbasis resiko dan anggaran
berbasis kinerja sehingga lebih berorientasi pada hasil.
c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM APIP yang
mampu mendorong pemantapan penerapan sistem pengendalian intern
kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (K/L/P/K) dan mampu
bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik
Page 122
112 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
(good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional.
d. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap ketaatan dan kinerja/value-for-money
audit serta kualitas advisory services.
Akhirnya, dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini, diharapkan tersedia
informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi
BPKP, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-
tahun mendatang. Secara internal Laporan Kinerja (LKj) ini telah menjadi motivator untuk
lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders,
sehingga kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembangunan
dapat lebih dirasakan.