Menimbang Mengingat KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR :1578 TAHUN 2012 TENTANC PENETAPAN CURU PROFESIONAL DALAM BINAAN DIRFKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH DENCAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM : a. bahwa dalam upaya penataan, pembinaan dan peningkatan mutu guru dipandang perlu untuk melakukan penetapan guru profesional bagi guru Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah; b. bahwa nama*nama guru sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan telah lulus sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (PTILPTK) yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Pendidikan Madrasah. : 1 . Undang-undang Nom or 14 Tahun 2005 tentang curu dan Dosen; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor T4rahun 2008 tentang Guru; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi curu dan Dosen, Tunjangan Khusus curu dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor; 5. Peraturan Presiden Rl Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Rl sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 6. Peraturan Presiden Rl Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit organisasi dan Tugas Eselon lKementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2O06;
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Menimbang
Mengingat
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR :1578 TAHUN 2012
TENTANC
PENETAPAN CURU PROFESIONAL
DALAM BINAAN DIRFKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH
DENCAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
: a. bahwa dalam upaya penataan, pembinaan dan peningkatan mutu
guru dipandang perlu untuk melakukan penetapan guru profesional
bagi guru Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah;b. bahwa nama*nama guru sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini dinyatakan telah lulus sertifikasi guru yang
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan (PTILPTK) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas
perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Pendidikan Madrasah.
: 1 . Undang-undang Nom or 14 Tahun 2005 tentang curu dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional;3. Peraturan Pemerintah Nomor T4rahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan
Profesi curu dan Dosen, Tunjangan Khusus curu dan Dosen, dan
Tunjangan Kehormatan Profesor;
5. Peraturan Presiden Rl Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Rl sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 94 Tahun 2006;6. Peraturan Presiden Rl Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
organisasi dan Tugas Eselon lKementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2O06;
Memperhatikan
Menetapkan
Kesatu
Kedua
7. Peraturan Presiden Rl Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan
ketiga atas Peraturan Presiden Rl Nomor 9 Tahun 2005 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republ ik lndonesia;B. Peraturan Presiden Rl Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan
ketujuh atas Peraturan Presiden Rl Nomor 10 Tahun 2005 TentangUnit Organisasi dan tugas Eselon I Kementerian Negara Republiklndonesia;
9. Peraturan Presiden Rl Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara, sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Presiden Republik lndonesia NomorT2fahun 2OO4;
10 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentangMekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban AnggaranPendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
1 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Departemen Agama;
12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 fahun 2008tentang Tunjangan Profesi bagi Curu Tetap Bukan Pegawai NegeriSipil yang belum memilikiJabatan Fusional Guru;
13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMW2010 tentang Tata
Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Curu dan Dosen TunjanganKhusus Curu dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
Hasil Penilaian dan atau uji kompetensi yang dilaksanakan olehPT/LPTK Penyelenggara sefta pemberian Nomor Registrasi Curu (NRG)
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANC
PENETAPAN CURU PROFESIONAL DALAM BINAAN DIREKTORAT
PENDIDIKAN MADRASAH.
Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran I -XXVI Keputusan ini sebagai Suru yang telah memiliki sertifikat pendidikdan NRC serta dinyatakan sebagai guru profesional dalam Binaan
Direktorat Pendidikan Madrasah.
Nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran | - XXVI Keputuan
ini berhak menerima tunjangan profesi guru dari Kementerian Agama.
Ketiga
Keempat
Pelaksanaan Pembayaran tunjangan profesi guru/pengawasberpedoman kepada Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan pembayaranTunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan profesi curu/pengawasdalam Binaan Kementerian Agama.
Anggaran Tunjangan Profesi guru/pengawas dibebankan pada ApBNsebagaimana tencantum dalam Daftar lsian pelaksanaan Anggaran(DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau satuan kerjalainnya yang relevan.
Ditetapkan diJakaartal, 11 September 2012
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAMDIREKT ;BENDIDIKAN MADRASAH
DIREI(TORATIE}iDTML
PENDID
1,!'DEDI DJUBAEDI, M.Ag.
Related Documents
