- 213 - b. Dari perjalanan waktu dan data, informasi rintisan telah telah dilakukan kerjasama yang dapat di tindak lanjuti antarabidang pariwisata, Pertanian, listrik dan gas, perdagangan, investasi, ketahanan pangani dan mplementasi teknologi informasi. 4.5 ISU STRATEGIS TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN 2010-2030 Beberapa isu strategis yang terdapat di Provinsi Banten adalah sebagai berikut : 1. Perkembangan kondisi perekonomian nasional yang mendorong orientasi pembangunan daerah menuju sektor pertanian dan kawasan perdesaan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan. Reorientasi mendorong dikembangkannya paradigm perencanaan pembangunan yang mengurangi ketergantungan pada trickle down effect pusat pertumbuhan berbasis sektor industri dan sektor tersier di kawasan perkotaan serta pilihan basis perekonomian pada sektor pertanian dengan penajaman komoditi yang tangguh terhadap perubahan pasar global. 2. Kebijaksanaan menuju perluasan otonomi daerah yang membawa implikasi terhadap posisi dan fungsi rencana tata ruang dalam perkembangan pembangunan menurut hirarki pemerintahan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten perlu diposisikan secara tepat pada arah kebijaksanaan tersebut, sehingga mampu berperan sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan melalui pembentukan ruang secara regional planning. 3. Ketidakseimbangan pertumbuhan (imbalance growth) antar Wilayah Banten Selatan dan Wilayah Banten Utara di Provinsi Banten, berdampak pada ketidakseimbangan pertumbuhan, serta akan mempertajam kesenjangan kesejahteraan sosial-ekonomi (disparitas) yang dapat mengganggu ketertiban proses pembangunan. Azas demokratisasi ruang dan sinergi wilayah perlu melandasi RTRW Provinsi Banten dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah tersebut, dengan mengakomodir RTRW Kabupaten/Kota serta keterikatan dengan RTRW Jawa-Bali.
252
Embed
b. Dari perjalanan waktu dan data, informasi rintisan ... 2019/peratur… · 5. Eksplorasi bahan tambang dan mineral sebagai bagian peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan melalui
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- 213 -
b. Dari perjalanan waktu dan data, informasi rintisan telah telah
dilakukan kerjasama yang dapat di tindak lanjuti antarabidang
pariwisata, Pertanian, listrik dan gas, perdagangan, investasi,
ketahanan pangani dan mplementasi teknologi informasi.
4.5 ISU STRATEGIS TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
2010-2030
Beberapa isu strategis yang terdapat di Provinsi Banten adalah sebagai
berikut :
1. Perkembangan kondisi perekonomian nasional yang mendorong
orientasi pembangunan daerah menuju sektor pertanian dan kawasan
perdesaan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan. Reorientasi
mendorong dikembangkannya paradigm perencanaan pembangunan
yang mengurangi ketergantungan pada trickle down effect pusat
pertumbuhan berbasis sektor industri dan sektor tersier di kawasan
perkotaan serta pilihan basis perekonomian pada sektor pertanian
dengan penajaman komoditi yang tangguh terhadap perubahan pasar
global.
2. Kebijaksanaan menuju perluasan otonomi daerah yang membawa
implikasi terhadap posisi dan fungsi rencana tata ruang dalam
perkembangan pembangunan menurut hirarki pemerintahan. Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten perlu diposisikan secara
tepat pada arah kebijaksanaan tersebut, sehingga mampu berperan
sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan melalui
pembentukan ruang secara regional planning.
3. Ketidakseimbangan pertumbuhan (imbalance growth) antar Wilayah
Banten Selatan dan Wilayah Banten Utara di Provinsi Banten,
berdampak pada ketidakseimbangan pertumbuhan, serta akan
1. Pengembangan dan penataan Transportasi di Kota Tangerang
Selatan;
2. Pengembangan kawasan Lapangan Terbang Pondok Cabe selain
fungsi pertahanan.
4.6.10. Kerjasama Wilayah Kerja Pembangunan I
Kesepakatan Wilayah Kerja Pembangunan I telah ditandatangi pada
tanggal tujuh april dua ribu enam belas , nomor : 415.4/865-
KH4L/2016, Nomor : 100/08/-Bag.KP/2016, Nomor : 134.43/659-
Pem/Setda/2016. Kerjasama pembagunan antara Bupati
Tangerang, Walikota Kota Tangerang, dan Walikota Kota
Tangerang Selatan dengan maksud dan tujuan dalam rangka
percepatan pengembangan daerah perbatasan, peningkatan
kerjasama pengelolaan potensi daerah untuk peningkatan
pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan efisien bagi
masyarakat, dan berlaku dua belas bulan dan dapat diperpanjang
dua belas bulan berikutnya. Tindak lanjut dari kerjasama
pembangunan wilayah ini meliputi aspek perencanaan,
pelaksanaan, penendalian dan evaluasi pada bidang-bidang yang
dikerjasamakan yaitu :
1. Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan riset;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang infrastruktur dan penataan ruan;
4. Bidang pembangunan pilar batas daerah;
5. Bidang lingkungan hidup;
6. Bidang Sumber daya air;
- 224 -
7. Bidang Sosial;
8. Bidang Ketenagakerjaan;
9. Bidang Aset dan pemerintahan umum;
10. Bidang Perhubungan, Transportasi, Komunikasi, dan
Informasi;
11. Bidang Investasi, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM;
12. Bidang Ketertiban Umum;
13. Bidang Kependudukan dan fasilitas umum;
14. Bidang Mitigasi Bencana;
15. Bidang Kepegawaian.
4.6.11. Kerjasama Wilayah Kerja Pembangunan II
Pada wilayah pembangunan satu telah ditandatangi pada tanggal
dua puluh april dua ribu lima belas, Nomor : 100/872-Bapp/2015,
Nomor: 100/01-PEMT/V/2015, Nomor : 100/08-Bappeda/2015.
Kerjasama pembagunan antara Bupati Serang, Walikota Kota
Serang, dan Walikota Kota Cilegon dengan maksud dan tujuan
dalam rangka percepatan pengembangan daerah perbatasan,
peningkatan kerjasama pengelolaan potensi daerah untuk
peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan efisien
bagi masyarakat di wilayah SERAGON, dan berlaku dua belas bulan
dan dapat diperpanjang dua belas bulan berikutnya. Tindak lanjut
dari kerjasama pembangunan wilayah ini meliputi aspek
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pada objek
yang dikerjasamakan yaitu :
1. Bidang Lingkungan hidup;
2. Bidang Penataan ruang;
3. Bidang perhubungan;
4. Bidang Parawisata.
Didalam naskah kerjasama tersebut, tertera terkait dengan analisis
SWOT dan beberapa rumusan strategi pada bagian sebelumnya,
para pemangku kepentingan di Wilayah Seragon juga telah
mengidentifikasi isu-isu dan program strategis yang secara
kewilayahan dapat menjawab kebutuhan pembangunan Seragon
saat ini dan di masa depan. Isu-isu strategis ini telah
- 225 -
dikelompokkan ke dalam bidang-bidang pembangunan secara
terperinci berikut ini.
ISU – ISU STRATEGIS SERAGON
A. Tata Ruang
1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Seragon;
2. Penataan batas wilayah administrasi Kota Cilegon dengan
Kab. Serang di batas Kecamatan Cibeber dengan Kecamatan
Kramat Watu.
B. Pariwisata
1. Kerjasama pusat informasi dan pengembangan pariwisata
Seragon;
2. Membuat atau membangun showroom untuk menampung
hasil produk IKM/KUMKM kawasan pariwisata Seragon;
3. Peningkatan promosi produk - produk seragon di tingkat
nasional dan internasional;
4. Membuat paket wisata sejarah serta bahari di Seragon;
5. Pelestarian kekayaan budaya Wilayah Seragon.
C. Transportasi
1. Penyelenggaraan angkutan masal Wilayah Seragon;
2. Membangun jaringan jalan khusus jalan kota dan jalan ke
kawasan industri;
3. Percepatan penyelesaian jalan lingkar selatan Kota Cilegon;
4. Penataan trayek angkutan umum;
5. Penertiban parkir membuka lahan parkir;
6. Rekayasa lalu lintas simpul tol Cilegon timur;
7. Penertiban jalan arteri utama perkotaan;
8. Pembangunan sistem angkutan umum masal metro Seragon;
9. Rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Cilegon
dan Serang;
10. Sinergi penataan jaringan jalan perkotaan;
11. Penertiban kendaraan overload lintas kabupaten dan kota.
- 226 -
D. Lingkungan
1. Kerjasama peningkatan pengelolaan persampahan;
2. Penataan lingkungan kawasan hulu di wilayah Mamah
untuk menanggulangi banjir di Cilegon.
E. Sumber daya manusia
1. Meningkatkan SDM di bidang entrepreneur;
2. Pendidikan perkoperasian dan peningkatan kualitas SDM;
3. Pelatihan pengemasan makanan (misal: sate bandeng jadi
lebih tahan lama untuk oleh-oleh);
4. Meningkatkan dan membekali pendidikan dan keterampilan
untuk usaha industri rumahan.
F. Kesehatan
1. Membangun pelayanan kesehatan terpadu.
G. Pendidikan
1. Meningkatkan pembinaan masyarakat religi untuk
harmonisasi Seragon;
2. Standarisasi dan sertifikasi pelaku wisata dan KUMKM.
H. Kelembagaan
1. Forum komunikasi legislatif Seragon (badan kerjsama
legislatif Seragon);
2. Koordinasi penanggulangan bencana dan gangguan
lingkungan Seragon.
I. Koperasi dan KUMKM
1. Pembentukan jaringan usaha kecil dan menengah;
2. Dukungan pendirian Coopmart Retail Modern Koperasi;
3. Pelatihan untuk pemasaran dan desain kemasan produk
UKM;
4. Pembangunan Diklat UKM;
5. Dibentuk forum (FGD) tiap bidang untuk menghasilkan;
a. Core event bermultiplier ekonomi;
b. Identifikasi pengembangan produk cinderamata;
c. Pembuatan branding wilayah agar bernilai jual ekonomi;
d. Pemberdayaan masyarakat;
- 227 -
e. Peningkatan promosi yang tepat sasaran;
f. Peningkatan peran / networking pihak terkait.
FOKUS PROGRAM SERAGON
Fokus program merupakan kelompok program terpilih yang
dijadikan fokus/prioritas penanganan untuk dikerjasamakan.
Program-program prioritas ini dipilih dari masukan berupa isu-isu
strategi di atas. Maksud dari pengarahan program prioritas ini
adalah untuk memulai kerja sama Seragon pada bidang-bidang
yang dianggap paling mendesak dan memiliki dampak yang
signifikan dalam pembangunan wilayah. Berdasarkan masukan dari
pemangku kepentingan di Wilayah Seragon dan dengan
menggunakan metode Paretto, maka diperoleh daftar program
prioritas untuk dikerjasamakan di Wilayah Seragon dengan fokus
pada bidang transportasi dan penataan ruang:
A. Program Bidang Transportasi:
1. Penyelenggaraan angkutan masal Wilayah Seragon;
2. Membangun jaringan jalan khusus jalan kota dan jalan ke
kawasan industri;
3. Percepatan penyelesaian jalan lingkar selatan Kota Cilegon;
4. Penataan trayek angkutan umum;
5. Penertiban parkir membuka lahan parkir;
6. Rekayasa lalu lintas simpul tol Cilegon timur;
7. Penertiban jalan arteri utama perkotaan;
8. Pembangunan sistem angkutan umum masal metro Seragon;
9. Rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Cilegon
dan Serang;
10. Sinergi penataan jaringan jalan perkotaan;
11. Penertiban kendaraan overload lintas kabupaten dan kota.
- 228 -
B. Bidang Penataan Ruang
1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Seragon;
2. Penataan batas wilayah administrasi Kota Cilegon dengan
Kabupaten Serang di batas Kecamatan Cibeber dengan
Kecamatan Kromat watu.
Kedua bidang tersebut di atas merupakan bidang untuk mengawali
pelaksanaan kerja sama antardaerah di Wilayah Seragon agar lebih
fokus. Bidang lain juga tidak kalah penting untuk dikerjasamakan
dan akan segera ditindaklanjuti secara simultan seiring dengan
berjalannya kegiatan kerja sama Seragon ini. Program-program
tersebut di atas juga masih sangat mungkin untuk dikembangkan,
terutama dengan mengakomodasi masukan-masukan dari
pemangku kepentingan yang lebih luas, seperti tokoh masyarakat
dan dari unsur legislatif.
4.7. ISU STRATEGIS INTERNASIONAL
Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan sampai dengan
tahun 2030, merupakan kelanjutan Millenium Development Goals (MDGs),
yang telah berakhir tahun 2015. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia,
planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai
tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa 1)mengakhiri kemiskinan, 2)
mencapai kesetaraan dan 3) mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai
tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini
1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Mengurangi Kesenjangan;
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas;
- 229 -
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab;
13. Aksi Terhadap Iklim;
14. Kehidupan Bawah Laut;
15. Kehidupan di Darat;
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
4.8 ISU STRATEGIS NASIONAL
Isu Strategis Pembangunan Wilayah Jawa-Bali
Dalam lingkup pembangunan nasional, kebijakan pengembangan
wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tetap
mempertahankan momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan
Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia, serta mengurangi kesenjangan.
Dalam konteks konsepsi pengembangan kewilayahan, Provinsi
Banten merupakan bagian dari Wilayah Jawa, berkaitan hal tersebut
maka isu strategis pengembangan yang harus dicermati adalah isu
strategis di Wilayah Jawa–Bali yang meliputi:
1) Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas
perdagangan internasional;
2) Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan)
dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian;
3) Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung
pangan nasional;
4) Menurunnya daya dukung lingkungan;
5) Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital;
6) Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah Jawa-Bali;
7) Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali;
8) Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi;
- 230 -
9) Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah
metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya;
10) Tingginya kasus tindak pidana korupsi;
11) Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, dan tingkat kemiskinan perkotaan di DI
Yogyakarta;
12) Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas
sosial ekonomi masyarakat;
13) Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi
persaingan global.
Isu Strategis Perubahan Iklim Global
Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam isu perubahan
iklim global. Di satu sisi, Indonesia merupakan salah satu negara yang
sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang berpengaruh
besar bagi kehidupan masyarakat seperti; terganggunya cuaca dan iklim
yang berpengaruh terhadap musim tanam berbagai komoditas pertanian;
timbulnya berbagai bencana banjir di berbagai tempat yang tidak saja
mengganggu musim tanam dan panen namun juga kehidupan
masyarakat; rusaknya infrastruktur dan pengikisan area pantai akibat
kenaikan muka air laut; dan dampak negatif di bidang kesehatan.
Indonesia sebagaimana Negara lain juga menyumbang emisi GRK.
Sehubungan dengan itu, Indonesia menilai penting untuk melakukan
langkah-langkah mengatasi dampak perubahan iklim dan juga
mengurangi peluang timbulnya perubahan iklim dengan mengurangi
emisi GRK yang menjadi penyebab perubahan iklim global.
Sebagai kelanjutan dari komitmen Presiden untuk menurunkan
emisi GRK sebesar 26 persen pada Tahun 2020 dengan upaya sendiri dan
sebesar 41 persen dengan dukungan internasional, diterbitkan Peraturan
Presiden Nomor 61 Tahun 2011 mengenai RAN-GRK. Selanjutnya Pada
COP ke-21 Paris (2015), Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen
target penurunan emisi Indonesia dalam INDC sebesar 29 persen secara
sukarela pada tahun 2030
Secara eksplisit Perpres menjabarkan komitmen Presiden dengan
membagi sasaran penurunan emisi GRK ke dalam 5 (lima) sektor utama
- 231 -
yaitu Sektor Kehutanan, Sektor Pertanian, Sektor Energi dan
Transportasi, Sektor Industri dan Sektor Persampahan selanjutnya adalah
mengidentifikasi program dan kegiatan yang dapat mendukung
pencapaian sasaran penurunan emisi.
Provinsi Banten salah satu penyumbang emisi Gas Rumah Kaca
dari berbagai Sektor tersebut, dalam upaya mendukung program nasional
penurunan emisi Gas Rumah Kaca Di Provinsi Banten telah berkomitmen
yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No 39 tahun 2012 mengenai
Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK),
menetapkan aksi mitigasi Daerah di 6 Sektor yaitu sektor Pertanian,
Sektor Kehutanan, Sektor Industri, Sektor Transportasi , sektor energi
dan sektor Limbah
Dengan demikian di Provinsi Banten perlu dilakukan program dan
kegiatan yang mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Data
Baseline dan proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca sampai dengan 2020
berdasarkan perhitungan BAU (Bussines as Usual) adalah sebagai berikut:
Tabel 4.14
Proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2020
Sumber : SIPD Provinsi Banten
Tabel 4.15
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari 6 Sektor di Provinsi Banten berdasarkan Pegub 39 Tahun 2012
Sumber : SIPD Provinsi Banten
No SEKTOR TAHUN 2020
(Ton CO2 eq) %
1 Pertanian 494.519 7,6
2 Kehutanan 5.299.858 81
3 Pengelolaan Limbah 605.945 9,3
4 Industri 2.492 0,04
5 Transportasi 1.648,93 0,03
6 Energi 137.613 2.1
TOTAL 6.542.075,93 100
No SEKTOR TAHUN 2010
(Ton CO2 eq) %
TAHUN 2020
(Ton CO2 eq) %
1 Pertanian Peternakan 573.462 0.69 709,734 0.69
2 Kehutanan 5.861.511 7.08 11,723,022 11.41
3 Limbah 1,044,163 1.26 1,871,502 1.82
4 Industri 27,690.000 33.45 38,570,000 37.55
5 Transportasi 3,876,200 4.68 6,002,500 5.84
6 Energi 43,730.000 52.83 43,830,000 42.67
TOTAL 81,800,608 100 103,215,484 100
- 232 -
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5. 1 VISI - MISI RPJPD
VISI
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi
Banten 2017 – 2022 ,berpijak pada kondisi saat ini dan tantangan yang
diproyeksikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPD Provinsi Banten 2005 – 2025, serta mempertimbangkan potensi
yang dimiliki dan harapan luhur masyarakat Provinsi Banten, yaitu “ Visi
Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025” adalah sebagai
berikut:
”BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN
TAQWA”
Makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan
Provinsi Banten tahun 2005-2025 tersebut adalah sebagai berikut:
Mandiri dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi terlebih
dahulu untuk menjadi ‘Maju’, adalah kemampuan Provinsi Banten
untuk mendahulukan dan memanfaatkan seoptimal mungkin seluruh
potensi lokal yang dimiliki. Mandiri sebagai suatu kondisi yang
diharapkan pada tahun 2025 ditandai dengan ketersediaan sumber
daya manusia yang berkualitas, berdayasaing, dan mampu memenuhi
tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan; ketersediaan dan
pelayanan infrastruktur yang memadai; serta ketergantungan
pembiayaan pembangunan pada potensi lokal yang semakin tinggi.
Maju dimaksudkan sebagai kondisi yang diharapkan bagi Provinsi
Banten untuk termasuk dalam jajaran provinsi dengan peringkat
terbaik di Indonesia. Kondisi Provinsi Banten yang maju pada tahun
2025 ditandai dengan: kondisi sumberdaya manusia yang
berpendidikan tinggi; angka harapan hidup yang lebih tinggi; laju
pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; kualitas pelayanan sosial
yang lebih baik; struktur ekonomi berbasis industri dan pertanian yang
tangguh; pertumbuhan ekonomi yang tinggi; tingkat penyerapan
- 233 -
tenaga kerja yang tinggi; meningkatnya kualitas pelayanan publik;
serta meningkatnya partisipasi masyarakat secara nyata dan aktif
dalam segala aspek pembangunan.
Sejahtera dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi Provinsi
Banten yang mandiri dan maju pada tahun 2025 yang merupakan
refleksi dari terwujudnya masyarakat Banten sebagai masyarakat
madani (civil society). Kondisi ini ditandai dengan: kualitas sumberdaya
manusia yang tinggi; produktivitas daerah yang makin tinggi; kondisi
sosial budaya yang kondusif; rendahnya tingkat kriminalitas;
terjaganya ketentraman dan ketertiban umum; terwujudnya
pemerintahan yang baik dan bersih; terwujudnya supremasi hukum;
terpeliharanya budaya demokrasi; kondisi perekonomian yang stabil
dan berdaya saing; kondisi infrastrukutur yang tingkat pelayanannya
memadai dan berkualitas; terwujudnya sinergitas wilayah diseluruh
Provinsi Banten; serta terciptanya kondisi lingkungan hidup yang asri,
nyaman, dan berkelanjutan.
Dalam Visi Provinsi Banten 2005-2025 terdapat 2 (dua) kalimat
kunci yaitu ”Banten Mandiri, Maju, Sejahtera” serta ”Iman dan Taqwa”.
Kalimat “Banten Mandiri, Maju, Sejahtera” adalah merupakan refleksi dari
terwujudnya Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi termaju di
Indonesia. Cita-cita tersebut tergambar dalam kemajuan pembangunan
dan kesejahteraan Provinsi Banten dalam segala bidang, namun demikian
tetap dapat mempertahankan identitas dan jati diri masyarakat Banten.
Adapun “Iman dan Taqwa” merupakan syarat mutlak untuk dapat
terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang
saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.
Selain itu, Provinsi Banten sebagai bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) mempunyai visi yang mendukung Visi Nasional
yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur” serta menjadi
acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Banten. Dengan
demikian, pembangunan di Provinsi Banten akan ”satu arah, satu
langkah, dan satu tujuan” menuju Banten Mandiri, Maju, Sejahtera
Berlandaskan Iman dan Taqwa.
- 234 -
MISI
Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025,
selanjutnya ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-
2025 sebagai bentuk konkrit upaya mewujudkan visi pembangunan
tersebut. Adapun Misi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-
2025 yaitu:
1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya,
Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara
Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan
Berwibawa.
Tabel 5.1 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMN dan Agenda Pembangunan Nasional
RPJP NASIONAL 2005 -2025 RPJPD PROVINSI BANTEN 2005 -2025
VISI VISI
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL
DAN MAKMUR
BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA
BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA
MISI MISI
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,
bermoral, beretika,berbudaya, dan beradab
berdasarkan falsafah Pancasila
Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang
Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan
Cerdas;
Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
Mewujudkan pemerataan pembangunan
dan berkeadilan
Mewujudkan Indonesia asri dan lestariMewujudkan Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
Mewujudkan masyarakat demokratis
berlandaskan hukum
Mewujudkan Indonesia menjadi negara
kepulauan yang mandiri, maju,kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional
Mewujudkan Indonesia berperan penting
dalam pergaulan dunia,internasional
Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan
bersatu
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan
Berdaya Saing secara Merata dan
Berkeadilan;
Mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan
Berwibawa
- 235 -
Keterpaduan pembangunan secara nasional, maka misi
pembangunan Provinsi Banten 2005-2025 merupakan wujud komitmen
seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Banten untuk turut
mendukung pewujudan dan pencapaian misi pembangunan jangka
panjang nasional tahun 2005-2025, sebagai matrik telaah, oleh karena
itu, keselarasan dan keterkaitan misi pembangunan Provinsi Banten
dengan misi pembangunan nasional serta Kabupaten dan Kota di Provinsi
Banten menjadi satu hal yang penting adanya.
TUJUAN DAN SASARAN
Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada masing-masing
misi pembangunan jangka panjang Provinsi Banten adalah merupakan
suatu bentuk komitmen yang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh
pemangku kepentingan dalam menyelaraskan derap langkah mewujudkan
visi pembangunan 2005-2025. Khususnya menjadi pedoman baik bagi
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun RPJPD, maupun
bagi kepala daerah (gubernur) dalam menyusun visi, misi, dan arah
pembangunan jangka menengah.
Tujuan dan sasaran misi 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang
Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas adalah sebagai
berikut:
Tujuan Sasaran
1. Membentuk karakter dan jati diri
masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya
1.1. Terpelihara dan terimplementasinya
norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan
bermasyarakat
2. Meningkatkan taraf pendidikan dan
minat baca masyarakat
2.1. Meningkatnya aksesibilitas, kualitas
dan daya saing taraf pendidikan
masyarakat
3. Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat
3.1. Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan
sosial
4.1. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
4.2. Meningkatnya fungsi sosial
penyandang masalah kesejahteraan
sosial
5. Meningkatkan kesempatan kerja,
produktivitas, dan perlindungan
tenaga kerja
5.1. Meningkatnya kesempatan kerja
dan peluang usaha
5.2. Menurunnya tingkat pengangguran
- 236 -
Tujuan Sasaran
5.3. Meningkatnya kualitas dan
produktivitas tenaga kerja
5.4. Meningkatnya perlindungan tenaga
kerja
6. Meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigran
6.1. Meningkatnya kesejahteraan hidup
dan terbangunnya kemandirian
transmigran
7. Meningkatkan keberdayaan
perempuan, perlindungan anak serta
keberdayaan masyarakat dan desa
7.1. Meningkatnya keberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
7.2. Meningkatnya keberdayaan
masyarakat dan desa
8. Mengendalikan perkembangan
penduduk
8.1. Terkendalinya pertumbuhan
penduduk
9. Meningkatkan produktivitas dan prestasi kepemudaan dan
keolahragaan dalam pembangunan
9.1. Meningkatnya kualitas dan peran
kepemudaan dalam pembangunan
9.2. Meningkatnya pemasyarakatan dan
prestasi olah raga
Tujuan dan sasaran misi 2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju
dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan adalah sebagai
berikut:
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan pertumbuhan dan
pemerataan perekonomian
1.1. Meningkatnya investasi daerah
1.2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
1.3. Meningkatnya kemampuan
perekonomian masyarakat perkotaan dan perdesaan
2. Meningkatkan daya saing produk
perekonomian yang berbasis pada
sumber daya lokal, keunggulan
kompetitif dan berorientasi pasar
2.1. Meningkatnya produktivitas, kualitas
dan daya saing produk agribisnis
pertanian, perkebunan, kehutanan
dan kelautan
2.2. Meningkatnya produktivitas, kualitas
dan daya saing produk industri
2.3. Meningkatnya produktivitas kualitas dan daya saing produk perdagangan
2.4. Meningkatnya kualitas dan daya
saing pelayanan jasa pariwisata
2.5. Meningkatnya kualitas dan daya
saing pelayanan jasa keuangan
3. Meningkatkan ketahanan pangan
masyarakat
3.1. Meningkatnya ketahanan pangan
masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan
kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional
4.1. Meningkatnya pelayanan
kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional
5. Meningkatkan kualitas pelayanan
prasarana dan sarana dasar wilayah
5.1. Meningkatnya pelayanan sistem
transportasi
5.2. Meningkatnya pengelolaan
sumberdaya air
5.3. Meningkatnya pelayanan drainase
- 237 -
Tujuan Sasaran
5.4. Menurunnya jumlah lokasi rawan
banjir
5.5. Meningkatnya pelayanan air bersih
5.6. Meningkatnya pelayanan
persampahan dan air limbah
5.7. Meningkatknya pelayanan energi dan
listrik
5.8. Meningkatknya pelayanan
telekomunikasi dan informatika
6. Meningkatkan pelayanan prasarana
dan sarana permukiman
6.1. Meningkatnya ketersediaan rumah
yang layak huni dan terjangkau
6.2. Berkurangnya kawasan kumuh
Tujuan dan sasaran misi 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari adalah sebagai berikut:
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan kualitas penataan
ruang
1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang daerah.
2. Meningkatkan pengelolaan dan
pelestarian sumberdaya alam
2.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan
dan pelestarian sumber daya alam
3. Meningkatkan kualitas lingkungan
hidup
3.1. Terjaganya daya dukung lingkungan
hidup
3.2. Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
4. Mitigasi dampak bencana 4.1. Berkurangnya korban jiwa, kerugian
moril, dan kerugian materil akibat
bencana alam, bencana lingkungan,
dan bencana industri
Tujuan dan sasaran misi 4. Mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa adalah sebagai
berikut:
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
1.1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dan
kelembagaan IPTEK
1.2. Meningkatnya kualitas data,
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
dan pengendalian pembangunan
daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2.1. Meningkatnya kualitas dan daya
saing pelayanan dasar masyarakat
3. Meningkatkan kapasitas keuangan
dan pembiayaan pembangunan
daerah
3.1. Meningkatnya pendapatan daerah
- 238 -
Tujuan Sasaran
3.2. Meningkatnya efektivitas alokasi
belanja daerah
3.3. Meningkatnya tertib administasi
pengelolaan keuangan daerah
3.4. Meningkatnya partisipasi pembiayaan pembangunan daerah dari
masyarakat dan swasta
4. Meningkatkan kualitas pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan
4.1. Meningkatnya pelayanan umum dan
kemasyarakatan
5. Meningkatkan ketaatan hukum
masyarakat
5.1. Meningkatnya kesadaran, kepatuhan
dan supremasi hukum
6. Meningkatkan kualitas kehidupan
demokrasi
6.1. Meningkatnya kualitas kehidupan
demokrasi masyarakat
7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
7.1. Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum
5.2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
Kebijakan tata ruang wilayah Provinsi Banten tahun 2010- 2030
telah mengaselerasikan dengan kebijakan umum nasional yang terbaru
diterbitkan yaitu: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013
tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, Permendagri Nomor 56
Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Akselerasi juga
dilakukan untuk kebijakan nasional yang didalamnya mengatur
penetapan tata ruang proyek strategis nasional di Provinsi Banten, yaitu:
Perpres Nomor 28 Tahun 2012 tentang RTRW Pulau Jawa Bali. Perpres
Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, Perpres Nomor 3
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,
Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Ketenagalistrikan, Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres Nomor 32
Tahun 2011 tentang Masterplan Pedarcepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Industri Semen di Bayah)
dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang KEK Tanjung
Lesung.
- 239 -
Tujuan Penataan Ruang
Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007
tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan
ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara
dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan
lebih lanjut dengan:
a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan
buatan;
b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan
sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Secara lebih operasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor
26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa
penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:
a. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan;
b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota;
d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang didalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Berdasarkan kebijakan tersebut diatas, tujuan penataan ruang
wilayah provinsi Banten andalah adalah Mewujudkan Ruang
Wilayah Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-
Internasional yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif dan
Berkelanjutan melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan
yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, dan
Pariwisata.
- 240 -
Penjelasan yang saling terkait ini dapat memberikan rujukan pada
penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
5.3 VISI DAN MISI RPJMD
Visi dan Misi RPJMD merujuk pada kerangka pemahaman
Rencana Pembangunan jangka panjang Nasional (RPJPN tahun 2005-
2025) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD Provinsi Banten) 2005-2025 serta mengakselerasikan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun
2015-2019) mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis,
kearifan lokal yang menjujung tinggi konsep iman dan Taqwa dalam
implementasinya Akhlaquk karimah maka perlu diwujudkan suatu
kondisi masyarakat yang dinamis, masyarakat yang maju dan berdaya
saing, sehingga dirumuskan dalam Visi, yaitu menggambarkan arah
pembangunan dan kondisi masa depan, dalam Visi pembangunan
Provinsi Banten yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2017-
2022), yaitu:
VISI :
BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN
BERAKHLAQUL KARIMAH.
Provinsi Banten yang Maju berarti adanya perubahan dan kondisi
semula ke arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola
pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola
permerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good governanace.
Beberapa indikator indikator pengelolaan pemerintahan yang lebíh
maju adalah: adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih
efisien, efektif, transparan, akuntabel disertal perbaikan hubungan
kelembagaan dengan Kabupaten/Kota), dan adanya perubahani mindset
atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan
masyarakat.
- 241 -
Provinsi Banten yang Mandiri mengacu pada kemampuan
keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan
daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya
dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan
atau subsidi pemerintah pusat. Beberapa indikator Mandiri disini
menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasïkan
berbagai program pemerintah daerah.
Provinsi Banten yang Berdaya Saing berarti kemampuan daerah
mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta
menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan
investasi dibandingkan dengan daerah lainnya. Beberapa parameter
berdaya saing ini, berupa kemudahan, fasilitasi dan daya tarik ìnvestasi
di provinsi Banten seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang
terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan berkepastian hukum,
sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan energi.
Provinsi Banten yang Sejahtera berarti kemampuan daerah dalam
mengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapian angka Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa parameter Sejahtera, diukur
dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pencapaiannya
melalui kontribusi tiga indikator utama yaítu pencapaian indikator
pendidikan, pencapaian indikator kesehatan, dan pencapaian indikator
daya beli masyarakat.
Provinsi Banten yang AkhIakul Karimah berarti harapan daerah
dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah
yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama, yaitu nilai-nilai yang
sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia berserta alam
seìsinya.
Beberapa parameter akhlakul karimah ini, tingkat kerukunan umat
beragama pada masyarakat, implemetasi terhadap rumusannya pada
perilaku aparatur pemerintahan daerah yang berorientasi pada
peningkatan pelayanan publik, dan penurunan indek persepsi korupsi di
Provinsi Banten.
- 242 -
MISI
Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam
usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus
batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan
Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi
pembangunan daerah sebagai berikut :
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan
berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan
berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
PRIORITAS UNGGULAN
A. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
1. Penerapan E-Planning, E-monev, dan E-Bugdeting;
2. Reformasi Birokrasi;
3. Penerapan Manajemen Kinerja (Peningkatan Predikat LAKIP dari
CC ke BB);
4. Reformasi Tata Kelola Keuangan (Peningkatan predikat dari
Desclaimer/WDP ke WTP);
5. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan
Publik;
6. Perbaikan Angka Indeks Persepsi Korupsi;
7. Perbaikan Hubungan Kerja Daerah Provinsi dengan
Kabupaten/Kota.
B. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur
1. Pembangunan 273.000 meter ruas jalan Provinsi yang rusak dari
total 852.000 meter jalan Provinsi;
2. Pembangunan Jalan Kolektor Baru untuk membuka jalur isolasi
dan membuka interkoneksi antar wilayah;
- 243 -
3. Pembangunan dan perbaikan jembatan pada seluruh jalan
Provinsi;
4. Pembangunan Jembatan Penyeberangan untuk mempermudah
akses penduduk terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi;
5. Normalisasi 32 Sungai dari seluruh sungai yang ada di Banten;
6. Normalisasi 41 Situ untuk pengembalian fungsi Situ;
7. Pembangunan Terminal Tipe B dan Pengembangan Sistem
Transportasi Massal Skala Provinsi;
8. Pembangunan Infrastruktur yang menunjang Sistem Transportasi
Laut dan Aktivitas Ekonomi Sektor Maritim;
9. Revitalisasi Kawasan Banten Lama dalam rangka Pengembangan
Sektor Pariwisata dan Pelestarian Cagar Budaya serta kearifan
lokal;
10. Penataan Kawasan Kumuh Kampung Nelayan,
Perdesaan/Perkotaan;
11. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah
Skala Provinsi untuk mepertahankan daya dukung lingkungan dan
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
12. Evaluasi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang
Wilayah Provinsi;
13. Pembangunan dan Revitalisasi Infrastruktur Pertanian (Bendungan
dan Irigasi).
C. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas
1. Pembangunan 2.016 Ruang Kelas Baru/168 Unit Sekolah untuk
jenjang SMA dan SMK untuk meningkatkan APK dari 66 ke 80,
Setara Biaya 705 Miliar;
2. Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 1 bagi
343 Guru SMA dan 820 Guru SMK;
3. Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 2 bagi
500 Guru SMA, SMK;
4. Peningkatan Kesejahteraan Guru melalui pemberian insentif bagi
Guru SMA dan SMK;
5. Peningkatan Prestasi Siswa Berbakat bagi siswa SMA dan Sekolah
Berkebutuhan Khusus;
- 244 -
6. Peningkatan Fungsi Sekolah dalam Menanamkan nilai-nilai Agama
serta membentuk karakter yang Berakhlaqul Karimah.
D. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan
berkualitas
1. Pengembangan Rumah Sakit Umum Provinsi menjadi Rumah Sakit
Rujukan Regional;
2. Penyediaan Dokter pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khususnya
untuk wilayah Terpencil dengan Pemberian Insentif bagi 440
Dokter Umum/Gigi dan Petugas Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan Kapasitas Regulasi di bidang Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Penyediaan Air Bersih kepada masyarakat melalui
Pembangunan 8 Sumber Air Baku di 8 Kabupaten/Kota.
E. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
1. Penciptaan Iklim Investasi melalui Perbaikan Perizinan,
Infrastruktur, Regulasi Tenaga Kerja, Fasilitasi Sumber Energi dan
Menciptakan Keamanan dan Ketertiban untuk Meningkatkan Daya
Saing Daerah;
2. Pengendalian Inflasi Daerah;
3. Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin Khususnya Petani
dan Nelayan;
4. Pengembangan Kawasan Ekonomi yang Berbasis Ekonomi Kreatif
dan Pariwisata;
5. Peningkatan Tata Kelola APBD untuk Meningkatkan Kapasitas
Fiskal Daerah dalam rangka Mendukung Pembangunan Daerah
serta Fungsi APBD dalam Hal Distribusi dan Alokasi;
Dalam menjalankan visi, misi dan program ini, juga melaksanakan
amanat undang-undang yang berbasis urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Provinsi.
- 245 -
TUJUAN DAN SASARAN
Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi
Pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan
melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu
analisis strategis, disertakan pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran
tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima
tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.
Berdasarkan lima misi yang telah ditetapkan, maka diurai masing masing
misi dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya.
Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang
diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu
strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima
tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.
Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah
ditetapkan, maka dilakukan cascading down yaitu menurunkan
rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang
memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang
hendak dicapai target kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel.
- 246 -
Tabel 5.2 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Provinsi Banten
VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH
NO MISI TUJUAN RPJMD
Kondisi Awal
Target Capaian Kondisi
Akhir SASARAN INDIKATOR SASARAN 2016 2018 2019 2020 2021 2022
1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
2,8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5
1.1 Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
1.3 Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya
Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.4 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel
Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
1.5 Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari korupsi
1.15 Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel
Capaian Tertib Administrasi Kependudukan
50.00 80.00 80.00 85.00 90.00 95.00 95.00
- 248 -
NO MISI TUJUAN RPJMD
Kondisi Awal
Target Capaian Kondisi
Akhir SASARAN INDIKATOR SASARAN 2016 2018 2019 2020 2021 2022
2 Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur
Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah
Capian kinerja infrastruktur daerah
50.00 100 100 100 100 100 100
2.1 Infrastuktur jalan dan jembatan yang berkualitas
Tingkat Kemantapan Jalan 78,98 87.43 89 91.5 94 96.5 96.5
2.2 Penanggulangan Banjir dan Abrasi, serta Ketersediaan Air Baku
2.5 Sarana dan prasarana gedung Strategis Provinsi yang berkualitas
Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik
30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 80.00
2.6 Terwujudnya keselamatan dan kenyamanan lalulintas
Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas
0.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 90.00
2.7 kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik
Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi
0.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 90.00
- 249 -
NO MISI TUJUAN RPJMD
Kondisi Awal
Target Capaian Kondisi
Akhir SASARAN INDIKATOR SASARAN 2016 2018 2019 2020 2021 2022
3 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas
Terwujudnya Akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing
Rata rata lama sekolah 8.37 8.47 8.7 8.9 9.1 9.3 9.3
3.1 Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus
Rata rata lama sekolah 8.37 8.47 8.7 8.9 9.1 9.3 9.3
Harapan lama sekolah 12.7 13 13.5 14 14.5 15 15
3.2 Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan
Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3.3 Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi
Indeks Pembangunan Kepemudaan
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 45.00 45.00
Indeks Pembangunan Olahraga 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 45.00 45.00
3.4 Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) yang berkualitas
Indeks pembangunan gender (IPD)
91.39 91.67 91.95 92.23 92.51 92.79 92.79
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
68.74 69.54 70.34 71.14 71.94 72.74 72.74
3.5 Minat Baca Masyarakat yang meningkat
Persentase peningkatan minat baca masyarakat
25.10 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 50.00
3.6 Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas
Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan
70 80 85 90 95 100 100
- 250 -
NO MISI TUJUAN RPJMD
Kondisi Awal
Target Capaian Kondisi
Akhir SASARAN INDIKATOR SASARAN 2016 2018 2019 2020 2021 2022
4 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas
Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan
Angka Harapan Hidup 69.46 69.76 70.06 70.36 70.66 70.96 70.96
4.1 Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses
Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)
32 31 30 29 28 26 26
Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)
308 304 300 290 290 285 285
4.2 Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan
Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan
75.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4.3 Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal
Angka Harapan Hidup 69.46 69.76 70.06 70.36 70.66 70.96 70.96
4.4 Laju Pertumbuhan Penduduk yang terkendali
Laju pertumbuhan penduduk 2.01 1.96 1.91 1.85 1.8 1.75 1.75
5 Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan , Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan
LPE 5.26 6.00 6.20 6.40 6.70 7.00 7.00
TPT 8.92 8.45 8.2 7.95 7.68 7.4 7.4
Angka Kemisikinan 5.42 5.13 5 4.87 4.74 4.6 4.6
Daya beli / Inflasi 2.94 3.7 4.2 4 4 4 4
- 251 -
NO MISI TUJUAN RPJMD
Kondisi Awal
Target Capaian Kondisi
Akhir SASARAN INDIKATOR SASARAN 2016 2018 2019 2020 2021 2022
5.1 Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha
Jumlah Nilai Investasi 52.30 56.40 60.80 65.00 69.30 73.90 73.90
Indeks Kepuasan Pelayanan Investor
82.16 83.62 85.22 86.85 88.52 90.23 90.23
5.2 Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal
Tabel 5.3 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMN dan Agenda Pembangunan Nasional
RPJMD PROVINSI BANTEN 2017 -2022
RPJM NASIONAL 2015 -2019
VISI VISI
BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN
BERAKHLAQUL KARIMAH
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG
MISI MISI
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
II IIIIII ..ii.).iI .iI ii.i.iiIM.ii.)..ii.iI iii)iiiI i.iiI
. K . . .
K . . .
:
. . -. d -
d . . d ;
- -
. - d . .
d d d
d . . ;
. d . .
d
d . . .
. .
. .
:
. . -. d -
d . . :
) d . d
d . d - ;
) . d -
d ;
A) - . d .
d ( KP d K );
) . . d . d
( K ) d - .
d
. . d .
.
. - d .
. d d
d d . . :
) .
.
d . d .
d . ;
) - d .
;
A) d
d ;
) . . d . d
. d . . d .
d .
- A -
)
. d d d .
. - . . d . .
. ;
) . . d . d .
. . � d
. . d
. . d . . .
. d .
.
d d . . :
) . d d
d d d ;
) . d
.
d d ;
A) . . d d d .
. d d ;
) d
. . ;
) d .
. . d d . d ;
) . . d .
d . .
. d . I ( d . )
d . d
. d
d . ;
) . . d . . (.
d ) d .
d d .
. . d
d d K g I d
d . . ;
- -
8) . . d . . d
d . d .
A. .
.
d .
.
d . d d
. .
:
) K P ( KP) d d :
- K . d - . K .
K I K . K
I d K . K I ;
- K . d K .
K ; d
- K . g .
) K ( K ) K .
d d K . ;
A) K ( K ) K .
K . d K . . ; d
) K ( K ) K . K .
g K . K . A K .
K . g K . K . K . I
K . d K . K . g d
K . g .
.
. d
. . .
d . d
) .
. d d
. d .
d .
d
- -
Ad d d
. d
) . . .
. d . :
( ) d . .
d : . (g )
. g (g ) . (g )
. g ( ) . d ( )
. I . . d ( ) . A d d ( )
K . A d ( ) . d
( ) . (I ) .
(I ) . K . I (I ) .
(I - . K )
( ) d . .
d . A
(g ) � . A. (
- . . �
g d - g . ( .
) . g
( ) � g g -
g - �
� - g - .
.. . d ( ) .
( d ) . K -
d . I (g - ) .
(g ) . (g ) . A I
g d � . g d
( . d d ) g -
g - I . d -
. � .
(A) . . d
d :
- � I d � I
n . d;
- .. . d d .. . d n . d;
- d A � ;
- -
- d A � . ;
- � . ;
- � ;
- � . � g ;
- d g
� g � K K �
- g
- . d � . .
( ) . .
d d :
- I � ;
- g � . ;
- � ;
- � . � . ; d
- K � I P � . .
( ) . �
g � . . I �
d � d
� � . .
A ( ) g A ( )
A ( ) I ;; � �
A . � g I � d
� � d �
� g � . . .
( ) . g d �
� g g - -
I . - d .
( ) . d d .
. d :
- g d K ; d
- g K d .
(8) .
d . d
. ;
- -
(9) .
. d d .
d - d
( 0) . . d .
.
) . . . :
( ) d . .
. : � -
I g - - . -
. A K . I
. A . A. ( ) .
. K . . . ( ) .
g ( ) . I . A K ( ) . .
d ( ) - K .
I - . . - � A
K . � I . g � �
g � d . .
d I -
� � K . K . �
- I P I P � d g �
I I � . �
g g - - . g �
. . I ( .
d ) . . . I K I . d
(g d ) . g d ( . A )
. g d ( . g ) .
. . . . A
( g ) . . .
d d (g ) . . (g ) .
. . (g ) . . . .
K - . d . g -
g d . - d ( d )
. A. ( d ) . I . A . ( d ) .
A d ( d ) .
( d ) . d d ( d ) . d -
( d ) I . �
- 8 -
- d . -g � g d
� . . - g -
� I . -g d -g .
d ( ) . I (A )
. � K - - g
- � g g -
d - . A.
( ) . K . ( )
. d - d - K P .
( ) . d I
I � K . . ;
(A) .
. d d .
d d ;
( ) .
d . d
. . ;
( ) . . . .
KP
d K d K ;
( ) .
d d . . .
d d . . . d
. d d
.; d
( ) d
. d . . d d
d
)
( )
A d . . :
d
A :
- I K . I I d
- K g ;
- I d K ;
- 9 -
- I . d d K I ;
- I K d d K d ;
- I K d A d d d K
;
- I . d K I ;
- I d g d K I ;
- I d K d ; d
- I d K .
( )
d . :
- I d d d K
d ;
- I d K ;
- I g d K I ;
- I g d . d K I ;
- I g d d K I ;
- I g d K g ; d
- I I d K .
(A) d K
;
d) .
. d d
. . . .
. .
d . :
( ) .
. - . d -
.
d :
- I . � . ;
- � I � d ;
- � g d � g � ;
- d � � K ; d
- . . �
� I . ;
- 80 -
( ) . d
. � � g � P �
g ; � d � .
. � � g ;
(A) d
I � d � g �
� � � I A ;
( ) . d � K
I ;
( ) I
A � g I A - g d d .
. d . d ;
( ) d d
. I . .
. d - K . d
d d K .
;
( ) . d d . .
� � ;
(8) g � A K d �
� ;
(9) . d d
. . g �
� d � ;
( 0) d .
d � g � �
I � ;
( ) d .
d
d � �
I A d I � ;
( )
d d d
d
d . . d
d ;
- 8 -
( A) d
d K g K d
K g d K
d K
A d K I d K
I d . d K
;
( ) d
d d d -
d ;
( ) . . g . d �
A K d � � �
� ;
( ) . � �
� d . �
;
( ) KA �
g � ;
( 8) . KA � d
;
( 9) d K
K I ;
( 0) d
g � � d � d
I - ;
( ) d
d . . g �
� . � ;
( ) d
d K I d K I ;
( A) I d .
I d .
( )
d d . d d ; d
( )
d .
- 8 -
) . d d
. d d
d . :
( )
-
:
- g � K I . � K
I . � K d �
K ;
- K � I d . � . ;
- � �
;
- � ; d
- � K A K .
( ) d -
d ;
(A) d . d d
d . d d
;
( ) d
. d d ;
( ) d d
d
( ) d
:
.
I g K g d K
g . d .
.) .
. d
. :
( ) d
d
K . d K ;
- 8A -
( )
d d K
g ;
(A)
A d
d K
( ) K .
d g d
K K . ;
( ) g d
I K g d d
d K g ;
( ) d K
K d K
K I d
d . d ;
( ) d
d
- d ;
(8) .
d K K d K
K d .
) .
. d .
:
) ;
( ) d I
:
- I - d K d
- I -8 d K g
- I -A d K I
- I d K
- I . - d K . K
- I d K I
- I . 9 d K
- 8 -
- I . d K d
d I 9 0
- I . - d K I
( ) I :
- I g d K
- I . g d K
- I d K
- I g d K
- I g d d K
- I g d d K
- I g d K
- I K (g ) d K
- I g d K
- I d d K
- I g d d K
- I g d K
- I P . d K
(A) I :
- I d d K d
- I d
( ) I :
- I . - A d K
- I . - . d K
- I g d K g
( ) I
( I ) d
d d d I .
d I I d ;
( ) I . d K
d K d d I d . n d
K ;
( ) n I n I
n d d d K
d K d K .
(8) I
( I ) d . .
- 8 -
(9) d
. . ; d
( 0) d
d d .
d d - d .
) . d
.
d . d
d - d
) .
.
d . :
( ) . d I
n I ( InI) d d I I
( II);
( ) d .
d ;
(A) d d I n
I ; d
( ) I
- .
A) .
A .
d . .
. :
- ;
d
-
.
. d d
I . d .
d d -
d .
) . d
. d d
. d d d
- 8 -
d
.
) . d d
. :
( ) d K d
K ;
( ) d d d
K d K ;
(A) d g d d
K ;
( ) d K d
K d ;
( ) d g d K
d ;
( ) d g d
K d ;
( ) d d
K ;
(8) d d
K I ;
(9) d d K
I ;
( 0) d
g d d K I ;
( ) gAI . d -
d ;
( ) gAI -I ;
( A) gAI d K
d ;
( ) gAI d K
;
( ) gAI d K
I K I d K I ;
( ) d . . d
d d . d d K
K d K K
- 8 -
I K I K I
K g d K
;
( ) d I d d
K d
( 8) d g d
K d
( 9) d
d d d
d d ;
( 0) . A
d K
( ) . d
. d . . ; d
( ) .
d . .
) d . :
( ) d d d
d . . ;
( )
d g d g d
g .
(A) d
. n I d d K d
K d .
( ) d g .
g d d g d .
( ) d
g g d g . d g
) d d
d
( ) . :
- g d � g . � g d ; d
- g . � g d ;
( ) :
- g � g ; d
- 88 -
- g � g . .
.
) K K . . d
I A d I I. Ad I I d .
d . d I I d d :
- K I K ;
- K K ; d
- K d d K
K
d I A d I I
. d
. d
) d K
K I d K K
- 89 -
....III I .ii.I ...)..iI iii)iiiI i.iiIMinniiiiII.ii.iI
I
MI GI II H H H I HI I
GI IIM I IMI IM MI WII I I H H I HI I HIII HI
I I IM MI WII I I HI I I I IIM M IMI
LM I IIHI HIM LI I II I
8I8I 8I9I 8 8I 8 II 8 I
)I)I ) )I )s)I ) )I )i)I )I)I )))I )8)I )9)I
K P ( KP)
. . - . .. d
.
..
.. d
..
K . d - . : K I K I d K I
* * * * *
. . d K -K .
K . (K d K )
* * * * *
K . g * * * * *
.A d K -K d
.. d .
..
.. d
..
.. d d
d K
.. K d K K
.. d
K
K . d * * * * *
K ( K )
. d K -K d
.. d .
..
.. d
..
.. d d d K
K . d * * * * *
K . * * * * *
- 90 -
MI GI II H H H I HI I
GI IIM I IMI IM MI WII I I H H I HI I HIII HI
I I IM MI WII I I HI I I I IIM M IMI
LM I IIHI HIM LI I II I
8I8I 8I9I 8 8I 8 II 8 I
)I)I ) )I )s)I ) )I )i)I )I)I )))I )8)I )9)I
.. K d K K
.. d
K
K ( K )
. K ( K ) .. d .
..
.. d
..
.. K d K K
.. d K
K . K . g K . K . A K . K . g K . K . K . I K . d K . K . g d K . g
* * * * *
. . .
. d . . .
.. d .
..
� - I g - - . - . A K . I . A . A. ( ) . . K . . . ( ) . g ( ) . I . A K ( ) . . d ( ) - K . I - . . - � A K . � I . g � � g � d . . d I - � � K . K . � - I P I P � d g � I I
* * *
- 9 -
MI GI II H H H I HI I
GI IIM I IMI IM MI WII I I H H I HI I HIII HI
I I IM MI WII I I HI I I I IIM M IMI
LM I IIHI HIM LI I II I
8I8I 8I9I 8 8I 8 II 8 I
)I)I ) )I )s)I ) )I )i)I )I)I )))I )8)I )9)I
� . � g g - - . g � . . I ( . d ) . . . I K I . d (g d ) . g d ( . A ) . g d ( . g ) . . . . . A ( g ) . . . d d (g ) . . (g ) . . . (g ) . . . . K - . d . g - g d . - d ( d ) . A. ( d ) . I . A . ( d ) . A d
( d ) . ( d ) . d d ( d ) . d - ( d ) I . � - d . -g � g d � . . - g - � I . -g d -g . d ( ) . I (A ) . � K - - g - � g g - d - . A. ( ) . K . ( ) . d - d - K P
- 9 -
MI GI II H H H I HI I
GI IIM I IMI IM MI WII I I H H I HI I HIII HI
I I IM MI WII I I HI I I I IIM M IMI
LM I IIHI HIM LI I II I
8I8I 8I9I 8 8I 8 II 8 I
)I)I ) )I )s)I ) )I )i)I )I)I )))I )8)I )9)I
. . d I I � K .
K * * *
.A . . d d . d d
. * * *
. . d . d . .
. * * *
. . . . . KP d K d K
.. d .
..
. * * *
. . d d . . . d d . . .
. * * * * *
. d . d . .
. * * * * *
. d . d d
I d d d K d I d K I g d K I I g d . d K I I g d d K I I g d K g I I d K
* *
. K * *
.A
. ..
.. d d d K
K K
I d K K
* * *
- 9A -
MI GI II H H H I HI I
GI IIM I IMI IM MI WII I I H H I HI I HIII HI
I I IM MI WII I I HI I I I IIM M IMI
LM I IIHI HIM LI I II I
8I8I 8I9I 8 8I 8 II 8 I
)I)I ) )I )s)I ) )I )i)I )I)I )))I )8)I )9)I
.
. . d d . . � � * * * *
. g � A K d � �
* * * *
.A . d
K A n A . � d
* * * *
. . d d . .
g � � d �
* * * *
. d .
� g � � I �
* * * *
. d . d
� � I A d I �
* * * *
. d
. * * * *
.8 . . g . d � A K d � � � �
* * * *
.9 . � � � d . �
* * * *
. 0 KA � g � * * * *
. . KA � d * * * *
. d
g � � d � d I -
* * * *
. A d d . .
g � � . � * * * *
. d
K I d K I
* * * *
. I d . I
. * * * *
.
. * * * *
- 9 -
MI GI II H H H I HI I
GI IIM I IMI IM MI WII I I H H I HI I HIII HI
I I IM MI WII I I HI I I I IIM M IMI
LM I IIHI HIM LI I II I
8I8I 8I9I 8 8I 8 II 8 I
)I)I ) )I )s)I ) )I )i)I )I)I )))I )8)I )9)I
. d d
. d - d
. * * * * *
. d . d d d . d d
. * * * * *
.A d . d d
. * * * * *
. d d d
. * * * * *
. d
. I g K g d K g . d
* * * * *
.
. d
K * * * * *
.
A d
* * * * *
.A - . - I . I d -I - d
* * * * *
. K .
g d K K . * * * * *
. d d . d
..
.. d n
K K d K K I
* * * * *
- 9 -
MI GI II H H H I HI I
GI IIM I IMI IM MI WII I I H H I HI I HIII HI
I I IM MI WII I I HI I I I IIM M IMI
LM I IIHI HIM LI I II I
8I8I 8I9I 8 8I 8 II 8 I
)I)I ) )I )s)I ) )I )i)I )I)I )))I )8)I )9)I
. d d - d
d d
. * * * * *
. .
K K d K K d
* * * * *
X . d
X. . d d d K . K
. * * * * *
X. d d g d . d K
* * * * *
X .
X. I I I I I n I I d I
. d
. * * * * *
X. . d
X.A .
d . d
. * * * * *
X I
X .
d I . d K
.
X . . * * * * *
X .A d d I . d .
. * * * * *
X A
- 9 -
MI GI II H H H I HI I
GI IIM I IMI IM MI WII I I H H I HI I HIII HI
I I IM MI WII I I HI I I I IIM M IMI
LM I IIHI HIM LI I II I
8I8I 8I9I 8 8I 8 II 8 I
)I)I ) )I )s)I ) )I )i)I )I)I )))I )8)I )9)I
X . d . d d gAI d . d K
.. d .
..
. * * * * *
X . ( )
. * * * * *
X .A .
. * * *
X . d . n I d
K d K d
* * * * *
X . g . g d g d * * * * *
X . g g d g . g
* * *
X . g d � g . � g d g . � g d g � g g � g .
* * * * *
X
X . I I . d .
K I K K K K d d K K
* * *
X . .
d * * * *
I
- 9 -
II III II ..ii.).iI .iI ii.i.iiIM.ii.)..ii.iIMn..I i.iiI
1 Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (Satuan: Hektar)
69,466.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 94,466.00 Bidang Pengelolaan DAS, KSDA dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat, BPHW dan BPPTK
2 Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (Satuan: %)
38.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 48.00 Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Bidang Pengelolaan DAS,
- 460 -
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kondisi Kinerja Pada akhir
2 Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Satuan: Nilai)
60.00 70.00 75.00 85.00 88.00 90.00 90.00
2 Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD (Satuan: %)