-
lenimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI OGAN HOMERING ULU TIMUR
NOMOR 9\ TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER / DOKTER GIGIDAN
BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,
a. bahwa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telahditetapkan
Desa Siaga untuk menunjang peningkatanpelayanan kesehatan
masyarskat;
b. bahwa pada petunjuk teknis penggerakan danpemberdayaan dalam
pengembangan Desa Siaga, PosKesehatan Desa (Poskesdes) sebagai
sarana pelayanankesehatan masyarakat dalam desa siaga
diharuskanmempunyai tenaga kesehatan (minimal seorang bidan};
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf b,dalam
rangka pemerataan pelayanan kesehatan sertameningkatkan akses dan
mutu pelayanan kesehatankepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Ogan
KomeringUlu Timur, perlu mengangkat dan menempatkandokter/dokter
gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak TetapDaerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur TahunAnggaran 2015;
d. bahwa dalam rangka meiaksanakan sebagaimanadimaksud pada
huruf a, b dan c diatas perlu diatur danditetapkan dengan Peraturan
Bupati Ogan Komering UluTimur.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
. Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LembaranNegara Nomor
3041) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974tentang
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan LembaranNegara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenangPerimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembarai Negara
Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara
Nomor3637);
-
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangpelayanan Publik
(Lembaran Republik Negara RepublikIndonesia Tahhun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Nomor
5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimanatelah
diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2014 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 TentangPedoman
Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah. Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991
'.entangPengangangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetapselama
Masa Bakti;
9. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000 tentangPerubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun1994 tentang Pengangkatan Bidan
sebagai Pegawai TidakTetap;
10- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah
terakhir dengan PewraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 13Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurNomor 37
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasidan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten OganKomering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
OganKomering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37).
-
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMANPENGANGKATAN DAN
PENEMPATAN DOKTER/DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAKTETAP
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULUTIMUR TAHUN ANGGARAN 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah KabupatenOgan Komering
Ulu Timur
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur
4. Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten OganKomering
Ulu Timur
5 Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan KabupatenOgan Komering
Ulu Timur
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan KabupatenOgan
Komering Ulu Timur
7. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah selanjutnyadisebut BKD
adalah Badan Kepegawaian dan DiklatDaerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur
8. Pegawai Tidak Tetap Daerah selanjutnya disebut PTTadalah
Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkatoleh Pejabat yang
berwenang pada fasilitas pelayanankesehatan untuk selama masa
penugasan
9. Dokter/ dokter gigi adalah mereka yang telahmenyelesaikan
pendidikan kedokteran/ kedokteran gigidari lembaga pendidikan
kedokteran baik di dalammaupun di luar negeri sesuai dengan
ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku dan
telahmemiliki surat tanda registrasi (STR) dokter/ dokter gigi.
10 Bidan adalah seorang perempuan yang lulus daripendidikan
bidan yang telah teregistrasi sesuai denganperaturan
perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnyadisebut
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.
-
12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas selanjutnyadisebut SPMT
adalah Naskah Dinas dari Pejabat yangberwenang berisi pernyataan
bahwa seorang pegawaitelah menjalankan tugas.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTPadalah
Bukti diri sebagai legitimasi penduduk yangditerbitkan Pemerintah
Kabupaten yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal2
Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati inisebagai
pedoman dalam pengangkatan dan penempatandokter/ dokter gigi dan
bidan sebagai PTT di lingkunganDinas Kesehatan Kabupaten Ogan
Komering yang dapatdijadikan acuan bagi semua pihak yang
terkait.
BAB ill
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentangpengangkatan,
penempatan, pengangkatan kembali.pemindahan, pemberhentian, lama
penugasan,pembiayaan dan penggajiar.., kewajiban dan hak
sertapembinaan dan pengawasan dokter/ dokter gigi danbidan sebagai
PTT.
BAB IV
JENIS TENAGA PEGAWAI TIDAK TETAP ( PTT)Pasal 4
Jenis PTT, terdiri dari :
a. Dokter/ dokter gigi PTTadalah dokter/ dokter gigi yang bukan
Pegawai Negeri,diangkat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
padafasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masapenugasan;
b. Bidan PTT, adalah bidan bukan Pegawai Negeri,diangkat oleh
Bupati atau Pejabat yang ditunjukuntuk melakukan pekerjaan sebagai
bidan dalamrangka pelaksanaan program pemerintah kabupaten.
-
bab; v
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENEMPATANDOKTER/DOKTER GIGI PTT
Bagian Pertama
Penyusunan dan Penetapan Formasi KebutuhanPasal 5
(1) Dinas Kesehatan melakukan perencanaan kebutuhandokter/
dokter gigi yang selanjutnya diusulkan kepadaBupati melalui BKD
dengan melampirkan datakeberadaan dokter/dokter gigi sebagai PTT
dan PNSpada setiap fasilitas pelayanan kesehatan
termasukPuskesmas;
(2) BKD mengajukan usul kebutuhan berdasarkan usulkebutuhan yang
diusulkan oleh Dinas Kesehatan keBupati;
BKD melakukan analisis kebutuhan denganmempertimbangkan variabel
jumlah dan kriteriafasilitas pelayanan kesehstan termaksuk
Puskesmasyang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, cakupanwilayah
kerja, kategori puskesmas perawatan dan nonperawatan, serta
keberadaan dokter/dokter gigi sebagaiPTT dan PNS di fasilitas
pelayanan kesehatan termasukPuskesmas. Alokasi kebutuhan sebagai
hasil analisisdilaporkan kepada Bupati.
(4) Pengangkatan dokter/ dokter gigi sebagai PTTditetapkan oleh
Bupati.
Bagian KeduaTahap Pendaftaran dan Seleksi
Pasal 6
(1) Kepala BKD mengumumkan penerimaan dokter/doktergigi sebagai
PTT sesuai alokasi kebutuhan yang tersediadengan syarat-syarat
admnistrasi yang harus dipenuhimelalui Dinas Kesehatan. ,<
(2) Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalamseleksi
penerimaan dokter/ dokter gigi sebagai PTTadalah :
a. Permohonan ditujukan kepada Bupatib. Surat Keterangan Sehat
dari dokter pemerintah yang
memiliki Surat Izin Praktek (SIP).
c. Foto copy ijazah pendidikan profesi dokter/doktergigi yang
telah disahkan oleh pejabat yangberwenang.
d. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) dokter/dokter
gigi-
(3)
-
g-
Surat pernyataan perjanjian kerja yangditandatangani di atas
materai yang menyatakanbahwa tidak sedang terik^Lt kontrak kerja
denganinstansi pemerinta maupun swasta, bersediabertugas dilokasi
penugasan sesuai kriteria dan lamatugas sebagaimana ditetapkan
dalam KeputusaBupati.Foto KTP yang telah disahkan oleh pejabat
yangberwenang.Kepala Dinas Kesehatan dibantu Tim Seleksi
PTTmelakukan seleksi administratif terhadap setiapberkas permohonan
yang masuk dan menetapkandokter/dokter gigi sebagai PTT yang
diterima sesuaipeminatan dan kebutuhan yang selanjutnyadiumumkan
melalui Dinas Kesehatan.Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga)
lembar.
Bagian KetigaTahap Pengangkatan
Pasal 7
(!) Dinas Kesehatan mengumumkan dokter/dokter gigiyang lulus
sebagai PTT
(2) Pengangkatan dokter/dokter gigi sebagai FIT ditetapkansecara
kolektif dengan penempatan yang menunjuktempat tujuan, kriteria dan
lama penugasan olehBupati. Kepada yang bersangkutan diberikan
PetikanKeputusan.
Bagian KeempatTahap Penempatan
Pasal 8
Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan setelahmenerima tembusan
pengangkatan dokter/ dokter gigisebagai PTT segera menerima laporan
tentangpenugasan dokter/dokter gigi sebagai PTT danmemberikan
pembekalan kepada yang bersangkutansekaligus mengoordinasikan
penugasan dokter/dokteigigi sebagai PTT ke tujuan penempatan.
(2) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan menerbitkanSPMT
bedasarkan Surat Keputusan Pengangkatandokter/ dokter gigi sebagai
PTT yang telah ditetapkanBupati.
(3) Sebelum berangkat ke lokasi penugasan, dokter/doktergigi
sebagai PTT diberikan pembekalan pra tugas.
(1)
-
(4) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan Surat PernyataanSPMT
bedasarkan Surat .Keputusan Pengangkatandokter/ dokter gigi sebagai
PTT sebagai persyaratanpengusulan gaji
(5) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadappenempatan dokter/
dokter gigi sebagai PTT sampaikelokasi penugasan.
Bagian KelimaPengangkatan Kembali dan/atau Pemindahan
Pasal 9
(1) Dokter/ dokter gigi sebagai PTT yang ingin diangkatkembali
sebagai PTT dapat mengajukan permohonansekurang-kurangnya 3 (tiga)
bulan sebelum berakhirnyamasa penugasan.
(2) Pengangkatan kembali dokter/ dokter gigi sebagai
PTT(perpanjangan) tidak ada jeda/tenggang waktu denganpenugasan
sebelumnya.
Pengajuan permohonan pengangkatan kembali sebagaidokter/dokter
gigi PTT ditujukan kepada Bupati melaluiKepala Dinas Kesehatan
dengan melampirkan :
(3)
a. Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala DinasKesehatan .
b. Surat Keputusan pengangkatan dokter/dokter gigisebagai PTT
dan SPMT terakhir.
(4) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dapat
m?nolakpermohonan melanjutkan masa penugasan yangdiajukan oleh
dokter/dokter gigi sebagai PTT apabila :a. Alokasi anggaran tidak
mencukupi/tidak tersedia.b. Tidak terpenuhinya syarat-syarat
administrasic. Alokasi Kebutuhan dokter/dokter gigi sebagai PIT
sudah terpenuhi.
Bagian Keenam
Pembe i hentian
Pasal 10
(1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk
berwenangmemberhentikan dokter/dokter gigi sebagai PTT.
^ Kedudukan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai FITberakhir
apabila :a. yang bersangkutan telah selesai melaksanakan
masa penugasan atau selesai perpanjangan,b. meninggal dunia
(tewas/wafat),c. dinyatakan hilangd. tidak menjalankan tugas
sebagai PTT
-
(3)
e. diberhentikan karena tidak cakap jasmani danrohani, atau
f. pemutusan secara sepihak.
Pemberhentian dokter/dokter gigi sebagai PTT yangdilakukan
secara sepihak oleh dokter/dokter gigisebagai PTT, yang
bersangkutan dikenakan sanksiberupa :
a. Larangan untuk menjadi PTTb. Pengembalian sebesar 3 (tiga)
kali lipat semua
penghasilan yang telah diterima dan biaya-biayalainnya kepada
Kas Daerah.
(4) Bagi dokter/dokter gigi sebagai PTT yang diberhentikankarena
tidak cakap jasmani dan rohani apabiladinyatakan cakap kembali
berdasarkan pemeriksaanTim Penguji Kesehatan dapat melanjutkan
masapenugasannya.
(5) Bagi dokter/dokter gigi .sebagai PTT yang tidakmelaksanakan
tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa ada alasan yang sah
akan diberhentikan.
(6) Bagi dokter/ dokter gigi sebagai PTT yang dinyatakanhilang
berdasarkan Berita Acara yang dibuat olehpejabat pejabat yang
berwenang dan belum melewatimasa 12 (dua belas) bulan maka apabila
yangbersangkutan :a. ditemukan kembali, masih hidup dan sehat
dipekerjakan kembali sebagai dokter/^ dokter gigiPTT.
b. ditemukan kembali dalam keadaan cacat, dan cacat
tersebut diakibatkan oleh karena dinas, maka yangbersangkuatan
diberhentikan sebagai dokter/doktergigi PTT dan dianggap sudah
selesai melaksanakanmasa penugasan.
c. ditemukan kembali dalam keadaan cacat, dan cacat
itu bukan karena dinas, maka yang bersangkutandipersamakan
dengan diberhentikan karena tidakcakap jasmani dan rohani.
(7) Pemberhentian dokter/dokter gigi sebagai PTT yangmeninggal
karena wafat ditetapkan dengan KeputusanBupati atau Pejabat yang
ditunjuk.
(8) Pemberhentian dokter/ dokter gigi sebagai PTT yangmeninggal
karena tewas ditetapkan dengan KeputusanBupati berdasarkan :a.
berita acara yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang tentang kecelakaan yang bersangkutan.b. surat
pernyataan Kepala Dinas Kesehatan yang
memuat keterangan iiiengeni dokter/ dokter gigisebagai PTT yang
tewas tersebut disebabkan olehkecelakaan yang terjadi karena
dan/atau didalamdinas.
-
c. Surat keterangan dokter {visum et repertum.) yangmenyatakan
bahwa dokter/ dokter gigi sebagai PTTyang bersangkutan telah
meninggal dunia akibatkecelakaan.
(9) Dokter/dokter gigi sebagai PTT yang telahmenyelesaikan masa
penugasan diberikan SuratKeterangan Selesai Masa Penugasan oleh
Bupati melaluiKepala Dinas Kesehatan.
BAB VI
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENEMPATANBIDAN PTT
Bagian Pertama
Tahap Perencanaan
Pasal 11
(1) Dinas Kesehatan melakukan; perencanaan bidan sebagaiPTT
selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui BKD
(2) BKD melakukan analisis kebutuhan denganmempertimbangkan
variabel data keberadaan Bidansebagai PTT dan Bidan sebagai PNS
jumlah desa terkaitskala prioritas dalam pemenuhan tenaga
kesehatansehingga BKD dapat menentukan alokasi kebutuhanbidan
(3) Pengangkatan Bidan sebagai PTT dilaksanakan olehBupati.
Bagian Kedua
Tahap Pendaftaran dan SeleksiPasal 12
(1) Kepala BKD mengumumkan penerimaan bidan sebagaiPTT sesuai
alokasi kebutuhan yang tersedia dengansyarat-syarat admnistrasi
yang harus dipenuhi melaluiDinas Kesehatan.
(2) Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalamseleksi
penerimaan bidan sebaga PTT adalah :a. Permohonan ditujukan kepada
Bupatib. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah yang
memiliki Surat Izin Praktek (SIP).
c. Foto copy ijazah pendidikan profesi bidan yang telahdisahkan
oleh pejabat yang berwenang.
d. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) bidan.e. Surat
pernyataan perjanjian kerja yang
ditandatangani di atas naaterai yang menyatakan.bahwa tidak
sedang terikat kontrak kerja denganinstansi pemerinta maupun
swasta, bersediabertugas dilokasi penugasan sesuai kriteria dan
lamatugas sebagaimana ditetapkan dalam KeputusaBupati.
-
f. Foto copy KTP yang telah disahkan oleh pejabat
yangberwenang.
g. Kepala Dinas Kesehatan dibantu Tim Seleksi PTTmelakukan
seleksi administratif terhadap setiapberkas permohonan yang masuk
dan menetr.pkanbidan sebagai PTT yang diterima sesuai peminatandan
kebutuhan yang selanjutnya diumumkan melaluiDinas Kesehatan.
h. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
Bagian KetigaTahap Pengangkatan
Pasal 13
(1) Dinas Kesehatan Kabupaten mengumumkan hasilrekrutmen bidan
sebagai PTT.
(2) Pengangkatan bidan sebagai PTT ditetapkan secarakolektif
dengan penempatan yang menunjuk tempattujuan, kriteria dan lama
penugasan oleh Bupati.Kepada yang bersangkutan diberikan
PetikanKeputusan
Bagian Keempat
Tahap Penempatan
Pasal 14
(!) Bupati setelah menerima tembusan pengangkatanbidan sebagai
PTT segera menerima laporan tentangkonfirmasi penugasan bidan
sebagai PTT danmemberikan pembekalan kepada yang
bersangkutansekaligus mengkordinasikan penugasan bidan sebagaiPTT
ke tujuan penempatan.
(2) Bupati bedasarkan Surat Keputusan Pengangkatanbidan sebagai
PTT yang telah diterbitkan oleh BKD
(3) Sebelum berangkat ke lokasi penugasan, bidan sebagaiPTT
diberikan pembekalan pra tugas.
(4) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan SPMTberdasarkan Surat
Keputusan Pengangkatan bidansebagai PTT sebagai persyaraian
pengusulan gaji.
(5) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadappenempatan bidan
sebagai PTT sampai kelokasipenugasan.
Bagian Kelima
Pengangkatan Kembali dan/atau PemindahanPasal 15
(1) Bidan sebagai PTT yang ingin diangkat kembali sebagaiPTT
dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
sebelum berakhirnya masapenugasan dengan melampirkan :
-
a. Surat Keputusan Pengangkatan Bidan sebagai FITyang
terakhir
b. SPMT Terakhir.
c. Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala desa
tempat tugas sebagai tempat tugas dalampenugasan kembali.
d. Rekomendasi Kepala UPTD Puskesmas yang
melingkupi desa penugasan
(2) Pengangkatan kembali bidan sebagai FIT(perpanjangan) tidak
ada jeda/ tenggang waktu denganpenugasan sebelumnya.
(3) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dapat
menolakpermohonan melanjutkan masa penugasan yangdiajukan oleh
bidan sebagai PTT apabila :a. alokasi anggaran tidak mencukupi/
tidak tersedia.b. tidak terpenuhinya syarat-syarat
administrasi.
c. alokasi kebutuhan dokter/ dokter gigi sebagai PTT
sudah terpenuhi.
Bagian Keenam
Pemberhentian
Pasal 16
(1) Pemberhentian bidan sebagai PTT dilakukan olehBupati atau
pejabat yang ditunjuk .
(2) Status bidan sebagai PTT bera.kb.ir apabila :a. yang
bersangkutan telah selesai melaksanakan masa
penugasan atau selesai perpanjangan,
b. meninggal dunia (tewas/wafat),
c. dinyatakan hilang
d. tidak menjalankan tugas sebagai PTTe. diberhentikan karena
tidak cakap jasmani dan
rohani, atau
f. pemutusan secara sepihak.
(3) Pemberhentian bidan sebagai PTT yang dilakukansecara sepihak
oleh bidan sebagai PTT, yang
bersangkutan dikenakan sar ksi berupa :a. larangan untuk menjadi
PTT
b. pengembalian sebesar 3 (tiga) kali lipat semuapenghasilan
yang telah diterima dan biaya-biayalainnya
kepada Kas Daerah
(4) Pemberhentian bidan sebagi PTT yang dilakukan secara
sepihak oleh bidan sebagai PTT, yang bersangkutan
dikenakan sanksi berupa :a. Larangan untuk menjadi PTT
b. Pengembalian sebesar 3 (tiga) kali lipat semuapenghasilan
yang telah diterima dan biaya-biayalainnya kepada Kas Daerah.
-
BAB VII
LAMA PENUGASAN
Bagian Pertama
Dokter /Dokter Gigi sebagai PTT
Pasal 17
(1) Lama penugasan dokter/ dokter gigi sebagai PTT untukkriteria
Biasa ditentukan selama 3 (tiga) tahun.
( i Lama penugasan dokter/ dokter gigi sebagai PTTsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bukan merupakansalah satu syarat untuk
diterima/mengikuti testpenerimaan CPNS.
Bagian Kedua
Bidan sebagai PTT
Pasal 18
Lama penugasan Bidan sebagai PTT untuk Desa Biasaditentukan
selama 3 (tiga) tahun dan dapatdiperpanjang maksimal 2 (dua) kali
masa penugasan.
BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN PENGAJIAN
Bagian Pertama
PenibiayaanPasal 19
Pembiayaan yang berkaitan dengan pengangkatan danpenempatan
dokter/dokter gigi dan bidan sebagaiPegawai Tidak Tetap Daerah yang
meliputi biayapelatihan dan pra tugas dibebankan pada
AnggaranBelanja Daerah (APBD).
Bagian Kedua
Penggajian
P isal 20
(1) Besaran gaji dokter/ dokter gigi dan bidan sebagai
PTT,ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(2) Pengusulan gaji dokter/dokter gigi dan bidan sebagaiPTT
sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
(3) Pembayaran gaji dokter/dokter gigi dan bidan PTT
yangbertugas pada fasilitas pelayana kesehatandilaksanakan pada
awal bulan berikutnya, setelah yangbersangkutan melaksanakan
tugas.
(4) Gaji dokter/ dokter gigi dan bidan PTT yang bertugaspada
fasilitas pelayanan kesehatan dibayarkan setiapbulannya melalui
Bendahara Dinas Kesehatan.
-
BAB IX
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Pertama
Kewajiban
Pasal 21
Dokter/ dokter gigi dan Bidan sebagai PTT Wajib :a. Setia dan
taat kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;b. Menyimpan rahasia negara
dan jabatan;
Mentaati dan Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termaksuk ketentuankedinasan yang berlaku bagi PNS;
d. Melaksanakan masa penugasan yang telahditetapkan;
e. Melaksanakan tugas profesi dokter /dokter gigi danbidan
sebagai PTT sesuai dengan programpemerintah dibidang kesehatan;
f. Selama masa penugasan dokter / dokter gigi danbidan PTT tidak
boleh melakukan kontrak denganinstansi lain;
g. Mengikuti pra tugas untuk menunjang pelaksanaantugas
dokter/dokter gigi dan Bidan sebagai PTTpada wilayah kerjanya:
h. Pemutusan dokter/dokter gigi dan Bidan sebagaiPTT yang
dilakukan secara sepihak olehdokter/dokter gigi dan Bidan sebagai
PTT yangbersangkutan dikenakan sanksi berupa :1. Larangan Untuk
menjadi dokter/dokter gigi dan
bidan sebagai PTT.
2. Pengembalian semua penghasilan yang telahditerimanya sebesar
3 (tiga) kali lipat dan biaya-biaya lainnya.
Bagian KeduaHak
Pasal 22
Dokter/ dokter gigi sebagai PTT berhak :a. Memperoleh
penghasilan berupa gaji pokok dan
' ' tunjangan lain.b. Bagi dokter/ dokter gigi .sebagai PTT yang
bertugas
pada kriteria Biasa memperoleh cuti tahunansetelah bertugas
selama 1 (satu) tahun terusmenerus ( sesuai ketentuan cuti PNS yang
berlaku);
c. Menjalankan praktik perorangan diluar jam kerjasesua dengan
peraturan perundang-undangan yangberlaku.
d. Bupati dapat memberikan tunjangan lain sesuaikemampuan daerah
kepada dokter/dokter gigisebagai PTT.
c.
-
(2) Bidan sebagai PTT:
a. Memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dantunjangan
lain.
b. Memperoleh cuti tahunan setelah bertugas selama I(satu) tahun
terus menerus ( sesuai ketentuan cutiPNS yang berlaku).
MBX
PENGELOLAAN ADMINISTRASI PTT
Pasal 23r
(1) Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan wajib melaksanakanproses
Administrasi PTT melalui BKD.
(2) Dinas Kesehatan menerbitkan surat/ dokumen yangterkait
dengan PTT.
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 24
(1)
(2)
Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat menunjukpejabat tertentu
sesuai tugas pokok dan fungsinyamasing-masing.
Pembinaan dilaksanakan melalui kegiatan :a. Pertemuan Ilmiah
b. Penyuluhan hukum dan etika profesic. Pelaksanaan keterampilan
melaksanakan programd. Pemberian Penghargaan
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 25
(1) Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan
supervisi,monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh
secaraberjenjang oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yangsesuai
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(2) Pengawasan terhadap dokter/dokter gigi dan bidansebagai FIT
dalam menjalanksn tugasnya,Bupati dapatmengambil langkah-langkah
hukum atau tindakanadministratif sesuai kewenangan masing-masing,
antaralain
Memberi peringatan/teguran lisan, memberikan
peringatan dan tegurar- tulisan, memanggi!dokter/dokter gigi dan
bidan sebagai PTT yangbersangkutan untuk dimintai penjelasan
sertamenentukan sikap atas masalah dokter/dokter gigidan bidan
sebagai PTT.
Memberikan sanksi berupa, antara lain :
-
1) Pemberhentian sebagai / dokter/dokter gigi dan
bidan sebagai PTT2) Pemberhentian gaji.
3) Pengembalian semua penghasilan yang pernah
diterima sebesar 3 (tiga) kali lipat dan biaya-biayalainnya.
4) Rekomendasi untuk pencabutan Sural Izin
Praktek (SIP).
5) Rekomendsi Untuk Pencabutan Surat Tanda
Registrasi (STR).
(3) Langkah-langkah hukum atau sanksi administratifhanya dapat
diberikan kepada dokter/dokter gigi dan
bidan sebagai PTT yang diduga atau melakukan
pelanggaran sesuai surat pernyataan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BA3J XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam. Peraturan Bupati ini,
sepanjang mengenai pelaksanaann}^a akan ditetapkanlebih lanjut
oleh Bupati.
Pasal 27
Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur
ditetapkan di Martapura
pada tanggal, (7 November 2015/PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU
TIMUR,
Diundangkan di Martapura
pada tanggal, \v November 2015SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,
H. IDHAM
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 51
1/