B A B I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang merupakan daerah otonom dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka telah terjadi perubahan mendasar pada bidang perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan Nasional maupun Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa
52
Embed
B A B Ibappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/perencanaan... · membantu tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mencapai visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
B A B I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang merupakan daerah otonom
dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses
kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK
dan memperhatikan perkembangan global.
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam
jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan Perencanaan pembangunan
daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif,
akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka telah terjadi
perubahan mendasar pada bidang perencanaan pembangunan baik
perencanaan pembangunan Nasional maupun Daerah. Rencana
Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa
“Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan
mengacu kepada RKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”.
Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan perangkat daerah dalam
membantu tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mencapai visi dan
misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung bertugas membantu Gubernur dalam
penyelenggaraan Pemerintah Provinsi khususnya di bidang Koperasi dan
UMKM.
Gambar 1.1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
Pembahasan Renja SKPD pada
Forum SKPD Provinsi
Pengesahan Renja-SKPD
Provinsi oleh Gubernur
Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi
Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Penyempurnaan Rancangan Renja-
SKPD Provinsi
Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD Provinsi
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD Kabupaten/Kota
Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian
Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan
masyarakat
Telaahan Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Persiapan penyusunan Renja-SKPD
Pengolahan data dan informasi
Isu-isu penting penyelennggaraan
tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu
berdasarkan Renstra-SKPD
Perumusan Tujuan dan
sasaran
Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD
Provinsi
Penyusunan Rancangan
RKPD
Pelaksanaan Musrenbang
RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
PerKDH ttg RKPD Provinsi
PENYUSUNAN RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan
Musrenbang Provinsi
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI
KDH DAN DPRD
Verifikasi
Rancangan Renja
SKPD
sesuai
Tid
ak
se
su
ai
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD
Penyusunan KUA & PPAS
1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 adalah menjabarkan
Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 yang mengacu kepada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2013 yang rencana kerja, program dan kegiatan beserta
sumber pendanaannya.
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 adalah:
1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2013;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien,
berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan
pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
Fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2013 adalah sebagai pedoman SKPD Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dalam rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2013.
1.3. Landasan Hukum
Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2013 adalah:
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4221);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
18.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
517);
20.
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10
Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
23.
Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2012-2017;
24. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013;
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 43 Tahun
2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013;
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun
2013btentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014.
1.4. Sistematika Penyusunan SKPD
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangka Daerah (Renja-SKPD) Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses
penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan
dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja
provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan
garis besar isi dokumen.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2011
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2013),
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan kinerja pelayanan.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisikan uraian mengenai:
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan SKPD;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program
antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan
kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian
kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan
MDGs (Millenium Developmnet Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra SKPD.
3.3. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
antara lain meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
BAB IV. PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen,
nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap
pemerintah daerah yang bersangkutan.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN 2012
Pada tahun 2012, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
melaksanakan 1 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib Bidang
Ekonomi dan Pembangunan. Dibawah ini diuraikan secara terperinci
urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2012 dan Capaian Renstra
SKPD
Urusan Wajib pengelolaan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan
oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2012, anggaran Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di
APBD Induk sebesar Rp. 4.992.199.500,00 dengan komposisi belanja
tidak langsung sebesar Rp.3.032.663.000,00 sedangkan belanja langsung
sebesar Rp. 1.959.536.500,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2012,
anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung menjadi Rp. 5.149.191.500,00 (mengalami
penambahan sebesar Rp. 156.992.000,00 dengan komposisi belanja tidak
langsung sebesar Rp.3.157.005.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp.
1.992.186.500,00, dengan menyelenggarakan 6 (enam) program dan 25
kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 4.572.240.049,00 atau
88,80%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 576.951.451,00 atau 11,20%.
Adapun perincian uraian belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Tabel.2.1 : Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2012
NO URAIAN KEGIATAN APBD Induk APBD Perubahan
(Rp)
FISIK
(%)
REALISASI SISA ANGGARAN
KEUANGAN (Rp) % (Rp) %
I. BELANJA TIDAK
LANGSUNG
3.032.663.000,0
0
3.157.005.000,0
0 100
2.816.691.873,0
0 89,22
340.313.127,
00 10,78
A GAJI DAN
TUNJANGAN 2.015.903.000,00 2.015.903.000,00
100.0
0 1.759.811.747,00 87,30
256.091.253,0
0 12,70
B TAMBAHAN
PENGHASILAN PNS 1.016.760.000,00 1.141.102.000,00
100.0
0 1.056.880.126,00 92,60 84.221.874,00 7,40
Tabel. 2.2 : Realisasi Belanja Langsung
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2012
NO URAIAN KEGIATAN APBD Induk APBD
Perubahan (Rp)
FISIK
(%)
REALISASI SISA ANGGARAN
KEUANGAN
(Rp) % (Rp) %
II. BELANJA
LANGSUNG
1.959.536.500,
00
1.992.186.500,
00
100,00 1.755.548.176
,00 88,12
236.638.324,0
0 11,88
A
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
769.450.000,00 769.450.000,0
0 100,00
711.033.901,0
0 92,41 58.416.099,00 7,59
1 Penyediaan jasa
surat menyurat 20.100.000,00 20.100.000,00 100,00 14.503.600,00 72,16 5.596.400,00 27,84
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
480,270,000
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
210,000,000
Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
500,000,000
Bimbingan teknis Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
500,000,000
Pelatihan Pengawasan Koperasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
150,000,000
Penilaian Tokoh Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
64,760,000
Sosialisasi Guna Mendorong Penumbuhan Koperasi dari Kelompok Strategis di Pedesaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
650,000,000
Sosialisasi guna Mendorong Tumbuhnya Koperasi dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
450,000,000
Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekunder
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
125,000,000
Bintek Penilaian Kesehatan KSP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
150,000,000
Program Pengembangan Koperasi dan UKM Berbasis Potensi Lokal
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.085.000.000,00
Fasilitasi Pengembangan UMKM Industri Kreatif dan Berbasis Potensi Lokal dengan melalui lembaga koperasi berbasis OVOP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
400,000,000 APBD
Pembinaan Sentra-sentra Produksi UMKM di Daerah Tertinggal/Terisolir
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
375,000,000 APBD
Fasilitasi Pengembangan UMKM Ekonomi kreatif berbasis teknologi melalui wadah koperasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
360,000,000 APBD
Peningkatan Akses dan Perluasan Pasar Expor bagi Produk-Produk KUMKM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
450,000,000 APBD
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga , Industri Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
350,000,000 APBD
Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
350,000,000 APBD
Pengembangan Industri yang Berbasis pada Sumber Daya Lokal dan Menyerap Tenaga Kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
400,000,000 APBD
Pengembangan Komuditas Unggulan agar menjadi Komuditas Expor yang Berkualitas
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
400,000,000 APBD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.688.104.000,00
Fasilitasi Kemitraan Usaha KUMKM dengan Usaha Besar
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
350,000,000 APBD
Temu Mitra Lembaga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100,000,000 APBD
Seminar Kewirausahaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
600,000,000 APBD
Study Banding Pembina UMKM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
350,000,000 APBD
Temu Mitra Bisnis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
300,000,000 APBD
Konsolidasi Konsultan Bisnis
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100,000,000 APBD
Rakor Penguatan Kelembagaan Koperasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
102,200,000 APBD
Bimtek Penyusunan Proposal Pembiayaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
260,000,000 APBD
Pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi bagi 20 UMKM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
265,904,000 APBD
Bimtek Penyusunan Proposal Pembiayaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
260,000,000 APBD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) Koperasi dan UMKM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1,500,000,000.00 APBD
Diklat Study Kelayakan Usaha KUMKM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
450,000,000 APBD
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Antara Peneliti, Teknologi dan Inovator
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
750,000,000 APBD
Pelatihan Informasi dan Teknologi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
500,000,000 APBD
Diklat Perkoperasian bagi Koperasi Sektor Pertanian / Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
250,000,000 APBD
Diklat Manajemen Pengelolaan Koperasi di Provinsi Kep bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
125,000,000 APBD
Diklat Manajemen Retail Koperasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
250,000,000 APBD
Diklat Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
125,000,000 APBD
Bimtek Koperasi Jasa Keuangan
Provinsi Kepulauan Bangka
125,000,000 APBD
Belitung
Bimtek SOP Koperasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
125,000,000 APBD
BELANJA
LANGSUNG APBN
3,356,000,000.00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Meningkatnya pemberdayaan terhadap pemberdayaan koperasi dan UMKM
Provinsi Bangka Belitung
Persentase (%) penyampaian laporan koordinasi peningkatan manajemen perencanaan dan pengendalian dalam rangka optimalisasi kegiatan DKTP-UB lingkup Kemendagri yang tepat waktu
4.000.000.000,00
APBN
Program Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM)
Pembangunan PLUT KUMKM
Terwujudnya Pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu
Provinsi Bangka Belitung
Meningkatnya layanan usaha bagi koperasi dan UMKM
3.000.000.000,00
APBN
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan
dokumen perencanaan tahunan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana penyusunan
dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana
Kerja Tahunan SKPD.
Dengan adanya Rencana Kerja SKPD Bappeda dan Statistik Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, penetapan program dan
kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai
bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan
provinsi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam