Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dan terangkum dalam visi misi sebuah organisasi maka diperlukan sebuah perencanaan yang matang dimana perencanaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi dengan tentunya tidak pula meninggalkan peranan proses pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian hasil dan dampak manfaatnya tidak hanya bagi organisasi tersebut tetapi juga lingkungan di sekitarnya yang diselaraskan dengan perencanaan strategis selama lima tahun kedepan. Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas pokok khusus yaitu sebagai pengelola pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera atau Kota Bandung Juara. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, menghasilkan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah dengan mengingat beberapa hal sebagai berikut :
63
Embed
B A B I - ppid.bandung.go.idppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/05/RENJA-TAHUN-2016...Renja merupakan acuan Dinas untuk memasukan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah
ditetapkan dan terangkum dalam visi misi sebuah organisasi maka
diperlukan sebuah perencanaan yang matang dimana perencanaan
mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan
sebuah organisasi dengan tentunya tidak pula meninggalkan
peranan proses pelaksanaan dari perencanaan yang telah
ditetapkan sebelumnya, yang pada akhirnya bermuara pada
pencapaian hasil dan dampak manfaatnya tidak hanya bagi
organisasi tersebut tetapi juga lingkungan di sekitarnya yang
diselaraskan dengan perencanaan strategis selama lima tahun
kedepan. Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas pokok khusus
yaitu sebagai pengelola pajak daerah sebagai salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah, yang keseluruhannya akan menuju pada
satu titik yaitu terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman
dan Sejahtera atau Kota Bandung Juara.
Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan
Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, menghasilkan dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
Penyusunan dokumen rencana tahunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Renja mempunyai arti yang strategis dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintahan daerah dengan mengingat beberapa hal sebagai
berikut :
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 2
1. Renja Disyanjak merupakan dokumen yang secara
substansial penerjemahan dari visi, misi dan program
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan
operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan Dinas untuk memasukan program
kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta
perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016;
3. Renja Dinas Pelayanan Pajak merupakan salah satu
instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai
wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada
tahun 2016 ini merupakan tahun Ketiga dalam pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Strategis (Renstra).
Berlandaskan undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana
Kerja (Renja) Disyanjak sebagai pedoman kerja selama periode 1
(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan
strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung ke dalam perencanaan tahunan yang
sifatnya lebih operasional.
Penyusunan Renja Disyanjak pada dasarnya merupakan suatu
proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang
dan mengimplementasikannya ke dalam program dan kegiatan Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung. Kualitas Renja Dinas sangat
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 3
ditentukan oleh kemampuan Pimpinan pada Disyanjak dalam
menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan
sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas.
Dinas Pelayanan Pajak dalam membuat Renja berdasarkan
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Proses penyusunan
Renja Dinas terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan
penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan
renja Dinas Pelayanan Pajak. Tahapan persiapan meliputi
pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Dinas, orientasi
mengenai RKPD dan Renja Dinas, penyusunan agenda kerja, serta
penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Dinas
merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum
disempurnakan menjadi dokumen Renja Dinas yang definitif.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Disyanjak
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan
awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Disyanjak
dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan
rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih
dahulu terhadap kondisi Disyanjak saat ini, evaluasi pelaksanaan
Renja disyanjak tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja
terhadap pencapaian Renstra Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak).
Tahap penetapan rancangan akhir rencana kerja Disyanjak
dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya
Kepala Dinas Pelayanan Pajak menetapkan Renja Disyanjak untuk
menjadi pedoman di lingkungan Disyanjak dalam menyusun program
dan kegiatan prioritas Disyanjak pada tahun anggaran berkenaan.
Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar
dibawah.
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 4
Gambar. 1.1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja
Untuk membuat dokumen Renja Dinas Pelayanan Pajak ini
diperlukan waktu penyelesaian yang disesuaikan dengan tahapan-
tahapan mulai dari musrenbang, penyusunan RKPD Dinas sampai
dengan tersusunnya dokumen Renja, sedangkan agenda kerja
penyusunan rencana kerja Dinas Pelayanan Pajak seperti pada tabel
1.2. dibawah ini :
TABEL 1.1.
Agenda Kerja Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak
NO Kegiatan
Bulan
Mei
Bulan
Agust
Bulan
Sept
Bulan
Okt
Bulan
Nov
Bulan
Des
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. HASIL MUSRENBANG KOTA SEBAGAI BAHAN RKPD
2. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA HASIL RKPD
3. PENGUMPULAN DATA
DILANJUTKAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
dan Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Kabupaten/Kota
Musrenbang kecamatan
Musrenbang Desa
Pengesahan Renja-SKPD oleh
KDH
Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan
Renja-SKPD kepada Bappeda
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Penetapan Renj-
SKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan
Musrenbang Desa
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan
masyarakat
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Pengolahan data dan informasi
penentuan isu-Isu penting penyelengga-
raan tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu
berdasarlan Renstra-SKPD
Perumusan Tujuan dan
sasaran
Penyempurnaan Rancangan
Renja
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Provinsi
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD
Penyusunan Rancangan RKPD
Pelaksanaan Musrenbang
RKPD
Perumusan Rancangan Akhir
RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
PENYUSUNAN RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang
Kabupaten/Kota
Verifikasi
Rancangan Renja
SKPD
sesuai
Tid
ak
se
su
ai
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH
DAN DPRDPenyusunan KUA dan
PPAS
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 5
NO Kegiatan
Bulan
Mei
Bulan
Agust
Bulan
Sept
Bulan
Okt
Bulan
Nov
Bulan
Des
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4. PENYAMPAIAN RANCANGAN
RENCANA KERJA DINAS
5. VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENETAPANNYA
1.2.TUGAS POKOK
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
Tugas Pokok Disyanjak adalah :
Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pajak Daerah.
Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pelayanan
Pajak;
b. pelaksanaan tugas teknis pelayanan pajak yang meliputi:
perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak
daerah;
c. pelaksanaan teknis administratif Dinas;dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
Mengacu pada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
tersebut, susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
menjadi :
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 6
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Program dan Anggaran.
c. Bidang Perencanaan, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan Pajak Daerah;
2. Seksi Data dan Potensi Pajak;dan
3. Seksi Analisa dan Pelaporan;
d. Bidang Pajak Pendaftaran, membawahkan:
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
2. Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan;dan
3. Seksi Penyelesaian Piutang.
e. Bidang Pajak Penetapan, membawahkan:
1. Seksi Penilaian dan Pengaduan;
2. Seksi Penetapan dan Pembukuan;dan
3. Seksi Penagihan.
f. Bidang Pengendalian, membawahkan:
1. Seksi Penyuluhan;
2. Seksi Pengawasan; dan
3. Seksi Penindakan.
g. UPP (Unit Pelayanan Pajak) berdasarkan Peraturan Walikota
Nomor 288 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga
Teknis Daerah Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung),terdiri atas:
1. UPP Bandung Barat;
2. UPP Bandung Utara;
3. UPP Bandung Tengah;
4. UPP Bandung Selatan; dan
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 7
5. UPP Bandung Timur
h. Kelompok Jabatan Fungsional
1.3. Landasan Hukum
Yang menjadi prinsip perencanaan pembangunan daerah yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun
2010 salah-satunya adalah adanya satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, maka penyusunan Renja SKPD
Kabupaten/Kota harus berlandaskan hukum atau aturan yang telah
diterbitkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait
perencanaan pembangunan.
Dengan demikian dalam proses penyusunan Renja Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung mengacu dan berpedoman pada
landasan hukum sebagai berikut :
1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2) Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 8
5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
10) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 9
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
14) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri
Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010,
Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJM
Daerah dengan RPJM Nasional 2010-2014;
15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2010 Nomor 22 Seri E);
16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010
tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 24 Seri E);
17) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
18) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07 jo.
Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05);
19) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2008 Nomor 08);
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 10
20) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
21) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2013
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18,).
22) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah.
23) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Dinas Daerah Kota Bandung.
24) Peraturan Walikota Bandung Nomor 534 Tahun 2014 tentang
Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pengganti Peraturan
Walikota nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
1.4. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja
Dinas Pelayanan Pajak adalah:
1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai
dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan
setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan
strategis dalam lima tahun (Renstra) dan rencana kerja
setiap satu tahun sekali (Renja).
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 11
2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang
berpedoman pada RKPD Kota Bandung
1.5. Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja
Dinas, proses penyusunan Renja Dinas,
keterkaitan antara Renja Dinas dengan dokumen
RKPD, Renstra Dinas, serta tindak lanjutnya
dengan proses penyusunan RKA dan DPA Dinas.
1.2. Tugas Pokok
Menjelaskan Tugas Pokok Dinas berdasarkan
Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota.
1.3. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan Dinas, serta pedoman
yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Dinas.
1.4. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan
dari penyusunan Renja Dinas.
1.5. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Renja Dinas, serta susunan garis besar isi
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu;
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun lalu
(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 12
(tahun n-1), mengacu pada RKA dan DPA Dinas
tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja Dinas sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra Dinas berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja Dinas tahun-tahun
sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disyanjak
Berisi kajian terhadap capaian kinerja Dinas
berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji,
disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing Dinas, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja
pelayanan.
2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Pelayanan Pajak;
Sub bab ini berisi uraian mengenai:
1. Sejauhmana tingkat kinerja Dinas dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan Dinas;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi
dalam menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pelayanan Pajak;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi
kepala daerah, terhadap capaian program
nasional/global;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan Dinas dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 13
dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program
prioritas tahun rencana.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan
antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses
tersebut dan catatan penting terhadap
perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
misalnya: terdapat rumusan program dan
kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan
awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok
namun besarannya berbeda.
BAB III : TUJUAN,SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran
yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
Dinas Pelayanan Pajak.
Dengan sasaran Dinas Pelayanan Pajak adalah :
1. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak
2. Tersedianya sumber daya aparatur yang
kompeten dan jujur;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk
melunasi kewajiban membayar pajak;
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 14
4. Meningkatkan kualitas pendaftaran, pendataan,
penetapan, pembukuan dan pelaporan serta
penagihan Pajak Daerah;
5. Tercapainya target peningkatan pendapatan
daerah dari sektor Pajak Daerah.
3.2 Target Pajak Daerah 2016
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016
Berisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi
program dan kegiatan, yang meliputi:
· Jumlah program dan jumlah kegiatan.
· Besaran anggaran yang dibutuhkan.
BAB IV : PENUTUP
Besaran anggaran yang dibutuhkan berisikan
uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan
kegiatan dan pencapaian target kinerja yang ingin
dicapai dari rencana kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1.Adanya Perubahan Regulasi Pajak Daerah;
2.Optimalisasi Unit Pelayanan Pajak (UPP);
3.Penyempurnaan Sistem Informasi (On Line Pajak);
4.Intensifikasi pemeriksaan, pengawasan dan
penindakan;
5.Penyempurnaan data base wajib pajak;
6.Perubahan SOTK Dinas;
7.Peningkatan Kapasitas SDM;
8.Peningkatan sarana dan prasarana.
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 15
BAB II
EVALUASI KINERJA DINAS PELAYANAN PAJAK TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015
Setelah diberlakukannya perubahan nomenklatur Dinas yang
berlandaskan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun
2013 tanggal 07 Januari 2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka dari itu berubah pula
nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung disingkat DISYANJAK dan Unit Pelaksana
Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang terbagi di lima
wilayah kerja yaitu : UPP Bandung Tengah, UPP Bandung Utara, UPP
Bandung Barat, UPP Bandung Timur, UPP Bandung Selatan.
Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan
Peraturan Walikota Bandung Nomor 534 Tahun 2014 tentang Rincian
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung sebagai pengganti Peraturan Walikota Nomor
294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan
Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, susunan organisasi
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berkedudukan sebagai unsur
pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah.
Sedangkan Tugas Pokok Dinas Pelayanan Pajak adalah
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pajak daerah.
Pada Tahun 2015 selaras dengan perubahan nomenklatur
Dinas dan uraian tugas pokok dan fungsi yang dituangkan di dalam
Renstra Dinas Pelayanan Pajak 2014-2018 maka Dinas Pelayanan
Pajak mewujudkan Visi nya yaitu : “Profesional dan Prima Dalam
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 16
Pengelolaan Pajak Daerah Menuju Bandung Unggul, Nyaman
dan Sejahtera”, sebagai dasar arah kebijakan dalam menjalankan
program kegiatan pada tahun tahun selanjutnya yang diawali pada
tahun 2014 sebagai tahun pertama dari bagian Renstra 2014-2018.
Tahun 2015 Program kegiatan yang terdapat pada Dinas
Pelayanan Pajak meliputi 9 (sembilan) program yaitu :
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
(6) Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan
(7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah.
(8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
(9) Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak
Daerah
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung melaksanakan 9
(sembilan) program dengan adanya penambahan dua program dari
tahun 2014 yaitu Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan
Prasarana Kearsipan dan Program perencanaan dan pengembangan
pengelolaan pajak daerah dimana program dimaksud ditambahkan
untuk menunjang pengembangan pengelolaan pajak daerah yang
berbasis teknologi informasi guna mencapai bandung unggul nyaman
dan sejahtera. Selain itu program ini diharapkan dapat
mengakomodir kegiatan perencanaan penetapan target daerah
berdasarkan data potensi yang terukur melalui kajian ilmiah yang
berdasarkan pada rumusan empiris dan teori yang menunjang
sebagai salah satu sumber utama dalam penetapan target
kedepannya.
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 17
Pada tahun 2015 terjadi efisiensi di semua program dan
kegiatan pada Dinas Pelayanan Pajak, disebabkan adanya
rasionaliasi dan asistensi secara terukur dan terarah dengan
dilakukannya perbaikan serta penyempurnaan secara teknis dan
administrasi yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan
kegiatan, seperti pergeseran program kegiatan, sehingga dapat
terserap dan dilaksanakan pada program yang baru, alasan lain
terjadinya efisiensi yaitu diberlakukannya Peraturan Walikota nomor
534 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
Dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pengganti
Peraturan Walikota nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung. Dengan menjalankan asistensi dan rasionalisasi melalui
penyusunan rencana anggaran kas yang terperinci tersebut maka
program dan kegiatan tidak mengalami hambatan sehingga bisa
dijalankan/dilaksanakan penjadwalan pelaksanaan terhadap masing-
masing kegiatan, adapun program kegiatan di tahun 2015 tersebut
akan dianalisis sebagai berikut :
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 18
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2015
Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp) REALISASI
(Rp) %
KELUARAN (OUTPUT)
PERMASALAHAN/KETERANGAN
SKPD/ UNIT KERJA
URUSAN
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8,070,142,000.00 3,944,046,550.00 48.87%
1 Penyediaan jasa surat menyurat 217,425,000.00 0.00 0.00%
Tersampaikannya surat menyurat kepada Wajib Pajak
Dinas Pelayanan Pajak
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
200,000,000.00 67,153,641.00 33.58% Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik
Dinas Pelayanan Pajak
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
254,000,000.00 0.00 0.00%
Tersedianya Ruangan Kantor Disyanjak (sewa UPP Barat dan parkir bis)
Dinas Pelayanan Pajak
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1,738,515,000.00 1,266,665,000.00 72.86%
Terpenuhinya jasa service, pelumas, suku cadang, BBM dan jasa STNK untuk 3 Bis layanan, 27 roda empat,135 roda dua
VI Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
401,975,000.00 1,995,000.00 0.50%
24 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
235,500,000.00 1,995,000.00 0.85%
terpeliharanya sarana pengarsipan
Dinas Pelayanan Pajak
25 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
166,475,000.00 0.00 0.00%
Terpeliharannya dokumen /arsip pada bidang pajak penetapan
Dinas Pelayanan Pajak
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 21
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp) REALISASI
(Rp) %
KELUARAN (OUTPUT)
PERMASALAHAN/KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
URUSAN
VII Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
14,704,258,426.00 2,731,366,874.00 18.58%
26 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi
384,300,000.00 105,297,500.00 27.40%
Backgroun paper dan draft penyempurnaan perda ttg pajak daerah, background paper rincian tugas pokok, uaraian tugas, tata kerja dan susunan organisasi disyanjak, background paper dan rancangan SOP disyanjak, background paper dan rancangan kepwal ttg NJOP sebagai dasar pengenaan PBB kota bandung
Dinas Pelayanan Pajak
27 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1,515,000,000.00 30,570,120.00 2.02%
terlaksananya kajian tentang sistem penomoran NPWPD dan pemutakhiran data wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir
Dinas Pelayanan Pajak
28 Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
2,167,234,366.00 524,479,644.00 24.20%
Tersediannya Sistem Informasi Modul penerimaan daerah dan jaringan yg terkoneksi antara disyanjak dan wajib pajak, PPAT, BPN, dan BPPT
Dinas Pelayanan Pajak
29 Penyusunan Data Base Pajak Daerah
6,075,600,000.00 150,973,800.00 2.48%
tersusunnya pemutakhiran basis data PBB di sebagain wilayah kota bandung
Dinas Pelayanan Pajak
30 Peningkatan Penerimaan PBB melalui Informasi Teknologi
1,728,850,000.00 492,245,200.00 28.47%
Tersedianya aplikasi pengelolaan pemungutan PBB, Pajak reklame dan PAT, tersedianya form SPPT dan cetakan Blangko daftar himpunan ketetapan pajak DHKP
Dinas Pelayanan Pajak
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 22
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp) REALISASI
(Rp) %
KELUARAN (OUTPUT)
PERMASALAHAN/KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
URUSAN
31 Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak
649,212,360.00 649,212,260.00 100.00%
Terlaksananya penyuluhan tentang ketentuan-ketentuan pajak daerah kepada wajib pajak
Dinas Pelayanan Pajak
32 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
1,612,575,000.00 523,176,200.00 32.44%
Terselenggaranya intensifikasi dan ekstensifikasi PBB
Tanah 30.000.000.000 26.230.430.978 32.850.000.000 22.710.397.629
Jumlah 1.400.000.000.000 1.400.939.931.884 1.613.000.000.000 1.108.168.717.016
Peningkatan Pajak Daerah dari Tahun Sebelumnya 13,21 % ----
Target Kenaikan Pendapatan Pajak 13,00% ----
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 26
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pelayanan Pajak
Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan
lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan Daerah
khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan
dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus
digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-
undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai lembaga teknis penghasil
PAD dalam bidang pajak daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan
Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung yang diimplementasikan melalui Visi dan Misi Dinas,
dengan dilandasai oleh isu penting penyeleggaraan tugas dalam
sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan dalam Rencana
Strategis Dinas Pelayanan Pajak, hal tersebut merupakan suatu
yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam
kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD.
Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung dihadapkan pada beberapa permasalahan,
yaitu :
1. Surat Edaran (SE) Menpan Nomor 11/2014 tentang
larangan PNS rapat di hotel atau melarang rapat di luar
Kantor sejak Bulan November 2014 sampai dengan
direvisinya dengan Peraturan Men PAN-RB Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di
Luar Kantor yang baru diterbitkan per tanggal 1 April 2015.
Sehingga banyak instansi pemerintah yang tidak
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 27
menganggarkan kegiatan tersebut dan baru dianggarkan di
anggaran perubahan instansi pemerintah. Pelaksanaan
rapat-rapat Dinas dihotel menyumbangkan rata-rata 40 %
dari ocupansi hotel, sehingga dengan adanya pelarangan
tersebut maka terjadi penurunan okupansi hotel.
2. Himbauan Kapolda Jawa Barat dan Kapolrestabes Bandung
tentang pembatasan jam operasional dari yang tercantum di
Perda tutup jam 03.00 menjadi tutup jam 00.00. himbauan
tersebut baru melonggar setelah Idul Fitri 2015;
3. Penentuan tarif dan pemungutan pajak penerangan jalan
dilakukan oleh PT. PLN sehingga penetapan hasil target
berdasarkan pelaporan penerimaan dari PT.PLN saja;
4. Tidak semua objek pajak PAT menggunakan meteran digital
yang terintegrasi dengan penetapan NPA di BPLH;
5. Belum optimalnya sinergitas data antara disyanjak dan
BPLH, berkaitan dengan monitoring data yang dapat
memudahkan dan mempercepat proses penetapan NPA
menjadi SKPD, serta dapat mempercepat proses pembayaran
oleh WP.
6. Adanya wacana penghapusan PBB, yang menyebabkan WP
menunda pembayarannya dan lebih memiih menunggu
perkembangan dari wacana penghapusan PBB tersebut;
7. Pajak BPHTB merupakan penerimaan pajak hasil dari
transaksi jual beli/transaksional properti yang dilakukan
masyarakat yang tidak bisa diprediksi kejadiannya;
8. Belum sempurnanya regulasi (Peraturan Perundang-
undangan) terkait dengan Perpajakan, khususnya untuk
Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah).
9. Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan
kewajiban untuk membayar pajak.
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 28
10. Kurangnya kenyamanan dan kemudahan pengguna layanan
yang berdampak pada tingkat kepuasan pengguna layanan,
dalam hal ini khususnya fasilitas atau sarana dan prasarana
pelayanan perpajakan.
11. Belum adanya sistem yang mendorong akuntabilitas dan
transparansi pajak, dalam hal ini dikaitkan dengan
manajemen sistem informasi pelayanan perpajakan.
Khususnya pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi
dan Teknologi (IT).
12. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM
Pelayanan Pajak (Aparatur) dalam pelayanan perpajakan.
13. Belum adanya kajian potensi penerimaan pajak daerah
dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam
Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak, terdapat faktor-faktor
penghambat dan pendorong atas pelayanan yang diberikan yang
dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor penghambat dan faktor
pendorong yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak
Faktor Penghambat:
1. Kualitas dan penempatan SDM
· Belum tersedia SDM yang terlatih, khususnya dalam
bidang audit pajak dan audit pajak berbasis Teknologi;
· Belum sempurna KPI ("Key Performance Indicators") untuk
Analisis Beban Kerja (ABK) masing-masing personal;
2. Sarana dan prasarana
· Kapasitas dan lay out gedung kantor Dinas Pelayanan
Pajak tidak memadai untuk dapat memberikan pelayanan
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 29
yang optimum dan terpusat, dengan terpisahnya lokasi
Kantor Pelayanan Pajak Pendaftaran dengan Kantor
Pelayanan PBB;
· Gedung UPP masih pinjam tempat atau menyewa, sehingga
belum berfungsi secara optimal dikarenakan Disyanjak
tidak bisa memenuhi gedung UPP sehingga layak untuk
melayani pembayaran pajak;
3. Belum adanya regulasi yang sesuai dengan peraturan,
perundang-undangan dan Perwal yang disesuaikan kondisi yang
ada/terkini;
4. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak daerah
masih kurang;
5. Pengelolaan piutang belum optimal;
Sedangkan faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja guna
tercapainya tujuan dan sasaran sehingga dapat teratasi sehingga
dapat diselesaikannya permasalahan-permasalahan yang ada,
yaitu:
Faktor Pendorong
1. Adanya Political Will dari Kepala Daerah;
2. Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha yang tinggi;
3. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dengan
jumlah petugas pajak yang memadai;
4. Adanya potensi pajak masih besar;
5. Disusunnya regulasi peraturan pajak;
6. Pengalihan kewenangan pengelolaan pajak dari Pusat dan
Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah;
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
TABEL 2.3
REVIEU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015
DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
NO.
RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2015
CATATAN PENTING PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
URUSAN WAJIB
I
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penerimaan Pajak Daerah dan IKM Bidang Pelayanan Pajak Darah
Disyanjak 100% dan 1 Tahun
12,580,618,772
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penerimaan Pajak Daerah dan IKM Bidang Pelayanan Pajak Darah
100.00% 14,704,258,426
1
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
Jumlah kajian dan rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah
Disyanjak 10
DOKUMEN 750,000,000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
Background paper dan draft Penyempurnaan Perda tentang Pajak Daerah, background paper susunan organisasi Disyanjak, Background paper rancangan Standar Operasional Prosedur Disyanjak, Background Paper dan rancangan kepwal ttg NJOP sebagai dasar pengenaan PBB untuk kota bandung
4 dokumen 384,300,000.00
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 31
2
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Terlaksananya kajian tentang metedologi penetapan target Pajak dan data potensi pajak
Disyanjak 2
DOKUMEN 2,500,000,000
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Terlaksanannya kajian tentang sistem penomoran NPWPD dan Pemutakhiran Data wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir
2 dokumen 1,515,000,000.00
3
Peningkatan sumber pendapatan daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen
Sistem on line pajak dan modul penerimaan pajak daerah
Disyanjak
Sistem Informasi perpajakan online
2,180,618,772
Peningkatan sumber pendapatan daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen
Tersediannya sistem informasi (modul) penerimaan daerah dan jaringan yang terkoneksi antara disyanjak dengan wajib pajak, PPAT, BPN dan BPPT
9 dokumen 2,167,234,366.00
4 Penyusunan data base pajak daerah
Tersusunnya Data potensi PBB
Disyanjak 1
DOKUMEN 3,650,000,000
Penyusunan data base pajak daerah
Tersusunnya Pemutakhiran basis data PBB
5 dokumen wajib pajak bumi dan bangunan
6,075,600,000.00
5
Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknologi
Tersediannya aplikasi pengelolaan pemungutan PBB
Disyanjak 1 TAHUN 1,400,000,000
Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknologi
tersediannya aplikasi pengelolaan pemungutan PBB,pajak reklame,dan pajak air tanah, tersediannya form SPPT dan cetakan blanco daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP)
8 Dokumen 1,728,850,000.00
6 Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak
Terlaksananya penyuluhan tentang ketentuan-ketentuan pajak daerah kepada wajib pajak
1 tahun 649,212,360.00
7
Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan
Terlaksanannya kegiatan Operasi Terpadu PBB
Disyanjak 1 TAHUN 950,000,000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan
terselenggaranya Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB