australia dalam aanzfta

KEPENTINGAN AUSTRALIA DALAM KESEPAKATAN PEMBENTUKANASEAN AUSTRALIA NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)

TAHUN 2009

A. Alasan Pemilihan Judul

Alasan kepentingan Australia dalam kesepakatan

pembentukan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)

dipakai sebagai judul penelitian ini agar dapat

mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusan

Australia ikut serta dalam kerjasama ini. Jika dilihat

dari aspek ekonomi, Australia merupakan negara yang

memiliki tingkat perekonomian yang tinggi dengan GDP

sebesar USD 1,541 milyar pada tahun 2012.1 Hal ini

memunculkan asumsi bahwa Australia merupakan negara yang

paling siap menjalankan perjanjian ini, serta penting

untuk mengetahui lebih lanjut kepentingan Australia dalam

perjanjian ini.

1 Departement of Foreign Affair and Trade,“Tabling of the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement”, http://www.trademinister.gov.au/speeches/2009/090317_aanzfta.html diakses pada 8 Mei 2013.

1

Ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur mengapa

Australia tertarik melakukan kerjasama AANZFTA: pertama,

Australia telah menjalin kerjasama perdagangan bebas

bilateral dengan Singapura, Thailand dan dalam proses

pembentukan kerjasama perdagangan bebas bilateral dengan

Malaysia.2 Kedua, dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian

AANZFTA terhadap kerjasama bilateral Australia dengan

Selandia Baru dalam Closer Economic Relation (CER). Hal

ini (ratifikasi perjanjian) terkesan cenderung dipercepat

mengingat pada saat itu CER sedang dalam tren penurunan.3

Hal ini juga menunjukan bahwa pemerintahan Australia yang

pada saat itu dikuasai oleh Partai Buruh cenderung lebih

memfokuskan politik luar negerinya ke kawasan Asia-

Pasifik. Implikasinya, pemerintah Australia ingin

2 Annisa F Mariana, Faktor Ekonomi-Politik Dalam Kerangka Kerja Sama,ASEAN-Australia-Selandia Baru: Indonesia Sebagai Epicenter Politik, dalam Rahadian Akbar (eds.) Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Sebuah Potret Kerjasama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hal.167 3 “Ministry of Foreign Affairs, New Zealand”, http://www.newzealand.govt.nz/theagreement/2009/0201103_aanzfta.html,diakses pada tanggal 25 September 2013

2

meresmikan kerjasama ini pada saat Partai Buruh masih

memegang kekuasaan dalam pemerintahan.4

B. Latar Belakang Masalah

AANZFTA merupakan kawasan perdagangan bebas yang

merupakan penggabungan antara ASEAN Free Trade Area (AFTA)

dan Australia-New Zealand Closer Economic Relation Trade Agreement

(ANZCERTA) atau biasa disebut dengan CER.5 Hal ini

merupakan Free Trade Agreement (FTA) plurilateral pertama

bagi Australia. Hal ini juga merupakan pertama kalinya

4 Zulkifli Hamid, “Sistem Politik Australia”, Bandung, LIP-FISIP-UI dan PT. Remaja Rosdakarya, 1999, hal. 387-3955 Departement of Foreign Affair and Trade, “ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement”, http://www.dfat.gov.au/fta/aanzfta/, diakses pada tanggal 27 Januari 2014

3

Australia dan Selandia Baru terlibat bersama dalam

negosiasi FTA dengan negara ketiga, dan juga merupakan

yang pertama kalinya bagi ASEAN terlibat dalam negosiasi

FTA secara komprehensif yang mencakup segala sektor

secara bersamaan.6

Negosiasi AANZFTA dicetuskan melalui saran dari

mantan Wakil Perdana Menteri Thailand, Mr Supachai, dalam

Konferensi Nasional Peninjauan Perdagangan dan Investasi

pada November 1993 di Melbourne, Australia untuk

menjelajahi prospek penyatuan ASEAN Free Trade Area (AFTA)

dan Australia-New Zealand Closer Economic Relation Trade Agreement

(CER).7

Sebuah laporan peninjauan di Australia pada tahun

2000 yang berjudul “The Angkor Agenda” dibuat dalam rangka

6 Ibid7 Departement of Foreign Affair and Trade, “Guide to ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement”, http://www.dfat.gov.au/fta/aanzfta/aust_guide_whole.pdf, diakses pada tanggal 27 Januari 2014

4

realisasi rencana penyatuan formasi AFTA dan CER ini.8

Laporan ini menyimpulkan bahwa pembuatan kawasan

perdagangan bebas antara ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan CER

sangat diperlukan jika pihak kedua belah pihak ingin

mengikuti laju pembangunan global dewasa ini. Centre for

International Economics (CIE) mengindikasikan penyatuan

kawasan perdagangan bebas ini akan mendatangkan

pendapatan GDP USD 48 milyar.9 Laporan ini juga dibuat

dalam rangka menangkal isu-isu global kontemporer pada

saat itu, seperti: krisis ekonomi di kawasan Asia Timur

pada 1997-1998; meningkatnya urgensi terhadap tantangan

dari Negara-negara new emerging market seperti Cina dan

India; globalisasi free trade agreements (FTAs) yang sangat

cepat; serta kegagalan World Trade Organization (WTO) ministrial

8 Departement of Foreign Affair and Trade, “The Angkor Agenda”, http://www.dfat.gov.au/fta/aanzfta/angkor-agenda.pdf, diakses pada tanggal 27 Januari 20149 Ibid, hal. 1

5

meeting di Seattle pada 1999 dalam menghasilkan WTO Round

yang baru.10

Dalam berbagai alasan, proposal AFTA-CER FTA tidak

diterima. Berlawanan dengan itu, pada September 2002 AFTA-

CER Closer Economic Partnership (CEP) diresmikan. CEP bertujuan

untuk memperdalam tingkat integrasi ekonomi Australia-

Selandia Baru dan Negara-negara di kawasan ASEAN melalui

program yang berpusat pada fasilitasi perdagangan serta

peningkatan kapasitas.11

Pada bulan April 2004, ASEAN mengindikasikan

keinginannya dalam meningkatkan kerangka kerja CEP. Hal

ini menghasilkan negosiasi tingkat Kepala Negara dalam

ASEAN-Australia-New Zealand Commemorative Summit pada 30

November di Laos.12

10 Departement of Foreign Affair and Trade, “Guide to ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement”, op.cit., hal 5-711 “Guide to ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement”, loc.cit.12 Ibid, hal.30

6

Para Kepala Negara ketiga belah pihak setuju untuk

berpatokan pada “Guiding Principles” dalam negosiasi-negosiasi

selanjutnya. Guiding Principles membantu ketiga belah pihak

dalam menghasilkan persetujuan yang mencakup: goods, services

and investments; progressive elimination of all forms of barriers to trade and

investments; dan full implementations within ten years.13

Negosiasi selanjutnya mencanangkan pertemuan ASEAN

Economic Ministers-CER Economic Ministers pada Agustus 2008,

meskipun negosiasi juga menyetujui bawa Australia secara

bilateral akan terus bernegosiasi dengan Indonesia dan

Malaysia dengan tujuan peningkatan komitmen tarif pada

bidang otomotif dari kedua Negara tersebut serta

menyelesaikan negosiasi-negosiasi tersebut sebelum

penandatanganan AANZFTA yang direncanakan akan

dilaksanakan pada Desember 2008.14

Walaupun negosiasi ini menyatukan Australia-Selandia

Baru-ASEAN sebagai suatu entitas, namun hal ini13 Ibid, hal. 3014 Ibid, hal. 30

7

menghasilkan komitmen dalam akses pasar secara terpisah

bagi Australia, Selandia Baru serta Negara-negara dalam

ASEAN. Setelah itu pada 27 Februari 2009 di Cha-am,

Petchaburi, Thailand kesepakatan AANZFTA ditandatangani

dan memasuki tahap entry into force pada 1 Januari 2010. Namun

Laos dan Kamboja baru mulai memberlakukan perjanjian pada

4 Januari 2010 karena belum meratifikasi, dan Indonesia

merupakan Negara yang paling terakhir memberlakukan

perjanjian yaitu pada 11 November 2011 dengan alasan

menyesuaikan produk dalam negeri untuk dapat bersaing

dengan produk luar negeri.15

Negosiasi ini menghasilkan dokumen yang terdiri dari

18 Bab yang berisikan 212 Pasal serta 4 Lampiran.16 Secara

garis besar entry into force AANZFTA akan membawa

keuntungan yang signifikan bagi produsen, eksporter,

konsumen serta investor Australia, serta menyediakan15 Bilaterals.org, “Agreement Establishing The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area”, http://www.bilaterals.org/IMG/pdf/AANZFTA.pdf, diakses pada tanggal 27 Januari 2014 16 Ibid, hal. 2-4

8

pijakan dalam mengamankan liberalisasi perdagangan serta

investasi di masa mendatang. Jika disatukan, ASEAN dan

Selandia Baru merupakan mitra perdagangan yang lebi besar

disbanding Negara lain yang bekerjasama dengan Australia

dengan total 21 persen dari keseluruhan perdagangan

Australia. AANZFTA juga mencakup gabungan 600 juta

populasi serta GDP per tahun sebesar USD 3,2 milyar.17

Keikutsertaan Australia dalam negosiasi AANZFTA

merupakan hal yang positif. Disamping itu hal negatif

yang turut menjadi perhatian pengambil kebijakan domestik

Australia seperti pengalihan tarif barang dari negara

non-anggota FTA. Dengan ikut dalam kerjasama ini

Australia dalam bidang politik dapat mempererat hubungan

dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Dalam bidang

ekonomi, Australia akan selangkah lebih maju dalam

merealisasikan Single Economic Market (SEM) di kawasan Asia-

17 Australasian Legal Information Institute, “Australian Treaty National Interest Analysis”, http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/nia/2009/6.html, diakses pada tanggal 27 Januari 2014

9

Pasifik serta tetap berada dalam jalur putaran WTO (WTO

oriented). Dalam bidang strategis, AANZFTA ini dapat

dijadikan sebagai batu loncatan dalam kerangka ASEAN+6

(ASEAN, China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia,

Selandia Baru).18

Secara umum Australia memiliki rencana jangka

panjang dalam rangka mendukung efektifitas implementasi

AANZFTA ini, yaitu dengan: secara terus-menerus

berkonsultasi dengan sekertariat ASEAN serta pemerintah

tiap negara; secara aktif mendukung agenda dan program

kerja dalam rangka pembangunan AANZFTA; serta melakukan

penjangkauan dan advokasi untuk memastikan industri dalam

negeri dapat memaksimalkan keuntungan dari AANZFTA ini.19

Secara khusus beberapa langkah maupun kebijakan untuk

mendukung rencana jangka panjang ini ialah:

18 Ibid19Australasian Legal Information Institute, “Regulation Impact Statement: ASEAN-Australia-New Zealand Free Trrade Area”, http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/nia/2009/6_ris.html, diaksespada tanggal 27 Januari 2014

10

1. Pembentukan Joint Comitee satu tahun setelah entry

into force dalam rangka peninjauan implementasi

FTA

2. Komite dalam Investasi akan mengadakan

pertemuan satu tahun setelah entry into force dan

akan memfasilitasi diskusi yang membahas akses

pasar bagi investasi, dan pelaksanaan Most

Favourite Nation (MFN) yang rencananya akan

dirampungkan lima tahun setelah entry into force

3. Sub-Committee Rules of Origin (ROO) akan meninjau

ketentuan umum ROO dalam 12-18 bulan setelah

entry into force

4. Pembuatan laporan dalam aspek non-tariff measure

dalam hubungan dengan perdagangan barang oleh

Committee on Trade in Goods pada FTA Joint Committee dua

tahun setelah entry into force

11

5. Tahapan negosiasi baru dalam perdagangan jasa

akan dilaksanakan tiga tahun setelah entry into

force

6. Peninjauan secara komprehensif AANZFTA akan

dilaksanakan pada 2016 dan akan dilaksanakan

tiap 5 tahun setelahnya jika disetujui oleh

ketiga belah pihak20

C. Rumusan Masalah

Melihat dari alasan pemilihan judul dan latar

belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan

dikemukakan penulis adalah: “Apa saja alasan-alasan yang

melatarbelakangi Kepentingan Australia Dalam Kesepakatan

Pembentukan Kerjasama ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade

Area (AANZFTA)?”

20 Ibid

12

D. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas persoalan diatas, penulis menggunakan

kerangka pemikiran Konsep Kepentingan Nasional dan Konsep

Kerja Sama

1. Kepentingan Nasional

Konsep National Interest atau sering disebut dengan

konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang sangat

digemari oleh para pengkaji maupun akademisi ilmu

hubungan internasional. Hal ini sangatlah logis karena

konsep ini merupakan faktor penting dalam pembuatan

kebijakan politik luar negeri sebuah negara, sebab konsep

ini sering manjadi pengukur keberhasilan pilitik luar

negeri sebuah negara maupun sebagai instrumen evaluasi

kebijakan sebuah negara.

Menurut Jack C Plano dan Roy Olton, KepentinganNasional adalah :

13

“The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers ofstate in making foreign policy. The national interest of state is typically a highly generalizedconception of those element that constitute the state smart vital needs”.21

Kepentingan nasional (national interset) adalah tujuan-

tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan

negara-negara atau sehubungan dengan hal-hal yang dicita-

citakan. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang

sangat umum yang menjadi kebutuhan vital bagi negara.

Unsur tersebut antara lain kesejahteraan ekonomi.

K.J. Holsti membagi Kepentingan Nasional ke dalam 3

aspek umum yaitu: Core Values atau nilai umum yang

menekankan bahwa Kepentingan Nasional dianggap paling

vital dan menyangkut eksistensi Negara. Middle-Range

Objectives merupakan kebutuhan dalam meningkatkan

perekonomian Negara. Serta Long-Range Objectives yang

21 Jack C Plano and Roy Olton, Internasional Relation Dictionary, Holt and Winston, New York, 1969, hal. 89

14

merupakan sesuatu yang bersifat ideal misalnya dalam

rangka mewujudkan perdamaian dunia.22

Theodore Couloumbis dan James Wolfe mendefinisikan

Kepentingan Nasional dan Ideologi Nasional memiliki

hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi dalam

proses pembuatan Politik Luar Negeri, bahkan membentuk

formulasi atau perumusan yang lain.23 Sedangkan Paul

Seabury mendefinisikan konsep kepentingan nasional secara

normatif dan deskriptif. Secara normatif, kepentingan

nasional merupakan bagaimana suatu negara berusaha

mencapai tujuannya dengan cara berhubungan dengan negara

lain, baik dalam mengejar power maupun dalam tujuan

lainnya. Sedangkan secara deskriptif, kepentingan

nasional dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai suatu

bangsa melalui kepemimpinan pemerintah.24

22 K. J Holsti, Politik Internasional I: Kerangka Untuk Analisis, (Jakarta: Erlangga Indonesia, 1981)23 Theodore A. Couloumbis dan James Wolfe, Pengantar Hubungan Internasional, Keadilan dan Power, Putra Abardin, hal. 113-11424 Angelo Codevilla and Paul Seabury, War: Ends and Means, 2nd edition (Potomac Books Inc. 2006) hal. 120

15

Ringkasnya dalam konteks konsep kepentingan

nasional, selama negara-bangsa masih merupakan aktor

hubungan internasional yang dominan, maka kepentingan

nasional akan menjadi penggerak utama negara-negara

menjalankan politik luar negeri. Kepentingan nasional

selain perbedaan ideologi, juga merupakan alasan suatu

negara terlibat konflik dengan negara lainnya.

Australia dalam mengejar kepentingan nasionalnya

menurut Departement of Foreign Affairs and Trade, mendasarkan pada

5 (lima) prinsip umum yaitu:

1. Keamanan tradisional Australia, meliputi keamanan

secara geografis; perlindungan perbatasan; serta

kontrol atas zona strategis utama;

2. Keamanan Global yaitu membantu menjaga hubungan

antar negara di dunia dalam keadaan damai;

3. Stabilitas dan keamanan regional dengan menjaga

stabilitas kawasan Asia-Pasifik; kawasan Asia

Tenggara; secara umum kawasan Asia serta melakukan

16

kerjasama dengan negara-negara lainnya yang secara

geografis berdekatan dengan Australia;

4. Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan paham neoliberalisme

perdagangan bebas internasional;

5. Internasionalisme yaitu mengatasi isu-isu global

seperti Weapon of Mass Destruction, narkotika, international

crime (piracy dan people smuggling), pengungsi, dan AIDS

serta multilateralisme dan PBB.25

Poin-poin yang telah dijabarkan di atas merupakan alasan

serta tujuan Australia menggunakan kerangka AANZFTA dalam

mencapai kepentingan nasionalnya.

Dari penjabaran di atas dapat dilihat juga bagaimana

Australia sangat mengandalkan kerjasama dengan negara

lain, beserta ideologi yang dibawanya. Sejak

kemerdekaannya, Australia yang pada awal dibentuknya

masih dibawah kontrol Kerajaan Inggris telah melakukan

25Departement of Foreign Affair and Trade, “Australia in brief-Engaging with the world”, http://www.dfat.gov.au/aib/australia-and-the-world.html diakses pada tanggal 27 September 2013

17

kerjasama dengan negara-negara di kawasan Eropa serta

negara di benua Amerika yang merupakan koloni Kerajaan

Inggris.

Hingga saat ini Australia telah melakukan kerjasama

dengan negara-negara di seluruh penjuru dunia dalam

proses pengejaran akan kepentingan nasionalnya seperti,

Pacific Islands Forum yang beranggotakan Australia dan

Selandia Baru serta negara-negara kecil di kepulauan

pasifik, Organization for European Economic Co-operation (OECD)26

yang sebagian besar beranggotakan negara-negara di

kawasan Eropa, serta CER (Closer Economic Relation) dalam bidang

ekonomi. Di bidang politik dan keamanan Australia juga

melakukan kerjasama dengan negara-negara lain seperti:

Five Powers Defence Agreements yang beranggotakan Australia,

Selandia Baru, Britania Raya, Singapura, dan Malaysia

26 Crean, Simon. "The Triumph of Trade Liberalisation Over Protectionism". Department of Foreign Affairs and Trade, http://www.oecd.org/general/listofoecdmembercountries-ratificationoftheconventionontheoecd.htm diakses pada tanggal 13 September 2013

18

juga dalam Australia-New Zealand-United States Treaty (ANZUS).27

Oleh sebab itu, AANZFTA ini diharapkan menjadi kerjasama

perdagangan bebas dalam lingkup regional yang nantinya

akan membawa manfaat bagi Australia khususnya dalam hal

peningkatan perekonomian.

2. Kerja Sama

Secara umum, kerja sama dapat merujuk pada praktik

dari individu atau kelompok dan atau kelompok yang lebih

besar yang mangusahakan sesuatu secara bersamaan dengan

tujuan ataupun langkah-langkah yang disetujui bersama.

Hal ini juga mencakup paradigma yang berlawanan dengan

kompetisi maupun persaingan. Kepercayaan, kesetaraan

serta komitmen merupakan kunci yang penting dalam

pelaksanaan kerjasama.

27 Departement of Foreign Affairs and Trade, “The Five Powers DefenceAgreements”, http://www.mindef.gov.sg/safti/pointer/back/journals/2000/Vol26_4/7.htm diakses pada tanggal 15 September 2013

19

Di dalam konteks Negara, sangat relevan membahas

hubungan antara Negara yang satu dengan yang lainnya,

maupun dalam scope yang lebih luas daripada Negara.28 K.J

Holsti dalam bukunya yang berjudul “Politik Internasional Untuk

Analisis” mengatakan:

Timbulnya berbagai masalah nasional, regional, atau global yangmemerlukan banyak perhatian dari banyak negara, dalam kebanyakankasus sejumlah pemerintah melakukan pendekatan denganpenyelesaian yang diusulkan, merundingkan dan membahas masalah,mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui suatu penyelesaian ataulainnya, dan mengakhiri pertemuan dengan perjanjian atau pengertiantertentu yang memuaskan kedua belah pihak, proses ini disebutkolaborasi atau kerja sama.29

Konsepsi Kerja Sama dalam penyelenggaraan politik luar

negeri didasarkan pada anggapan bahwa persoalan tertentu

tidak dapat diselesaikan maupun tujuan tertentu tidak

dapat dicapai dengan mangandalkan kekuatan sendiri. Hal

ini juga dapat diasumsikan bahwa Kerja Sama timbul dari

anggapan bahwa kerjasama dapat membawa dampak maupun

28 Budiono Kusumohamidjojo, Hubungan Internasional Kerangka Studi Analisis, (Jakarta: Binacipta, 1987), hal.829 K. J Holsti, Politik Internasional II: Kerangka Untuk Analisis, (Jakarta: Erlangga Indonesia, 1988), hal.209

20

manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan hanya

mengandalkan kekuatan sendiri.

Namun secara umum disadari bahwa Kerja Sama

Internasional turut membawa kensekuensi tertentu.

Terlepas dari hal tersebut, Kerja Sama terus dupayakan

mengingat konsekuensi yang ditanggung cenderung lebih

kecil daripada keuntungan yang akan didapatkan nantinya.

Hal ini merupakan indikator utama yang menandakan suatu

Kerja Sama akan berhasil atau gagal.

Faktor lain yang juga menentukan ialah sifat dari

tujuan kerjasama yang hendak dicapai. Kerjasama dapat

dimulai bila pihak yang akan bekerjasama mudah mencapai

kesepakatan dan kesepakatan mudah dicapai dalam persoalan

yang bersifat relatively free risk.

Pada dasarnya kerja sama internasional dikemukan

dalam empat bentuk kerja sama,30 antara lain:

30 Budiono Kusumohamidjojo, Op. cit., hal.92

21

1. Kerja sama universal

2. Kerja sama regional

3. Kerja sama fungsional

4. Kerja sama ideologi

Keempat bentuk kerja sama internasional tersebut mencakup

semua bidang, namun tujuan dari kerja sama tersebut akan

tergantung pada jenis kepentingan dari pihak yang

terlibat.

Kerja sama Universal

Hakekat dari kerja sama internasional yang universal

dapat dikembalikan pada hasrat untuk memadukan semua

bangsa di dunia dalam suatau wadah yang mampu

mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama dan

mnghindarkan disintegrasi internasional. Liga Bangsa-

Bangsa merupakan contoh Kerja Sama Universal yang

menggabungkan kepentingan dan masalah Negara-Negara yang

bersifat multidimensi.31

31 Ibid, hal. 93

22

Kerja sama Regional

Kerja sama regional dalam arti kerja sama antar

negara yang berdekatan secara geografis, namun faktor itu

saja belum memadai untuk memajukan kerja sama regional.

Kesamaan pandangan politik dan kebudayaan atau perbedaan

struktur produktifitas ekonomi dari negara-negara yang

hendak bekerja sama, banyak menentukan suatu perwujudan

akan kerja sama regional. ASEAN dan CER merupakan contoh

dari perwujutan kerjasama regional kontemporer.32

Kerja sama Fungsional

Bila dibandingkan dengan kerja sama lainnya, kerja

sama fungsional merupakan kerja sama yang paling mudah

dan mulai berkembang pada abad ke-20. Dalam kerangka

kerja sama yang fungsional, negera-negara yang terlibat

masing-masing diasumsikan sebagai pendukung fungsi

tertentu sedemikian rupa, sehingga kerja sama tersebut

32 Ibid, hal. 95

23

akan melengkapi berbagai kekurangan pada masing-masing

negara.

Bagaimanapun juga, kerjasama fungsional bertolak

dari anggapan yang pragmatis bahwa Kerja Sama ini tidak

dapat terlaksana bila suatu pihak tidak menjalankan

fungsi spesifik yang diharapkan darinya dengan baik.

Contoh dari kerjasama ini adalah dibentuknya United

Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD) yang

melahirkan “Konflik Utara-Selatan”.33

Kerja sama Ideologis

Arti kata “ideologi” dikenal sejak awal abad ke-19,

yang merupakan alat dari suatu kelompok kepentingan untuk

membenarkan tujuan dari perjuangan kekuasaannya. Dalam

bentuk kerja sama ini, berlaku bagi semua kelompok

kepentingan yang memanfaatkan semua forum global demi

mencapai tujuan mereka. Kerja sama ini juga tidak

memiliki batas teritorial dalam melaksanakan aktifitasnya33 Ibid, hal. 98

24

serta sangat terbuka. Contoh dari Kerja Sama ini ialah

North Atlantic Treaty Organization (NATO) serta Pakta

Warsawa.34

Dari keempat tipe kerjasama yang telah dijabarkan di

atas, AANZFTA dapat dikategorikan sebagai kerjasama

regional, dimana terdapat kedekatan secara geografis

antara Negara-negara di kawasan ASEAN, Australia dan juga

Selandia Baru. Dari aspek kesamaan pandangan politik,

serta kebudayaan maupun dalam lingkup social

kemasyarakatan, terdapat sedikit perbedaan antara

Australia dan Selandia Baru dengan Negara-negara di

kawasan ASEAN.

Namun dilihat dari capaian ASEAN terpisah dari

konteks AANZFTA, ASEAN telah diakui sebagai organisasi

regional di kalangan Negara berkembang yang memiliki

peningkatan secara pesat, dari peningkatan perekonomian

hingga bagaimana ASEAN berupaya mengatasi perbedaan

34 Ibid, hal. 100

25

bahasa, sistem politik, maupun struktur sosial

domestiknya. Oleh sebab itu, ASEAN diharapkan dapat

menularkan keberhasilan dalam ASEAN ke dalam kerjasama

AANZFTA ini.

Diharapkan melalui kerjasama perdagangan bebas ini,

negara-negara yang belum pernah melakukan kerjasama

perdagangan dengan Australia akan membuka arus

perdagangan baik barang, jasa, maupun investasi dengan

Australia. Sementara itu, akan ada negosiasi ulang antara

Australia dengan negara yang sudah melakukan kerjasama

perdagangan bebas dengan Australia sebelumnya, seperti

Singapore-Australia Free Trade Area (SAFTA), Malaysia-Australia Free

Trade Area (MAFTA), dan Thailand-Australia Free Trade Area

(TAFTA).35

Selain itu, Australia, Selandia Baru serta ASEAN

telah berkomitmen mengeliminasi tarif bagi sector

perdagangan yang menjadi tumpuan maupun andalan bagi35”Faktor Ekonomi-Politik Dalam Kerangka Kerja Sama, ASEAN, Australia, dan New Zealand : Indonesia Sebagai Epicenter Geopolitik”, op cit., hal. 194-195

26

setiap pihak. Australia dan Selandia Baru akan

mengeliminasi berbagai jenis tarif bagi produk tekstil

dan garmen dari negara-negara di ASEAN, begitu juga

dengan ASEAN yang secara bertahap akan mengeliminasi

berbagai jenis tarif bagi produk otomotif dari Australia

dan akan mengeliminasi berbagai jenis tarif bagi produk

daging sapi dan susu dari Selandia Baru.

Dengan pembentukan kerjasama FTA maka Australia akan

meluaskan pasar ke negara-negara ASEAN yang sebelumnya

belum mengadakan kerjasama perdagangan dengan Australia.

Hal ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan dagang

dengan negara-negara ASEAN yang sudah menjalin kerjasama

perdagangan dengan Australia maupun dengan saudara

mudanya yaitu Selandia Baru.

Sifat pasar antara Australia dan Selandia Baru serta

ASEAN yang bersifat komplementer, dimana masing-masing

pihak akan memproduksi apa yang diperlukan oleh pihak

lainnya membuat terciptanya suatu hubungan perdagangan

27

yang sangat baik.36 Kecocokan pasar diantara ketiga belah

pihak tentunya akan mendorong peningkatkan ekspor baik

dari Australia ke negara-negara anggota ASEAN dan

Selandia Baru, maupun sebaliknya. Australia yakin bahwa

AANZFTA akan mendatangkan hasil yang optimal dalam

peningkatan perekonomian serta dalam hubungan kerjasama

di kawasan asia-pasifik.

E. Argumen Pokok

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepentingan

Australia dalam kesepakatan pembentukan kerjasama

AANZFTA, yaitu:

1. Faktor ekonomi yaitu peningkatan volume dan

struktur perdagangan barang dan jasa maupun

investasi Australia serta optimalisasi keuntungan

pada sektor perdagangan melalui AANZFTA.

2. Faktor politik dan strategis, yaitu mempererat

hubungan politik dan keamanan dengan ASEAN dan36“Departement of Foreign Affair and Trade”, loc cit.

28

Selandia Baru dalam upaya mencapai stabilitas dan

keamanan di kawasan Asia-Pasifik; serta

meningkatkan bargaining position Australia di

kawasan Asia-Pasifik dan dalam upaya menguragi

potensi konflik dengan ASEAN.

F. Metode Penelitian

Untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang telah

dipaparkan di atas dan untuk mendapatkan jawaban yang

mendekati kebenaran, maka penulis menggunakan metode

analisis kualitatif, yaitu berusaha mengkonstruksi

realitas dan memahami maknanya serta mengangkat secara

ideografis berbagai fenomena dan realitas sosial. Metode

ini sangat memperhatikan proses, peristiwa dan keaslian.37

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik

analisa deduktif, yaitu teknik analisa yang mengadakan

penarikan kesimpulan berdasarkan teori yang telah37 M. Manullang, Pedoman Teknis Menulis Skripsi, Andi, Yogyakarta, 2004, hal. 35.

29

diterima sebagai suatu kebenaran umum mengenai gejala

yang diambil dengan membandingkan antara teori dan

kenyataan untuk menyelesaikan masalah yang ada.38 Data

terkait disusun dan diklasifikasikan kemudian dianalisis

dengan bahasa kalimat untuk menggambarkan dan

mengemukakan penafsiran secara ilmiah serta menerangkan

apa adanya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis

yaitu: library research atau studi kepustakaan. Yaitu, dengan

menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari tulisan-

tulisan atau literatur berupa buku, jurnal, artikel dari

berbagai media cetak seperti koran, majalah, internet dan

sebagainya serta sumber-sumber lain yang relevan

dijadikan panduan bagi pembahasan penulisan skripsi ini.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

kepentingan ekonomi, politik dan strategis; serta38 Ibid, hal. 35

30

hambatan-hambatan yang dihadapi Negara Australia dalam

meratifikasi kerjasama ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade

Area (AANZFTA).

Adapun manfaat yang akan didapatkan dari penulisan

skripsi ini yaitu pembaca dapat mengetahui apa yang

dimaksud dengan Free Trade Area (FTA);bagaimana mekanisme

pelaksanaan perjanjian AANZFTA; kebijakan-kebijakan yang

diambil pemerintah Australia dalam mengimplementasikan

perjanjian tersebut; respon pihak-pihak yang terlibat

dalam kerjasama AANZFTA; serta keterkaitan permasalahan

yang telah dibahas sebelumnya dengan hipotesa yang

sebelumnya telah dikemukakan oleh penulis.

H. Batasan Penelitian

Agar permasalahan lebih fokus, serta tidak melebar

atau meluas, maka jangkauan penelitian yang diambil

sebagai batasan dalam penulisan disini adalah pada tahun

2005 hingga tahun 2012 yaitu sejak masa pembentukan

AANZFTA pada 2005, dan ketiga belah pihak menyetujui

31

untuk mempererat hubungan kerjasama pada 2009; hingga

masa implementasi kerjasama yang berlaku dimana penulis

membatasi pengambilan data sampai tahun 2012. Namun tidak

menutup kemungkinan terdapat data-data penting di luar

masa tersebut, yang dirasa penting dan tidak dapat

ditinggalkan dalam pembahasan selanjutnya.

I.Sistematika Penulisan

Dari pemaparan yang telah diungkapkan di atas, maka

penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bagian. Adapun

perinciannya sebagai berikut:

Bab I, berupa pendahuluan yang akan menjelaskan alasan

pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah,

kerangka pemikiran, argumen pokok, metode penelitian,

tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, dan

sistematika penulisan.

32

Bab II, berisi gambaran umum tentang politik luar

negeri Australia; gambaran sekilas perdagangan Australia;

serta manguraikan AANZFTA secara umum.

Bab III, membahas kepentingan ekonomi Australia terkait

dalam AANZFTA; serta menguraikan keuntungan yang didapat

Australia dari AANZFTA

Bab IV, menguraikan hubungan politik dan keamanan antara

Australia-ASEAN dan Australia-Selandia Baru; serta membahas

kepentingan politik dan keamanan yang dibawa Australia

dalam AANZFTA

Bab V, kesimpulan

33