AUDITING DIKLAT SERTIFIKASI JFA Pembentukan Ahli 1 PRIYONO DWI NUGROHO AK MSI MM
AUDITINGDIKLAT SERTIFIKASI JFA
Pembentukan Ahli
1
PRIYONO DWI NUGROHO AK MSI MM
SUB BAHASAN ;
A. PENGERTIAN PROSEDUR DAN TEKNIK AUDIT
B. PENGERTIAN BUKTI AUDIT
C. HUBUNGAN BUKTI AUDIT, MATERIALITAS DAN RISIKO
D. JENIS-JENIS BUKTI AUDIT
E. TEKNIK-TEKNIK AUDIT
BAB V ; PROSEDUR, TEKNIK DAN BUKTI AUDIT
2
A. PENGERTIAN PROSEDUR & TEKNIK AUDIT
Prosedur Audit = Urutan langkah yang harus ditempuh oleh auditor dalam rangka memperoleh bukti yg diperlukan sesuai dgn sasaran yg ingin dicapai dgn menggunakan teknik2 audit yg sesuai. Tiap tahapan audit terdiri dari beberapa
prosedur audit Teknik audit = Cara-cara yg ditempuh
oleh auditor utk mendapatkan bukti-bukti yg diperlukan Tiap prosedur audit terdiri dari beberapa
teknik audit.
3
B. PENGERTIAN BUKTI AUDIT
Semua media informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung argumentasi, pendapat atau simpulan dan rekomendasinya dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriterianya.
4
SYARAT-SYARAT BUKTI
RELEVAN ( RE ) KOMPETEN (KO) CUKUP (CU)
+ MATERIAL (MA)
REKOCU+MA
5
relevan Relevan = Bukti yang secara logis
mempunyai hubungan dengan permasalahannya.
Contoh ;Pada audit atas pengelolaan penerimaan pajak daerah oleh Dispenda, bukti yg relevan spt Surat Ketetapan Pajak Daerah, BKU Penerimaan Pajak Daerah, serta bukti Setoran Pajak Daerah. Sedangkan bukti yg tdk relevan spt bukti-bukti pengeluaran anggaran Dispenda, walaupun bukti2 tsb juga mengandung nilai uang.
6
kompeten Kompeten tidaknya suatu bukti dipengaruhi
oleh ; sumber bukti = bukti ekstern umumnya lbh kompeten
dari bukti intern. cara mendapatkan bukti = didapat dari pihak eksten,
didapat melalui pengamatan langsung, dll. kelengkapan persyaratan juridis bukti tersebut =
ada td tgn, stempel, tgl, td persetujuan. Bukti asli Bukti yg dilegalisir
Contoh ;Bag keu SPM-nya baik, sdgkan bag. pengadaan SPM-nya lemah, maka bukti yg bersumber dari bag keu lebih meyakinkan atau lebih kompeten dibandingkan dengan bukti dari bagian pengadaan, khususnya untuk transaksi yang mengaitkan kedua bagian tersebut.
7
cukup Bukti yg cukup berkaitan dengan jumlah
kualitas dan atau nilai keseluruhan bukti. Bukti yg cukup berarti dpt mewakili/
menggambarkan keseluruhan keadaan/kondisi yg dipermasalahkan.
8
material Bukti yg mempunyai nilai yg cukup berarti &
penting bagi pencapaian tujuan organisasi Materialitas dpt dilihat dari ;
Besarya nilai uang atau yang bernilai uang besar. Pengaruhnya thd kegiatan (walaupun nilainya tdk
seberapa) Hal yg menyangkut tujuan audit Pneting menurut pertauran Keinginan pemanfaat laporan Kegiatan yg pada saat audit dilakukan sedang jadi
perhatian umum
9
C. HUBUNGAN BUKTI AUDIT DENGAN MATERIALITAS DAN RISIKO
Pengumpulan bukti, terlebih dahulu harus ; memperhitungkan materialitas = jk
permasalahan ditetapkan material, mk bukti2 hrs dikumpulkan dan sebaliknya jk tdk maetrial mk bukti2 tdk perlu dikumpulkan.
Mempertimbangkan risiko permasalahan yg diuji (risiko deteksi) utk menetapkan jumlah & jenis bukti.
10
D. JENIS-JENIS BUKTI AUDIT
1. BUKTI PENGUJIAN FISIK 2. BUKTI DOKUMEN
DOKUMEN,CATATAN3. BUKTI ANALISIS
ANALISIS AUDITOR, PERHITUNGAN AUDITOR, SPM
4. BUKTI KETERANGAN KONFIRMASI, LISAN, SPESIALIS
11
E. Teknik-teknik Audit
Cara-cara yg ditempuh oleh auditor utk mendapatkan bukti-bukti yg diperlukan Tiap prosedur audit terdiri dari
beberapa teknik audit.
12
E. TEKNIK-TEKNIK AUDIT
1. ANALISIS2. OBSERVASI/
PENGAMATAN3. PERMINTAAN
KETERANGAN4. EVALUASI5. INVESTIGASI6. VERIFIKASI7. CEK8. UJI/TEST9. FOOTING
10.CROSS FOOTING 11.VOUCHING12.TRASIR13.SCANNING14.REKONSILIASI15.KONFIRMASI16.BANDINGKAN17.INVENTARISASI/
OPNAME18.INSPEKSI
13
1. Teknik audit utk bukti fisik1) Observasi/pengamatan
Peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah dan kontinu selama kurun waktu tertentu utk membuktikan suatu keadaan atau masalah.
2) Inventarisasi/opnamePemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya (rusak berat, ringan atau baik) & membandingkannya dgn saldo menurut pembukuan, kemudian mencari sebab2 terjadinya perbedaan jika ada.Hasil opname dituangkan dalam BA.
14
1. Teknik audit utk bukti fisik (lanjutan)
3) InspeksiMeneliti secara langsung ke tempat kejadian, yg lazim pula disebut dgn on the spot inspection, yg dilakukan secara rinci dan telitiInspeksi ini sering dilakukan secara mendadak dan biasanya dikuti dengan membuat BA.
15
2. Teknik audit utk bukti dokumen1) Verifikasi
Pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan dan eksistensi dari suatu dokumen.
2) CekMenguji kebenaran atau keberadaan sesuatu dengan teliti.
3) Uji/testTest yg dilakukan mencakup hal-hal yang esensial.
16
2. Teknik audit utk bukti dokumen (lanjutan)
4) FootingMenguji kebenaran penjumlahan sub total dan total dari atas ke bawah (vertikal).
5) Cross footingMenguji kebenaran penjumlahan sub total dan total dari kiri ke kanan (horizontal)
17
2. Teknik audit utk bukti dokumen (lanjutan)
6) VouchingMenelusuri suatu informasi/data dalam suatu dokumen ke pencatatan pendukungnya menuju kepada adanya bukti pendukungnya (vouchernya); atau menelusur mengikuti ketentuan/prosedur yg berlaku dari hasil menuju awal kegiatan.Hanya mengecek adanya bukti, belum kesubstansinya.
7) Trasir/TelusuriMenelusuri suatu bukti transaksi/kejadian menuju ke penyajian/informasi dalam suatu dokumen.
18
2. Teknik audit utk bukti dokumen (lanjutan)
8) ScanningPenelaahan secara umum dan dilakukan dgn cepat tetapi teliti utk menemukan hal-hal yg tdk lazim atas suatu informasi.
9) RekonsiliasiMencocokkan dua data yg terpisah, mgn hal yg sama yang dikerjakan oleh instansi/unit/bagian yg berbeda.
19
3. Teknik audit utk bukti analisis
1) Analisis Memecah/mengurai data/informasi ke dlm unsur2 yg lebih kecil atau bagian-bagian shg dpt diketahui pola hubungan antar unsur penting yg tersembunyi.Analisis tsb antara lain dlm bentuk ;- Analisis rasio- Analisis statistik- Benchmarking
20
3. Teknik audit utk bukti analisis (lanjutan)
2) EvaluasiCara untuk memperoleh suatu kesimpulan atau pandangan/penilaian dgn mencari pola hubungan atau menghubungkan atau merakit berbagai informasi yg telah diperoleh, baik informasi/bukti intern maupun bukti ekstern.Evaluasi dpt dilakukan dgn ;- menyusun bagan arus (flowchart)- melaksanakan walktrough test
21
3. Teknik audit utk bukti analisis (lanjutan)
3) InvestigasiSuatu upaya utk mengupas secara intensif suatu permasalahan melalui penjabaran, menguraikan, atau meneliti secara mendalam.
4) PembandinganMembandingkan data dari satu unit kerja dengan data dari unit kerja yg lain, atas hal yg sama dan periode yg sama atau hal yg sama dari periode yg berbeda, kemudian ditarik kesimpulannya.
22
4. Teknik audit utk bukti keterangan1) Konfirmasi
Memperoleh bukti sebagai peyakin bagi auditor dgn mendapatkan/meminta informasi yg sah dari pihak yg relevan, umumnya pihak luar auditan.Konfirmasi dpt dilakukan dgn ;- Konfirmasi lisan- Konfirmasi positif- Konfirmasi negatif
23
4. Teknik audit utk bukti keterangan (lanjutan)
2) Permintaan Keterangan Dilakukan untuk menggali informasi
tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten.
Pihak yang kompeten bisa berarti pegawai atau pejabat auditi yang berkaitan dengan permasalahan atau pihak ketiga termasuk para spesialis atau profesional suatu bidang ilmu.
Teknik ini dapat dilakukan dengan mengajukannya secara tertulis maupun secara lisan.
24
SUB BAHASAN ;
A. PENGERTIAN KKA
B. HUBUNGAN PKA DENGAN KKA
C. TUJUAN DAN MANFAAT KKA
D. JENIS-JENIS KKA
E. PRINSIP PENYUSUNAN KKA
F. ISI KKA
G. FORMAT KKA
H. PENOMORAN KKA
I. PENGELOMPOKAN KKA
J. PENGUASAAN KKA
BAB VI KERTAS KERJA AUDIT ( KKA )
25
A. PENGERTIAN KKA
Catatan (dokumentasi) yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti yg dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang diterapkan, serta simpulan-simpulan yg dibuat selama melakukan audit. (SAS 41).
Dokumentasi yang dibuat oleh auditor mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi audit yang dipilih, prosedur audit yang ditempuh, bukti audit yang dikumpulkan, dan simpulan audit yang diambil selama audit. (SA - APIP)
26
A. PENGERTIAN KKA (Lanjutan)
KKA mencerminkan ; Kegiatan audit mulai dari perencanaan,
SP, Evaluasi SPM, pengujian substantif sd pelaporan dan TL.
Langkah2 audit yg ditempuh, pengujian yg dilakukan, info yg diperoleh dan simpulan2 hasil audit.
27
B. HUBUNGAN PKA DGN KKA
PKA adalah rancangan prosedur dan teknik audit yg akan harus diikuti/dilaksanakan dan KKA adalah dokumentasi hasil pelaksanaan PKA.
(Contoh lihat hal. 106)
28
29
Contoh Hubungan PKA dengan KKA
C. TUJUAN DAN MANFAAT KKA
1. PENDUKUNG LAPORAN AUDIT (LHA)
2. DOKUMENTASI INFORMASI
3. IDENTIFIKASI DAN DOKUMENTASI TEMUAN AUDIT
4. PENDUKUNG PEMBAHASAN
5. MEDIA REVIU PENGAWAS
6. BAHAN PEMBUKTIAN
7. REFERENSI
8. MEMBANTU AUDITOR EKSTERNAL
9. SARANA PENGENDALIAN MUTU AUDIT
30
D. JENIS-JENIS KKA
KKA UTAMA KKA IKHTISAR KKA PENDUKUNG
31
Hubungan antar jenis KKA
KKA PENDUKUNG KKA PENDUKUNG KKA PENDUKUNG
KKA IKHTISAR KKA IKHTISAR KKA IKHTISAR
32
1. KKA Utama (top schedule)
KKA yg berisi simpulan hasil audit utk keseluruhan/suatu segmen/bagian/kegiatan yg diaudit
Umumnya memuat mengenai:- Informasi umum- Tujuan audit- Ruang Lingkup Audit- Temuan- Opini- Rekomendasi
33
2. KKA Ikhtisar
KKA yg berisi ringkasan info dari KKA yg berisi info yg sejenis/sekelompok dan berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Ringkasan temuan Ringkasan statistik Ringkasan hasil rapat
34
2. KKA Ikhtisar (lanjutan)
KKA ikhtisar sangat membatu dalam ; Proses audit yg kompleks. Merangkum kelompok KKA yg berkaitan dgn maslah
tertentu. Menghindarkan adanya permasalahan yg timbul
setelah selsai audit. Membantu tim utk membiasakan diri dgn kepastian
& ketepatan yg diperlukan dlm menganalisis data pendukung.
Mendorong analisis dgn segera atas bukti yg diperoleh, dlm meruemuskan temuan atau sbg dasar pengambilan keputusan utk audit selanjutnya.
Memungkinkan sbg bahan penyusunan konsep LHA.
35
3. KKA Pendukung (Supporting
Schedule)
KKA yg berisi info yg mendukung KKA utama
Disusun secara logis, setiap KKA yg berada di belekang KKA yg lain adalah pendukung dari KKA sebelumnya.
Dibuat mengikuti PKA dan ditulis Referensi PKA-nya.
Dibuat setiap lembar utk setiap permasalahan
36
E. PRINSIP PENYUSUNAN KKA
1. RELEVAN2. SESUAI DENGAN PKA3. LENGKAP DAN CERMAT4. MUDAH DIFAHAMI5. RAPI6. EFISIEN7. SERAGAM
37
F. ISI KKA
1. Perencanaan, termasuk PKA2. Pengujian dan evaluasi atas kecukupan dan
efektifitas SPM3. Prosedur audit yg dilakukan, info yg diperoleh dan
simpulan hasil audit.4. Reviu dalnis5. Pelaporan audit6. Catatan atas TL yg dilakukan oleh auditan7. Salianan kontrak dan perjanjian yg penting.8. Hasil-hasil konfirmasi9. Gambar, grafik, dan peraga lainnya.10. Pengujian dan hasil transaksi11. Hasil reviu analitis12. Laporan audit dan tanggapan manajemen13. Korespondensi audit yg relevan
38
G. FORMAT KKA
Setiap instansi pengawasan memiliki format KKA masing-masing, tetapi secara umum informasi atau isinya sama.
(Contoh format KKA lihat hal. 115)
39
H. PENOMORAN KKA
Untuk ketertiban dan memudahkan penggunaan KKA sebagai referensi di waktu yang akan datang, serta memudahkan review.
Pada dasarnya tidak terdapat patokan mengenai keharusan menggunakan pola penomoran tertentu. Namun demikian, sangat dianjurkan bahwa setiap instansi auditor menetapkan cara penomoran KKA yang diterapkan secara konsisten.
dapat digunakan untuk referensi silang antar KKA (cross reference) untuk memudahkan permahaman dan penghematan dalam proses penyusunan KKA.
40
Contoh Penomoran pada KKA Utama No. KKA : A/II/1/1-2 diartikan sebagai
berikut : A : merupakan bagian dari KKA KONSEP
LHA dan TINDAK LANJUT. /II : merupakan bagian dari ringkasan
temuan hasil audit. /II/1 : merupakan segmen/kegiatan
pembuatan gambar desain yang diberi kode keuangan 2, Produksi 3, dst.
/II/1/1-2 : merupakan halaman 1 dari dua halaman seluruhnya.
41
I. PENGELOMPOKAN KKA
1. Dosir aktual (current file) = KKA yg berisi informasi yg terutama berhubungan dgn tahapan audit yg sdg berjalan (aktual) & tdk dipertimbangkan utk dipakai dlm penugasan berikutnya. Seperti ;
PKA Hasil reviu thd SPM KKA analisis serta KKA lain pendukung pekerjaan audit Catatan mgn pembicaraan dgn auditan Korespondensi aktual Bukti yg dikumpulkan utk mendukung temuan Bahan dan KKA yg dikumpulkan dlm rangka
penyiapan LHA termasuk konsepnya.
42
I. PENGELMPOKAN KKA (lanjutan)
2. Dosir Tetap (permanen file) = KKA yg berisi informasi yg dpt digunakan berulang kali dlm audit yad dan dimutahirkan apabila perlu. Seperti ;
Sejarah pendirian organisasi Peraturan per UU an yg relevan. SOTK dan kebijakan organisasi. Kebijakan dan prosedur baku. Rencana pembiayaan jk panjang/RJPP Kebijakan anggaran, akuntansi pelaporan
dan prosedur Lokasi kegiatan
43
J. PENGUASAAN KKA
1. Kepemilikan KKA• KKA adalah hak milik instansi auditor• Auditan tdk mpy hak atas KKA meskipun berisi
data/info tentang auditan. (Tidak seorangpun mempunyai hak untuk memeriksa KKA
kecuali digunakan oleh pengadilan sebagai bahan bukti yuridis formal)
2. Kerahasiaan KKA• KKA bersifat rahasia terhadap auditan maupun pihak
ketiga• Penggunaan KKA oleh pihak Kejaksaan atau
Kepolisian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
• Pihak luar dapat melakukan Peer Review atas KKA
44
J. PENGUASAAN KKA (lanjutan)
3. Prinsip Pengelolaan KKA- KKA tidak boleh ditinggal sehingga pihak yang tidak berkepentingan bisa menelaahnya- Diluar jam kerja atau pada saat istirahat makan siang, KKA harus disimpan dalam keadaan terkunci- Dokumen yang bersifat rahasia harus disimpan dalam keadaan terkunci apabila sedang tidak dipakai- Penyimpanan untuk dokumen yang sifatnya sangat sensitif menggunakan lemari dengan kunci pengaman / kombinasi- Jika tidak terdapat indikasi mengenai kecurangan, auditor mungkin saja dapat mengambil manfaat dengan membahas hasil auditnya dengan pegawai instansi yang diaudit
45
A. PENGERTIAN PENGUJIAN SUBSTANSTIF
B. TUJUAN
C. MANFAAT PENGUJIAN SUBSTANSTIF
D. AKTIFITAS
E. HASIL
F. PENGEMBANGAN TEMUAN
G. PENGGUNANN TENAGA AHLI
H. PENDALAMAN TEMUAN YG BERINDIKASI FRAUD
I. MEMBUAT KKA DAN DAFTAR TEMUAN
BAB VII ; PENGUJIAN SUBSTANTIF DAN PENGAMBANGAN TEMUAN
46
A. PENGERTIAN PENGUJIAN SUBSTANTIF
Pengujian substantif mempunyai arti yang hampir sama dengan audit rinci atau audit lanjutan.
Pengujian substantif mpy arti yg lebih sempit pengujian untuk menentukan apakah suatu masalah atau penyimpangan benar-benar terjadi atau tidak. Masalah atau penyimpangan tersebut tidak lain adalah firm audit objectives (FAO).
47
B. TUJUAN
UNTUK MENINGKATKAN PEROLEHAN BUKTI SEHINGGA DIPEROLEH KEYAKINAN ATAS KESESUAIAN KONDISI DENGAN KRITERIANYA.
48
C. MANFAAT PS
Untuk lebih meyakini kondisi di FAO sbg landasan bagi penyusunan LHA.
Mendapatkan penyebab hakiki, akibatnya serta keyakinan dari auditan dengan cara dilakukan pembahasan bersama auditan
Merumuskan rekomendasi perbaikan yang harus di tindak lanjuti oleh auditan
49
D. AKTIFITAS
1. Penetapan ururtan proritas PS (perumusan tujuan audit), dimana adanya keterbatasan sumberdaya.
2. Penyusunan program kerja PS (PKA PS)3. Melaksanakan PKA PS, dan membuat
KKA dan daftar temuan.
50
D. AKTIFITAS (lanjutan)
Melaksanakan PKA PS, yaitu utk menilai ;1. Ketaatan setiap kegiatan kpd
ketentuan/peraturan dan kebiajkan yg sdh ditetapkan.
2. Pencapaian tujuan yg telah ditetapkan (efektifitas kegiatan)
3. Kehematan dalam memperoleh sumebr dana & sumber daya
4. Efisiensi penggunaan sumebr dana & sumber daya
5. Kegiatan2 dan transaksi finansial yg meliputi ;1)Pengendalaian pengeluaran, penerimaan/pendapatan
dan aktiva.2)Kelayakan pembukuan transaksi2 keuanagn &
sumber2 dana dan daya3)Ketepatan, kebenaran dan kemanfaatan laporan2
keuangan
51
TEMUAN HASIL AUDIT
TEMUAN POSITIF, HAL HAL YANG BAIK YANG DAPAT DIJADIKAN CONTOH
TEMUAN NEGATIF,KETIDAK TAATAN, TIDAK EKONOMIS,TIDAK EFISIEN, TIDAK EFEKTIF
52
E. HASIL
Hasil dari tahap PS adalah temuan dengan unsur sbb ;
1. KONDISI (apa yg sebenarnya terjadi)2. KRITERIA (apa yg seharusnya terjadi)3. SEBAB (mengapa terjadi perbedaan
antara kondisi dgn kriteria)4. AKIBAT dan DAMPAK (apa akibat &
dampak yg ditimbulkan adanya perbedaan kondisi dgn krteria)
5. REKOMENDASI (apa yg dpt dilakukan utk memperbaikinya)
53
1. KONDISI
Kondisi merupakan realita yg ada dari suatu pelaksanaan kegiatan yg mencakup apa, siapa, kapan, di mana dan bagaimana.
Kelemahan yg ditemui pd penentuan kondisi antara lain ; Kondisi yg diungkap, tdk atau urang didukung
fakta pembukuan yg kuat. Kondisi yg dikemukakan apabila diungkap,
sebagian kurang berarti bila dikaitkan dgn keg auditan, baik secara materialitas maupun frekuensi kejadiannya.
Akibat yg ditimbulkan dari kondisi yg diungkap tdk jelas atau kurang material.
54
2. KRITERIA
Sumber kriteria antara lain ; Peraturan per UU an yg berlaku Ketentuan manajemen yg harus
ditaati/dilaksanakan. Pengendalian manajemen yg handal Tolok ukur keberhasilan, efisiensi dan
kehematan. Standar dan norma/kaidah.
55
2. KRITERIA (lanjutan)
Jika kriteria tidak tersedia, maka alternatif yg dpt digunakan oleh auditor dgn kesepakatn auditan adalah ; Melakukan konfirmasi kpd pihak ketiga (mis
konfirmasi harga) Bersama dgn auditan melakukan formulasi
kriteria yg akan dipakai sebagai tolok ukur. Norma standar yg sama atau sejenis dgn
kegiatan auditan shg norma/std tsb dpt digunakan sbg pembanding.
Menggunakan keterangan tenaga ahli.
56
2. KRITERIA (lanjutan)
Kendala dlm menetapkan kriteria antara lain ;
Kesulitan dlm menetapkan kriteria yg tepat
Auditan kurang tanggap bahkan tdk sepakat dgn kriteria yg diperoleh.
Belum tersedia patokan harga yg memadai
Kondisi pasar yg tdk menentu.
57
Pengembangan Kriteria.
AuditPendahuluan
PengujianSPM
AuditLanjutan
Kriteriaawal
Kriteriaakhir
kriteria politis kriteria ekonomis
Proses Hasil
• Ideologi negara• Stabilitas Polkam• Kesra• Lapangan kerja• dll. • Sistem
• Prosedur• Pengendalian• Operasi
• Efisiensi• Ekonomis• Efektivitas
58
Kriteria politis
Yaitu kriteria yg digunakan utk menilai program dan atau kegiatan yg bersifat politis, dgn memperhatikan ; Pemantapan ideologi negara, kegiatan ini dlm
rangka meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Peningkatan kestabilan politik dan keamanan Peningkatan kesejahteraan masyarakat Penyediaan lapangan kerja Pembukaan teritorial.
Penetapan kriteria ini tetap merujuk pd peratuaran per UU yg berlaku.
59
Kriteria ekonomis
Yaitu kriteria yg digunakan utk menilai kegiatan2 dgn menggunakan kaidah ekonomi, yg digolongkan menjadi ; Kriteria input = apakah input yg digunakan
dengan harga yang murah. Kriteria proses = apakah proses dlm
menjalan kegiatan telah sesuai prosedur dan waktu yang ditetapkan.
Kriteria hasil = apapakah sdh sesuai dgn tujuan yg ditetapkan semula.
60
3. PENENTUAN SEBAB
Ciri penyebab antara lain ; Kegiatan yg tdk/kurang dilaksanakan,
ketentuan yg belum ada atau ketentuan yg tdk dilaksanakan dgn semestinya yg mengakibatkan timbulnya penyimpangan.
Dpt diidentifikasikan pihak yg bertanggungjawab atas kelemahan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.
61
3. PENENTUAN SEBAB (lanjutan) Dlm menetuka penyebab, sering ditemui
kelemahan antara lain ; Sebab yg diungkap tdk/kurang jelas Sebab yg diungkap belum sebab yg hakiki
atau utama/material.
62
4. AKIBAT
Yaitu suatu kejadian yg ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria yang menentukan arti penting atau bobot temuan audit.
Ciri akibat antara lain ; Ada pihak yg dirugikan Kerugian material yg timbul dpt
dikuantifikasikan jumlahnya. Kinerja yg dicapai dpt dibandingkan secara
langsung dgn tujuan yg diharapkan Dampak lingkungan yg timbul dan bentuknya
jelas atau dpt dibuktikan secara ilmiah.
63
4. AKIBAT (lanjutan)
Kelemahan dlm mengungkapkan “akibat” ; tdk jelas atau didukung oleh bukti yg
memadai Justru lebih tepat apabila dijadikan
kondisi Bersifat umum Masih bersifat potensial, belum pasti
atau masih dpt dipertanyakan terjadinya di masa datang.
64
5. REKOMENDASI
Materi rekomendasi hrs dirancang guna ; Memperbaiki kelemahan (menghilangkan
penyebab) Meminimalisasi akibat dari kelemahan yg ada.
Rekomendasi harus jelas ; Ditujukan kpd siapa Mengarah pd tindakan nyata Konsekuensi yg akan timbul apabila di TL Dapat dilaksanakan oleh auditan Apabila ada alternatif perbaikan tuangkanlah
semua alternatif berikut alasannya masing-masing
65
5. REKOMENDASI (lanjutan) Dalam perumusan rekomendasi harus
diperhatikan ; Biaya yg akan terjadi dlm
mengimplementasikan rekomendasi harus tdk melebihi manfaat yg akan diperolehnya.
Jika terdapat beberapa alternatif rekomendasi dgn biaya yg terkait, harus diusulkan
Rekomendasi harus dapat dilaksanakan.
66
5. REKOMENDASI
Merupakan tindakan yang harus diambil yang akan menghilangkan atau mengubah faktor penyebab, dgn memperhatikan faktor cost & benefit. Dgn demikian diharapkan akibat yang terjadi tidak akan terulang.
Kepada siapa ; yang meminta dilakukan audit, yang mempunyai tanggungjawab utama atas obyek audit, pejabat tertinggi dalam obyek audit/instansi bersangkutan.
Kapan mengajukannya ;Apabila hasil audit memberikan indikasi perlunya tindakan perbaikan atau koreksi kekurangan apabila tindakan tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya pada saat LHA disiapkan, walaupun tindakan korektif sudah dijanjikan atau dimulai.
67
Pembuktian Temuan Audit
KONDISI
PENYEBAB AKIBAT
KRITERIA
PEMBUKTIAN RE-MA-KO-CU
68
F. PENGEMBANGAN TEMUAN
Faktor2 yg harus dipertimbangkan ;1. Penekanan pd situasi dan kondisi pd
saat kejadian, bukan pd saat dilakukan audit.
2. Sifat kompelsitas, besarnya kegiatan (keu & fisik), program & fungsi yg sdg diaudit.
3. Temuan hrs dianalisis secara jujur dan kritis utk menghindarkan pengungkapan kelemahan secara tdl logis.
69
F. PENGEMBANGAN TEMUAN (lanjutan )
4. Kewenangan hukum atas kegiatan, program & fungsi yg diaudit, dimana perlu diungkapkan dlm LHA ;
1) Kasus ttg pelanggaran thd peraturan per UU an yg berlaku.
2) Pertimbangan auditor bila perlu diadakan perubaha thd peraturan per UU an yg berlaku.
3) Pengeluaran dana yg bertentangan dgn per UU an yg berlaku.
4) Dlm melaksanakan wewenangnya mungkin auditan mengambil keputusan yg tdk sesuai dengan pendapat auditor (sepattusnya tdk dikecam)
5) Kegiatan pengembangan temuan hrs cukup luas, shg dpt disjikan secara jelas dan cukup beralasan.
6) Pada umumnya suatu temuan hrs dikembangkan sampai tuntas selama temuan tsb berarti.
70
F. PENGEMBANGAN TEMUAN (lanjutan )
Lngakah-langkah pengembangan temuan ;1. Kenali secara khusus apa yg kurang dlm
hubungannya dgn kriteria yg lazim.2. Auditor perlu meyakini kelayakan kriteria
yg dipergunakan, dimana pd prinsipnya std yg dipergunakan oleh auditan merupakan tgg jwb auditan itu sendiri.
3. Kenali batas wewenang & tgg jwb pejabat yg terlibat dlm pelaksanaan kegiatan, program & fungsi yg diaudit.
71
F. PENGEMBANGAN TEMUAN (lanjutan )
4. Auditor perlu mengenali batas wewenang pejaat yg bertggjwb langsung thd keg, program dan fungsi yg diaudit & jg menegtahui pejabat yg bertggjwb pd tkt yg lebih tinggi utk menegtahui pd siapa lap dan rekomendasi ditujukan.
5. Pastikan sebab kelemahannya yg hakiki.6. Tentukan apakah kelemahan tsb
merupakan kasus yg berdiri sendiri atau tersebar luas.
7. Tentukan akibat atau arti penting kelemahan
8. Mintakan komentar pejabat yg kompeten9. Mintakan kesediaan untuk
menindaklanjutinya.
72
F. PENGEMBANGAN TEMUAN (lanjutan )
Pendekatan lain yg dpt digunakan oleh auditor ; Identifikasi masalah Menguraikan masalah (seberapa besar, dimana,
kapan dan apakah sering terjadi) Mencari kemungkinan penyebabnya Buatlah alternatif2 tindakan utk menyelesaikan
masalah. Analisis setiap alternatif, (apa kebaikan dan
kelemahannya) Pilihlah alternatif tindakan yg paling baik. Buatlah rekomendasi utk dpt
mengimpelementasikan alternatif tindakan yg paling baik tsb.
73
F. PENGEMBANGAN TEMUAN (lanjutan )
1. Penggunaan Tenaga Ahli Idealnya organisasi memiliki tenaga
ahli dari berbagai disiplin ilmu utk mendukung dalam tahap pengujian substantif, namun bila tdk tersedia dpt menggunakan tenaga ahli tetapi tanggung jawab tetap sepenuhnya berada pada auditor.
74
F. PENGEMBANGAN TEMUAN (lanjutan )
2. Pendalaman Temuan yg Berindikasi Fraud
Perlu diwaspadai bhw dlm simpulan yg diambil pada audit operasional, yg berkaitan dgn ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dapat disebabkan oleh adanya unsur tindakan melawan hukum (illegal act) atau penggelapan (fraud). Hasil audit operasional seharusnya dikembankan menjadi audit investigasi.
75
G. PENGGUNAAN TENAGA AHLI Masalah penggunaan tenaga ahli dari
berbagai disiplin ilmu ini tidak terlepas dari standar umum audit yang mengatur pelaksanaan audit secara profesional. Standar ini menekankan tanggung jawab unit organisasi auditor dalam pelaksanaan audit.
Hasil pekerjaan tenaga ahli tersebut apabila digunakan dalam audit sepenuhnya menjadi tanggung jawab auditor.
76
I. MEMBUAT KKA & DAFTAR TEMUAN
1. JUDUL TEMUAN2. URAIAN TTG KONDISI3. URAIAN TTG KRITERIA4. URAIAN TTG SEBAB 5. URAIAN TTG AKIBAT ATAU DAMPAK6. URAIAN TTG KOMENTAR AUDITAN7. URAIAN TTG KOMENTAR AUDITOR8. REKOMENDASI
77
78
SUB BAHASAN ;
A. PENGOMUNIKASIAN HASIL AUDIT
B. LAPORAN HASIL AUDIT
C. TUJUAN PELAPORAN HASIL AUDIT
D. ISI DAN BENTUK LHA
E. STANDAR PELAPORAN
F. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
BAB VIII ; KOMUNIKASI DAN PELAPORAN HASIL AUDIT
79
A. PENGOMUNIKASIAN HASIL AUDIT
Pengkomunikasian hasil audit mencakup ;1. Komunikasi lisan untuk memperoleh
kesepakatan mengenai hasil audit2. Komunikasi tertulis dalam bentuk
laporan hasil audit (LHA) yang resmi diterbitkan.
80
A. PENGOMUNIKASIAN HASIL AUDITMasalah yg mungkin dpt menghambat efektifitas komunikasi :
1. Tidak mempertimbangkan kedudukan/posisi komunikan.
2. Mengabaikan tingkat emosi komunikan
3. Gagal mengenali posisi pihak penerima informasi
4. Penggunaan kata yang mempunyai arti ganda.
5. Penyampaian pesan yang tidak jelas.
6. Hambatan karena persepsi auditi yang menganggap bahwa auditor memiliki agenda pribadi.
7. Pengaruh dari tindakan non verbal seperti nada suara, ekspresi wajah dan cara berkomunikasi.
8. Gagal mempertimbangkan persepsi dan perasaan auditi.
81
B. PENGERTIAN LHA
Sarana mengomunikasikan hasil audit kepada pemakai laporan secara tertulis. Harapan pemakai lap = mengaharapkan
informasi yg akurat & objektif. Kewajiban auditor = menyediakan informasi
yg berguna & tepat waktu.
82
C. TUJUAN PELAPORAN HASIL AUDITFungsi utama dalam pelaporan hasil audit, bhw
LHA hrs ; Mampu meyakinkan manajemen bhw seluruh
risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi telah diminimalisasi dengan adanya SPM yang handal, kecuali audit menunjukkan hal yang sebaliknya;
Memberikan peringatan kpd manajemen mengenai bidang-bidang yang tidak cukup terlindungi dari kemungkinan risiko karena tidak memadainya SPM;
Memberikan saran kpd manajemen mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki strategi penanggulangan risiko; serta
Mendukung langkah perbaikan yg dibuat oleh manajemen.
83
D. ISI DAN BENTUK LHA
1. Informasi UmumBerisi informasi mengenai ;- Dasar hukum audit- Tujuan audit- Ruang lingkup- Hasil pengujian SPM- Organisasi dan personalia- TL hasil audit yg lalu- Kegiatan, program dan atau fungsi yg diaudit- Sifat audit
84
D. ISI DAN BENTUK LHA (lanjutan)2. Temuan dan Rekomendasi Bagian atau bab temuan merupakan
pesan penting yg menyangkut hal-hal ;1) Ketidakefisienan2) ketidakefektifan3) pemborosan/ketidakhematan4) penegluaran yg tdk sepatutnya atau
pendapatan/penerimaan yg tdk sebenarnya
5) ketidaktaatan thd peraturan perundang-undangan
85
D. ISI DAN BENTUK LHA (lanjutan) Syarat-syarat temuan ;
1. Cukup berarti utk diteruskan kpd pihak yg berkepentingan yaitu akibat dari temuan tsb cukup material.
2. Berdasarkan fakta dan bukti yg relevan, kompeten, cukup dan material.
3. Dikembangkan secara objektif4. Berdasarkan pd kegiatan audit yg
memadai guna mendukung setiap simpulan yg diambil.
5. Meyakinkan, yaitu simpulan hrs logis dan jelas.
86
D. ISI DAN BENTUK LHA
LHA BENTUK BAB LHA BENTUK SURAT (ISI PENTING LHA
BENTUK BAB DAN BENTUK SURAT PADA DASARNYA SAMA, HANYA BENTUKNYA ATAU SUSUNANNYA YANG BERBEDA)
87
SUSUNAN( FORMAT )LAPORAN BENTUK BAB
BAGIAN ISIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. SIMPULANB. REKOMENDASI
TANDA TANGAN
88
BAGIAN IIURAIAN HASIL AUDIT
A. UMUM1. DASAR HUKUM AUDIT2. SASARAN DAN TUJUAN AUDIT3. RUANG LINGKUP AUDIT4. ORGANISASI DAN PERSONALIA5. SIMPULAN MENGENAI SPM6. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT YL
B. HASIL AUDIT7. UMUM8. TEMUAN HASIL AUDIT NO.1 ( K,K,S,A,TA,TA,REK ) NO.2 ( A,K,S,K,TA,TA,REK ) NO. DST
89
E. STANDAR PELAPORAN
Standar pelaporan mencakup: 4000 – Kewajiban Membuat Laporan 4100 – Cara dan Saat Pelaporan 4200 – Bentuk dan Isi Laporan 4300 – Kualitas Laporan 4400 – Tanggapan Auditi 4500 – Penerbitan dan Distribusi Laporan
90
E. STANDAR PELAPORAN
1. Laporan auditor harus menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai Standar Profesional APIP.
2. Laporan auditor hrs dibuat secara tertulis & segera, yaitu pd kesempatan pertama stlh berakhirnya pelaksanaan audit.
3. Laporan auditor hrs lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas dan ringkas.
4. Laporan auditor hrs didistribusikan kpd pihak-pihak yg berwenang sesuai ketentuan yg berlaku.
5. Laporan auditor yg memuat temuan yg berindikasi adanya pelanggaran hukum harus dismapaikan kpd aparat penegak hukum terkait dlm upaya penindaklunjutan temuan tsb.
91
F. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
TL atas rekomendasi auditor merupakan tgg jwb pihak auditi.
SA-APIP (Permenpan no ; PER/05/M.PAN/03/2008) menyatakan bhw ; Auditor harus mengomunikasikan kepada auditi bahwa
tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit (kinerja) dan rekomendasi berada pada pihak auditi.
Auditor harus memantau dan mendorong TL atas temuan beserta rekomendasinya.
Auditor harus melaporkan status temuan beserta rekomendasi audit (kinerja) sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.
Terhadap temuan yang berindikasi adanya tindakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perUUan dan kecurangan, auditor harus membantu aparat penegak hukum terkait dlm upaya penindaklanjutan temuan tsb.
92
PENUTUP
SEKIAN, TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN BAPAK DAN IBU
Kalo ada yang kurang mohon dimaafkan
Kalo BERMANFAAT itu yang saya harapkan
93