Audit Investigatif
Sebelum memulai suatu investigasi, pimpinan atau lembaga perlu
menetapkan apa yang sesungguhnya ingin dicapai dari investigasi
itu. Investigasi merupakan proses yang panjang, mahal, dan bisa
berdampak negative terhadap perusahaan atau stakeholdersnya.Proses
yang panjang dan lama, diikuti dengan banyaknya pihak (baik intern
maupun ekstern) yang terlibat atau dilibatkan, menyebabkan
investigasi itu menjadi mahal. Perusahaan juga harus menyediakan
banyak sumber daya atau harus meng-commit sumber daya yang akan
disediakan.Reputasi perusahaan juga bisa hancur kalau pengungkapan
investigasi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Contoh: obat
yang sudah kadaluarsa dan seharusnya dihancurkan, justru dijual
oleh pegawai bagian gudang. Kecurangan ini dapat menjadi bencana
bagi konsumen. Namun kalau hasil investigasi dikomunikasikan dengan
baik, maka hubungan antara perusahaan dan konsumen (atau
stakeholders lainnya) justru dapat mencegah hancurnya reputasi
perusahaan.Karena itu, tujuan dari suatu investigasi harus
disesuaikan dengan keadaan khusus yang dihadapi,dan ditentukan
sebelum investigasi dimulai.
Tujuan Investigatif:Dibawah ini disajikan bermacam-macam
alternative mengenai tujuan investigasi:1. Memberhentikan
manajemen. Tujuan utamanya adalah sebagai teguran keras bahwa
manajemen tidak mampu mempertanggung jawabkan kewajiban
fidusiernya. Kewajiban fidusier ini termasuk mengawasi dan mencegah
terjadinya kecurangan oleh karyawannya.2. Memeriksa, mengumpulkan
dan menilai cukupnya dan relevannya bukti. Tujuan ini akan
menekankan bisa diterimanya bukti-bukti sebagai alat bukti untuk
meyakinkan hakim di pengadilan. Konsepnya adalah forensic evidence,
dan bukan sekedar bukti audit.3. Melindungi reputasi karyawan yang
tidak bersalah. Misalnya dalam pemberitaan di media masa bahwa
karyawan di bagian produksi menerima uang suap. Tanpa investigasi,
reputasi dari semua karyawan dibagian produksi akan tercemar.
Investigasi mengungkapkan siapa yang bersalah. Mereka yang tidak
bersalah terbebas dari tuduhan (meskipun perguncingan seringkali
tetap tidak terhindari).4. Menemukan dan mengamankan dokumen yang
relevan untuk investigasi. Banyak bukti dalam kejahatan keuangan
berupa dokumen. Kalau banyak dokumen disusun untuk menyembunyikan
kejahatan, atau kalau dokumen ini dapat memberi petunjuk kepada
pelaku dan penanggung jawab kecurangan, maka tujuan dari
investigasi ini adalah menjaga keutuhan dokumen. Ruang kerja harus
diamankan, tidak boleh ada orang masuk keluar tanpa izin, dokumen
harus diindeks dan dicatat.5. Menemukan asset yang digelapkan dan
mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi. Ini meliputi
penelusuran rekening bank, pembekuan rekening, izin-izin untuk
proses penyitaan dan atau penjualan asset, dan penentuan kerugian
yang terjadi.6. Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang
diduga menjadi pelaku kejahatan, mengerti kerangka acuan dari
investigasi tersebut; harapannya adalah bahwa mereka bersedia
bersikap kooperatif dalam investigasi itu. Tehnik pelaksanaannya
adalah dengan dengar pendapat orang terbuka yang menghadirkan orang
luar sebagai panelis. Orang luar ini biasanya orang terkemuka dan
terpandang. Hal ini umumnya dilakukan apabila operasi tertutup dan
rahasia (covert operations) gagal mengungkapkan kecurangan yang
berdampak luas.7. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa
lolos dari perbuatannya. Ada dua versi dari pendekatan ini.
Pertama, lakukan penuntutan tanpa pandang bulu, berapapun besar
biayanya, siapapun pelakunya (penjahat besar maupun kecil). Hal ini
akan mengirimkan pesan kepada seluruh karyawan dan pihak luar,
bahwa perusahaan atau lembaga itu serius dalam mengejar si
penjahat. Kedua, kejar si penjahat untuk mengembalikan dana atau
asset yang dicurinya, dan kemudian minta dia mengundurkan diri atau
diberhentikan. Pendekatan kedua, lebih tenang, tak ada
gembar-gembor.8. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan.
Seperti pada butir diatas, tujuan utamanya adalah menyingkirkan
buah busuk agar buah segar tidak ikut busuk. Pendekatannya adalah
pendekatan disiplin perusahaan. Pembuktian terhadap tindak
kejahatan ini mungkin tidak akan lolos disidang pengadilan. Tapi
pembuktian disini diarahkan kepada penerapan peraturan intern
perusahaan.9. Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi
sasaran penjarahan. Kecurangan menggerogoti sumber daya perusahaan,
dan umumnya pemulihan kerugian ini tidak ada atau sangat sedikit.
Pendekatan ini menghentikan kerugian lebih lanjut dan menutup
celah-celah peluang (loopholes) terjadinya kejahatan.10. Menentukan
bagaimana investigasi akan dilanjutkan. Apakah investigasi akan
diperluas atau diperdalam, atau justru dibatasi lingkupnya.
Kadang-kadang suatu investigasi dilaksanakan secara tentative atau
eksploratif dan bertahap. Dalam investigasi ini laporan kemajuan
memungkinkan evaluasi, apakah kita akan melanjutkannya dan kalau
ya, bagaiman lingkupnya.11. Melaksanakan investigasi sesuai
standar, sesuai dengan peraturan perusahaan, sesuai dengan buku
pedoman. Tujuan semacam ini biasanya didasarkan atas pengalaman
buruk. Dimasa lalu, misalnya, tujuan dari pada investigasi adalah
untuk menangkap pelakunya. Ketika investigasi dilakukan secara
gencar, investigasinya kebablasan dan pelaksanaannya melanggar
ketentuan.12. Menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk
membantu pengambilan keputusan mengenai keputusan mengenai
investigasi ditahap berikutnya. Banyak investigasi bersifat
iterative, artinya suatu investigasi atas dugaan kejahatn
menghasilkan temuan baru yang melahirkan dugaan tambahan atau suatu
dugaan baru. Investigasi pertama diikuti dengan investigasi
berikutnya, dan seterusnya, secara iterative memperluas pemahaman
invstigator mengenai berapa dalamnya masalah yang dihadapi.
Konsultasi, diskusi, dan presentasi dari temuan-temuan secara
berkala(mingguan, misalnya), merupakan ciri khas dari pendekatan
ini.13. Memastikan pelakunya tidak melarikan diri atau menghilang
sebelum tindak lanjut yang tepat dapat diambil. Ini biasanya
merupakan tujuan investigasi dalam hal pelaku tertangkap tangan
seperti dalam kasus pencurian di supermarket. Umumnya kejahatan
ditempat kerja tidak memiliki cirri kasus ini karena karyawan
dikenal atau mempunyai identitas yang disimpan dalam pencatatan
perusahaan. Tetapi dalam kejahatan tertentu, misalnya penggelapan
uang yang melibatkan pihak-pihak diluar perusahaan, pendekatan ini
sangat tepat.14. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima
pengadilan, dengan sumberdaya dan terhentinya kegiatan perusahaaan
seminimal mungkin. Pendekatan ini berupaya mencari pemecahan yang
optimal dalam kasus yang terjadi.15. Memperoleh gambaran yang wajar
tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat
mengenai tindakan yang harus diambil. Hasil investigasi seringkali
ditindaklanjuti secara emosional. Kalau karyawan itu disukai oleh
atasan atau rekan sekerjanya, pimpinan cenderung memaafkan
perbuatannya dan tidak memaanfaatkan peluang untuk memperbaiki
sistem yang berhasil dijebolnya. Sebaliknya, kalau pimpinan atau
rekan sekerjanya tidak menyukai si pelaku kecurangan, pimpinan
cenderung menghukumnya seberat-beratnya. Kedua sikap tadi akan
merugikan perusahaan. Dengan memperoleh gambaran yang layak (fair)
maka pimpinan secara sadar membuat keputusan tentang siapa yang
melakukan investigasi (harus seorang professional) dan bagaimana
tindaklanjutnya.16. Mendalami tuduhan (baik oleh orang dalam atau
luar perusahaan, baik lisan maupun tertulis baik dengan nama terang
atau dalam bentuk surat kaleng) untuk menanggapinya secara tepat.
Investigasi yang didasarkan pada tujuan ini, tidak akan menelan
mentah-mentah fakta yang diajukan dalam tuduhan itu. Fokusnya
adalah pada konteks tuduhan itu apakah tuduhan itu akan dianggap
serius.17. Memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik.
Hal ini sangat penting ketika morale kerja merupakan kunci
keberhasilan dalam perusahaan atau tim kerja.18. Melindungi nama
baik perusahaan atau lembaga. Tujuan dari investigasi ini tentunya
bukan untuk melindungi lembaga yang sebagian besar memang sudah
korup. Kalau tujuan ini ditetapkan dalam kondisi semacam ini, maka
yang tejadi adalah persekongkolan jahat atau kolusi. Tujuan
investigasi diatas sangat tepat apabila kejahatan dilakukan oleh
segelintir orang, padahal reputasi perusahaan secara keseluruhan
terancam.19. Mengikuti seluruh kewajiban hokum dan mematuhi semua
ketentuan mengenai due diligence dan klaim kepada pihak ketiga
(misalnya klaim asuransi).20. Melaksanakan investigasi dalam
koridor kode etik. Kita umumnya menyadari akan perlunya ketentuan
perundang-undangan dipatuhi, dan konsekuensi terhadap
pelanggarannya. Namun, lebih sulit mengikuti kewajiban etika. Dalam
situasi dimana pelaku kecurangan pasrah, ia seringkali mengikuti
kehendak sang investigator. Dalam kondisi seperti ini, si
investigator lupa akan kode etiknya, sekedar karena pada saat itu
si terduga tidak mempertanyakan sikap dan tingkah si investigator.
Seringkali kepasrahan si terduga diikuti dengan arogansi si
investigator, menyuburkan praktek-praktek pelanggaran kode etik.
Dengan menetapkan tujuan investigasi ini, perusahaan ingin
memastikan bahwa investigator senantiasa mengikuti kode etik yang
sudah ditetapkan.21. Menentukan siapa pelakunya dan mengumpulkan
bukti mengenai niatnya. Prakarsa ini bermaksud untuk menyeret si
pelaku ke pengadilan pidana, misalnya pengadilan tindak pidana
korupsi. Karena itu, perlu pengumpulan bukti yang cukup untuk
proses penyidikan yang diikuti dengan penuntutan dan selanjutnya
proses pengadilan. Dengan demikian, seluruh daya dikerahkan
disertai publisitas penuh, yang sangat sejalan dengan kebijakan
tanpa ampun (zero-tolerance policy).22. Mengumpulkan bukti yang
cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan yang tidak terpuji. Ini
serupa dengan tujuan dalam butir 21 diatas, dengan perbedaan bahwa
butir ini diproses melalui ketentuan administrative atau
perdata.23. Mengidentifikasi praktek manajemen yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab.
Seorang karyawan dibagian pengadaan berkolusi dengan pemasok. Hal
ini memungkinkan karyawan memperkaya dirinya sendiri, yang
dipakainya untuk pembelian property mewah. Investigasi dilakukan
dalam dua tahap. Tahap pertama diarahkan kepada pelaku. Sedangkan
tahap kedua, kepada atasannya. Tahap kedua ingin menjawab
pertanyaan: Mengapa atasannya tidak melihat petunjuk awal (anak
buah bertambah kekayaan dalam jangka waktu pendek), ataukah
sekurang-kurangnya mewawancarai anak buahnya. Tujuan investigasi
dalam butir ini adalah untuk tahap kedua tadi.24. Mempertahankan
kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan atau lembaga ini tidak
terperangkap dalam ancaman tuntutan pencemaran nama baik. Gaya
kerja serbu dan tangkap atau tangkap dulu, jelaskan kemudian
seringkali rawan terhadap kemungkinan perusahaan dituntut. Karena
itu, tujuan investigasi ini harus jelas dan ditegaskan sebelum
investigasi dilakukan.25. Mengidentifikasi saksi yang melihat atau
mengetahui terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa mereka
memberikan bukti yang mendukung tuduhan atau dakwaan terhadap
sipelaku. Tujuan ini berkaitan dengan petunjuk bahwa sipelaku
mengidentifikasi orang-orang yang secara potensial bisa menjadi
saksi, baik dalam proses penyidikan maupun dalam sidang pengadilan.
Perlindungan terhadap para saksi ini dapat mendorong mereka
memberikan keterangan, petunjuk, atau bukti yang diperlukan.26.
Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko
terjadinya kecurangan ini dengan tepat. Dalam jangka panjang,
manajemen risiko yang baiklah yang akan mencegah atau mengurangi
terjadinya kecurangan.
Dari contoh-contoh diatas, terlihat berbagai tujuan dalam
melakukan suatu investigasi. Istilah investigasi dalam penggunaan
sehari-hari, memberi kesan seolah-olah hanya ada satu jenis. Jenis
yang kita kenal umumnya adalah dalam konteks tindak pidana korupsi.
Tujuan akhirnya, menjebloskan koruptor ke penjara dan atau
mendapatkan kembali sebagian atau seluruh hasil
jarahannya.Pemilihan di antara berbagai alternative tujuan
investigasi, tergantung dari organisasi atau lembaganya serta
mandate yang dipunyainya, jenis dan besarnya kecurangan, dan budaya
di lembaga tersebut. Tanggung jawab untuk menentukan tujuan yang
ingin dicapai dalam suatu investigasi terletak pada pimpinan.
InvestigatifPengertian investigasi dan pemeriksaan fraud
digunakan silih berganti sebagai sinonim. Idealnya ada kesamaan
makna konsep-konsep auditing dan hukum; namun, dari ssegi filsafat
auditing dan filsafat hukum,hal itu tidaklah mungkin.Ada sebab lain
kenapa harmonisasi antara konsep-konsep hukum dan auditing tidak
dapat berjalan. Hukum Indonesia, khususnya hukum pidana dan hukum
secara pidana, masih berasal dari hukum Napoleonic. Sedangkan
konsep-konsep akuntansi dan auditing kita adopsi dari Amerika
Serikat. Karena perbedaannya yang penting antara konsep-konsep
auditing dan hukum, pemeriksa fraud perlu memahami
kedua-duanya.Dalam filsafat auditing kita mengenal konsep due audit
care, prudent auditor, seorang professional yang berupaya
menghindari tuntutan dengan tuduhan teledor (negligent) dalam
melaksanakan tugasnya. Untuk itu, pemeriksa fraud atau investigator
perlu mengetahui tiga aksioma dalam pemeriksaan fraud.Suatu
investigasi hanya dimulai apabila ada dasar yang layak, yang dalam
investigasi dikenal sebagai predication. Dengan landasan atau dasar
ini, seorang investigator mereka-reka mengenai apa, bagaimana,
siapa dan pertanyaan lain yang diduganya relevan dengan
pengungkapan kasusnya: ia membangun teori fraud (fraud
theory).Investigasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai
upaya pembuktian. Umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan
ketentuan hukum (acara) yang berlaku.
Aksioma Dalam InvestigatifDalam melakukan investigasi ada
beberapa aksioma. Aksioma adalah asumsi dasar yang begitu
gamblangnya sehingga tidak memerlukan pembuktian mengenai
kebenarannya. Tapi jangan remehkan kegamblangannya. Pemeriksa yang
berpengalaman pun menghadapi kesulitan ketika ia mengabaikan
aksioma-aksioma ini.Ada tiga aksioma dalam pemeriksaan fraud, yang
dibahas berturut-turut dibawah. Ketiga aksioma ini berkenaan dengan
sifat fraud yang tersembunyi, pembuktian tentang fraud yang
dilakukan secara timbal balik, dan terjadinya fraud semata-mata
merupakan kewenangan pengadilan untuk memutuskannya.
Fraud selalu tersembunyi Berbeda dengan kejahatan lain, sifat
perbuatan fraud adalah tersembunyi atau mengandung tipuan (yang
terlihat di permukaan bukanlah yang sebenarnya terjadi atau
berlangsung). Bayangkan sejenak perampokan bank yang dilakukan
segerombolan penjahat. Mereka masuk ke lobby bank, menodongkan
senjata api kepada teller (juru bayar) dan manajer bank, minta para
teller mengisi kantong-kantong mereka dengan uang dan barang
berharga lain yang ada dalam kasanah (vault,kluis), kemudian
meninggalkan bank dengan kecepatan tinggi. Semuanya disaksikan oleh
pelanggan bank yang sedang atau akan bertransaksi.Bandingkan adegan
tadi dengan adegan lain di mana kepala cabang suatu bank besar
memfasilitasi pelanggannya dengan membuka L/C fiktif atau
memberikan kredit bodong yang segera menjadi NPL (non-performing
loan). Dalam adegan kedua, terjadi dua scenario. Skenario pertama
yang terjadi di permukaan, seolah-olah ini transaksi normal antara
banker dan pelanggan terhormat. Transaksi ini didukung dengan
segala macam berkas resmi dari perusahaan sang pelanggan, bank,
notaries, kantor akuntan, pengacara, bermacam-macam legitimasi
(termasuk surat-surat keputusan dari lurah sampai petinggi Negara
lainnya) dan entah berkas apalagi. Dalam scenario kedua,
pihak-pihak yang terlibat menutup rapat-rapat kebusukan mereka;
penyuapan aparat penegak hukum dan instansi lain merupakan biaya
penutup kebusukan ini. Kedua scenario ini tidak terpisah, satu
menguatkan yang lain dalam jalinan ayau packaging yang rapi. Karena
itu, dirigennya juga mempunyai nama terhormat, arranger.Adegan
pembobolan pertama (oleh perampok) terlihat kasar dan kasat mata.
Adegan pembobolan kedua (oleh kelompok yang disebut atau menamakan
diri mereka professional) terlihat bersih; karena bagian yang kotor
sudah tersembunyi dlam pembungkusan atau packaging yang rapi.Metode
pembungkusannnya begitu rapi sehingga pemeriksa fraud atau
investigator yang berpengalaman sekalipun seringkali terkecoh.
Karena itu pemeriksa fraud atau investigator harus menolak
memberikan pernyataan bahwa hasil pemeriksaannya membuktikan
tidakada fraud. Pernyataan yang mengandung risiko yang sangat
besar. Fraud tersembunyi (atau lebih tepat,disembunyikan), fraud
dibungkus rapi.
Pembuktian Fraud Secara Timbal-Balik Pembuktian ada atau telah
terjadinya fraud meliputi upaya untuk membuktikan fraud itu tidak
terjadi. Dan sebaliknya, untuk membuktikan fraud tidak terjadi,
kita harus berupaya membuktikan fraud itu terjadi harus ada upaya
pembuktian timbale balik atau reverse proof. Kedua sisi fraud
(terjadi dan tidak terjadi) harus diperiksa. Dalam hukum Amerika
Serikat, proof of fraud must preclude any explanation other than
guilt artinya pembuktian fraud harus mengabaikan setiap penjelasan,
kecuali pengakuan kesalahan.
Hanya Pengadilan yang Menetapkan Bahwa Fraud Memang Terjadi -
Pemeriksa fraud berupaya membuktikan fraud memang terjadi. Hanya
pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan hal itu. Di
Amerika Serikat wewenang itu ada pada pengadilan (majelis hakim)
dan para jury.Diatas dikatakan: pemeriksa Fraud harus menolak
memberikan pernyataan bahwa hasil pemeriksaannya membuktikan tidak
ada fraud. Disini harus ditegaskan: pemeriksa fraud harus menolak
memberikan pernyataan bahwa pemeriksanya membuktikan adanya
fraud.Dalam upaya menyelidiki adanya fraud, pemeriksa membuat
dugaan mengenai apakah seseorang bersalah (guilty) atau tidak
(innocent). Bersalah atau tidaknya seseorang merupakan dugaan atau
bagian dari teori, sampai pengadilan memberikan keputusannya.
Metodologi InvestigatifKembali ke contoh pembobolan bank diatas.
Dalam pembobolan oleh perampok, identitas perampok tidak diketahui
dan ini yang ingin diungkapkan. Dalam penjarahan bank oleh
pejabatnya yang bersekongkol dengan pelanggan, identitas mereka
bukan masalahnya. Masalahnya adalah membuktikan apakah perbuatan
mereka dapat dianggap fraud.Kemahiran si pemeriksa dalam menguasai
konsep keuangan dalam kasus yang dihadapinya dan kemampuannya
menarik kesimpulan dari penerapan konsep tersebut (secara benar
atau menyimpang) akan membantunya dalam mengungkapkan apakah
perbuatan itu merupakan fraud (kejahatan atau pelanggaran) menurut
hukum. Dalam contoh L/C fiktif,si pemeriksa harus memahami dengan
baik segala seluk beluk (konsep) mengenai L/C dan celah-celah,
bahkan tipologi, dari kejahatan dengan modus operandi L/C
fiktif.Yang tidak kalah penting adalah kemahiran si pemeriksa untuk
menyampaikan konsep-konsep penting itu secara sederhana, sehingga
mudah dicerna oleh hakim yang harus memutus dan jaksa atau
pengacara pembela yang harus diyakinkan. Diagram yang menunjukkan
arus uang dari hasil kejahatan kepada pelaku yang merupakan otak
kejahatan, merupakan contoh dari kemampuan menyajikan sesuatu yang
rumit secara sederhana.Fraud Examiners Manual (2006) menjelaskan
predication sebagai berikut:Predication adalah keseluruhan dari
peristiwa, keadaan pada saat peristiwa itu, dan segala hal yang
terkait atau berkaitan yang membawa seseorang yang cukup terlatih
dan berpengalaman dengan kehati-hatian yang memadai, kepada
kesimpulan bahwa fraud telah, sedang atau akan berlangsung.
Predication adalah dasar untuk memulai investigasi. Investigasi
atau pemeriksaan fraud jangan dilaksanakan tanpa adanya predication
yang tepat.Setiap investigasi dimulai dengan keinginan atau harapan
bahwa kasus ini berakhir dengan suatu litigasi. Padahal ketika
memulai investigasi, pemeriksa belum memiliki bukti yang cukup. Ia
baru mempunyai dugaan atas dasar predication yang dijelaskan di
atas. Keadaan ini tidak berbeda dengan ilmuwan yang membuat dugaan
atas dasar pengamatannya terhadap berbagai fakta, kemudian dugaan
ini diujinya. Seperti hipotesis yang harus diuji oleh seorang
ilmuwan, pemeriksa fraud membuat teori tentang bagaimana fraud itu
terjadi selanjutnya akan disebut teori fraud. Teori ini tidak lain
dari rekaan atau perkiraan yang harus dibuktikan.Investigasi dengan
pendekatan teori fraud meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
Analisis data yang tersedia Ciptakan (atau kembangkan) hipotesis
berdasarkan analisis di atas Uji atau test hipotesis tersebut
Perhalus atau ubah hipotesis berdasarkan hasil pengujian
sebelumnya.
Pemeriksaan Dalam Hukum Acara PidanaPembahasan mengenai
pemeriksaan fraud di atas adalah dari kaidah-kaidah auditing.
Istilah yang digunakan dalam pembahasan sebelumnya adalah istilah
auditing. Padahal pemeriksaan fraud dimaksudkan untuk pembuktian di
pengadilan. Idealnya, pendekatan auditing dan hukum berjalan
seiring. Namun, latar belakang kedua bidang ilmu ini
berbeda.Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981) mengatur tahapan hukum acara pidana sebagai berikut:1.
Penyelidikan2. Penyidikan3. Penuntutan4. Pemeriksaan di sidang
pengadilan 5. Putusan pengadilan6. Upaya hukum7. Pelaksanaan
putusan pengadilan8. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan
pengadilanTahap 1 (penyelidikan) sampai dengan Tahap 6 (Upaya
Hukum) merupakan satu rangkaian pemeriksaan yang merupakan upaya
pembuktian. Hal ini dijelaskan dalam setiap tahap dari Tahap 1
sampai dengan Tahap 6.
PenyelidikanPenyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyelidik
untuk mencari dan menemukan suatu perbuatan yang diduga merupakan
tindak pidana guna menentukan dapat/tidaknya penyelidikan
dilakukan.Penyelidikan tidaklah berdiri sendiri atau terpisah dari
penyidikan, melainkan merupakan satu rangkaian yang mendahului
tindakan penyidikan lainnya, yakni penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan.Penyelidik mempunyai wewenang sebagai
berikut: Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya dugaan
tindak pidana Mencari keterangan dan barang bukti Menyuruh berhenti
orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal
diriAtas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan
berupa: Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan
dan penyitaan; Pemeriksaan dan penyitaan surat; Membawa dan
menghadapkan seseorang kepada penyidik.Wewenang penyelidik seperti
mencari keterangan dan barang bukti sudah memasuki ruang lingkup
pembuktian. Kalau keterangan yang diperoleh dari beberapa orang
saling bersesuaian satu sama lain, apalagi kalau ada keterkaitan
dengan barang bukti yang ditemukan, maka penyelidik dapat menduga
telah terjadi suatu tindak pidana. Selanjutnya penyidikan dapat
dilakukan.Apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan
penyelidikan dan dari penyelidikan itu tidak ditemukan
sekurang-kurangnya dua bukti, maka penyelidik melaporkan kepada KPK
untuk menghentikan penyelidikan. Sedangkan apabila Kejaksaan dan
Kepolisian yang melakukan penyelidikan, tidak dikenal penghentian
penyelidikan. Dalam hal penyelidik (Kejaksaan dan Kepolisian)
berpendapat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka
penyelidikan tidak dilanjutkan, tanpa proses.
PenyidikanPenyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk
mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya. Untuk
mencari dan mengumpulkan bukti, undang-undang memberi wewenang
kepada penyidik untuk: Menggeledah dan menyita surat dan barang
bukti. Memanggil dan memeriksa saksi, yang keterangannya dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan saksi. Memanggil dan memeriksa
tersangka, yang keterangannya dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan tersangka. Mendatangkan ahli untuk memperoleh
keterangan ahli yang dapat juga diberikan dalam bentuk laporan
ahli. Menahan tersangka, dalam hal tersangka dikuatirkan akan
melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi
melakukan tindak pidana.Apabila dari bukti-bukti yang terkumpul
diperoleh persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan
dari persesuaian itu diyakini bahwa memang telah terjadi tindak
pidana dan tersangka itulah yang melakukannya, maka penyidik
menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. Hasil
penyidikan ini tertuang dalam berkas perkara yang didalamnya
terdapat bukti-bukti.Dalam hal Penyidik (Kepolisian atau Kejaksaan)
berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang dikumpulkan secara maksimal
ternyata tidak cukup bukti atau terbukti tapi bukan merupakan
tindak pidana (korupsi) maka mereka berwenang menghentikan
penyidikan. KPK tidak dibenarkan menghentikan penyidikannya, karena
kewenangannya ada pada penghentian penyelidikan.
Prapenuntutan Prapenuntutan adalah tindakan jaksa (Penuntut
Umum) untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima
pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau
meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima
dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh
penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut
dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.Penuntut Umum
tidak akan menerima berkas perkara hasil penyelidikan yang buktinya
tidak lengkap. Karena bukti ini akan dijadikan alat bukti di sidang
pengadilan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Di
tahap prapenuntutan, pembuktian merupakan focus utama dalam
meneliti berkas perkara hasil penyidikan.
Penuntutan Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum yang
melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang, sesuai
dengan cara yang diatur dalam hukum acara pidana, dengan permintaan
agar diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.Setelah
Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang
lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara
itu sudah/ belum memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke
pengadilan.
Pemeriksaan di pengadilan Seperti pada tahap-tahap sebelumnya,
acara pemeriksaan di sidang pengadilan utidak lain berkenaan dengan
pembuktian. Bukti-bukti yang diperoleh di tingkat penyidikan
diperiksa kembali di sidang pengadilan untuk dijadikan alat bukti:
Saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik dipanggil kembali ke
sidang pengadilan untuk memperoleh alat bukti keterangan saksi.
Tersangka yang sudah diperiksa di tahap penyidikan, diperiksa
kembali disidang pengadilan, untuk mendapat alat bukti keterangan
terdakwa. Ahli yang telah memberikan keterangan di penyidikan atau
yang telah membuat laporan ahli, dipanggil kembali untuk didengar
pendapatnya atau dibacakan laporannya di sidang pengadilan, agar
diperoleh alat bukti keterangan ahli. Surat dan barang bukti yang
telah disita oleh penyidik diajukan ke sidang pengadilan untuk
dijadikan alat bukti surat dan petunjuk.Itulah cara memperoleh alat
bukti di sidang pengadilan. Hanya alat bukti yang sah yang
diperoleh di sidang pengadilan, yang dapat meyakinkan hakim tentang
kesalahan terdakwa. Alat bukti yang sah ini terdiri atas:
Keterangan saksi Keterangan ahli Surat Keterangan terdakwa
PetunjukPemeriksaan di sidang pengadilan mempunyai satu tujuan
saja, yaitu mencari alat bukti yang membentuk keyakinan hakim
tentang bersalah atau tidaknya terdakwa.
Putusan Pengadilan - Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah. Kesalahan
terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim, namun keyakinan itu harus
didasarkan atas sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang
harus ada persesuaian satu dengan yang lain.Berdasarkan alat bukti
yang diperoleh di sidang pengadilan, hakim menjatuhkan putusan:
Putusan pemidanaan, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa
terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya. Putusan bebas, apabila pengadilan berpendapat bahwa dari
hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang
didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan lepas
dari segala tuntutan hukum, apabila pengadilan berpendapat bahwa
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi
perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana atau terbukti
akan tetapi terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap
perbuatannya.
Upaya Hukum Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum
untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau
banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan
peninjauan kembali, atau hak Jaksa Agung untuk mengajukan kasasi
demi kepentingan hukum dalam hal seta menurut cara yang diatur
dalam undang-undang.Upaya hukum ada dua macam, yaitu Upaya Hukum
Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Upaya Hukum Biasa terdiri atas
Pemeriksaan Tingkat Banding dan Pemeriksaan Kasasi. Upaya Hukum
Luar Biasa Terdiri atas Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum
dan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Bukti Dan Pembuktian Auditing Dan Hukum Dari penjelasan di
bagian terdahulu, jelas bahwa keenam tahapan dalam KUHAP (mulai
tahap Penyelidikan sampai Tahap Upaya Hukum baik upaya hukum biasa
maupun upaya hukum luar biasa) berkenaan dengan pembuktian. Juga
penjelasan Mengenai Fraud Theory tidak lain dari proses
mengumpulkan bukti yang dapat diterima di pengadilan.Para auditor
yang berlatar belakang pendidikan akuntansi mengenal istilah bukti
audit. Mereka bahkan mengira bahwa pengertian bukti dalam auditing
sama dengan pengertian yang digunakan di pengadilan atau dalam
bidang hukum.Tabel 12.1Comparative Classification of Evidence In
Two FieldsSignificant Characteristics LawAuditing
Special purpose of area to which evidence is pertinent
Subject matter to which evidence is pertinent
Method of collection or development
Role of judgement-maker in collection or development
Nature of rules governing the study of evidence
Importance of time in judgement formation and evidence
collection
Compulsiveness of evidence in judgement formation
Maintenance of justice
Occurrences at given times and places
Presentation by opposing partiesRational deduction and
inference
Passive
Logical presumptions Rules of admissibility and relevanceA
controlling factor
Persuasive Protection of statement readers
Financial Statement propositions
Submission by interested and disinterested partiesCollected and
developed by independent partyRationalizationBoth positive and
passive
Professional standards
A controlling factor
Varies from absolute to persuasive
Dalam bidang mereka sendiri para akuntan dan auditor di
Indonesia sering terkecoh dengan bukti dan sesuatu yang mengandung
unsur-unsur pembuktian (evidential matter).
Investigatif dengan Tehnik Audit Kata investigasi dalam
akuntansi forensic umumnya berarti audit investigasi atau
investgatif (investigative audit). Karena itu secara alamiah,
diantara beberapa tehnik investigasi ada tehnik-tehnik yang berasal
dari tehnik-tehnik audit (audit techniques).Banyak auditor yang
sudah berpengalamanpun, merasa ragu untuk terjun dalam bidang
investigasi. Padahal, tehnik-tehnik audit yang mereka kuasai,
memadai untuk dipergunakan dalam audit investigasi.Tehnik audit
adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian
laporan keuangan. Hasil dari penerapan tehnik audit adalah bukti
audit. Ada tujuh tehnik, yang dirinci dalam bentuk kata kerja
bahasa Indonesia, dengan jenis bukti auditnya dalam kurung (kata
benda bahasa Inggris), yakni:1. Memeriksa fisik (physical
examination)2. Meminta konfirmasi (confirmation)3. Memeriksa
dokumen (documentation)4. Reviu analitikal (analytic review atau
analytical review)5. Meminta informasi lisan atau tertulis dari
auditan (inquiries of the auditee)6. Menghitung Kembali
(reperformance)7. Mengamati (observation)Kalau tehnik-tehnik audit
itu diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil
dihimpun akan mendukung pendapat auditor independent. Dalam audit
investigative, tehnik-tehnik audit tersebut bersifat eksplorative,
mencari wilayah garapan, atau probing (misalnya dalam reviu
analitikal) maupun pedalaman (misalnya dalam confirmation dan
documentation).Tehnik-tehnik audit relative sederhana untuk
diterapkan dalam audit investigative. Sederhana, namun ampuh. Tema
kesederhanaan dalam pemilihan tehnik audit (termasuk audit
investigative).
Tehnik-Tehnik AuditAda tehnik audit yang lebih dekat kepada
praktek investigasi perpajakan dan organized crime(seperti Net
Worth Method dan Expenditure Method); Ada juga tehnik audit seperti
Follow the Money, yang mempunyai unsure pencucian uang dalam tindak
pidananya yang berkaitan erat dengan naluri penjahat dan sangat
dipengaruhi oleh teknologi informasi dalam pengungkapannya.Meskipun
semua (tujuh) tehnik audit yang disebutkan pembahasan akan berfokus
pada reviu analitikal.
Memeriksa Fisik dan MengamatiMemeriksa fisik atau physical
examination lazimnya diartikan sebagai penghitungan uang tunai
(baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing), kertas
berharga, persediaan barang, aktiva tetap, dan barang berwujud
(tangible assets) lainnya.Mengamati sering diartikan sebagai
pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Kalau kita
melakukan kunjungan pabrik, kita melihat luasnya pabrik, peralatan
yang ada, kegiatan yang dilakukan, banyaknya dan beragamnya tenaga
kerja. Kita juga mendengar sesuatu, mungkin sesuatu yang wangi
(seperti di pabrik parfum, aromatic, obat, dan lain-lain) atau
bahkan bau yang menyengat (misalnya ditempat penyamakan kulit atau
tempat pengolahan sampah). Kita bisa mencicipi,misalnya dipabrik
yang menghasilkan makanan. Kita merasa suhu panas atau dingin
ditempat kerja. Singkatnya, mengamati adalah menggunakan indera,
bisa salah satu atau beberapa indera sekaligus.Dalam kedua tehnik
ini investigator menggunakan inderanya, untuk mengetahui atau
memahami sesuatu. Dari beberapa contoh dibawah, kita melihat
berbagai tingkat pemahaman yang bisa diperoleh dari pengamatan dan
pemeriksaan fisik: Dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak
semburan Lumpur panas di Porong, Sidoarjo tahun 2006, investigator
menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah. Ini salah
satu pemahaman. Investigator mempunyai bayangan. Pemahaman ini
penting ketika nantinya ia membaca laporan para ahli secara rinci
tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Dari kunjungan ke
wilayah yang terkena gempa, para relawan dan petugas dari dinas
Sosial dapat menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, sekolah,
rumah ibadah, kantor, pabrik, dan lain-lain yang rusak. Pemahaman
ini lebih dalam dari bayangan mengenai intensitas kerugian akibat
semburan Lumpur panas tadi. Disini ada data kuantitatif.
Meminta Informasi dan Konfirmasi Meminta informasi baik lisan
maupun tertulis kepada auditan, merupakan prosedur yang biasa
dilakukan auditor. Pertanyaannya, apakah dalam investigasi hal itu
perlu dilakukan? Apakah sebaiknya kita tidak meminta informasi,
supaya yang diperiksa tidak mengetahui apa yang kita cari? Yang
bersangkutan juga mempunyai kepentingan dan peluang untuk
berbohong.Seperti dalam audit juga dalam investigatif, permintaan
informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan
informasi dari sumber lain atau diperkuat (substantiated) dengan
cara lain. Permintaan informasi sangat penting, dan juga merupakan
prosedur yang normal dalam suatu investigatif. Meminta konfirmasi
adalah meminta pihak lain (dari yang diinvestigasi) untuk
menegaskan kebenaran atau tidak keebenaran suatu informasi. Dalam
audit, tehnik ini umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian
mengenai saldo utang-piutang. Tapi sebenarnya ia dapat diterapkan
untuk berbagai informasi, keuangan maupun non keuangan.
Memeriksa DokumenTehnik ini tidak memerlukan pembahasan khusus.
Tak ada investigasi tanps pemeriksaan dokumen. Hanya saja, dengan
kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi luas, termasuk
informasi yang diolah, disimpan dan dipindahkan secara
elektronis/digital.
Reviu Analitikal Dalam reviu analitikal yang penting bukannya
perangkat lunaknya, tetapi semangatnya, Pada dasarnya seorang
invvestigator secara intuitif terobsesi dengan sesuatu yang
melenceng dan bahwa something must be wrong because it appears so.
Karena itu ia memerlukan patokan atau benchmark untuk
membandingkannya dengan apa yang dihadapinya. Patokan inilah yang
dirumuskan Stringer dan Stewart sebagai results that may reasonably
be expected.Misalnya kita sedang menginvestigasi suatu bank yang
berkewajiban memungut pajak penghasilan atas bunga yang diperoleh
nasabahnya. Apakah bank menyetorkan pajak penghasilan ini sesuai
ketentuan, baik dalam jumlah maupun waktu penyetoran? Apakah
investigasi ini harus dimulai di cabang-cabang atau kantor-kantor
perwakilan? Menurut reviu analitikal,tidak.Kita mulai dengan
mencocokkan angka-angka agregat. Pertama, kita tentukan jumlah
pajak penghasilan yang sudah disetorkan untuk bank secara
keseluruhan (Kantor Pusat dan Cabang-cabang), menurut pembukuan
bank itu. Selanjutnya, ini adalah hasil perkalian antar tarif pajak
(misal 10 %) dengan jumlah bunga yang dibayarkan bank itu kepada
kepada para nasabahnya. Perbedaan antara data A dengan data B bisa
merupakan perbedaan waktu (timming difference) saja. Yakni,
perbedaan antara saat memotong dan saat menyetor pajak penghasilan.
Timming difference ini juga mudah dialokasi.Tetapi mungkin juga ada
perbedaan yang bersifat tetap (permanent difference) misalnya dalam
hal deposan dalam negeri yang mendapat pembebasan pajak penghasilan
dan deposan di cabang-cabang luar negeri dimana bank tidak
berkewajiban memungut pajak penghasilannya. Perbedaan ini mudah
diketahui karena umumnya jumlah deposan dalam negeri yang
dibebaskan, tidak banyak. Sedangkan untuk deposan di cabang-cabang
diluar negeri, kita mengabaikan seluruh data bunga luar negeri
(bagian dari data B semula).Dengan contoh ini, mari kita saji
definisi reviu analitikal diatas: a form of deductive reasoning in
which the propriety of the individual details is inferred from
evidence of the reasonableness of the aggregate results. Kiita
haeus memulai dari belakang. Pertama, evidence of the reasonbleness
of the aggregate of the results; ini diperoleh dari data B yang
diadjust untuk deposan dalam negeri yang dikecualikan pemungutan
pajak penghasilannya dan bunga di cabang-cabang luar negeri.Kedua,
a form of deductive reasoning. Di sinin kita membuat deduksi dari
data agregat, data global, data menyeluruh, yang dalam hal ini
adalah data A dan data B. Deduksi ini berkenaan dengan the
proprierty of the individual details. Individual details disini
adalah pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan oleh bank secara
transaksi demi transaksi, cabang demi cabang, atau mungkin per
pejabat bank sesuai dengan kewenangannya. Kita think ananlytical
first, dan tidak langsung terjun dan menyibukkan diri dengan
detailed substantive test.Ada bermacam-macam variasi dari tehnik
reviu analitical, namun semuanya didasarkan atas perbandingan
antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi,
dan berusaha menjawab sebabnya tterjadi kesenjangan. Apakah ada
kesalahan (error), fraud, atau salah merumuskan patokannya.
Membandingkan anggaran dengan realisasi Membandingkan data
anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Yang
perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran,
evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif (keuangan maupun
non keuangan) yang terkandung dalam sistem anggarannya.Dalam
entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat
tertentu menerima insentif (bonus) sesuai dengan keberhasilan yang
diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu
mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya dibuat tinggi
(overstated). Penjualan kredit dan pengiriman barang secara
besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu.
Pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya
fraud.
Hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain
Beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan,
bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk reviu
analitikal. Contoh: angka penjualan dengan piutang dan persediaan
rata-rata, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan,
penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan dan
seterusnya.
Menggunakan data non keuangan Inti dari reviu analitikal adalah
mengenal pola hubungan, relationship pattern. Pola hubungan ini
tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan
lain. Pola hubungan non keuanganpun bisa bermacam-macam
bentuknya.Dalam bisnis perkebunan ada hubungan antara jumlah pupuk
yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen; angka masukan
maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non keuangan, seperti
jumlah ton untuk pupuk dan sawit.Di pabrik gula ada ukuran antara
jumlah ton tebu yang masuk ke pabrik dan jumlah ton gula yang
dihasilkan. Pola hubungan antara masukan dan keluaran ini
dinyatakan dalam suatu ratio yang dalam industri gula dikenal
sebagai rendemen. Perhitungan serupa kita lihat di industri kayu
lapis atau blackboard, dengan nama recovery.Bermacam ratio kita
gunakan untuk berbagai industri. Bahkan industri-industri atau
perusahaan pemeringkat mengembangkan dan menyebarkan industry
ratios.Perusahaan penerbangan Garuda mendapatkan hasil yang sangat
signifikan dari perjalanan haji. Data yang penting, jumlah calon
haji yang diterbangkan, dapat diperoleh dari sumber intern maupun
ekstern Garuda.Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di
konsulat-konsulat kita diluar negeri, mempunyai hubungan linier
dengan banyaknya visa yang diterbitkan.Reviu analitikal sering
dilakukan dengan hitungan cepat untuk menunjukkan keganjilan.
Seorang bankir mencatat informasi yang diterimanya dari calon
nasabah kreditnya. Dengan cepat ia menetukan bahwa pabrik pulp
berkapasitas besar dilokasi yang terisolasi, tidak akan bisa
beroperasi karena bahan bakunya tidak akan cukup. Semua data untuk
membuat kesimpulan itu ia peroleh selama makan siang dengan calon
debiturnya.
Regresi atau Analisis Trend - Dengan data historikal yang
memadai(makin banyak makin baik, ceteris paribus), reviu analitikal
dapat mengungkapkan trend. Berbagai perangkat lunak mempermudah
hitungan dan grafiknya, misalnya STAR.
Menggunakan indikator ekonomi makro Ada hubungan antara besarnya
pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan
indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran,
cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi
partner perdagangan Indonesia, hargaminyak mentah dan komoditi
lain, dan lain-lain. Ini merupakan bidang studi yang ditekuni para
ahli ekonomi makro dan ekonometri.
MENGHITUNG KEMBALIMenghitung kembali atau repeform tidak lain
dari mencek kebenaran perhitungan (kali, bagi, tambah, kurang, dan
lain-lain). Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya
tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja
sebagai auditor; seorang junior auditor di kantor akuntan.Dalam
investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks,
didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit, mungkin sudah
terjadi perubahan dan renegoisasi berkali-kali dengan pejabat(atau
kabinet) yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi
oleh investigator yang berpengalaman. Beberapa contoh penghitungan
kembali semacam itu yang berpotensi triliunan rupiah: Kasus
penyelesaian kewajiban pemegang saham menurut Keputusan Menteri
Keuangan nomor 151/KMK.01/2006 tanggal 16 Maret 2006 mensyaratkan
penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Perhitungan
cost recovery oleh kontraktor bagi hasil (Production Sharing
Contractor). Cost recovery ini sangat besar jumlahnya. Kalau tidak
dihitung kembali oleh counterpart PSC atau lembaga pemeriksa
independen, cost recovery rawan penyalahgunaan. Biaya yang
dikeluarkan BUMN yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum
(public Service Obligation). Keterlambatan pembayaran PSO mempunyai
dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan.
Investigatif Dengan Tehnik Perpajakan Investigatif dengan tehnik
perpajakan menggunakan dua tehnik yang secara luas dipraktekkan
oleh IRS (Internal Revenue Services) di Amerika Serikat. Kedua
tehnik investigasi ini digunakan untuk menentukan panghasilan kena
pajak (PKP) yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT-nya.
Penerapan tehnik-tehnik ini terus berkembang, sehingga menjadi umum
digunakan dalam memerangi organized crime. Kedua tehnik
investigatif ini adalah Net Worth Method dan Expenditure Method.
Keduanya menggunakan logika pembukuan atau akuntansi yang
sederhana. IRS menggunakannya sebagai bukti tidak langsung
(circumstantial evidence). Tehnik ini menggeser beban pembuktian
dari negara/fiskus kepada wajib pajak. Perlindungan hak wajib pajak
diperlukan karena pergeseran beban pembuktian tersebut diatas.NET
WORTH METHODNet worth method diterapkan oleh kantor pajak Amerika
Serikat (IRS). Pemakaiannya bisa ditelusuri kembali ke tahun 1931
ketika IRS berhasil menjaring Al(fonso) Capone. Sejak Congress
mengundangkan RICO Act pada tahun 1970, penggunaannya diperluas
untuk menemukan indikasi illegal income dari organized crime
(kejahatan yang diorganisasi seperti Mafia,Triad, dan
lain-lain).Net worth method untuk investigasi pajak ingin
membuktikan adanya PKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak.
Untuk organized crime yang ingin dibuktikan adalah terdapatnya
penghasilan yang tidak sah, melawan hukum, atau illegal income.
Net Worth Method untuk Perpajakan - Di Amerika Serikat di mana
Net Worth Method diterima sebagai cara pembuktian tidak langsung,
dasar penggunaannya adalah kewajiban wajib pajak untuk melaporkan
semua penghasilannya (sebagaimana didefinisikan oleh
undang-undangnya) dalam tax returns mereka. Ketentuan serupa juga
berlaku di Indonesia di mana wajib pajak diwajibkan penghasilannya
secara lengkap dan benar dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan,
dalam hal ini SPT PPh).Pemeriksa pajak menetapkan net worth atau
kekayaan bersih pada awal tahun. Ini diperoleh dari pengurangan
seluruh assets seseorang dengan seluruh liabilities-nya. Jadi di
awal tahun tertentu,sebutlah Tahun-1, net worth =
assets-lialibilities. Hal yang sama dilakukan untuk menentukan net
worth Tahun-2.Selanjutnya, net worth Tahun-1 dibandingkan dengan
net worth tahun-2. perbandingan ini akan menghasilkan kenaikan net
worth (net worth increase) yang seharusnya sama dengan PKP untuk
tahun-2. Karena itu kenaikan net worth ini dibandingkan dengan
penghasilan yang dilaporkan dalam SPT PPh tahun-2.
Net Worth Method untuk organized crime - Dengan rumus yang
hampir sama, kita dapat menentukan illegal income. Seperti
disebutkan tadi, di Amerika Serikat metode ini digunakan dalam
memerangi organized crime. Di Indonesia pendekatan ini dapat
digunakan untuk memerangi korupsi. Ketentuan perundang-undangannya
sudah ada, yakni laporan mengenai kekayaan pejabat.Legal income
adalah semua penghasilan yang dilaporkan yang bersangkutan. Inilah
yang dibandingkan dengan net worth increase (sesudah di-adjust
dengan personal expenses) untuk menentukan illegal income.
EXPENDITURE METHODSebagaimana halnya dengan Net Worth yang
dijelaskan, penerapan Expenditure Method juga dipelopori IRS.
Expenditure Method yang merupakan derivasi atau turunan dari net
worth method digunakan IRS sejak tahun 1940an. Ketika RICO Act
diundangkan dalam tahun 1970, Expenditure Method dimanfaatkan
sebagai petunjuk organized crime. Expenditure Method juga merupakan
cara pembuktian tidak langsung.Seperti Net Worth Method,
Expenditure Method juga dimaksudkan untuk menentukan unreported
taxable income. Expenditure Method lebih cocok untuk para wajib
pajak yang tidak mengumpulkan harta benda, tetapi mempunyai
pengeluaran-pengeluaran besar (mewah). Expenditure Method lebih
populer dari Net Worth Method, karena Expenditure Method lebih
mudah dibuat atau dihitung, dan juga lebih mudah dimengerti oleh
orang awam. Mahkamah Agung di Amerika Serikat tidak menetapkan
Expenditure Method secara khusus sebagai alat pembuktian, karena
Expenditure Method dianggap derivasi atau turunan dari Net Worth
Method. Seorang akuntan harusnya mampu menghitung unreported
taxable income berdasarkan Net Worth Method akan mengkonversikannya
ke Expenditure Method.Expenditure Method harusnya digunakan untuk
kasus-kasus perpajakan apabila kondisi-kondisi berikut sangat kuat
atau dominan:1. Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau
catatan.2. Pembukuan dan catatan wajib pajak tidak tersedia,
misalnya karena terbakar.3. Wajib pajak menyelenggarakan pembukuan
tetapi tidak memadai.4. Wajib pajak menyembunyikan pembukuan.5.
Wajib pajak tidak mempunyai assets yang terlihat atau dapat
diidentifikasi.Expenditure Method harusnya digunakan untuk
kasus-kasus organized crime apabila kondisi-kondisi berikut sangat
kuat atau dominan:1. Tersangka kelihatannya tidak membeli asset
seperti rumah, tanah, saham, perhiasan, mobil atau kapal mewah, dan
seterusnya.2. Tersangka mempunyai gaya hidup mewah dan agaknya
diluar kemampuannya.3. Tersangka diduga mengepalai jaringan
kejahatan, atau semua saksi yang memberatkan dia adalah para
penjahat yang sudah dijatuhi hukuman.4. Illegal income harus
ditentukan untuk menghitung denda (misalnya dalam kejahatan
penebangan hutan ilegal), menghitung kerugian negara (dalam kasus
korupsi), dan pungutan negara lainnya.Expenditure Method adalah
derivasi dari Net Worth Method. Namun, perlakuan terhadap asset dan
liabilities-nya berbeda. Misalnya, dalam Net Worth Method penyidik
akan mencantumkan saldo akhir kas dan bank. Dalam Expenditure
Method, hanya perubahannya yang diambil (kenaikan atau penurunan
kas dan bank). Hal yang sama juga berlaku untuk persediaan barang,
piutang, utang, dan pinjaman bank. Depresiasi, amortisasi, deplesi,
deffered gains, dan semacamnya juga diabaikan dalam Expenditure
Method ini sebenarnya merupakan hal yang elementer untuk seorang
akuntan.
FOLLOW THE MONEY Pertama kita akan melihat naluri penjahat.
Tanpa disadarinya, nalurinya ini akan meninggalkan jejak-jejak
berupa gambaran mengenai arus uang. Jejak-jejak uang atau money
trails inilah yang dipetakan oleh penyidik.Ketentuan
perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang
menginagtkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja (seperti
korupsi, penyuapan, penyelundupan barang dan manusia, pencurian,
prostitusi, terorisme, dan lain-lain) yang merupakan tindak pidana,
tetapi juga pencucian uangnya adalah tindak pidana.Uang sangat
cair/likuid, mudah mengalir. Itulah sebabnya Follow The Money
mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam investigatif. Namun,
mata uang kejahatan atau currency of crime bukanlah uang
semata-mata. Mengetahui currency of crimeakan membuka peluang baru
untuk menerapkan tehnik Follow The Money.
Naluri PenjahatDalam setiap kejahatan pada umumnya, dan fraud
khususnya, ada suatu gejala yang sangat lumrah, yakni pelaku
berupaya memberi kesan bahwa ia tidak terlibat fraud. Untuk itu,
pelaku harus jauh dari fraud itu sendiri dan harus jauh dari uang
yang merupakan hasil kejahatan. Itulah sebabnya, salah satu aksioma
dalam fraud ialah fraud is hidden atau fraud itu tersembunyi.Di
lain pihak, motive dari perbuatan fraud itu sendiri pada umumnya,
adalah mendapatkan uang. Kalaupun bukanitu motive-nya ada aliran
uang ke diri pelaku(atau keluarganya).pada akhirnya ada arus uang
atau dana dari tempat persembunyian atau tempat penitipan yang
mengalir ke alamat sipelaku utama.Jejak-jejak kejahatan, dalam hal
ini, berupa arus uang. Karena itu, dalam mencari pelaku,
investigator menelusuri jejak-jejak uang ini. Tehnik investigatif
yang menelusuri arus dana dan mencari muaranya, disebut Follow The
Money.
Kriminalisasi dari pencucian uang Pola perilaku pelaku kejahatan
dengan menjauhkan uang dari pelaku dan perbuatannya dilakukan
melalui cara placement, layering, dan integration. Tindak perbuatan
ini denga tegas diperlakukan serbagai tindak pidana sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak
pidana Pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
nomor 25 tahun 2003.Dengan diperlakukannya pencucian uang sebagai
tindak pidana (kriminalisasi dari pencucian uang), maka banyak
kasus kejahatan (termasuk tindak pidana korupsi) dapat diproses
(pengadilan) melalui kejahatan utamanya dan melalui pencucian
uangnya.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
merupakan lembaga yang penting untuk mengungkapkan pelaku-pelaku
dengan menelusuri laporan-laporan dari berbagai sumber, tanpa harus
membuktikan kejahatan utamanya.
Follow The Money dan Data Mining Tehnik investigasi ini
sebenarnya sangat sederhana. Kesulitannya adalah datanya sangat
banyak dalam hitungan terabytes. Kita tidak bisa mulai dengan
pelakunya, yang kita ingin kita lihat justru adanya pola-pola arus
dana yang menuju ke suatu tempat (yang memberi indikasi tentang
pelaku atau otak kejahatan).Disamping kerumitan karena data yang
begitu besar, juga diperlukan kecermatan dan persistensi dalam
mengumpulkan bahan-bahannya. Kemajuan yang sangat pesat di bidang
teknologi informasi, memfasilitasi proses ini.
Mata Uang Kejahatan Ciri dari penggunaan currency of crime yang
bukan berupa uang adalah izin-izin atau lisensi untuk akses ke
sumber-sumber daya alam yang umumnya dialokasikan kepada keluarga
dan kerabat sang diktator.Dalam hal itu currency of crime- nya bisa
berupa intan berlian, minyak bumi, pasir laut, kayu bundar (logs),
ganja, dan lain sebagainya. Di sini ada dua arus yang bisa diikuti
investigator, yakni arus dana dan arus fisik barang. Arus fisik
barang sering memberikan indikasi kuat, karena adanya anomali.
Contoh: data statistik resmi mengenai impor-ekspor yang menunjukkan
kesenjangan yang besar, antara data negara pengimpor dan negara
pengekspor.
Investigatif Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi (TPK)
dilihat dari ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia. Yang
akan dipakai sebagai acuan dalam pembahasan ini adalah
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan TPK. Untuk
TPK yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang ini, yakni
tanggal 21 november 2001, berlaku Undang-Undang nomor 3 tahun
1971.Analisis pasal-pasal TPK akan menganalisis semua pasal yang
mengandung TPK ke dalam unsur-unsurnya, bagian inti atau
bestanddeel. Pendekatan ini dipakai oleh penyelidik, penyidik, dan
jaksa penuntut umum.Keberhasilan atau kegagalan suatu investigatif
TPK, di luar masalah penyuapan kepada penegak hukum, ditentukan
oleh kemampuan membuktikan bagian-bagian inti dan meyakinkan
majelis hakim dalam persidangan pengadilan.
Analisis Pasal-Pasal TPK Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencakup 30 tindak
pidana yang diartikan sebagai tindak pidana korupsi (TPK). Ini
dapat dilihat dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang
berikut:No.PasalNo.PasalNo.Pasal
1.211.7 ayat (2)21.12 huruf f
2.312.822.12 huruf g
3.5 ayat (1) huruf a13.923.12 huruf h
4.5 ayat (1) huruf b14.1024.12 huruf i
5.6 ayat (1) huruf a15.1125.12 B
6.6 ayat (1)huruf b16.12 huruf a26.12 C
7.7 ayat (1) huruf a17.12 huruf b27.13
8.7 ayat (1) huruf b 18.12 huruf c28.14
9.7 ayat (1) huruf c19.12 huruf d29.15
10.7 ayat (1) huruf d20.12 huruf e30.16
Pemeriksa memfokuskan investigasinya pada pencarian
indikasi-indikasi atau bukti awal dari masing-masing unsur atau
bagian inti TPK. Dengan meningkat dan mendalamnya investigasi, maka
upaya diarahkan kepada pengumpulan dan penyajian alat-alat
bukti.Karena itu, penting sekali bagi pemeriksa untuk mengetahui
bagian inti atau berstanddeel dari ke 30 TPK. Dalam uraian
pasal-pasal dan ayat-ayat yang mencangkup ke 30 TPK, berstanddeel
ini digaris bawahi. Pasal-pasal ini juga disertai dengan penjelasan
undang-undangnya.Dalam dokumentasi investigasinya, pemeriksa
merinci semua indikasi dan alat bukti untuk masing-masing bagian
inti atau tindak pidana korupsi yang disangkakan atau
didakwakan.
Beberapa Konsep Undang-Undang TPK Dibawah ini ada catatan
mengenai beberapa konsep, baik yang secara umum dikenal dalam KUHP
dan KUHAP, maupun yang khas untuk TPK. Konsep-konsep itu adalah:
Alat bukti yang sah Beban pembuktian terbalik Gugatan perdata atas
harta yang disembunyikan Pemidanaan secara in absentia Memperkaya
versus Menguntungkan Pidana mati Nullum delictum Concursus idealis
Concursus realis Perbuatan berlanjut Lepas dari tuntutan hukum
versus bebasKonsep ini dimaksudkan untuk membantu investigator yang
tidak mempunyai latar belakang pendidikan hukum. Dalam analisis
kasus para investigator dapat melihat penerapan sebagian
konsep-konsep ini.Analisis Beberapa Kasus KorupsiPara akuntan
forensik dapat menarik pelajaran berharga dari pendapat dan
komentar para ahli hukum, mengenai kasus-kasus yang sudah ada
putusan hakim. Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah adalah seorang di antara
ahli hukum pidana dan hukum secara pidana yang banyak menulis
tentang kasus-kasus korupsi.Dalam bukunya, Profesor Andi Hamzah
secara rinci mencantumkan posisi dan analisis kasusnya. Analisis di
bawah merupakan ringkasan untuk menonjolkan hal-hal yang penting
bagi akuntan forensik. Para akuntan forensik sebaiknya mempelajari
secara utuh dokumentasi dari suatu kasus, yakni sejak surat dakwaan
yang diajukan penuntut umum, sampai kepada putusan Mahkamah
Agung.
Kasus Samadikun Hartono Penuntut Umum mendakwa Samadikun Hartono
(Presiden Komisaris PT Bank Modern Tbk), bersama-sama dengan
Bambang Trianto ( Presiden Direktur PT Bank Modern Tbk):Dakwaan
Primair:Secara berlanjut melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu badan secara melawan hukum atau
secara tidak patut menggunakan uang atau menyalurkan sejumlah dana
BLBI atau bertentangan dengan peruntukkannya yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan negara sebesar Rp
169.492.986.461,54Dakwaan Subsidair:Dengan perbuatan itu juga
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan, yang langsung atau tidak langsung
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.Menarik
sekali apa yang dikatakan Andi Hamzah mengenai putusan Pengadilan
Negeri dan Mahkamah Agung dalam kasus Samadikun Hartono, serta
tragedi pada akhirnya:Didalam pertimbangan Pengadilan Negeri
perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan
melawan hukum karena itu, terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan
baik yang primair maupun yang subsidiair.Nyata sekali kekeliruan
hakim karena pada dakwaan subsidiair yang terdakwa juga dibebaskan,
tidak ada bagian inti (bestandeel) melawan hukum, sehingga tidak
perlu dibuktikan.
Kasus Djoko S. Tjandra Djoko S. Tjandra melakukan kontrak cessie
dengan Rudi Ramli (Bank Bali). Karena perbuatan itu dilakukan pada
tahun 1998, penuntut umum mendakwa Djoko Tjandra dengan pasal 1
ayat 1 huruf a dari undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi nomor 3 tahun 1971.Menurut Andi Hamzah:Kurang tepat
mendakwa perbuatan cessie sebagai merupakan perbuatan melawan hukum
memperkaya diri sendiri. Sehingga Pengadilan Negeri dan Mahkamah
Agung membebaskan Djoko S. Tjandra, dengan alasan perbuatan
melakukan cessie adalah perbuatan perdata dan bukan pidana.Yang
menjadi soal sebenarnya adalah mengapa pencairan uang hasil cessie
itu berjalan dengan cepat dan mulus. Mengapa kalau orang lain yang
membuat cessie, hasil cessie-nya sulit dicairkan? Jadi seharusnya
Djoko S Tjandra didakwa memberi suap kepada pejabat negara dan BPPN
primair pasal 209 KUHP juncto pasal 1 ayat (1) huruf c
undang-undang 3/1971;, subsidiair pasal 1 ayat (1) huruf d
undang-undang 3/1971, yang sekarang menjadi pasal 13 UU PTPK
1999.
Investigatif PengadaanPengadaan merupakan salah satu sumber
korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Tiap-tiap tahun BPK
maupun BPKP, melaporkan kasus pengadaan yang mengansung unsur
tindak pidana korupsi. Tidak banyak yang masuk ke persidangan
pengadilan. Beberapa kasus pengadaan yang berhasil diselesaikan di
pengadilan, membuyarkan legenda bahwa mark-up hanya 30%. Cara-cara
investigasi yang dijelaskan di bawah, diterapkan dalam pengadaan
yang menggunakan sistem tender atau penawaran secara terbuka. Dalam
sistem ini, lazimnya ada tiga tahapan besar sebagai berikut:1.
Tahap pra tender2. Tahap penawaran dan negoisasi 3. Tahap
pelaksanaan dan penyelesaian administratifAuditor harus menguasai
seluk-beluk dan potensi fraud dalam setiap tahap. Yang dapat
membantunya adalah gejala-gejala yang sering muncul ke permukaan
pada setiap tahap tersebut diatas.
Standar Secara sederhana, standar adalah ukuran mutu. Karena itu
dalam pekerjaan audit, para auditor ingin menegaskan standar
mereka. Dengan standar ini pihak yang diaudit (auditee), pihak yang
memakai laporan audit, dan pihak-pihak lain dapat mengukur mutu
kerja si auditor. Hal yang sama juga ingin dicapai para
investigator dan forensic accountant.Standar tersebut adalah:1.
Seluruh investigasi harus dilandasi praktek terbaik yang diakui2.
kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian sehingga
bukti-bukti tadi dapat diterima dipengadilan.3. Pastikan bahwa
seluruh dokumentasi, dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks;
dan jejak audit tersedia.4. Pastikan bahwa para investigator
mengerti hak-hak azasi pegawai dan senatiasa menghormatinya.5.
Beban pembuktian ada pada yang menduga pegawainya melakukan
kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut,
baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana.6. Cakup
seluruh substansi investigasi dan kuasai seluruh target yang sangat
kritis ditinjau dari segi waktu.7. Liput seluruh tahapan kunci
dalam proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti
dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan
mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau
protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan
polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan.
Standar 1Seluruh investigasi harus dilandasi praktek-praktek
terbaik yang diakui (accepted best practices).istilah best
practices sering dipakai dalam penetapan standar. Dalam istilah ini
tersirat dua hal. Pertama,adanya upaya membandingkan antara
praktek-praktek yang ada dengan merujuk kepada yang terbaikpada
saat itu. Upaya ini disebut benchmarking. Kedua,upaya benchmarking
dilakukan terus menerus untuk mencari solusi
terbaik.Standar-2Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian
(due care) sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima dipengadilan.
Bandingkan standar ini dengan nasehat kedua dari daviadi
atas.Standar-3Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan
aman, terlindungi, dan diindeks; dan jejak audit tersedia.
Dokumentasi ini diperlukan sebagai referensi apabila ada
penyelidikan di kemudian hari untuk memastikan bahwa investigasi
sudah dilakukan dengan benar. Referensi ini juga membantu
perusahaan dalam upaya perbaikan cara-cara investigasi sehingga
accepted best practices yang dijelaskan dapat
dilaksanakan.Standar-4Pastikan bahwa investigator mengerti hak-hak
azasi pegawai dan senantiasa menghormatinya. Kalau investigatif
dilakukan dengan cara yang melanggar hak azasi pegawai, yang
bersangkutan dapat menuntut perusahaan dan investigatornya.
Bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dengan waktu dan biaya yang
banyak, menjadi sia-sia.Standar-5Ingatlah bahwa beban pembuktian
ada pada perusahaan yang menduga pegawainya melakukan kecurangan,
danpada penuntut umumyang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam
kasus hukumadminstratif dan pidana. Dalam kasus pidana di Amerika
Serikat, beban pembuktian ini harus beyond reasonable doubt atau
melampaui keraguan yang layak.Standar-6Cakup seluruh substansi
investigasi dan kuasai seluruh target yang sangat kritis ditinjau
dari segi waktu.Dalam melaksanakan investigatif, kita menghadapi
keterbatasan waktu. Dalam menghormati azaspraduga tidak bersalah,
hak dan kebebasan seseorang harus dihormati.Standar-7Liput seluruh
tahapan kunci dalam proses investigatif, termasuk perencanaan,
pengumpulan bukti, dan barang bukti, wawancara, kontak denganpihak
ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti
tata cara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan,
keterlobatan polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai
pelaporan.
Audit Investigasi (Special Audit)Oleh Admin KeuLSM / Selasa 28
Agustus 2012 Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan
lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada
area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi
atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa
rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat
penyimpangan wewenang yang ditemukan. Tujuan audit investigasi
adalah mengadakan temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya,
serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan
pengaduan atau informasi dari masyarakat. Tanggung jawab
pelaksanaan audit investigasi adalah pada lembaga audit atau satuan
pengawas. Prosedur dan teknik audit investigasi mengacu pada
standar auditing serta disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
Dalam merencanakan dan melaksanakan audit investigasi, auditor
mengunakan skeptic profesionalisme serta menerapkan azas praduga
tidak bersalah. Tim yang melaksanakan audit investigasi sebaiknya
oleh tim atau minimal salah satu auditor yang telah mengembangkan
temuan audit sebelumnya. Tim audit baru dapat dibentuk apabila
sumber informasi berasal dari informasi dan pengaduan masyarakat.
Laporan hasil audit investigasi menetapkan siapa yang terlibat atau
bertanggungjawab, dan ditandatangani oleh kepala lembaga satuan
audit. Adapun sumber informasi audit investigasi adalah:
Pengembangan temuan audit sebelumnya, Adanya pengaduan dari
masyarakat, Adanya permintaan dari dewan komisaris atau DPR untuk
melakukan audit, misalnya karena adanya dugaan manajemen/ pejabat
melakukan penyelewengan.Program audit untuk audit investigasi
umumnya sulit ditetapkan terlebih dahulu atau dibakukan. Kalau
audit investigasi yang dilaksanakan merupakan pengembangan temuan
audit sebelumnya, seperti financial audit dan operational audit,
auditor dapat menyusun langkah audit yang hendak dilaksanakan.
Meskipun terkadang setelah dilaksanakan masih banyak mengalami
penyesuaian atau perubahan.
Kertas kerja audit biasa disusun sebagai berikut: kertas kerja
audit yang umum, yaitu menyangkut data umum objek atau kegiatan
yang diperiksa termasuk ketentuan yang harus dipatuhi, kertas kerja
audit untuk setiap orang yang diduga terlibat, yaitu berisi antara
lain; identitas seseorang, tindakan yang melanggar hukum serta
akibatnya yang dilengkapi dengan bukti yang mendukung. Selain itu,
dapat pula disusun per tahapan transaksi seperti pada kasus kredit
macet, antara lain; tahap permohonan kredit, tahap perhitungan 5 C,
tahap pencairan dan penggunaan kredit, serta tahap setelah kredit
cair sampai dinyatakan macet. Kertas kerja harus dibuat sedemikian
rupa, sehingga mudah dibuat laporan khusus.
Adapun hasil audit investigasi pada umumnya dapat disimpulkan
berikut ini. Apa yang dilaporkan masyarakat tidak terbukti. Apa
yang diadukan terbukti, misalnya terjadi penyimpangan dari suatu
aturan atau ketentuan yang berlaku, namun tidak merugikan negara
atau perusahaan. Terjadi kerugian bagi perusahaan akibat perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan. Terjadi
ketekoran/kekurangan kas atau persediaan barang milik Negara, dan
bendaharawan tidak dapat membuktikan bahwa kekurangan tersebut
diakibatkan bukan karena kesalahan atau kelalaian bendaharawan.
Terjadi kerugian negara akibat terjadi wanprestasi atau kerugian
dari perikatan yang lahir dari undang-undang. Terjadi kerugian
negara akibat perbuatan melawan hukum dan tindak pidana
lainnya.
Laporan audit investigasi bersifat rahasia, terutama apabila
laporan tersebut akan diserahkan kepada kejaksaan. Dalam menyusun
laporan, auditor tetap menggunakan azas praduga tak bersalah. Pada
umumnya audit investigasi berisi: dasar audit, temuan audit, tindak
lanjut dan saran. Sedangkan laporan audit yang akan diserahkan
kepada kejaksaan, temuan audit memuat: modus operandi, sebab
terjadinya penyimpangan, bukti yang diperoleh dan kerugian yang
ditimbulkan.http://keuanganlsm.com/article/audit/audit-investigasi-special-audit/