MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN pangkalpinang.bpk,go.id SUBBAGIAN HUKUM BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2018
96
Embed
Audit Board of Indonesia - MATRIKS PERBANDINGAN ......c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka Daerah bertanggung jawab
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MATRIKS PERBANDINGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
pangkalpinang.bpk,go.id
SUBBAGIAN HUKUM
BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018
MATRIKS PERBANDINGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG SISTEM PENYELENGGARAN PENDIDIKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN
2011 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR BUPATI BELITUNG TIMUR
Menimbang: Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya,
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mempunyai kewajiban
membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi
warga masyarakat sehingga terwujud pendidikan yang
berkualitas
b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung
jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi,
Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga mampu
menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan
dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses
pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan suku
bangsa;
bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 188.34-5327 Tahun 2016 tentang Pembatalan
Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka
Daerah bertanggung jawab untuk merumuskan serta
menetapkan kebijakan Daerah di bidang pendidikan sesuai
dengan kewenangannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan
Pendidikan;
Mengingat: Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 );
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496); Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4769); Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4863); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Dan
BUPATI BELITUNG TIMUR
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR
MEMUTUSKAN MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan
Pendidikan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang membidangi
urusan Pendidikan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang
berwewenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Belitung Timur.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalahBupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan
Pendidikan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang membidangi
urusan Pendidikan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
setiap warganegara Republik Indonesia yang telah memenuhi
syarat yang ditentukan,diangkat oleh pejabat yang
berwewenang dan diserahi tugas dalam suatujabatan negeri
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Belitung Timur.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan
komponen sistem pendidikan pada satuan atau program
pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar
proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional.
11. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan
dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan
masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan
dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran
yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelengaraan pendidikan.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi
sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara,
tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasanabelajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan
komponen sistem pendidikan pada satuan atau program
pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar
proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional.
11. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,
penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan
satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran
yang tersedia pada jalur, jenjangdan jenis pendidikan tertentu.
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diridan diangkat untuk menunjang
penyelengaraan pendidikan.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi
sebagai guru,dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara,
tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai
dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan.
15. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik
untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses
pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
16. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang
diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik,
tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang
dikembangkan.
17. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada
kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Daerah ,masyarakat atau Lembaga Pendidikan
Asing.
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstrukur
dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi.
20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur
dan berjenjang.
21. Lembaga Pendidikan Asing yang selanjutnya disingkat LPA
adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing,
menyelenggarakan pendidikan.
15. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik
untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses
pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
16. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang
diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik,
tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang
dikembangkan.
17. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada
kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Daerah,masyarakat atau Lembaga Pendidikan
Asing.
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstrukur dan
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi.
20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur
dan berjenjang.
21. Lembaga Pendidikan Asing yang selanjutnya disingkat LPA
adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing,
dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang
bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik
Indonesia.
22. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang
terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling
membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka
meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
23. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan
nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar
sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari,
oleh, dan untuk masyarakat.
24. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang
diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional
Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif
dan/atau komparatif daerah.
25. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang
diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional
Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara
maju.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan
belajar.
27. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan
pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya,
aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan
pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
28. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan
bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.
22. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang
terdiri atassekumpulan warga masyarakat yang saling
membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka
meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
23. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan
nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar
sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari,
oleh dan untuk masyarakat.
24. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang
diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional
Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif
dan/atau komparatif daerah.
25. Dihapus.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan
pendidikdan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan
belajar.
27. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan
pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya,
aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan
pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
28. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan
lingkungan.
29. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6
(enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
lingkungan.
29. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6
(enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut.
30. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan formal yang menyelenggarakan program
pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan
6 (enam) tahun.
31. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan formal dalam binaan menteri agama yang
menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan
agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai
dengan 6 (enam) tahun.
32. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur
pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan
menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan
berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau
bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan
kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk
Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau
bentuk lain yang sederajat.
33. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut.
30. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan formal yang menyelenggarakan program
pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan
6 (enam) tahun.
31. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan formal dalam binaan menteri agama yang
menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan
agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai
dengan 6 (enam) tahun.
32. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur
pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan
menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan
berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ataubentuk
lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan
pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah
Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk
lain yang sederajat.
33. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah
satu bentuksatuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
34. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan
Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
34. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan
Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum
dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
35. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain
yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui
sama atau setara SD.
36. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam
binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan
umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan
dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat
atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara
SD.
37. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur
pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar,
berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah
Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
38. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau
dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
35. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP,
adalah salahsatu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan
dasar sebagai lanjutan dari SD, ataubentuk lain yang sederajat
atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara
SD.
36. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam
binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan
umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan
dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat
atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara
SD.
37. dihapus.
38. dihapus.
39. dihapus.
40. dihapus.
41. dihapus.
42. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP
adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
43. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa
nilai kumulatifpemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang
harus dipenuhi oleh setiapsatuan pendidikan.
44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang
diakui sama/setara SMP atau MTs.
39. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan
Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum
dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain
yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui
sama atau setara SMP atau MTs.
40. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat
SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang
diakui sama atau setara SMP atau MTs.
41. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam
binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan
kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang
diakui sama atau setara SMP atau MTs.
42. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP
adalah criteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
43. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa
nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
45. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
46. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang
memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat
non komersial.
47. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program
dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan.
48. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus
diikuti olehWarga Negara Indonesia atas tanggungjawab
Pemerintah dan PemerintahDaerah.
49. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli
pendidikan.
50. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan
orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh
masyarakat yang peduli pendidikan.
51. Warga Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang
berdomisili di Kabupaten Belitung Timur.
52. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non
pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam
bidang pendidikan.
53. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur minimal
kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses,
hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
45. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
46. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang
memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat
nonkomersial.
47. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program
dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan.
48. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus
diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
49. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli
pendidikan.
50. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan
orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh
masyarakat yang peduli pendidikan.
51. Warga Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang
berdomisili di Kabupaten Belitung Timur.
52. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non
pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam
bidang pendidikan.
54. Sarana pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang
dapat dipindah-pindah.
55. Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan
fungsi satuan pendidikan.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
53. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur minimal
kinerja system pendidikan yang mencakup masukan, proses,
hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan.
54. Sarana pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang
dapat dipindahpindah.
55. Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan
fungsi satuan pendidikan.
BAB II
VISI, MISI, MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 2
Visi Pendidikan Daerah adalah terwujudnya pendidikan yang
bermutu, dinamis, kreatif, inovatif untuk membentuk manusia
yang cerdas, berbudaya dan berakhlak mulia.
Tetap
Pasal 3
Misi Pendidikan Daerah adalah:
a. melaksanakan pelayanan prima bidang administrasi dan
informasi pendidikan serta pelayanan pengembangan karier
tenaga pendidik dan kependidikan, secara transparan dan
akuntabel;
b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan
pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah yang tanggap akan persamaan hak
laki-laki dan perempuan;
c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga
pendidikan pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Non
Formal menuju tercapainya sumber daya manusia yang
profesional;
Tetap
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pada jalur
Pendidikan Non Formal menuju tercapainya sumber daya
manusia berdaya saing tinggi, maju, mandiri dan produktif;
e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan minat baca dan
budaya baca;
f. melaksanakan pembinaan dan kepengawasan secara umum;
g. membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik
dan budaya sosial dengan memperhatikan budaya lokal; dan
h. mewujudkan manusia yang memiliki dan mengamalkan nilai-
nilai keimanan dan ketaqwaan.
Pasal 4
Maksud Penyelenggaraan Pendidikan Daerah adalah
mengupayakan pemerataan pendidikan berkualitas, menjamin
perluasan akses dan biaya pendidikan yang terjangkau bagi
masyarakat.
Tetap
Pasal 5
Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah adalah menjamin
keberlangsungan proses pendidikan untuk berkembangnya
potensi peserta didik di Daerah, agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
inovatif, berbudaya, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga
masyarakat yang demokratis, berwawasan global serta
bertanggungjawab.
Tetap
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 6 Tetap
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:
a. penyelenggaraan pendidikan;
b. pengelolaan pendidikan; dan
c. pendanaan pendidikan.
BAB IV
WAJIB BELAJAR
Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar
9 (sembilan) tahun.
(2) Setiap Warga Daerah yang berusia sekurang-kurangnya 6
(enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
(3) Setiap Warga Daerah yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan
15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
Tetap
Pasal 8
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program wajib belajar
12 (dua belas) tahun.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib belajar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.
Tetap
BAB V
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 9
(1) Sistem Penyelenggaraan Pendidikan adalah keseluruhan
komponen penyelenggaraan pendidikan yang saling terkait
secara terpadu untuk memberikan jaminan keberlangsungan
proses pendidikan.
(2) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan prinsip
Tetap
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan melibatkan
partisipasi masyarakat.
(3) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya
membaca, menulis, berhitung, dan budaya lokal bagi semua
warga masyarakat.
(4) Penyelenggaraan pendidikan berwawasan keunggulan
menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan dengan
memperhatikan potensi satuan pendidikan.
BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10
Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:
a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar; dan
c. pendidikan menengah.
Pasal 10
Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:
a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar; dan
c. dihapus.
Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 11
(1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan,
dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara
optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar
sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki
Tetap
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
(2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian