Aturan tentang ippa

KEBIJAKAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Kawasan Konservasi Dan Hutan Lindung

Kawasan Jumlah (unit) Luas (hektar)

Taman Nasional 50 16.383.993,34

Taman Wisata Alam 123 1.028.912,29

Taman Hutan Raya 21 331.634,91

Cagar Alam 245 4.605.059,88

Suaka Margasatwa 77 5.433.337,09

Taman Buru 14 224.816,04

Total 530 28.007.753,55

KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA

KONDISI PEMUNGKIN• Rencana Pengelolaan

• Zonasi (Zona Inti, Rimba, Pemanfaatan)

• Disain Tapak

PERATURAN

• PP No. 36 Tahun 2010 :

Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya & Taman Wisata Alam

• Permenhut No. P.48/Menhut-II/2010 jo P.4/Menhut-II/2012 :

Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

Jenis UsahaUsaha Jasa Wisata Alam

•Jasa Informasi Pariwisata

•Jasa Pramuwisata

•Jasa Transportasi

•Jasa Perjalanan Wisata

•Cinderamata

•Jasa Makanan & Minuman

Usaha Sarana Wisata Alam

•Wisata Tirta

•Akomodasi

•Transportasi

•Wisata Petualangan

•Olahraga minat khusus

LOKASI

DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DAN WISATA ALAM

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

KEMENTERIAN KEHUTANAN

Usaha Jasa Wisata AlamUsaha Sarana Wisata Alam

• Zona Pemanfaatan TN

• Blok Pemanfaatan TAHURA

• Blok Pemanfaatan TWA

• SM

• TN kec. Zona Inti

• TAHURA

• TWA

KEWENANGAN




Menteri Kehutanan

Gubernur/Bupati/Walikota

(sesuai kewenangan)

Kepala UPT

Usaha Sarana di :

TN & TWA

* Pendelegasian

wewenang Usaha Jasa di :

SM, TN & TWA

Usaha Sarana & Jasa di :

TAHURA

Dinas Pengelola TAHURA

* Dapat

didelegasikan Usaha Jasa di :

TAHURA

PELAKU USAHA




PERORANGAN

BADAN USAHA

KOPERASI

Usaha Jasa

(SM, TN, TAHURA, TWA)

Usaha Sarana

(TN, TAHURA, TWA)

JANGKA WAKTU




Usaha Sarana

Usaha Jasa

Perorangan

Badan Usaha &

Koperasi

2 Tahun(dapat diperpanjang untuk

jangka waktu 2 tahun)





Badan Usaha &

Koperasi

TATA CARA PERIZINAN JASA

Persyaratan Administrasi

Perorangan Badan Usaha & Koperasi

• Identitas Pemohon

• NPWP

• Formulir

• Sertifikasi keahlian

• Rekomendasi dari forum

• Akte pendirian

• SIUP

• NPWP

• Referensi Bank

• Profil Perusahaan

• Rencana Keg. Usaha

Kepala UPT

Penilaian

10 HK

Tolak

Terima

SPP IIUPJWA

10 HK

LUNAS IUPJWA

14HK

10 HK

Perdirjen P.12-2011 tentang Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis.pdf

Perdirjen P.12-2011 tentang Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis.pdf

TATA CARA PERIZINAN SARANA




Persyaratan Administrasi Persyaratan Teknis

Badan Usaha & Koperasi

IZIN PRINSIP




KEWAJIBANPEMEGANG IZIN PRINSIP

1. Membuat peta areal rencana keg. usaha skala paling besar 1 : 5.000 dan paling kecil 1 : 25.000

2. Melakukan pemberian tanda batas pada areal yg dimohon3. Menyusun Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam4. Menyusun & menyampaikan dokumen UKL/UPL5. Membayar Iuran Usaha

KETENTUAN IZIN USAHA

1. Bukan sbg hak kepemilikan/penguasaan2. Tidak dapat dijadikan jaminan/agunan3. Hanya dapat dipindahtangankan setelah ada izin4. Luas areal yg diizinkan untuk dibangun sarana wisata paling

banyak 10% dari luas yg diberikan5. Bangunan sarana akomodasi & wisata tirta semi permanen,

disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat6. Tidak mengubah bentang alam




Permenhut No. P.48/Menhut-II/2012 Pasal 3 :

“Usaha pariwisata alam direncanakan sesuai dengan

desain tapak pengelolaan pariwisata alam”

Pembagian ruang pengelolaan pariwisata alam di zona/ blok pemanfaatan dan zona/blok perlindungan/rimba/bahari

yang diperuntukkan bagi ruang publik dan ruang usahapenyediaan jasa/sarana pariwisata alam

Ruang Publik

1. Sarana pendukung wisata alam2. Pada zona pemanfaatan : IUPJWA 3. Pada zona perlindungan/rimba/bahari TN:

> IUPJWA informasi pariwisata, pramuwisata, transportasi danperjalanan wisata

> IUPSWA transportasi kereta listrik/kereta gantung (tiang & stasiun)

4. Dapat dibangun fasilitas wisata (bangunan pusat pengunjung, ruang informasi, dermaga, jetty, menara pandang, tempat parkir dll)

Ruang Usaha

1. Tidak menguasai ODTWA, bukan perlintasan & habitat satwa2. IUPSWA wisata tirta (pemandian alam, gudang, dll),

transportasi (kendaraan darat & air), akomodasi dan wisata petualangan (outbond, flying fox, trekking dll)

3. IUPJWA (dengan kemungkinan adanya kerjasama pada areal IUPSWA)

PERDIRJEN PHKA TERKAIT

2. Perdirjen No. P.2/IV-SET/2012 tgl 3 Maret 2011 ttg Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di TN, TAHURA, TWA

4. Perdirjen PHKA No. P.12/IV-SET/2011 tgl 30 Desember 2011 ttg Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, TAHURA dan TWA

5. Perdirjen PHKA No. P.01/IV-SET/2012 tgl 4 Januari 2012 ttg Pedoman Penyusunan RPPA, RKL, RKT Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam

6. Perdirjen PHKA No.P.02/IV-SET/2012 tgl 10 Januari 2012 ttg Pembangunan Sarana Pariwisata Alam di TN, TAHURA dan Taman Wisata Alam

Lima Prinsip Pengembangan Pariwisata Alam

1. Konservasi :

upaya peningkatan kualitas sumberdaya alam dan menjamin terjaganya kelestarian pemanfaatan sumberdaya alam




2. Edukasi :

Adanya unsur pendidikan & pengetahuan

tentang konservasi alam dan menumbuhkan komitmen dan kepedulian terhadap

pelestarian lingkungan.




3.Ekonomi• Kontribusi nyata bagi pendapatan

masyarakat, daerah dan nasional

• Menjadi penggerak ekonomi serta penyeimbang pembangunan daerah dan nasional




4.Pemberdayaan Masyarakat :• Membangun dukungan masyarakat

akan pengembangan wisata alam

• Keberpihakan pada partisipasi masyarakat

• Peningkatan kesejahteraan dan keterampilan/kapasitas masyarakat setempat




5.Rekreasi

memberikan kepuasan kepada

pengunjung melalui standar pelayanan kegiatan wisata alamyang memadai




Terima Kasih

www.jasling.dephut.go.id

Aturan tentang ippa

Investor Relations