ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERUSAKAN EKOSISTEM MANGROVE DI KABUPATEN LANGKAT (Putusan P.N. Stabat Nomor: 374/Pid.B/2006/PN.Stb) Tengku Erwinsyahbana Abstract The aim of this research are to know some case that has been processed that there some defendant was decided outof any prosecution by thejudge at Court of Disctrict Altough the public prosecutor had collected was qualified. Decidedoutofanyprosecution was very interested to analyze to know more how the reasoning and consideration of the judge. This research is normative juridical bycase study method. The collected data were analyzed using ofjuridical qualitative methods. Based on analysis results there was concluded that the judge assess that defendant did not able to responsible, because there was forgiving reasons. Therefore the judge decided out ofany prosecution because offorgiving reasons in judge decision not accordance with Penal Code. Keywors: judge'sdecision, criminal offences, mangrove ecosystem. A. Pendahuluan Deklarasi Stockholm (1972) merekomen- dasikan pengelompokan masalah lingkungan menjadi lima bidang utama, yaitu: permukiman, pengelolaan sumberdaya alam, pencemaran, pendidikan dan pembangunan. Deklarasi ini juga menyerukan perlunya komitmen pandangan dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan kualitaslingkungan hidupumat manusia. Setiap negara diminta untuk membentukkementerian atau lembaga negara yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia meresponnya dengan membentuk Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Perlindungan terhadap lingkungan hidupter- nyata tidak dapat berjalan seperti hasil kesepakatan yang dicapai dalam Deklarasi Stockholm. Terutama pada negara-negara berkembang (termasuk Indo nesia), bahwapelaksanaanpembangunan ekonomi tidak dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap lingkungan. Banyak fakta menunjukkan terjadinya kerusakanatau pencemaran lingkungan akibatpelaksanaan pembangunanekonomi. Harus diakui bahwa upaya pelestarian fungsi lingkungan terkadang bertentangan (tidak sejalan) dengan inovasidari proses pembangunan. Tidaksejalannya pembangunanekonomidengan upaya perlindungan lingkungan terbukti meialui kajian dan analisis masalah lingkungan hidup dan pembangunan yang dilakukan oleh The World Commission on Environ mentand Development (UNCED) yang dituangkan Yustisia Edisi 80 Mei-Agustus 2010 dalam laporandan rekomendasi berjudul: "OurCom mon Future (Hari Depan Kita Bersama)". Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang diselenggarakan negara-negara di dunia tidak sejalan dengan pembangunan lingkungan, bahkan pembangunan cenderung semakin merusak lingkungan. Atas dasar ini maka dilaksanakanlah KTT Bumi {Earth Summit) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro (Brazilia) dan dibuka pada tanggal 5 Juli 1992. Sejak pelaksanaan KTT Bumi(Earth Summit), masyarakat internasional menilai bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama setiap negara dan perlindungan lingkungan hidup tidak terlepas dari aspek pembangunan ekonomi dan sosial. KTT ini menghasilkan Deklarasi Rioyang disebut Sustain able Development (Pembangunan Berkelanjutan). Prinsip-prinsip DeklarasiRiosebagai landasan bagi programkerja dituangkandalam Agenda 21 Global yang mewajibkan keselarasan antara pembangunan dan lingkungan hidup dan tidak lagi memisahkan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintahan Indonesia memang sudah mulai membenahi regulasi yang dapat melindungi lingkungan hidup dari kemungkinan kepunahan, kerusakan atau pencemaran akibat pelaksanaan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat, tetapi nyatanya kondisi tingkungan hiduptidakmengalami perbaikan, malah cenderung merosot. Berkurang- nya sumberdaya kelautan, penggundulan hutan dan degradasi lahan, keterbatasan sumber air bersih Analisis Yuridis Putusan Lepas dari 39