BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Usaha untuk menciptakan proteksi sosial di bidang kesehatan
merupakan pengertian dari pembiayaan kesehatan. Tercapainya
Universal Coverage merupakan tujuan utama pembiayaan kesehatan pada
sebuah negara. Pembiayaan kesehatan secara umum fokus pada
bagaimana sumberdaya keuangan diperoleh, bagaimana sumber dana yang
ada dialokasikan dan dipergunakan dalam sistem kesehatan. Dalam
beberapa tahun terakhir, konsensus telah berkembang menjadi
pembiayaan perawatan kesehatan prabayar, dimana masyarakakat
berkontribusi secara teratur untuk biaya perawatan kesehatan
melalui pembayaran pajak dan/atau kontribusi dari sebuah asuransi
kesehatan.Setiap negara memilih sistem nya sendiri yang sesuai
dengan kondisi negara mereka. Karena setiap permasalahan di setiap
negara berbeda-beda jika ada satu sistem yang cocok di suatu negara
belum tentu akan dapat diterapkan di negara lain. Pemilihan sistem
pembiayaan kesehatan yang tepat bagi suatu negara akan sangat
bermanfaat untuk menyejahterakan masyarakat mereka.
Meskipun sistem pembiayaan kesehatan di setiap negara berbeda,
akan baik jika mengetahui bagaimana sejarah serta sistem tersebut
berjalan di suatu negara. Negara yang akan dibahas adalah salah
satu negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Filipina. Sistem
perawatan kesehatan Filipina telah berkembang pesat dengan melewati
tantangan dari waktu ke waktu waktu. Status kesehatan telah
meningkat secara dramatis selama 40 tahun terakhir di Filipina.
Kematian bayi menurun, prevalensi penyakit menular menurun dan
harapan hidup meningkat menjadi lebih dari 70 tahun. Namun terjadi
ketidakadilan dalam akses perawatan kesehatan. Filipina memiliki
agen asuransi kesehatan nasional sejak tahun 1995 yaitu Philhealth.
Secara bertahap terus meningkatkan cakupan populasi. Namun pada
kenyataannya, akibat kedalaman jangkauan yang terbatas, pembayaran
pelayanan kesehatan berasal dari out of pocket. Oleh karena itu, di
bulan Juli 2010 terjadi upaya reformasi agar Filipina dapat
mencapai Universal Coverage. Fokus pada peningkatan jumlah keluarga
miskin yang terdaftar dalam Philhealth. Serta menyediakan lebih
banyak manfaat komprehensif dan mengurangi bahkan menghilangkan
pembayaran out of pocket. (AlbertoG. Romualdez et. al, 2011)Sistem
pembiayaan kesehatan di setiap negara masih memiliki kekurangan
yang diharapkan akan terus diperbaiki untuk mencapai Universal
Coverage. Dengan melihat kekurangan yang ada dapat ditemui sebuah
solusi yang dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk negara lain.
Dengan begitu dapat memenuhi harapan masyarakat dimana terjadi
kesetaraan dalam pelayanan kesehatan serta keringanan biaya.
Sehingga setiap orang bisa berobat dengan aman dan nyaman tanpa
terbebani dengan masalah biaya.1.2 Rumusan masalah
1.2.1 Bagaimanakah sejarah asuransi kesehatan nasioanal di
Filipina?1.2.2 Bagaimanakah sistem pembiayaan kesehatan yang
diterapkan dalam asuransi kesehatan nasional di Filipina?
1.2.3 Bagamainakah penerapan POAC dalam asuransi kesehatan
nasional di Filipina?1.3 Tujuan1.3.1 Untuk mengetahui sejarah
perkembangan asuransi kesehatan nasioanal di Filipina.1.3.2 Untuk
mengetahui sistem pembiayaan kesehatan yang diterapkan dalam
asuransi kesehatan nasional di Filipina.
1.3.3 Untuk mengetahui penerapan POAC dalam asuransi kesehatan
nasional di Filipina.
1.4 Manfaat
1.4.1 Penulis dapat memahami sistem pembiayaan kesehatan di
negara-negara yang telah menerapkan asuransi kesehatan nasional
khususnya di Negara Filipina.1..4.2 Sebagai bahan perbandingan
terhadap penerapan asuransi kesehatan nasioal di Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Sejarah Asuransi Kesehatan Nasional di FilipinaAsuransi
kesehatan social (Republic Act 6111) awalnya diperkenalkan di
Filipina pada tahun 1969 dengan yang dikenal juga dengan program
bernama Philippine Medical Care Act yang terdiri dari dua bagian
yaitu program untuk pekerja sector formal dan program untuk sector
informal dan masyarakat miskin. Program ini dikelola oleh
Philippines Medical Care Commission dimana program ini cukup
berhasil dalam mendaftarkan pekerja sector formal namun kurang
berhasul dalam mendaftakan pekerja sector informal dan masyarakat
miskin. Namun manfaatnya hanya sebatas pada perawatan di rumah
sakit saja. (UHC Forward, 2013)Menurut Alberto G. Romualdez Jr., et
al. (2011) untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap
pelayanan kesehatan, berbagai reformasi telah dilembagakan selama
30 tahun terakhir. Di antaranya adalah: adopsi pelayanan kesehatan
primer ( PHC ) pada tahun 1979, integrasi masyarakat kesehatan dan
rumah sakit pada tahun 1983 ( EO 851 ); diberlakukannya Generics
Act of 1988 ( RA 6675 ); devolusi pelayanan kesehatan ke LGU
sebagaimana diamanatkan oleh Kode Pemerintah Daerah 1991 ( RA 7160
), dan berlakunya Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional Tahun
1995 ( RA 7875 ). Menurut Maria Elena B. Herrera, et al. (2011)
pada tahun 1999, DOH meluncurkan Health Sector Reform Agenda ( HSRA
) sebagai kerangka kerja dan strategi utama untuk memperluas
penggunaan asuransi kesehatan social, meningkatkan kerjasama dengan
rumah sakit, memperkuat system kesehatan daerah, meningkatkan
kebijakan kesehatan dan manajemen obat, dan meningkatkan pelayanan
kesehatan umum. Sebelum reformasi besar ini, semua fasilitas
kesehatan di negara itu dikelola oleh Departemen Kesehatan Nasional
( Departemen Kesehatan ) dan sistem kesehatan yang dioperasikan
seperti British National Health Service. Sebagai hasil dari
desentralisasi, LGU menjadi bertanggung jawab untuk membiayai dan
mengelola fasilitas kesehatan. Namun dengan adanya desentralisasi
ini terjadi perbedaan fasilitas pada unit pemerintah daerah yang
berbeda juga. Desentralisasi ini telah memberikan kontribusi
terhadap fragmentasi dalam struktur pelayanan kesehatan.
Di antara upaya reformasi tersebut, ketika Kode Pemerintah
Daerah pada tahun 1991 (RA 7160) diadopsi oleh pemerintah untuk
mengubah pelayanan kesehatan dengan memberikan unit pemerintah
daerah ( LGU ) tanggung jawab dan kewenangan untuk manajemen
pembiayaan kesehatan mereka sendiri, namun dengan dibimbing dan
diberikan saran oleh departemen kesehatan. Setelah banyak protes
dan kritik, devolusi ini akhirnya diimplementasikan pada tahun
1993. Upaya lain kunci reformasi adalah diberlakukannya National
Health Insurance Act pada tahun 1995 ( RA 7875 ), yang menggantikan
Medicare Act of 1969 dan mendirikan Philhealth sebagai perusahaan
asuransi kesehatan nasional . Ini bertujuan untuk memastikan
cakupan universal dengan akses keuangan terhadap kualitas dan
perawatan medis yang terjangkau bagi semua orang Filipina pada
tahun 2010. Menurut UHC Forward (2013) The Philippine Health
Corporation, atau Philhealth, diciptakan pada tahun 1995 dengan
tujuan menempatkan penekanan baru pada pencapaian cakupan universal
. Pada tahun 2000 dan 2005, upaya reformasi tambahan digariskan
untuk membuat desentralisasi dan reformasi asuransi kesehatan kerja
lebih efektif, termasuk subsidi pemerintah diperluas untuk
pendaftaran orang miskin, penciptaan unit-unit/ perencanaan
pelayanan kesehatan lokal untuk mengurangi fragmentasi, dan peran
kuat dari Departemen Kesehatan dalam peraturan. Philhealth sekarang
mencakup sekitar 75 juta warga Filipina, atau 83 % dari
populasi.Sejak pembentukan Philhealth, beberapa perkembangan telah
terjadi dalam hal memperluas baik luas dan kedalaman cakupan
kesehatan. Dalam hal cakupan populasi, Philhealth sekarang memiliki
empat kategori pendaftar : sektor formal, prasejahtera, pensiunan,
dan program membayar individu ( IPP ) bagi mereka yang tidak
memenuhi syarat untuk tiga kategori lainnya. Philhealth dibiayai
terutama melalui pendapatan pemerintah secara umum, dengan
kontribusi dibagi antara pemerintah pusat dan daerah . Kontribusi
Anggota dituntut dari pekerja sektor formal dan orang-orang dalam
program membayar individu, kontribusi dari pensiunan dan
prasejahtera sepenuhnya disubsidi oleh pemerintah. Sejak tahun
1995, beberapa perbaikan telah dibuat untuk paket manfaat dan
sistem pengiriman. Sebagai contoh, Philhealth sekarang memiliki
Rawat Jalan dan Paket Diagnostik terbatas pada pendaftar miskin.
Tambahan baru ini menciptakan cakupan yang luas untuk kategori
miskin penerima manfaat. Semua penerima manfaat lainnya memiliki
akses ke layanan hampir komprehensif, serta termasuk beberapa
perawatan rawat jalan. Sementara itu, sistem pelayanan kesehatan
publik di Filipina yang sebagian besar adalah desentralisasi, namun
program Philhealth dikelola secara terpusat. Philhealth bertanggung
jawab untuk koleksi dan kegiatan operasi dan Departemen Kesehatan
(DoH) memberikan kontribusi untuk kegiatan pengawasan. Pada tahun
2000 dan 2005, upaya reformasi tambahan belum berubah secara
mendasar mengenai bagaimana pembiayaan kesehatan dan pengiriman
bekerja di Filipina, tetapi telah diimplementasikan sebagai
serangkaian reformasi tambahan untuk meningkatkan pembiayaan dan
pengiriman sistem yang ada. Beberapa reformasi tambahan ini
mencakup subsidi yang diperluas oleh pemerintah pusat bagi
masyarakat miskin, penciptaan unit-unit / perencanaan pelayanan
kesehatan lokal untuk mengurangi fragmentasi, dan peran yang lebih
kuat dalam peraturan Departemen Kesehatan .(UHC Forward, 2013)
Filipina telah membuat kemajuan substansial terhadap peningkatan
akses ke perawatan dan perlindungan keuangan melalui program
Philhealth. Filipina telah menjelajahi beberapa reformasi untuk
mencapai cakupan universal, meningkatkan ekuitas sistem dan
meningkatkan tingkat perlindungan keuangan yang diberikan. Dalam
tahun-tahun mendatang, Filipina akan lebih fokus untuk memastikan
bahwa anggota yang terdaftar dan memastikan tanggungan mereka untuk
mempertahankan kelayakan mereka untuk mendapat manfaat asuransi
kesehatan dengan meningkatkan efisiensi pengumpulan. Philhealth
juga meningkatkan target dengan mengadopsi proxy yang berarti hasil
tes Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan sebagai dasar
utama untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi orang-orang
miskin.
.Menariknya dari pembayaran saku secara tradisional sekitar
40-50 persen dalam sistem kesehatan di Filipina, data yang tersedia
menunjukkan bahwa belum ada perubahan besar dalam angka-angka ini
sejak tahun 1995. Hal ini bisa disebabkan oleh manfaat rawat jalan
tidak komprehensif untuk beberapa populasi dan adanya fakta bahwa "
balance billing " diperbolehkan oleh penyedia. Philhealth mengakui
bahwa mengelola keanggotaan dan manfaat merupakan information-heavy
process dan Philhealth akan menyederhanakan proses bisnis terutama
klaim pengolahan dan meningkatkan sistem informasi. Philhealth
berencana untuk meningkatkan kemampuan pengumpulannya di
tahun-tahun mendatang, untuk memastikan bahwa anggota yang
terdaftar dan tanggungan mereka mempertahankan pendaftaran mereka,
dan meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem. Philhealth mengakui
bahwa hal itu dapat meningkatkan manfaat pada pembiayaan melalui
kontrak eksplisit dengan penyedia layanan kesehatan yang akan
menjamin minimal co - payment dari anggota dan memungkinkan
pergeseran ke pembayaran berdasarkan kasus. Philhealth juga
mendukung advokasi melalui Departemen Kesehatan bahwa pemerintah
nasional sepenuhnya membiayai subsidi asuransi kesehatan bagi
masyarakat miskin dan membiarkan pemerintah daerah fokus dalam
meningkatkan fasilitas kesehatan tingkat lokal . (UHC Forward,
2013).
2.2 Sistem Pembiayaan Dalam Asuransi Kesehatan Nasional 1.
Revenue collectionSumber pembiayaan kesehatan dalam asuransi
kesehatan nasional di Filipina bersumber dari:
1. Anggaran pemerintahAnggaran kesehatan di Filipina diperoleh
dari pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak yang
dikumpulkan oleh Department of Finance (DOF). Angaran kesehatan
tersebut kemudian dialokasikan oleh Department of Budget and
Management ( DBM ) kepada DOH dan Philhealth. Pendapatan pemerintah
Filipina sebagian besar berasal dari pajak nasional, dimana sejak
tahun 2000, pendapatan pajak nasional Filipina telah tumbuh
rata-rata 9,9 % per tahun. Pajak yang dikumpulkan pada tahun 2008
berjumlah 14 % dari GDP. Lebih dari 75 % total pajak nasional
dikumpulkan oleh Biro Internal Revenue (BIR) dan sebagian besar
berupa pajak langsung. Lebih dari 40% dari total pendapatan pajak
nasional diperoleh dari pajak pendapatan bersih penduduknya. Namun
pendapan pemerintah dari pajak cukai mengalami penurunan dari tahun
2005 sampai 2007, hal ini mungkin dipengaruhi oleh ditetapkannya
kebijakan (RA 9334) dalam pembiayaan kesehatan yang menetapkan
bahwa 2,5 % dari pajak cukai alkohol dan tembakau harus
dialokasikan untuk program pencegahan penyakit yang dilakukan oleh
DOH dan 2,5 % dari pendapatan tambahan juga dialokasikan kepada
Philhealth untuk mengcover pembiayaan kesehatan rumah tangga
miskin.2. Premi yang dibayar oleh peserta asuransi kesehatan
nasionalPremi yang dibayarkan oleh peserta Philhealth menggunakan
mekanisme yang berbeda-beda yaitu:
a. Premi untuk pekerja sektor formal
Untuk peserta yang merupakan pekerja di sektor formal,
pembayaran premi dilakukan dengan pemotongan gaji bulanan secara
otomatis dimana pembagian pembayaran premi pekerja di sektor formal
tidak hanya ditanggung oleh pekerja namun juga oleh perusahaan.
Premi yang dibayarkan sebesar 2,5 % dari gaji pokok. Dengan
demikian, kontribusi premi menjadi regresif bagi mereka dengan
pendapatan yang tinggi.
b. Premi untuk penduduk miskin
Pembayaran premi untuk keluarga miskin sepenuhnya ditanggung
oleh pemerintah. Berdasarkan data dari Sponsored Programme (SP),
premi tahunan yang sepenuhnya disubsidi dari pemerintah pusat dan
LGU sebesar Php 1.200 (US $ 25,13 ) per keluarga dengan mekanisme
pembagian pembayaran antara pemerintah pusat dan LGU, diamana
besarnya kontribusi LGU didasari atas besarnya pendapatan LGU
tersebut.
c. Premi untuk pekerja sektor informal
Pembayaran premi bulanan untuk anggota yang termasuk pekerja
informal yang termasuk dalam individually-paying programme (IPP)
dibebankan sebesar Php 100 (US $ 2,09) yang dapat dibayar
triwulanan, setengah tahunan, atau tahunan. d. Premi untuk penduduk
yang bekerja di luar negeri
Penduduk yang bekerja di luar negeri diwajibkan untuk membayar
premi dengan tidak mempertimbangkan apakah mereka bekerja ke luar
negeri untuk pertama kalinnya atau kedua kalinya. Premi tahunan
yang dipatok pada Rp 900 ( US $ 18,85), yang 25 % lebih rendah dari
kontribusi premi minimum bagi mereka yang menetap di Filipina atau
yang bekerja disektor formal. e. Penduduk yang telah memasuki usia
pensiun
Untuk penduduk yang telah memasuki usia pensiun akan menjadi
anggota seumur hidup Philhealth . Mereka dibebaskan dari pembayaran
premi dan tetap mendapatkan manfaat penuh asuransi.
f. Sumber premi dari pendanaan lain Premi untuk NHIP secara
keseluruhan dan untuk SP khususnya disubsidi dari pajak nasional
dan sumber pendanaan lainnya yang ditetapkan dalam kebijakan yang
ditetapkan oleh pemerintah Filipina yaitu: The Reformed Value-Added
Tax Law of 2005 (RA 9337) yang menyatakan bahwa 10 % dari
pendapatan LGU yang diperoleh dari pendapatan tambahan dari pajak
pertambahan nilai harus dialokasikan untuk premi asuransi kesehatan
sebagai bentuk kontribusi dari pemerintah daerah. Sin Tax Law of
2004 (RA 9334) yang menyatakan bahwa 2,5% dari pendapatan tambahan
dari pajak cukai pada produk alkohol dan tembakau mulai Januari
2005 harus disetorkan langsung ke Philhealth untuk tujuan memenuhi
tujuan cakupan universal dari NHIP . Bases Conversion and
Development Act of 1995 yang menyatakan bahwa 3% dari hasil
penjualan metropolitan Manila kamp militer diberikan kepada NHIP .
Documentary Stamp Tax Law of 1993 (RA 7660) yang menyatakan bahwa
mulai tahun 1996, 25 % dari pendapatan tambahan dari kenaikan pajak
cap dokumenter harus dialokasikan untuk NHIP . Excise Tax Law (RA
7654) of 1993 yang menyatakan bahwa 25 % dari peningkatan
pendapatan dari pajak cukai harus dialokasikan untuk NHIP .2.
Pooling mecanismDi Filipina, terdapat dua lembaga yang bertugas
sebagai pengelola pool health care resources yaitu pemerintah dan
PhilHealth.
a. Pemerintah Pusat (National Government)
Setiap tahunnya, proses untuk penganggaran Department of Health
(DOH) dimulai dengan pemberitahuan penerbitan anggaran dari
Department of Budget Management (DBM) pada akhir Februari atau
sampai pertengahan Maret. Pemberitahuan penerbitan anggaran ini
merupakan suatu bentuk pemberitahuan informasi dari DBM kepada
Pemerintah Pusat untuk mulai merumuskan anggaran untuk tahun
tersebut. Batasan anggaran yang diberikan oleh DBM berdasarkan atas
dana yang tersedia pada kas dan proyeksi pendapatan pemerintah
untuk tahun tersebut. Lembaga pemerintahan seperti DOH kemudian
mempersiapakan proposal anggaran berdasarkan batasan tersebut .
Usulan anggaran dari lembaga - lembaga seperti DOH kemudian
dikonsolidasikan ke dalam National Expenditure Programme (NEP) yang
kemudian disampaikan ke kongres/congress. Selanjutnya
kongres/congress merumuskan NEP menjadi tagihan alokasi
umum/general appropriations bill yang akan dibahas dan disahkan
bersama sama oleh kedua belah pihak. Tabel 3-8 menunjukkan bahwa
bagian anggaran tahunan DOH terus meningkat dalam beberapa tahun
terakhir (''bagian anggaran'' hanya merupakan bagian dari total
alokasi untuk DOH, sehingga anggaran sebenarnya yang tersedia dapat
lebih tinggi). Pada tahun 2008, terjadi peningkatan besar dalam
bagian anggaran, dikarenakan oleh peningkatan pendapatan pemerintah
dan peningkatan prioritas pelayanan sosial, khususnya yang
berkaitan dengan pencapaian MDGs. Perbandingan bagian anggaran dan
belanja aktual, menunjukkan bahwa sumber daya kurang dimanfaatkan.
Rata-rata, hanya 77% dari total alokasi yang diwajibkan.
Ada dua kemungkinan ketidakmampuan DOH untuk memaksimalkan
sumber daya yang ada. Pertama berhubungan dengan kelemahan
kapasitas DOH pusat, Centres for Health Development (CHDs) dan
Local Government Unit (LGU) untuk menggunakan sumber daya secara
efektif. Kedua, pemanfaatan dana yang rendah berkaitan dengan
insentif yang lemah di antara manajer untuk mendorong
pengeluaran.
Sementara DOH menyumbang sebagian besar dari pengeluaran
kesehatan pemerintah pusat, terjadi peningkatan pengeluaran
kesehatan dalam beberapa tahun terakhir oleh lembaga lembaga
pemerintah lainnya seperti Office of The President dan Philippine
Charity Sweepstakes Office (PCSO). PCSO, merupakan lembaga untuk
kegiatan amal, memberikan bantuan keuangan untuk rumah sakit dan
dukungan medis kepada yang membutuhkan. Pada tahun 2005,
pengeluaran DOH dan lembaga terkait lainnya memberikan kontribusi
sekitar setengah dari pengeluaran kesehatan pemerintah pusat,
sedangkan untuk lembaga lembaga pemerintah lainnya (seperti
kegiatan kongres maupun program kesehatan / layanan dan fasilitas
sekolah, instalasi militer dan penjara ) adalah sebesar 21%.
Pengeluaran kesehatan oleh lembaga lembaga pemerintah lainnya
terkadang dilaksanakan oleh DOH tetapi biasanya tidak mencakup
perencanaan jangka menengah yang dilakukan untuk sektor tersebut
oleh DOH karena biasanya pendanaan ini tidak menentu, tergantung
pada ketersediaan dana dan alasan lain yang tidak terkait dengan
tujuan kesehatan nasional. Dimana pengeluaran pemerintah pusat
non-DHO biasanya menjadi lebih besar, ada kebutuhan yang lebih
besar untuk mengkoordinasikan kedua pengeluaran sehingga overlaps
dan crowding out dapat diminimalkan dan kesenjangan dapat
diidentifikasi dan ditangani.b. Pemerintah Daerah (Local
Government)
Penganggaran kesehatan LGU dilakukan dengan cara yang hampir
sama dengan anggaran DOH. dimulai dengan penerbitan pemberitahuan
anggaran oleh DBM, yang mengatur alokasi Internal Revenue Allotment
(IRA) untuk tahun tersebut. Selain IRA, dana agregat LGU dari semua
sumber, seperti pendapatan retribusi, Philhealth kapitasi,
penggantian dan hibah dari sumber eksternal. Di daerah dengan
rencana existing province-wide atau City Investment Plan for Health
(PIPH/CIPH), anggaran tahunan disinkronkan dengan rencana investasi
tahunan. Anggaran tahunan yang disahkan oleh dewan legislatif LGU
masing-masing.
LGU mendapatkan semua komoditas melalui Bids and Awards
Committees (BAC) yang dimiliki oleh LGU. Komite komite ini terikat
dengan ketentuan UU Pengadaan / Procurement Law (RA 9184). DOH
berusaha untuk mengembalikan beberapa daya beli yang hilang selama
devolusi melalui pembentukan mekanisme pengumpulan pengadaan
(pooled procurement) yang dilakukan oleh unit kerjasama pemerintah
antar-daerah.c. PhilHealth
PhilHealth mengumpulkan dana dari semua sektor dari masyarakat
Filipina. Untuk pekerja formal, premi dikumpulkan melalui pajak
gaji. Untuk rumah tangga / keluarga miskin, premi dibayarkan
langsung oleh LGU, sedangkan pemerintah pusat (terutama Department
of Budget and Management) dikenakan tagiahan sesuai dengan bagian
yang telah ditetapkan. Untuk anggota yang membayar secara individu,
premi dibayar secara sukarela melalui lembaga lembaga terkait,
seperti kantor wilayah Philhealth, kantor kantor pelayanan dan bank
swasta yang telah ditentukan. Untuk pekerja di luar negeri dapat
mengirimkan pembayaran premi melalui lembaga keuangan di luar
negeri yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah semua premi
dikumpulkan, kemudian dikelola sebagai dana tunggal, dimana semua
anggota dapat menikmati manfaat yang sama. Tetapi diberlakukan
pengecualian untuk program yang disponsori (sponsored programme /
SP), dimana anggotanya berhak untuk mendapatkan layanan rawat jalan
dasar di Rural Health Unit (RHUs).Tabel 3-9 menunjukkan tingkat
subsidi silang di berbagai kelompok keanggotaan. Secara
keseluruhan, pembayaran mewakili kurang dari 80% dari total
pengumpulan premi. Hal ini memungkinkan untuk biaya administrasi
yang dapat diterima (2,5% dari pengumpulan premi), dimana
PhilHealth dapat dikatakan stabil secara finansial. Tetapi low
benefits-to-premiums ratio menunjukkan terbatasnya perlindungan
finansial yang diberikan oleh PhilHealth.Pada tahun 2007,
pembayaran tunjangan kepada anggota SP telah melebihi pengumpulan
premi sebesar 4%. Pensiunan, yang tidak dikenakan biaya pembayaran
premi, telah meningkatkan pembayaran tunjungan lebih dari 230% dari
tahun 2006 2007. Pembayaran tunjangan untuk pensiunan cenderung
menjadi beban keuangan yang serius bagi PhilHealth. Di sisi lain,
pekerja formal (khususnya pegawai swasta) memiliki tunjangan rasio
premi yang cukup rendah dari satu. Anggota IPP telah menunjukkan
tingkat pemanfaatan program yang relatif tinggi yang dapat
mengindikasikan adanya adverse selection. OFW, yang memiliki premi
relatif rendah, dan yang belum memiliki manfaat yang portabel
secara luas. Penyatuan premi dari sektor yang berbeda memberikan
kontribusi terhadap peningkatan keberlangsungan dana yang
memberikan pola pemanfaatan berbeda di seluruh kelompok
keanggotaan.
3. Purchasing
1. Pendanaan rumah sakit
Rumah sakit provinsi dan kabupaten didanai dari anggaran
pemerintah provinsi sedangkan untuk rumah sakit kota didanai dari
anggaran pemerintah kota. Besarnya penganggaran dana ditentukan
dari kepala daerah yang mimpin. Berdasarkan hasil riset Health
Sector Reform Agenda (HSRA), diperoleh hasil bahwa sebagian besar
pemerintah daerah (LGUs) menghabiskan hampir 70 % dari anggaran
kesehatan mereka untuk perawatan perseorangan, terutama
dialokasikan ke rumah sakit . Anggaran dana yang telah dilimpahkan
ke rumah sakit sekitar 80% terutama digunakan untuk gaji staf.
2. Pembayaran pelayanan kesehatana. Sistem pembayaran pelayanan
kesehatan masyarakat dan rawat jalanDalam sistem asuransi kesehatan
Filipina, pelayanan rawat jalan yang diberikan oleh RHUs tidak
dipungut biaya. RHUs milik LGU yang menjadi anggota dari
PhilHealths outpatient benefit package (OPB), pada prinsipnya
didanai dari biaya kapitasi yang dikumpulkan dari Philhealth. LGU
akan mengganti sebesar Php 300 (US $ 6,28 ) untuk setiap rumah
tangga miskin yang terdaftar di bawah SP.
Untuk PhilHealths outpatient benefit package (OPB) khusus yaitu
paket rawat jalan TB - DOTS dan paket rawat jalan penyakit malaria,
dilakukan sistem pembayaran kepada penyedia layanan kesehatan
berdasarkan kasus yang ditangani. Besarnya pembayaran yang
dilakukan bervariasi tergantung dari penyedia pelayanan kesehatan,
untuk penyedia pelayanan kesehatan terakreditasi diberikan Php 600
per kasus malaria untuk paket rawat jalan paket malaria. Sedangkan
untuk pembayaran kasus rawat jalan TB, pada peda pelayanan
kesehatan terakreditasi Fasilitas DOTS dibayar flat rate Php 4000
per kasus dalam dua angsuran : Php 2.500 setelah selesai fase
intensif pengobatan dan Php 1.500 setelah fase pemeliharaan.b.
Sistem pembayaran rawat inap
Mekanisme pembayaran rawat inap, baik pada rumah sakit negeri
maupun swasta dilakukan dengan mekanisme user fees. Besarnya biaya
dalam user fees tidak ditentukan dalam regulasi dimana setiap
fasilitas kesehatan memiliki kebebesan untuk menentukan tarif yang
mereka anggap tepat. Dalam prakteknya penetapan biaya dalam user
fees pada rumah sakit umum sering tidak tepat hal ini mungkin
disebabkan karena tidak memiliki keterampilan teknis untuk
menetapakan harga yang sesuai.
c. Sediaan farmasi
Penggantian biaya obat-obatan termasuk dalam paket rawat inap
Philhealth dimana obat-obatan yang ditanggung adalah obat-obatan
yang tercantum dalam Philippine National Drug Formulary (PNDF).
Namun, data rumah tangga menunjukan bahwa pembayaran obat-obat
sebagian besar dilakukan dengan mekanisme Out Of Pocket (OOP).
Sebagian besar harga obat-obatan tidak diatur dalam pemarutan
pemerintah dan ditentukan oleh kekuatan pasar. Namun pada bulan
Agustus 2009, setelah banyak terjadi perdebatan publik di Filipina,
ditetapkan maximum retail drug prices (MRDPs) oleh DOH pada
obat-obat tertentu, yang memberikan dampak terhadap penurunan 50%
dari harga yang beredar di pasaran.3. Pembayaran tenaga
profesional
Penyedia pelayanan kesehatan di Filipina dibayar dengan beberapa
kombinasi cara. Dokter praktek swasta dibayar dengan mekanisme fees
for service. Sedangkan untuk dokter dan tenaga profesional
kesehatan lainnya yang bekerja di sektor publik dibayar dengan
mekanisme gaji. Besarnya pembayaran juga bervariasi, dimana
pembayaran Dokter praktek swasta ditentukan dengan menggunakan
tarif yang ditentukan oleh pasar sedangkan untuk dokter dan tenaga
profesional kesehatan lainnya yang bekerja di sektor publik digaji
dengan mengikuti Standardisasi Gaji yang ditetapkan oleh UU.
Sebagai contoh sistem gaji tenaga kesehatan di sektor publik yaitu
seorang dokter yang dipekerjakan sebagai petugas medis III di RSUD
menerima gaji pokok bulanan minimal Php 19 168 (US$ 401,43)
sedangkan kepala rumah sakit (kepala rumah sakit I) menerima
setidaknya Php 25 196 (US $ 527,68) per bulan.
2.3 POAC dalam Asuransi Kesehatan di Filipina1. Planning
(Perencanaan)a. Latar Belakang dan Tujuan dari Asuransi Kesehatn
Nasional di Filipina.
Program asuransi kesehatan nasional di Filipina diselenggarakan
berdasarkan ketentuan dari kebijakan dan ketentuan khusus yang
terdapat pada Peraturan REPUBLIC ACT No. 7875. Dalam peraturan
REPUBLIC ACT No. 7875 disebutkan bahwa program asuransi sosial ini
akan berfungsi sebagai sarana bagi penduduk yang sehat untuk
membantu membayar perawatan penduduk yang sakit dan bagi penduduk
yang mampu untuk membantu membayar perawatan medis bagi penduduk
yang tidak mampu. Program asuransi kesehatan nasional ini pada
awalnya akan terdiri dari Program I dan II atau Medicare dan
diperluas secara bertahap untuk membentuk suatu program asuransi
kesehatan universal untuk seluruh penduduk. Program tersebut harus
mencakup sistem yang berkelanjutan mulai dari pengumpulan dana,
pengelolaan dana dan penyaluran dana untuk membiayai paket dasar
minimum dan paket tambahan lainnya dari manfaat asuransi kesehatan.
Program ini akan mencegah sistem pembayaran dengan mekanisme
langsung dari penerima pelayanan kesehatan, mulai dari pembelian
obat-obatan dan farmasi, pembayaran jasan dokter dokter dan
profesional lainnya, maupun pembayaran fasilitas pelayanan
kesehatan.
Program Asuransi Kesehatan Nasional di Filipina bertujuan untuk
menyediakan cakupan asuransi kesehatan untuk seluruh masyarakat
Filipina, memastikan terjangkaunya pelayaanan kesehatan, memastikan
pelayanan kesehatan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan
dapat diaksesnya pelayanan kesehatan bagi semua warga negara
Filipina.
b. Cakupan dan waktu pencapain
Program asuransi kesehatan nasional tersebut akan mencakup
seluruh warga negara Filipina, sesuai dengan prinsip-prinsip
universalitas dan cakupan wajib yang terdapat pada Bagian ke 2 (b)
dan 2 (1) dari Undang-Undang REPUBLIC ACT No. 7875. Program
asuransi kesehatan nasional tersebut akan dilakukan secara bertahap
selama periode tidak lebih dari lima belas (15) tahun, dimana
Philhealth menargetkan pada tahun 2010, 85% dari penduduk Filipina
telah tercover oleh asuransi kesehatan nasional.c. Paket
manfaat
Paket manfaat yang diberikan dalam asuransi kesehatan nasional
tersebut mencakup:
Rawat Inap, paket manfaat yang dapat diterima adalah :
1.Kamar dan makan.
2. Layanan dari tenaga kesehatan profesional.
3 .Diagnostik , laboratorium , dan pelayanan pemeriksaan
kesehatan lainnya.
4. Peralatan dan fasilitas bedah atau medis ;
5.Obat Rawat jalan, paket manfaat yang dapat diterima adalah :
:
1. Jasa tenaga kesehatan profesional.
2. Diagnostik , laboratorium , dan pelayanan pemeriksaan
kesehatan lainnya.
3. Layanan pencegahan penyakit perseorangan.
4 .Obat Pelayanan kegawat daruratan dan rujukan.
Pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga
Korporasi dengan ketentuan:
1. Biaya penyediaan paket tersebut diatur sedemikian rupa
sehingga subsidi dari pemerintah nasional dan lokal yang tersedia
cukup untuk pembayaran premi dan dapat memperluas cakupan bagi
seluruh penduduk.
2. Set awal layanan tidak kurang dari setengah dari mereka
diberikan di bawah Medicare saat ini Program I dalam hal biaya
rata-rata keseluruhan klaim yang dibayarkan per penerima manfaat
rumah tangga per tahun .
3. Untuk layanan-layanan yang termasuk diprioritaskan, dengan
pertimbangan efektivitas biaya dan menurut potensi dari layanan
tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima
manfaatbantuan maksimal dari beban keuangan pada penerima.d. Paket
yang tidak ditanggung
Pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung dalam asuransi
kesehatan nasional Filipina adalah: obat non-resep, perawatan
psikoterapi dan konseling untuk gangguan mental, penyalahgunaan
obat-obatan dan alcohol, bedah plastik untuk kecantikan, layanan
rehabilitasi, jasa Optometric, biaya transportasi persalinan
normal..2. OrganaizingAsuransi kesehatan nasional di Filipina,
dikelola oleh suatu lembaga yang bernama Philippine Health
Insurance Corporation (Philhealth). Pada bagian ke 16 Republic Act
7875 dijelaskan mengenai tugas dan wewenang Philhealth yaitu:
a. Mengelola Program Asuransi Kesehatan Nasional.
b. Merumuskan dan menyebarluaskan kebijakan berkitan Program
Asuransi Kesehatan Nasional.
c. Menetapkan standar, aturan, dan peraturan yang diperlukan
untuk menjamin kualitaspelayanan, pemanfaatan yang tepat dari
layanan , viabilitas dana , kepuasan anggota , dan pencapaian
tujuan Program.d. Merumuskan dan menerapkan pedoman kontribusi dan
manfaat, portabilitas, premi dan jaminan kualitas, pengaturan
penyedia layanan kesehatan, metode sistem pembayaran dan sistem
rujukan.
e. Mendirikan kantor cabang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
V Undang-Undang REPUBLIC ACT No. 7875.f. Menerima dan mengelola
dana hibah, sumbangan, dan bentuk-bentuk bantuan lainnya.
g. Menuntut dan dituntut di pengadilan ;h. Membeli property yang
mungkin diperlukan untuk pencapaiantujuan Undang-Undang REPUBLIC
ACT No. 7875.i. Mengumpulkan, mendepositokan , meninvestasi ,
mengelola, dan menyalurkan Dana Asuransi Kesehatan Nasional sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang REPUBLIC ACT No. 7875.j.
Bernegosiasi dengan institusi perawatan kesehatan, tenaga
kesehatan, maupun dengan pihak lain yang terlibat, mengenai harga,
mekanisme pembayaran, desain dan implementasi administrasi dan
sistem operasi dan prosedur, pembiayaan , dan pemberian pelayanan
kesehatan;k. Menentukan persyaratan dan menerbitkan pedoman untuk
akreditasi penyedia layanan kesehatan untuk Program Asuransi
Kesehatan Nasional.
l. Mengawasi pemberian manfaat kesehatan dengan kewenangan untuk
memeriksa catatan medis dan keuangan penyedia layanan kesehatan
serta kewenangan untuk memeriksa institusi perawatan kesehatan
terakreditasi.
m. Untuk mengatur kantornya, memperbaiki kompensasi dan menunjuk
personil yang mungkin dianggap perlu dan atas rekomendasi dari
presiden Corporation;n. Menyerahkan laporan tahunan yang memuat
status dana asuransi kesehatan nasional, total pembayaran nya,
cadangan, rata-rata biaya kepada penerima manfaat, setiap
permintaan untuk apropriasi tambahan, dan data lainnya yang
berkaitan dengan pelaksanaan program kepada Presiden Filipina dan
Kongres.o. Melakukan tindakan lain yang dapat mempercepat
pencapaian tujuan daridari dibentuknya organisasi ini.3.
Implemantation
Dalam pelaksanaannya program asuransi kesehatan nasional di
Filipina, dikelola oleh suatu badan yang bernama Philhealth.
Pelaksanaan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tidak lebih
dari 15 tahun. Secara garis besar pelaksaanaan sistem pembiayaan
dalam asuransi kesehatan nasional di Filifina dibagi menjadi 3
sistem yaitu yang pertama revenue collection dimana sumber
pendanaan asuransi kesehatan di Filipina berasal dari anggaran
pemerintah serta premi yang dibayarkan dari anggota, selanjutnya
dana yang terkumpul tersebut dihimpun dan dikelola oleh lembaga
pooling yaitu pemerintah dan philhealth. Dana yang telah
dikumpulkan oleh lembaga pooloing kemudian digunakan untuk membayar
penyedia pelayanan kesehatan, dimana pembayaran dilakukan dengan
mekanisme yang berbeda-beda.4. ControlingDalam Republic Act 7875
yaitu pada bagian 54 disebutkan bahwa Kongres akan melakukan
penelaahan berkala atas Program Asuransi Kesehatan Nasional.
Evaluasi dilakukan secara sistematis terhadap kinerja Program yaitu
menyangkut dampak atau pencapaian program sehubungan dengan
objektiv dan goal yang telah ditetapkan oleh program. Kajian
tersebut harus dilakukan oleh Komite Senat dan DPR, yang memiliki
yurisdiksi legislatif atas Program. Lembaga Ekonomi dan Pembangunan
Nasional, berkoordinasi dengan Kantor Statistik Nasional dan
Nasional Institutes of Health dari Universitas Filipina akan
melakukan studi untuk memvalidasi prestasi dari Program. Anggaran
yang dibutuhkan untuk melakukan studi tersebut harus berasal dari
pendapatan Philhealth. BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
1. Sistem pembiayaan asuransi kesehatan di Filiina dibagi
menjadi 3 yaitu revenue collection, pooling machanism, purchasing
mechanism. Alur dari sistem tersebut adalah sumber pendanaan
asuransi kesehatan di Filipina berasal dari anggaran pemerintah
serta premi yang dibayarkan dari anggota, selanjutnya dana yang
terkumpul tersebut dihimpun dan dikelola oleh lembaga pooling yaitu
pemerintah dan philhealth. Dana yang telah dikumpulkan oleh lembaga
pooloing kemudian digunakan untuk membayar penyedia pelayanan
kesehatan, dimana pembayaran dilakukan dengan mekanisme yang
berbeda-beda.
2. POAC dalam asuransi kesehatan di Filipina yaitu planning
asuransi kesehatan nasional di Filipina merupakan implementasi
Undang-Undang ACT No. 7875, organisasi yang mengemban tugas untuk
mengatur asuransi kesehatan adalah Philhealth, implementasi dalam
asuransi kesehatan Filipina sesuai dengan mekanisme pembiayaan
asuaransi kesehan di Filipina dan untuk controling dilakukan oleh
kongres.3.2 Saran
1. Diharapkan pemerintah setempat dapat meningkatkan mutu sistem
asuransi kesehatan yang sudah berjalan agar dapat meningkatkan
cakupan universal coverage di Filipina.DAFTAR PUSTAKA
G. Romualdez Jr, Alberto, et. all.2011. The Phillippines Health
System Review. WHO.Centrangolo, Oscar, et. all. 2013. Health Care
in the Philippines: Chalenges and Ways Forward. Friedrich Ebert
Stiftung.UHC Forward. 2013. Philippines.
Anonim.2010. Toward Financial Risk Protection Health Care
Financing Strategy of The Philippines 2010-2020. Departement Of
Health Republic Philippines.Republict Act 7875.1995. Republic of
the PhilippinesHealth System ReviewThe P
6