asuransi 1

ANALISA HUKUM ASURANSI KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

USULAN PENELITIANDisusun Untuk Memenuhi Persyaratan GunaMemperolehGelar Sarjana Hukum Pada Fakultas HukumUniversitas Widya Mataram Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Thamrin Ari AdjiNo.Mahasiswa:Program Studi:Konsentrasi:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYA MATARAMYOGYAKARTA2012HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISA HUKUM ASURANSI KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Penyusun :

Thamrin Ari AdjiNIM : 08..

Disetujui Oleh :Dosen Pembimbing

Erna tri rusmala

Mengetahui Dekan Fakultas HukumUniversitas Widya Mataram Yogyakarta

Kelik Endro Suryono,SH.M.HumNPK : 510 810 1171A. Judul : Analisa Hukum asuransi kehilangan kendaraan bermotor menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang.B. Latar BelakangBeberapa tahun belakangan ini teknologi di bidang industri pengangkutan baik darat, laut maupun udara berkembang dengan pesat. Di Indonesia termasuk penggunaan hasil-hasil produksi teknologi yang tinggi dibidang alat angkut, meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut baru sebagian golongan masyarakat saja. Produksi kendaraan bermotor saat ini tidak terbilang jumlahnya disebabkan persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut penumpang umum, baik yang melalui darat, laut maupun udara, dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Oleh sebab itu, bermacam-macam perusahaan telah muncul, khususnya perusahan yang berhubungan dengan kegiatan memberikan jaminan atau tanggungan kepada seseorang atau kepada suatu aset tertentu, jika suatu saat aset tersebut ditimpa oleh suatu kerugian atau peristiwa. Karena itu, kita dapat melihat puluhan bahkan ratusan perusahan asuransi di Indonesia menawarkan jasanya. Mereka menawarkan jasanya agar seseorang anggota masyarakat bersedia menjadi anggota atau nasabah suatu perusahaan asuransi dengan berbagai cara baik langsung maupun tidak langsung. Dalam bidang transportasi, asuransi sangatlah diperlukan. Karena transportasi adalah suatu kebutuhan dimana setiap orang pasti mengawali aktifitasnya dari transportasi. Sehingga menyebabkan setiap orang pasti melalui tahapan transportasi sebelum menjalankan aktifitas lainnya. Terlepas dari berbagai resikonya, mau tidak mau mereka tetap menjalaninya. Baik itu resiko yang berasal dari diri sendiri maupun yang disebabkan oleh orang lain. Aktifitas transportasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia relatif padat, khususnya di kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Mayoritas penduduk Yogyakarta adalah pendatang, baik itu pekerja maupun pelajar. Dengan demikian terjadi sebuah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan, sehingga tingkat mobilitas akan meningkat pula, baik orang maupun barang.Di Indonesia, saat ini kinerja perusahaan asuransi dapat dikatakan umumnya belum menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masalah yang timbul akibat dari pihak pengelola usaha asuransi belum memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali melakukan penipuan terhadap konsumen atau muncul kesan dipersulit ketika akan menggugat hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian. Sedangkan dari pihak masyarakat industri asuransi kurang diminati, disamping minimnya pengetahuan masyarakat terhadap asuransi, juga disebabkan masih rendahnya income per kapita masyarakat. Bagi mereka yang akan bergabung atau menjadi nasabah perusahaan asuransi perlu mengetahui apa kriteria atau pedoman yang harus dipertimbangkan ketika akan memilih suatu asuransi. Beberapa kriteria atau pedoman tersebut dapat dikemukakan antara lain :1. Perusahaan asuransi hanya menjual program berdasarkan kemampuan nasabah. Jika kemampuan konsumen tak memenuhi implikasinya pertanggungan putus di tengah jalan. 2.Produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan, artinya kebutuhan nasabah lebih diutamakan. Logikanya produk yang dibutuhkan masyarakat akan laris di pasaran, oleh sebab itu masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya suatu program asuransi. 3.Pastikan nasabah yang membeli polis dalam keadaan sehat. Ini penting agar tidak terjadi penipuan. Nasabah mengaku sehat, padahal mengidap penyakit, hal ini tentunya akan merugikan pihak asuransi. Hal ini berkaitan dengan pasal 1338 ayat (3) KUH perdata, yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 4.Ini berkaitan erat dengan komitmen nasabah dalam program atau produk yang dipilih. Tak kalah penting lagi, asuransi harus dijual dengan tatap muka dalam hal ini tidak bisa menjual asuransi hanya lewat telepon. 5.Kondisi keuangan perusahaan asuransi sendiri. Saat ini ada sebagian perusahaan asuransi cenderung mengulur-ulur waktu ketika akan membayar klaim. Oleh sebab itu faktor permodalan lebih menjadi perhatian perusahaan asuransi tersebut. Gambaran negatif bahwa perusahaan asuransi yang mempersulit nasabah dalam hal klaim, bukan kebiasaan. Namun kadang kala nasabah mempersulit dirinya sendiri, antara lain dengan tidak jujur dalam mengisi formulir aplikasi (SPAJ) yang mana ketidak jujuran tersebut akan merugikan dirinya sendiri. Kriteria yang di atas sangat penting. Sebab bila salah pilih, nasabah bisa rugi. Untuk itulah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diterapkan oleh asuransi di Indonesia. Oleh karena itu seorang agen dalam kegiatannya, dalam menyampaikan programprogram asuransi yang ada di Indonesia harus memberikan keterangan yang jelas dan benar mengenai perusahaan, produkproduk perusahaan asuransi maupun proposal kepada setiap calon pemegang polis, yang mana, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Di dalam surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) telah dibutuhkan bahwa setiap keterangan yang diberikan oleh calon pemegang polis dan atau calon Tertanggung, oleh agen tidak boleh menyembunyikan informasi apapun kepada calon pemegang polis dan tidak memberikan keterangan yang bertentangan dengan ketentuan umum dan ketentuan khusus polis PT Asuransi di Indonesia.Pengguna kendaraan bermotor sudah selayaknya mendapat perlindungan, salah satunya ialah melalui asuransi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu asuransi Jasa Raharja. Pemerintah memang melindungi masyarakat dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas maupun tentang hilangnya kendaraan bermotor seseorang, melalui PT Jasa Raharja (Persero) santunan dibayarkan kepada anggota masyarakat yang mengalami kecelakaan atau musibah saat menggunakan kendaraan bermotor. Masyarakat berhak mendapat santunan jika terjadi kecelakaan saat perjalanan ataupun peristiwa hilangnya kendaraan bermotor. PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) adalah merupakan suatu perusahaan asuransi dimana salah satu produk asuransi pada Asuransi Jasa Raharja yang ditawarkan kepada masyarakat adalah produk asuransi kerugian Jasa Raharja, sejalan dengan diterbitkan UU No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan surety bond dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan UU. No.33 tahun 1964 dan UU. No.34 tahun 1964. Asuransi Jasa Raharja ini dimaksudkan untuk mengutamakan penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan dari Asuransi Jasa Raharja dapat dilihat pada Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja sebagai misi perusahaan, antara lain yaitu :1. Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.2. Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta Badan Usaha Milik Negara.3. Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan perusahaan.4. Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT Jasa Raharja dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW). Pengutipan iuran wajib dilaksanakan pada setiap penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tariff angkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut, sedangkan pengutipan pada sumbangan wajib diambil pada saat pembayaran sumbangan wajib dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK.Suatu kenyataan yang harus kita akui pada tahun-tahun terakhir ini di bidang pertanggungan, baik pertanggungan kerugian maupun pertanggungan jiwa adalah mengenai adanya perkembangan pengertian tentang pertanggungan atau perasuransian di tengah-tengah masyarakat.Perkembangan pengertian tersebut adalah antara lain sebagai hasil dari penerangan-penerangan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan pertanggungan kerugian, oleh bank-bank di dalam memberikan kreditnya atau kegiatan-kegiatan lainnya, atau diberikan oleh perusahaan-perusahaan pertanggungan jiwa kepada masyarakat.Asuransi sebagai lembaga keuangan bukan Bank semakin mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat, bahkan hampir dalam seluruh hal mereka harus berurusan dengan pertanggungan. Jadi jelas semakin lama pertanggungan akan menjadi kebutuhan masyarakat secara luas untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi dan menimbulkan suatu resiko. Bersamaan dengan itu di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, juga semakin dirasakan adanya keharusan untuk mengenal betapa pentingnya pertanggungan jiwa, pertanggungan kecelakaan, pertanggungan beasiswa dan sebagainya. Dengan berkembangnya ekonomi dan teknologi yang semakin maju, kemungkinan adanya resiko yang mengancam kebutuhan manusia semakin besar pula. Adanya alasan tersebut, maka semakin besar pula masalah yang dihadapi oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.Melihat berbagai peristiwa tersebut yang tidak terduga terjadi pada orang lain, maka kita dapat menyadari apabila peristiwa tersebut terjadi pada diri kita. Karena alasan tersebut mendorong orang untuk mencari suatu perlindungan atau jaminan rasa aman. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan suatu asuransi untuk melindungi dirinya dari resiko-resiko yang dihadapi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransi pasal 2 huruf a yang bunyinya :Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.Asuransi itu sendiri dibagi menjadi tiga yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi sosial. 2 Dalam hal ini penulis mengkhususkan asuransi sosial dimana asuransi sosial merupakan program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial. Asuransi ini yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan : Pasal 3 huruf a : Usaha asuransi terdiri dari:1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.Masing-masing bidang asuransi dikelola oleh baik perusahaan asuransi kerugian maupun jiwa. Sedangkan asuransi sosial yang merupakan program asuransi sosial yang sifatnya wajib diselenggarakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah asuransi kehilangan kendaraan bermotor yang dikelola oleh PT asuransi Jasa Raharja Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui mekanisme dari pengurusan asuransi kerugian hilangnya kendaraan bermotor sehingga penulis mengambil judul ANALISA HUKUM ASURANSI KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG.(Studi kasus di ..)C. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan pengajuan terhadap klaim asuransi hilangnya kendaraan bermotor pada perusahaan asuransi PT Jasa Raharja ?2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam proses pengurusan asuransi terhadap kerugian hilangnya kendaraan bermotor pada perusahaan asuransi PT Jasa Raharja ?3. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab PT Jasa Raharja terhadap konsumen nasabah yang kendaraan bermotornya hilang ?

D. Tujuan Penelitian Dalam setiap pelaksanaan suatu aktifitas penulisan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan aktifitas tersebut. Hal ini lebih bermanfaat dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, apabila telah dirumuskan terlebih dahulu, yaitu dapat dijadikan tolak ukur dan pegangan dalam penyelenggaraan suatu aktifitas, karena yang ingin dicapai pada dasarnya merupakan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sesuai dengan pernyataan diatas maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :1. Tujuan Obyektif, antara lain :a. Untuk mengetahui gambaran secara nyata tentang proses pelaksanaan pengajuan ganti rugi terhadap klaim asuransi hilangnya kendaraan bermotor pada PT (persero) Aauansi Jasa Raharja cabang Yogyakarta.b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada di dalam proses pengurusan asuransi terhadap kerugian akibat hilangnya kendaraan bermotor nasabah..c. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. ASURANSI JASA RAHARJA YOGYAKARTA terhadap korban hilangnya kendaraan bermotor.2. Tujuan Subyektifa. Untuk mengupayakan data penelitian yang lengkap dan selanjutnya disusun menjadi sebuah penulisan hukum sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Widya Mataram Yogyakartab. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan guna meningkatkan dan mendalami wacana pemikiran penulis dalam khasanah ilmu sosial terutama ilmu hukum yang dapat bermanfaat di kemudian hari.

E. Manfaat PenelitianManfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat teoritisa. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.b. Untuk memperkaya pustaka ilmu pengetahuan bagi peulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang keperdataan pada khususnya.c. Digunakan sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukumpada fakultas hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh masyarakat umum yang terkait dalam urusan dan masalah yang ditimbulkan oleh hambatan dan prosedur untuk tercapai kepastian hukum.F. Tinjauan PustakaTinjauan yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah tinjauanyuridis yaitu suatu kegiatan untuk mempelajari dan mengkaji sesuatu hal berdasarkan pandanganhukum atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Definisi Asuransi

Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa pertanggungan adalah perjanjian dengan manapenanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yangdiharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenement.1

Sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dalamPasal 1 angka (1) menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebihdengan mana pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung dengan menerimapremi asurani untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan,kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yangmungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untukmemberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang.2Unsur-unsur asuransi adalah para pihak, status para pihak, obyek asuransi, peristiwaasuransi dan hubungan asuransi yang dapat diuraikan sebagai berikut.Para pihak yaitu subyek dalam perjanjian asuransi adalah penangggung dan tertanggung,penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh

1 R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan, (Jakarta: PT PradnyaParamita, 2000), hal. 74.2 Redaksi Sinar Grafika, Usaha Perasuransian, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 343., Periksa Kembali Pasal 1angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperolehpenggantian jika timbul kerugian atas harta yang diasuransikan.3

Status para pihak yaitu penanggung harus berbentuk perusahaan badan hukum berupa PTperseroan, koperasi dan tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan ataubadan hukum dan harus pihak yang berkepentingan atas obyek yang diasuransikan. Obyekasuransi yaitu dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat kepada benda dansejumlah uang yang disebut premi.4Peristiwa asuransi yaitu merupakan perbuatan hukum berupa persetujuan ataukesepakatan bebas antara penanggung dengan tertangggung mengenai objek asuransi, peristiwatidak pasti (evenement) yang mengancam obyek asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku,persetujuan tersebut berbentuk tertulis yang disebut polis.5

Hubungan asuransi adalah hubungan hukum yang terjadi antara penanggung dengantertanggung timbul karena adanya kesepakatan bebas untuk memenuhi hak dan kewajibannyamasing-masing, apabila terjadi evenemen premi penanggung wajib membayar kerugian,sedangkan apabila tidak terjadi evenemen premi menjadi milik penanggung.62. Asuransi pengangkutan daratKendaraan yaitu kendaraan angkutan darat adalah kendaraan pengangkut yangdigerakkan oleh motor mekanik seperti mobil sedan, bis umum, pick_up trailer, containerkendaraan beroda tiga dan beroda dua, kereta api, trem dan sebagainya. Klasifikasi kendaraanyaitu kendaraan bermotor digolongkan kedalam 4 golongan.

3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 8.4 Ibid., hal. 85 Ibid., hal. 96 Ibid., hal. 9Penggolongan didasarkan kepada banyaknya roda, kegunaan atau tujuan penggunaankendaraan bermotor, daya angkut dan kemungkinan besar kecilnya risiko. Golongan I terdiri darimobil untuk penumpang, golongan II terdiri dari bis dan kendaraan pariwisata, golongan IIIterdiri dari kendaraan bermotor pengangkut barang seperti truck, trailer dan container. GolonganIV terdiri dari berbagai jenis dan tipe kendaraan bermotor beroda tiga dan beroda dua.7Obyek asuransi angkutan darat adalah kendaraan pengangkut darat dengan muatannyaterhadap berbagai macam bahaya yang dapat menimbulkan kerusakan/kerugian pada kendaraanpengangkut maupun pada muatannya. Asuransi angkutan darat meliputi tiga macam asuransi, yaitu asuransi keselamatan penumpang, asuransi barang yang diangkut dan asuransi kendaraanpengangkut.83.Asuransi Sosial Asuransi sosial adalah asuransi yang dikelola oleh pemerintah atau instansi atau badanyang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola asuransi, berbeda dengan asuransi komersialdimana asuransi sosial hanya Mencakup perlindungan dasar yang biasanya ditentukan dalamperaturan perundangan.Asuransi sosial pada umumnya dikelompokan bagi masyarakat tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:1. Semua pegawai negeri menjadi anggota asuransi kesehatan pegawai negeri (KepPres Nomor230 Tahun 1968) dan untuk itu setiap bulan gaji pegawai negeri dipotong 2%.2. Semua pegawai negeri wajib menjadi anggota tabungan dan asuransi pegawai negeri(TASPEN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963, untuk itu setiappegawai negeri harus membayar iuran yang langsung dipotong sebesar 3,25% dari gaji setiapbulan.

7 Abbas Salim, Dasar-dasar Asuransi, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995), hal. 87.8 Ibid.,, hal. 88.

3. Semua karyawan perusahaan swasta dan BUMN wajib menjadi anggota asuransi sosialtenaga kerja (ASTEK) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977, asuransi inimencakup asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua dan asuransi kematian.4. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang,perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajibmembayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibatkeuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.G. Metode PenelitianAdapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini,sebagai berikut:

1. Sifat penelitianBahwa penelitian ini bersifat Deskriptif , yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh,lengkap dan sistematis tentang objek yang di teliti.2. Jenis dan sumber dataDalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:a. Data PrimerData yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan , dalam hal ini penulis memperoleh data dari ..b. Data SekunderData yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada berupa bahan hukum ,data1).Bahan Hukum PrimerBahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait untuk itu.2).Bahan Hukum SekunderBahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti : Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, peraturan Perundang-undangan, Buku- buku, Makalah, Majalah, Tulisan lepas, Artikel dan rancangan Undang-undang seperti Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional. 3). Bahan Hukum TersierBahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.3. Metode Pengumpulan DataPenelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Bahwa didalam penelitian lapangan ini, dalam hal memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi DokumenMelakukan infentarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti: bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan skripsi ini.b. Wawancara (interview)Wawancara ini dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara.Wawancara dilakukan dengan kepala PT Asuransi Jasa Raharja Yogyakarta dan beberapa nasabah PT tersebutc. Metode Pengolahan dan Analisa Data1). Pengolahan DataPengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing, yaitu penulis akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian, sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.2). Analisis DataSetelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis dari data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat.Terhadap semua data yang di peroleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.

H. Kerangka Skripsi BAB I : PENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahB. Perumusan MasalahC. Tujuan PenelitianD. Manfaat PenelitianBAB II : TINJAUAN PUSTAKAA. Definisi AsuransiB. Pembagian AsuransiC. Hubungan asuransi dengan Kitab Undang-undang Hukum PerdataBAB III :METODE PENELITIANA. Sifat PenelitianB. Jenis dan Sumber DataC. Lokasi penelitianD. Metode Pengumpulan DataE. Metode Analisa Data

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATAA. prosedur dan pelaksanaan pengajuan terhadap klaim asuransi hilangnya kendaraan bermotor pada perusahaan asuransi PT Jasa Raharja ?B. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam proses pengurusan asuransi terhadap kerugian hilangnya kendaraan bermotor pada perusahaan asuransi PT Jasa Raharja ?C. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab PT Jasa Raharja terhadap konsumen nasabah yang kendaraan bermotornya hilang ?BAB V : PENUTUP DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

1 R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Dagang da Undang-undang Kepailitan,(Jakarta:PT PradyaParamita, 2000),hal. 74.

2 Redaksi Sinar Grafika, Usaha Perasuransian, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 343., Periksa Kembali Pasal 1angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 8.

4 Abbas Salim, Dasar-dasar Asuransi, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995), hal. 87.

5 ibid,hal 8, hal 9, hal 88