Aspk Pajak Penghasilan Badan Malaysia

Makalah

Mengenal Aspek Pajak Penghasilan Badan Negara Tetangga

“Malaysia”

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Laboratorium Pajak Penghasilan Badan

Oleh : Mona Srirahayu Putri

NPM : 1306476783

Dosen pembimbing : Arie Widodo, MSM

Program Vokasi Universitas Indonesia

Depok

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

dan karunia-Nya sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulisan ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Laboratorium

Pajak Penghasilan Badan semester genap tahun akademik 2015 dengan judul

“Mengenal Pajak Penghasilan Badan Negara Tetangga, Malaysia”.

Makalah ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh

karena itu, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam penyelesaian makalah ini.

Disadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu

diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi

perbaikan kearah yang lebih baik.

i

Depok, 25 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Kata pengantar ............................................................................................ii

Daftar isi ........................................................................................................... iii

Daftar tabel ...................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Negara Malaysia ......................................................1

B. Pengelolaan Penerimaan Negara Malaysia ...........................................2

BAB II SUMBER DATA

A. Sumber Data dan Informasi Perpajakan Malaysia .................................4

B. Administrasi Pembayaran Pajak ............................................................4

C. Administrasi Pelaporan Pajak ................................................................8

BAB III ASPEK PAJAK PENGHASILAN BADAN DI MALAYSIA

A. Subjek pajak...........................................................................................9

B. Objek pajak ...........................................................................................9

C. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak .................................10

D. Biaya.....................................................................................................11

E. Kerugian ..............................................................................................12

F. Tarif Pajak ............................................................................................12

G. Insentif PPh Badan ..............................................................................13

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan ......................................................................................................15

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................16

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tarif progressif PPh Badan .....................................................12

Tabel 2. Tarif pajak penghasilan non-resident company .....................13

iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Negara Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara perintis ASEAN yang letaknya

berdampingan dengan Indonesia. Ibu kota Malaysia terletak di Kuala Lumpur

dengan Putrajaya sebagai pusat administrasi. Sebagai bekas jajahan Inggris,

Malaysia menganut sistem monarki konstitusional dengan kepala negara

dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong sedangkan pemerintahan dijalanakan oleh

perdana menteri. Saat ini Malaysia berada dibawah kepemimpinan Yang di-

Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muadzam Syah dan Perdana Mentri Najib Tun

Razak.

Berdasarkan sensus yang dilakukan pada tahun 2010, Malaysia dengan

luas wilayah 329,847 km2 dihuni oleh 28.334.135 sedangkan pada tahun 2015

diperkirakan jumlah penduduk Malaysia mencapai 30.434.000 jiwa (wikipedia

bahasa indonesia). Karena itu, Malaysia menempati negara ke 43 dengan jumlah

penduduk terbanyak dan negara ke 66 terluas dari seluruh dunia.

Perekonomian malaysia mulai mengalami pertumbuhan yang signifikan

setelah Malaysia beralih dari ketergantungan pada sektor perkebunan menjadi

sektor industri. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Malaysia sebesar 5,5 %-

6%, sedangkan untuk tahun 2015 diperkirakan akan tumbuh sebesar 5%-6% oleh

tingginya permintaan domestik, investasi yang tinggi dan pertumbuhan

perekonomian global. Dari data economic report 2014/2015 pertumbuhan

ekonomi malaysia paling tinggi berada di sektor konstruksi mencapai 12,7% ,

disusul oleh sektor manufaktur sebesar 6,4% , sedangkan sektor aglikultur

mengalami pertumbuhan sebesar 3,8% yang sebagian besar berasal dari kelapa

sawit.

1

B. Pengelolaan Penerimaan Negara Malaysia

Pendapatan Negara Malaysia sabgian besar berasal dari pajak langsung.

Pada tahun 2013, pajak yang berhasil dikumpulkan sebesar RM 129.933 juta

yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2012 hanya sebesar RM 124.892 juta.

Kutipan cukai langsung kasar kerajaan dalam tahun 2013 sebanyak RM128.933

juta ini menyumbang 60.43% dari keseluruhan pendapatan Kerajaan

Persekutuan yang berjumlah RM 213.370juta (Laporan Tahunan LHDNM 2013).

Institusi yang mengelola penerimaan pajak negara Malaysia ada dua yaitu

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) dan Departemen Kepabeanan

dan Cukai yang berada dibawah Kementrian Keaungan Malaysia. LHDNM

berwenang dalam mengurus pajak langsung negara seperti pajak penghasilan

orang pribadi dan badan, pajak penghasilan minyak dan gas bumi, pajak atas

keuntungan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, serta bea materai.

Sedangkan Departemen Kepabeanan dan Cukai berwenang untuk mengurus

pajak tidak langsung yang terdiri dari Bea Masuk, Bea Cukai, Pajak Penjualan,

Pajak atas Jasa, Pajak Hiburan dan pajak-pajak jenis lain (hasil.org.my).

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sebelumnya bernama Jabatan Hasil

Dalam Negeri Malaysia kemudian dijadikan institusi sendiri pada bulan Maret

1996 di bawah Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tahun 1995. Hal ini

bertujuan untuk memberikan kewenagan kepada lembaga tersebut agar bisa

lebih leluasa dalam rangka meningkatkan kualitas administrasi perpajakan

Malaysia.

Fungsi Lembaga Hasil Negara Malaysia terdiri dari :

a. Bertindak sebagai agen kerajaan dan memberikan pelayanan, melakukan

pemungutan dan mengelola pembayaran pajak penghasilan, pajak

penghasilan atas minyak dan gas, pajak atas keuntungan tanah, bea materai

dan pajak lain yang terdapat dalam persetujuan Kerajaan dan Lembaga.

2

b. Memberikan masukan kepada kerajaan mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan perpajakan dan melakukan koordinasi dengan

Kementrian dan instansi terkait dengan hal-hal tersebut.

c. Untuk turut serta di dalam maupun di luar Malaysia berkenaan

dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan perpajakan,

d. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan kepada

Lembaga sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.

e. Dapat bertindak sebagai agen pemungutan untuk pihak lain sesuai

dengan Undang-Undang yang berlaku.

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia mempunyai wewenang sebagai

berikut :

a. Membuat Kontrak,

b. Menggunakan semua harta Lembaga dengan cara yang sesuai dengan

yang ditentukan termasuk mendapatkan pinjaman dan menggadaikan

harta tersebut

c. Melakukan berbagai kegiatan, baik dilakukan sendiri maupun bekerja

sama dengan organisasi lain, atau agensi antarbangsa, demi terciptanya

perpajakan yang lebih baik.

d. Memberikan masukan atau bantuan teknis termasuk kemudahan

pelatihan kepada institusi perpajakan dari negara lain

e. Memungut biaya ataupun imbalan terkait dengan pelayanan yang

dilakukan oleh lembaga.

f. Memberikan pinjaman kepada karyawan Lembaga sesuai dengan

persetujuan Lembaga.

g. Menyediakan fasililtas dan melakukan kegiatan rekreasi yang bermanfaat

untuk pegawai guna menunjang produktifitas karyawan

h. Menyediakan pelatihan dan memberikan beasiswa atau semacamnya

untuk membiayai pelatihan tersebut,

i. Melakukan kegiatan sesuai dengan kewenangan Lembaga.

3

BAB II

SUMBER DATA

A. Sumber Data dan Informasi Perpajakan Malaysia

Seperti di Indonesia, Malaysia mengadopsi system pajak Self-Assestment

System (SAS) dimana setiap wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung,

menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Meskipun wajib pajak

diberikan kebebasan, namun tetap diawasi dan diaudit oleh otoritas perpajakan

untuk memastikan kepatuhan. Otoritas wajib pajak dapat memberikan sanksi

dan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sistem perpajakan di Malaysia menganut asas teritorial, berbeda dengan

Indonesia yang menganut sistem world wide income dimana penghasilan

perusahaan residen Indonesia dari seluruh dunia dikenai pajak di Indonesia,

sedangkan Malaysia hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima di

Malaysia saja. Untuk perusahaan asing di Malaysia penghasilan yang dikenakan

pajak juga atas penghasilan yang diperolehnya dari Malaysia saja. Namun,

pengeculian bagi perusahaan Malaysia yang bergerak di bidang perbankan,

asuransi dan transportasi laut dan udara tetap dikenakan pajak dari world wide

income.

Sumber data dan informasi perpajakan Malaysia dapat diperoleh dari

institusi pengelolaan penerimaan pajak Malaysia yaitu Lembaga Hasil Dalam

Negeri Malaysia. LHDNM memberikan informasi terkait perpajakan melalui

laman resmi di http://www.hasil.gov.my.

B. Administrasi Pembayaran Pajak

Ketentuan mengenai administrasi pembayaran pajak badan di Malaysia dapat

dilihat di laman resmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, dapat dijabarkan

sebagai berikut :

1. Skema angsuran CP204

4

Skema angsuran CP204 merupakan angsuran pajak penghasilan badan

seperti angsuran pasal 25 dalam PPh Badan di Indonesia. Bagi perusahaan,

kongsi, maupun koperasi yang belum berproduksi tidak perlu melalakukan

pembayaran angsuran CP204. Sedangkan bagi perusahaan yang telah beroperasi

harus membayar angsuran dengan jumlah yang sama sesuai dengan perkiraan

pajak penghasilan yang akan dibayar untuk tahun pajak tersebut dibagi dengan

12 bulan, pembayaran dilakukan setipa bulan mulai bulan kedua saat mulainya

tahun pajak.

Bagi perusahaan yang baru beroperasi, pembayaran angsuran dimulai

pada bulan ke enam dalam tahun pajak atau dimulai pada bulan keenam setelah

perusahaan mulai berproduksi. Seperti halnya angsuran PPh pasal 25 di

Indonesia, Pembayaran angsuran CP204 juga dilakukan paling lambat pada hari

ke 15 setiap bulan.

2. Pembayaran Pajak Penghasilan Tahunan

Apabila pajak dalam satu tahun telah diketahui dengan pasti dan ternyata

menyatakan kurang bayar setelah dikurangi dengan angsuran yang telah

dibayar, Wajib Pajak harus membayar pajak tersebut pada akhir bulan

ketujuh setelah ditutupnya tahun buku. Pembayaran dilakukan menggunakan

Slip Pengiriman Bayaran (Formulir CP207) yang disediakan dengan formulir C

saat melakukan pembayaran.

3. Denda Keterlambatan Pemabayaran Pajak

Seperti halnya adminstrasi perpajakan Indonesia, keterlambatan

pembayaran pajak di Malaysia akan dikenakan sanksi Administrasi. Secara

umum, sanksi administrasi yang dikenakan untuk pajak penghasilan badan

dibagi menjadi dua, yaitu

a. Denda dalam bentuk kenaikan pajak akan dikenakan jika:

5

1. Perusahaan yang tidak membayar angsuran bulanan sesuai dengan

tempo yang telah ditentukan akan dikenakan kenaikan sebesar 10%

dari pajak yang kurang dibayar tanpa harus diberitahukan terlebih

dahulu oleh LHDNM.

2. Apabila terdapat perbedaan antara pajak yang sebenarnya dengan

perkiraan pajak (jika tidak ada keterangan untuk menunda

pembayaran) lebih dari 30%, pajak akan dinaikkan sebesar 10% atas

selisih yang lebih dari 30% tersebut tanpa keterangan tambahan

b. Denda terlambat membayar pajak penghasilan tahunan

Jika pajak penghasilan tahunan tidak dibayar sesuai jatuh tempo,

akan dikenakan denda sebesar 10% dari kekurangan pajak tersebut.

dalam 60 hari setelah penetapan jatuh tempo pembayaran denda maka

denda akan ditambahkan sebesar 5% lagi atas pajak yang kurang dibayar

tersebut.

c. Permohonan atas penghapusan denda

Permohonan disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 30

hari sejak Notis Taksiran dan disampaikan kepadan bagian terkait (unit

pungutan). Jika tidak disetujui maka akan dikenakan

4. Tata Cara Pembayaran

Untuk membayar pajak yang terutang, dapat dilakukan dengan cara-cara

sebagai berikut :

a. Pembayaran langsung melalui loket pembayaran Bayaran LHDNM

Berbeda dengan Indonesia, pembayaran pajak di Malaysia dapat

dilakukan di kantor LHDNM yang telah ditentukan. Setiap

pembayaran harus menggunakan Slip Pengiriman Bayaran (Formulir

CP 207). Terdapat 3 kantor pembayaran LHDNM utama untuk

pembayaran pajak yaitu di kantor pembayaran Jalan Tunku Abdul

Halim bagi Semenanjung Malaysia, kantor pembayaran Kuching di

Sarawak & kantor pembayaran Kota Kinabalu di Sabah.

b. Pembayaran Melalui Pos

6

Pembayaran melalui pos dibuat dengan menggunakan cek/draf bank

yang dutentukan dan dibayar kepada “Ketua Pengarah Hasil Dalam

Negeri”. Kemudian tuliskan nama dan nomor rujukan pajak penghasilan

di cek/draf tersebut.

c. Bayaran Di Bank

Pembayaran pajak melalui bank hanya dapat dilakukan pada bank-

bank yang telah dtentukan yaitu CIMB Bank, Public Bank, Maybank, Affin

Bank, Bank Rakyat, Bank Simpanan Nasional dan kantor POS Malaysia di

seluruh Malaysia. Pembayaran menggunakan slip setoran CP 207 sebagai

panduan untuk mengisi "Bank In Slip" LHDNM yang disediakan oleh bank

berkenaan tersebut. Bukti pembayaran di bank dapat digunakan sebagai

bukti pembayaran pajak.

d. Bayaran Melalui Perbankan Internet

Pajak penghasilan tahunan atau pembayaran angsuran CP204 juga

dapat dilakukan melalui internet banking Public Bank, Maybank, Hong

Leong Bank, Citibank dan POS Online. Selain itu, perusahaan juga dapat

menggunakan aplikasi ByrHASiL yang disediakan di laman web LHDN.

Aplikasi ini menggunakan kemudahan FPX (Financial Process Exchange)

dan dapat digunakan oleh pengguna internet banking bank berikut:

Bank Islam Malaysia Berhad

CIMB Bank

Hong Leong Bank Berhad

Maybank2e / Maybank2U

Public Bank Berhad

RHB Bank

5. Permohonan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan secara Angsuran

Apabila saat jatuh tempo pembayaran perusahaan tidak dapat membayar

pajak terutang, maka perusahaan tersebut dapat mengajukan permohonan

untuk mengangsur pajak penghasilan tahunan. Permohonan untuk mengangsur

7

disampaikan kepada Unit Pungutan tempat perusahaan terdaftar sebelum

berakhirnya jatuh tempo pembayaran tahun pajak bersangkutan.

Dari uraian diatas terlihat bahwa pembayaran pajak di Malaysia dapat

dengan mudah dilakukan baik secara langsung mendatangi kantor pembayaran

maupun melalui penyetoran di bank, selain itu juga dapat menggunakan fasilitas

internet banking.

C. Administrasi Pelaporan Pajak

Saat menjadi Wajib pajak badan Malaysia, hal yang harus dilakukan untuk

melaporkan pajak penghasilan adalah dengan mengisi formulir dengan tanggal

yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Apabila terjadi perpindahan alamat perusahaan, pelaporan dilakukan

dengan menggunakan formulir 600B yang disampaikan paling lama 3

bulan sejak perpindahan dilakukan

2. Pelaporan jumlah pajak yang diperkirakan akan dibayar yang akan

menjadi basis penghitungan angsuran pajak setiap bulan diberitahukan

menggunakan formulir CP 204 paling lambat 30 hari sebelum dimulainya

tahun pajak berjalan

3. Pelaporan revisi perkiraan pajak menggunakan formulir CP 204A pada

bulan ke 6 dan atau ke 9 pada tahun berjalan

4. Pelaporan pajak penghasilan tahunan menggunakan formulir C paling

lama bulan ke tujuh setelah berakhirnya periode akuntansi

5. Pelunasan pembayaran kepada agen, dealer dan distributor dilaporkan

pada tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya menggunakan formulir

CP508.

Formulir yang digunakan untuk melaporkan paja tersebut dapat diambil

di kantor LHDNM atau diunduh di situs resmi LHDNM. Selain manual pelaporan

juga dapat dilakukan secara elektronik dengan cara mengisi di aplikasi online

yang disediakan oleh LHDN

8

BAB III

ASPEK PAJAK PENGHASILAN BADAN DI MALAYSIA

A. Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak Malaysia adalah ornag pribadi, badan dan

bentuk usaha tetap. Suatu perusahaan menjadi tax resident di Malaysia apabila

perusahaan tersebut melakukan kegiatan manajemen dan kontrol di Malaysia,

manajemen dan kontrol termasuk secara umum dapat diartikan melakukan

kegiatan pada dimana direktur dan pemimpin perusahan melaksanakan rapat

yang membahas tentang manajemen dan kontrol perusahaan.

B. Objek Pajak

Berdasarkan buku Malaysian Master Tax Guides 2008 yang ditulis oleh

Veerinderjeth Singh dan Teoh Bon Kee dalam skripsi Farid wajdi yang berjudul

kajian penerapan zakat , Penghasilan berikut akan dikenakan pajak di Malaysia

yaitu berupa :

6. Laba/keuntungan yang diperoleh dari usaha perdagangan, profesi

maupun pekerjaan yang dilakukan di Malaysia. Pajak atas laba

perusahaan bersifat finaldan dividen yang dibayarkan, dikreditkan

maupun yang didistribusikan mulai tahun 2014 merupakan objek yang

dikecualikan bagi pemegang saham.

7. Pegawai /karyawan yang menerima gaji, upah, dan imbalan lain

8. Dividen, bunga dan diskonto

9. Sewa, royalti dan premium

10. Tunjangan/uang pensiun, uang tahunan dan pembayaran berkala lainnya,

11. Laba/keuntungan yang berasal dari sumber selain yang telah disebutkan

diatas.

Dari keterangan diatas, secara umum objek pajak penghasilan tersebut

hampir sama dengan objek pajak penghasilan di Indonesia. namun terdapat

perbedaan perlakukan pajak atas dividen yang diterima oleh orang pribadi

9

maupun badan. Di Indonesia, dividen yang diterima oleh orang pribadi dikenakan

PPh final pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10% dan untuk dividen yang diterima oleh

badan residen Indonesia dengan kepemilikan saham minimal 25% dikecualikan

dari objek pajak sedangkan yang kepemilikan sahamnya dibawah 25 % dikenakan

tarif 15%.

C. Penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak

Penghasilan berikut ini dikcelualikan dari pengenaan pajak di Malaysia yaitu :

1. Pembayaran atau penggantian kepada pegawai dalam hal

Dikecualikan seluruhnya apabila pembayaran tersebut digunakan

untuk pengobatan

RM10,000 untuk setiap tahun pemberian jasa dengan pegawai

yang sama atau dengan perusahaan dalam grup yang sama

apabila tidak digunakan untuk pengobatan

2. Sumbangan kematian

3. Dividen yang dibayarkan, didistribusikan dan dikreditkan oleh perusahaan

kepada pemegang saham

4. Gaji atau honorarium (bukan bagian dari gaji pokok) yang dibayarkan

untuk mengesahkan, melancarkan atau menyetujui pengembangan atau

program pendidikan franchise di institusi pendidikan tinggi yang telah di

diverifikasi oleh badan akreditasi nasional.

5. Pendapatan dari luar negri yang diterima oleh setiap orang (selain

perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, asuransi atau

transportasi laut dan udara) yang didapatkan dari luar Malaysia yang

dikirim ke Malaysia

6. Dana bantuan dan subsidi dari pemerintah

7. Pendapatan dari transaksi perjanjian utang piutang

8. Bunga dari surat utang jangka panjang yang diterbitkan di bawah Bon

Simpanan Malaysia seri ke 2 (BSM 2) oleh Bank Simpanan Nasional

9. Pendapatan bunga yang dibayar atau dikreditkan oleh perusahaan bukan

residen Malaysia yang berasal dari :

10

Saham yang diterbitkan oleh pemerintah

Saham syariah atau surat utang yang diterbitkan dalam Ringgit

Malaysia

10. Royalti yang diterima oleh perusahaan Franchise non residen Malaysia

dari institusi pndidikan tinggi untuk menunjang program pendidikan

Franchised

11. Pendapatan yang menurut undang-undang yang diperoleh anggota dari

asosiasi perdagangan

12. Pendapatan menurut undang-undang yang diperoleh perusahaan

keuangan atau perbankan selama 3 berturut-turut dalam dari kontraktor

atau developer yang melanjutkan proyek terlantar.

D. Biaya

Pada umumnya, semua biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara

penghasilan dapat dikurangkan untuk menghitung pajak penghasilan badan

perusahaan di Malaysia. Namun, ada biaya-biaya tertentu yang tidak boleh

dijadikan pengurang yaitu :

Pengeluaran domestik, pribadi dan modal

Penyewaan mobil penumpang lebih dari RM50,000 atau RM100,000

per mobil.

Iuran karyawan berupa iuran pensiun, iuran masa depan maupun

tabungan melalui skema yang tidak disetujui

Iuran karyawan dengan skema yang disetujui melebihi 19% dari gaji

karyawan

sumbangan yang tidak diizinkan

50% dari biaya entertainment dengan pengecualian yang pasti

Penerimaan karyawan yang cuti

Bunga, royalti, biaya kontrak, biaya teknikal, sewa atau perpindahan

barang atau pembayaran lain yang dibuat untuk non-resident yang

menjadi subjek withholding tax di Malaysia namun tidak dilakukan

pemotongan pajak atas penghasilan yang didapatkannya.

11

E. Kerugian

Kerugian perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan

kena pajak pada tahun berikutnya. Untuk perusahaan yang sudah berhenti

berporesasi, pengurangan kerugian untuk tahun berikutnya hanya diperbolehkan

apabila pemegang saham melanjutkan penanaman modalnya, maksudnya adalah

jumlah modal yang disetor sama mulai dari awal tahun sampai berakhirnya

tahun buku perusahaan tersebut dalam hal diketahui secara pasti jumlah

kerugian tersebut.

F. Tarif Pajak

Tarif pajak penghasilan badan Malaysia sejak tahun 2006 telah

mengalami tiga kali perubahan. Perubahan pertama pada tahun 2007 dari 28 %

menjadi 27 %, kemudian pada tahun 2008 kembali mengalami perubahan

menjadi 26 % dan kemudian tahun 2009 kembali turun menjadi 25%. Sejak tahun

2009 sampai tahun 2015, tidak terjadi perubahan namun mulai tahun pajak 2016

pemerintah Malaysia kembali menurunkan tarif pajak sebesar 1% menjadi 24%.

Selain mempunyai tarif tunggal, terdapat fasilitas untuk badan yang

menyertakan modalnya pada awal tahun pajak tidak lebih dari RM2.5 juta dan

bukan merupakan bagian dari anggota gup perusahaan yang dimana related

company nya menyertakan modal lebih dari RM2.5 juta, maka akan dipajaki

sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 1. Tarif progressif PPh Badan

Penghasilan kena pajak

Tahun pajak

2014 dan 2015 2016

Sampai dengan RM 500,000 20 % 19 %

Diatas RM 500,000 25 % 24 %

Sumber : Malaysian Tax Business Booklet yang diolah kembali oleh penulis

Untuk perusahaan non-resident Malaysia, penghasilan yang diperoleh

dari Malaysia akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan tabel berikut :

12

Tabel 2. Tarif pajak penghasilan non-resident company

Jenis penghasilan Tahun pajak 2015

Business Income 25 % (mulai tahun 2016 menjadi 24%)

Royalti 10 %

Sewa dan perpindahan properti 10 %

Jasa teknik dan jasa manajemen 10 % (yang dilakukan di Malaysia)

Bunga 15 % (bunga yang dibayarkan kepada non-

resident oleh bank atau perusahaan yang

bergerak di bidang keuangan di Malaysia

atau bunga pinjaman yang disetujui oleh

pemerintah Malaysia dikecualikan dari

pajak)

Dividen Semua dividen yang dibayarkan mulai 1

Januari 2014

Other income 10 %

Sumber : Malaysian Tax Business Booklet yang diolah kembali oleh penulis

G. Insentif Pajak Penghasilan Badan

Undang-undang yang mengatur tentang Insentif pajak di Malaysia yaitu

Promotion of Investment Act 1986, Income Tax Act 1987, Custom Act 1987, Sales

Tax Act 1972, Excise Act 1976, dan Free Zone Act 1990. Dalam Undang-Undang

tersebut dijelaskan jenis-jenis industri yang mendapatkan instentif dan bentuk

insentif yang diberikan. Selain itu juga dijelaskan kriteria industri yang

mendapatkan instentif pajak. Jenis-jenis industri tersebut terdiri dari industri

manufaktur, pertanian, pariwisata (termasuk perhotelan), dan jasa-jasa tertentu

yang bergerak dibidang pengembangan pelatihan dan perlindungan lingkungan

hidup. Bentuk insentif yang diberikan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Tax holiday untuk industry pioneer

Memberikan pembebabsan pajak penghasilan mulai dari 70% sampai

100% (tergantung jenis dan kegiatan industry) atas penghasilan yang

13

diterima perusahaan selama lima tahun, dan dapat diperpanjang menjadi

sepuluh tahun.

2. Investment Tax allowance

Investment Tax Allowance adalah insentif alternatif insentif dari

perusahaan dengan status pioneer padat modal proyek yang melibatkan

produk dan / atau kegiatan yang akan dijalankan. Insentif ini diberikan

berupa pengurangan penghasilan sebesar 60% atau lebih modal yang

dikeluarkan

3. Reinvestment allowance

Diberikan kepada perusahaan manufaktur yang menginvestasikan

kembali modalnya untuk perluasan kapasitas produksi, modernisasi

fasilitas produksi, dan diversifikasi produk-produk terkait.

4. Industri lain yang memenuhi syarat untuk diberikan insentif pajak di

Malaysia, terdiri dari :

• industri Bioteknologi

• perusahaan modal ventura

• markas Operasional

• pusat pengadaan Internasional

• pusat distribusi regional

• Real estate investment

• pusat manajemen Keuangan

• distrik keuangan internasional Kuala Lumpur

• hotel bintang 4 dan bintang 5 di Semenanjung Malaysia

• sekolah swasta Laba-oriented dan sekolah internasional

• Penyedia jasa desain industri di Malaysia

• Bisnis Kepercayaan

• pusat penitipan anak dan pendidikan pra-sekolah

• Malaikat investor

• insentif global untuk program perdagangan. (www.pkf.com)

14

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Malaysia menganut sistem perpajakan berbasis teritorial dimana

penghasilan yang diterima oleh individu dan badan baik residen Malaysia

maupun non residen hanya dikenai pajak apabila penghasilan tersebut berasal

dari Malaysia.

Aspek pajak penghasilan badan di negara Malaysia hampir sama dengan

pajak penghasilan badan di Indonesia, namun terdapat beberapa perbedaan.

Secara umum, administrasi perpajakan di Malaysia lebih sederhana dan mudah

bagi wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari formulir pemberitahuan paja terutang

yang lebih sederhana dibandingkan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh

Badan Indonesia. Untuk pembayaran dapat dilakukan dengan aplikasi ByrHasil

dengan sistem internet banking. Untuk pelporan pajak, selain dapat mengisi

formulir surat pemberitahuan dan menyampaikan langsung ke Lembaga Hasil

Dalam Negeri, Malaysia juga menyediakan layanan e-filing seperti yang sudah

diterapkan di Indonesia.

15

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

2014/2015 Malaysian Tax and Business Booklet. 2013. PricewaterhouseCoopers.

http://www.pwc.com/en_MY/my/assets/publications/2015-malaysian-

tax-business-booklet.pdf. Diakses tanggal 21 Juni 2015

Farid Wajdi. 2008. Kajian Penerapan Zakat Sebagai Kredit Pajak Dalam Pajak

Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Indonesia

Febrianto, Aditya Noorma. (Mei 2012). Analisis dan Studi Komparatif Pemberian

Fasilitas Tax Holiday di Negara-negara Anggota ASEAN. Skripsi Program

Ekstensi Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia

Malaysian Tax Guide 2013. 2013. Pkf.

http://www.pkf.com/media/1960332/malaysia%20pkf%20tax%20guide

%202013.pdf diakses tanggal 25 juni 2015

Website :

Laporan Tahunan Lembaga Hasil Dalam Negeri 2013. http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/annual_report_2013_bm.pdf diakses tanggan 26 Juni 2015

http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/FAQSTSCBM2014_31072014_1.pdf diakses tanggal 21 juni 2015

Malaysia Coorporate Income Tax Rate 1997-2015. 2015.

http://www.tradingeconomics.com/malaysia/corporate-tax-rate. Diakes taggal 21 Juni 2015

16