Top Banner
Denny Ramdhan K1A002005 Hesa Kusuma A K1A002018 Arief Yustiawan K1A002024 Miranti Lestari K1A002042 Tri Lestari K1A002048 Andrew Nugroho K1A002049 REFERAT KEPANITERAAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN ASPEK MEDIS DA ASPEK MEDIS DA N N HUKUM HUKUM PENANGANAN PENANGANAN GAWAT DARURAT GAWAT DARURAT
23

Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

Oct 26, 2015

Download

Documents

Siregar Yasser

Aspek medis dan hukum penanganan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

Denny Ramdhan K1A002005Hesa Kusuma A K1A002018Arief YustiawanK1A002024Miranti Lestari K1A002042Tri Lestari K1A002048

Andrew Nugroho K1A002049

REFERAT KEPANITERAAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN

ASPEK MEDIS DAASPEK MEDIS DAN N HUKUMHUKUM

PENANGANANPENANGANAN GAWAT DARURATGAWAT DARURAT

Page 2: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG

Isu-isu yang dibicarakan pada penanganan gawat darurat, diawali adanya pelayanan yang kurang ramah, mutu yang tidak baik, dugaan malpraktek, dan inform consent.

Ilustrasi kasus penderita gawat darurat yang dalam keadaan tidak sadar dan tidak didampingi keluarga dan memerlukan tindakan bedah segera untuk menyelamatkan jiwanya. Bagaimana sikap dokter dalam menghadapi kasus tersebut ditinjau dari aspek medis dan hukum.

Page 3: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

PERMASALAHAN PERMASALAHAN

Bagaimana penanganan gawat darurat ditinjau dari aspek medis dan hukum?

Page 4: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

MAKSUD DAN TUJUANMAKSUD DAN TUJUAN

Agar mahasiswa mampu memahami aspek medis dalam penanganan gawat darurat

Agar mahasiswa mampu memahami aspek hukum dalam penanganan gawat darurat

Agar mahasiswa mampu mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan aspek medis dan hukum dalam penanganan gawat darurat

Page 5: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

MANFAAT MANFAAT Manfaat Teoritis

Memberikan informasi dan wacana mengenai isu-isu yang berkembang mengenai penanganan gawat darurat.

Manfaat Aplikatif Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan mahasiswa mengenai aspek medis dan hukum penanganan gawat darurat

Bagi Tenaga MedisMenambah wawasan bagi tenaga medis mengenai aspek medis dan hukum penanganan gawat darurat sehingga bisa melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prosedur hukum dan medis.

Bagi Institusi KesehatanMemberikan masukan bagi institusi untuk membuat prosedur medis yang jelas mengenai penanganan gawat darurat

Bagi MasyarakatMemberikan informasi mengenai prosedur penanganan gawat darurat sehingga bisa memahami tindakan medis yang dilakukan.

Page 6: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

TINJAUAN PUSTAKA Aspek Medis Penanganan Gawat Darurat Gawat darurat medik adalah suatu kondisi yang

dalam pandangan penderita, keluarga atau siapapun yang bertanggung jawab dalam membawa penderita ke rumah sakit, memerlukan pelayanan medik segera.

Keadaan gawat darurat yang sebenarnya adalah suatu kondisi klinik yang memerlukan pelayanan medik. Kondisi tersebut berkisar antara yang memerlukan pelayanan ekstensif segera dengan rawat inap di rumah sakit dan yang memerlukan pemeriksaan diagnostik atau pengamatan, yang setelahnya mungkin memerlukan atau mungkin juga tidak memerlukan rawat inap (The American Hospital Association).

Page 7: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

TINJAUAN PUSTAKA

American Hospital Association American Hospital Association (AHA) merinci kondisi kegawatan (AHA) merinci kondisi kegawatan medik medik

1.1. Kondisi dianggap emergensiKondisi dianggap emergensi

2.2. Kondisi emergensi yang sebenarnya Kondisi emergensi yang sebenarnya ((true emergencytrue emergency).).

Page 8: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

TINJAUAN PUSTAKA

American Hospital AssosiationAmerican Hospital Assosiation mengklasifikasikan pasien yang mengklasifikasikan pasien yang datang ke unit gawat daruratdatang ke unit gawat darurat terdiri terdiri dari : dari :

1.1. Emergent (gawat darurat). Emergent (gawat darurat).

2.2. Urgent (mendesak) Urgent (mendesak)

3.3. Nonurgent (tidak mendesak)Nonurgent (tidak mendesak)

4.4. Scheduled procedure (prosedur Scheduled procedure (prosedur terjadwal)terjadwal)

Page 9: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

TINJAUAN PUSTAKA AHA AHA mengklasifikasikan mengklasifikasikan pasien pasien yang yang

mendapatkan pelayanan ke bagian mendapatkan pelayanan ke bagian gawat darurat dapatgawat darurat dapat sbg berikut : sbg berikut :

1.1. Emergency care system (Sistem Emergency care system (Sistem penanganan gawat darurat) penanganan gawat darurat)

2.2. Hospital (rumah sakit). Hospital (rumah sakit).

3.3. Hospital emergency departement (Unit Hospital emergency departement (Unit gawat darurat).gawat darurat).

4.4. Triage Triage

Page 10: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

TINJAUAN PUSTAKA

Apakah Apakah emergency roomemergency room mempunyai mempunyai kewajiban hukum untuk memeriksa kewajiban hukum untuk memeriksa setiap orang yang datang meminta setiap orang yang datang meminta pertolongan mengingat tak semua pertolongan mengingat tak semua yang datang itu benar-benar yang datang itu benar-benar memerlukan memerlukan emergency careemergency care? ?

Page 11: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut AHAMenurut AHA diterima semua diterima semua akan tetapi setelah diperiksa akan tetapi setelah diperiksa ternyata non-urgent ternyata non-urgent ditolak ditolak

Kalau Urgent Kalau Urgent tetap ditolong tetap ditolong

Page 12: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

TINJAUAN PUSTAKA

Aspek Hukum Penanganan Gawat DaruratIsu tentang kewajiban dokter dalam menghadapi

kasus dengan kegawatan medik; baik di tempat kejadian, tempat praktek dokter ataupun di emergency room itu sendiri.

Apakah penanganan tersebut merupakan kewajiban moral saja ataukah juga merupakan kewajiban hukum?

Page 13: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

TINJAUAN PUSTAKA Seperti kasus ttg moral dari dokter yang dinilai

kurang tepat saat melihat korban kecelakaan dijembatan Bronx Whitestone Bridge New York

Oleh karena itu dibuat undang-undang "Good Samaritan Law" guna meningkatkan semangat para dokter supaya bersedia melakukan pertolongan seperti yang pernah dilakukan oleh orang Samaria yang baik budi.

Pada hakekatnya UU diatas menjadi imunitas bagi dokter agar terhindar tuntutan malpraktek kegawatan medik di tempat kejadian yang tidak tersedia fasilitas dan waktu yang cukup untuk berpikir dan berkonsultasi dengan sejawatnya

Page 14: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

TINJAUAN PUSTAKA Doktrin kegawatdaruratan

Suatu prinsip legal yang membebaskan seseorang dari standar perawatan yang beralasan adalah jika orang tersebut bertindak secara naluriahnya dengan maksud memenuhi kebutuhan mendesak dan mendadak, dimasukkan ke dalam bentuk imminent-peril doctrine;sudden-emergency doktrin; sudden-peril doktrin.

Suatu prinsip legal mengenai persetujuan tindakan perawatan medis dalam situasi yang mengancam adalah diperbolehkan ketika pasien ataupun pihak yang bertanggung jawab atas diri pasien tidak dapat memberikan persetujuan namun terdapat seseorang yang dengan alasan tertentu dapat memberikan persetujuan.

Page 15: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

TINJAUAN PUSTAKA

Di Indonesia belum ada Di Indonesia belum ada Good Good Samaritan LawSamaritan Law atau undang-undang atau undang-undang yang mirip dengan itu. yang mirip dengan itu.

Pasal 531 KUHP yang secara implisit Pasal 531 KUHP yang secara implisit mewajibkan siapa saja untuk mewajibkan siapa saja untuk menolong seseorang yang berada menolong seseorang yang berada dalam situasi bahaya maut. dalam situasi bahaya maut.

Page 16: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pasal 14Pasal 14

2.2. Pasal 2Pasal 2

3.3. Pasal 10Pasal 10

4.4. Pasal 11Pasal 11

5.5. Pasal 3Pasal 3

6.6. Pasal 9Pasal 9

7.7. Pasal 12Pasal 12

8.8. Pasal 13Pasal 13

9.9. Pasal 17Pasal 17

Dalam KODEKI terdapat butir yang berkaitan dgn kasus gawat darurat :

Page 17: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

TINJAUAN PUSTAKA Informed Consent pada Keadaan Gawat DaruratInformed Consent pada Keadaan Gawat DaruratPeraturan yang umum mengenai persetujuan adalah Peraturan yang umum mengenai persetujuan adalah

bahwa setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan bahwa setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan perawatan hanya atas persetujuan dirinya. perawatan hanya atas persetujuan dirinya.

DDalam kasus-kasus gawat daruratalam kasus-kasus gawat darurat perawatan medis perawatan medis dapat diberikan tanpa persetujuan untuk dapat diberikan tanpa persetujuan untuk menyelamatkan hidup atau menghindari kerusakan menyelamatkan hidup atau menghindari kerusakan tubuh yang permanen. Jika tidak memungkinkan tubuh yang permanen. Jika tidak memungkinkan untuk mendapatkan persetujuan dan perawatan yang untuk mendapatkan persetujuan dan perawatan yang lambat bisa membahayakan kehidupan pasien, maka lambat bisa membahayakan kehidupan pasien, maka dilegalkan untuk memberikan perawatan tanpa dilegalkan untuk memberikan perawatan tanpa persetujuan.persetujuan.

Ketika staff bagian gawat darurat menemukan pasien Ketika staff bagian gawat darurat menemukan pasien dengan kondisi tidak darurat maka persetujuan dengan kondisi tidak darurat maka persetujuan menjadi penting.menjadi penting.

Page 18: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip umum persetujuan medis Prinsip umum persetujuan medis Ada dua hal untuk memahami Ada dua hal untuk memahami

persetujuan medis : persetujuan medis : 1.1. Bagian dari kelalaian yang dapat Bagian dari kelalaian yang dapat

merugikan apabila dilakukan tindakan merugikan apabila dilakukan tindakan terhadap pasien, jika prosedur dilakukan terhadap pasien, jika prosedur dilakukan tanpa persetujuan pasientanpa persetujuan pasien

2.2. Persetujuan kegawatan dalam Persetujuan kegawatan dalam memberikan perawatan harus tidak boleh memberikan perawatan harus tidak boleh ditunda karena untuk menjaga ditunda karena untuk menjaga persetujuan.persetujuan.

Page 19: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

TINJAUAN PUSTAKA Dalam situasi kritis dimana dokter berpacu dengan Dalam situasi kritis dimana dokter berpacu dengan

maut, maut, dandan tidak tidak punya punya cukup waktu menjelaskan cukup waktu menjelaskan kepadakepada pasien benar-benar menyadari kondisi dan pasien benar-benar menyadari kondisi dan kebutuhannya serta memberikan keputusannya. kebutuhannya serta memberikan keputusannya. Juga tidak punya waktu banyak untuk menunggu Juga tidak punya waktu banyak untuk menunggu sampai keluarganya datang. Bahkan dokter tetap sampai keluarganya datang. Bahkan dokter tetap harus melakukan tindakan medik meskipun tidak harus melakukan tindakan medik meskipun tidak disetujui oleh keluarganya. disetujui oleh keluarganya.

Hal ini sesuai Permenkes No. 585 tentang Hal ini sesuai Permenkes No. 585 tentang Persetujuan Tindakan Medik, bahwa dalam Persetujuan Tindakan Medik, bahwa dalam keadaan emergensi tidak diperlukan keadaan emergensi tidak diperlukan informed informed consentconsent

Page 20: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

KESIMPULANKESIMPULAN

Gawat darurat yaitu kondisi yang secara Gawat darurat yaitu kondisi yang secara klinik memerlukan penanganan medik klinik memerlukan penanganan medik segerasegera

Penanganan gawat daruratPenanganan gawat darurat, di , di negara negara bagian di Amerika diatur dalam bagian di Amerika diatur dalam Good Good Samaritan LawSamaritan Law. S. Sedangkan di Indonesia edangkan di Indonesia belum ada yangbelum ada yang mengatur mengatur perlindungan perlindungan hukum bagi orang yang melakukan hukum bagi orang yang melakukan pertolongan gawat darurat namun yang pertolongan gawat darurat namun yang digunakan bagi pedoman hukum yaitu digunakan bagi pedoman hukum yaitu KUHP pasal 531. KUHP pasal 531.

Page 21: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

KESIMPULANKESIMPULAN

IInformed consentnformed consent adalahadalah hal yang penting. hal yang penting. Prioritas paling utama adalah Prioritas paling utama adalah menyelamatkan nyawa atau menghindarkan menyelamatkan nyawa atau menghindarkan organ tubuh dari kerusakan menetap. Oleh organ tubuh dari kerusakan menetap. Oleh sebab itu pelaksanaan sebab itu pelaksanaan informed consentinformed consent tidak boleh menjadi penghalang atau tidak boleh menjadi penghalang atau penghambat bagi pelaksanaan penghambat bagi pelaksanaan emergency emergency carecare. Hal ini sesuai Permenkes No. 585 . Hal ini sesuai Permenkes No. 585 tentang Persetujuan Tindakan Medik, bahwa tentang Persetujuan Tindakan Medik, bahwa dalam keadaan emergensi tidak diperlukan dalam keadaan emergensi tidak diperlukan informed consentinformed consent..

Page 22: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan

SARAN SARAN

Bagi tenaga medis lebih meningkatkan Bagi tenaga medis lebih meningkatkan kualitasnya terutama dalam penanganan kualitasnya terutama dalam penanganan gawat darurat.gawat darurat.

Hendaknya ada legitimasi hukum di Hendaknya ada legitimasi hukum di Indonesia terutama mengenai Indonesia terutama mengenai perlindungan hukum bagi penanganan perlindungan hukum bagi penanganan gawat darurat. gawat darurat.

Bagi masyarakat lebih memahami profesi Bagi masyarakat lebih memahami profesi tenaga medis agar tidak terjadi sengketa tenaga medis agar tidak terjadi sengketa medismedis

Page 23: Aspek Medis Dan Hukum Penanganan