Aspek Legal dan Legalisasi Pelayanan Kebidanan Semester 02 Kegiatan Belajar I Etikolegal dalam Praktik kebidanan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Jakarta 2013 Modul III
Aspek Legal dan LegalisasiPelayanan Kebidanan
Semester 02
Kegiatan Belajar IEtikolegal dalam Praktik kebidanan
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya ManusiaPusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Jakarta 2013
Modul III
Siapakah Bidan?Bidan adalah Seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku, dicatat, diberi ijin secara sah untuk menjalankan praktik(Ikatan Bidan Indonesia)
Siapakah Bidan?Bidan adalah Seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku (Permenkes No.1464/Menkes/X/2010)
Siapakah Bidan?Bidan adalah Wanita yang telah diakui secara regular dala program pendidikan kebidanan sebagai mana yang telah diakui skala yuridis, dimana ia ditempatkan dan telah menyelesaikan pendidikan kebiadanan dan memperoleh izin melaksanakan praktik kebidanan.(WHO)
Siapakah Bidan?Bidan adalah Seorang yang telah menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui oleh Negara serta memperoleh kualifiksi dan diberi izin untuk melaksanakan praktik kebidanan dinegara itu(International Confederation of Midwife)
Latar Belakang Sistem Legislasi Tenaga Bidan1. UUD 19452. UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan4. Bidan erat hubungannya dengan penyiapan
sumber daya manusia. 5. Visi Pembangunan kesehatan Indonesia Sehat
2010
Otonomi Bidan1. Permenkes No. 1464/MENKES/X/2010 Tentang
registrasi dan praktik bidan.2. Standar Pelayanan Kebidanan, 2001.3. Kepmenkes Republik Indonesia Nomor
369/Menkes/SK/III/ 2007 Tentang Standar ProfesiBidan.
4. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. PP No 32/Tahun 1996 Tentang tenaga kesehatan.
Otonomi Bidan6. Kepmenkes Republik Indonesia
1277/Menkes/SK/XI/2001 Tentang organisasi dantata kerja Depkes.
7. UU No 22/ 1999 Tentang Otonomi daerah.8. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.9. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung, dan
transplantasi.10. KUHAP, dan KUHP, 1981.
Otonomi Bidan11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor: 585/ Menkes/ Per/ IX/ 1989 TentangPersetujuan Tindakan Medik.
12. UU No. 10/1992 Tentang pengembanganKependudukan dan Pembangunan KeluargaSejahtera.
13. UU No. 23/2003 Tentang Penghapusan KekerasanTerhadap Perempuan di Dalam Rumah Tangga.
LegislasiLegislasi adalah proses pembuatan undang-undang
atau penyempurnaan perangkat hukum yang
sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi
(pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan
kewenangan), dan lisensi (pengaturan
penyelenggaraan kewenangan).
LegislasiMinimal sekarang para bidan yang membuka praktek
atau memberikan pelayanan kebidanan harus
memiliki ijasah setara D3.
Tujuan Legislasi1. Mempertahankan kualitas pelayanan
2. Memberi kewenangan
3. Menjamin perlindungan hukum
4. Meningkatkan profisionalisme
RegistrasiRegistrasi adalah sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodic guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan tesebut.
Tujuan Registrasi1. Meningkatkan keemampuan tenaga profesi
dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang berkembang pesat.
2. Meningkatkan mekanisme yang obyektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus mal praktik.
3. Mendata jumlah dan kategori melakukan praktik
Syarat Registrasi1. Fotokopi ijasah bidan2. Fotokopi Transkrip nilai akademik3. Surat keterangan sehat dari dokter4. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
LisensiLisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat ijin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah teregistrasi untuk pelayanan mandiri.
Tujuan Lisensi1. Tujuan umum dari lisensi adalah untuk
melindungi masyarakat dari pelayanan profesi 2. Tujuan khusus dari lisensi adalah memberikan
kejelasan batas wewenang dan menetapkan sarana prasarana.
Aplikasi LisensiAplikasi Lisensi dalam praktik kebidanan adalahdalam bentuk SlPB (Surat Ijin Praktik Bidan). SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Depkes RI kepada tenaga bidan yang menjalankan praktiksetelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Sumber Gambar
http://4.bp.blogspot.com/-dTjj5OMr-xE/UWtkEJGg9YI/AAAAAAAAGKw/wTlhPotqrXM/s1600/blog-checklist.jpg
http://intisari-online.com//media/images/4776_tiga_bidan_penerima_srikandi_award_2012.jpg
http://www.sumberbahagia.us/srv/images/stories/sekolah%20bidan4.jpgmedia.premiumtimesng.com/dev/wp-content/files/2013/01/who-logo.jpg
http://caribbean.unfpa.org/webdav/site/caribbean/shared/images/UNFPA%20Global/International%20Confederation%20of%20Midwives.jpg
http://amanahcomunity.files.wordpress.com/2010/05/tiga-gambar-cmyk.jpghttp://assets.kompas.com/data/photo/2010/06/15/1002566620X310.jpghttp://albalum.files.wordpress.com/2013/01/direction-wallpaper-141.jpg
http://ariefnd.files.wordpress.com/2012/03/pelatihan-menulis.jpghttp://www.poltek-kediri.ac.id/admin/pictures/pendaftaran.jpg
http://angelsmith.net/cms/wp-content/uploads/2012/11/red-approved-stamp-on-form.jpg
http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/129020162.pnghttps://www.law.upenn.edu/blogs/regblog/Medicine%20and%20Law.jpg