Aspek Legal

5/26/2018 Aspek Legal

1/26

ASPEK LEGAL

PELAYANAN FARMASI


2/26

JAWA POST

Kamis 8 Maret 2007

Apoteker RSUD di tahan

DUGAANpenipuan dan penggelapan dana Rp 260 juta mengantarkanDra. Lusi Hindiari, apoteker di RSUD dr. Sobandi, masuk sel selasakemarin. Warga jalan Majapahit, Kaliwates, itu resmi menjadipenghuni tahanan khusus wanita di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)Jember. Saat digiring ke tahanan, tersangka dikawal ketat lima polisi

dan dua jaksa sampai depan pintu Lapas Jember.``Menurut Kajari Jember Chanifuddin, kasus yang dijeratkan kepadatersangka adalah penipuan atau penggelapan ( 372 atau 378 KUHP)terhadap tiga korban. Ketiga korban itu adalah Kartini, Agus dan Bagus.Semuanya warga Jember. tak perlu alamat jelas. Mereka semuatinggal di Jember. Kerugian Rp 260 juta. Katanya

Modusnya, korban diajak kerja sama bisnis pengadaan abat apotikdengan janji keuntungan menggiurkan. Mereka ditarik puluhan jutahingga ratusan juta rupiah per orang. Tersangka berjanji, korbanmenerima keuntungan tiap bulan. Lusi menjanjikan keuntungan limapersen dari uang yang diberikan korban, jelasnya.(hdi/jpnn)


3/26

Aspek LegalPeraturan

Perundang-undangan

Hukum


4/26

UNSUR-UNSUR DASAR HUKUM

Peraturan mengenai tingkah laku manusia

dalam pergaulan masyarakat,

Peraturan itu diadakan oleh badan-badan

resmi yang berwajib,

Peraturan itu bersifat memaksa,

Sanksi terhadap pelanggaran peraturantersebut adalah tegas


5/26

Hukum kesehatan merupakan cabang dari hukumyang relatif baru berkembang di Indonesia.Hukum kesehatan tersebut adalah cakupanaspek-aspek hukum perdata, hukum administrasi,

hukum pidana dan hukum disiplin yang tertujupada sub-sistim kesehatan dalam masyarakat.

Hukum kesehatan di Indonesia dewasa ini sepertiyang tertuang dalam Undang-undang nomor 23

tahun 1992 tentang kesehatan, hukumkesehatang mempunyai ciri-ciri sistim hukum sipil(kodifikasi) dan sistim hukum kebiasaan (adat),


6/26

Sistim hukum kodifikasi Sistim hukum kebiasaan

Mendasarkan diri pada

proses hukum formal

Lebih mengarah pada proses

informal berupa negosiasi

Pelaksanaan oleh lembaga

peradilan

Pelaksanaan secara persuasif oleh

pribadi/ agen agen yangmemegang/merupakan kunci

Bergantung kepada peran

para sarjana/ ahli hukum

Bergantung kepada peran para

sarjana /ahli hukum

Bergantung kepada hakikathukum dalam masyarakat

Bergantung kepada hakikat hukumdalam masyarakat


7/26

PENGERTIAN

Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dibidangnya, wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidangkesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan. Setiaptenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untukmematuhi standar profesi tenaga kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang holistik untuk

menyembuhkan pasien yang dilakukan oleh dokter, apoteker, dan tenagakesehatan lainnya. Apoteker merupakan satu-satunya profesi dari tenagakesehatan yang mempunyai kompetensi profesi untuk melakukanpekerjaan kefarmasian dalam kaitan pelayanan kesehatan.

Pekerjaan kefarmasian merupakan bagian dari kesehatan ditujukan padapenyediaan jasa kefarmasian dan sediaan farmasi bagi kepentingan

masyarakat. Pekerjaan kefarmasian dilakukan dalam bentuk kegiatanproduksi, penyaluran, pelayanan, penelitian dan pengembangan,pengawasan, pemeriksaan laboratoris, informasi, pelayanan pasien dankomunitas.


8/26

Masyarakat memiliki hak atas pelayanankesehatan yang dijamin oleh Undang-undangDasar maupun penjelasannya. Hal tersebut

merupakan hak dasar sebagai manusia termasukmendapatkan pelayanan kefarmasian. Agar dapatmemberikan pelayanan yang baik dan bermutuoptimal maka perlu penataan secara menyeluruh

untuk memberikan kepastian hukum sesuaiperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologikefarmasian.


9/26

LANDASAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

APOTEKER

Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah RI No. 41 th 1990 ttg Masa bakti & Ijin Kerja Apoteker

Permenkes RI No. 184/Menkes/Per/II/1995 tentang penyempurnaan Masa Baktidan Izin Kerja Apoteker

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1962 tentang Lafal Sumpah/Janji Apoteker

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian

Keputusan Presiden RI Nomor 56 tahun 1995 tentang Majelis Disiplin TenagaKesehatan.

Kepsama antara Polri dengan Badan POM, No. POL: Kep/20/VIII/2002, No:HK.00.04072.02578, tentang Peningkatan hubungan kerjasama dalam rangka

pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Keputusan menteri Kesehatan RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar

Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.


10/26

PERSYARATAN APOTEKER MELAKUKAN

PELAYANAN KEFARMASIAN

1. IJAZAHNYA TELAH TERDAFTAR PADA

DEPARTEMEN KESEHATAN

Apoteker yang telah mengucapkan sumpahapoteker dalam waktu.satu bulan ijasahnya

harus sudah di daftarkan oleh perguruan

Tinggi yang Menghasilkan. Dibuktikan dengan

adanya surat bukti lapor untuk apoteker yang

bersangkutan.


11/26

2. TELAH MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI SEBAGAI APOTEKER

Adapun isi sumpah tersebut sebagai berikut; Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan

perikemanusiaan terutama dalam bidang kesehatan Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui

karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker

Sekalipun diancam, saya tidak akan menggunakanpengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yangbertentangan dengan hukum perikemanusiaan

Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknyasesuai tradisi luhur jabatan kefarmasian

Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiyardengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh olehpertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politikkepartaian/kedudukan sosial.

Saya ikrarkan Sumpah/Janji ini dengan sungguh-sungguhdan dengan penuh keinsyafan.


12/26

Sumpah tersebut tidak saja hanya diucapkan tetapidihafalkan, dimengerti, dihayati, diresapkan dandiamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sumpahtersebut tidak hanya pada dirinya sendiri tetapi kepada

Allah, karena ucapan sumpah dimulai dengan kata-kataDemi Allahbagi yang beragama Islam, dan bagiAgama lain kata Demi Allahdisesuaikan dengankebiasaan agama masing-masing.

Sumpah tersebut selanjutnya dirinci dalam suatu Kode

Etik Apotekeryang merupakan suatu ikatan moral bagiapoteker. Sumpah dan kode etik ditegakkan olehhukum disipliner atau hukum pengendalian (tuchrecht),yang seharusnya ditegakkan oleh organisasi profesinya.


13/26

3. MEMILIKI SURAT IZIN KERJA DARI MENTERIUntuk dapat melakukan pelayanan kefarmasian

seorang apoteker harus mempunyai surat penugasan(SP) yang dikeluarkan Pemerintah yang memberikankewenangan menjalan praktik kefarmasian di seluruhIndonesia. SP merupakan dasar yang bersangkutanuntuk melakukan praktik pada sarana kesehatan,

misalnya untuk apotik dengan SIA.4. MEMENUHI SYARAT KESEHATAN FISIK DAN

MENTAL UNTUK MELAKSANAKAN TUGASNYASEBAGAI APOTEKER.

Seorang apoteker harus mampu melaksanakanprofesinya secara profesional, dalam keadaan sehatbaik jasmani maupun jiwanya.


14/26

PHARMACEUTICAL CARE CONCEPT

Tujuan (seperti):

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat

agar mendapatkan pelayanan kefarmasian yang

didasarkan pada keilmuan dan teknologi farmasi,

2. memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan

kefarmasian sesuai standar yang dipersyaratkan

untuk pelayanan kefarmasian yang didasarkanpada keilmuan dan teknologi farmasi.


15/26

Apoteker yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan praktikkefarmasian bersama dengan tenaga kesehatan lainnya, untuk dapatmenjamin kualitas kehidupan pasien, memberikan perlindungan terhadap

pasien perlu: Menyediakan pendidikan dan memberikan informasi tentang sediaan

farmasi kepada tenaga kesehatan lain,

Memerlukan catatan medis untuk digunakan dalam pemilihan obat

Memantau penggunaan obat dan bisa memberikan saran untukpenggunaan sediaan farmasi yang pas.

Menjalin komunikasi, memberikan pelayanan informasi sediaan farmasidalam rangka pendidikan kepada pasien maupun masyarakat.

Menyediakan, memelihara serta memfasilitasi pengujian pengobatan,berpartisipasi dalam penggunaan obat dan audit kesehatan

Kegiatan lain yang memerlukan kompetensi seorang apoteker

Adanya kewenangan tersebut tentunya mempunyai konsekuensi secarahukum, seorang apoteker akan mempertanggungjawabkan apa yangdikerjakan, baik benar maupun ada kesalahan di dalam pelaksanaannya.


16/26

TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM UPAYA

PELAYANAN KEFARMASIAN

Sebelum membicarakan tanggungjawab, marilah kita cobauntuk mencari jawab tentang adanya malpraktek yangdilakukan apoteker, Siapa yang secara yuridisbertanggungjawab di (rumah sakit) apabila ada tuntutanhukum?

Apakah stakeholder rumah sakit (PT., Yayasan, Perjan,Pemda, dll)?

Apakah rumah sakit yang diwakili direktur (CEO)?

Apakah apotekernya?

Apakah asisten apotekernya? Apakah pasien itu sendiri yang menanggung resiko?

Ataukah pihak ke tiga (asuransi) yang dibebani untukmengganti kerugian?


17/26

TANGGUNG JAWAB APOTEKER SEBAGAI

PERSONALIA

Tanggung jawab seorang apoteker terhadapsumpah

Tanggungjawab etik dalam penyelenggaraan

Pelayanan Kefarmasian Tanggungjawab profesi sebagai bagian dari

tenaga kesehatan.

Tanggung jawab dari segi hukum administrasi

Tanggung jawab dari segi hukum perdata

Tanggung jawab dari segi hukum Pidana

T j b t k


18/26

Tanggung jawab seorang apoteker

terhadap sumpah

Seorang apoteker di dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalammengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingandan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa.

Apoteker sebelum melakukan profesinya wajib mengucapkan sumpahjabatan sebagai apoteker, sumpah tersebut mempunyai konsekuensi danakan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sumpah tersebut harus

diucapkan, dimengerti dan diamalkan sesuai dengan makna dan isinyadalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang apoteker.

Apoteker yang baik dan bijaksana dalam melaksanakan pelayanankefarmasian mempunyai niat yang tulus, melakukan kerja dengansungguh-sungguh, tawadhuk, rendah hati dan berintegritas ilmiah dansosial yang tidak diragukan.

Sebagai contoh seorang apoteker memberikan data mengenai obat yangdiberikan kepada pasien tanpa izin yang bersangkutan, kepada pengacarapadahal klien pengacara tersebut lawan perkara pasien. Hal ini merupakankesalahan tentang kewajiban simpan rahasia.


19/26

TANGGUNGJAWAB ETIK DALAM

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEFARMASIAN

Apoteker di dalam pengabdiannya kepada nusa danbangsa di dalam mengamalkan keahliannya selaluberpegang teguh kepada sumpah apoteker. Menyadariakan hal tersebut apoteker berpedoman pada suatu

ikatan moral yaitu kode etik apoteker Indonesia. Sebagai contoh pelanggaran etik, seorang apoteker

memberikan informasi yang kurang lengkap mengenaikhasiat obat-obatan tertentu kepada pasien, dengan

maksud agar pasien memilih obat-obatan tertentuyang dikeluarkan oleh pabrik lain.


20/26

TANGGUNGJAWAB PROFESI SEBAGAI BAGIAN

DARI TENAGA KESEHATAN.

Tanggung jawab profesi secara jelas sudah

digambarkan dalam sumpah dan kode etik

apoteker, tinggal bagaimana kita

menjalankannya.


21/26

TANGGUNG JAWAB DARI SEGI HUKUM

ADMINISTRASI

Apoteker dalam menjalankan profesinya mempunyai kewajiban atau tugasdan tanggung jawab melekat pada perbuatan hukum yang bahkan mestidilakukan.Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalammelakukan pekerjaan kefarmasian, seorang apoteker telah melakukanperbuatan hukum sehingga perbuatan tersebut mempunyai konsekuensihukum juga, sebagai contoh dari KUHP maupun per Undang-undangan

lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakanadministrati di dalam hal sebagai berikut; Melalaikan kewajiban

Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorangtenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingatsumpah sebagai tenaga kesehatan;

Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;

Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan UU tenagakesehatan.


22/26


ADMINISTRASI

Hukum biasanya berkaitan dengan suatu perintah(gebod), larangan (verbod),pembebasan (vrijstellin,dispensatie), izin (toesteming, permissie).Apotekermempunyai otoritas berdasarkan hukum yang tidak

dimiliki oleh tenaga kesehatan lain, oleh karena ituapoteker mestinya meningkatkan kemampuanprofesionalnya untuk mutu pelayanan dalam rangkaperlindungan terhadap masyarakat.

Sanksi administrasi apabila ada ketentuan yangdilanggar, masyarakat atau badan dapat mengajukangugatan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)


23/26

TANGGUNG JAWAB DARI SEGI HUKUM PERDATA

Hubungan hukum menurut KUHPerdata adalah sah apabiladidasarkan pada syarat subyektif dan obyektit. PelayananApoteker terhadap pasien secara tidak langsungmerupakan perikatan atau perjanjian untuk sepakatmemberikan jasa dan mendapatkan jasa kefarmasian.

Perjanjian antara apoteker dengan pasien memenuhi Pasal1320 KUHPerdata yaitu sepakat untuk adanya pelayanankefarmasian, misal adanya penyerahan resep denganmembayar dan pemberian obat, cakap untuk suatukesepakatan, mengetahui apa yang di sepakati, misalnya

jumlah obat yang diberikan dapat dihitung, sekian tabletatau sekian kapsul, dan tidak ada penipuan (halal), misalapoteker dilarang memberikan obat sub standar atau obatpalsu.


24/26


PERDATA Perjanjian apoteker dengan pasien dalam pelayanan

kefarmasian tersebut merupakan undang-undang makaapabila salah satu pihak tidak memenuhi seperti apa yangdiperjanjikan (wanprestasi) dapat dituntut.

Sebagai contoh dari wanprestasi seorang pasien denganresep racikan mendapatkan obat dengan nama paten,pasien setuju dengan apa yang tertulis di dalam reseptersebut dan memberikan kewajibannya. Karena dikemasdalam bentuk kapsul dan isinya tidak terlihat, rumah sakitmengganti dengan generiknya, diaduk dan dicampur

dimasukkan dalam kapsul dan andaikata pasien tahu makadapat melakukan penuntutan secara hukum karena tidakdipenuhinya seperti apa yang diperjanjikan.


25/26

TANGGUNG JAWAB DARI SEGI HUKUM PIDANA

Kesalahan atau kelalaian Apoteker dalam melakukanpelayanan kefarmasian tidak sama dengan kesalahan ataukelalaian menurut hukum. Oleh karena itu ketentuanperaturan hukum yang berlaku umum, baik hukum perdata,hukum pidana maupun administrasi tidak serta merta

diterapkan. Dalam hukum Pidana kesalahan/ kelalaian seseorang baru

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kalaumemenuhi 3 faktor yaitu;

keadaan batin tindak pidana tersebut

adanya hubungan batin antara pelaku tindak pidana denganperbuatan yang dilakukan, dapat berupa: kesengajaan dan Kealpaan

tidak adanya alasan pemaaf`


26/26


PIDANA

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan pembuktiantentang ada tidaknya ke tiga faktor tersebut, makapelaku tindak pidana baru dapat dijatuhi pidana bilaperbuatan itu dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti

menurut undang-undang. Alat bukti yang sah menurutundang-undang terdiri dari : keterangan saksi

keterangan ahli

surat

petunjuk keterangan terdakwa

Aspek Legal

Documents

sistim hukum kebiasaan

kerugian rp 260 juta

hukumkesehatang mempunyai

aspek hukum perdata

pekerjaan kefarmasian