Aspek Humum Dlm KesMas

ASPEK HUKUM DALAM KESEHATAN MASYARAKAT

Hukum, Etika dan Regulasi Kesehatan Masyarakat

Sandra Dini F A

ASSOCIATE LECTURE HUKUM ACARA FAKULTAS HUKUM UGMHUKUM ACARA FAKULTAS HUKUM UGM

Latar Belakang AkademikS1 Ilmu Hukum UGMS1 Ilmu Hukum UGM

S2 Regulasi Internasional dan Eropa, IDPD

Research InterestHukum Kesehatan dan Kedokteran

P dil H b I d t i lPengadilan Hubungan Industrial

Kesertaan Organisasi Kesertaan OrganisasiPusat Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UGM

Pusat Kajian Analisis Dampak Regulasi dan Otda

kontak : [email protected]

MENGENAL ASPEK HUKUM DALAM

KESEHATAN MASYARAKATKESEHATANMASYARAKAT

o Mengenal hukumo Mengenal hukum

K k h k d lo Kerangka hukum dalamKesehatan Masyarakat

o Lessons from Fellow States

HUKUMHUKUM

Zoon Politicon (Aristoteles)M i d l h khl k i lManusia adalah makhluk sosial

Ubi Societa Ibi Ius (Cicero)Ada masyarakat, ada hukum

RAISON DETRE

Conflict of Human Interest

Imputation Theory (H Kelsen) Imputation Theory (H Kelsen) Teori tentang perbuatan manusia dan tanggung jawab (Kausalitas)

BAGAIMANA MENYELESAIKAN MASALAH ?MENYELESAIKAN MASALAH?

DokterPenyakit Diagnosis Solusi [alternatif.. ]Penyakit Diagnosis Solusi [alternatif.. ]

Analogi

Akademisi,Praktisi HukumKasus Diagnosis Solusi [alternatif ]Kasus Diagnosis Solusi [alternatif]

BAGAIMANA MENYELESAIKAN MASALAH ?MENYELESAIKAN MASALAH?

Kunci utama terletak pada Diagnosis...

ALUR DIAGNOSIS MASALAHALUR DIAGNOSIS MASALAH HUKUM

1.Identifikasi masalah[..identifying legal problem..]

2. Pembentukan solusi-solusi[ constructing problem solving ][..constructing problem solving..]3.Penerapan pada kasus

[..application..]

SOLUSI HUKUM[alternatif, eventual]MENGAPA? Tergantung pada saat mengidentifikasi

persoalan hukum : Perspektif yang digunakan

Hukum tidak terlepas dari pengaruh politis, filosofis, teologis, budaya, filosofis

Jenis kepentingan yang ingin dilindungiEgoistis vs.Kolektif

Kemampuan merumuskan persoalan hukum

gKepentingan manusia yang dinamis

p p

SOLUSI HUKUM[alternatif, eventual]MENGAPA? Kemampuan merumuskan persoalan hukum

Contoh : Panca, seorang dokter. Pada tanggal 13 Agustus 2010 melakukanpengguguran kandungan dengan melakukan operasi berusia 3 bulan yang dimintap gg g g g p y goleh seorang gadis muda yatim piatu berusia 17 tahun yang ditinggal oleh sang pacar. Panca didakwa telah melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 348 ayat(1) jo.349 KUHPidana.

Pasal 348 ayat (1) KUHP :Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikankandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancamkandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancamdengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

Pasal 349 KUHP :Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukankejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan ataumembantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalampasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapatditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untukmenjalankanpencaharian dimana kejahatan dilakukan.

SOLUSI HUKUM[alternatif, eventual]MENGAPA? Dua tahap Identifikasi Masalah :1. Aturannya CONDITIONS + LEGAL EFFECT

Syarat-syarat Akibat hukumS t B iSyarat : - Barangsiapa

-Menggugurkan atau mematikan kandungan-Seorang wanita-Dengan persetujuannya

Akibat hukum : Dipidana penjara selama 5 tahun 6 bulan

2. Rumusan Masalah LEGAL ISSUES1. Asas Legalitas (pidana) : Apakah aturan hukum itu telah berlaku mengikat

saat perbuatan Panca dilakukan?2.BarangsiapaApakah Panca termasuk dalam pengertian ini?

2.1. Panca seorang Dokter, apakah Dokter termasuk dalam pengertian ini?3.Menggugurkan atau mematikan kandunganApakah perbuatan Panca

melakukan operasi dapat dikategorikan sebagai pengguguran ataumematikan kandungan?3.1. Jika ya, apakah operasi tersebut yang menyebabkan pengguguran

atau mematikan kandungan?atau mematikan kandungan?3.2.Jika ya, apakah operasi tersebut memberi akibat secara langsung atau

tidak?3.3. ------------------------------------etc---------------------------------------------

PENERAPAN HUKUM PADA KASUS[kasuistis]MENGAPA?

Hukum =statisvs.

Masyarakat=dinamis

HET RECHT HINK ACHTER DE FEITEN AANHET RECHT HINK ACHTER DE FEITEN AANHukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwanya

Kebiasaan & fenomena masyarakat Pergeseran nilai, norma agama, kesusilaan.. Sistem politik Kehidupan ekonomi Kemajuan teknologi dan riset (bio science, ilmuj g ( ,

kedokteran, nuklir, IT) Tingkat kesadaran hukum masyarakat dll

PENERAPAN HUKUM PADA KASUS[kasuistis]MENGAPA?

Diperlukan suatu upaya

PENEMUAN HUKUM (LEGAL FINDING)Progresif dan Konservatif [Van Gerven]og es da o se vat [Va Ge ve ]

Interpretasi Konstruksi

1. Subsumptie__Kata-kata 1.Analogi2. Gramatikal__Sesuai kaidah bahasa 2.Penghalusan hukum3. Sistematis__Variety of laws 3.Fiksi hukum__ y4. Historis__Perubahan dan pencabutan

UU5. Sosiologis__Fenomena masyarakat6. Komparatif__Perbandingan sistem7 R t iktif/Ek t if P b t /7. Restriktif/Ekstensif__Pembatasan/

Perluasan6. Futuristis__Adanya Rancangan UU

PENERAPAN HUKUM PADA KASUS[kasuistis]MENGAPA?MENGAPA?

UNSUR PENEGAKAN HUKUM

Kepastian Hukum-Equality before the law Fair Trial

KeadilanT t l ll t t l-Treat equal unequally, treat unequal Perlunya keseimbanganunequally [L.A Hart]

Kemanfaatan-Tujuan SanksiSocial Control to Social Orderj

Preventif dan Represif(Resiprositas, Rehabilitatif, Restitutio In Integrum)

Sumber hukum utama Indonesia adalah Undang-undang, namun demi keadilan maka Praktek Peradilan melalui Putusan-putusan Hakim

(Yurisprudensi) menjadi salah satu sumber hukum penting di Indonesia.

----Kebiasaan masyarakat, Perjanjian, Treaty, Doktrin/Ajaran Hukum, dll----

PENYELESAIAN MASALAH HUKUMHUKUM

Its not about It s not about memorizing the rules of law but holding tight on law, but holding tight on the principles and the

theories of law

Penyelesaian masalah hukum adalah kemampuan

theories of law

Penyelesaian masalah hukum adalah kemampuan penalaran dalam analisis dan aplikasi (skills), bukan tentang menghapal isi peraturan hukum Teori dan Asas hukum adalah kuncinya!dan Asas hukum adalah kuncinya!

KERANGKA HUKUM DALAM KESEHATAN MASYARAKAT

KESEHATANMASYARAKAT ?KESEHATANMASYARAKAT?

The science and the art of preventing disease, prolonging life, and ti h si l h lth d ffi i th h i d promoting physical health and efficiency through organized

community efforts for the sanitation of the environment, the control of community infections, the education of the individual in principles of personal hygiene, [and] the organization of medical and nursing se ice fo the e l di osis d e e ti e t e t e t of dise se service for the early diagnosis and preventive treatment of disease [Charles-Edward A. Winslow ]

P blic health is hat e as a societ do collecti el to ass re the Public health is what we, as a society, do collectively to assure the conditions for people to be healthy [IOM]

KERANGKA HUKUM KESEHATAN MASYARAKAT

LEGALFRAMEWORKINDONESIA NEGARA HUKUMINDONESIA NEGARA HUKUM

[Konstitusi, sebagai Grund Norm [Norma dasar], mengatur sistem hukum, kehidupan bernegara dan

HAM]

Bagaimana Konstitusi mengatur aspek kesehatan masyarakat?masyarakat?


LEGALFRAMEWORKBagaimana Konstitusi mengatur aspek kesehatan

masyarakat?

Masuk dalam dimensi HAM (Hak Asasi Manusia) : Penekanan pada hak individu yang sifatnya fundamentaldi mata hukum : Hak untuk Hidup, Hak bereproduksi, Hak

k b b d i l k d ikuntuk bebas dari perlakuan dan penyiksaan yang merendahkan martabat, Hak untuk hidup sejahtera, Hakmemperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hak

untuk memperoleh pelayanan kesehatan [P.28 H(1))], Hakuntuk memperoleh pelayanan kesehatan [P.28 H(1))], Hakuntuk memperoleh jaminan sosial [P.28 H(3))], Hak untuk

tidak diperlakukan diskriminatif.Penekanan pada hak kolektif yang sifatnya fundamental di

t h k H k t k b k t bmata hukum : Hak untuk membangun masyarakat, bangsadan negara, Hak untuk berserikat dan berkumpul.


LEGALFRAMEWORKHubungan Negara dengan Warga Negara (Masyarakat/Publik)?

PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, DAN PENEGAKAN HAM YANG MENYENTUH BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA (PEMERINTAH)

Bidang kesehatan masyarakat menyentuh ranah publik, yaitusegala sistem dan ketentuan hukum yang mengatur tindakansegala sistem dan ketentuan hukum yang mengatur tindakandan kebijakan pemerintah sebagai lembaga eksekutif dalam

organisasi negara (HAN).

Ranah publik yang menyentuh bidang hukum kesehatanmasyarakat pada dasarnya mengatur tentangmasyarakat pada dasarnya mengatur tentang

Power, Duties, Restraint


LEGALFRAMEWORKHubungan Negara dengan Warga Negara (Masyarakat/Publik)?

PowerNegara memiliki kekuatan pemaksa (coercive power) untuk

i t k k h t b i k tmenciptakan kesehatan bagi masyarakat

DutiesNegara memiliki kewajiban (konstitusional) untuk menciptakan,

i k tk d ik k h t b i k tmeningkatkan dan mempromosikan kesehatan bagi masyarakat

RestraintNegara harus dibatasi dari tindakan labus de pouvoir dan labus de la

l i [G d G ]loi [Good Governance]

6Ketika terjadi Kewajiban Negara bertentangan dengan Hak WargaNegara?6


LEGALFRAMEWORKHubungan Negara dengan Warga Negara (Individu)?

PowerCoercive Power cenderung mengancam Hak Individual

meliputi Kebebasan atas diri pribadi, privasi, properti [e.g.meliputi Kebebasan atas diri pribadi, privasi, properti [e.g. Merokok, Obesitas, Penggunaan obat-obatan, Alkohol, SexBebas, dll]

D tiDutiesKewajiban negara cenderung tidak didukung oleh kesadaran

individu akan kepentingan kolektif

RestraintWarga negara cenderung tidak terlibat, atau bahkan tidak

diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam melakukanpengawasan atas tindakan dan kebijakan Negara di bidangbidangpengawasan atas tindakan dan kebijakan Negara di bidangkesehatan masyarakat


LEGALFRAMEWORKMENENGOK KE MASA LALU

Di Amerika, Public Health Law muncul sebagai reaksi atasDi Amerika, Public Health Law muncul sebagai reaksi atas tindakan Drakonian (karantina/isolasi, vaksinasi paksa,

dll) dari pemerintah Amerika Serikat atas degradasi derajat kesehatan populasi pada koloni-koloni saat itu [

ello fe er cholera small po t bercolosis dll]yellow fever, cholera, small pox, tubercolosis, dll]Pada pertengahan tahun 1800an, terjadi ekstensifikasi / perluasan regulasi

negara yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan sanitasi Regulasi mengenai air dan pangan, kebersihan lingkungan, penyakit

menular dsb.

Hukum Kesehatan Masyarakat (Public Health Law) dalam arti sempit dipandang sebagai h k m ang menjamin kebebasan indi id dipandang sebagai hukum yang menjamin kebebasan individu

atas tindakan-tindakan dari negara/pemerintah berkaitan dengan bidang kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial

GovernmentPower and duty to protect

ServicesFor the benefit of public

Power and duty to protect

Coercive powerTo assure conformance with Health and safety standardsHealth and safety standards

HK. Kesehatan Masy.

PopulasiI t t i di ti

RelationshipInterest in disease prevention

and healthy promotion

pBetween government and the public

Lawrence O Gostin 22


LEGALFRAMEWORKMASA SEKARANG

Hukum kesehatan masyarakat merupakan bidang ilmu yangHukum kesehatan masyarakat merupakan bidang ilmu yang mengkaji dua aspek :

1.Bagaimana pemerintah bertindak, atau tidak bertindak, dalam mengatasi persoalan-persoalan kesehatan yang

terjadi dalam masyarakat luasPublik2.Bagaimana efeknya terhadap kepentingan individu

maupun organisasiPrivat

R h P blik HAN H k Pid R h P i t H k P d tRanah Publik : HAN, Hukum Pidana Ranah Privat : Hukum Perdata


LEGALFRAMEWORKRANAH PUBLIK (HAN)

NEGARA (POLICE POWER) TEORI MODERN

Eksekutif Legislatif YudikatifEksekutif Legislatif Yudikatif Investigasi dan Penegak hukum Perumus regulasi Adjudikasi dan

kesehatan masyarakat Penerapan hukum

TINDAKAN PEMERINTAH : Ketaatan pada standard of conduct GOOD GOVERNANCE Menciptakan regulasi dan kebijakan yang efektif__Kebijakan Jaring

pengaman sosial? Standar pelayanan kesehatan? Pengawasan terhadap agen agen kesehatan masyarakat Pengawasan terhadap agen-agen kesehatan masyarakat Menjamin penegakan hukum yang fair dan non diskriminatif (baik

melalui lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan)


LEGALFRAMEWORK

REGULASI DAN KEBIJAKAN YANG EFEKTIF (Lawrence O Gostin)

N d t E id i l Need assessment -- Epidemiology Analisis dampak regulasi secara frekuentif Pertimbangan mengenai persinggungan antara Public

benefit dan Private interestbenefit dan Private interest----- Regulasi mengatur Karantina atau isolasi terhadap penderita wabah penyakit menular

---------- Public benefitPencegahan penyebaran danPublic benefitPencegahan penyebaran dan frekuensi wabah tersebut

-------- Private interest Kebebasan individu untuk berpindah tempat (personal autonomy, freedom, travel)

Analisis risiko------lintas disiplin ilmu dan case by case basis Cost-benefit-------Cost effectiveness Fairness------individual right perspective (HAM)


LEGALFRAMEWORKPELAYANAN KESEHATAN

AGEN/PELAKU DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKATE f i E i P ti P l ti b dEnforcing, Encouraging, Promoting Population based

POPULASIIPOPULASII


LEGALFRAMEWORKPELAYANAN KESEHATAN UTAMA---Pembangunan

Kesehatan Masyarakat Desa/Kota [Kem.Kes] Primary Health Care.

Essential health care; based on practical, scientifically sound, and socially acceptable method and technology; universally accessible to all in the community through their full participation; at an y gaffordable cost; and geared toward self-reliance and self-determination (WHO & UNICEF, 1978).

1. education for the identification and prevention / control of prevailing health challenges

2. proper food supplies and nutrition; adequate supply of safe water and basic sanitationbasic sanitation

3. maternal and child care, including family planning

4. immunization against the major infectious diseases

5. prevention and control of locally endemic diseases

6. appropriate treatment of common diseases using appropriate technology

7. promotion of mental, emotional and spiritual health

8. provision of essential drugs (WHO & UNICEF, 1978).


LEGALFRAMEWORKPELAYANAN KESEHATAN UTAMA---Pembangunan

Kesehatan Masyarakat Desa/Kota [Kem.Kes]

Prinsip Dasar Primary Health Care :

1.Pemerataan upaya kesehatan

P k d if2.Penekanan pada preventif

3.Teknologi tepat guna

4.Peran Serta Masyarakat (Pemberdayaan)

5. Kerjasama lintas sektoral5. Kerjasama lintas sektoral

Tidak terbatas dalam bidang kesehatan, tapi jugapeningkatan mutu hidup dan status kesehatanp g p

--- Imp: Posyandu (KB, gizi, imunisasi, penanggulangan diare), Pos obat desa, Air bersih, dll.


LEGALFRAMEWORKETIKA DAN HUKUM Korelasi yang komplementer

Kode Etik Profesi Regulasi

Etika Hukum

Etikolegal


LEGALFRAMEWORKETIKA DAN HUKUM Korelasi yang komplementer mutualis

Hukum selalu mengutamakan akibat -------Mens rea hanya unsurpendukung, namun tindakan/absent tindakan secara lahiriah lah yang

penting! artinya HUKUM MENGHENDAKI AKIBAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN DARI AKIBAT TERSEBUT (LEGAL

RESPONSIBILITY) !

Etika menilai suatu tindakan, baik yang melanggar hukum maupun yang E i Tid k E itidak melanggar hukum sebagai Etis atau Tidak Etis

Kapan suatu tindakan (baik berupa kebijakan maupun aktivitas) dikatakan Etis ?

Keputusan etis merupakan keputusan yang memuat secara penuh dimensikemanusiaan, dan keputusan etis ini harus memenuhi berberapa

persyaratan tertentu, yaitu: keputusan tersebut harus benar dan sesuaid k b l k k b h ddengan ketentuan yang berlaku; keputusan tersebut harus mengandungtujuan yang baik dalam rangka mencapai akibat yang baik pula; dankeputusan tersebut harus tepat dan sesuai dengan konteks, situasi dan

kondisi saat itu sehingga dapat dipertanggungjawabkan.


LEGALFRAMEWORKETIKA DAN HUKUM Korelasi yang komplementer

ETIS menurut siapa? Di mana kepastian hukum?

Unsur penegakan hukum yang lain KEADILAN DAN KEMANFAATAN

NIAT YANG BAIK,TUJUAN YANG BAIK DEMI HASIL YANG BAIK, MAKA TINDAKAN TERSEBUT ETISImpl : - Beri lebih banyak kemudahan dibanding

kesulitan bagi individu yang rentan dibanding yang kuat kedudukan secara sosial, ekonomi



Dalam suatu negara berpenduduk 1 juta

orang, dimana 200 ribu mengalami wabah

penyakit menular yang cepat

penyebarannya dan mematikan. Sebagai

agen pengambil kebijakan

kesehatan masyarakat, Anda

memikirkan beberapa alternatif.

Salah satunya adalah,

menterminasi ke 200 ribu jiwa

demi kemanan dan

kelangsungan hidup ke 800

jiwa.



DILEMA ETIK LAINNYA

Euthanasia, Aborstus, Fertilisasi in vitro, Resusitasi (continuing life ) Hi h C M di l T T l i support), High Cost Medical Treatment, Transplantasi, Percobaan pada hewan, Cloning...-----.



Basic Rules of Ethic Save lives and promote health Patient comfort Respect the patients right to die peacefully and with dignityRespect the patient s right to die peacefully and with dignity Treat all patients equally Provide the best care possible Maintain competent skills and knowledge Maintain competent skills and knowledge Maintain confidentiality Refrain from immoral, unethical, and

illegal practicesillegal practices Show loyalty to patients, co-workers,

and employers Be sincere, honest, and caring g


LEGALFRAMEWORKMASA SEKARANGRANAH PUBLIK (HUKUM PIDANA)

ASAS-ASAS HUKUM UTAMA

1. LEGALITAS Lex Certa2. PRESUMPTION OF INNOCENCE3. EQUALITY BEFORE THE LAW4. NE BIS IN IDEM (DOUBLE JEOPARDY)( )5. GEEN STRAF ZONDER SCHULD6. ASAS BERKAITAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN (sifatnya umum) Lex spesiale derogat legi generale Lex superiori derogat legi inferior Lex posterior derogat legi anterior

7. DLL


LEGALFRAMEWORKMASA SEKARANGRANAH PRIVAT (HUKUM PERDATA)

ASAS-ASAS HUKUM UTAMA

1. AUDI ET ALTERAM PARTEM --Equality of Armsq y2. LARANGAN ULTRA PETITA --Putusan hakim tidak boleh

melebihi tuntutan3. VICARIOUS LIABILITY4. ASAS BERKAITAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN (sifatnya umum) Lex spesiale derogat legi generale Lex superiori derogat legi inferior Lex posterior derogat legi anterior

5. DLL


LEGALFRAMEWORKMASA SEKARANGREGULASI-REGULASI

z UUD 1945 Konstitusi

z UU 36/2009 Kesehatan

z Kitab Undang-undang Hukum Pidana

z Kitab Undang-undang Hukum Perdata

z UU 29/2004 Praktek Kedokteran

z UU 8/1999 Perlindungan Konsumen

z Permenkes-permenkes..

z Peraturan Daerah..

z Dll.

LESSONS FROM FELLOW STATES

HEALTHCAREINSWEDENANDCHINA

SWEDEN CHINA Sweden has clear national legislation

concerning health care Swedish legislation focuses on good

health and care for the whole l ti l t

China currently has a health care law consisting of two different parts, one of "which has not been enacted

Chinese legislation focuses on the d l t f th h lthpopulation on equal terms

Sweden has a system of well-developed primary health care and in-hospital care available at a general or a highly specialised level

development of the health care organisation and accepts differences within the country in the degree of development

The health care system in China is stilla highly specialised level In Sweden, most of the responsibility

for health care is decentralised to the county councils

In Sweden, patients are protected

The health care system in China is still under development and relies predominantly on hospital-based care concentrated in cities

In contrast to China where central , p pagainst the high costs of health care and loss of earnings due to illness by the national insurance system

The Swedish Health and Medical S i A t i ti t

government has the main responsibility China has still not established a

national medical insurance system Chinese health legislation focuses on

th i i l f i t i i ti t 'Service Act gives patients many rights and opportunities to influence their care through consultation with health care staff

the principle of maintaining patients' independence but does not have a special law to protect patients' rights

Aspek Humum Dlm KesMas

Documents