ASPEK HUKUM SANTIKA NET.ppt

Hukum Bidang KasHal: *
Handout module
This document contains information that is confidential and the property of Bank Mandiri. It may not be copied, published or reproduced, in whole or in part, for any purpose other than as expressly authorized by Bank Mandiri
Materi ini hanya memberikan pokok-pokok aspek hukum yang berkaitan dengan perkreditan. Pengembangan pembahasan akan tergantung dari peserta training. Sehingga diharapkan peserta dapat mengemukakan permasalahan hukum yang dihadapi.
Aspek Hukum Perkreditan
Hal: *
Segi Hukum & Legal Risk
Subyek Hukum Badan Usaha
Subyek hukum perorangan
Hal: *
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga
Dengan pengetahuan mengenai definisi kredit yang diatur dalam UU, maka definisi tersebut bersifat given.
Hal: *
SE Perkreditan & Buku Panduan Hukum BM maupun PBI
Risiko hukum disebabkan kelemahan aspek yuridis :
Adanya tuntutan hukum
Kelemahan perjanjian & perikatan
Tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak
Pengikatan agunan yang tidak sempurna
Segi ‘Hukum’ merupakan salah satu aspek penting dalam Analisa, maka seluruh jajaran yang terlibat dalam pengelolaan dibidang kredit harus memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pada KPBM dan PPK serta SE Perkreditan maupun Peraturan Bank Indonesia
Buku Pedoman Hukum Bank Mandiri
Hal: *
Pengertian subyek hukum adalah pembawa hak dan kewajiban.
Subyek hukum inilah yang berhubungan hokum dengan bank. Oleh karena itu, memahami subyek hokum ini sangat penting.
Dalam materi Banking Law ini peserta hanya diberikan pengetahuan mengenai pembagian subyek hokum, tetapi tidak diberikan pendalaman untuk aplikasi dalam menjalankan tugas, sdl mengenai pendalaman materi ini akan disampaikan pada modul lainnya, terutama pada modul perkreditan atau dalam modul mengenai transaksi tertentu.
Subyek hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu
Orang
Badan
Orang dianggap cakaphukum aapabila ybs telah berumur 21 tahun atau sudah menikah.
Sedangkan suatu badan dianggap cakap hokum apabila badan tersebut telah memenuhi persyaratan perundangan-undangan yang berlaku dan diwakili oleh pengurus yang berwenang sesuai Anggaran Dasar dan perundangan yang berlaku.
Adapun suatu Badan dapat dibagi 2 (dua) yaitu Bukan Badan Hukum dan Badan Hukum.
Bukan Badan Hukum :
Perseroan Komanditer (Ps.19-21 KUHD)
BUMN (UU No.19/2003)
Perum (PP 13/1998)
Dana Pensiun (UU No. 11/1992)
Perkumpulan Umum ( 1653-1665 BW)
Hal: *
SUBYEK HUKUM DAN PERJANJIAN
Orang
Badan
Bukan Badan Hukum :
Perum (PP 13/1998)
Hal: *
Telah Dewasa (genap 21 tahun)
atau telah pernah menikah (lihat macam-macam kedewasaan)
Tidak ditaruh di bawah pengampuan
Jangan rancu dengan macam2 pengertian
Dewasa
KTP,PASPOR,SIM
CEK ALAMAT KANTOR
CEK ALAMAT USAHA/PABRIK
CEK KANTOR KELURAHAN
CEK KETERANGAN DOMISILI
Orang sebagai subyek hukum adalah orang dari sejak lahir sampai meninggal. Namun dalam pemberian fasilitas kredit perlu diperhatikan mengenai kecakapan seorang tersebut. Dengan demikian harus dibedakan antara orang sebagai subyek hukum dan orang yang cakap hukum.
Seorang yang berumur kurang dari 21 tahun, tetapi sudah pernah menikah, sekalipun telah bercerai tetap dianggap telah dewasa.
Hal: *
IDENDITAS DIDUKUNG OLEH PERIZINAN
Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan
Pengertian orang yang lebih luas adalah “Perorangan”. Hal yang perlu diperhatikan dalam ” Perorangan “ ini adalah secara hakekat debitur perorangan adalah “orang yang cakap hukum”, tetapi sebagai perorangan tetap diperlukan adanya perijinan-perijinan sesuai dengan jenis “ usaha perorangan” tersebut. Jika nama usaha perorangan tersebut berubah, maka perijinan juga harus disesuaikan.
Hal: *
Pada Nota Analisa meliputi risk assesment dan mitigasinya :
Group I :
Sdr. Arkian, debitur MBDC Medan umur 17 tahun, status menikah
namun pada saat perpanjangan kreditnya terinformasi berstatus
duda karena cerai, jaminan tambahan atas nama Sdri. Rukiah
(mantan isteri). Usahanya berkembang pesat dan selama ini
kewajiban pada bank selalu dibayar tepat waktu
Group II :
menikah namun pada saat perpanjangan kreditnya terinformasi
menjadi kurang waras. Jaminan tambahan atas nama sendiri dan
usahanya meningkat cukup baik . Selama ini key man yang
menjalankan usahanya adalah Sdri. Warsiah (isteri)
Hal: *
pada Nota Analisa meliputi risk assesment dan mitigasinya :
Group III :
Sdr. Charly Siregar (32 tahun) KTP/KK Jalan Teruna 5 RT.01 /
RW.03 Sukabumi, saat ini mengontrak rumah di Jalan Paus
Rawamangun memiliki kios milik sendiri usaha sembako di Pasar
Inpress Rawamangun mengajukan fasilitas KMK Rp. 250 juta ke SBDC
Jakarta Kota. Omzet penjualan cukup besar.
Group III :
Calon debitur mengajukan permohonan KI pembelian satu buah kios di
Pasar Keramat Jati. Informasi : Nama di KTP : Roekiah Soewarno
Nama di KK : Rukiah Soewarno – Nama di Sertifikat Tanah Hak Milik :
Roekiah binti Hosein – Nama di Akta Jual Beli Kios : Rukiah Suwarna.
Atas nama mana yang akan dicantumkan pada Nota Analisa?
Sebutkan alasannya
Hal: *
Orang
Badan
Bukan Badan Hukum :
Perum (PP 13/1998)
Hal: *
BADAN HUKUM :
PENGURUS BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN ASAS FIDUCIARY DUTY (Perhatikan kapan hal itu terjadi)
BUKAN BADAN HUKUM :
Teori tersebut di atas, untuk mengetahui prinsip asar berlakunya badan hukum, sehingga secara prinsip peserta raining mengetahui mengenai perbedaan antaradan hukum.a badan hukum dan bukan
Hal: *
UNDANG-UNDANG :
YURISPRUDENSI:
Hal: *
Psl.19-21 KUHD
Berkaitan dengan tanggung jawab, maka untuk Bukan Badan Hukum, secara umum tidak terdapat pemisahan harta antara badan tersebut dengan peseronya. Hal ini berbeda dengan suatu badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dengan kekyaan peseronya.
Hal: *
Perhatikan juga ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata dan KUHDagang yang mengatur mengenai hal tersebut.
Hal: *
Perusahaan di bawah satu nama
Didirikan dengan akta otentik
Diumumkan dalam BN
Pembubaran : Otentik,didaftar dan diumumkan
Perhatikan juga ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata dan KUHDagang yang mengatur mengenai hal tersebut
Hal: *
Perseroan Komanditer
1. Didirikan dua pihak/ orang atau lebih secara bebas(Notariil) yang terdiri dari
a. Pesero pengurus
b. Pesero diam
2. Jika salah satu pesero meninggal,CV bubar, kecuali dalam Akta
Pendirian mengenyampingkan hal tersebut
3. Jika karena suatu hal Pesero hanya terdiri dari Pesero Pengurus atau
pesero diam saja, AD agar dilakukan perubahan agar susunan pesero
tetap.
Perhatikan juga ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata dan KUHDagang yang mengatur mengenai hal tersebut
Hal: *
UNDANG-UNDANG :
YURISPRUDENSI:
Hal: *
Perum (PP 13/1998)
Partai Politik (UU No. 31/2002)
Organisasi Kemasyarakatan (UU No. 8/1988)
LATIHAN 2 : Jelaskan mana jenis badan hukum yang dilarang diberikan kredit menurut KPBM/SPK dan mana jenis badan hukum yang lazim menjadi debitur Bank Mandiri
Jenis Badan Hukum tersebut dapat berkembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperdalam masing-masing badan hukum tersebut peserta agar mempelajari undang-undang tersebut di atas.
Hal: *
Orang
Badan
Bukan Badan Hukum :
Perum (PP 13/1998)
Hal: *
AKTA NOTARIIL
PENGESAHAN MENTERI HUKUM & HAM DALAM WAKTU 60 HARI (jika dianggap lengkap Menteri mengesahkan 14 hari sejak tgl pengajuan)
DIDAFTARKAN PADA DAFTAR PERSEROAN DI DEPHUK & HAM
PENGUMUMAN DALAM BERITA NEGARA RI OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM
DALAM WAKTU 60 + 14 HARI = 74 HARI , PENDIRIAN PT WAJIB TELAH MENDAPATKAN PENGESAHAN, JIKA MELAMPAUI 74 HARI MAKA AKTA PT YBS BATAL DAN PT BUBAR DEMI HUKUM
UU No. 4 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 7(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
Perhatikan juga ketentuan yang terdapat dalam UU N o. 40 tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPasal 7(4)
Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
Hal: *
Hubungan Hukum Harus ditandatangani oleh Seluruh Pendiri, Direksi dan Komisaris (termasuk perjanjian kredit)
Perjanjian mengikat perseroan apabila dalam 60 hari tmt pengesahan sbg badan hukum dalam RUPS I secara bulat yang :
a. Menerima semua perjanjian
b. Mengambil alih semua hak dan kewajiban
c. Mengukuhkan semua perbuatan hukum yang dilakukan
Jika tidak ada penegasan, maka Pengurus dan Pendiri bertanggung jawab penuh
PT BELUM BERBADAN HUKUM
Perhatikan juga ketentuan yang terdapat dalam UU N o. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Hal: *
PERUBAHAN AD PT
A. PERUBAHAN POKOK YANG WAJIB MENDAPATKAN PERSETUJUAN MENHUK & HAM DALAM BATAS WAKTU 30 HARI TMT AKTE DIBUAT :
1. NAMA/TEMPAT KEDUDUKAN
6. PERSEROAN TERTUTUP/TERBUKA)
B. PERUBAHAN LAIN : WAJIB DILAPORKAN PADA MENHUK & HAM DALAM BATAS WAKTU 30 HARI TMT AKTE DIBUAT
PERUBAHAN NAMA PENGURUS BUKAN PERUBAHAN AD, TETAPI TETAP WAJIB DIDAFTARKAN PADA DAFTAR PERSEROAN DI DEPHUK & HAM DALAM WAKTU 30 HARI.
Perhatikan juga ketentuan yang terdapat dalam UU N o. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Hal: *
7. Mengagunkan aktiva tetap
Direksi atau kuasanya yang bertindak untuk dan atas nama perseroan
SYARAT KEWENANGAN
2. Persetujuan Komisaris (dalam hal apa?)
3. Persetujuan RUPS (dalam hal apa)
4. Persetujuan RUPS dan pendapat Komisaris (dalam hal apa)
Semua akta / anggaran dasar perseroan harus di identifikasi secara`tajam , uatmanya meliputi :
PERBUATAN HUKUM
7. Mengagunkan aktiva tetap
Direksi atau kuasanya yang bertindak untuk dan atas nama perseroan
SYARAT KEWENANGAN
2. Persetujuan Komisaris (dalam hal apa?)
3. Persetujuan RUPS (dalam hal apa)
4. Persetujuan RUPS dan pendapat Komisaris (dalam hal apa)
Hal: *
tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
Direksi :
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Komisaris :
Mengawasi – memberi nasihat kepada Direksi
Perseroan Terbatas tidak memakai nama bersama atau nama salah satu dari peseronya, dan tidak boleh menggunakan nama yang sudah dipakai oleh perseroan terbatas yang lain.
Suatu Perseroan Terbatas harus didirikan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan syarat mutlak untuk pendiriannya. Sebelum Perseroan Terbatas tersebut dapat berdiri secara sah sebagai Badan Hukum, maka akta pendiriannya harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman untuk mendapat pengesahan. Status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman.
Perseroan Terbatas (perseroan) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
Rapat Umum Pemegang Saham - RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai, dengan ketentuan Anggaran Dasar.
Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
Hal: *
Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas :
Perikatan yang dibuat atas nama perseroan
kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimiliki
Tidak berlaku apabila :
Ada itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi
Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan
Secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.
Tidak berlaku apabila :
c.Pemegang saham terlibat dalam perduatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan
menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
Hal: *
Indonesia
Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang
Undang-undang yang mengatur bidang usaha
perseroan tersebut memungkinkan, atau diatur dengan
Undang-undang tersendiri.
BILA STATUS PERSEROAN ADALAH PMA ATAU PMDN, AGAR DIBACA KEPUTUSAN DARI BKPM/BKPMD MENGENAI STATUS MODAL DAN KEWAJIBAN2 PERSEROAN TERMASUK MENGENAI BEA MASUK CAPITAL GOODS
Dalam mendirikan perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan.oleh warga negara Indonesia, namun demikian
kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang Undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan Undang-undang ter. sendiri.
Hal: *
Syarat Umum :
- Pembebasan Bea Masuk Capital Goods
- Besarnya Tax Holyday
- Kewajiban membayar Bea Masuk Capital Goods apabila
perusahaan dialihkan kepada pihak dalam negeri atau jaminan
kredit dijual
- Perubahan pengurus reguler akibat masa laku kerja expatriate
telah berakhir di Indonesia
kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang Undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan Undang-undang ter. sendiri.
Hal: *
Anak perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena:
Lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk
perusahaannya
Lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai
oleh induk perusahaannya; dan atau
Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian
Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaan
PSAK
UNTUK MENETAPKAN SYARAT KREDIT SECARA TEPAT
Yang dimaksud dengan "anak perusahaan"adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena:
a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau
c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.
Hal: *
Bagaimana bentuk jaminan/kajian aspek hukum dari PT. Arco
(induk perusahaan berkedudukan di Jakarta) bila fasilitas
kredit dimohon oleh PT. Alfa (subsidiary company berkedudukan di
Balikpapan )?
Tulis dalam flipchart aspek hukum yang harus diteliti dan syarat
kredit apabila permohonan calon debitur tersebut diusulkan untuk
disetujui pemegang kewenangan
Guarantee ? Personal Guaratee? Tanggung Renteng Agunan ?
Waktu : 10 menit
Yang dimaksud dengan "anak perusahaan"adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena:
a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau
c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.
Hal: *
Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan
Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian
Jumlah saham
Hak-hak yang melekat pada setiap saham
Nilai nominal setiap saham
Saham Ditempatkan (minimal 25% dari Modal Dasar)
Saham disetor penuh (minimal 25% dari Modal Dasar)
Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.
Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan.
Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.
jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai
nominal setiap saham;
Hal: *
TELITI
TELITI
TELITI
Pelu mendapat perhatian bahwa sering terjadi sengketa pengurus karena adanya RUPS yang ingin merubah saham preferred menjadi saham biasa karena pemilik perusahan ingin menghindar dari kewajiban pembayaran divided.
Hutang un-subordinasi dan subordinasi yang dihibahkan harus selalu dimintakan Akte dari pemilik dana (bila mugkin secara notariil)
Revaluasi aktiva tetap (setelah pajak) mengandung arti bahwa keuntungan karena revaluasi aktiva tetap harus dibukukan pada laporan laba rugi sebagai dasar pengenaan pajak (lihat juga ketentuan PSAK)
Laba (rugi) tahun berjalan harus sesuai dengan Laporan Laba Rugi perseroan pada tahun yang sama dan tidak boleh ada perbedaan angka
Hal: *
Informasi tiap jenis saham harus diungkap terpisah dalam catatan atas laporan keuangan, meliputi :
1. Modal dasar;
3. Modal disetor;
4. Harga pari, harga nominal per lembar;
5. Perubahan lembar saham tiap jenis saham dan saldo nilai Rupiah
per jenis saham selama periode akuntansi;
6. Hak istimewa atau hak mendahului;
7. Batasan khusus; dan penjelasan bila dapat konversi, tarif konversi.
PENELITIAN PER JENIS SAHAM
Sekian dan terima kasih
Hal: *
- Agio saham/dis-agio saham
- Revaluasi aktiva tetap
3. RETAINED EARNINGS
4. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
Pelu mendapat perhatian bahwa sering terjadi sengketa pengurus karena adanya RUPS yang ingin merubah saham preferred menjadi saham biasa karena pemilik perusahan ingin menghindar dari kewajiban pembayaran divided.
Hutang un-subordinasi dan subordinasi yang dihibahkan harus selalu dimintakan Akte dari pemilik dana (bila mugkin secara notariil)
Revaluasi aktiva tetap (setelah pajak) mengandung arti bahwa keuntungan karena revaluasi aktiva tetap harus dibukukan pada laporan laba rugi sebagai dasar pengenaan pajak (lihat juga ketentuan PSAK)
Laba (rugi) tahun berjalan harus sesuai dengan Laporan Laba Rugi perseroan pada tahun yang sama dan tidak boleh ada perbedaan angka
Hal: *
Bukti pemilikan modal
Tidak memiliki hak-hak istimewa dan mempunyai hak terakhir dalam hal likuidasi.
PREFERRED STOCK (SAHAM PREFERENSI)
Hak untuk memperoleh pengembalian modal pada saat likuidasi
Dalam mengevaluasi permodalan dalam anggaran dasar perseroan perlu dilihat perimbangan antara saham biasa dengan saham preferensi karena pada umumnya pemegang saham preferensi sering meggunakan hak istimewanya untuk mengambil keuntungan perseroan dengan menggunakan hak istimewa memeroleh dividen dan pengembalian modal (tentunya dengan mengabaikan kewajiban kepada bank)
Hal: *
Tagihan atau Hutang yang dikonversi menjadi modal (sub ordinated Loan)
Setoran saham dengan menerbitkan dividen saham
Setoran saham dalam bentuk barang (inbreng)
Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aktiva tetap dibukukan dalam kelompok modal di antara tambahan modal disetor dan saldo laba dengan nama akun Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap.
Kuasi reorganisasi
AKUNTANSI EKUITAS
Hal: *
yang lebih rendah dari pada jumlah yang diterima pada saat
pengeluaran (capital gain)
perolehannya (capital gain)
10. Tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor dan lain
sebagainya
PSAK No. 21
dengan pos laba/rugi usaha maupun laba/rugi luar biasa
Hal: *
LATIHAN 4 : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
PT. Warna Sari ,debitur Bank Mandiri mengganti nama perseroan menjadi PT. Warna Sari Pelangi , apa dokumentasi yang harus diminta dan aspek hukum yang harus anda teliti
PT. Pendawa Lima, debitur Bank Mandiri merubah nama Perseroan menjadi PT. Lima Pendawa Sakti. Perubahan tersebut sesuai Anggaran Perubahan a.l : disertai dengan pembubaran PT. Pendawa Lima . Apa dokumentasi yang harus dimintakan kepada nasabah tersebut dan bagaimana dengan Neraca Perseroan yang harus diminta?
Tulis jawaban secara singkat pada flipchart, waktu 10 menit
Jawaban Case 1 : Berganti nama
Nasabah menyerahkan pengesahan Menteri Kehakiman, didaftar dan Diumumkan dalam TBNRI mengenai perubahan nama.
Menyerahkan surat penyataan dan atau RUPS bahwa PT. Warna Indah melimpahkan seluruh asset dan kewajibannya dilimpahkan kepada PT Warna Sari Indah dan PT. Warna Sari Indah sepakat menerima semua asset dan kewajiban PT Warna Sari
Jawaban Case 2 : Pembubaran disertai berganti nama baru
PT. Warna Sari Indah (PT Baru) :
- Nasabah menyerahkan Akte pendirian, Pengesahan Menteri Kehakiman, Didaftar dan Diumumkan dalam TBNRI mengenai PT. Warna Sari Indah
- Menyerahkan Neraca pembukaan
- Semua jaminan diikat kembali menjadi atas nama PT. Baru
2.PT. Warna Sari : (PT. lama) :
- Nasabah menyerahkan Akte pembubaran PT
- Nasabah melunasi fasilitas kredit
- Menyerahkan neraca penutupan/pembubaran
Menyerahkan surat penyataan dan atau RUPS bahwa PT. Warna Indah melimpahkan seluruh asset dan kewajibannya dilimpahkan kepada PT Warna Sari Indah dan PT. Warna Sari Indah sepakat menerima semua asset dan kewajiban PT Warna Sari
Hal: *
Bahan Bacaan:
TANGGAL 21 OKTOBER 1992
Orang
Badan
Bukan Badan Hukum :
Perum (PP 13/1998)
Hal: *
KOPERASI
operasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan
Koperasi Sekunder
dibentuk oleh
UU Koperasi No. 25 Tahun 1992
Koperasi dapat berbentuk koperasi primer yang beranggotakan minimal 20 orang dan Koperasi Sekunder yang minimal gabngan dari sekurang-kurangnya 3 koperasi.
Hal: *
Permintaan Tertulis
30 hari
Koperasi A
Koperasi B
Koperasi XYZ
Contoh melebur
Contoh penggabungan
Koperasi ditetapkan berbadan hukum apabila telah memenuhi UU No.25 Tahun 1992 yaitu Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, Akta pendirian disyahkan Pemerintah , Dimuat dalam BNRI
Batas waktu pengesahan Koperasi adalah 30 hari sejak diajukan permintaan tertulis dari pengurusnya.
Hal: *
Pemegang kekuasaan tertinggi dalam suau koperasi adalah Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka digunakan voting suara anggota guna menetapkan pengurus, atau pengurus mengangkat pengelola atau mengesahkan pertanggung-jawaban pengurus.
Semua anggota koperasi harus telah ‘dewasa’ dan didaftran dalam ‘buku daftar anggota’
Hal: *
RAPAT ANGGOTA
Rapat Anggota menetapkan (minimal 1 tahun sekali) dan paling lambat 6 bulan sejak tutup tahun :
a. Anggaran Dasar
Koperasi
d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi,
serta pengesahan laporan keuangan
tugasnya
g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi
Rapat Anggota dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun dan paling lambat telah terselenggara paling lambat 6 bulan sejak tutup tahun antara lain untuk :
a. Anggaran Dasar
b. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi
c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas
d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
f. Pembagian sisa hasil usaha
g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi
Rapat anggota tersebut sebaiknya disyaratkan dalam perjanian kredit dan diserahkan kepada bank guna memonitor jalannya koperasi dan masalah masalah yang ada dalam koperasi tersebut
Hal: *
Menyelenggarakan Rapat Anggota
Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
WEWENANG :
Memutuskan penerimaan dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai
dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota
TANGGUNG-JAWAB
Pengurus koperasi memiliki tugas, wewenangn dan tanggung jawab yang perlu diperhatikan pada analisa aspek yuridis dan manajemen , serta kewenangan penanda-tanganan perjanian kredit , meliputi
TUGAS :
Mengelola Koperasi dan usahanya, Mengajukan rancangan rencana kerja serta RAPB, Menyelenggarakan Rapat Anggota,
Mengajukan laporan Keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
WEWENANG :
Mengelola Koperasi dan usahanya, Mewakili Koperasi di dalam dan luar pengadilan, Memutuskan penerimaan dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai, dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota
TANGGUNG-JAWAB
Biasa.
Hal: *
Bersama–sama, atau sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau lalai
Bila kerugian dilakukan dengan kesengajaan dapat dituntut
Seluruh pengurus menandatangani laporan keuangan, bila ada pengurus yang tidak menandatangani harus memberi kan alasan secara tertulis
Tanggung-jawab pengurus perlu dipelajari secara mendalam dalam penyusunan analisa aspek yuridis dan manajemen tertutama apabila bank memerlukan kepastian siapa penanggung-jawab koperasi baik pada saat pengurus lama maupun ada penggantian pengurus.
Tanggung-jawab pengurus sesuai UU adalah sbb :
Bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Luar Biasa
Baik bersama–sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya
Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan
Pada saat menerima laporan keuangan dari koperasi perlu diteliti apakah seluruh pengurus menandatangani laporan keuangan, bila ada pengurus yang tidak menandatangani harus memberikan alasan secara tertulis
Hal: *
Selain modal sebagai dimaksud diatas, dapat pula
melaksanakan penutupan modal yang berasal dari
modal penyertaan
MODAL SENDIRI
MODAL PINJAMAN
MODAL PENYERTAAN
Simpanan pokok
Simpanan wajib
Dana cadangan
Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
Sumber lain yang sah.
Komposisi modal dari koperasi perlu diketahui dengan membaca anggaran dasar atau laporan keuangannya yaitu :
Modal sendiri
Modal penyertaan
Hal: *
Orang
Badan
Bukan Badan Hukum :
Perum (PP 13/1998)
Hal: *
SURAT PENAWARAN
PEMBERIAN KREDIT
KEPUTUSAN PEMEGANG
MASA LAKU PENGEMBALIAN DENGAN MEMPERHATIKAN KUHP PASAL 1266 DAN 1267
ADDENDUM
PERJANJIAN KREDIT
Pembuatan Akad Kredit harus benar benar memperhatikan semua syarat kredit yang ditetapkan di Nota Analisa, SPPK
Khusus SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) harus diperhatikan syarat pengembaliannya kepada bank.
Hal: *
- Penandatanganan SPPK oleh pejabat
debitur sesuai AD perusahaan
Analisa Kredit (NAK) yang telah disetujui
oleh KK
- Pemberian fasilitas kredit tergantung
dari dipenuhinya ketentuan/kondisi dan
Syarat-syarat umum
pemberian kredit
Syarat-syarat umum
pembukaan rekening
Perjanjian Kredit
DENGAN ANGGARAN PERSEROAN/BERWENANG PENUH
SPPK adalah Surat Penawaran Pemberian Kredit kepada debitur/calon debitur atas permohonan kredit yang diajukannya atau atas dasar penawaran dari Bank, yang mencantumkan ketentuan dan persyaratan fasilitas kredit yang ditawarkan. SPPK ini dimaksudkan agar debitur/calon debitur memahami terlebih dahulu hal- hal yang berkaitan dengan persyaratan pemberian kredit dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh Bank.
Ketentuan
Pembuatan SPPK harus didasarkan atas Nota Analisa Kredit (NAK) yang telah disetujui oleh Komite Kredit sesuai batas kewenangannya.
SPPK harus memuat ketentuan/kondisi dan persyaratan fasilitas kredit yang ditetapkan dalam NAK dan telah disetujui Komite Kredit, serta batas waktu masa berlakunya SPPK.
c. SPPK dipersiapkan dan ditandatangani oleh Business Unit/Credit Recovery Unit yang berwenang (authorized) serendah-rendahnya CBC
Manager dan setinggi-tingginya Direktur Business Unit.
d. SPPK bersifat tidak mengikat secara legal. Pemberian fasilitas kredit tergantung dari dipenuhinya ketentuan/kondisi dan
dokumentasi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan prosedur persetujuan kredit yang berlaku di Bank.
e. Konfirmasi persetujuan debitur/calon debitur dengan cara menandatangani SPPK tersebut menjadi dasar untuk menandatangani Perjanjian
Kredit dan pengikatan agunan serta pengikatan lainnya yang terkait.
f. Penandatanganan SPPK oleh debitur/calon debitur harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar
perusahaan.
g. Contoh format SPPK dan cara pengisiannya sebagaimana lampiran K.2.1 dan K.2.2.
Hal: *
...Indicative Term Sheet adalah surat penawaran kredit yang mencantumkan secara indikatif fasilitas kredit yang akan diberikan, dimaksudkan bahwa Bank berminat untuk memberikan fasilitas kredit dan debitur/calon debitur dapat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh Bank.
TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI DASAR PEMBUATAN
PERJANJIAN KREDIR KARENA BELUM MELALUI PROSES NOTA ANALISA
SPPK adalah Surat Penawaran Pemberian Kredit kepada debitur/calon debitur atas permohonan kredit yang diajukannya atau atas dasar penawaran dari Bank, yang mencantumkan ketentuan dan persyaratan fasilitas kredit yang ditawarkan. SPPK ini dimaksudkan agar debitur/calon debitur memahami terlebih dahulu hal- hal yang berkaitan dengan persyaratan pemberian kredit dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh Bank.
Ketentuan
Pembuatan SPPK harus didasarkan atas Nota Analisa Kredit (NAK) yang telah disetujui oleh Komite Kredit sesuai batas kewenangannya.
SPPK harus memuat ketentuan/kondisi dan persyaratan fasilitas kredit yang ditetapkan dalam NAK dan telah disetujui Komite Kredit, serta
batas waktu masa berlakunya SPPK.
c. SPPK dipersiapkan dan ditandatangani oleh Business Unit/Credit Recovery Unit yang berwenang (authorized) serendah-rendahnya CBC
Manager dan setinggi-tingginya Direktur Business Unit.
d. SPPK bersifat tidak mengikat secara legal. Pemberian fasilitas kredit tergantung dari dipenuhinya ketentuan/kondisi dan
dokumentasi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan prosedur persetujuan kredit yang berlaku di Bank.
Konfirmasi persetujuan debitur/calon debitur dengan cara menandatangani SPPK tersebut menjadi dasar untuk menandatangani Perjanjian
Kredit dan pengikatan agunan serta pengikatan lainnya yang terkait.
Penandatanganan SPPK oleh debitur/calon debitur harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar
perusahaan.
g. Contoh format SPPK dan cara pengisiannya sebagaimana lampiran K.2.1 dan K.2.2.
Hal: *
Persetujuan atau kesepakatan mengenai pinjam meminjam secara tertulis antara bank dengan nasabah dimana pihak bank menyatakan kesanggupan menyediakan sejumlah uang yang dapat ditarik nasabah dengan syarat syarat yang ditentukan Bank dan disetujui oleh nasabah
PERJANJIAN ACCESOIR baru dapat dibuat setelah ada perjanjian kredit meliputi antara lain :
Hak Tanggungan
SYARAT SYARAT UMUM PERJANJIAN KREDIT
- Isi dan materi adalah rangkuman ketentuan hukum yang mendasari aspek perkreditan Bank Mandiri secara keseluruhan
- Bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
- Salinannya dapat diberikan kepada debitur
Hal: *
- tidak ada unsur paksaan, penipuan dan kekhilapan
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
dalam hal terjadi perubahan pengurus perseroan maka hanya
dapat dilakukan setelah bank menerima bukti pelaporan
perseroan atas perubahan dimaksud kepada departemen
Kehakiman
Syarat sahnya sutau perjanjian kredit harus memnuhi syarat yaitu :
Kesepakatan
Hal: *
Ditandatangani nasabah sendiri selaku debitur atau sebagai
wakil yang berwenang mewakili perusahaan
Bukti tertulis bahwa bank
Penandatanganan perjanjian kredit harus berdasarkan ketentuan yaitu :
Dibuat secara tertulis
Ditandatangani nasabah sendiri selaku debitur atau sebagai sebagai wakil yang berwenang mewakili perusahaan
Dengan penandatanganan perjanjian kredit maka telah timbul :
Bukti tertulis bahwa bank telah memberikan pinjaman
Perjanjian tersebut mengikat bagi pihak bank dan debitur
Hal: *
Sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, Business Unit atau Credit Recovery Unit berkewajiban meneliti kembali dan oleh karenanya bertanggung jawab terhadap isi/materi dari Perjanjian Kredit yang dibuat dan membubuhkan paraf pada setiap coretan Perjanjian Kredit (adendum).
Syarat sahnya sutau perjanjian kredit harus memnuhi syarat yaitu :
Kesepakatan
Hal: *
Kredit baru dan tambahan harus notarial.
Penggunaan akta notarial atau un- notarial merupakan kewenangan Business Unit dan Credit Risk Management
Akta notarial menggunakan jasa notaris rekanan Bank.
un-notarial harus mencantumkan cross default clause
Setiap perubahan perjanjian kredit, harus dibuat addendum perjanjian kredit
SPK
Persetujuan atau kesepakatan mengenai pinjam meminjam secara tertulis antara bank dengan nasabah dimana pihak bank menyatakan kesanggupan menyediakan sejumlah uang yang dapat ditarik nasabah dengan syarat syarat yang ditentukan Bank dan disetujui oleh nasabah
PERJANJIAN ACCESOIR baru dapat dibuat setelah ada perjanjian kredit meliputi antara lain :
Hak Tanggungan
SYARAT SYARAT UMUM PERJANJIAN KREDIT
- Isi dan materi adalah rangkuman ketentuan hukum yang mendasari aspek perkreditan Bank Mandiri secara keseluruhan
- Bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
- Salinannya dapat diberikan kepada debitur
Hal: *
Fasilitas KMK PT. Tunggal Pamenang telah disetujui oleh pemegang kewenangan untuk perpanjangan jangka waktu selama satu tahun lagi
Kewenangan penandatanganan PK sesuai anggaran dasar PT. TP adalah Presiden Direktur , Direktur Keuangan bersama-sama Presiden Komisaris
Direktur Keuangan sudah hampir 9 bulan sakit menahun dan dirawat di Shanghai sehingga tidak mampu hadir menandatangani akad perpanjangan kredit.
Agar ditulis di Flipchart (waktu 10 menit) bagaimana advis hukum Saudara agar penandatangan SPPK dan Akad Perpanjangan Kredit dapat dilaksanakan dan memenuhi aspek hukum perkreditan?
Jawaban case :
Presiden Komisaris menyerahkan :
Surat keterangan sakit dari RS disertai pernyataan dokter bahwa ybs masih mampu melakukan tindakan hukum
Surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani ybs dan dilegalisir KBRI
Apabila sakitnya diperkirakan lama agar kewenangan preskom dialihkan melalui RUPS kepada komisaris lainnya
Hal: *
Hal: *
diasuransikan, hutang harus di subordinasikan
2. Negative covenants ump : tidak boleh membayar dividen, penggantian manajemen,
memasuki bisnis baru, mengambil pinjaman dari bank lain
EVENT OF DEFAULT :
1. Pelanggaran terhadap kondisi kondisi yang telah disepakati bersama merupakan event
of defaults dan mengakibatkan pembatalan pinjaman yang diberikan
2. Croos default clause apabila terjadi default pada perusahaan lain yang masih satu
group
2. Negative covenants ump : tidak boleh membayar dividen, penggantian manajemen, memasuki bisnis baru, mengambil pinjaman dari bank lain
III. EVENT OF DEFAULT :
1. Pelanggaran terhadap kondisi kondisi yang telah disepakati bersama merupakan event of defaults dan mengakibatkan pembatalan pinjaman yang
diberikan
2. Croos default clause apabila terjadi default pada perusahaan lain yang masih satu group.
Hal: *
J E N I S - C O V E N A N T
Pelanggaran Covenant
Dilakukan tindak lanjut (follow up), monitoring untuk periode berikutnya
Account strategy
Affirmative Covenant
Hal- hal yang harus dilakukan debitur selama fasilitas kredit berjalan.
Negative Covenant
Rincian klausula affirmative covenant dan negative covenant dapat mengacu kepada Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit.
Jenis covenant
Affirmative covenant adalah hal- hal yang harus dilakukan debitur selama fasilitas kredit berjalan.
b. Negative Covenant
dahulu dari bank.
Pelanggaran Covenant
segera diambil tindakan dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
a. Pelanggaran covenant harus diberitahukan secara tertulis kepada debitur dan diinformasikan kepada Pemegang Kewenangan
Memutus Kredit sesuai dengan limit kewenangannya.
b. Terhadap pelanggaran atas covenant harus dilakukan tindak lanjut (follow up), monitoring untuk periode berikutnya serta account
strategy terhadap debitur tersebut.
Hal: *
Ketentuan dan persyaratan (term & condition) tiap-tiap fasilitas kredit berdasarkan keputusan Komite Pemutus Kredit
Telah disepakati oleh nasabah Debitur
Isi pokok PK tersebut hanya bersifat teoritis, yang utama
berlaku adalah PK yang ditandatangani antara Bank dan Debitur
Format Perjanjian Kredit
Pencantuman klausula- klausula pada Perjanjian Kredit tergantung kepada “ketentuan dan persyaratan (term & condition)” tiap-tiap fasilitas kredit berdasarkan keputusan Komite Pemutus Kredit sesuai dengan kewenangannya dan telah disepakati oleh nasabah Debitur.Isi pokok PK tersebut hanya bersifat teoritis, yang utama berlaku adalah PK yang ditandatangani antara Bank dan Debitur
Sebagai pedoman untuk penyusunan Perjanjian Kredit, dalam setiap perjanjian kredit minimal format perjanjiannya memuat materi sebagai berikut :
a. judul Perjanjian Kredit
Pada judul pejanjian kredit dicantumkan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur, misalnya “Perjanjian Kredit Modal Kerja”.
b. Nomor dan Tanggal
Pada perjanjian kredit dicantumkan nomor dan tanggal dari perjanjian kredit yang ditandatangani.
c. Pembukaan
Merupakan awal dari suatu akta sebelum komparisi, dimana untuk perjanjian kredit dibawah tangan memberikan penjelasan tentang tempat dan
tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut.
perjanjian.
Merupakan pengantar perjanjian kredit yang menunjukkan maksud utama dari para pihak dan mengapa perjanjian kredit tersebut dibuat.
f. Isi Perjanjian
Mencakup Ketentuan dan Persyaratan (“term & condition”) yang merupakan kehendak para pihak mengenai hak dan kewajibannya.
Dalam suatu perjanjian kredit, disamping harus memenuhi syarat sahnya perjanjian/perikatan, perlu kiranya diperhatikan hal-hal yang penting
(Essensialitas) yang harus tercantum didalam perjanjian kredit tersebut dengan maksud untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum, yaitu :
1) Kredit Tunai ( Cash Loan)
a) Tujuan penggunaan kredit;
c) Besarnya bunga, provisi/commitmen fee, denda dan biaya-biaya lain harus disebutkan dengan jelas;
d) Syarat-syarat penarikan ;
e) Jangka waktu pemberian kredit ;
f) Tempat pembayaran kembali hutang ;
g) Hal-hal yang menyebabkan kredit yang diterima debitur harus dibayar sekaligus walaupun jangka waktu kredit belum berakhir ;
h) Agunan.
a) Tujuan penerbitan Non Cash Loan (BG/SBLC/LCDN/LC).
b) Pencantuman besarnya jumlah fasilitas penerbitan Non Cash Loan yang diberikan oleh Bank;
c) Besarnya provisi dan biaya- biaya lain harus disebutkan dengan jelas;
d) Syarat-syarat penerbitan Non Cash Loan.
e) Jangka waktu pemberian fasilitas penerbitan Non Cash Loan.
f) Agunan.
Dalam isi Perjanjian Kredit juga perlu dicantumkan klausula apabila dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditandatanganinya
Perjanjian Kredit debitur belum menarik fasilitas kreditnya, maka Bank berhak membatalkan pemberian kredit dan mengakhiri Perjanjian Kredit.
Apabila debitur akan melanjutkan fasilitas kreditnya maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kreditnya dan
terhadap permohonan tersebut harus dilakukan analisa kembali oleh Bank.
Selain isi perjanjian terkait jenis kredit sebagaimana tersebut di atas, maka isi dari suatu perjanjian kredit atau pemberian fasilitas pada umumnya
memuat pula hal-hal sebagai berikut :
1) Pernyataan-Pernyataan dan Jaminan-Jaminan (Representations and Warranties) dari Debitur.
2) Covenant.
4) Force majeure
Pada penutup dicantumkan perihal jumlah atau rangkap perjanjian kredit yang dibuat yang masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum
yang sama dengan bermeterai cukup dan ditandatangani oleh para pihak atau yang mewakili.
h. Lampiran
pembayaran), dan dinyatakan sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
Hal: *
A.Mencakup Ketentuan dan Persyaratan (“term & condition”) yang merupakan kehendak para
pihak mengenai hak dan kewajibannya.
B.Hal-hal yang penting (Essensialitas) yang harus tercantum didalam perjanjian kredit tersebut
dengan maksud untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum
C.Jenis : Kredit Tunai dan Non Tunai
D.Pernyataan-Pernyataan dan Jaminan-Jaminan (Representations and Warranties) dari Debitur,
Covenant , Kelalaian / Pelanggaran / Wanprestasi ( Events of Defaults) dan Force majeure
Pengantar perjanjian kredit yang menunjukkan maksud utama dari para pihak dan mengapa perjanjian kredit tersebut dibuat.
Bagian dari perjanjian yang berisi keterangan mengenai indentitas dan kewenangan bertindak dari para pihak yang menandatangani perjanjian.
misalnya “Perjanjian Kredit Modal Kerja”.
Penjelasan tentang tempat dan tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut.
Jumlah atau rangkap perjanjian kredit yang dibuat yang masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan bermeterai cukup dan ditandatangani oleh para pihak li.
Detail pelaksanaan/penjelasan atas klausul perjanjian (misalnya jadual pembayaran), dan dinyatakan sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
Format Perjanjian Kredit
Pencantuman klausula- klausula pada Perjanjian Kredit tergantung kepada “ketentuan dan persyaratan (term & condition)” tiap-tiap fasilitas kredit berdasarkan keputusan Komite Pemutus Kredit sesuai dengan kewenangannya dan telah disepakati oleh nasabah Debitur.Isi pokok PK tersebut hanya bersifat teoritis, yang utama berlaku adalah PK yang ditandatangani antara Bank dan Debitur
Sebagai pedoman untuk penyusunan Perjanjian Kredit, dalam setiap perjanjian kredit minimal format perjanjiannya memuat materi sebagai berikut :
a. judul Perjanjian Kredit
Pada judul pejanjian kredit dicantumkan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur, misalnya “Perjanjian Kredit Modal Kerja”.
b. Nomor dan Tanggal
Pada perjanjian kredit dicantumkan nomor dan tanggal dari perjanjian kredit yang ditandatangani.
c. Pembukaan
Merupakan awal dari suatu akta sebelum komparisi, dimana untuk perjanjian kredit dibawah tangan memberikan penjelasan tentang tempat dan
tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut.
perjanjian.
Merupakan pengantar perjanjian kredit yang menunjukkan maksud utama dari para pihak dan mengapa perjanjian kredit tersebut dibuat.
f. Isi Perjanjian
Mencakup Ketentuan dan Persyaratan (“term & condition”) yang merupakan kehendak para pihak mengenai hak dan kewajibannya.
Dalam suatu perjanjian kredit, disamping harus memenuhi syarat sahnya perjanjian/perikatan, perlu kiranya diperhatikan hal-hal yang penting
(Essensialitas) yang harus tercantum didalam perjanjian kredit tersebut dengan maksud untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum, yaitu :
1) Kredit Tunai ( Cash Loan)
a) Tujuan penggunaan kredit;
c) Besarnya bunga, provisi/commitmen fee, denda dan biaya-biaya lain harus disebutkan dengan jelas;
d) Syarat-syarat penarikan ;
e) Jangka waktu pemberian kredit ;
f) Tempat pembayaran kembali hutang ;
g) Hal-hal yang menyebabkan kredit yang diterima debitur harus dibayar sekaligus walaupun jangka waktu kredit belum berakhir ;
h) Agunan.
a) Tujuan penerbitan Non Cash Loan (BG/SBLC/LCDN/LC).
b) Pencantuman besarnya jumlah fasilitas penerbitan Non Cash Loan yang diberikan oleh Bank;
c) Besarnya provisi dan biaya- biaya lain harus disebutkan dengan jelas;
d) Syarat-syarat penerbitan Non Cash Loan.
e) Jangka waktu pemberian fasilitas penerbitan Non Cash Loan.
f) Agunan.
Selain isi perjanjian terkait jenis kredit sebagaimana tersebut di atas, maka isi dari suatu perjanjian kredit atau pemberian fasilitas pada umumnya
memuat pula hal-hal sebagai berikut :
1) Pernyataan-Pernyataan dan Jaminan-Jaminan (Representations and Warranties) dari Debitur.
2) Covenant.
4) Force majeure
Pada penutup dicantumkan perihal jumlah atau rangkap perjanjian kredit yang dibuat yang masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum
yang sama dengan bermeterai cukup dan ditandatangani oleh para pihak atau yang mewakili.
h. Lampiran
pembayaran), dan dinyatakan sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
Hal: *
Klausula apabila dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit debitur belum menarik fasilitas kreditnya, maka Bank berhak membatalkan pemberian kredit dan mengakhiri Perjanjian Kredit.
2. Apabila debitur akan melanjutkan fasilitas kreditnya maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kreditnya dan terhadap permohonan tersebut harus dilakukan analisa kembali oleh Bank.
Hal: *
SUBYEK HUKUM DAN PERJANJIAN
Orang
Badan
Bukan Badan Hukum :
Perum (PP 13/1998)
Hal: *
Keyakinan Kreditur bahwa kredit yang diberikan aman dan kembali serta menguntungkan.
Jaminan Kredit :
Prosedur Pengikatan dan Penguasaan Barang-Barang Agunan mengacu pada Buku Pedoman Hukum Group Legal Bab XVI Sub Bab II dan perubahan- perubahannya
JAMINAN
Slide tersebut bersumber dari Pasal 1, pasal 8 dan penjelasannya dari UU No. 7/92 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998 tentang Perbankan.
Hal: *
Hak Tanggungan
Hak Tangungan
Hak Tanggungan
Hak sewa
Fidusia
Khusus Hak Pakai Atas Tanah Negara : Diatas tanah tanah yang langsung dikuasai negara Karena ketentuan perundang-undangan harus didaftar Karena sifatnya harus dapat dipindahtangankan Pengikatan dilakukan dengan Hak Tanggungan
Hak atas tanah yang dijaminkan kepada Bank dan dapat diikat secara`Hak Tanggungan adalah :
Hak Milik
Hak Pakai Atas Tanah Negara
Sedangkan hak tanah lainnya yaitu Hak Sewa ; Hak Pengusahaan Hutan ; Hak Membuka Hutan ; Hak Memungut Hasil Hutan tidak dapat diikat secara`Hak Tanggungan dan umumnya diikat secara fidusia
Khusus Hak Pakai Atas Tanah Negara harus diperhatikan :
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undan- undang Pokok Agraria (pasal 41 UUPA).
Ijin/hak pakai yang diberikan oleh pemerintah atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara berdasarkan pasal tersebut diatas lazim disebut ijin okupasi.
Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan ke pihak lain dengan ijin pejabat yang berwenang. Misalnya : Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat yang mengeluarkan hak pakai.
Sedangkan hak pakai atas tanah milik bukan negara hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.
Untuk pengamanan Bank, khusus untuk Hak Pakai ini apabila dijadikan agunan kredit harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Diatas tanah tanah yang langsung dikuasai negara
Karena ketentuan perundang-undangan harus didaftar
Karena sifatnya harus dapat dipindahtangankan
Pengikatan dilakukan dengan Hak Tanggungan
Hal: *
STATUS HUKUM TANAH
Tanah tanah yang belum dikonversikan sesuai UU Pokok agraria, petunjuk bukti kepemilikan tanah adalah
GIRIK
RIWAYAT TANAH
Tanah tanah yang belum dikonversikan sesuai UU Pokok agraria, petunjuk bukti kepemilikan tanah adalah berupa bukti pembayaran pajak misalnya : GIRIK, LETTER C, KOHIR ,PETUK PAJAK, KETITIR ,RIWAYAT TANAH
Hal: *
PENGIKATAN AGUNAN BENDA BERGERAK
Hak Preferent melalui pengikatan :
1. GADAI atau PAND : a. Hanya dapat diadakan atas benda benda bergerak / surat2 berharga b. Benda harus dikuasai bank c. Dilaksanakan dengan persetujuan antara bank vs nasabah d. Untuk menjamin pelunasan kredit oleh debitur e. Harus di asuransikan
2. JAMINAN FIDUSIA a. Adalah penyimpangan dari GADAI/PAND agar barang yang dijaminkan dapat dikuasai dan dipergunakan oleh nasabah b. Adalah pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda c. Dibuat secara notaris / Akta Jaminan Fidusia (Notariil)
3. HIPOTIK : a. Kapal Laut b. Kapal Terbang
Pada umumnya Hak Preferent diperoleh bank melalui melalui pengikatan :
1. GADAI atau PAND :
a. Hanya dapat diadakan atas benda benda bergerak / surat2 berharga
b. Benda harus dikuasai bank
c. Dilaksanakan dengan persetujuan antara bank vs nasabah
d. Untuk menjamin pelunasan kredit oleh debitur
e. Harus di asuransikan
dapat dikuasai dan dipergunakan oleh nasabah
b. Adalah pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda
c. Dibuat secara notaris / Akta Jaminan Fidusia (Notariil)
3. HIPOTIK :
Hal: *
PERJANJIAN KREDIT
Berlaku 3 bulan (tanah belum bersertifikat)
Dibuat Notariil dan tidak boleh bercampur
dengan surat kuasa jual dan tdk dapat
disubstitusikan
Untuk membuat APHT
Lengkap Hak Tanggungan
SKMHT dapat dilaksanakan diseluruh Notaris di wilayah Indonesia sedangkan APHT hanya dapat dilaksanakan melalui Notaris menurut wilayah kerja masing masing
Hal: *
Hasilnya baru diperhitungkan untuk menyelesaikan hutang Nasabah ‘A’ apabila tagihan tersebut benar benar telah secara efektif masuk dalam rekening Bank Mandiri
UU Fiducia No.42/1999 pasal 16 ayat 1 Cessie adalah perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditor pemegang hak tanggungan kepada pihak lain
Apabila Bank Mandiri menerima jaminan dalam bentuk ‘cessie’ maka harus diperhatikan bahwa cessie tersebut harus diberitahukan kepada ‘cessus’ dan Hasilnya baru diperhitungkan untuk menyelesaikan hutang Nasabah ‘A’ apabila tagihan tersebut benar benar telah secara efektif masuk dalam rekening Bank Mandiri
UU Fiducia No. 41/1999 Pasal 16 Ayat (1) Cessie adalah perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan kepada pihak lain.
Subrogasi adalah penggantian kreditor oleh pihak ketiga yang melunasi utang debitor.
Hal: *
Penjualan kredit dan secara normal dapat diterima dalam jangka
Pendek
Laporan aging piutang dagang
Hal: *
Bahan Bacaan
Orang
Badan
Bukan Badan Hukum :
Perum (PP 13/1998)
Hal: *
Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang undangan secara lengkap dan komprehensif;
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas
Benda bergerak baik yang berwujud dan tak berwujut
Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan reff. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia yang memberikan
kedudukan yang diutamakan (preferent) kepada Penerima Fidusia terhadap
kreditor lainnya.
UNDANG UNDANG RI NO.42-1999
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda
Bahwa jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundangundangan secara lengkap dan komprehensif; Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan Sebagaimana dimaksud dalam Undang -undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
Hal: *
Berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.
Tidak berlaku terhadap:
peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas
benda-benda tersebut wajib didaftarkan;
Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh)
M3 atau lebih;
Gadai.
Sesuai UU RI No. 42-1999 mengenai fidusia, berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.
Tidak berlaku terhadap:
Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan;
Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
Hipotek atas pesawat terbang; dan
Gadai.
Hal: *
Sekurang-kurangnya memuat:
Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
Nilai penjaminan; dan
Kecuali diperjanjikan lain Jaminan Fidusia meliputi :
Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia.
Klaim asuransi obyek Jaminan Fidusia yang diasuransikan.
Pendaftaran Jaminan fidusia pada Kantor
Pendaftaran Fidusia
Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
Pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:
a. identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
c. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
d. nilai penjaminan; dan
Kecuali diperjanjikan lain:
a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia.
b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia diasuransikan.
Hal: *
Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia :
Uraian benda yang menjadi obyek
Nilai penjaminan
Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran
PERHATIKAN TERTIB ADMINISTRASI
STOCK & PIUTANG DAGANG
Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
Nilai penjaminan; dan
Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
Hal: *
Sertifikat Jaminan Fidusia
Buku Daftar Fidusia
Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.
SALINAN
Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) UU Fidusia dan Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.
Hal: *
Sertifikat Jaminan fidusia " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
Mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Dalam Pasal 15 UU Fidusia mengatur Dalam sertifikat Jaminan fidusia dicantumkan kata-kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
Sertifikat Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Hal: *
Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia maka Penerima Fidusia wajib :
Mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan
tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama
dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan,
melakukan
- Menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia
UU Fidusia Pasal 16 mengatur bahwa apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan
Fidusia , Penerima Fidusia wajib :
Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.
UU Fidusia Pasal 17 mengatur Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.
Hal: *
Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia :
Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia
atau
tidak menghapuskan klaim asuransi
Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut.
UU Fidusia Pasal 25 mengatur bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi
Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut.
Hal: *
Hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya
untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil
eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan
Fidusia
Pemberi Fidusia.
(1). Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
(2). Hak yang didahulukan adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
(3). Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.
Hal: *
Pelaksanaan titel eksekutorial
Penjualan di bawah tangan
Pelaksanaan penjualan dilakukan Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan
UU Fidusia Pasal 29 mengatur bahwa :
Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
b. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika
dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
Hal: *
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan
bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia.
Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.
pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia.
Selain itu, Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara
Hal: *
Debitur bank yang menjadi nasabah diatas 1 (satu)
tahun adalah nilai rata rata stock/bulan selama 1 (satu) tahun terakhir
2. Debitur bank yang baru menjadi nasabah dibawah 1 (satu) tahun adalah jumlah stock yang dipertimbangkan bank dalam perhitungan KMK
3. Debitur kontraktor : Progress proyek yang belum
efektif menjadi tagihan
dan Laporan Merchandise Inspection
pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia.
Selain itu, Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara
Hal: *
LATIHAN 6 : PENGIKATAN JAMINAN
PT. Galang Indah debitur Bank Mandiri menikmati fasilitas KMK Kontraktor Rp. 13,5 milyar untuk modal kerja supplier pupuk ke PTP-PTP
Semua kontrak kerja diperoleh dari Group Usaha atas nama PT. Palu Sentosa melalui proses tender PTP sehingga posisi PT. Galang Indah adalah sebagai sub kontraktor
Nilai Kontrak Rp. 33 milyar, Prestasi Proyek Rp. 17 milyar, Outstanding tagihan Rp. 15 milyar.
Agar ditetapkan jenis pengikatan agunan dan dokumentasi legal yang perlu
dilengkapi oleh nasabah tersebut
Hal: *
S A N K S I
Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
UU Fidusia Pasal 35
Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Hal: *
JAMINAN PERORANGAN (personal guarantee) Suatu perjanjian penanggungan hutang dimana pihak ketiga mengikatkan diri dan kekayaan pribadinya secara tanggung renteng dengan kekayaan debitur untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank / wan prestasi.
JAMINAN PERUSAHAAN (corporate guarantee) Suatu perjanjian penanggungan hutang yang diberikan oleh perusahaan lain (tanggung renteng dengan kekayaan debitur) untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wan prestasi.
Agunan yang bersifat perorangan terbagi 2 (dua) yaitu :

2). Jaminan perusahaan (corporate guarantee) adalah suatu perjanjian penanggungan hutang yang diberikan oleh perusahaan lain (tanggung renteng dengan kekayaan debitur) untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wan prestasi.
Hal: *
REVIEW ANALISIS ASPEK HUKUM
eluruh analisis aspek hukum dicatat pada form : REVIEW HUKUM DAN KEPATUHAN BAB I : LEGALITAS PENDIRIAN USAHA DAN PERIZINAN
S
Seluruh analisis aspek hukum harus dicatat pada form : REVIEW HUKUM DAN KEPATUHAN BAB I : LEGALITAS PENDIRIAN USAHA DAN PERIZINAN guna mengetahi legalitas mana yang belum dipenuhi oleh calon debitur
Hal: *
pemberi Hak Tanggungan dihadapan Notaris
Hanya apabila benar-benar diperlukan, yaitu dalam hal pemberi
Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT, diperkenankan
penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi Hak
Tanggungan
Tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan surat kuasa yang bersangkutan batal demi hukum sehingga jaminan tidak dapat diikat Hak Tanggungan
Tidak dapat ditarik dan tidak berakhir dengan sebab apapun
Tidak memuat kuasa lain dan tidak dapat disubstitusikan
SKMHT mencantumkan obyek hak tanggungan, jumlah hutang, identitas debitur dan kreditur.
SKMHT diatur dalam PMNA 3/1996. Di samping itu, agar diperhatikan risiko-risiko sebagaimana tersebut di atas.
Pasal 15
Ayat (1)
Sebagaimana telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum angka 7 pada asasnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi
Hak Tanggungan. Hanya apabila benar-benar diperlukan, yaitu dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT, diperkenankan
penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Sejalan dengan itu,surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi Hak Tanggungan
dan harus memenuhi persyaratan mengenai muatannya sebagaimana ditetapkan pada ayat ini. Tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan surat
kuasa yang bersangkutan batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan. PPAT wajib menolak permohonan untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan, apabila Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan tidak dibuat sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan atau tidak memenuhi persyaratan termaksud di atas.
Hal: *
BERLAKUNYA 1 BULAN LN UNTUK TANAH TERDAFTAR (SERTIFIKAT)
BERLAKU 3 (TIGA) BULAN UNTUK TANAH BELUM TERDAFTAR, KECUALI UNTUK KREDIT TERTENTU (KREDIT MIKRO SAMPAI DENGAN KREDIT LUNAS)
Pasal 15
Ayat (1)
Sebagaimana telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum angka 7 pada asasnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi
Hak Tanggungan. Hanya apabila benar-benar diperlukan, yaitu dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT, diperkenankan
penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Sejalan dengan itu,surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi Hak Tanggungan
dan harus memenuhi persyaratan mengenai muatannya sebagaimana ditetapkan pada ayat ini. Tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan surat
kuasa yang bersangkutan batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan. PPAT wajib menolak permohonan untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan, apabila Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan tidak dibuat sendiri oleh pemberi Hak, Tanggungan atau tidak memenuhi persyaratan termaksud di atas.
Hal: *
Apabila barang agunan disita, SKMHT tidak dapat ditingkatkan menjadi HT.
Apabila SKMHT akan ditingkatkan pada saat Kredit sudah macet akan menyulitkan pembebanan biaya.
SKMHT tidak mempunyai Hak Preferent sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sarana mengajukan bantahan (derden verzet) bila disita.
SKMHT mempunyai jangka waktu sehingga apabila lewat jangka waktu menjadi gugur.
RISIKO SKMHT
Hal: *
Isi :
Utang yang dijamin
Klausula roya partial
Pemegang HT dapat menjual, jika cidera janji, tidak disewakan, segera dikosongkan, asuransi dll
Janji yang dilarang : Kreditur memiliki obyek HT
APHT dan SKMHT bentuknya telah ditentukan dalam ketentuan tersebut.
Hal: *
Jenis dokumen pengikatan atau balik nama yang sudah ditandatangani, kelengkapan dokumen yg diperlukan dan tingkat pengurusannya.
Kesanggupan dari notaris untuk menyerahkan asli bukti hak dan pengikatan kepada Bank Mandiri apabila pengurusan telah selesai dilakukannya.
Jangka waktu pengurusan.
Hal: *

ASPEK HUKUM SANTIKA NET.ppt

Documents