Aspek Hukum Rekam Medis, 2008

Aspek Hukum Rekam Aspek Hukum Rekam MedisMedis

Prof. dr. Amri Amir, SpF (K), Prof. dr. Amri Amir, SpF (K), SHSH

Ketua PORMIKI SUKetua PORMIKI SU

PendahuluanPendahuluan

Setiap sistem hukum menunjukkan Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu :empat unsur dasar, yaitu :

1.1. pranata peraturan,pranata peraturan,

2.2. proses penyelenggaraan hukum,proses penyelenggaraan hukum,

3.3. prosedur pemberian keputusan prosedur pemberian keputusan oleh oleh pengadilan danpengadilan dan

4.4. lembaga penegakan hukum.lembaga penegakan hukum.

Pendahuluan Pendahuluan (lanjutan)(lanjutan)

Ciri-ciri negara berdasarkan hukum dalam Ciri-ciri negara berdasarkan hukum dalam arti materil adalah sebagai berikut :arti materil adalah sebagai berikut :– Adanya pembagian kekuasaan dalam negara,Adanya pembagian kekuasaan dalam negara,– Diakuinya hak asasi manusia dan Diakuinya hak asasi manusia dan

tuangkannya dalam konstitusi dan peraturan tuangkannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan,perundang-undangan,

– Adanya dasar hukum bagi kekuasaan Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintahan (asas legalitas),pemerintahan (asas legalitas),

– Adanya peradilan yang bebas dan merdeka Adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak,serta tidak memihak,

Pendahuluan Pendahuluan (lanjutan)(lanjutan)

– Segala warga negara bersamaan Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.kecualinya.

Undang-undang No. 4 tahun Undang-undang No. 4 tahun 20042004tentang Kekuasaan Kehakimantentang Kekuasaan KehakimanMahkamah AgungMahkamah Agung

1.1. Peradilan Umum (Mengadili Perkara Peradilan Umum (Mengadili Perkara Pidana dan Perdata)Pidana dan Perdata)

2.2. Peradilan MiliterPeradilan Militer

3.3. Peradilan AgamaPeradilan Agama

4.4. Peradilan Tata Usaha NegaraPeradilan Tata Usaha Negara

Hukum PidanaHukum Pidana• Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang

mengandung larangan-larangan atau keharusan-mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggaranya keharusan dimana terhadap pelanggaranya diancam dengan hukuman.diancam dengan hukuman.

• Hukum pidana berisikan peraturan –peraturan Hukum pidana berisikan peraturan –peraturan tentang :tentang :1.1.Perbuatan yang dapat diancam dengan hukumanPerbuatan yang dapat diancam dengan hukuman2.2.Siapa-siapa saja yang dapat dihukum, atau Siapa-siapa saja yang dapat dihukum, atau

dengan perkataan lain ; mengatur pertanggung dengan perkataan lain ; mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidanajawaban terhadap hukum pidana

3.3.Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang orang yang melakukan perbuatan yang bertetangan dengan undang-undangbertetangan dengan undang-undang

Hukum PidanaHukum PidanaJenis-jenis hukuman (Pasal 10 KUHP) :Jenis-jenis hukuman (Pasal 10 KUHP) :Pidana PokokPidana Pokok1.1. Pidana matiPidana mati2.2. Pidana penjara Pidana penjara

a)a) Pidana seumur hidupPidana seumur hidupb)b) Pidana penjara selama waktu tertentu setinggi-Pidana penjara selama waktu tertentu setinggi-

tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahuntahun

3.3. Pidana kurungan. (Sekurang-kurangnya 1 hari Pidana kurungan. (Sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun).dan setinggi-tingginya 1 tahun).

4.4. Pidana dendaPidana denda5.5. Pidana tutupan (politik)Pidana tutupan (politik)

Hukum PerdataHukum Perdata• Hukum perdata ialah hukum yang Hukum perdata ialah hukum yang

mengatur kepentingan antara warga mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain.warga negara perseorangan yang lain.

• Hukum perdata itu ada yang tertulis dan Hukum perdata itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis.ada yang tidak tertulis.

• Hukum Perdata yang tertulis ialah hukum Hukum Perdata yang tertulis ialah hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata. Kitab Undang-undang hukum Perdata.

• Hukum Perdata yang tidak tertulis itu Hukum Perdata yang tidak tertulis itu ialah Hukum Adat. ialah Hukum Adat.

Hukum PerdataHukum PerdataMenurut ilmu Pengetahuan, hukum Menurut ilmu Pengetahuan, hukum Perdata itu dapat dibagi atas empat Perdata itu dapat dibagi atas empat bagian yaitu : bagian yaitu : 1. Hukum Perorangan/hukum Badan 1. Hukum Perorangan/hukum Badan

pribadi (pribadi (Personen recht) Personen recht) 2. 2. Hukum Keluarga (Hukum Keluarga (Familierecht) Familierecht) 3. 3. Hukum Harta Kekayaan Hukum Harta Kekayaan ((Vermogensrecht) Vermogensrecht) 4. Hukum Waris 4. Hukum Waris (Erfrecht) (Erfrecht)

Hukum PerdataHukum Perdata

Pembagian berdasarkan kitabnya Pembagian berdasarkan kitabnya (KUHPerdata) terdiri atas : (KUHPerdata) terdiri atas :

1. Buku I : Hukum Peorangan/Hukum 1. Buku I : Hukum Peorangan/Hukum pribadi pribadi

2. Buku II : Hukum Benda 2. Buku II : Hukum Benda

3. Buku III : Hukum Perikatan 3. Buku III : Hukum Perikatan

4. Buku IV : Hukum Bukti dan 4. Buku IV : Hukum Bukti dan DaluwarsaDaluwarsa

Secara umum penegakan hukum hanya Secara umum penegakan hukum hanya dapat menjamin kepastian hukum, dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.beradab.

Alat Bukti yang sahAlat Bukti yang sah

KUHAP Pasal 184KUHAP Pasal 184

1.1. Keterangan saksiKeterangan saksi

2.2. Keterangan ahliKeterangan ahli

3.3. SuratSurat

4.4. PetunjukPetunjuk

5.5. Keterangan terdakwaKeterangan terdakwa

Rekam MedisRekam Medis

• Termasuk dalam Alat Bukti Surat (KUHAP 187)Termasuk dalam Alat Bukti Surat (KUHAP 187)

• Dibuat berdasarkan sumpah atau dikuatkan Dibuat berdasarkan sumpah atau dikuatkan dengan sumpahdengan sumpah

• Dalam perkara perdata alat bukti bisa berupa Dalam perkara perdata alat bukti bisa berupa dokumendokumen

• Rekam medis yang dibuat berdasarkan Rekam medis yang dibuat berdasarkan prosedur yang berlaku dan kemudian prosedur yang berlaku dan kemudian dikuatkan dengan sumpah dapat berlaku dikuatkan dengan sumpah dapat berlaku sebagai alat bukti surat.sebagai alat bukti surat.

PerlindunganPerlindungan

1.1.Terhadap privasiTerhadap privasi

2.2.KerahasiaanKerahasiaan

3.3.KeamananKeamanan

Perlindungan privasiPerlindungan privasi

Privasi adalah “hak individu untuk Privasi adalah “hak individu untuk dibiarkan sendiri, termasuk bebas dibiarkan sendiri, termasuk bebas dari campur tangan atau observasi dari campur tangan atau observasi terhadap hal – hal pribadi seseorang terhadap hal – hal pribadi seseorang serta hak untuk mengontrol serta hak untuk mengontrol informasi – informasi pribadi tertentu informasi – informasi pribadi tertentu dan informasi kesehatan”. (Harman dan informasi kesehatan”. (Harman 2001a,p. 376).2001a,p. 376).

Perlindungan kerahasiaanPerlindungan kerahasiaan

kerahasiaan merupakan kerahasiaan merupakan “pembatasan pengungkapan “pembatasan pengungkapan informasi pribadi tertentu. Dalam hal informasi pribadi tertentu. Dalam hal ini mencakup tanggung jawab untuk ini mencakup tanggung jawab untuk menggunakan, mengungkapkan, menggunakan, mengungkapkan, atau mengeluarkan informasi hanya atau mengeluarkan informasi hanya dengan sepengetahuan ijin individu”. dengan sepengetahuan ijin individu”. (Harman 2001a,p.370).(Harman 2001a,p.370).

Perlindungan keamananPerlindungan keamanan

• Keamanan meliputi “perlindungan fisik dan Keamanan meliputi “perlindungan fisik dan elektronik untuk informasi berbasis komputer elektronik untuk informasi berbasis komputer secara utuh, sehinggan menjamin ketersediaan secara utuh, sehinggan menjamin ketersediaan dan kerahasiaan.dan kerahasiaan.

• Termasuk kedalamnya adalah sumber – sumber Termasuk kedalamnya adalah sumber – sumber yang digunakan untuk memasukkan, yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengolah dan menyampaikan, alat menyimpan, mengolah dan menyampaikan, alat – alat untuk mengatur akses dan melindungi – alat untuk mengatur akses dan melindungi informasi dari pengungkapan yang tak disengaja informasi dari pengungkapan yang tak disengaja maupun yang sengaja. (Harman 2001a,p.372).maupun yang sengaja. (Harman 2001a,p.372).

Tangung jawab profesional Tangung jawab profesional MIKMIK• Memastikan bahwa privasi dan Memastikan bahwa privasi dan

kerahasiaan informasi pasien kerahasiaan informasi pasien terlindungi serta melakukan terlindungi serta melakukan pengamanan data yang digunakan pengamanan data yang digunakan untuk mencegah terjadinya akses yang untuk mencegah terjadinya akses yang tidak sah terhadap informasi tersebut. tidak sah terhadap informasi tersebut.

• PP no. 10 tahun 1966 tentang Wajib PP no. 10 tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran)Simpan Rahasia Kedokteran)

REGULASI REKAM MEDIS RUMAH SAKITREGULASI REKAM MEDIS RUMAH SAKIT

• SK Menkes RI No 031/Birhub/1972 : Semua SK Menkes RI No 031/Birhub/1972 : Semua RS harus mengerjakan Medical Recording RS harus mengerjakan Medical Recording dan Reporting dan Hospital Statistics.dan Reporting dan Hospital Statistics.

• SK Menkes RI No. 034/Birhub/1972 tentang SK Menkes RI No. 034/Birhub/1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan RS antara Perencanaan dan Pemeliharaan RS antara lain: Setiap RS wajib,lain: Setiap RS wajib,

a. Mempunyai dan merawat statistik a. Mempunyai dan merawat statistik mutahirmutahir

b. Membina RM berdasarkan ketentuan b. Membina RM berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. yang telah ditetapkan.

REGULASI REKAM MEDIS RUMAH SAKIT REGULASI REKAM MEDIS RUMAH SAKIT (lanjutan)(lanjutan)

• SK Menkes RI No. 134/ Menkes/SK/IV/78 SK Menkes RI No. 134/ Menkes/SK/IV/78 tentang susunan organisasidan tata kerja tentang susunan organisasidan tata kerja RS, menyebutkan sub-bagian pencatatan RS, menyebutkan sub-bagian pencatatan medik mempunyai tugas mengatur medik mempunyai tugas mengatur pelaksanaan kegiatan pencatatan medikpelaksanaan kegiatan pencatatan medik

• IDI menerbitkan SK No. 315/PB/A.4/88 IDI menerbitkan SK No. 315/PB/A.4/88 fatwa tentang RM: praktek profesi fatwa tentang RM: praktek profesi kedokteran harus melaksanakan RMkedokteran harus melaksanakan RM

REGULASI REKAM MEDIS RUMAH SAKIT REGULASI REKAM MEDIS RUMAH SAKIT (lanjutan)(lanjutan)

• PERMENKES No.749A/Menkes/PER/XII/1989 PERMENKES No.749A/Menkes/PER/XII/1989 tanggal 02 Desember 1989 tentang Rekam tanggal 02 Desember 1989 tentang Rekam Medis / Medical Record.Medis / Medical Record.

• Keputusan DIRJEN YANMEDIK Keputusan DIRJEN YANMEDIK No.YM.00.03.2.2.1296 Tanggal 27 November No.YM.00.03.2.2.1296 Tanggal 27 November 1996, Tentang Pedoman Pengelolaan Rekam 1996, Tentang Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia.Medis Rumah Sakit di Indonesia.

• UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992

• Pedoman Pengelolaan RM Rumah Sakit No. Pedoman Pengelolaan RM Rumah Sakit No. YM. 00.03.2.2.1996 Dirjen Yanmed th 1996YM. 00.03.2.2.1996 Dirjen Yanmed th 1996

• UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran , Bab 7 pasal 46;Kedokteran , Bab 7 pasal 46;

• Dr/drg harus membuat RMDr/drg harus membuat RM• Segera dilengkapiSegera dilengkapi• Harus dibubuhi nama, waktu dan tanda Harus dibubuhi nama, waktu dan tanda

tangan petugas yang memberi pelayanan tangan petugas yang memberi pelayanan atau tindakan.atau tindakan.

Regulasi TerkiniRegulasi Terkini

• Permenkes No. 269/ MENKES/Per/ Permenkes No. 269/ MENKES/Per/ III/2008 tentang Rekam MedisIII/2008 tentang Rekam Medis

• Permenkes No. 290 /Menkes Permenkes No. 290 /Menkes /Per/2008 Tentang Persetujuan /Per/2008 Tentang Persetujuan Tindakan KedokteranTindakan Kedokteran

SANKSI bagi dokterSANKSI bagi dokter

Pasal 79 UU PRADOK;Pasal 79 UU PRADOK;

Pidana kurungan 1 tahun atau denda Pidana kurungan 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta.paling banyak 50 juta.

a.a. --

b.b. Dengan sengaja tidak membuat Dengan sengaja tidak membuat rekam medis.rekam medis.

Aspek Hukum Rekam MedisAspek Hukum Rekam MedisPedoman Pengelolaan Rekam Medis RS di Indonesia Pedoman Pengelolaan Rekam Medis RS di Indonesia (1997)(1997)

1.1. Pertanggung jawaban terhadap RMPertanggung jawaban terhadap RM

2.2. Pemilikan RM dan Kerahasiaan RMPemilikan RM dan Kerahasiaan RM

3.3. Informed ConsentInformed Consent

4.4. Pemberian Informasi RMPemberian Informasi RM

5.5. RM di PengadilanRM di Pengadilan

PengungkapanPengungkapan informasi informasi

• TerbatasTerbatas

• Pasal 48 UU PradokPasal 48 UU Pradok

a.a. Untuk kepentingan kesehatan pasienUntuk kepentingan kesehatan pasien

b.b. Untuk memenuhi permintaan aparatur Untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegak hukum dalam rangka penegakan hukumpenegakan hukum

c.c. Permintaan pasien sendiriPermintaan pasien sendiri

d.d. Berdasarkan ketentuan undang-undangBerdasarkan ketentuan undang-undang

• Permenkes 749a pasal 12Permenkes 749a pasal 12

1)1) Pemaparan isi rekam medis hanya Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dengan izin tertulis merawat pasien dengan izin tertulis pasienpasien

2)2) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat memaparkan isi rekam medis dapat memaparkan isi rekam medis tanpa seizin pasien berdasarkan tanpa seizin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan.peraturan perundang-undangan.

Undang-undang No.8 tahun 1981 Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP pasal 43KUHAP pasal 43

• Penyitaan surat atau tulisan dari Penyitaan surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban menurut mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.undang-undang menentukan lain.

SanksiSanksi

• 1365 KUH Perdata 1365 KUH Perdata

Tiap perbuatan melanggar hukum, Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang-orang orang lain, mewajibkan orang-orang yang karena salahnya menerbitkan yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. tersebut.

• 1367 KUH Perdata1367 KUH Perdata

Seorang juga bertanggung jawab atas Seorang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang berada perbuatan orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.di bawah pengawasannya.

Undang-undang Kesehatan tahun 1992Undang-undang Kesehatan tahun 1992

Setiap orang berhak atas gantri rugi Setiap orang berhak atas gantri rugi akibat kesalahan atau kelalaina yang akibat kesalahan atau kelalaina yang dilakukandilakukan

• 1367 KUH Perdata1367 KUH Perdata

Seorang juga bertanggung jawab atas Seorang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang berada perbuatan orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.di bawah pengawasannya.

Undang-undang Kesehatan tahun 1992Undang-undang Kesehatan tahun 1992

Setiap orang berhak atas gantri rugi Setiap orang berhak atas gantri rugi akibat kesalahan atau kelalaina yang akibat kesalahan atau kelalaina yang dilakukan dilakukan

Sanksi administratifSanksi administratif

• Undang-undang Kesehatan tahun Undang-undang Kesehatan tahun 19921992

“ “Terhadap Tenaga Kesehatan yang Terhadap Tenaga Kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.dapat dikenakan tindakan disiplin.

Sanksi PidanaSanksi Pidana

Pasal 322 KUHPPasal 322 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja membuka Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, dihukum dengan maupun yang dahulu, dihukum dengan penjara selama-lamanya 9 bulan atau penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 600 rupiah.denda sebanyak-banyaknya 600 rupiah.

A D RA D R

Terdapat pula suatu upaya Terdapat pula suatu upaya penyelesaian sengketa dengan penyelesaian sengketa dengan metode lain, yaitu dikenal sebagai metode lain, yaitu dikenal sebagai alternative dispute resolution (ADR).alternative dispute resolution (ADR).

Upaya tersebut umumnya Upaya tersebut umumnya memamfaatkan salah satu cara memamfaatkan salah satu cara arbitrasi, mediasi, fasilitasi ataupun arbitrasi, mediasi, fasilitasi ataupun negosiasi.negosiasi.