Aspek Hukum Dan Regulasi

TUGAS KEPERAWATAN PROFESIONALASPEK HUKUM DAN REGULASI DALAM KEPERAWATANDisusun untuk memenuhi tugas Keperawatan ProfessionalDosen Pembimbing : Theresia Febriana Christi Tyas Utami, SST

Disusun Oleh :

1. ROVI FIBHYANISFA(P13046)2. SHINTA UTAMI(P13048)3. SINGGIH ARIS R.(P13049)4. SITI FATHIMAH (P13050)5. SITI KHOTIMAH (P13051)6. SITI NORMALA(P13052)7. SRI SETYANINGSIH(P13053)8. TANTI KUSUMASTUTI(P13054)9. UMI OCTAVIANA(P13055)10. WAHYU KASIPAH(P13056)11. WIDYA NUR A.(P13057)12. WORO LOUH SIWI(P13058)13. YAYUK VERAWATI (P13059)14. YESI NUGRAHANI P.P(P13060)15. YUNITA DIYAN N.(P13061)16. YUNITA TRESNANDARI(P13062)17. ZULKARNAEN P.(P13064)18. ANNISA TRI U. (P12006)19. AYU SRIKANDINI (P13011)

PRODI D III KEPERAWATANSEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN KUSUMA HUSADASURAKARTA2014KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan YME. Karena dengan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan makalah keperawatan professional ini. Dan makalah ini disusun guna untuk memenuhi tugas Keperawatan Profesional semester III, yang dibimbing oleh Ibu Theresia Febriana Christi Tyas Utami, SST. Makalah ini menjelaskan tentang kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban dan hak.Perawat mempunyai hak & tindakan keperawatan yang sesuai dengan standar yang berlaku perlu ada ketetapan hukum yang mengatur hak & kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakannya perawat sebagai tenaga kesehatan. Dengan memandang manusia secara biopsikososial spiritual yang komperehensif. Akan tetapi ada kalanya perawat melupakan atau tidak memperhatikan hal tersebut secara keseluruhan. dan makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada pembaca, agar dapat mengetahui dan memahami konsep tentang peraturan, kebijakan dan perundangan yg berlaku dlm melaksanakan Praktik Keperawatan Profesional. Dan diharapkan dapat menerapkan kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban dan hak. Dan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Theresia Febriana Christi Tyas Utami, SST. dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surakarta, 10 Oktober 2014

Penyusun

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu, pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut kehidupan fisik, mental maupun sosial ekonomi yang dalam perkembangannya telah terjadi perubahan orientasi baik tatanilai maupun pemikiran terutama upaya pemecahan masalah kesehatan (Alqadri, 2013).Penyelenggaraan praktik keperawatan didasarkan pada kewenangan yangdiberikan karena keahlian yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan globalisasi sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Kesehatan no 23 tahun 1992. Praktik keperawatan merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui registrasi, seritifikasi, akreditasi, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta pemantauan terhadap tenaga keperawatan sesuai denganperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Alqadri, 2013).Tenaga keperawatan sebagai salah satu komponen utama pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran penting karena terkait langsung dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimilikinya. Tenaga keperawatan juga memiliki karakteristik yang khas dengan adanya pembenaran hukum yaitu diperkenannya melakukan intervensi keperawatan terhadap tubuh manusia dan lingkungannya dimana apabila hal itu dilakukan oleh tenaga lain dapat digolongkan sebagai tindakan pidana. Terjadinya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan ke paradgima sehat yang lebih holistik yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai focus pelayanan (Cohen, 1996). Hal ini ditopang oleh kenyataan bahwa 40%-75% pelayanan di rumah sakit merupakan pelayanan keperawatan (Gillies, 1994 dan Swansburg, 1999) dan hampir semua pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit baik di rumah sakit maupun di tatanan pelayanan kesehatan lain dilakukan oleh perawat (Alqadri, 2013).Hasil penelitian Direktorat Keperawatan dan PPNI tentang kegiatan perawat di Puskesmas, ternyata lebih dari 75% dari seluruh kegiatan pelayanan adalah kegiatan pelayanan keperawatan (Depkes, 2005). Enam puluh persen tenaga kesehatan adalah perawat yang bekerja pada berbagai sarana/tatanan pelayanan kesehatan dengan pelayanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, merupakan kontak pertama dengan sistem klien. Keperawatan sebagai profesi mempersyaratkan pelayanan keperawatan diberikan secara professional oleh perawat/ners dengan kompetensi yang memenuhi standar dan memperhatikan kaidah etik dan moral, sehingga masyarakat terlindungi karena menerima pelayanan dan asuhan keperawatan yang bermutu. Keperawatan sebagai profesi juga memiliki body of knowledge yang jelas berbeda dengan profesi lain, altruistik, memiliki wadah profesi,memiliki standard dan etika profesi, akontabilitas, otonomi, dan kesejawatan (Leddy & Pepper, 1993). Perawat juga diharuskan akuntabel terhadap praktik keperawatan yang berarti dapat memberikan pembenaran terhadap keputusandan tindakan yang dilakukan dengan konsekuensi dapat digugat secara hukum apabila tidak melakukan praktik keperawatan sesuai dengan standar profesi, kaidah etik dan moral. Proses Keperawatan adalah suatu entitas ilmiah dan humanistik (laddy &papper, 1993) melandasi suatu standard asuhan dan dilaksanakan berdasarkan keyakinan terhadap paradigma keperawatan. Sistematika proses keperawatan menjadi pola pikir dan tindakan perawat yang terdiri dari pengkajian (assesment), perencanaan (termasuk kriteria keberhasilan), implementasi dan evaluasi. Proses keperawatan ini telah hampir diterapkan diseluruh pelayanan kesehatan di Indonesia dengan penyesuaian dengan kondisi setempat. Melemahnya kepercayaan masyarakat dan maraknya tuntutan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan termasuk keperawatan, seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya kesehatan padahal perawat hanya melakukan daya upaya sesuai displin ilmu keperawatan. Untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat penerima pelayanan dan asuhan keperawatan serta perawat sebagai pemberi pelayanan dan asuhan keperawatan, maka diperlukan ketetapan hukum yang mengatur praktik keperawatan (Alqadri, 2013).

B. TujuanAdapun tujuan dari makalah ini adalah 1.Mengetahui definisi dan tujuan dari Hukum Regulasi, Registrasi dan Praktek keperawatan2.Mengetahui pentingnya Undang-undang Praktik Keperawatan terkait dengan profesi3.Untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan

BAB IITINJAUAN TEORI

A. Definisi HukumHukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama; atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Berkembang di dalam masyarakat dalam kehendak, merupakan sistem peraturan, sistem asas-asas, mengandung pesan kultural karena tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (Zainal Abidin, 2010). Pengertian hukum kesehatan adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan maupun dari individu dan masyarakat yang menerima upaya kesehatan tersebut dalam segala aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta organisasi dan sarana (Zainal Abidin, 2010).

B. Pentingnya Undang-Undang dalam Praktik Keperawatan1. Alasan filosofiPerawat telah memberikan konstribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum (WHO, 2002).2. Alasan yuridisUUD 1945, pasal 5, menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian Juga UU Nomor 23 tahun 1992, Pasal 32, secara eksplisit menyebutkan bahwa pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Sedang pasal 53, menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Ditambah lagi, pasal 53 bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Disisi lain secara teknis telah berlaku Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat.3. Alasan sosiologisKebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan semakin meningkat. Hal ini karena adanya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan, dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan, ke paradigma sehat yang lebih holistik yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996).

Disamping itu, masyarakat membutuhkan pelayanan keperawatan yang mudah dijangkau, pelayanan keperawatan yang bermutu sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan, dan memperoleh kepastian hukum kepada pemberian dan penyelenggaraan pelayanan keperawatan. Keperawatan merupakan salah satu profesi dalam dunia kesehatan . Sebagai profesi, tentunya pelayanan yang diberikan harus professional, sehingga perawat/ners harus memiliki kompetensi dan memenuhi standar praktik keperawatan, serta memperhatikan kode etik dan moral profesi agar masyarakat menerima pelayanan dan asuhan keperwatan yang bemutu (Fishie, 2012).

Berdasarkan hasil kajian (Depkes & UI, 2005) menunjukkan bahwa terdapat perawat yang menetapkan diagnosis penyakit (92,6%), membuat resep obat (93,1%), melakukan tindakan pengobatan didalam maupun diluar gedung puskesmas (97,1%), melakukan pemeriksaan kehamilan (70,1%), melakukan pertolongan persalinan(57,7%), melaksanakan tugas petugas kebersihan (78,8%), dan melakukan tugas administrasi seperti bendahara,dll (63,6%) (Fishie, 2012).Pada keadaan darurat seperti ini yang disebut dengan gray area sering sulit dihindari. Sehingga perawat yang tugasnya berada disamping klien selama 24 jam sering mengalami kedaruratan klien sedangkan tidak ada dokter yang bertugas. Hal ini membuat perawat terpaksa melakukan tindakan medis yang bukan merupakan wewenangnya demi keselamatan klien. Tindakan yang dilakukan tanpa ada delegasi dan petunjuk dari dokter, terutama di puskesmas yang hanya memiliki satu dokter yang berfungsi sebagai pengelola puskesmas, sering menimbulkan situasi yang mengharuskan perawat melakukan tindakan pengobatan. Fenomena ini tentunya sudah sering kita jumpai di berbagai puskesmas terutama di daerah-daerah tepencil. Dengan pengalihan fungsi ini, maka dapat dipastikan fungsi perawat akan terbengkalai. Dan tentu saja ini tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak dipertanggungjawabkan secara professional (Fishie, 2012).Pada tahun 1989, PPNI sebagai organisasi perawat di Indonesia mulai memperjuangkan terbentuknya UU Keperawatan. Berbagai peristiwa penting terjadi dalam usaha mensukseskan UU Keperawatan ini. Pada tahun 1992 disahkanlah UU Kesehatan yang didalamnya mengakui bahwa keperawatan merupakan profesi ( UU Kesehatan No.23, 1992). Peristiwa ini penting artinya, karena sebelumnya pengakuan bahwa keperawatan merupakan profesi hanya tertuang dalam peraturan pemerintah (PP No.32, 1996). Dan usulan UU Keperawatan baru disahkan menjadi RUU Keperawatan pada tahun 2004 (Fishie, 2012).Perlu kita ketahui bahwa untuk membuat suatu undang-undang dapat ditempuh dengan 2 cara yakni melalui pemerintah (UUD 1945 Pasal 5 ayat 1) dan melalui DPR (Badan Legislatif Negara). Selama hampir 20 tahun ini PPNI memperjuangkan RUU Keperawtan melalui pemerintah, dalam hal ini Depkes RI. Dana yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Tapi kenyataannya hingga saat ini RUU Keperawatan berada pada urutan 250-an pada program Legislasi Nasional (Prolegnas) , yang ada pada tahun 2007 berada pada urutan 160 (PPNI, 2008) (Fishie, 2012).Tentunya pengetahuan masyarakat akan pentingnya UU Keperawatan mutlak diperlukan. Hal ini terkait status DPR yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat, sehingga pembahasan-pembahasan yang dilakukan merupakan masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pencerdasan kepada masyarakat akan pentingnya UU Keperawatan pun masuk dalam agenda DPR RI (Fishie, 2012).Dalam UU Tentang praktik keperawatan pada bab 1 pasal 1 yang ke-3 berbunyi : Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan baik langsung atau tidak langsung diberikan kepada sistem klien disarana dan tatanan kesehatan lainnya, dengan menggunakan pendekatan ilmiah keperawatan berdasarkan kode etik dan standar pratik keperawatan (Fishie, 2012).Dan pasal 2 berbunyi : Praktik keperawatan dilaksanakan berdasarkan pancasila dan berdasarkan pada nilai ilmiah, etika dan etiket, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan penerima dan pemberi pelayanan keperawatan (Fishie, 2012).C. Fungsi Hukum dalam Praktik KeperawatanDiberbagai undang- undang yang dikeluarkan oleh Presiden RI, misalnya UU RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Dasar Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. Undang Undang Dasar Tahun 1945 dalam beberapa pasalnya juga menyebutkan pernyataan yang terkait dengan dasar praktik hukum di Indonesia. Misalnya, pada Pasal 24 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan kehakiman lain menurut undang undang. Kemudian pada Pasal 27 disebutkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan (Fishie, 2012).Beberapa undang undang diatas dan berbagai undang undang lainnya yang terkait dengan hukum yang dikeluarkan oleh Sekertariat Kabinet Republik Indonesia penting untuk dirujuk untuk membantu kita memahami fungsi hukum bagi kehidupan manusia secara umum dan bagi praktik keperawatan profesional. Alasan perlunya perawat mengetahui tentang hukum yang mengatur praktiknya adalah untuk memberi kepastian bahwa keputusan maupun tindakan perawat yang dilakukan telah konsisten dengan prinsip prinsip hukum sehingga mellindungi perawat dari pertanggungjawaban / gugatan (Fishie, 2012).Keperawatan sebagai suatu profesi harus memiliki suatu landasan dan perlindungan hukum yang jelas. Perawat harus mengetahui berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan praktik keperawatan karena mereka mempunyai tanggung jawab terhadap keputusandan tindakan profesional yang mereka lakukan. Dengan disahkannya undang undang tentang registrasi bagi perawat, telah membuka kacamata kita tentang kewenangan perawat yang juga meliputi hak dan tangggung jawab dalam praktik (Fishie, 2012).Perlu dicatat disini bahwa perlindungan hukum bagi perawat hanya diberikan bila perawat tersebut benar terbukti telah melakukan tugas sesuai dengan kewenangan dan standar profesi. Pernyataan Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Priharjo, 2008).

D. Undang-Undang yang Berkaitan Dengan Praktik KeperawatanUndang-undang praktik keperawatan sudah lama menjadi bahan diskusi para perawat. PPNI pada kongres Nasional ke duanya di Surabaya tahun 1980 mulai merekomendasikan perlunya bahan-bahan perundang-undangan untuk perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan. Tidak adanya Undang-Undang perlindungan bagi perawat menyebabkan perawat secara penuh belum dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Tumpang tindih antara tugas dokter dan perawat masih sering tejadi dan beberapa perawat lulus pendidikan tinggi merasa prustasi karena tidak adanya kejelasan tentang peran, fungsi dan kewenangannya. Hal ini juga menyebabkan semua perawat dianggap sama pengetahuan dan ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar belakang ilmiah yang mereka miliki (Fishie, 2012).UU dan peraturan lainnya yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan praktek keperawatan :1. UU No. 9 tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatanBab II (tugas Pemerintah), pasal 10 antara lain menyebutkan bahwa pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan hukum.2. UU No. 6 tahun 1963 tentang tenaga kesehatanUU ini merupakan penjabaran dari UU No. 9 tahun 1960. UU ini membedakan tenaga kesehatan sarjana dan bukan sarjana. Tenaga sarjana meliputi dokter, doter gigi dan apoteker. Tenaga perawat termasuk dalam tenaga bukan sarjana atau tenaga kesehatan dengan pendidikan rendah, termasuk bidan dan asisten farmasi dimana dalam menjalankan tugas dibawah pengawasan dokter, dokter gigi dan apoteker. Pada keadaan tertentu kepada tenaga pendidik rendah dapat diberikaqn kewenangan terbats untuk menjalankan pekerjaannya tanpa pengawasan langsung.UU ini boleh dikatakan sudah using karena hanya mengklaripikasikan tenaga kesehatan secara dikotomis (tenaga sarjana dan bukan sarjana). UU ini juga tidak mengatur landasan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam UU ini juga belum tercantum berbagai jenis tenaga sarjana keperawatan seperti sekarang ini dan perawat ditempatkan pada posisi yang secara hukum tidak mempunyai tanggung jawab mandiri karena harus tergantung pada tenaga kesehatan lainnya.3. UU kesehatan No. 14 tahun 1964, tentang wajib kerja paramedikPada pasal 2,ayat (3) dijelasakan bahwa tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah wajib menjalankan wajib kerja pada pemerintah selama 3 tahun. Dalam pasal 3 dihelaskan bahwa selama bekerja pada pemerintah, tenaga kesehatan yang dimaksut pada pasal 2 memiliki kedudukan sebagain pegawai negeri sehingga peraturan-peraturan pegawai negeri juga diberlakukan terhadapnya. UU ini untuk saat ini sudah tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah dalam mengangkat pegawai negeri. Penatalaksanaan wajib kerja juga tidak jelas dalam UU tersebut sebagai contoh bagai mana sisitem rekruitmen calon pesrta wajib kerja, apa sangsinya bila seseorang tidak menjalankaqn wajib kerja dll. Yang perlu diperhatikan dalam UU ini, lagi posisi perawat dinyatakan sebagai tenaga kerja pembantu bagi tenaga kesehatan akademis termasuk dokter, sehingga dari aspek propesionalisasian, perawat rasanya masih jauh dari kewenangan tanggung jawab terhadap pelayanannya sendiri.4. SK Menkes No. 262/per/VII/1979 tahun 1979Membedakan para medis menjadi dua golongan yaitu paramedik keperawatan (termasuk bidan) dan paramedik non keperawata. Dari aspek hukum, sartu hal yang perlu dicatat disini bahwa tenaga bidan tidak lagi terpisah tetapi juga termasuk kategori tenaga keperawatan.5. Permenkes. No. 363/ Menkes/ per/XX/1980 tahun 1980Pemerintah membuat suatu pernyataan yang jelas perbedaan antara tenaga keperawatan dan bidan. Bidan seperti halnya dokter, diizinkan mengadakan praktik swasta, sedangkan tenaga keperawatan secara resmi tidak diizinkan. Dokter dapat membuka praktik swasta untuk mengobati orang sakit dan bidan dapat menolong persalinan dan pelayanan KB. Peraturan ini boleh dikatakan kurang relevan atau adil bagi propesi keperawatan. Kita ketahuai Negara lain perawat diizinkan membuka praktik swasta. Dalam bidang kuratif banyak perawat harus menggantikan atau mengisi kekujrangan tenaga dokter untuk mengobati penyakit terutam dipuskesmas- puskesmas tetapi secara hukum hal tersebut tidak dilindungi terutama bagi perawat yang memperpanjang pelayanan dirumah. Bila memang secara resmi tidak diakui, maka seharusnya perawat dibebaskan dari pelayanan kuratif atau pengobatan untuk benar-benar melakuan nursing care.6. SK Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 94/Menpan/ 1986,tanggal 4 Nopember 1989, tentang jabatan fungsional tenaga keperawatan dan system kredit poin.Dalam system ini dijelaskan bahwa tenaga keperawatan dapat naik jabatannya atau naik pangkatnya setiap 2 tahun bila memenuhi angka kredit tertentu. Dalam SK ini, tenaga keperawatan yang dimaksud adalah : penyenang kesehatan, yang sudah mencapai golongan II/a, Pengatur Rawat/ Perawat Kesehatan/Bidan, Sarjana Muda/D III Keperawatan dan Sarjana/S I Keperawatan.System ini menguntungkan perawat karena dapat naik pangkatnya dan tidak tergantung kepada pangkat/ golongan atasannya7. UU kesehatan No. 23 tahun 1992Merupakan UU yang banyak member kesempatan bagi perkembangan termasuk praktik keperawatan professional karena dalam UU ini dinyatakan tentang standar praktik, hak-hak pasien, kewenangan, maupun perlindungan hukum bagi profesi kesehatan termasuk keperawatan.Beberapa pernyataan UU kes. No. 23 Th. 1992 yang dapat dipakai sebagai acuan pembuatan UU praaktik keperawatan adalah :a. Pasal 32 ayat 4.Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.b. Pasal 53 ayat I.Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesui dengan profesinya.c. Pasal 53 ayat 2.Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.E. Definisi RegulasiRegulasi keperawatan (regristrasi & praktik keperawatan) adalah kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban dan hak. Registrasi merupakan pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi baik milik pemerintah maupun non pemerintah. Perawat yang telah terdaftar diizinkan memakai sebutan registered nurse. Untuk dapat terdaftar, perawat harus telah menyelesaikan pendidikan keperawatan dan lulus ujian dari badan pendaftaran dengan nilai yang diterima. Izin praktik maupun registrasi harus diperbaharui setiap satu atau dua tahun (Fishie, 2012).Undang undang praktik keperawatan sudah lama menjadi bahan diskusi para perawat. PPNI pada kongres Nasional keduanya di Surabaya tahun 1980 mulai merekomendasikan perlunya bahan-bahan perundang-undangan untuk perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan. Tidak adanya undang-undang perlindungan bagi perawat menyebabkan perawat secara penuh belum dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Tumpang tindih antara tugas dokter dan perawat masih sering terjadi dan beberapa perawat lulusan pendidikan tinggi merasa frustasi karena tidak adanya kejelasan tentang peran, fungsi dan kewenangannya. Hal ini juga menyebabkan semua perawat dianggap sama pengetahuan dan ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar belakang ilmiah yang mereka miliki(Fishie, 2012).F. Klasifikasi RegulasiDalam masa transisi professional keperawatan di Indonesia, sistem pemberian izin praktik dan registrasi sudah saatnya segera diwujudkan untuk semua perawat baik bagi lulusan SPK, akademi, sarjana keperawatan maupun program master keperawatan dengan lingkup praktik sesuai dengan kompetensi masing-masing. Pengaturan praktik perawat dilakukan melalui Kepmenkes nomor 1239 tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, yaitu setiap perawat yang melakukan praktik di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta diharuskan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Izin Kerja (SIK). Pengawasan dan pembinaan terhadap praktik pribadi perawat dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten sampai ke tingkat puskesmas. Pengawasan yang telah dilakukan selama ini oleh pemerintah (Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur) belum sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 tahun 2001(Fishie, 2012). SIP adalah suatu bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan diseluruh wilayah indonesia oleh departemen kesehatan. SIK adalah bukti tertulis yang diberikan perawat untuk melakukan praktek keperawatan disarana pelayanan kesehatan. SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perwat perorangan atau bekelompok, Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan dalam bentuk kunjungan rumah. Standar profesi yaitu pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.Dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari keseluruhan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, seorang tenaga kesehatan termasuk seorang perawat tentunya membutuhkan surat tanda registrasi (STR) untuk tenaga kesehatan dan juga untuk tenaga kesehatan lainnya. Demikian juga para perawat yang merupakan bagian dari tenaga kesehatan juga harus memiliki STR Perawat yang harus dilalui dengan uji kompetensi perawat juga (Sugeng, 2013).Peraturan pemerintah melalui Kementrian Kesehatan juga telah mengatur akan proses pembuatan dan syarat pembuatan STR perawat dan tenaga kesehatan lainnya sebagaimana telah tercantum dalam PERMENKES RI NO. 1796/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Inilah dasar dan aturan pemerintah Indonesia dalam pengaturan pembuatan registrasi tenaga kesehatan. Tujuan manfaat STR (Surat Tanda Registrasi) bagi para tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam rangka melindungi masyarakat dan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik (Sugeng, 2013).Jadi memang sebuah kewajiban bagi keseluruhan tenaga kesehatan untuk memiliki STR ini yang nantinya akan dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). MTKI dalam hal ini mempunyai kewenangan penuh dalam mengeluarkan sertifikat, dan apabila punya sertifikat kompetensi, maka berhak untuk mendapatkan STR. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 1796 tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan sebagai pengganti PMK nomor 161 tahun 2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Dalam peraturan menteri kesehatan tersebut tercantum bahwasannya seluruh tenaga kesehatan diwajibkan memiliki surat tanda registrasi yang disebut sebagai STR (Sugeng, 2013). Bagi yang belum memiliki STR atau surat izin dan lulus dari pendidikan sebelum tahun 2012 dapat diberikan STR berdasarkan peraturan ini atau yang dimasyarakat umum dikenal dengan pemutihan tanpa dilakukan uji kompetensi. Adapun persyaratan pembuatan STR bagi para lulusan sekolah kesehatan sebelum tahun 2012 atau disebut dengan istilah pemutihan STR ini adalah sebagai berikut :1. Fotocopi ijazah terakhir yang dilegalisir (cap basah) sebanyak 2 lembar.2. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang merah 3 lembar.3. Apabila telah memiliki Surat Izin seperti halnya Surat Ijin Perawat (SIP) (SIP,SIB,dll) dan sudah habis masa berlakunya dapat dilampirkan dalam berkas.4. Apabila sudah memilki sertifikat kompetensi boleh dilampirkan5. Apabila Surat Izin (SIP, SIB, dll) masih berlaku sesuai dengan PMK 1796 pasal 36 ayat (1) dinyatakan telah memiliki STR sampai masa berlakunya berakhir (artinya Surat Izin saudara masih barlaku dan tidak diharuskan membuat STR, namun bila tetap ingin membuat STR juga tidak salah).Dan bagi khusus untuk syarat pembuatan STR perawat selain hal tersebut di atas ditambah dengan : Pemutihan STR perawat diajukan langsung ke MTKI secara kolektif oleh Organisasi Profesi/PPNI, Institusi Pelayanan, dan Institusi Pendidikan. STR berlaku selama 5 tahun, dan dan diperpanjang setelah 5 tahun sesuai dengan tanggal kelahiran, dengan syarat Sertifikat Kompetensi yang diperpanjang. Dan ini adalah msa berlaku STR yaitu selama 5 tahun. Persyaratan Perpanjangan sertifikat Kompetensi adalah Perawat harus mengumpulkan Satuan Kredit Profesi (SKP) sebanyak 25 SKP selama 5 tahun sesuai dengan ketentuan PPNI, SKP didapatkan melalui partisipasi kegiatan Pendidikan/Pelatihan dan Kegiatan ilmiah Keperawatan lainnya. Dan STR perawat ini adalah pengganti dari Surat Ijin PerawatBagi lulusan pendidikan tahun 2012 dan seterusnya untuk mendapatkan STR Surat Tanda Registrasi diwajibkan mengikuti uji kompetensi nasional yang diselenggarakan oleh MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia) di perguruan tinggi yang terakreditasi, dengan uji kompetensi tenaga kesehatan akan memperoleh Sertifikat Kompetensi. MTKI akan memberikan Sertifikat Kompetensi tenaga kesehatan kepada peserta didik pada waktu pengambilan sumpah (Sugeng, 2013).G. Tujuan Dari RegulasiAdapun tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah RUU praktik keperawatan.1. Mengetahui definisi dan tujuan praktik keperawatan2. Mengetahui pentingnya Undang-undang Praktik Keperawatan terkait dengan profesi3. Untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan4. Mengetahui isi Undang-Undang yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan praktik keperawatan5. Mengetahui tugas pokok dan fungsi Keperawatan dalam RUU KeperawatanH. Komponen Regulasi1. Keperawatan sebagai profesi memiliki karakteristik yaitu adanya kelompok pengetahuan body of Knowledge yang melandasi keperampilan untuk menyelesaikan masalah dalam tatanan praktik keperawatan; pendidikan yang memenuhi standar dan diselenggarakan diperguruan tinggi; pengendalian terhadap stndar praktik; bertanggung jawab dan bertangguang gugat terhadap tindakan yang dilakukan; memilih profesi keperawatan sebagai karir seumur hidup; dan memperoleh pengakuan masyarakat karena fungsi mandiri dan kewenangan penuh untuk melakukan pelayanan dan asuhan keperawatan yang berorientasi pada kebutuhan system klien (individu, keluarga, kelompok dan komunitas).2. Kewenangan penuh untuk bekerja sesuai dengan keilmuan keperawatan yang dipelajari dalam suatu system pendidikan keperawatan yang formal dan terstandar menurut perawat untuk akuntabel terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukannya. Kewenangan yang dimiliki berimplikasi terhadap kesediaan untuk digugat, apabila perawat tidak bekerja sesuai standar dan kode etik. Oleh karena itu, perlu diatur system registarasi, lisensi dan sertifikasi yang ditetapkan denga nperaturan dan perundang-undangan. Sistem ini akan melindungi masyarakat dari praktik perawat yang tidak kompeten, karena konsil keperawatan Indonesia yang kelak ditetapkan dalam UU praktik keperawatan akan menjalankan fungsinya. Konsil Keperawatan melalui uji kompetensi akan membatasi pemberian kewenagan melaksanakan praktik keperawatan hanya bagi perawat yang mempunyai pengetahuan yang dipersyaratakan untuk praktik. Sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi ini akan meyakinkan masyarakat bahwa perawat yang melakukan praktik keperawatan mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja sesuai standar. 3. Perawat telah memberikan konstibusi besar dalam meningkatkan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari layanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan pemberioan perlindungan hukum, bahkan cendrung menjadi objek hukum. Perawat juga memiliki kompetensi keilmuan, sikap rasional, etis dan professional, semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, terampil, berbudi luhur, dan dapat memegang teguh etika profesi. Disamping itu, UU ini memiliki tujuan lingkup profesi yang jelas, kemutlakan profesi, kepentingan bersama berbagai pihak (masyarakat, profesi, pemerintah dan pihak terkait lainnya), keterwakilan yang seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi dan keselarasan, universal, keadilan, serta kesetaraan dan kesesuaian interprofesioan (WHO, 2002).4. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan semakin meningkat. Hal ini karena adanya pergeseran paradigm dalam pemberian pelayanan kesehatan, dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan, ke paradigm sehat yang lebih holistik yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996). Disamping itu, masyarakat membutuhkan pelayanan keperawatan yang mudah dijangkau, pelayanan keperaweatan yang bermutu sebagai bagian yang integrar dari pelayanan kesehatan, dan memperoleh kepastian hukum kepada pemberian dan penyelenggaraan pelayanan keperawatan.Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk: memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat. Mendorong para pengambil kebijakan dan elemen-elemen yang terkait lainnya untuk memberikan perhatian dan dukungan pada model praktik keperawatan komunitas. Mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapat memberikan jaminan pada penyelenggaraan praktik keperawatan komunitas yang profesional Mendorong terbentuknya sistem monitoring dan evaluasi yang efisien dan efektifLingkup praktik keperawatan meliputi: Memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks. Memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan sistem klien. Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan tatanan lainnya. Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal dan menulis permintaan obat/resep. Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter.

DAFTAR PUSTAKAAbidin, Z. 2010. Aspek Hukum dan Regulasi Keperawatan. http://zainalchlomanks.blogspot.com/2010/09/aspek-hukum-dan-regulasi-keperawatan.html diakses pada tanggal 9 Oktober 2014Fishie. 2012. makalah keprof askep hukum dan regulasi dalam keperawatan. http://pinocc.blogspot.com/2012/12/makalah-keprof-askep-hukum-dan-regulasi.html diakses pada tanggal 15 Oktober 2014Priharjo Robert. Konsep dan Prespektif Praktik Keperawatan Profesional, Jakarta EGC, 2008Sugeng. 2013. STR Tenaga Kesehatan. http://askep-net.blogspot.com/2013/04/STR-Tenaga-Kesehatan.html diakses pada tanggal 15 Oktober 2014

LEMBAR KONSUL Jenis tugas: Keperawatan ProfessionalNama Kelompok : Kelompok 31. Rovi Fibhyanisfa(P13046)2. Shinta Utami(P13048)3. Singgih Aris R.(P13049)4. Siti Fathimah (P13050)5. Siti Khotimah (P13051)6. Siti Normala(P13052)7. Sri Setyaningsih(P13053)8. Tanti Kusumastuti(P13054)9. Umi Octaviana(P13055)10. Wahyu Kasipah(P13056)11. Widya Nur A.(P13057)12. Woro Louh Siwi(P13058)13. Yayuk Verawati (P13059)14. Yesi Nugrahani P.P(P13060)15. Yunita Diyan N.(P13061)16. Yunita Tresnandari(P13062)17. Zulkarnaen P.(P13064)18. Annisa Tri U. (P12006)19. Ayu Srikandini (P13011)

Judul: Aspek Hukum dan Regulasi dalam KeperawatanDosen Pembimbing : Theresia Febriana Christi Tyas Utami, SSTProgram Studi : DIII Keperawatan

NoTanggalMateriTtd pembimbingKeterangan

LEMBAR KONSUL Jenis tugas: Keperawatan ProfessionalNama Kelompok : Kelompok 31. Rovi Fibhyanisfa(P13046)2. Shinta Utami(P13048)3. Singgih Aris R.(P13049)4. Siti Fathimah (P13050)5. Siti Khotimah (P13051)6. Siti Normala(P13052)7. Sri Setyaningsih(P13053)8. Tanti Kusumastuti(P13054)9. Umi Octaviana(P13055)10. Wahyu Kasipah(P13056)11. Widya Nur A.(P13057)12. Woro Louh Siwi(P13058)13. Yayuk Verawati (P13059)14. Yesi Nugrahani P.P(P13060)15. Yunita Diyan N.(P13061)16. Yunita Tresnandari(P13062)17. Zulkarnaen P.(P13064)18. Annisa Tri U. (P12006)19. Ayu Srikandini (P13011)

Judul: Aspek Hukum dan Regulasi dalam KeperawatanDosen Pembimbing : Theresia Febriana Christi Tyas Utami, SSTProgram Studi : DIII Keperawatan

NoTanggalMateriTtd pembimbingKeterangan