Top Banner
ASPEK HKlM TERHADAP TDAK PIDANA KORUPSI YANG D OLEH O PEJABAT PEGAW NEGERI S (STUDISUS PENGN NEGE STABAT) SK SI aj Un Dn D Pi Ssi OLEH Nama : NGOGESA :09T00266 Bidang : Hukum Kepidanaan FAKULTASHUKUM AS MEDAN AREA 2011 UNIVERSITAS MEDAN AREA
13

ASPEK HKlM TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDIKASUS …

Feb 28, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ASPEK HKlM TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDIKASUS …

ASPEK HKlM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM

PEJABAT PEGA WAI NEGERI SIPIL

(STUDIKASUS PENGADlLAN NEGERI STABAT)

SKRIP SI

Dtajukan Untuk Diserninarkan Dalam Rangka

Penulisan Skripsi

OLEH

Nama : NGOGESA

� :098400266

Bidang : Hukum Kepidanaan

FAKULTASHUKUM

UNIVERSIT AS MEDAN AREA

2011

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 2: ASPEK HKlM TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDIKASUS …

PENYAJI

UNIVERSITAS MEDA,""t AREA

FAKUL TAS HUKUM

T ANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA · J\GONGESA

N1M : 09.840.0266

'

JUDUL SKRJPSI : ASPEK HUKUM Tf.RHADAP TlNl>AK PIDANA KORUPSI

'i.A1'G DILAKUKAN OLEH OKNUM PEIABAT PEGAWAI :tlEGERI SIPIL (STIJDI KASUS PENGADILAN NEGERI

�TA.BAT)

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

I NAMA : SUHATRIZA.l SH., M.H

JABATAN

TANDANOTANG.\N

2. N�IA

JABATAN

TANDATANGAN

: DOSEN PEMBIMBING I

'V\o '\ _.

�-: SYAFARUDDIN. SH., M.Hum

: DOSEN PE"':fj,llMBING II : J� ,r/

PMTIJA UJIAN ME.1A ffiJAU _.

JADA TAN

I. KETUA

2. SEKRET ARI!>

3. PENGl'Jl I

4. PENGUJlll

: EL \11 ZAHARA LUBJS, SH., M.Hum :

: MUAZUL, SH .. M.H

.

um: f-'4-: SUHA�L. S�LMH:

��ii'\ : SYAFARUDDIN, SH., M.H um:

DISETUJUI OLEB

Ketua Biduc Hukum Kepidaoaao

) l

SYAFARUDDIN, SH., M.Hum EL VI ZAHARA LUBIS, SH .. M.H

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 3: ASPEK HKlM TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDIKASUS …

I. PENULIS

NAMA

NPM

FAKULTAS HUKUM

UNNERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRJPSI

:NGOGESA

: 09.840.0226

: Hl1 KUM K.EPIDANAAN BID ANG

JUDUL SK.RIPS! : ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAi< PIDANA KORUPSJ YANG DU.A.KUK.AN OLEH PEJABAT PEGA WAI NEGERI SIPIL

2. NAMA

JABATAN

•'\171"'-UDOTN, SH., M.HUM

T ANGGAL PERSETUJUAN

TANDA TANGAN

DIKETAHUJ OLEH;

KFPALA BID�N� �UM KEPIDANAAN

FAKULTAS��AS MEDAN AREA

ECVI ZAHARA LUBIS, SH., M.HUM

�oZHf.

"'

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 4: ASPEK HKlM TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDIKASUS …

ABSTRAK

ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK Pll>ANA KORUPSI

YANG DlLAKUKAN OLEA

PEJABAT PEGA WAI NEGERJ SIPIL

(Studi Kasus Pcngadilan Negel'i Stabat)

Korupsi di lndom:s1a sudah mcluas dalam masyarakal clan pcrkcmbangannya

1crus mencrus meningkal dari 1ahun ke tahun, baik dari jucnlah kasus dan jumlah yang

1erjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kual1tas 1indak pidana yang

dilakukan semakin sis1cma1is scna lingkupnya yang mcmasuk1 seluruh aspck

kehidupan.

l3ahwa pelaku 1i11<lal.. pi,J;111a korupsi dapal dibagi 1iga yakni pcgawai negeri.

bukan pcgawai negen dan ko1 up:>i yang dilakukan oleh pcg:1wai ncgcn clan bukan

pcgawai ncgeri. Dalam Ski ipst m1 mcrumuskan 11..-ntang. foktor pcnycbab 1indnk pidana

kurupsi yang dilakukan olch pcgawai ncgcri dan upaya p.:nangulangan lindak pidan

korup>i

Bahwa 'UbJck 1•l>1d. pcncl11ian ini :1dalah P.:Jabal l'q?a\\ ai Ncgcri Sipil

Kabupaten Lang.kal dan scbanyak kur:mg lebih � kasus Jalam waktu sc1ahun. Mc1odc

p.:nulisan Skripsi ini beru1x1 spo.:�ifikasi penulisan rnelalu1 p..:ngumpulan data yang

mcmpergunakan tlai.1 prinicr tlan sekundcr dcngau cara S111tl1 Kcpus1akaai1 dan

mclakuk<!Jl wawancara tcrnadap jaksa pada Kcjaksaan Ncgcri S1aba1 dan Hakim pada

Pcngadilan Negcri S labat.

Bahwa k.:simpulan tindak pidana korupsi adalah mcrupa�an bcntuk kcjahatan

yang bertujuan menguolungkan din scndiri, orang lain atau suatu korporasi dan

mc:rug1kan keuangan Negara dan perekonomian Negara. Oleh karcna 11u pclaku-pelaku

tinda>. p1dana kopupsi harus d1kcnakan sanksi pidana yang begitu bcrat agar menjadi

efckJc:ra bag1 pelaku-pelaku atau yang ingin melakukan korupsi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 5: ASPEK HKlM TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDIKASUS …

I I

KATA PENGANTAR

Puji clan syukur penulis panjatkan kebadirat Allab SWT yang telab

menganugerahkan rabmat dan hidayahNya schingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat

waktunya.

Salawat dan salam penulis hantark.an kehadapan junjungan umat nabi besar

Muhammad SAW yang telab menggelar ajaran Jslam disegenap penjuru alam dan

berjasa besar dalam rangka merubab budaya jahiliyah kepada budaya hidayah yang

penuh sinaran cabaya Iman dan Islam.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir ini mahasiswa yang harus dipenuhi untuk memperoleb gelar Sarjana Hukum dari Universiias Medan Area (UMA). Judul

dan tugas akhir ini adalah " ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PlDANA

KORUPSI YANG DlLAKUKAN OLEH PEJABAT PEGAWAI NEGERI SJPIL"

Dalam penyelaian skripsi ini banyak yang dihadapi, kbususoya menyangkut 4

(empat) unsur yang lazim dihadapi seorang peneliti yaitu keterbatasan waktu,

keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga, kelerbatasan pengetabuan dan pengalaman. Namun persoalan tersebut dapat dihadapi berkat adanya bantuan semua pihak. untuk itu

dari lubuk bati yang dalam disampaikan salam bom1at clan terima kasih yang setinggi­

tingginya kepada:

I. Bapak Pro[ H. A. Y akub Matondang Rektor dnn seh1ruh per.ingkat r�ktorat Universita� Medan Arca (UMA);

2. Bapak Syafaruddin, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA), dan juga sebagai Pembimbing Tl Penulis;

J. Bapak Subatrizal, SH.. M.H selaku Pembantu Dekan I Universitas Medan Area

yang juga Pembimbing J yang telab memberikan bimbingan, pcngaraban dan

bantuan kepada penulis;

4. lbu Elvi Jabara Lubis. SH., M.Hum selaku ketua Bidang Kepidanaan;

5. Bapak dan ibu staf pengajar serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area;

6. lsteri dan anak-anak tercinta yang selalu mendukung dan memerikan masukan

pada penulis sehingga Tugas akhir ini dapat selesai.

ii

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 6: ASPEK HKlM TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDIKASUS …

. - -

7. Seluruh keluarga dan rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu­

persatu.

Senoga Tuhan Yang Maha Esa mernbalas dan melirnpahkan berkatNY A bagi

kita sernua_ At.as semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan pada penulis

mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari dalam penyususnan Tugas Akhir ini masib terdapat

kekurangan, baik penulisan maupun pembahasan oleh karena keterbatasan pengetahuan,

pengalaman dan refcrensi yang dimiliki. Untuk iru kritik dan saran yang membangun

dan pembaca sngat diharapkan, akhimya semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi

kita semua.

Medan, 26 Mei 2010

Ak 098400266

iii

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 7: ASPEK HKlM TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDIKASUS …

OAFTARISI

Halaman

ABSTRAK .............................................................................................................. .

KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii

DAFT AR ISI ..................................................... ......................... ...•......................... 111

BAB I : PENDAHULUAN ················· ······································"························ 1

A. Latar belakang ................................................................................... 1

B. Alasan Pemilihan Judul ..............................••..................................... 4

C. Pennasalahan . .. ... . ..... .... .... ... ... ... . .. ... .. .................................... ..... ........ 5

D. Hipotesa ...... . . ...............................................•..................................... 5

E. Tujuan Penulisan ................................................................................ 6

F. Metode Pengumpulan Data ................................................................ 7

G. Sistematika Penulisan ......... .............................................................. 7

BAB '11 : TllNOAK PIOANA KORUPSl SECARA UMUM ........................ ... 10

A. Pengertian Korupsi .......... ............ ................................................... I 0

B. Pengenian Tindak Pidana Korupsi ... ........... ....................... ...... ... . . .. . l 3

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi ................................................. 19

D. Subjek Dclik Korupsi ............. ........... ............................................... 21

E. Peran Masyarakat Dalam Memberanias Tindal< Pidana Korupsi ..... 22

BAB ill : DAMP AK TINDAK Pl DANA KORUPSI YANG

DILAKUKAN OLEA PNS ................................................................. 24

A. Pengenian Pegawai Negeri Menurut Undang-Undang

iv

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 8: ASPEK HKlM TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDIKASUS …

Tindak Pidana Korupsi .................................................................. 24

B. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan

Dengan Tindak Pidana Korupsi ...................................................... 26

C. Pengambilalihan Tindak Pidana Korupsi oleh

Komisi Pembcrantasan Tindak Pidana (KPK) ............................... 33

D. Faktor-faktor

E. Penyebab Tcrjadinya Tindak Pidana Korupsi ................................ 41

BAB IV: SANKSI DAN PROSES HU KUM TERBADAP TINDAK PJDANA

KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH

PEGAWAJ NEGERI SIPIL .......... .............. ........................................ 46

A. Proses Penyidikan terhadap Pcgawai Ncgcri Sipil

Yang Melakukan Korupsi serta Pencrapan Pembuk1ian Tcrbalik

Dalam Delik Korup"i . . ...... . . . . ..... .. ..... ······-·· 46

B. Kendala·kendalan yang d1hadap1 dalam Proses l'en}id1kan .....• .. 53

C. Sanksi HukumM T�rhadap Pelaku findak Pidana Korupsi

D. Upaya-Upaya Penanggulangan Korupsi ......................................... 54

E. Kasus dan Tanggapan Kasus ............................................. , ........ .... 61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesirnpulan ..................................................................................... 65

B. Saran ............................................................................................... 66

D\FTAR PUSTAKA ....................................................................... ....................... 67

v

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 9: ASPEK HKlM TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDIKASUS …

A. Latar Belakang

BABI

PENDAHULUAN

Bahwa pembanguoan nasiona l bcrtujuan mewujudkan manusia Indonesia

seuruhnya dan masyarakat Indonesia sclun1hnya yang adill, makmur, scjahtera,

dan tertib berdasrkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk

mewujudkan masyarnkal Indonesia yang adil, makmur dan sejahtcra tcrsebul,

perlu secara tersu-menems ditingkatkan usaba-usaha peocegaban dan

pcmbcrantasan tindak pidana korupsi pada khu�unya.

Di lcngah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi

masyarakat un11ik memberanlas korupsi dan bcntok penyimpangan lainnya

semakin mcning kat, karena dalam karena dalam kt:nyataao adanya perbualao

kornpsi tcbh menimbulkao kerugjan ncgara yang sangat bcsar yang pnda

gilirannya dapal berdamnpa k pada timbulnya krisis dibcrbagai bidang. Untuk ilu

upaya penccgahan dan pcmberantasan korupsi p�rlu sangat di1ingkatkan dan

diintensifkan di;ngan tctap menjunjung Linggi hak asasi manusia dan kepentingan

masyarakat.

Dahwa korupsi akhir-akhir ini semakin sering ramai diperbincangkan, baik

di media cetak, elcktronik maupun dalam seminar-seminar, diskusi dan

scbagainya yaog telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena

telah mcrambah keselurnhan kchidupan masyarakat sehingga muncul pemikiran

negatif bagi ban!}-;a Indonesia di dalam pergaulan lntemasiooal.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 10: ASPEK HKlM TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDIKASUS …

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik. Bagi banyak orang

korupsi bukan lagi merupakan pelaogg.ran bukum, melainkan sekedar suatu

kebiasaan. Dahwa dalam seluruh penul isan perbandingan korupsi aotar oegara,

Indonesia selalu menernpati posisi paling rendah. 1Berbagai cam telah ditcmpuh

untuk membg.rantas korupsi secara bersamaan dengan semakin canggib 'modus

yang <li lakuka n oleh p<!laku korupsi, hal ini dapat dengan kebijakan-kebijakan

yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di

Negara ini.

Dalam upaya pcnccgahan dan pemberanlasan tindak pidana korupsi tclah

cukup banyak pcraturao perundang-uudangan yang mengatur teotang peoccgahan

d:m pemberaotasan korupsi, Undang-Undaog Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pcmbcrnntasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana 1elah diubah clengan

Undang-Un<lang No. 20 Tahun 2001 tent<mg perubahan atas Undang-Undang

Nomor JI Tahun 1999 tenlang Pemberamasan Tindak Piclana Korupsi.2

Masalaah korupsi ini scbcnarnya bukanlah masalah barn di Indonesia,

karcna telah ada sejak era tabun 1950..an bahkan berbagai kalangan mcnilai bahwa

korupsi telah menjadi bagian nilai kehidupan, meojadi satu sistem dan menyatu

dcngan pcnyelenggaraan pemerintah oegara.3

PcnagguJangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tcntang Pemberantasan tindakan korupsi

banyak ruenemukan kegagalan yang disebabkan berbagai institusi yang dibentuk

untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dcngan efektif.

bnpld.,.1kipedia; .. i1u1corups1 di Indonesia 2009 : Mcmbnnias Korupsi bersama KPK Drs. Ennansyah Djaja, SM., M.Si, Hal 26: -­

a..cn.din cl al strn1cgi JXncegahun dan penegakan lwkum rindul< pidana kon1psi. hal I.

2

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 11: ASPEK HKlM TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDIKASUS …

. .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Muhammad, Kamus Lcngkap Bahasa Indonesia, Modcren, Jakarta, Pustak

- Amani, 2004.

Ashofa, 13urhan. Mctode Pcndekatan Hukum, Rincka Cipta, Jakarta, 1998.

C.F.G, Hanono, Sunaryati, Penchtian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad kc

20. Alumni, bnndung, 1994.

Chajawi, Adami, Hukum Pcmbuktian Tindak Pidana Korups1, edisi kedua, PT.

Alumn� Bandung. 200)(

Djaja, Herma11syah, Mcmberantas Kornpsi bersama KPK, edisi, Sinar Grafika,

Jakarta,2008

ct al. Chacrudin, StrJtcgi pcncegahan da11 pcnegakan hukum tindak pidana

korups1. Re!ika Aditama. Bandu11g, 2008.

1 lanvah, Andi. Korups1 Di Indonesia, Masalah dan Pemccahannya, PT.

Grame<lia. Jakarta, L994.

Hanuah. Andi, Pemberantasan Korupsi Bersama Mclalui Hukum Pidana Nasional

dan lntemasional, Edisi Rcvisi, PT. Gralindo Persada, Jakarta, 2007.

Kartono, Kartini, Patologi Sosial, Raja Gralindo Persada, Jakarta, 2003.

\I. Yanuar. J>urwaning, Pengcmbaliao Asct hasil Korupsi Bcrdasarkan Konvensi

PBB Anti Korupsi 2003 Oalam Sistcm Hukum Indonesia, Edisi

Pcrtama, PT Alumm, Bandung, 2007.

Lub1s, M. Solly, Filsafat llmu dan Pencliti:in, Bandung; Mandar Maju, 1994.

67

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 12: ASPEK HKlM TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDIKASUS …

-

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tcntang pcrubahan atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pcmbcrantasan Korups1

C. INTERNET

http/www.googlc.com/korupsi.

http//\vww.traru.-paransiindonesia.ot.id.

h11p://hukumham. lnfo/index.php?option=com, content & task-view

&id I 085&item1d 43.

pukul. 12.20.

http;/id.Sh\'oong.comllaw-and-pol11ics!law/2 l 09097-tcori-dalam-masalah-1lmu­

hukum

69 UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 13: ASPEK HKlM TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDIKASUS …

. .

Pumomo, Bambang. Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, Bina Aksara,

Jakarta, 1983.

Prodjohamidjojo, Martiman, Penerapan Pembuktian tcrbaJik Dalam Kasus

Korupsi, Mandar Maju, Bandung, 200 I.

Rasjidi, Lili dan IB Wyasa Putra. Bukum Scbagai Suatu Sistcm", Bandung:

Rcmaja Rosdakarya 1993.

Suhartono, Eddy, Perihal Ke1enruan-Ke1eotuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin

Pengawasao Nomor 28 & 29 Tahuo 200 I .

Wuisman, J.J.J. M., Pcnclitian llmu-llmu Sosial. P�nyunting, M. llasy1m, FE UJ,

Jakarta, 1996.

Singarimbun, Masri dan Sorian Effendi, Metode Pcnclitian Survci ;Jakana

LP3ES ;989.

B. Undaog-Undang

Umlang-Uodang Nomor 3 fahun 1971 lentang Pcmbcront.1:;.m l mdak Pidana

Korupsi.

Undang-Undang Nomro 28 Tahun 1999 tentang l'cnyclcngara Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotism<::, Jakar1a

Lembaran Negru-a Rcpublik Indonesia.

Undang-Uodang Nomor 20 Tahuo 2001 tcntang Perub3han Alas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 1en1ang Pcmbcrantasan Tindak P1dana Korupsi.

Kitab Undang-Undaog Hukurn Pidana.

68

UNIVERSITAS MEDAN AREA