ASPEK ETIK DAN LEGAL PRAKTEK KEPERAWATAN DITINJAU DALAM BIDANG EKONOMI

ASPEK ETIK DAN LEGAL PRAKTEK KEPERAWATAN DITINJAU

DALAM BIDANG EKONOMI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Etika Dan Aspek Legal Dalam

Keperawatan

OLEH:

Kelompok VII KMB

1. Satriyani

2. Sada Ukur BR. Barus

3. Setiyo Adi Nugroho

4. Rima Berti Anggraini

PROGRAM MAGISTER KEPERAWATAN

FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami penjarkan kepada Allah SWT atas segala limpahan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang

berjudul “ASPEK ETIK DAN LEGAL PRAKTEK KEPERAWATAN

DITINJAU DALAM BIDANG EKONOMI” ini tepat pada waktunya. Tujuan

dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah

Etika Dan Aspek Legal Dalam Keperawatan. Selain itu, kami juga

mengharapkankan agar makalah ini bisa dijadikan tambahan materi dalam

memahami mata kuliah Etika Dan Aspek Legal Dalam Keperawatan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan makalah ini masih jauh

dari sempurna. Mengingat keterbatasan dan kekurangan dari kami, sehingga saran

dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi peningkatan

penyusunan makalah kami berikutnya.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi

pembaca pada umumnya.

Jakarta, 30 September 2014

Kelompok VII Peminatan KMB

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab 1 Pendahuluan

1. Latar Belakang

2. Tujuan

Bab 2 Daftar Pustaka

Bab 3 Pembahasan

Bab 4 Penutup

1. Kesimpulan

2. Saran

Daftar Pustaka

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan keperawatan di masa mendatang harus mengutamakan

kebutuhan konsumen atau klien (consumen minded). Hal ini didasarkan

pada kecenderungan perubahan saat ini dan persaingan yang semakin ketat.

Oleh karena itu, praktik keperawatan yang professional harus dapat

dijadikan sebagai indicator penting agar kebutuhan masyarakat akan

pelayanan kesehatan terpenuhi.1 Tantangan ASEAN Economic Community

tahun 2015 juga harus dijadikan motivasi perawat dalam memberikan

pelayanan yang professional.

Berdasarkan survey Center for International Trade Studies Thailand

(2012) yang membuat tiga kategori dalam melihat kualitas tenaga terampil,

mencatat bahwa kulitas perawat Indonesia berada pada kategori menengah

yang ditempatkan sejajar dengan Thailand. Diperkuat oleh data yang

disampaikan oleh Bank Dunia tentang kesenjangan besar dalam kualitas

pekerja terampil Indonesia. Disebutkan bahwa kesenjangan terbesar adalah

penggunaan bahasa inggris (44 persen), keterampilan penggunaan komputer

(36 persen), keterampilan perilaku (30 persen), keterampilan berpikir kritis

(33 persen), dan keterampilan dasar (13 persen)2.

Dalam upaya meningkatkan keprofesionalitasnya seorang perawat

perlu mempunyai kerangka dasar dalam melaksanakan praktek keperawatan

yaitu pandangan dasar tentang hakekat manusia dan esensi keperawatan.

pandangan dasar tersebut yaitu memandang manusia secara utuh (holistik)

1 Nursalam.2011. Manajemen Keperawatan; Aplikasi Dalam Praktek Keperawatan Profesional

Edisi 3. Salemba Medika. Jakarta hal;37 2 Makmur keliat. 2013. Pemetaan Pekerja Terampil Indonesiadan Liberalisasi Jasa ASEAN.

(online). http://www.kemlu.go.id/Documents/Penelitian%20BPPK%202014/Laporan%20Akhir%20Liberalisasi%20Jasa.pdf hal; 40

meliputi dimensi fisiologis, psikologis, sosiokultural dan spiritual.3 Apabila

satu dimensi terganggu akan mempengaruhi dimensi lainnya. Salah satu

dimensi yang tidak kalah pentingnya dan tidak boleh terlupakan yaitu

ekonomi.

Undang-undang RI nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan

mendefinisikan kesehatan adalah keadaan kesejahteraan dari badan, jiwa,

dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social

dan ekomonis.4 Ekonomi dalam kesehatan menjadi dasar yang tidak dapat

terpisahkan, baik dari faktor individu, lingkungan, keluarga maupun dari

keperawatan itu sendiri.

Dimensi etis ekonomi banyak yang mempertanyakan kualitas

perawatan. Salah satu contohnya dari sudut keadilan atau justis, klien

sebagai manusia memiliki hak untuk mendapatkan perawatan berkualitas

tanpa memandang status ekonomi, kebangsaan, ras, dan sebagainya.

Sedangkan keperawatan professional berkewajiban untuk memastikan

bahwa layanan keperawatan benar-benar berkualitas.5

Dipandang dari sisi islam, kehadiran ekonomi islam di tengah

kemurungan ekonomi dunia, semakin memperjelas bahwa ekonomi islamlah

yang mulai menampakkan kecerahan. Karena ekonomi islam merupakan

sistem ekonomi yang lebih mengedepankan keuntungan di antara sesama

pelaku ekonomi.

Masih banyak sudut pandang yang akan dibahas di makalah ini

tentang keterkaitan ekonomi dengan praktek keperawatan. Tuntutan

profesionali profesi keperawatan saat ini sangat dibutuhkan, apalagi sudah

disahkannya Undang-undang keperawatan. Untuk itu penting sekali dalam

melakukan praktek keperawatan perlu adanya komitmen dan pengetahuan

3 Aziz alimul hidayat. 2008. Pengantar Konsep Keperawatan edisi 2. Salemba Medika Jakarta.

Hal:1 4 Undang-undang RI nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan pasal 1

5 Bastable, susan B. 2002. Perawat Sebagai Pendidik: Prinsip-prinsip Pengajaran dan

Pembelajaran. EGC. Jakarta. Hal;25

perawat konsep dasar keperawatan serta aspek dan legal praktek

keperawatan.

1.2. Tujuan

a. Tujuan umum

Menganalisa teori dan konsep etik serta kode etik, sebagai landasan

dalam menentukan sikap saat melaksanakan praktek keperawatan.

b. Tujuan Khusus

Manganalisa hubungan aspek etik dan legal perawat dalam melakukan

praktek keperawatan dengan bidang ekonomi disemua tatanan pelayanan

keperawatan

1. Menganalisa trand issue dan hasil penelitian keperawatan

2. Menganalisa aspek etik dan legal praktek keperawatan dibidang

ekonomi

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Yang Berkaitan

Dalam membuat makalah ini, penulis telah melakukan studi dan

analisis terhadap penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti

serta dapat menjadi referensi. Penelitian yang berkaitan dengan telah banyak

dilakukan, tetapi penelitian-penelitian sebelumnya memiliki perbedaan

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut adalah beberapa

hasil penelitian yang dimaksud:

a. Penelitian oleh W-S Kelvin Teo, Anusha Govinda Raj, Woan Shin Tan,

Charis Wei Ling Ng, Bee Hoon Heng, dan Lan Yi-Onn Leong (2014). 6

Penelitian yang berjudul “Economic impact analysis of an end-of-life

programme for nursing home residents”. Penelitian di Negara Singapura

ini dilakukan dikarenakan tidak adanya perawatan paliatif sehingga

penghuni panti jompo seringkali mengakhiri hidupnya di perawatan rumah

sakit berdampak kepada biaya perawatan kesehatan yang tinggi. Tujuan

penelitian membandingkan banyaknya biaya bagi lansia yang dirawat

dipanti jompo dan yang dirawat di rumah sakit.

Hasil penelitian Dengan perawatan panti jompo menunjukan penghematan

yang besar terkait program hidup lansia dari pada perawatan di rumah

sakit. Penelitian ini agara dapat membantu pembuat kebijakan untuk

mengambil keputusan tentang alokasi dana kesehatan.

b. Penelitian pada tahun 2011 oleh Jesus Martin-Fernandez, Francisco Javier

Perez-Rivas, Tomás Gómez-Gascón, Isabel del Cura-González, Eugenia

Tello Bernabé, Gemma Rodríguez-Martínez, Elena Polentinos-Castro,

Julia Domínguez-Bidagor, Gloria Ariza-Cardiel, Juan Francisco Conde-

6 W-S Kelvin Teo,et al. 2014. Economic Impact Analysis an end-of-life Programme Nursing

Home Residents. SAGE Journal Palliative Medicine vol. 28 (5) 430-437

López1, Milagros Beamud-Lagos, Óscar Aguado-Arroyo, Teresa Sanz-

Bayona, and Ana Isabel Gil-Lacruz.7

Sebuah studi yang dilakukan di Negara Spain ini berjudul “A study of the

user’s perception of economic value in nursing visits to primary care by

the method of contingent valuation”. penelitian ini betujuan untuk

mencoba mengekstrak nilai ekonomi secara subyektif bagi pengguna

layanan asuhan keperawatan primer dalam sistem kesehatan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan kepada populasi berjumlah 600 sehingga

populasi diambil secara acak untuk diwawancarai tentang perspektif

kemauan membayar dan kesediaan mendapatkan kompensasi.

Hasil penelitian ini dapat mendefinisikan sebuah “loss aversion” yang

mengacu pada sebuah pelayanan. Karekteristik responden menunjukan

kurang adanya kemauan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang

tidak ada perencanaan.

c. Penelitian pada tahun 2013 yang dilakukan oleh H. Haji Ali Afzali, J.

Gray, J. Beilby, C. Holton, D. Banham and J. Karnon.8

Penelitian yang berjudul “A risk-adjusted economic evaluation of

alternative models of involvement of practice nurses in management of

type 2 diabetes”. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keefektifan

biaya perawatan dengan keterlibatan perawat dipengelolaan pasien

diabetes tipe 2 dengan alternative model perawatan primer.

Hasil penelitian tersebut tidak adanya siginifikansi selisih biaya antara dua

model perawatan akan tetapi high –level model lebih baik dibandingkan

yang lain. Sehingga dapat disimpulkan indikasi kuat dengan

mengguanakan high –level model adalah cara yang tepat untuk menghemat

biaya.

7 Martín-Fernández et al.: A study of the user’s perception of economic value in nursing visits to

primary care by the method of contingent valuation. BMC Family Practice 2011 12:109 8 H. Haji Ali Afzali. Et al. 2013. A risk-adjusted economic evaluation of alternative models of

involvement of practice nurses in management of type 2 diabetes. Journal Diabetic Medicine.

Proquest. 855-863.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwasanya

ekonomi dengan kesehatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

sebagai wujud profesionalitas profesi keperawatan mempunyai tugas memberikan

pelayanan kesehatan dari sisi ekonomi sesuai dengan etik dan legal keperawatan.

Di dalam teori Bereaucratic Caring Dr, Marilyn Ray’s menyampaikan konsep

hubungan perawat-klien dengan variabel perawatan, dimana salah satu variabel

yaitu ekonomi.

Healthcare, healthcare systems, and the practice of nursing in

complex organization are constantly changing. nurse are involved

in a practice environment grounded in the spiritual-ethical,

political, economic, legal, technological, educational, physical and

social-cultural dimensions of caring (DR. Marilyn ray of

bureaucratic caring)9

Pernyataan diatas dimaknai kesehatan, sistem kesehatan, dan praktik

keperawatan dalam organisasi yang kompleks yang terus berubah. perawat yang

terlibat dalam praktek didasarkan pada dimensi spiritual-etika, politik, ekonomi,

hukum, teknologi, pendidikan, fisik dan sosial-budaya.

99

Marian C. Turkel. 2007. Dr. Marilyn Ray’s Theory of Bereaucratic Caring. International Journal for Human caring. Vol. 11, No. 4, 57-69.

The formal theory of relational caring complexity illustrated

that the caring relationship among the nurse, patient, and

administrator is complex and co creative, is both process and

outcome, and is a function of a set of economic variables and a

set of nurse-patient relational caring variables. economic

variables are depicted as time, technical, and organizational

resources. nurse-patient relational caring variables are caring,

relationship, and education (turkel & ray, 2000)10

10

Marian C. Turkel. 2007.

2.2. Konsep Praktek Keperawatan

a. Definisi Perawatan

Pada tahun 1955, ANA (American Nurses Association )

menerbitkan definisi resmi tentang praktik keperawatan yaitu praktik

keperawatan professional merupakan sebagai bentuk penampilan dari

asil tindakan observasi, asuhan, dan konseling dari kondisi sakit, cidera

atau ketidakberdayaan atau upaya dalam mempertahankan kesehatan

atau mencegah terjadinya penularan penyakit, atau upaya dalam

pengawasan dan pengajaran pada staf atau dalam pemberian medikasi

dan pengobatan yang sesuai yang diresepkan oleh dokter atau dokter

gigi, kebutuhan dari penilaian dan keterampilan spesialis tertentu dan

berdasarkan pada pengetahuan dan aplikasi prinsip – prinsip ilmu bilogi,

fisika dan social. Namun definisi diatas menekankan peran perawat yang

tidak mandiri, sehingga definisi tidak lagi dapat diterima.

Pada tahun 1965, committee on Education ANA mengeluarkan

surat pernyataan yang menegaskan definisi keperawatan secara lebih

utuh dan menitikberatkan pada peran mandiri keperawatan sebagai

profersi, yaitu keperawatan merupakan profesi yang membantu dan

memberikan pelayanan yang berkontribusi pada kesehatan dan

kesejahteraan individu. Kemudian keperawatan juga merupakan

konsekuaensi penting bagi individu yang menerima pelayanan, profesi

ini memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh seseorang,

keluarga atau kelompok.11

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Pada tahun 2005

dalam Standar Profesi Perawat Indonesia mengatakan praktek

keperawatan yaitu perawat peran sebagai pelaksana keperawatan,

pengelola keperawatan dan atau kesehatan, pendidik dan peneliti. Dalam

melaksanakan tugasnya berfungsi secara mandiri dan kerjasama

(kolaborasi).12

Dalam Undang-Undang Keperawatan yang disahkan pada

11

Potter dan Perry.2005.Buku Ajar Fundamental Keperawatan.EGC :Jakarta.hal 277 12

PPNI. 2005. Standar Profesi Perawat Indonesia. (online).www.inna-ppni.or.id

tanggal 25 September 2014 praktek keperawatan juga didefinisikan

wujud nyata dari Pelayanan Keperawatan yang diselenggarakan oleh

Perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. 13

Berikut beberapa dasar perawat bisa praktek:

1) Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam

rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah

satu unsur kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia

harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya

pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh

masyarakat. Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari

pelayanan kesehatan ditujukan kepada individu, kelompok dan

masyarakat yang memiliki masalah fisik, mental maupun sosial di

berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

2) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 32 ayat (4)

menyebutkan bahwa; Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan

berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan, hanya

dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian

dan kewenangan untuk itu. Pasal 53, ayat (1) juga menyebutkan

bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Pasal 53, ayat

(2) menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan

tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan

menghormati hak pasien.14

3) Keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan professional yang

merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang di

dasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan

biopsikososial dan spiritual yang komprehansif, ditunjukan kepada

13

UU Keperawatan 2014 pasal 1 14

PPNI. 2005 hal:3

individu, keluarga dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang

mencakup seluruh proses kehidupan manusia

4) Pada hakekatnya keperawatan merupakan suatu ilmu dan kiat profesi

yang berorientasi pada pelayanan yang memiliki empat tingkatan

klien(individu, keluarga, kelompok dan masyarakat) serta pelayanan

yang mencakup seluruh rentang pelayanan kesehatan secara

keseluruhan.15

b. Dasar Hukum Praktek Keperawatan

1) UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

2) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

3) UU Nomor Tahun 2014 Tentang Keperawatan

4) Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

5) Peraturan Mentri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010

Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat

6) Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001

Tentang Registrasi dan Praktek Perawat.

c. Siapa yang boleh praktek

Sesuai dengan definisi perawat dalam Undang-undang keperawatan

tahun 2014 yaitu seorang yang telah lulus pendidikan keperawatan baik

di dalam dan di luar negeri yang diakui oleh pemerintah.

Kemudian dijabarkan dipasal 4 yaitu jenis perawat terdiri perawat

professional, perawat vokasional, dan asisten perawat. Untuk perawat

professional yaitu ners, ners spesialis, ners konsultan.

Agar perawat bisa melaksanakan praktek keperawatan:

1) Lulus uji kompetensi

2) Mengajukan Surat Tanda Registrasi kepada konsil keperawatan

dengan syarat memiliki ijazah, sertifikat uji kompetensi, surat

rekomendasi organisasi profesi

3) STR diterbitkan oleh konsil keperawatan

15

Aziz Alimul Hidayat.2008.Pengantar Konsep Dasar Keperawatan.Salemba Medika:Jakarta.Hal 3

4) Mengajukan Surat Ijin Praktek Perawat kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota Setempat dengan persyaratan STR, Rekomendasi

PPNI, Keterangan tempat praktek.

d. Tujuan Praktek Keperawatan

Sesuai yang dicanangkan WHO (1985) harus diupayakan pada

pencegahan primer, peningkatan kesehatan pasien, keluarga dan

masyarakat, perawatan diri, dan peningkatan kepercayaan diri.16

e. Dampak Praktek Keperawatan

Pada hakikatnya, keperawatan sebagai profesi senantiasa mengabdi

kepada kemanusiaan, mendahulukan kepentingan kesehatan klien diatas

kepentingan sendiri, bentuk pelayanan bersifat humanistic,

menggunakan pendekatan holistic, dilaksanakan berdasarkan pada ilmu

dan kiat keperawatan serta menggunakan kode etik sebagai tuntunan

utama dalam melaksanakan asuhan keperawatan.hubungan professional

perawat klien yang pada hakikatnya mengacu pada sistem interaksi

perawat klien secara positif atau mengadakan hubungan terapeutik yang

berarti bahwa setiap interaksi yang dilakukan memberikan dampak

teraupetik yang memungkinkan klien untuk berkemabang lebih baik.

Dengan terciptanya hubungan professional perawat-klien, maka perawat

sebagai pemberi pelayanan keperawatan akan mendapatkan kepercayaan

(professional trust). Dengan adanya kepercayaan tersebut, perawat telah

menunjukan kemampuan intelektual, keterampilan teknis dan sikap yang

dilandasi etika profesi sehingga mampu membuat keputusan

(judgement) secara professional.17

f. Pelanggaran sanksi keperawatan

Jika perawat melanggar ketentuan Undang-undang Keperawatan bisa

terkena sanksi pidana dan perdata

16

Kusnanto.2004. Pengantar profesi danpraktek keperawatan professional. EGC. Jakarta. Hal;96 17

Kusnanto.2004. hal 94-95

1) Pasal 69 Perawat yang menyelenggarakan praktik keperawatan tanpa

memiliki STR dan/atau SIPP sebagai dasar lisensi dipenjara paling

lama 1 tahun dan denda Rp. 100.000.000,-

2) Perawat yang memberikan obat selain obat bebas dan bebas terbatas

dipenjara paling lama 3 tahun dan denda Rp500.000.000,-

g. Peran dan fungsi perawat

1) Peran perawat

a) Peran sebagai pemberi asuhan klien

peran sebagai pemberi asuhan keperawatan ini

dapatdilakukan perawat dengan memperhatikan kebutuhan dasar

manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan

keperawtan dengan menggunakan proses keperawatan sehingga

dapat ditentukan diagnosis keperawatan agar bisa direncanakan

dan dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat

kebutuhan dasar manusia, kemudian dapat dievaluasi tingkat

perkembangannya. Pemberian asuhan keperawatan ini dilakukan

dari yang sederhana sampai dengan kompleks.

b) Peran sebagai advokat klien

Peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien dan

keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari

pelayanan atau informasi lain khususnya dalam pengambilan

persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada

pasien, juga dapat berperan mempertahankan dan melindungi

hak – hak pasien yang meliputi hak atas privasi, hak untuk

menentukan nasibnya sendiri dan hak untuk menerima ganti rugi

akibat kelalaian.

c) Peran educator

Peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam

meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit

bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan

perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan.

d) Peran sebagai coordinator

Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan

serta mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan

sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah sesuai

dengan kebutuhan klien.

e) Peran kolaborator

Peran perawat disini dilakukan karena perawat bekerja

melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapis, ahli

gizi, dan lain – lain dengan upaya mengidentifikasikan

pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi atau

tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya.

f) Peran konsultan

Peran disini adalah sebagai tempat konsultasi terhadap

masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan.

Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi

tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan.

g) Peran pembaharu

Peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan

mengadakanperencnaan, kerjasama, perubahan yang sistematis

dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan

keperawatan.

2) Fungsi perawat

Fungsi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai

dengan perannya. Fungsi tersebut dapat berubah sesuai dengan

keadaan yang ada. Dalam menjalankan perannya, perawat akan

melaksanakan berbagai fungsi diantaranya sebagai fungsi

independen, fungsi dependen dan fungsi interdependen.

a) Fungsi independen

Merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang

lain, dimana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan

secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan

dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti

pemenuhan kebutuhan fisiologis (pemenuhan kebutuhan

oksigenasi, pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, pemenuhan

kebutuhan nutrisi, pemenuhan kebutuhan aktivitas dan lain-lain),

pemenuhan kebutuhan keamanan dan kenyamanan, pemenuhan

kebutuhan cinta mencintai, pemenuhan kebutuhan harga diri dan

aktualisai diri.

b) Fungsi Dependen

Merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya

atau pesan atau intruksi dari perawat lain, Sehingga sebagai

tindakan pelimpahan tugas yang diberikan. Hal ini biasanya

dilakukan oleh perawat spesialis kepada perawat umum, atau dari

perawat primer keperawat pelaksana.

c) Fungsi interdependen

Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat

saling ketergantungan di antara tim satu dengan yang lainnya.

Fungsi ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan menbutuhkan

kerjasama tim dalam pemberian pelayanan seperti dalam

memberikan asuhan keperawatan pada penderita yang mempunyai

penyakit kompleks. Keadaan ini tidak dapat diatasi dengan tim

perawat saja melainkan juga dari dokter ataupun lainnya, seperti

dokter dalam memberikan tindakan pengobatan bekerja sama

dengan perawat dalam pemantauan reaksi obat yang diberikan.

h. Aspek Etik Perawat18

1) Autonomy

Mengacu pada hak untuk membuat keputusan sendiri. Perawat yang

mengikuti prinsip ini mengakui bahwa setiap klien adalah unik,

memiliki hak untuk menjadi apa orang itu, dan memiliki hak untuk

memilih tujuan pribadi. orang memiliki "inward autonomy" jika

mereka memiliki kemampuan untuk membuat pilihan; mereka

memiliki "outward autonomy" jika pilihan mereka tidak terbatas atau

dipaksakan oleh orang lain.

2) Nonmaleficence

adalah kewajiban untuk "tidak membahayakan" meskipun hal ini

tampaknya akan menjadi sebuah prinsip sederhana untuk diikuti,

pada kenyataannya kompleks. Dapat berarti sengaja bahaya

menyebabkan kerugian, menempatkan seseorang pada risiko bahaya,

dan secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan. dalam

keperawatan, kerusakan yang disengaja tidak pernah diterima.

Namun, menempatkan seseorang pada risiko bahaya memiliki

banyak sisi. klien mungkin berada pada risiko bahaya sebagai

konsekuensi diketahui intervensi keperawatan yang dimaksudkan

untuk membantu.

3) Beneficence

Berarti "berbuat baik" perawat diwajibkan untuk berbuat baik, yaitu

untuk melaksanakan tindakan yang menguntungkan klien dan

dukungan buat mereka. Namun, berbuat baik juga dapat

menimbulkan risiko merugikan

4) Justice

Sering disebut sebagai keadilan. perawat sering menghadapi

keputusan di mana rasa keadilan harus menang.

5) Fidelity

18

Kozier & Erb’s.2004. Fundamentals of nursing. Edition 9. Person. USA. Hal;85-86

Artinya menjadi setia kepada perjanjian dan janji-janji. berdasarkan

kedudukan mereka sebagai perawat profesional, perawat memiliki

tanggung jawab kepada klien, pengusaha, pemerintah, dan

masyarakat, serta untuk diri mereka sendiri. perawat sering membuat

janji seperti aku akan segera kembali dengan obat penghilang rasa

sakit atau aku akan mencari tahu untuk Anda. klien mengambil janji

tersebut secara serius, sehingga harus menunggu perawat

6) Veracity

Mengacu pada mengatakan yang sebenarnya. meskipun hal ini

tampaknya sederhana, dalam prakteknya, pilihan tidak selalu jelas.

harus perawat mengatakan yang sebenarnya ketika diketahui bahwa

hal itu akan menyebabkan bahaya? apakah perawat berbohong ketika

diketahui bahwa kebohongan akan mengurangi kecemasan dan

ketakutan? berbohong kepada orang sakit atau sekarat jarang

dibenarkan. hilangnya kepercayaan perawat dan kecemasan yang

disebabkan oleh tidak mengetahui kebenaran.

2.3. Konsep Ekonomi Kesehatan

Bidang ilmu ekonomi secara tradisional di bagi menjadi dua subbidang

yang luas. Ekonomi mikro merupakan pembelajatran tentang bagaimana

rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka

berinteraksi pada pasar tertentu. Ekonomi makro mempelajari fenomena-

fenomena ekonomi secara luas.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1997 memberikan

pengaruh yang sangat besar pada setiap aspek kehidupan bangsa dan Negara

Indonesia. Hal ini menjadi semakin parah dengan terjadinya bencana alam

yang berskala local maupun nasional di wilayah Indonesia dan berdampak

pada bidang kesehatan.

Kemampuan pusat-pusat pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun

swasta yang menyediakan jasa pelayanan kesehatan bermutu dan harga obat

yang terjangkau oleh masyarakat umum semakin menurun. Di sisi lain,

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin meningkat

sejalan dengan meningkatnya kesadaraan mereka akan arti hidup sehat.

Namun, daya beli masyarakat untuk memanfaatkan jasa pelayanan

kesehatan semakin menurun akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan,

terutama harga obat-obatan yang hamper semua komponennya masih

diimpor.

Departemen kesehatan RI sudah mengantisipasi dampak krisis ekonomi

dibidang kesehatan dengan menyesuaikan terus kebijakan pelanyanannya

terutama di tingkat operasional. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan

primer, baik dipusksmas maupun rumah sakitt di tingkat kabupaten harus

dijadikan indicator penerapan kebijakan baru di bidang pelayanan

kesehatan. Realokasi dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus

(DAK) juga perlu terus dikembangkan oleh pemda untuk membantu

penduduk miskin. Beberapa kebijakan operasional yang sudah mendapat

perhatian dalam menghadapi krisis kesehatan ini adalah sebagai berikut :

a. meletakkan landasan kebijakan kesehatan yang lebih bersifat pencegahan

(preventif)

b. kebijakan obat nasional harus diarahkan untuk permasyarakatan obat-

obatan esensial yang terjangkau oleh masyarakat.

c. Etika kedokteran dan tanggung jawab profesi seharusnya mendapat porsi

yang lebih besar dalam pendidikan dokter agar dokter yang ditamatkan

oleh fakultas kedokteran di Indonesia juga dapat berfungsi sebagai

cendikiawan di bidang kesehatan.

d. Kesehatan merupakan hak masyarakat yang harus diperjuangkan terutama

penduduk miskin karena sudah merupakan komitmen global pemerintah

A. Pembiayaan kesehatan

Sumber-sumber pembiayaan kesehatan dapat di peroleh dari

pemerintah, swasta, masyarakat dalam bentuk pembiayaan langsung (fee for

service) dan asuransi, serta sumber-sumber lain dalam bentuk hibah atau

pinjaman dari luar negeri.

Pembiayaan kesehatan di masa depan akan semakin mahal karena :

a. Pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengakibatkan meningkatnya

tuntutan (demand) masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih

bermutu.

b. Perkembangan teknologi kedokteran dan pertumbuhan industry

kedokteran. Hamper semua teknologi kedokteran masih impor sehingga

harganya relative mahal karena nilai rupiah yang jatuh dibandingkan dolar

amerika.

c. Subsidi pemerintah semakin menurun akibat krisis ekonomi tahun 1998.

B. Sumber kegiatan sector kesehatan

1) Pemerintah

Melalui anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang

disalurkan ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum dan dana alokasi

khusus. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, porsi dana sector

kesehatan yang bersumber dari APBN menurun. Pemerintah pusat juga

masih tetap membantu pelaksanaan program kesehatan di daerah melalui

bantuan dana dekonsentrasi khususnya untuk pemberantasan penyakit

menular.

2) Anggran pendapatan belanja daerah.

Mobilisasi dana kesehatan juga dapat bersumber dari masyarakat

dalam bentuk asuransi kesehatan, investasi pembangunan sarana pelayanan

kesehatan oleh pihak swasta, dan biaya langsung yang dikeluarkan oleh

masyarakat untuk perawatan kesehatan. Dana pembangunan kesehatan

yang diserap oleh berbagai sector harus dibedakan dengan dana sector

kesehatan yang diserap oleh dinas kesehatan.

3) Bantuan dari luar negeri

Bantuan dari luar negeri dapat dalam bentuk hibah atau pinjaman untuk

investasi atau pengembangan pelayanan kesehatan

C. Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan adalah suatu mekanisme pengalihan resiko (sakit)

dari resiko kelompok, beban ekonomi yang harus dipikul oleh masing –

masingpeserta asuransi akan lebih ringan tetapi mengandung kepastian

karena memperoleh jaminan.

Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari asuransi kesehatan

merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mengantisipasi mahalnya

biaya pelayanan kesehatan, karena :

a. pemerintah dapat mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan dari

sector kesehatan.

b. Meningkatkan efisiensi dengan cara memberikan peran kepada

masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan.

c. Memeratakan beban biaya kesehatan menurut waktu dan populasi yang

lebih luas sehingga dapat mengurai resiko secara individu.

Unsur-unsur asuransi kesehatan, yaitu:

a. Adanya perjanjian

b. Adanya pemberian perlindungan

c. Adanya pembayaran premi oleh masyarakat

Jenis asuransi yang berkembang di Indonesia, yaitu :

a. Asuransi kesehatan social (social Health Insurance)

Contoh : PT Askes untuk pegawai negeri sipil(PNS) dan penerima

pension, PT Jamsostek untuk tenaga kerja swasta

b. Asuransi kesehatan komersial perorangan (private Voluntary Health

Insurance)

Contoh : Lippo life, BNI life, Tugu mandiri, Takaful.

c. Asuransi kesehatan komersial kelompok (regulated private Health

insurance)

Contoh : Produk asuransi kesehatan suka rela oleh PT Askes.

D. Sistem Pebayaran kesehatan

1) Retrospektif

a) Biaya dibebankan lebih awal

b) Pembayaran di berikan setelaah pelayanan di berikan

c) penyalahgunaan melalui permintaan atau adanya tes yang tidak

diperlukan

d) lebih berfokus pada keadaan sakit dibandingkan sejahtera.

2) Prospektif

a) Pihak yang berwenang sudah menentukan besarnya premi

b) Besarnya premi dari prediksi yang ditentukan sejak awal

c) Besarnya premi relative tetap dibandingkan keseluruhan biaya

d) Provider beresiko rugi atau untung.

E. Jaminan Kesehatan Masyarakat

1) Kesehatan bagi semua

Pemerintah mempunyai tugas berat untuk melaksanakan

program ini secara optimal untuk mencapai efisiensi dan berkualitas.

Hal yang mesti diingat pemerintah, bahwa kesejahteraan social

tersebut dapat terwujut menurut pandangan ekonomi kesehatan

apabila tercapai kepuasan maksimal yang diinginkan oleh setiap

anggota masyarakat.

2) Perlunya jaminan kesehatan masyarakat

Masyarakat miskin biasanya rentan terhadap penyakir dan

mudah terjadi penularan penyakit karena berbagai kondisi seperti

kurangnya kebersihan lingkungan, perumahan yang saling

berhimpitan, serta pengetahuan terhadap kesehatan dan pendidikan

yang umumnya rendah.

Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah

tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan

kesehatan. Kesulitan akses kesehatan ini dipengaruhi oleh berbagai

factor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi

dikarenakan biaya kesehatan memang mahal.

Peningkatan biaya kesehatan yang diakibatkan oleh berbagai

factor seperti perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi

kesehatan dan kedokteran, pola bembiayaan kesehatan berbasis

pembayaran out of pocket, kondisi geografis yang sulit dijangkau

sarana kesehatan.

F. Restrukturisasi system kesehatan

Hsiao (2000) mengusulkan perlunya upaya restrukturisasi terhadap

lima komponen utama yang akan berdampak pada hasil, yaitu :

a. Restrukturisasi keuangan (financing)

Keuangan atau anggran merupakan komponen structural utama

yang akan mempengaruhi hasil karena dapat berdampak pada

pendidtribusian status kesehatan dan kemampuan pembiayaan

pemerintah terhadap pelayanan kesehatan.

b. Restrukturisasi Organisasi makro melalui pengorganisasian pasar

seperti

Membagi fungsi pelaksanaan pelayanan kesehatan pada bagian

terkecil untuk alas an efisiensi dan kualitas (misalnya home care,

pusat rehabilitasi) yang terintegrasi secara vertical.

c. Memilih system pembayaran yang tepat kepada pemberi pelayanan

kesehatan.

d. Diperlukan regulasi dengan coercive power

e. Diperlukan upaya edukasi, informasi, dan persuasi untuk

mempengaruhi keyakinan, harapan, gaya hidup, dan pilihan

masyarakat.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1. Praktek Keperawatan

Hingga dewasa ini perawatan di Indonesia sedang memasuki proses

awal dari proses professional dan masih harus memperjuangkan langkah-

langkah profesionalisasi yang sesuai dengan keadaan lingkungan social

ekonomi di Indonesia.19

Untuk itu, para perawat harus memahami falsafah

dan paradigma keperawatan yang memberi arah kepada perkembangan

keperawatan sebagai profesi. Salah satu karakteristik utama praktik

professional adalah praktek yang didasarkan pada nilai-nilai professional

semakin dibutuhkan karena:20

a. Perkembangan pesat yang terjadi pada teknologi kesehatan,

perubahan social ekonomi, dan peningkatan kesadaran klien akan

haknya.

b. Tuntutan profesi untuk melindungi hak klien dalam mendapatkan

layanan bermutu, sehingga perawat diharapkan mampu berperan

sebagai pembela klien. Peran sebagai pembela klien, didasarkan

pada prinsip melakukan yang baik untuk klien (beneficience) dan

tidak merugikan klien (nonmaleficence).

Nilai-nilai yang terkandung dalam praktek keperawatan dintaranya

adalah21

a) Nilai intelektual

Terdiri tiga komponen yang sangat terkait

19

Kusnanto.2004. Pengantar profesi danpraktek keperawatan professional. EGC. Jakarta. Hal:60 20

Ratna Sitorus. 2006. Model Praktek Keperawatan Profesional Di Rumah sakit: Penataan Struktur & Proses (sistem) Pemberian Asuhan Keperawatan Diruang Rawat. EGC. Jakarta. Hal;16-17 21

Kusnanto. 2004. Hal:103

1) Body of knowledge yang melandasi praktek professional

2) Pendidikan spesialisasi untuk meneruskan kelompok ilmu

pengetahuan

3) Penggunaan pengetahuan dalam berfikir kritis dan kreatif

b) Nilai Komitmen Moral

Perilaku perawat harus dilandasi aspek moral

c) Otonomi, Kendali, dan tanggung gugat

Sesuai dengan teori yang paparkan di atas, dalam melaksanakan

praktek perawat harus secara professional. Bekal untuk professional adalah

mengerti nilai dasar keperawatan, sehingga perawat mampu memberikan

asuhan keperawatan dengan pendekatan holistic, didasarkan pada ilmu dan

kiat keperawatan, bersifat manusiawi, berdasarkan kebutuhan baik internal

maupun eksternal klien, asuhan ditujukan untuk mengatasi masalah

keperawatan klien. Allah berfirman dalam Surat Al-Qashash ayat 77“ ….

Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah

berbuat baik kepadamu…”22

Kecenderungan dan arah perkembangan keperawatan terus

mengalami perubahan. Dahulu asuhan keperawatan diberikan atas dasar

naluriah, sebagai ungkapan kasih sayang seorang ibu terhadap anggota

keluarganya yang sakit. Demikian pelayanan keperawatan lebih bersifat

pelayanan vokasional atau tradisional, sekarang mulai dikaji/ dipelajari

dan dikembangkan atas dasar kaidah-kaidah ilmiah yang mendasari ilmu

keperawatan, sebab ilmu keperawatan merupakan ilmu terapan, sistesis

dari ilmu-ilmu dasar dan ilmu keperawatan. Ilmu terapan tidak akan lepas

dengan ilmu lainnya, misalnya ilmu budaya ataupun ilmu ekonomi.

Menurut teori Bereaucratic Caring Dr, Marilyn Ray’s

menyampaikan kesehatan, sistem kesehatan, dan praktik keperawatan

dalam organisasi yang kompleks yang terus berubah. perawat yang terlibat

22

Q.S. Al-Qashash;77

dalam lingkungan praktek didasarkan pada dimensi spiritual-etika, politik,

ekonomi, hukum, teknologi, pendidikan, fisik dan sosial-budaya.

hubungan perawat-klien dengan variabel perawatan, dimana salah satu

variabel yaitu ekonomi.

ray (1987b) challenged nurse and nursing to discover the meaning

of the moral foundation of human caring and economics. the

economic and political dimensions of the theory of bureaucratic

caring served as the basis for the ongoing research conducted by ray

and turkel. in a grounded theory conducted by ray and turkel (2000),

qualitative interviews were conducted in not-for-profit and military

sectors of the healthcare delivery system. the purpose of this

research was to continue the study of the nurse-patient relationship

as an economic interpersonal resource. findings from this study

identified that the nurse-patient relationship was both outcome and

process. categories, which emerged during data analysis, included

relationships, caring and costs. the formal theory of relational

caring complexity illustrated that the caring relationship among the

nurse, patient, and administrator is complex and co creative, is both

process and outcome, and is a function of a set of economic

variables and a set of nurse-patient relational caring variables.

economic variables are depicted as time, technical, and

organizational resources. nurse-patient relational caring variables

are caring, relationship, and education (turkel & ray, 2000)23

Dasar riset yang dilakukan ray (2010) yaitu membayar untuk layanan

perawatan kesehatan menjadi masalah yang lebih besar. sistem penyediaan

layanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh jumlah status ekonomi suatu

negara. menurut pusat untuk Medicaid dan Medicare jasa (cms, 2008)

faktor yang berhubungan dengan kepedulian termasuk uang, anggaran,

sistem asuransi, keterbatasan, dan petunjuk yang diberlakukan oleh

organisasi managed care dan, alokasi sumber daya yang langka manusia

dan material untuk menjaga kelangsungan hidup ekonomi organisasi.

merawat sebagai sumber antarpribadi harus dipertimbangkan serta barang-

barang, uang dan jasa.

23

Marian C. Turkel. 2007. Dr. Marilyn Ray’s Theory of Bereaucratic Caring. International Journal for Human caring. Vol. 11, No. 4, 57-69.

Pendekatan holistic dalam memberikan pelayanan keperawatan

berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan tanpa mengenyampingkan aspek

etik dan legal keperawatan menjadi poin penting. Perawat dituntut

memberikan pelayanan yang professional akan tetapi bukan hanya satu

ilmu keperawatan saja yang perlu dipahami akan ilmu yang lain, salah

satunya adalah ekonomi. Memandang manusia sebagai klien harus holistic

artinya faktor eksternal tidak boleh dikesampingkan oleh perawat,

lingkungan, budaya, ekonomi, politik. Sesuai dengan definisi keperawatan

dalam lokakarya tahun 1983 yaitu sebagai suatu bentuk pelayanan

professional merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan,

berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-

sosial-spiritual yang komprehensif ditujukan kepada individu, keluarga

dan masyarakat baik yang sakit maupun sehat yang mencangkup seluruh

proses kehidupan manusia.

3.2. Trend dan Issue Hubungan Ekonomi dengan Praktek Keperawatan

Keperawatan

1. Pemerintah

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi disebuah Negara akan

sangat mempengaruhi derajat kesehatan penduduknya dan berkaitan erat

pula dengan kemampuan Negara tersebut untuk mengembangkan

pelayanan kesehatan maupun kegiatan-kegiatan lain disektor kesehatan.

Oleh karena itu kebijaksanaan dibidang kesehatan dan pelaksanaannya

juga sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi secara makro.

Program-program kesehatan hendaknya dipandang sebagai suatu

strategi yang menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan

ekonomi dari suatu penduduk. Strategi tersebut membutuhkan pilihan

program-program yang dapat meningkatkan derajat kesehatan secara

efisien.

Pada saat ini pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (UU BPJS). Dengan terbitnya kedua undang-undang

dimaksud, Pemerintah diwajibkan untuk memberikan lima jaminan dasar

bagi seluruh masyarakat Indonesia yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan

kerja, kematian, pensiun, dan tunjangan hari tua. Jaminan dimaksud akan

dibiayai oleh perseorangan, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. Dengan

demikian, Pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan Universal Health

Coverage dalam hal pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat,

dimana sebelumnya Pemerintah (Pusat) hanya memberikan pelayanan

kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan ABRI-Polisi. Kebijakan ini

umumnya diterapkan di negara-negara yang menganut paham welfare

state yaitu negara di Eropa Barat dan negara jajahan mereka serta beberapa

negara Amerika Latin.24

Menurut Mentri Kesehatan Nafsiah Mboi, sampai akhir bulan Mei

2014 penyelenggaraan JKN sudah berhasil memberikan perlindungan

kepada lebih dari 50% penduduk Indonesia. 25

suatu kebijakan pasti

mempunyai dampak, baik dirugikan maupun diuntungkan. Keperawatan

juga mendapat dampak dari program ini yaitu tuntutan profesionalitas

perawat dalam melaksanakan praktek keperawatannya. Didalam Peraturan

Mentri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam bab IV tentang pelayanan

kesehatan dikatakan dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat dokter

berdasarkan penetapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat,

BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktek bidan dan atau praktik

perawat untuk memberikan pelayanan kesehatan Tingkat pertama sesuai

dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan.26

24

Novijan Janis.2014.BPJS Kesehatan, Supply, dan Demand Terhadap Kesehatan. Artikel Ilmiah

Subbidang Analisis Resiko Ekonomi, Keuangan dan Sosial. Kemenkeu RI. 25

Nafsiah mboi. 2014. Data JKN. (online) www.jkn.kemkes.go.id/detailberita.php?id=76 26

Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Jaminan Kesehatan Nasional

2. Profesi Keperawatan

Pada saat ini kebutuhan masyarakat terhadap masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan termasuk keperawatan akan terus meningkat.

Masyarakat akan menuntut tersedianya pelayanan keperawatn dengan

kualitas secara professional dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai

dengan standar pelayanan keperawatan yang ditentukan. Pendekatan

holistic dalam memberikan pelayanan keperawatan berdasarkan ilmu dan

kiat keperawatan tanpa mengenyampingkan aspek etik dan legal

keperawatan harus betul-betul dilaksanakan.

a. Peran perawat

Peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh

orang lain terhadap seseorang, berdasarkan Doheny(1982)

mengidentifikasi beberapa elemen peran perawat professional,

melipuri:

1) Care giver / pemberi asuhan keperawatan

Dalam memberikan asuhan keperawatan secara langsung maupun

tidak langsung kepada pasien, menggunakan pendekatan

pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi serta

evaluasi. Dalam pengkajian perawat harus mengumpulkan data dan

informasi dengan benar dan lengkap termasuk bidang ekonomi.

Karena status derajat kesehatan seseorang dipengaruhi oleh

ekonomi. Untuk itu dalam memberikan pelayanan/ asuhan

keperawatan perawat memperhatikan individu sebagai makhluk

yang holistic dan unik.

2) Client Advocate

Perawat sebagai pembela untuk melindungi klien dan membantu

klien memahami semua informasi dan upaya kesehatan. Kalau

dalam konteks ekonomi, perawat menjadi advocate pasien

mendapatkan hak informasi perkiraan biaya pengbatan / rincian

biaya atas penyakit yang dideritanya dan Hak menyetujui izin

persetujuan tindakan keterkaitan biaya.

3) Concelor

Dalam memberikan arahan perawat bisa menggunakan pendekatan

ekonomi dalam merubah perilaku menjadi sehat.

4) Educator

Perawat memberikan pengetahuan kesehatan, sehingga terjadi

perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan

kesehatan

5) Collaborator

Perawat melakukan kerja sama dengan tim kesehatan lain dan

keluarga dalam menentukan rencana maupun pelaksanaan asuhan

keperawatan guna memenuhi kebutuhan kesehatan klien. Dalam

melakukan kolaborasi perawat mempunyai peran sebagai advocasi

biar tidak merugikan klien.

6) Coordinator

Perawat memanfaatkan semua sumber-sumber dan potensi yang

ada baik materi maupun kemampuan klien secara terkoordinasi

sehingga tidak ada intervensi yang tumpang tindih.

7) Change agent

Perawat dapat melakukan perencanaan, kerjasama, perubahan yang

sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan

keperawatan.

8) Consultant

Perawat sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan

keperawatan ataupun terkait dengan ekonomi klient.

b. Hubungan ekonomi dengan etik keperawatan

Dilema etik yang sering ditemukan dalam praktek keperawatan

dapat bersifat personal ataupun profesional. Dilema menjadi sulit

dipecahkan bila memerlukan pemilihan keputusan tepat diantara dua

atau lebih prinsip etis. Sebagai tenaga profesional perawat kadang

sulit karena keputusan yang akan diambil keduanya sama-sama

memiliki kebaikan dan keburukan. Pada saat berhadapan dengan

dilema etis juga terdapat dampak emosional seperti rasa marah,

frustrasi, dan takut saat proses pengambilan keputusan rasional yang

harus dihadapi, ini membutuhkan kemampuan interaksi dan

komunikasi yang baik dari seorang perawat.

Fenomena saat ini banyak terjadi pelagaran etik yang

dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pelangaran etik yang sering terjadi

yaitu dari sisi keadilan dimana adanya perbedaan pelayanan yang

miskin dan yang kaya. Seperti contoh dibawah ini dari harian kompas

jumat, 20 September 201227

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena

Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-

kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong

kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena

adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa

yang kamu kerjakan”.Q.S. Al-Maidah: 828

27

Koran kompas jumat, 20 September 2012 (online)

http://health.kompas.com/read/2012/09/28/11094194/Pasien.Miskin.Mendapat.Layanan.Diskrimin

atif 28

Q.S. Al-Maidah: 8

c. Pengaruh pendapatan ekonomi dengan kinerja perawat

Salah satu penyebab utama masalah-masalah tenaga keperawatan,

pelayanan keperawatan dan kekurangan perawat adalah rendahnya

kepuasan kerja perawat.lebih dari 40% menglami ketidakuasan kerja

dan 33% perawat berumur kurang dari 30 tahun bermaksud keluar dari

pekerjaan mereka (aitken et al, 2001). Berbagai penyebab yang

berhubungan dengan kepuasan kerja perawat sangat bervariasi.

Disampaikan oleh chen (2008) bahwa pada tingkat macroekonomi

kekurangan perawat dan ketidakpuasan kerja berhubungan dengan

manajemen, kepemimpinan, beban kerjajadwal kerja, kolaborasi,

interdisiplin, stafiing gaji, fisik29

.

Seperti halnya perawat dalam berita dari Imoney Indonesia 21

Mei 2014 mengkategorikan perawat lima dari 4 profesi berganti

rendah di Indonesia30

. Disamping itu juga malang post tanggal 02 Mei

2013 berjudul gaji perawat poskesdes jauh di bawah UMK.31

Ini

suatu yang dilematis dari segi profesi keperawatan, tidak adanya suatu

kebijakan dari organisasi profesi terkait pembelaan terhadap

keperawatan supaya dalam menjalan praktek keperawatan bisa

professional.

Paper reviews dari David Keepnews Association Professional

Nursing and Health Care Council Washington State (2013)32

tentang

“Mapping the Economic Value of Nursing” merekomendasikan terkait

permasalahan economi di profesi perawat itu sendiri seperti di bawah

ini.

29

Edi Wuryanto.2010.Hubungan Lingkungan Kerja dan Karakteristik Individu dengan Kepuasan Kerja Perawatdi RSUD Tugurejo Semarang. (tesis). Fakultas Ilmu Keperawatan. Program Magister Keperawatan Universitas Indonesia. 30

http://www.imoney.co.id/articles/lima-profesi-vital-bergaji-rendah-di-indonesia/ 31

http://malang-post.com/metro-raya/66342-gaji-perawat-poskesdes-jauh-di-bawah-umk 32

David M. Keepnews.2013. Mapping Economic Value of Nursing. Wasington State Nurse Assoction(online)http://www.wsna.org/practice/publications/documents/economic%20value%20of%20nursing%20-%20white%20paper.pdf

“Nurses should be knowledgeable about the economic and

policy issues that drive decisions relating to their practice. As

health care organizations continue to adjust to changes in the

health care system, including the financing of health care

services, nurses should possess the requisite knowledge to

understand those changes, respond to them and to advocate on

behalf of themselves and their patients. This means that nurses

should have at least a basic understanding of health policy and

financing as well as current knowledge regarding the link

between nursing and outcomes of care. At the same time,

nurses need to remain grounded in the human values on which

the profession is based”