Aset Tetap

SEMINAR AKUNTANSI PEMERINTAH

ASET TETAP PEMERINTAH

Disusun oleh: KELOMPOK 6 KELAS 9C

Program Diploma IV Kurikulum Khusus

DANANG PRABA MADANA 08

RONI OKTO JUNAEDI M. 26

SEPTI WAHYUNINGTYAS 29

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

2014


1

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN ......................................................................................................................................... 2

A. Sekilas tentang Aset Tetap Pemerintah .......................................................................................... 2

B. Pendapat Ahli tentang Aset Tetap Pemerintah .............................................................................. 2

A. Definisi dan Klasifikasi ..................................................................................................................... 5

B. Pengakuan Aset Tetap ..................................................................................................................... 6

C. Pengukuran Aset Tetap .................................................................................................................... 7

D. Penyajian dan Pengungkapan .......................................................................................................... 9

E. Ketentuan tentang Aset Bersejarah dan Aset Militer ................................................................... 11

F. Renovasi dan Pemeliharaan Aset Tetap (Subsequent Expenditures) .......................................... 14

G. Akuntansi Penyusutan Aset Tetap ................................................................................................. 16

H. Akuntansi Penghentian/Penghapusan Aset Tetap ....................................................................... 18

III. PERBANDINGAN ASET TETAP BERDASARKAN SAK DAN SAP ................................................................ 22

A. Definisi dan Klasifikasi ................................................................................................................... 22

B. Pengakuan Aset Tetap ................................................................................................................... 22

C. Pengukuran Aset Tetap .................................................................................................................. 23

D. Penyajian dan Pengungkapan ........................................................................................................ 24


2

I. PENDAHULUAN

A. Sekilas tentang Akuntansi Aset Tetap di Sektor Pemerintah

Pemerintah memiliki peranan yang besar dalam perekonomian, baik dalam menciptakan

kebijakan dan peraturan, serta pengeluaran belanja pemerintah dalam rangka menciptakan

pelayanan yang baik kepada masyarakat. Peningkatan kualitas atas pengelolaan keuangan negara

menjadi poin penting yang menjadi perhatian masyarakat dalam rangka menciptakan Good

Governance. Informasi keuangan yang transparan dan akuntabel pastinya akan sangat mendukung

dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan secara tepat.

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan

pemerintah dimana merupakan bentuk perwujudan good governance tersebut,

pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap

menjadi fokus utama, karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat

kompleksitas yang tinggi.

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07

(PSAP 07) dari Lampiran PP 24 Tahun 2005. PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi

pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset

tetap berdasarkan peristiwa (events) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali,

pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan.

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan

untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam Paragraf 8, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan

kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai good governance

yang lebih baik adalah dengan cara menerapkan akuntansi berbasis akrual dari yang semula

menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu basis kas untuk pendapatan,

belanja, dan pembiayaan serta basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas, atau secara

keseluruhan dikenal sebagai basis cash toward accrual. Kemudian pemerintah menggantinya dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini meliputi SAP Berbasis

Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual berlaku selama masa

transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual yaitu maksimal empat

tahun sejak tanggal ditetapkan. Dengan demikian, paling lambat tahun 2015, pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual.

Berdasarkan perubahan peraturan pemerintah yang melandasi penerapan basis akuntansi

Standar Akuntansi Pemerintah, akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (PSAP 07) dari Lampiran PP 71 Tahun 2010. Dalam PSAP 07

tersebut, pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetapa dalam lingkungan

pemerintahan telah berlandaskan pada basis akuntansi akrual.

B. Pendapat Ahli tentang Aset Tetap Pemerintah

1. Aset Tetap

Aset tetap di sektor pemerintah merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah yang

diharapkan melalui aset tersebut pemerintah dapat menerima manfaat untuk memberikan


3

pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini akan dibahas beberapa pendapat ahli tentang aset

tetap pemerintah di sektor.

1) William D. Braddy, Jr.,MA, CPPO

Di dalam tulisannya yang berjudul Managing Fixed Asset in Public Sector, William D.

Braddy menyatakan bahwa aset tetap adalah propeti individu yang tidak melekat secara

permanen kepada properti riil, tanah dan bangunan, bisa dipindahkan, memiliki masa manfaat

minimal satu tahun dan minimum biaya akuisisi oleh suatu organisasi.

Untuk diklasifikasikan sebagai aset tetap, William menegaskan bahwa suatu aset harus

memenuhi minimal dua kategori yaitu 1) memiliki minimal masa manfaat, dan 2) minimal biaya

perolehan sebelum diakui sebagai aset tetap. Lebih lanjut, dalam tulisannya, William

menyatakan beberapa karakteristik aset tetap antara lain:

Diakuisisi untuk kegiatan operasi dan tidak untuk dijual;

Hanya aset yang digunakan dalam kegiatan operasi normal;

Untuk jangka panjang.

2. Aset Bersejarah

Hines (1988) menyatakan bahwa akuntansi untuk aset dalam beberapa hal terlihat memiliki

kekurangan dibandingkan dengan akuntansi untuk aspek lainnya, mengingat sifat alamiah yang

dimiliki oleh masing- masing aset tersebut. Akuntansi untuk aset bersejarah (heritage asset)

adalah salah satu isu yang masih diperdebatkan. Hingga saat ini akuntansi untuk aset

bersejarah masih menjadi sebuah polemik bagi para ahli, padahal beberapa standar sudah

ditetapkan sebagai hasil dari diskusi- diskusi para ahli yang selama ini dilakukan. Aset

bersejarah disebut sebagai aset yang cukup unik karena memiliki beragam cara perolehan, tidak

hanya melalui pembangunan namun juga pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun

sitaan. Aset bersejarah tergolong dalam aset tetap karena aset bersejarah memenuhi definisi

aset tetap.

Menurut Carnegie dan Wolnizer (1995), aset besejarah bukanlah aset dan akan lebih tepat

diklasifikasikan sebagai kewajiban, atau secara alternatif disebut sebagai fasilitas dan

menyajikannya secara terpisah. Berbeda halnya dengan Micallef dan Peirson (1997), mereka

berpendapat bahwa aset bersejarah tergolong dalam aset dan dapat dimasukkan dalam neraca.

Hal ini tentunya masih menjadi perdebatan bagi para akuntan. Sebelum ada definisi hukum

untuk aset bersejarah ini tentu para ahli sulit untuk menentukan bagaimana perlakuan

akuntansi yang tepat untuk aset tersebut baik dari segi pengakuan, pengukuran, penilaian, dan

penyajiannya.

Berikut ini beberapa pendapat ahli tentang aset bersejarah.

Peniliti Pendapat tentang Aset Bersejarah

Micallef dan Peirson (1997) Aset bersejarah tergolong dalam aset dan dapat dimasukkan dalam neraca (Heritage assets are considered assets and they can be included on the balance sheet)

Christiaens (2004) Aset bersejarah harus dimasukkan dalam neraca meskipun tidak memenuhi definisi resmi (Heritage assets should be reported in the balance sheet notwithstanding their non - compliance with the official definitions)

Barton (2000) Aset bersejarah harus disajikan dalam anggaran terpisah sebagai aset layanan (Heritage assets must be represented in a separate budget as "services assets")

Pallot (1990), (1992) Aset bersejarah harus disajikan dalam kategori yang terpisah


4

dari aset sebagai aset daerah (Heritage assets must be represented in a separate category of asset as "community assets")

Mautz (1988) Aset bersejarah harus disajikan pada kategori terpisah dari aset sebagai fasilitas (Heritage assets must be represented in a separate category of asset as "facilities")

Nasi et al. (2001) Aset bersejarah tidak harus disajikan dalam neraca (Heritage assets should not be reported in the balance sheet)

Carnegie dan Wolnizer (1995)

Aset besejarah bukanlah aset dan akan lebih tepat diklasifikasikan sebagai liabilitas, atau secara alternatif disebut sebagai fasilitas dan menyajikannya secara terpisah (Heritage assets are not assets and it would be more appropriate to classify them as liabilities, or alternatively to call them facilities and show them separately)

Sumber: Aversano dan Christiaens, 2012 dalam Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah, 2014


5

II. PERRBANDINGAN ASET TETAP BERDASARKAN SAP DAN IPSAS

A. Definisi dan Klasifikasi

PP 71 Tahun 2010

(PSAP 07)

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12( dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pengecualian: Aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies), hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources), kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non regenerative natural resources).

IPSAS 17 Aset tetap adalah aset berwujud yang: 1. diadakan untuk digunakan dalam produksi atau

penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada orang lain, atau untuk tujuan administratif; dan

2. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode pelaporan.

Pengecualian: Aset biologis yang terkait dengan kegiatan pertanian serta mineral dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam dan non-regeneratif sumber daya yang sejenis.

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah karena nilainya yang

signifikan dalam neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas

lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor,

2. Hak atas tanah.

Aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah seperti bahan (materials) dan

perlengkapan (supplies) tidak termasuk dalam definisi aset tetap. Berdasarkan PP 71 Tahun 2010

(PSAP 07) Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam

aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud

untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Contoh: tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

2) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap

dipakai. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk

pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk

keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

Contoh: gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara,

monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.


6

3) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik,

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih

dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Contoh: alat-alat berat, alat kantor, alat angkutan, alat kedokteran, alat komunikasi, dan lain

sebagainya.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh

pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Contoh: jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik,

jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok

aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah

dan dalam kondisi siap dipakai.

Contoh: koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak

kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan

namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi

aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Selain tanah dan

konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan

karakteristik aset tersebut.

Berdasarkan IPSAS 17, klasifikasi aset tetap juga didasarkan pada pengelompokan aset yang

memiliki kesamaan sifat atau fungsi dalam operasi suatu entitas. Berikut ini adalah perbandingan

klasifikasi aset tetap antara SAP dan IPSAS:

N SAP IPSAS

1 Tanah 1 Land (Tanah)

2 Peralatan dan Mesin 2 Operational buildings (Bangunan Operasional)

3 Gedung dan Bangunan 3 Roads (Jalan)

4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

4 Machinery (Mesin)

5 Aset Tetap Lainnya 5 Electricity transmission networks (Jaringan transmisi listrik)

6 Konstruksi dalam Pengerjaan

6 Ships (Kapal)

7 Aircraft (Pesawat)

8 Specialist military equip (Peralatan militer khusus)

9 Motor vehicles (Kendaraan Bermotor)

10 Furniture and fixtures (Furniture dan perlengkapan)

11 Office equipment (Perlengkapan kantor, dan)

12 Oil rigs (Alat Pengeboran Minyak)

B. Pengakuan Aset Tetap

PP 71 Tahun 2010 (PSAP 07)

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Berwujud;


7

b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal

entitas; dan e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk

digunakan.

IPSAS 17 PPE harus diakui sebagai aset pada saat: a) Dimungkinkan bahwa manfaat ekonomi di masa yang

akan datang atau potensi jasa yang terkait dengannya akan berpengruh terhadap entitas.

b) Biaya atau fair value dari asset bisa diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset

tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah.

Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut

akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika

manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak

dapat diakui. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah

dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak

kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat

diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau

penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih

adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus

diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset

tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut

telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama

pemilik sebelumnya.

C. Pengukuran Aset Tetap


Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan

IPSAS 17 PPE yang memenuhi syarat sebagai aset dinilai dinilai berdasarkan biayanya (Cost). Aset yang diperoleh dari non-exchange transaction, biayanya dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan

dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila

aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat

aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi.

Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer)

dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan,


8

ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui

pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang

dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan

bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di

atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut

diperoleh.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada

kondisi asset tanpa nilai bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap

konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali (revaluasi) yang dimaksud pada PP 71 tahun

2010 hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat

perolehan awal.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang

digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya

setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya

perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Pengukuran dapat dipertimbangkan

andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang

mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu

pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan

entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam

proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya

langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan

pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi

berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.


Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk dimaksudkan

IPSAS 17 Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari: a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak yang tidak

dapat dikembalikan, setelah dikurangi diskon dagang dan rabat. b) Setiap biaya yang terkait langsung untuk membawa aset ke

lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk dapat beroperasi dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen.

c) Eestimasi biaya awal pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi, dimana kewajiban atas suatu biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau sebagai konsekuensi dari penggunaan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan selama periode tersebut.

Dalam PSAP Nomor 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap, disebutkan bahwa biaya perolehan

suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya

yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat

aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat

diatribusikan secara langsung adalah:

a. biaya persiapan tempat;


9

b. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling

cost);

c. biaya pemasangan (installation cost);

d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan

e. biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa

peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset

tetap tersebut).

Sedangkan yang tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah:

a) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat

diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi

kerjanya.

b) Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa kecuali biaya tersebut perlu

untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Ada kalanya aset tetap diperoleh secara gabungan. Yang dimaksud dengan gabungan di sini

adalah perolehan beberapa aset tetap namun harga yang tercantum dalam faktur adalah harga total

seluruh aset tetap tersebut. Cara penilaian masing-masing aset tetap yang diperoleh secara

gabungan ini adalah dengan menghitung berapa alokasi nilai total tersebut untuk masing-masing

aset tetap dengan membandingkannya sesuai dengan nilai wajar masing-masing aset tetap

tersebut di pasaran.

D. Penyajian dan Pengungkapan

PSAP 07 mengatur ketentuan hal-hal apa saja yang harus diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan. Paragraf 80 secara eksplisit menyatakan laporan keuangan harus

mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);

2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

a) Penambahan;

b) Pelepasan;

c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

d) Mutasi aset tetap lainnya.

3) Informasi penyusutan, meliputi:

a) Nilai penyusutan;

b) Metode penyusutan yang digunakan;

c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;

3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

2) Tanggal efektif penilaian kembali;

3) Jika ada, nama penilai independen;


10

4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;

5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Ketentuan ini senada dengan IPSAS 17 Par 88 yang mengatur hal-hal yang harus diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);

2) Metode penyusutan yang digunakan

3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

5) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

a) Penambahan;

b) Pelepasan;

c) Akuisisi melalui kombinasi entitas;

d) Penambahan atau pengurang dari hasil revaluasi atau impairmen;

e) Kerugian karena penurunan nilai yang diakui dalam surplus/defisit sesuai IPSAS 21;

f) Kerugian karena penurunan nilai yang dibalikkan dalam surplus/defisit sesuai IPSAS 21;

g) Perubahan lainnya.

Pada paragraf 89 ditambahkan bahwa entitas juga harus mengungkapkan di dalam Catatan atas

Laporan Keuangan diantaranya:

1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

2) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

3) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

4) Kompensasi dari pihak ketiga atas penurunan nilai atau kehilangan aset tetap yang termasuk

dalam surplus/defisit.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali (revaluasi), maka hal-hal berikut harus

diungkapkan:

1) Tanggal efektif penilaian kembali;

2) Jika ada, nama penilai independen;

3) Metode dan asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar aset;

4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;

5) Nilai surplus revaluasi;

6) Jumlah surplus revaluasi masing-masing aset;

7) Jumlah defisit revaluasi masing-masing aset, jika ada.


11

Contoh Penyajian Aset Tetap pada Neraca

No. 20X1 20X0

1 ASET

2

3 ASET LANCAR

4 Kas di Kas Daerah xxx xxx

5 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx

6 Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx

7 Investasi Jangka Pendek xxx xxx

8 Piutang Pajak xxx xxx

9 Piutang Retribusi xxx xxx

10 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx

11 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx

12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat xxx xxx

13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx

14 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx

15 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx

16 Piutang Lainnya xxx xxx

17 Persediaan xxx xxx

18 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 17) xxx xxx

19

20 INVESTASI JANGKA PANJANG

21 Investasi Nonpermanen

22 Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx

23 Investasi dalam Surat Utang Negara xxx xxx

24 Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx

25 Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx

26 Jumlah Investasi Nonpermanen (22 s/d 25) xxx xxx

27 Investasi Permanen

28 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx

29 Investasi Permanen Lainnya xxx xxx

30 Jumlah Investasi Permanen (28 s/d 29) xxx xxx

31 Jumlah Investasi Jangka Panjang (26 + 30) xxx xxx

32

33 ASET TETAP

34 Tanah xxx xxx

35 Peralatan dan Mesin xxx xxx

36 Gedung dan Bangunan xxx xxx

37 Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx

38 Aset Tetap Lainnya xxx xxx

39 Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx

40 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx)

41 Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40) xxx xxx

42

43 DANA CADANGAN

44 Dana Cadangan xxx xxx

45 Jumlah Dana Cadangan (44) xxx xxx

46

47 ASET LAINNYA

48 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx

49 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx

50 Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx

51 Aset Tak Berwujud xxx xxx

52 Aset Lain-Lain xxx xxx

53 Jumlah Aset Lainnya (48 s/d 52) xxx xxx

54

55 JUMLAH ASET (18+31+41+45+53) xxxx xxxx

(Dalam Rupiah)

Uraian

NERACAPEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

E. Ketentuan tentang Aset Bersejarah dan Aset Militer

Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena

umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala


12

macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan

sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya,

lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen,

tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).

Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh

dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;

2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya

untuk dijual;

3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan

walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

4) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai

ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset

bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah mungkin

mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara

perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang

dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan

mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut. Aset

bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah

unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan

operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh

beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang

ada pada periode berjalan. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya

kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk

ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti

aset tetap lainnya. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik

sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

Selain aset bersejarah, pemerintah juga memiliki aset militer. Peralatan militer, baik yang umum

maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip

yang ada pada Aset Tetap (dipersamakan dengan aset tetap lain yang dimiliki pemerintah).

1. Model Penilaian Aset Bersejarah

Penilaian merupakan suatu proses untuk menentukan nilai ekonomi suatu obyek, pos, atau

elemen (Statement of Financial Accounting Concepts No.5). Penilaian biasanya digunakan

untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap elemen

atau pos statemen keuangan pada saat penyajian. Tujuan dari penilaian aset adalah untuk

merepresentasikan atribut pos-pos aset yang berhubungan dengan tujuan laporan keuangan

dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai.

Aset bersejarah memiliki model penilaian (valuation) yang berbeda di setiap negara.

Perbedaan tersebut muncul disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing- masing

negara. Negara- negara tersebut menganut suatu pedoman yang mengatur tentang

akuntansi bagi aset bersejarah. Dari sekian banyak pedoman atau standar, negara berhak

memilih mana yang paling tepat diaplikasikan untuk negaranya. Namun, karena kelonggaran


13

peraturan tersebut mengakibatkan standar yang digunakan di negara- negara tidak ada

keseragaman.

Model penilaian tersebut antara lain adalah:

a) Menurut Act Accounting Policy (2009), semua lembaga harus menggunakan model

revaluasi untuk semua aset bersejarah dan mengukur aset tersebut pada nilai wajar. Hal

ini sesuai dengan GAAP. Setelah nilai wajar aset telah ditentukan, aset harus dinilai

kembali berdasarkan siklus valuasi 3 tahun. Nilai wajar harus didasarkan pada harga jual

pasar saat ini untuk aset yang sama atau sejenis. Namun, banyak jenis aset bersejarah

yang memiliki sifat unik, sehingga tidak dapat diukur berdasarkan harga jual pasar. Oleh

sebab itu, nilai wajar aset dapat diestimasi dengan pendekatan penghasilan atau biaya

penggantian yang didepresiasi. Aset dapat dinilai pada biaya penggantian dengan aset

yang sama dan tidak identik namun memberikan manfaat yang sama. 2. Menurut

Generally Recognised Accounting Practice(GRAP) 103 (2011), saat aset bersejarah

diperoleh dengan tanpa biaya atau biaya nominal, aset tersebut harus diukur pada nilai

wajar pada tanggal akuisisi. Dalam menentukan nilai wajar aset bersejarah yang

diperoleh dari transaksi non- exchange, suatu entitas harus menerapkan prinsip- prinsip

atas bagian penentuan nilai wajar. Setelah itu, entitas dapat memilih untuk mengadopsi

baik model revaluasi atau model biaya sesuai dengan GRAP 103.

b) Menurut Financial Reporting Statements (FRS) 30 (2009), penilaian (valuation) aset

bersejarah dapat dilakukan dengan metode apapun yang tepat dan relevan. Pendekatan

penilaian yang dipilih nantinya diharapkan adalah suatu penilaian yang dapat

menyediakan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat.

c) Menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 (2010), penilaian kembali

(revaluation) tidak diperbolehkan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan

biaya perolehan atau harga pertukaran. Dalam hal terjadi perubahan harga secara

signifikan, pemerintah dapat melakukan revaluasi atas aset yang dimiliki agar nilai aset

tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang.

Berdasarkan keempat model penilaian di atas, secara garis besar standar membebaskan

model penilaian mana yang cocok digunakan untuk aset bersejarah baik model penilaian

kembali (revaluation) maupun model biaya. Kebebasan tersebut diharapkan agar entitas

dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan lebih bermanfaat. Jadi, perbedaan

model penilaian dianggap tidak akan menjadi penghalang bagi sebuah entitas pengelola aset

bersejarah untuk melakukan penilaian aset bersejarah.

2. Macam- macam Alternatif PengungkapanAset Bersejarah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip

akuntansi dan pelaporan keuangan, salah satunya adalah pengungkapan lengkap (full

disclosure). Pengungkapan lengkap berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna

laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan

atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Sama halnya dengan model penilaian, pengungkapan aset bersejarah dalam laporan

keuangan pun bermacam- macam jenisnya. Menurut PSAP Nomor 07 Tahun 2010, aset

bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) saja tanpa nilai,

kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada

pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya gedung untuk ruang perkantoran, aset tersebut


14

akan diterapkan prinsip- prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Aset bersejarah yang

masuk dalam golongan tersebut akan dimasukkan dalam neraca.

Sejalan dengan PSAP, menurut Financial Reporting Statement (FRS)- 30 aset bersejarah

memungkinkan untuk dicantumkan dalam CaLK atau neraca. Aset bersejarah yang

dimasukkan dalam neraca setidaknya memperhatikan beberapa hal, yaitu:

a) Nilai aset bersejarah yang tercatat pada awal periode laporan keuangan dan pada

tanggal neraca, termasuk analisis pengelompokkan aset bersejarah yang dilaporkan

pada biaya maupun penilaian kembali (revaluation)

b) Saat aset dilaporkan dengan model penilaian kembali (revaluation), entitas cukup

melaporkan informasi yang membantu dalam hal pemahaman tentang penilaian yang

digunakan dan bagaimana signifikansinya.

Jadi, terdapat dua alternatif yang dapat digunakan untuk aset bersejarah. Pertama, aset

tersebut dimasukkan dalam CaLK saja, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah

yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah berupa nilai seni, budaya dan sejarah

saja. Dalam CaLK, aset bersejarah hanya ditulis sejumlah unit aset dan keterangan yang

berkaitan dengan aset tersebut. Kedua, aset bersejarah dimasukkan dalam neraca, yang

masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada

pemerintah selain nilai sejarahnya. Dalam neraca, aset bersejarah dinilai seperti layaknya

aset tetap lain.

F. Renovasi dan Pemeliharaan Aset Tetap (Subsequent Expenditures)

Setelah aset diperoleh, pemerintah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang

berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya

pemeliharaan maupun biaya renovasi. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu

tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan

kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (capital

expenditure) sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk

pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan

(revenue expenditure).

Menurut PSAP 07 paragraf 49, pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di

masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar

kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya harus

ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria kapitalisasi dan/atau suatu Nilai

Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (capitalization thresholds) untuk dapat digunakan dalam

penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Aset tetap yang nilai

perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tidak disajikan dalan neraca

(on face), melainkan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan

BMN/Laporan Barang Milik Daerah. SAP tidak menentukan besarnya capitalization threshold ini

tetapi memberikan kebebasan kepada masing-masing entitas untuk menentukan sendiri. Pada PSAP

07 lebih lanjut dijelaskan bahwa dikarenakan organisasi pemerintah sangat beragam dalam jumlah

penggunaan asset tetap maka suatu batasan jumlah kapitalisasi tidak dapat diseragamkan untuk

seluruh entitas. Itu berarti keputusan batasan ada pada masing-masing entitas untuk

menetapkannya sesuai dengan kondisi keuangan, kondisi operasional, dan jumlah asset tetapnya.


15

Namun, standar ini mengharuskan bahwa sekali batasan ditetapkan maka harus diterapkan secara

konsisten dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan nomor 120/PMK.06/2007 tentang

Penatausahaan BMN bahwa Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran

pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi,

dan restorasi, meliputi :

pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan

atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); dan

pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000

(sepuluh juta rupiah).

Contoh Kasus

Pada tahun 2013, Kementerian K melakukan pemeliharaan gedung dan bangunan sebagai

berikut:

Tanggal 10 Agustus 2013 dilakukan kegiatan pemasangan keramik yang semula hanya

berupa lantai tanah sejumlah Rp600.000.000 dengan pembebanan pada akun belanja

modal gedung dan bangunan.

Tanggal 10 September 2013 dilakukan pengecatan taman gedung sejumlah Rp300.000.000

dengan pembebanan pada akun belanja pemeliharaan.

Atas transaksi tersebut biaya yang dapat dikapitalisasi hanyalah biaya pemasangan keramik

(biaya renovasi). Biaya pengecatan taman diakui sebagai beban tahun berjalan dan tidak perlu

dikapitalisasi karena merupakan kegiatan pemeliharaan rutin yang tidak menunjukkan adanya suatu

peningkatan mutu/kualitas/kapasitas atas aset yang bersangkutan. Jurnal yang dibuat oleh

Kementerian K adalah sebagai berikut.

Untuk Belanja Modal

Tanggal Uraian Debet Kredit

10/08/2013 Aset Tetap Gedung

Piutang dari KUN (mencatat kapitalisasi aset tetap)

600.000.000 600.000.000

Un tuk Belanja Pemeliharaan


10/09/2013 Beban pemeliharaan

Piutang dari KUN (mencatat biaya pemeliharaan gedung)

300.000.000 300.000.000

Sementara itu, IPSAS juga mengatur ketentuan tetang aset tetap. Di dalam IPSAS 17 yang

mengatur akuntansi aset tetap pada paragraf 14 disebutkan sebagai berikut:

The cost of an item of property, plant and equipment shall be recognized as an asset if, and

only if:

1) It is probable that future economic benefits or service potential associated with the

item will flow to the entity; and

2) The cost or fair value of the item can be measured reliably.

Lebih lanjut ketentuan tentang pengeluaran setelah pengeluaran awal aset tetap diatur pada

paragraf 23-25, yang menyatakan sebagai berikut:

23 Under the recognition principle in paragraph 14, an entity does not recognize in the carrying

amount of an item of property, plant and equipment the costs of the day-to-day servicing of the


16

item. Rather, these costs are recognized in surplus or deficit as incurred. Costs of day-to-day

servicing are primarily the costs of labor and consumables, and may include the cost of small

parts. The purpose of these expenditures is often described as for the repairs and maintenance

of the item of property, plant and equipment.

24 Parts of some items of property, plant and equipment may require replacement at regular

intervals. For example, a road may need resurfacing every few years, a furnace may require

relining after a specified number of hours of use, or aircraft interiors such as seats and galleys

may require replacement several times during the life of the airframe. Items of property, plant

and equipment may also be required to make a less frequently recurring replacement, such as

replacing the interior walls of a building, or to make a non-recurring replacement. Under the

recognition principle in paragraph 14, an entity recognizes in the carrying amount of an item of

property, plant and equipment the cost of replacing part of such an item when that cost is

incurred if the recognition criteria are met. The carrying amount of those parts that are

replaced is derecognized in accordance with the derecognition provisions of this Standard (see

paragraphs 82 to 87).

Dari pernyataan di atas, secara definisi, dengan jelas IPSAS menyatakan bahwa setiap biaya yang

dapat diidentifikasikan akan memberi tambahan manfaat ekonomis di masa yang akan datang akan

diakui sebagai aset tetap (dikapitalisasi). Lebih lanjut, IPSAS juga menegaskan biaya-biaya yang

sifatnya harian (day to day servicing cost) tidak dikapitalisasi. Adapun IPSAS menyebutkan contoh-

contoh day to day servicing cost yang harus dibebankan seperti :

1. Penambalan permukaan berlubang pada jalan raya

2. Penggantian kursi penumpang pada pesawat yang dimiliki pemerintah

3. Pengecetan gedung pemerintah

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa SAP dan IPSAS memiliki ketentuan yang sama dalam mengatur

biaya pengeluaran setelah pengeluaran awal terkait aset tetap, yaitu:

1. Mengkapitalisasi biaya pengeluaran yang dapat menambah masa manfaat/member

tambahan manfaat ekonomis di masa mendatang. (SAP menambahkan syarat capitalization

thresholds).

2. Mengakui sebagai beban biaya pengeluaran yang sifatnya harian atau pemeliharaan rutin

dan tidak menambah masa manfaat aset tetap.

Secara ringkas perbandingan antara SAP dan IPSAS tentang biaya pengeluaran setelah

perolehan awal aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Perbandingan SAP IPSAS

Syarat kapitalisasi aset tetap

Memperpanjang masa manfaat, atau

Menambah kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, atau

Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds)

Memberi tambahan manfaat ekonomis di masa yang akan datang.

Pengeluaran yang diakui sebagai beban

Tidak dijelaskan secara eksplisit Biaya pengeluaran yang sifatnya harian atau pemeliharaan rutin

G. Akuntansi Penyusutan Aset Tetap


17

Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima

manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian ini lebih

merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengonsumsian potensi manfaat

aset oleh karena pamakaian dan/atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain.

Menurut PSAP 07, Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang

dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai

penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat (carrying amount)

aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset

tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode

penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa

(service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat

disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi

sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan menurut PSAP antara lain:

1. Metode garis lurus (straight line method);

2. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method)

3. Metode unit produksi (unit of production method)

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan

karakteristik aset tersebut.

Tujuan utama dari penyusutan adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai

wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas

dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan. Untuk

menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah:

a. Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat

menurun kapasitas dan manfaatnya (peralatan dan mesin, bangunan dll) dengan aset yang

tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya (tanah, konstruksi

dalam pengerjaan).

b. Nilai yang Dapat Disusutkan

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. PSAP menganut nilai historis, sehingga

kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap

yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Lebih lanjut Buletin Teknis 05

menyatakan bahwa di lingkungan pemerintah aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam

operasi pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya.

Selain itu, penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka perbandingan antara

biaya dan pendapatan. Meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai

residunya, dengan kedua alasan, maka nilai sisa/residu diabaikan dalam menghitung

penyusutan. Aset tetap masih memiliki nilai selama masih dapat dimanfaatkan, sehingga

pada prinsipnya tidak dikenal nilai residu. Dengan demikian, nilai perolehan atau nilai wajar

aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (depreciable cost).

c. Masa Menfaat dan Kapasitas Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari

satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat isendiri berbeda-beda, ada yang

dapat diukur dengan indikator terkuantifikasi dan ada yang tidak. Perbedaan masa manfaat

dan intensitas pemanfaatan perlu diketahui untuk menetapkan metode penyusutan.


18

Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa

manfaat dapat dipilih metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda. Dalam

hal ini masa manfaat akan menjadi dasar perhitungan penyusutan. Sedangkan aset tetap

dikaitkan dengan intensitas pemanfaatannya dapat menggukan metode penyusutan unit

produksi. Dalam hal ini pemanfaatan akan diukur dengan unit kapasitas atau produksi yang

termanfaatkan. Pada gillirannya, unit kapasitas atau produksi ini akan dibandingkan dengan

seluruh potensi kapasitas/produksi yang dikandung oleh suatu aset tetap.

Sementara itu, menurut IPSAS 17, Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu

aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai yang dapat disusutkan adalah biaya aset atau biaya penggantian aset dikurangi nilai sisa

(residual value) aset tersebut. Hal ini berbeda dengan SAP yang tidak mengakui adanya nilai sisa

(residual value) dalam menentukan nilai yang dapat disusutkan pada aset tetap. Selain itu IPSAS

menyatakan secara jelas bahwa aset tetap yang memiliki nilai yang signifikan terhadap total aset

tetap yang dimiliki harus disusutkan secara terpisah. Hal ini berbeda dengan SAP yang tidak secara

jelas menyatakan syarat aset yang disusutkan secara terpisah atau secara berkelompok. Namun

secara teknis hal ini diatur dalam Buletin Teknis 05 yang mengatur bagaimana menentukan aset

yang disusutkan secara berkelompok atau individual. Penyusutan dimulai sejak aset tetap tersedia

untuk digunakan. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan menurut IPSAS antara lain:

1. Metode garis lurus (straight line method);

2. Metode saldo menurun (diminishing balance method)

3. Metode unit produksi (unit of production method)

Secara ringkas, perbandingan antara PSAP dan IPSAS tentang penyusutan aset tetap dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:


Definisi

Alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaatnya.

Nilai yang Dapat Disusutkan Harga perolehan atau Nilai terbawa (Carrying Amount)

Harga perolehan dikurangi nilai sisa (residual value) aset tetap.

Nilai sisa (residual value) Tidak diakui Diakui

Metode Penyusutan

Garis lurus (Straight Line Method)

Saldo menurun ganda (Double Declining Balance Method)

Unit produksi (Unit of Production Method)

Garis lurus (Straight Line Method)

Saldo menurun (Diminishing Balance Method)

Unit produksi(Unit of Production Method)

Saat Dimulai penyusutan Tidak dijelaskan secara eksplisit.

Sejak aset tetap tersedia untuk digunakan.

H. Akuntansi Penghentian/Penghapusan Aset Tetap

Adanya penghentian maupun pelepasan aset tetap (Barang Milik Negara) di lingkungan

pemerintah lazim disebut dengan pemindahtanganan. Pemindahtanganan Barang Milik Negara

(BMN) yang dilakukan pemerintah berdasarkan pada PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang

pengelolaan BMN yang diantaranya dilakukan dengan cara:


19

1. Dijual ;

2. Dipertukarkan

3. Dihibahkan; atau

4. Dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

Kriteria pelepasan aset tetap di atas senada dengan PSAP 07 paragraf 76 dan 77 menyatakan

bahwa:

76. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen

dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

77. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Ketentuan pelepasan aset tetap di PSAP 07 di atas senada dengan IPSAS 17 paragraf 82 yang

menyebutkan bahwa carrying amount dari suatu aset tetap harus dilakukan penghentian

pengakuannya ketika (1) dilepaskan dan (2) tidak mempunyai manfaat ekonomis di masa depan dari

penggunaannya. Apabila suatu aset tetap dihentikan dari penggunaannya, baik karena

dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi,

maka pencatatan akun aset tetap yang bersangkutan harus ditutup.

Secara akuntansi, aset tetap yang tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak

sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan

rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut

hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus

dihentikan dan dapat dilepaskan. Namun proses pelepasan tersebut harus memenuhi proses

sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN. Pencatatan

dilakukan setelah terbit surat keputusan penghapusan oleh K/L untuk aset tetap yang telah habis

masa manfaat/tidak ada lagi manfaat dari penggunaannya. Untuk aset tetap yang dihibahkan,

dieliminasi dari neraca pada saat telah dikeluarkan berita acara serah terima hibah oleh K/L sebagai

tindak lanjut persetujuan hibah pengelola barang. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui

mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN), dikeluarkan dari pembukuan pada saat Peraturan

Pemerintah (PP) PMN diterbitkan. Sedangkan aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan

dikeluarkan dari pembukuan pada saat diterbitkan risalah lelang.

Jurnal yang dibuat untuk akuntansi pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

Saat penghentian secara permanen


Aset Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (mencatat reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya)

xxxx xxxx

xxxx

Penjualan Aset Tetap


Akumulasi Penyusutan Defisit Penjualan Aset Non Lancar, atau Surplus Penjualan Aset Non Lancar

xxxx xxxx

xxxx


20

Aset Tetap (untuk mencatat penghapusan aset tetap melalui Penjualan)

xxxx

Hibah


Beban Hibah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (untuk mencatat penghapusan aset tetap melalui Hibah)

xxxx xxxx

xxxx

Penyertaan Modal


Penyertaan Modal Pemerintah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (untuk mencatat penghapusan aset tetap melalui Penyertaan Modal)

xxxx xxxx

xxxx

Transfer Aset Tetap antar Intansi


Beban Transfer Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (untuk mencatat penghapusan aset tetap melalui Transfer antar instansi)

xxxx xxxx

xxxx

Pencatatan sebagaimana di atas senada dengan IPSAS 17 paragraf 85 yang menyebutkan nilai aset

tetap yang dilepas adalah sebesar nilai sisa aset tetap tersebut setelah disusutkan. Begitu juga

apabila suatu entitas tidak mengaplikasikan nilai sisa (tanpa residual value) maka nilai yang

digunakan adalah biaya perolehan pada saat aset tetap tersebut diperoleh maupun dibangun.

Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual

atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang

bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai

buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus atau defisit atas penjualan aset non lancar pada

Laporan Operasional (LO). Sementara itu pelepasan aset tetap melalui penjualan, IPSAS 17 paragraf

83 menyebutkan bahwa akan muncul gain atau loss dari pelepasan aset tetap yang diakui dalam

surplus atau defisit. Apabila muncul Gain tidak diklasifikasikan sebagai revenue (pendapatan). Nilai

gain atau loss tersebut adalah selisih antara pendapatan bersih pengalihan dengan nilai sisa aset

tetap tersebut.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa aset tetap yang akan dilepaskan maupun sudah tidak

mempunyai masa manfaat di masa mendatang tidak langsung dilepaskan/dikeluarkan dari neraca

sebelum ada persetujuan pelepasan berupa surat keputusan, persetujuan, peraturan, maupun

dokumen lainnya. Beberapa status untuk aset tetap yang akan dihapuskan berdasarkan dasar

persetujuan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apabila suatu aset tetap dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif, maka aset

tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.


21

2. Apabila suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah

mendapatkan persetujuan penghapusan, maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca.

3. Aset tetap yang dihentikan secara permanen oleh pimpinan entitas sebelum mendapat

persetujuan penghapusan direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.

4. Aset tetap dalam proses pemindahtanganan dan telah diterbitkan surat persetujuan dari

pengelola barang maka aset tersebut tidak digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah, dengan kata lain tidak aktif, sehingga tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat

dikelompokkan lagi sebagai aset tetap.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Paragraf 78 PSAP 07 menyatakan bahwa aset tetap yang

dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus

dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pada saat dokumen sumber untuk

mengeliminasi aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah

direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca.


Kriteria pelepasan aset tetap (penghapusbukuan)

Dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya.

Tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang

Dilepaskan

Tidak mempunyai manfaat ekonomis di masa depan dari penggunaannya.

Pengakuan Laba atau Rugi Ada Ada


22

III. PERBANDINGAN ASET TETAP BERDASARKAN SAK DAN SAP

A. Definisi dan Klasifikasi

PP 71 Tahun 2010

(PSAP 07)

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12( dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pengecualian: Aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies), hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources), kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non regenerative natural resources).

IAS 16 Aset tetap adalah aset berwujud yang: a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau

penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan

b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

PSAK 16 Aset tetap adalah aset berwujud yang: a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau

penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan

b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Dari segi definisi aset tetap antara SAP dan SAK pada dasarnya menganut prinsip yang sama,

yaitu suatu aset dikategorikan sebagai aset tetap jika memiliki masa manfaat/diharapkan dapat

digunakan selama lebih dari satu periode (12 bulan).

Berbeda dengan SAP, SAK tidak menentukan secara eksplisit klasifikasi aset tetap seperti yang

dinyatakan dalam SAP. Hal ini menunjukkan bahwa SAK memberikan kebebasan kepada suatu

entitas untuk menetapkan nama akun sesuai jenis aset tetap yang dilaporkan sepanjang memenuhi

kriteria sebagai aset tetap.

B. Pengakuan Aset Tetap


Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Berwujud; b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan; c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal

entitas; dan e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk

digunakan.


23

IAS 16 Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

a) besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan

b) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

PSAK 16 Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

a) besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan

b) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Dalam hal pengakuan aset tetap, terlihat bahwa SAP dan SAK menggunakan prinsip yang sama.

Aset tetap diakui jika memenuhi dua kriteria utama yaitu 1) besar kemungkinan manfaat ekonomis

berkaitan dengan aset tersebut mengalir ke entitas, dan 2) biaya perolehan aset tersebut dapat

diukur secara andal.

Selain itu, SAP dan SAK juga menganut prinsip yang sama terkait dengan penghentian

pengakuan aset tetap. Pada PSAP 07 Par 76 dinyatakan Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca

ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat

ekonomik masa yang akan datang. Hal ini senada dengan PSAK 16 dan IAS 16 yang sama-sama

menyatakan Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat 1) dilepas, atau 2)

ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau

pelepasannya.

Dalam SAP dan SAK sama-sama mengakui adanya laba atau rugi berkenaan dengan pelepasan

aset tetap, baik karena dijual, ditukar dll. Dan laba atau rugi tersebut dilaporkan pada bagian yang

terpisah dari klasifikasi pendapatan.

C. Pengukuran Aset Tetap


Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan

IAS 16 Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran suatu aset ditangguhkan hingga melampaui jangka waktu kredit normal, perbedaan antara nilai tunai dengan pembayaran total diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali dikapitalisasi sesuai dengan IAS 23.

PSAK 16 Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan.

Dari tabel di atas terlihat bahwa SAP dan SAK sama-sama penganut prinsip biaya perolehan

dalam mengukur nilai suatu aset tetap pada saat awal akuisisi. Perbedaan terletak pada ketentuan

pengukuran setelah pengakuan awal. Dalam paragraf 52, SAP hanya mengatur pengukuran nilai aset

tetap berdasarkan harga perolehan, penilaian kembali (revaluasi) hanya dapat dilakukan hanya jika

terjadi kondisi yang memungkinkan entitas melakukan penilaian kembali aset tetap tersebut. Hal ini

berbeda dengan IFRS dan SAK yang mengharuskan entitas memilih antara model biaya atau model


24

revaluasi sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset

tetap.

1) Model Biaya

Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi

penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

2) Model revaluasi

Setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus

dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi

penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa

jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari apa yang akan ditentukan dengan

menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam

pengukuran aset tetap maka perubahan tersebut berlaku prospektif.

D. Penyajian dan Pengungkapan

Senada dengan SAP, SAK mengatur ketentuan hal-hal yang harus dilaporkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan, untuk setiap kelompok aset tetap antara lain:

1) dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;

2) metode penyusutan yang digunakan;

3) umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

4) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi

penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan

5) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

a) penambahan;

b) aset diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual atau termasuk dalam kelompok

lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai PSAK 58 (revisi

2009): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan dan

pelepasan lainnya;

c) akuisisi melalui kombinasi bisnis;

d) peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai paragraf 31, 39, dan 40

serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dijurnal balik dalam pendapatan

komprehensif lain sesuai PSAK No. 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset;

e) rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai PSAK 48;

f) rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laba rugi sesuai PSAK 48;

g) penyusutan;

h) selisih nilai tukar neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata

uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran

dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor;

dan

i) perubahan lain.

Laporan keuangan juga mengungkapkan:

1) keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk

liabilitas;


25

2) jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam

pembangunan;

3) jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap; dan

4) jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai,

hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara

terpisah pada pendapatan komprehensif lain.

Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut diungkapkan:

a. tanggal efektif revaluasi;

b. apakah penilai independen dilibatkan;

c. metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset;

d. penjelasan mengenai nilai wajar aset yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga

terobservasi (observable prices) dalam suatu pasar aktif atau transaksi pasar terakhir yang

wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lainnya;

e. untuk setiap kelompok aset tetap, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat

dengan model biaya; dan

f. surplus revaluasi, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan-

pembatasan distribusi kepada pemegang saham.


26

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

IPSAS 17 (2006) from http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/ipsas-17-property-

plant-3.pdf

PSAK 16 (2011) from http://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-16.pdf

Braddy, William D. (2001). Managing Fix Asset in Public Sector. From

www.upublish.com/books/braddy.htm

Aset Tetap

Documents