Asean Single Window (Asean Economic Community)

KARYA TULIS ILMIAH

Kesiapan Regulasi Nasional Menjelang Asean Economic

Community 2015

“Analisis Regulasi dan Impementasi Indonesia National

Single Window (INSW) Terkait Ekspor Impor di

Indonesia”

Disusun Oleh :

Nama : Ellen Vembrey

NIM : 205120038

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2014

i

LEMBAR PENGESAHAN

Karya tulis ilmiah ini dengan judul “Analisis Regulasi dan Impementasi

Indonesia National Single Window (INSW) Terkait Ekspor Impor di

Indonesia” ini telah disetujui dan diperiksa oleh Dekan dan Dosen Mata kuliah

Hukum Ekonomi Internasional sebagai dosen pembimbing Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara.

Oleh:


NIM : 205120038

Jakarta, 13 Oktober 2014

Disetujui oleh:

Dekan Fakultas Hukum :

( Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.)

Dosen Pembimbing I :

( Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H )

Dosen Pembimbing II :

( Vera W Soemarwi, S.H., LL.M )

ii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Program Studi : Ilmu Hukum

NIM : 205120038

Judul Karya Tulis : Analisis Regulasi dan Impementasi Indonesia National

Single Window (INSW) Terkait Ekspor Impor di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Karya Tulis Ilmiah ini

berdasarkan penelitian, analisa dan pemaparan asli saya sendiri. Jika terdapat

karya orang lain, saya akan mencantukan sumber yang jelas dan yang sebenarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya

bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Tarumanagara, khususnya Fakultas Hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan

dari pihak manapun.


Yang menyatakan,

Ellen Vembrey

NIM:205120038

iii

ABSTRAK


Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Analisis Regulasi dan Impementasi Indonesia National Single

Window (INSW) Terkait Ekspor Impor di Indonesia

Karya tulis ini membahas tentang Indonesia National Single Window (INSW) yang

merupakan suatu sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya

suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and

information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and

synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara

tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision-

making for custom release and Clearance of cargoes);

INSW menjadi elemen penting terkait keberadaannya sebagai implementasi dari

pelaksanaan ASW (Asean Single Window), dan juga dilatarbelakangi oleh beberapa

kepentingan nasional terkait ekspor-impor yang mempengaruhi perekonomian

nasional dan persaingan di lingkup Internasional pada umumnya, lingkup regional

pada khususnya.

Dalam fasilitasi perdagangan yang dioperasikan berdasarkan strandarisasi informasi,

prosedur, dan praktek pergerakan barang-barang lintas pabean dalam perdagangan

Internasional.

Pada keadaan sekarang ini dimana proses dalam melayani kegiatan ekspor- impor

masih cukup lama, dan masih tingginya biaya dalam lalu lintas barang ini,

mengakibatkan tingkat ekonomi yang tinggi, dan tingkat keakuratan data atas

kegiatan ekspor-impor yang masih belum terintegrasi dengan baik

Kata Kunci : Indonesia National Single Window, Asean Single Window, Ekspor-

Impor.

iv

ABSTRACT

Name : Ellen Vembrey

Study Program : Law

Title : Regulation and Indonesian National Single Window (INSW)

Implementation Analysis Regarding Export Import in

Indonesia.

This paper discusses about the Indonesian National Single Window (INSW)

which is an Indonesian national system that allows single submission of data and

information, single and synchronous processing of data and information, single

decision-making for custom release and Clearance of cargoes;

INSW has become an important element regarding its existence as an

implementation of ASW (Asean Single Window) execution, and also motivated

by some national interest regarding export-import that affects national economy

and its competition in International scope generally, regional scope especially.

In trading facilities which operated based on standardization of information,

procedure, and the practice of movement of of goods across the customs in

International Trade.

In the present circumstances where process in serving activities in export-import

still long enough, and the high cost of the goods traffic, resulting in a high level

of economic, and the accuracy of the data on export-import activities that are still

not well integrated.

Keywords: Indonesian National Single Window, Export-Import.

v

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan rahmatnya sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan tepat

pada waktunya dalam mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan

LKTI mahasiswa tingkat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan sebagai

tugas wajib dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Internasional.

Di latar belakangi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda khususnya pada

kawasan Asia Tenggara beberapa waktu silam, para kepala Negara ASEAN

(Association of South East Asia Nations) pada KTT ASEAN ke-9 di Bali,

Indonesia tahun 2003, menyepakati pembentukan komunitas ASEAN dalam

bidang Keamanan Politik (ASEAN Political-Security Community), Ekonomi

(ASEAN Economic Community), dan Sosial Budaya (ASEAN Socio-Culture

Community) yang di kenal dengan Bali Concord II.

Pada kesempatan kali ini penulis akan memusatkan Karya Tulis Ilmiah ini pada

kesepakatan AEC (ASEAN Economic Community) 2015. AEC merupakan suatu

realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi seperti Visi ASEAN 2020. Dengan

adanya AEC tersebut maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dimana terjadi

arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang

lebih bebas diantara Negara ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang

bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan

pangsa pasarnya dikawasan ASEAN.

Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk menggali beberapa Point penting dalam

pelaksanaan AEC 2015 sebagaimana yang dimaksudkan pada AEC Blueprint.

Dalam rangka untuk memberikan pandangan dan juga wawasan terkait dengan

Point yang akan penulis sajikan. Serta memberikan “public awareness” kepada

masyarakat pada umumnya mengenai AEC 2015 ini. Khusunya mengenai

Indonesia National Single Window (INSW) sebagai komitmen Indonesia dalam

kesepakatan AEC 2015 terkait dengan sistem Asean Single Window (ASW).

vi

Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa bantuan dari

berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih Kepada Dosen

Pembimbing Hukum Ekonomi Internasional Bpk. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H

dan Ibu Vera W Soemarwi, S.H., LL.M karena berkat bantuan dan jasa beliau

penulis memperoleh pemahaman serta informasi dalam menyusun Karya Tulis

Ilmiah ini.

Layaknya agent of change penulis mencoba berperan aktif dan memberikan

kontribusi melalui pemahaman yang penulis sajikan dalam Karya Tulis Ilmiah ini

secara maksimal, namun penulis menyadari Karya Tulis Ilmiah ini jauh dari

sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak

sangat penulis harapkan demi penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.


Penulis

vii

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. i

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .................................................... ii

ABSTRAK ........................................................................................................... iii

ABSTRACT ......................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ......................................................................................... v

DAFTAR ISI ........................................................................................................ vii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1

1.2 Rumusan Masalah ........................................................................ 3

1.3 Tujuan Penulisan .......................................................................... 3

1.4 Metode Penelitian ......................................................................... 3

1.5 Hipotesis ....................................................................................... 3

1.6 Sistematika Penulisan ................................................................... 4

BAB II KERANGKA TEORITIS ..................................................................... 6

2. 1 Kerangka Teoritis ......................................................................... 6

2. 2 Kerangka konsepsional ................................................................. 8

BAB III DATA HASIL PENELITIAN .............................................................. 10

3. 1 National Single Window ................................................................ 10

3. 2 Regulasi/landasan hukum terkait penerapan dan pelaksanaan

National Single Window di Indonesia ........................................... 10

3. 3 Cara kerja sistem INSW terhadap barang ekspor .......................... 11

3. 4 Kegiatan Impor melalui cara kerja INSW .................................... 12

3. 5 Program kerja pemerintah terkait dengan INSW ......................... 12

BAB IV PEMBAHASAN .................................................................................. 13

4. 1 Analisis Regulasi/landasan hukum terkait penerapan dan

pelaksanaan National Single Window di Indonesia ...................... 13

4. 2 Analisis mengenai perlindungan hukum bagi para pelaku

perdagangan ekspor impor ............................................................ 20

viii

BAB V PENUTUP ............................................................................................ 22

5. 1 Simpulan ........................................................................................ 22

5. 2 Saran ............................................................................................. 24

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 25

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .............................................................................. 26

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Sistem INSW dalam kegiatan impor ................................................ 12

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan Internasional merupakan faktor penting dalam menggerakkan

dan mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara dan menjadi inti

kegiatan bisnis yang meliputi investasi, produksi, pemasaran, dan lain-lain.

Dengan perdagangan internasional, perekonomian akan saling terjalin dan

tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi suatu negara

dengan negara lain serta lalu lintas barang dan jasa akan membentuk

perdagangan antar bangsa.

Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan

perekonomian suatu negara, karena dalam perdagangan internasional semua

negara bersaing di pasar internasional. Salah satu keuntungan perdagangan

internasional adalah memungkinkan suatu negara untuk berspesialisasi

dalam menghasilkan barang dan jasa secara murah, baik dari segi bahan

maupun cara berproduksi. Akan tetapi manfaat nyata dari perdagangan

internasional dapat berupa kenaikan pendapatan, cadangan devisa, transfer

modal dan luasnya kesempatan kerja.

Perdagangan Internasional sebagai elemen penting pada perekonomian

suatu bangsa tersebut juga tertuang dalam Kesepakan antara anggota

ASEAN dalam KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia tahun 2003 (Bali

Concord II), yang salah satunya menyepakati pembentukan Asean Economic

Community (AEC) 2015.

Dalam Kesepakatan AEC tsb salah satu yang menjadi point penting adalah

yang menyatakan bahwa Indonesia harus menyiapkan dan menerapkan

sistem Indonesia National Single Window (INSW) sebagai bentuk

Implementasi dari Asean Single Window (ASW) di akhir tahun 2008.1

1 The asean charter and economic community blueprint

2

Penerapan sistem INSW tidak lain untuk meningkatkan kondisi kinerja

teknologi pelayanan ekspor-impor saat ini sebagai Komitmen Indonesia

terhadap Asean Economic Community 2015 tersebut.

INSW merupakan suatu sistem layanan publik yang terintegrasi, yang

menyediakan fasilitas pengajuan, pertukaran dan pemrosesan informasi

standar secara elektronik. Tujuan umum penerapannya adalah untuk

meningkatkan kecepatan penyelesaian proses ekspor-impor melalui

peningkatan efektifitas dan kinerja sistem layanan yang ter-integrasi antar

seluruh entitas yang terkait, meminimalisasi waktu dan biaya yang

diperlukan dalam penanganan lalulintas barang ekspor-impor, terutama

terkait dengan proses customs release and clearance of cargoes,

meningkatkan validitas dan akurasi data dan informasi yang terkait dengan

kegiatan ekspor dan impor, serta meningkatkan daya saing perekonomian

nasional dan mendorong masuknya investasi.

Penerapan INSW di Indonesia dilatarbelakangi oleh kondisi ekspor-impor

dan kepabeanan di Indonesia yang masih tertinggal terutama jika dilihat dari

kinerja layanan seperti indikator lead-time pelayanan impor, tingginya biaya

yang dikeluarkan dan ketidakpastian dalam proses pelayanan ekspor-impor.

Pelaksanaan INSW juga membawa tantangan baru seperti harmonisasi data

antarinstansi kemudian bagaimana teknis metode pertukaran data sehingga

importir dan eksportir mendapatkan data yang valid.

Berdasarkan pemikiran pentingnya penerapan sistem INSW sebagai sistem

layanan publik yang terintegrasi secara elektronik yang menyediakan

fasilitas untuk pelayanan seluruh kegiatan ekspor-impor yang merupakan

hal baru di Indonesia dan di latarbelakangi oleh salah satu dari kesepakatan

Asean Economic Community 2015 serta kepentingan nasional lainnya,

maka penulis menyusun karya tulis dengan judul : Analisis Regulasi dan

Impementasi Indonesia National Single Window (INSW) Terkait

Ekspor Impor di Indonesia.

3

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa

permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Kesiapan Regulasi Indonesia terkait dengan penerapan

dan pelaksanaa INSW?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pelaku perdagangan

ekspor impor?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan pokok dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui sejauh mana Pemerintah telah mempersiapkan regulasi

terkait penerapan dan pelaksanaan INSW terhadap ASW.

2. Mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pelaku

perdagangan ekspor impor.

1.4 Metode Penelitian

Bentuk penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif. yuridis

normatif artinya karya tulis ini mengacu pada norma hukum yang terdapat

dalam peraturan perundang-undangan.Penelitian yuridis normatif adalah

penelitian hukum kepustakaan2 sehingga dalam karya tulis ini penulis

melakukan studi pustaka terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang

bersifat hukum.

1.5 Hipotesis

1. Jika regulasi yang ada belum memadai, akan sangat berpengaruh

pada proses pelaksanaan sistem INSW, karena kita belum

mengetahui sejauh mana sistem ini akan menjadi peluang atau

ancaman bagi Indonesia terkait isu terorisme, narkotika, dsb.

2. Kesiapan regulasi dibutuhkan untuk menjaga stabilitas nasional

khusunya dari aspek hukum dalam pelaksanaan INSW sebagai

wujud komitmen Indonesia terhadap ASW dan perlindungan

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, cet

9,(Jakarta:Rajawali Press, 2006), hlm. 23.

4

hukum bagi setiap pelaku ekspor impor serta pengguna portal

INSW.

3. Sejauh belum terdapat kemudahan regulasi terkait ketersediaan

informasi, seperti bea cukai, data ekspor impor dan bentuk

perdagangan serta prosuder yang jelas, pengusaha tidak akan

tertarik bertransaksi dengan Indonesia yang menyebabkan

lambatnya pertumbuhan ekonomi dari tinjauan perdagangan

internasional.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar karya tulis ini dapat diuraikan secara sistematis maka penulis

memberi gambaran secara garis besar dalam bab-bab berikut ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang pemilihan masalah

dalam karya tulis ini. Bagian ini di bagi menjadi enam sub-bab yang

menguraikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penulisan,

metode penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA TEORITIS

Dalam bab ini penulis menerangkan tentang teori apa yang penulis

gunakan dalam penelitian ini dan kemudian membatasi beberapa definisi

yang akan penulis pakai dalam karya tulis ini dalam suatu sub bab

kerangka konsepsional

BAB 3 DATA HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis memasukan data penelitian terkait dengan masalah/

topik yang penulis pilih, yaitu terbagi menjadi 5 (lima) sub-bab yaitu

tentang National Single Window, Regulasi/landasan hukum terkait

penerapan dan pelaksanaan National Single Window di Indonesia, Cara

kerja sistem INSW terhadap barang ekspor, Kegiatan Impor melalui cara

kerja INSW, Program kerja pemerintah.

BAB 4 PEMBAHASANDalam bab ini penulis menganalisis

masalah yang menjadi topi pada karya tulis ini dengan membagi menjadi 2

(dua) sub bab yaitu Analisis Regulasi/landasan hukum terkait penerapan

5

dan pelaksanaan National Single Window di Indonesia dan Analisis

mengenai perlindungan hukum bagi para pelaku perdagangan ekspor

impor

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan mencoba menarik dan kesimpulan dari

penelitian yang telah dilakukan. Kemudian atas dasar kesimpulan tersebut,

penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat.

6

BAB II

KERANGKA TEORITIS

2. 1 Kerangka Teoritis

Sebagai landasan kerja, penulis mencoba menganalisis dan mengkaitkan teori

sistem hukum yang di kemukakan oleh sosiolog hukum Lawrence Meir

Friedman yaitu sebagai berikut.Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa

efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem

hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the

law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat

penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan

budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam

suatu masyarakat.3

Tentang struktur hukum

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of

elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction …Strukture

also means how the legislature is organized …what procedures the police

department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the

legal system…a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan

menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana

pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan

dijalankan.

Keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi

antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya,

Pengadilan dengan para Hakimnya; Kelembagaan yang diciptakan sistem hukum

yang memungkinkan pelayanan dan penegakan hukum

3 zen hadianto, “Hukum Pidana”, http://zenhadianto.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-

lawrence-m-friedman.html, di akses pada tanggal 2 Oktober 2014

http://zenhadianto.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html


7

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum

Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan

hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali, 2002 : 8).

Substansi hukum

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual

rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here

is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan

substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada

dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi

pedoman bagi aparat penegak hukum.

Keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis

maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Budaya hukum,:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s

attitudes toward law and legal system their belief …in other word, is the climinate

of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or

abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia

(termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem

hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum

yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa

didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan

masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran,

serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan

sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau

8

disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum

masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta

budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai

hukum selama ini.

Dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tersebut akan dapat

ditarik beberapa pengertian, analisa, dan kesimpulan terkait regulasi National

Single Window (NSW) sebagai suatu sistem elektronik yang terintegrasi dan

merupakan hal baru di Indonesia.

2. 2 Kerangka konsepsional

Untuk membatasi kesimpangsiuran definisi dalam penelitian ini, maka penulis

juga membatasi permasalahan pada definisi operasional yang berkaitan dengan

tema penelitian, yaitu mencakup:

1. Indonesia National Single Window yang selanjutnya disebut dengan

INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan

dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single

submission of data and information), pemrosesan data dan informasi

secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data

and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk

pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision-

making for custom release and clearance of cargoes).4

2. Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi

berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan

pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta

memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara

otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan,

4 Republik Indonesia, Peraturan Presiden No 10 tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik

Dalam Kerangka Indonesia National Single Window, Pasal 1 angka 2

9

kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan

proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.5

3. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan

atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Berta

pemungutan bea masuk dan bea keluar.6

4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.7

5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.8


Dalam Kerangka Indonesia National Single Window, Pasal 1 angka 3 6 Republik Indonesia, Undang-undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 1 angka 1

7 Republik Indonesia, Undang-undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 1 angka 13

8 Republik Indonesia, Undang-undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 1 angka 14

10

BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3. 1 National Single Window

Adalah Suatu sistem elektronik yang akan melakukan integrasi informasi

berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeaan dan pengeluaran

barang yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan

alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang

meliputi sistem kepabeaan, perizinan, kepelabuhan/kebandarudaraan, dan

sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan

dan pengeluaran barang9

National Single Window juga merupakan sistem yang memungkinkan

untuk:

1. Penyampaian tunggal data dan informasi;

Untuk sekali layanan transaksi ekspor/impor. User hanya perlu

melakukan satu kali mengirimkan data, maka sistem akan

menyelesaikan semua proses yang terkait (di semua instansi).

2. Sinkronisasi tunggal proses data dan informasi;

Atas data yang dikirimkan oleh user ke Portal National Single

Window akan dilakukan satu proses yang terintegrasi dan

tersinkronisasi ke semua instansi terkait.

3. Pembuatan keputusan tunggal untuk izin kepabeanan dan

bongkar/muat barang.

3. 2 Regulasi/landasan hukum terkait penerapan dan pelaksanaan

National Single Window di Indonesia

1. Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2002 jo. Keppres No. 24 Tahun 2005

tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan

Impor;


Dalam Kerangka Indonesia National Single Window

11

2. Instruksi Presiden No.3 Tahun 2006 dilanjutkan Inpres No. 6 Tahun 2007

dan Inpres No. 5 Tahun 2008 berkaitan dengan Peningkatan Investasi &

Fokus Program Ekonomi;

3. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2008 tanggal 26 Pebruari 2008 (Perpres

No. 10/2008): Penggunaan Sistem Elektronik dalam rangka INSW;

4. Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor

22/M.Ekon/03/2006 jo. KEP-19/M.EKON/04/2008 tentang Pembentukan

Tim Persiapan NSW, yang ditindak-lanjuti dengan

5. Keputusan Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW. Selain

itu undang-undang yang mendasarinya, yaitu

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),

UU Kepabeanan, UU tentang Pengesahan Persetujuan Pendirian WTO,

UU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,

UU tentang Pangan, dan UU tentang Keuangan.

3. 3 Cara kerja sistem INSW terhadap barang ekspor

1. Pengiriman data ekspor yang dikirim oleh Eksportir atau PPJK berupa

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) secara elektronik melalui sistem

Electronic Data Interchange (EDI) PEB dengan database LARTAS

Ekspor berdasarkan parameter Harmonized System Code (HS CODE).

2. Apabila HS CODE pada barang eksport tersebut membutuhkan perijinan

khusus, maka sistem INSW akan mengecek kelengkapan perijinan

berdasarkan parameter Nomor Aju PEB, NPWP, nomor dan tanggal

perijinan, kode ijin dan masa berlakunya perijinantersebut.

3. Apabila perijinan tersebut memerlukan pengecekan lebih lanjut secara

fisik maka INSW memberikan respon Analysing Point dimana Analysing

Point tersebut terdapat di kantor Bea dan Cukai setempat, untuk

memastikan bahwa dokumen perijinan yang menjadi syarat wajib sesuai

dengan PEB.

4. Apabila semua perijinan sesuai, maka INSW memberikan respon dengan

meneruskan data PEB ke sistem Komputer Kantor Bea dan Cukai untuk

12

diproses lebih lanjut. Langkah terakhir adalah penerbitan Nota Pelayanan

Ekspor (NPE), disertai dengan pemberian nomor PEB dan tanggalnya,

dengan penerbitan NPE ini maka barang tersebut diperlakukan sebagai

barang ekspor dan dapat di ekspor dengan segera.10

3. 4 Kegiatan Impor melalui cara kerja INSW

Gambar 3.1 Sistem INSW dalam kegiatan impor

Sumber: Susiwijono, disampaikan dalam kuliah umum Universitas Indonesia, Balai

sidang UI,13 November 2008

Dahulu sebelum sistem INSW ini ada, importir harus mendatangi instansi-

instansi yang ijinnya diperlukan untuk pengeluaran barang. Secara garis

besar, alur perubahan sistem dalam proses impor barang dengan

menggunakan sistem INSW adalah seperti gambar diatas.

3. 5 Program kerja pemerintah terkait dengan INSW

a. Membentuk Tim Persiapan INSW

b. Membentuk Portal INSW

c. Menyusun Blueprint INSW

d. Menyusun Strategi pentahapan implementasi INSW

e. Sosialisasi terhadap semua pengguna portal INSW

10

Widayati, M. 2014. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDONESIA NATIONAL SINGLE

WINDOW (INSW) TERHADAP KEPUASAN EKSPORTIR MEBEL DI PELABUHAN

TANJUNG EMAS. Jurnal Ilmu Pemerintahan, hlm.5

13

BAB IV

PEMBAHASAN

4. 1 Analisis Regulasi/landasan hukum terkait penerapan dan

pelaksanaan National Single Window di Indonesia

Dalam pertimbangan Perpres No. 10/2008 secara garis besar menyebutkan bahwa

dasar dari pembentukannya adalah:

1. Untuk meningkatkan daya saing nasional dan memfasilitasi perdagangan

dalam rangka menghadapi persaingan global, diperlukan upaya untuk

mendorong kelancaran dan kecepatan arus barang ekspor dan/atau impor

serta mengurangi biaya transaksi melalui peningkatan efisiensi waktu dan

biaya dalam proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran

barang (customs release and clearance of cargoes);

2. Untuk melaksanakan komitmen Indonesia dalam Agreement to Establish

and Implement the ASEAN Single Window11

perlu dibangun sistem

Nasional Single Window yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan diundangkannya Perpres No. 10/2008 tersebut dapat diketahui bahwa

pemerintah (dalam hal ini Presiden selaku memegang kekuasaan pemerintahan

menurut Undang-Undang Dasar12

telah menyadari arti penting INSW bagi

perdagangan (ekspor dan/atau impor) terutama dalam proses kepabeanan dan

perizinan (menggunakan sistem elektronik (INSW) dalam penanganan dokumen

kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor).

Tak lama diundangkanlah UU ITE yang merupakan dasar hukum bagi sahnya

transaksi elektronik yang mana Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (Pasal 5

ayat (1) UU ITE).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang INSW menekankan bahwa

perdagangan dan perekonomian nasional adalah dalam rangka meningkatkan

11

Article 2 Agreement to Established and Implement The ASEAN Single Window

12 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1)

14

kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah UU tentang Pengesahan Persetujuan

Pendirian WTO menyebutkan dalam konsiderannya bahwa dalam pelaksanaan

pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya

untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan

mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek

investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan,

serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan

internasional.

Jika diamati pengertian atau definisi INSW maka terlihat bahwa sistem tersebut

melibatkan bukan hanya satu instansi pemerintah tapi beberapa instansi

pemerintah yang berkepentingan mengurus penanganan dokumen kepabeanan dan

perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor. Dalam portal

INSW disebutkan bahwa beberapa instansi pemerintah yang tergabung dalam

INSW adalah :

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

3. Departemen Perdagangan;

4. Badan Pengawas Obat dan Makanan;

5. Departemen Kelautan dan Perikanan c.q. Pusat Karantina Ikan;

6. Departemen Pertanian c.q. Badan Karantina Pertanian;

7. Departemen Perhubungan;

8. Departemen Kehutanan;

9. Departemen Kesehatan;

10. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

11. Departemen Perindustrian;

12. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

13. Kementerian Negara Lingkungan Hidup;

14. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

15. Badan Pengawas tenaga Nuklir;

16. Departemen Pertanian c.q. Pusat Perizinan dan Investasi.

15

Hal ini tentu cukup kompleks dan signifikan sehingga diperlukan pengaturan yang

rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dokumen kepabeanan

dan perizinan yang berkaitan dengan perdagangan internasional (kegiatan ekspor

dan/atau impor).

Lebih jauh lagi, perlu dicermati dasaran hukum dari pelaksanaan INSW13

yaitu:

Pasal 5A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan:

1) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk

data elektronik.

2) Penetapan kantor pabean tempat penyampaian pemberitahuan pabean

dalam bentuk data elektronik dilakukan oleh Menteri.

3) Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti

yang sah menurut Undang-Undang ini.

4) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (ITE):

1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,

foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),

telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode

Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan

menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik

lainnya.

Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 :

Undang-undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum

sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah

13

“Presentasi Umum INSW”, http : //www.insw.go.id, diunduh pada 17 Oktober tahun

2010.

16

hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat

hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia

dan merugikan kepentingan Indonesia.

Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 :

1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari

alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila

menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-undang ini.

4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a.surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;

b.surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam

bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 2 Perpres Nomor 10 Tahun 200871 tentang Penggunaan Sistem

Elektronik dalam Kerangka INSW:

1) Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan sistem

elektronik dalam penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang

berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dalam kerangka INSW.

2) Tujuan pengaturan:

a.Memberikan kepastian hukum dalam rangka penanganan dokumen kepabeanan

dan perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik berkaitan dengan

kegiatan ekspor dan/atau impor.

b.Melindungi penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan

dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dari penyalahgunaan sistem.

c.Memberikan pedoman bagi pembangunan dan penerapan sistem INSW.

17

Bahwa untuk merealisasikan INSW, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator

Perekonomian Nomor KEP-19/M.EKON/04/2008 Tentang Tim Persiapan

Nasional Single Window telah dibentuk Tim Persiapan NSW yang melakukan

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan,

pengembangan, dan penerapan sistem NSW.Pelaksanaan INSW didasarkan juga

pada informasi yang dibuat oleh Tim Persiapan NSW yang terdapat pada portal

INSW (www.insw.go.id).

Kewenangan Tim Persiapan NSW ini berdasarkan Keputusan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-19/M.EKON/04/2008 tentang

Tim Persiapan NSW14

, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan dan memberikan arahan yang diperlukan untuk

kelancaran pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan penerapan

sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW;

2. Memantau, mengevaluasi dan mengendalikan perkembangan pelaksanaan

pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi

ke dalam ASW;

3. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam rangka pembangunan,

pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem

ASW, kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Pengarah

Tim Persiapan NSW;

4. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan,

pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem

ASW.

Dengan kewenangan yang diberikan oleh keputusan menteri koordinator

perekonomian tersebut maka Tim Persiapan NSW mengeluarkan informasi dan

data yang menjadi acuan bagi para pihak yang terkait dengan INSW (pengguna

portal INSW). Salah satu contohnya adalah pada 15 September 2008 Tim

Persiapan NSW memberikan informasi dalam rangka mempermudah pengguna

14

Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor KEP- 19/M.EKON/04/2008, Poin kedua

18

(selain instansi-instansi pemerintah (GA)) dan GA mengunakan sistem NSW

berupa file-file petunjuk operasi dan user manual penggunaan sistem aplikasi

dalam portal INSW.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-

19/M.EKON/04/2008 memberi kewenangan kepada Tim Persiapan NSW untuk

mengeluarkan pengaturan terhadap pelaksanaan INSW. Dengan demikian,

informasi yang bersifat mengatur yang dikeluarkan oleh Tim Persiapan NSW

merupakan hal-hal yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang

terkait dengan INSW demi terciptanya suatu pelaksanaan sistem INSW yang

berlandaskan hukum dan sesuai dengan peraturan yang ada di dalamnya..

Pelaksanaan INSW bagi DJBC diatur dalam UU Kepabeanan (UU No. 10/1995)

dan Amandemennya (UU No. 17/2006). Seperti yang telah disebutkan

sebelumnya, terdapat hal-hal baru yang terdapat di UU No. 17/2006, dimana hal-

hal yang baru tersebut menjadi suatu perlindungan hukum terhadap para pelaku

perdagangan ekspor-impor, sedangkan terhadap pihak kepabeanan ini menjadi

suatu kemajuan dari segi sistem kerja Bea dan Cukai yang lebih baik. Beberapa

hal-hal baru yang terdapat di UU No. 17/200615

yaitu:

1. Pengawasan bea keluar atas ekspor barang dengan kriteria tertentu;

2. Pengawasan pengangkutan barang tertentu yang diangkut melalui laut di

dalam daerah pabean;

3. Registrasi kepabeanan;

4. Perubahan data dalam pemberitahuan pabean akibat kekhilafan yang nyata;

5. Pengaturan mengenai data elektronik sebagai alat bukti yag sah;

6. Jangka waktu impor sementara;

7. Bea masuk tindak pengamanan (safeguard tariff);

8. Penindakan oleh pejabat bea dan cukai atas barang yang diduga terkait

dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara;

9. Pemeriksaan jabatan;

10. Pembetulan atau penghapusan sanksi administrasi oleh direktur jenderal;

11. Keberatan selain tarif dan nilai pabean;

15

Ibid

19

12. Kode etik;

13. Sanksi kepada pejabat bea dan cukai apabila pejabat salah menghitung

atau menetapkan bea masuk atau bea tidak keluar sesuai dengan UU ini

sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara;

14. Kewenangan Dirjen Bea Cukai untuk mengawasi barang dalam free trade

zone.

Selain itu, terdapat kewenangan Dirjen Bea Cukai yang ditambahkan16

yaitu:

1. Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengangkutan

barang tertentu di dalam daerah pabean;

2. Kewenangan Direktur Jenderal untuk membuat keputusan keberatan selain

tarif dan/atau nilai pabean;

3. Kewenangan pejabat bea cukai untuk mencegah barang yang diduga

terkait dengan terorisme dan kejahatan lintas negara;

4. Kewenangan khusus Direktur Jenderal untuk melakukan pembetulan,

pengurangan atau penghapusan denda administrasi dan surat tagihan bea

masuk;

5. Kewenangan untuk melakukan penyegelan oleh pejabat dalam rangka

audit di bidang kepabeanan;

6. Pemeriksaan jabatan (ex officio) berdasarkan dugaan bahwa telah atau

akan terjadi suatu pelanggaran kepabeanan.

Pelaksanaan transaksi elektronik bagi pada pihak dalam pelaksanaan

INSW dapat dilihat pada Rancangan UU ITE Bab V (Pasal 17- Pasal 22). Pasal 17

ayat (3) menyebutkan :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dengan demikian, diperlukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur

mengenai INSW (saat ini yang berlaku untuk mendukung UU ITE dalam

pelaksanaan INSW adalah Perpres No. 10/2008).

16

Ibid

20

4. 2 Analisis mengenai perlindungan hukum bagi para pelaku

perdagangan ekspor impor

Dalam pengimplementasiannya, INSW dilakukan melalui portal INSW. Dan

berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh keputusan menteri koordinator

perekonomian Nomor KEP-19/M.EKON/04/2008 Tentang Tim Persiapan NSW,

maka Tim Persiapan NSW mengeluarkan informasi dan data yang menjadi acuan

bagi para pihak yang terkait dengan INSW (pengguna portal INSW).

Pihak terkait disini adalah pengguna portal INSW sesuai yang dijelaskan dalam

pasal 1 angka 10 Perpres 10/2008 bahwa pengguna portal adalah para pihak yang

melakukan akses dengan portal INSW yang meliputi antara lain instansi penerbit

perizinan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Importir, Eksportir, Agen

pelayaran, dan Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.

Bentuk perlindungan hukum yang sudah dilakukan oleh Tim Persiapan NSW

terkait dengan regulasi yang ada sejauh ini hanya sebatas pemberian informasi

sesuai tugas Tim Persiapan NSW, untuk meminimalisir terjadinya sebuah masalah,

sehingga pengguna portal pada umumnya, eksportir dan importir pada khususnya

dapat melakukan kegiatan ekspor-impor dengan lancar sesuai dengan asas

kepastian hukum bagi para pihak.

Beberapa contoh informasi yang diberikan oleh Tim Persiapan NSW sebagai

bentuk perlindungan hukum bagi pihak importir dan eksportir adalah pada 15

September 2008 Tim Persiapan NSW memberikan informasi dalam rangka

mempermudah pengguna (selain instansi-instansi pemerintah (GA)) dan GA

mengunakan sistem NSW berupa file-file petunjuk operasi dan user manual

penggunaan sistem aplikasi dalam portal INSW.17

Untuk pengguna (selain instansi pemerintah / Goverment Agencies) ada 3 (tiga)

file yaitu:

1.Petunjuk/tata cara registrasi user pada portal NSW

17

Indonesia National Single Window, http://www.insw.go.id/, diakses pada 6 Oktober 2014

http://www.insw.go.id/

21

2.Petunjuk operasi administrator perusahaan;

3.Petunjuk operasi user perusahaan;

Dan untuk Goverment Agencies (GA) ada 2 (dua) file yaitu:

1.Petunjuk operasi portal NSW untuk GA;

2.Petunjuk penggunaan Web Form untuk GA;, sedangkan

3.Petunjuk operasi pengunaan portal NSW untuk petugas Analizing Point

(petugas bea cukai).

22

BAB V

PENUTUP

5. 3 Simpulan

Indonesia Single Window menggunakan sistem elektronik yang dapat

mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan

menyebarkan informasi elektronik. Sistem elektronik ini merupakan sistem

nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data

dan informasi secara tunggal (single submission of data and information),

pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and

synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan

secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang

(single decision-making for custom release and clearance of cargoes). Pengguna

INSW adalah para pihak yang melakukan akses dengan portal INSW yang

meliputi antara lain lain instansi penerbit perizinan, Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai (DJBC), Importir, Eksportir, Agen pelayaran, dan Pengusaha pengurusan

jasa kepabeanan.

Berdasarkan kajian terhadap teori Lawrence M. Friedman yaitu:

1. Tentang struktur hukum;

Pemerintah melakukan berbagai harmonisasi juga terhadap institusi-

institusi terkait dan juga harmonisasi dengan pengguna portal INSW. Hal

ini tidak mudah karena harmonisasi dalam hal ini adalah menyamakan

kebijakan bukan mengubah kebijakan, belum lagi setiap instansi yang

telah memiliki inhouse sistemnya sendiri-sendiri

2. Substansi hukum;

Telah dikeluarkan -05/M.ekon/7/2007 tentang persiapan national single

window dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008,serta peraturan-

peraturan lain yang berintegrasi dengan Goverment Agencies yang terkait.

23

3. Budaya hukum

Dipandang dari sudut budaya hukum, masih banyak kecenderungan

masing-masing instansi yang “malas”dalam menerapkan sistem INSW

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008.

Karena sistem INSW adalah elektronik, maka untuk merubah prosedur

dari yang sebelumnya adalah manual akan sulit karena adanya tuntutan

perubahan kultur perilaku negatif masing-masing pejabat instansi karena

biasanya pada proses pemberian izin terdapat “permainan” sehingga

pengguna jasa dipersulit, akan tetapi dengan adanya sistem INSW

pengguna jasa akan langsung mendapatkan izin jika syarat nya sudah

terpenuhi semua. Bagi masyarakat sendiri juga ini adalah merupakan hal

baru sehingga sosialisasi nya harus benar dan jelas.

Meskipun masih banyak kendala-kendala yang dihadapi Indonesia dalam

penerapan sistem INSW sebelum memasuki ASW seperti, harmonisasi

dan penyesuasian sistem di masing-masing instansi terkait, banyaknya

instansi yang terlibat dengan tingkat kesiapan yang berbeda, serta sulitnya

merubah budaya dari prosedur manual menjadi elektronik, sumber daya

yang kurang terlatih dalam bidang elektronik.

Namun point penting yang harus kita cermati adalah tujuan dari sistem

INSW adalah baik dan harus didukung tentunya oleh semua lapisan

masyarakat dan pengguna portal INSW khususnya. Seperti yang dikatakan

oleh Ekonom EC Think, Telisa Fallianty, saat ini konsep INSW terhadap

ASW akan membuat perdagangan dan investasi dengan negara-negara

ASEAN lebih terintegrasi. Menurutnya, selain memberikan integrasi data

di negara-negara ASEAN, dampak positif dari sistem ini adalah

meminimalisir terjadinya korupsi di bea cukai.18

18

Indrastiti N, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia,

http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/9/id/pemerintah-sapkan-diri-untuk-penerapan-

asean-single-window, diakses pada 6 oktober 2014

http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/9/id/pemerintah-sapkan-diri-untuk-penerapan-asean-single-window


24

5. 4 Saran

Karena INSW merupakan sistem yang kompleks dan berkaitan dengan banyak

instansi, maka perlu adanya peningkatan suatu regulasi yang terstruktur dan

khusus sebagai Undang-undang dan peraturan pelaksananya. Hal ini sangat

diperlukan untuk mengintegrasi tugas setiap instansi terkait dan memberikan

kepastian hukum.

Secara teknis pemerintah dan Goverment Agencies juga harus memastikan dengan

memantau serta mengevaluasi terus sistem INSW ini agar kualitas dan akses

jaringan telekomunikasi/konektifitas internal INSW berjalan dengan baik dan

lancar di lapangan sebelum meningkat ke konektifitas tingkat Asean (ASW)

Secara non-teknis Pemerintah dan Goverment Agencies juga harus melakukan

pengawasan berkala terkait liberalisasi perdagangan di dalam ekspor-impor agar

tidak terjadi berbagai transaksi illegal yang dimanfaatkan beberapa “oknum”

melalui sistem ini.

Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Dedi M.

Masykur Riyadi mengatakan bahwa Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia dapat menjadi solusi dengan memberi referensi

fokus wilayah perdagangan yang strategis dengan infrastruktur yang memadai

mengingat Indonesia adalah negara yang luas dan besar sehingga terdapat kendala

pada fokus wilayah perdagangan”.19

"Have you ever wonder why other countries called us “The Sleeping Giant”?

They see the potential in us, they see what wonders that we can do" –Faradila D.

Putri (Akademisi)

19

Lavinda, Finansial Bisnis.com, http://finansial.bisnis.com/read/20111120/9/53766/siapkan-

regulasi-untuk-asean-single-window, diakses pada 6 oktober 2014

http://finansial.bisnis.com/read/20111120/9/53766/siapkan-regulasi-untuk-asean-single-window


25

DAFTAR PUSTAKA

The asean charter and economic community blueprint

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

Singkat, cet 9,(Jakarta:Rajawali Press, 2006), hlm. 23.

zen hadianto, “Hukum Pidana”, http://zenhadianto.blogspot.com/2014/01/teori-

sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html, di akses pada tanggal 2 Oktober 2014

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia, Peraturan Presiden No 10 tahun 2008 tentang Penggunaan

Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window,

Republik Indonesia, Undang-undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan

Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor KEP-

19/M.EKON/04/2008,

Widayati, M. 2014. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDONESIA NATIONAL

SINGLE WINDOW (INSW) TERHADAP KEPUASAN EKSPORTIR MEBEL

DI PELABUHAN TANJUNG EMAS. Jurnal Ilmu Pemerintahan, hlm.5

Article 2 Agreement to Established and Implement The ASEAN Single Window

“Presentasi Umum INSW”, http : //www.insw.go.id, diunduh pada 17 Oktober

tahun 2010.


Indrastiti N, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia,

http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/9/id/pemerintah-sapkan-diri-

untuk-penerapan-asean-single-window

Lavinda, Finansial Bisnis.com,

http://finansial.bisnis.com/read/20111120/9/53766/siapkan-regulasi-untuk-asean-

single-window,








26

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI


Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 30 November 1994

NIM : 205120038

Jenis Kelamin : Perempuan

Anak ke : 4 dari 4 bersaudara

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Khatolik

Alamat : Tytyan Kencana C4/22 Bekasi Utara- 17142

Email : [email protected]

Blog : http://ellenvembrey.blogspot.com/

PENDIDIKAN FORMAL

1. 1998 – 2000 : TK Tytyan Kencana, Bekasi

2. 2000 – 2006 : SD Mutiara Tujuh Belas Agustus , Bekasi

3. 2006 – 2009 : SMP Stella Maris, Bekasi

4. 2009 – 2012 : SMK Strada Budi Luhur , Bekasi

5. 2012 – : S1 Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta

mailto:[email protected]

http://ellenvembrey.blogspot.com/

Asean Single Window (Asean Economic Community)

Documents