Asas Tujuan & Pemohon Pailit

{

HUKUM KEPAILITANSiti Anisah

WORKSHOP ALSA LC UNSOED 2015PURWOKERTO, 28-29 MARET 2015

Pengertian, Asas-Asas dan Tujuan

Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit

Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Permohonan Pertanyaan Pailit dan Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit

Topik Diskusi

ketidakmampuan seseorang untuk membayar utang-utangnya

seseorang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

insolvent: seseorang yang utangnya lebih besar dibandingkan dengan hartanya

I’tsar v. Iflas

pengertian PAILIT

Sita umum atas semua harta kekayaanDebitor Pailit

Pengurusan dan pemberesannya dilakukanoleh Kurator

di bawah pengawasan Hakim Pengawas

Diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang

pengertian KEPAILITAN

KEPAILITAN

SITA UMUM atas

SEMUA HARTA

DEBITOR PAILIT

PEMBAGIAN HARTA

DEBITOR PAILIT

kepada SELURUH

KREDITOR

J

A

M

I

N

A

N

Pasal 1131 KUHPerdata

SEGALA KEBENDAAN SI BERUTANG

BERGERAK

TIDAK BERGERAK

YANG SUDAH ADA

BARU AKAN ADA DI

KEMUDIAN HARI

PERIKATAN

PERSEORANGAN

asas & tujuan hukum kepailitan

SITA UMUM melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya

syaratSITA UMUM

collective execution

dilakukan secara langsung terhadap semua hartakekayaan debitor untuk manfaat semua kreditor

1. debitor dalam keadaan benar-benar berhenti membayar utang-utangnya (insolven) secara tetap

2. terdapat banyak kreditor: aktual maupun potential

Pasal 1132 KUHPerdata

SEGALA KEBENDAAN SI BERUTANG

J

A M I N A N

BERSAMA-SAMA BAGI SEMUA ORANG YANG

MENGUTANGKAN

PENDAPATAN PENJUALAN BENDA-

BENDA ITU DIBAGI-BAGI MENURUT

KESEIMBANGAN

MENURUT BESAR-KECILNYA PIUTANG

MASING-MASING

KECUALI APABILA DI ANTARA PARA BERPIUTANG ITU ADA

ALASAN-ALASAN YANG SAH UNTUK DIDAHULUKAN

asas & tujuan hukum kepailitan

pari passu prorata parte

menjamin pembagian harta kekayaan

debitor di antara para kreditor

Paritas Creditorum

Pari Passu Pro Rata Parte

Structured Creditors

Debt Collection

Universal & Teritorial

Asas Hukum Kepailitan (Hadi M. Subhan)

sita umum untuk kepentingan bersama para kreditor

Fv

UU No. 4Tahun 1998

UU No. 37Tahun 2004

penyelesaian utang-piutang dunia usaha

kepastian hukum bagi dunia usaha

jalan keluar dari krisis ekonomi

menghindariperebutanharta debitor

menghindarikecurangandebitor ataukreditor

kreditor pemegang hakjaminan kebendaan, perlu memperhatikankepentingan debitor ataukreditor lainnya

tujuankepailitan

Pengadilan Niaga berwenang menyatakan debitor

pailit jika Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37

Tahun 2004 terpenuhi, yaitu:

1. Debitor;

2. 2 kreditor atau lebih;

3. tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang

telah jatuh waktu dan dapat ditagih

PEMBUKTIAN SEDERHANA

P

E

N

G

E

R

T

I

A

N

DEBITOR

UTANG

KREDITOR

Orang yang mempunyai utang karena

perjanjian atau Undang-undang yang

Pelunasannya dapat ditagih di muka

Pengadilan (Pasal 1 angka 3)

Orang yang mempunyai piutang karena

perjanjian atau Undang-undang yang dapat

ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 angka 2)

Kewajiban yang dinyatakan atau dapat

dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam

mata uang Indonesia maupun mata uang

asing, baik secara langsung maupun yang

akan timbul dikemudian hari atau kontinjen

yang timbul karena perjanjian atau Undang-

Undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan

bila tidak dipenuhi memberi hak kepada

kreditor untuk mendapat pemenuhannya

dari harta kekayaan debitor (Pasal 1 angka 6)

“Utang adalah kewajiban..., yang timbul karena perjanjian atau undang-undang...”

Artinya, ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Kewajiban untuk memberikan sesuatu objeknya pun

tidak harus berupa “sejumlah uang tertentu.”

Utang adalah “perikatan dalam arti hubungan atau kewajiban prestasi tertentu”. Prestasi dapat pula diartikan sebagai suatu yang

diberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbal balik.

Perbuatan, sikap tidak berbuat atau janji dari masing-masing pihak adalah harga bagi janji yang telah dibeli oleh pihak lainnya.

UTANG

Debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang (schuld).

Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih (vorderingsrecht) kepada kreditor.

Debitor mempunyai kewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor, guna pelunasan utangnya, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya membayar utang (haftung).

Kegagalan debitor untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, menjadikan kreditor mempunyai hak menagih terhadap kekayaan debitor sebesar piutang yang dimilikinya (verhaalsrecht).

Dalam kepailitan, hal itu merupakan dasar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.

UTANG

Kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu:

karena telah diperjanjikan;

percepatan waktu penagihannya (akselerasi)

pengenaan Sanksi atau denda oleh instansi berwenang

karena putusan pengadilan, arbitraseatau majelis arbitrase

Utang yang telah Jatuh Waktu danDapat Ditagih

Utang itu sudah waktunya untuk dibayar

Sesuai waktu yang diperjanjikan, dan wanprestasi salah satu pihak mempercepat penagihannya Jika perjanjian tidak mengaturnya, maka debitor dianggap

lalai, jika dengan surat teguran ia telah dinyatakan lalai

Mahkamah Agung: penggunaan lembaya pernyataan lalai dapat ditiadakan, dengan mengajukan gugatan secara langsung ke Pengadilan.

Jika tidak ada kesepakatan jatuh tempo, maka pemenuhan prestasi dapat dimintakan setiap saat oleh kreditor

utang yang jatuh waktu...

PT Bank Niaga, Tbk. v. PT Barito Pacific Timber, Tbk.,Nomor Pengadilan Niaga Nomor 03/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung Nomor 09K/N/2002, dan Nomor

13PK/N/2002

Jerry Hoff: debitor dapat mengajukan permohonan keadaan memaksa apabila kegagalan untuk melakukan sesuatu:

Terjadi sesuatu yang bukan karena kesalahannya dan

Tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan hukum, perjanjian atau pendapat yang berlaku secara umum

Subekti: ...debitor dapat membela dirinya...dengan mengajukan keadaan-keadaan di luar kekuasaannya yang memaksanya hingga ia tidak menepati perjanjian (overmatch)

Apakah semua utang yang jatuh waktu selalu dapat ditagih?

PT Bank Buana Indonesia v. PD Binatx,Nomor 03/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst debitor berhenti membayar utang terhadap

puluhan kreditor, sementara harta yang dimilikinya makin hari makin berkurang dan nilainya menjadi lebih kecil dari utang-utang debitor

Mohamad Irwan Sjukur v. Thoe Chaerudin Efendy, Nomor 07/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst debitor tidak melunasi pembayaran utangnya

kepada kreditor pada saat yang telah ditentukan, dan ia mengakui utangnya tersebut

Apa pengertian tidak membayar?

No. Nama Para Pihak/Terdakwa* No. Putusan Pengadilan Niaga

No. Putusan Mahkamah Agung

Putusan

1. Wiwin C, Suyati, Nurhayati, Sugiarti, Dedewati, Ani dan Andi v. PT Roxindo Mangun Apparel Industry (P4P)

49/Pailit/2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

07 K/N/2005 Tidak Pailit

2. Sukadi dan Sukardi v. PT Samstar (Surat dari Disnaker Pemkab Karawang yang memerintahkan pembayaran pesangon)

15/Pailit/2006/ PN.Niaga.Jkt.Pst

019 K/N/2006 Pailit

3. Heryono, Nugroho, Sayudi v. PT Dirgantara Indonesia (Persero) (P4P)

41/Pailit/2007/ PN.Niaga/Jkt.Pst

075 K/Pdt.Sus/2007 Tidak Pailit

4. Slamet Riyadi, Triyanto, Bambang Wijonarko, Purwanto, Sutejo v. PT Lidi Manunggal Perkasa (PHK atas kehendak Perusahaan tanpa melalui P4P/PHI)

12/Pailit/2009/ PN.Niaga.Smg

897K/Pdt.Sus/2009 Tidak Pailit

5. Helmi dan Ala Asi Sitompul v. PT Pancamega Adimulia (P4P, dikuatkan PT TUN dan MA (in kracht van gewifsde)

27/Pailit/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst

470 K/Pdt.Sus/2011 Tidak Pailit

Kajian Putusan: Apakah Hak Pekerja yang Tidak Dibayar merupakan UTANG?

PEMOHON

PERNYATAN

PAILIT

► DEBITOR (Pasal 2 ayat (1) ~ voluntary

► KREDITOR (Pasal 2 ayat (1) ~ involuntary

► KEJAKSAAN, untuk kepentingan umum

(Pasal 2 ayat (2)

► BANK INDONESIA, jika debitor adalah

bank (Pasal 2 ayat (3) *

► BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

jika debitor Perusahaan Efek, Bursa Efek,

Lembaga Kliring & Penjaminan, Lembaga

Penyimpanan & Penyelesaian

(Pasal 2 ayat (4) *

► MENTERI KEUANGAN, jika debitor

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi,

Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak untuk

kepentingan umum (Pasal 2 ayat (5) *

TERIMA KASIH