Asas-Asas Hukum Adat

Hukum AdatMateri UTS berdasarkan Satuan Acara Perkuliahan

PENGERTIAN HUKUM ADAT

Ditinjau dari sudut terminology dan etimologi:

Hukum Adat berasal dari dua kata, “Huk’m” dan“Adah” yang berasal dari Bahasa arab. Huk’m: aturandan Adah: kebiasaan = HUKUM KEBIASAAN.

Kebiasaan sendiri bila digabung dengan kata Hukumberubah menjadi suatu aturan yang memiliki sanksiyang dapat dipaksakan.

Dari sudut istilah, Hukum adat ialah Kebiasaan-kebiasaan yang telah melembaga (terintegrasi) yang bila dilanggar akan menimbulkan akibat hukum.

PENGERTIAN HUKUM ADAT

Ditinjau dari segi Doktrin (Pendapat para Ahli):

• Hazairin: Norma hukum adat adalah norma kesusilaansecara keseluruhan yang akan berubah menjadi normahukum apabila ditambahkan sanksi yang dapatdipaksakan.

• Van Vollenhoven: Jika ingin menemukan hukum adat, hukum adat terdapat didalam masyarakat dimanaterdapat norma yang dipertahankan dan bila ada yang melanggar maka mendapat sanksi yang dipaksakan.

• Kusumadi Pudjosewojo: Hukum adat tidak lepas dariadanya keputusan penguasa…

PENGERTIAN HUKUM ADAT

• Ter Haar BZN.: Hukum adat adalah semua aturanyang menjelma dalam keputusan warga masyarakatdan para pejabat. (Teori Keputusan/Beslisingenleer)

• Syarat-syarat adanya keputusan:

- Keputusan itu berlaku secara spontan. Supayadapat berlaku secara spontan. Maka keputusanharus sesuai dengan kehendak masyarakat.

- Keputusan itu harus didasarkan pada Nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dimanakeputusan itu diambil. Baik didalam sengketamaupun luar sengketa.

Perbedaan pendapat antara Para Ahli

• Ter Haar: Semua aturan yang belum ditentukanoleh penguasa masih belum dianggap sebagaihukum.

• Kusumadi: Aturan adat sebelum ditetapkan olehpenguasa sudah memiliki sifat hukum

• Hazairin: Bila masyarakat menginginkan kesusilaanitu harus dipertahankan maka ditetapkan sanksipelaksanaannya oleh masyarakat

Istilah Hukum adat berdasarkan UU• Menurut UUD 45, hukum adat dikenal dengan istilah Hukum

tidak tertulis, sedangkan menurut UU Pokok Agraria, menyebutnya dengan istilah Hukum Adat.

PASAL 32 DAN 104 UUD SEMENTARA 1950:

- Hukum tidak tertulis yang terdapat pada peraturanlegislative

- Hukum yang hidup sebagai konvensi dalam badan Negara

- Hukum yang lahir dari keputusan hakim yang didasarkanpada nilai yang hidup dalam masyarakat

- Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup desa dan kota

KESIMPULAN: Hukum adat ialah hukum tidak tertulis yang sebagian besar berasal dari kebiasaan dan sebagian kecilberasal dari agama

Proses terbentuknya Hukum AdatSOSIOLOGIS1. Manusia berinteraksi dengan

orang/lingkungannya untuk memenuhikebutuhannya.

2. Timbul pengalaman (baik/buruk) yang melahirkan system nilai.

3. Orang lalu dapat menilai baik/buruknyasesuatu yang kemudian melahirkan polaberpikir untuk berinteraksi selanjutnya.

4. Dari pola berpikir timbul suatu sikap. Yang akan menjadi perilaku. Bila perilakutersebut dianggap baik, maka akandilakukan berulang ulang dan menghasilkanKEBIASAAN. Kebiasan terbagi menjadikebiasaan pribadi dan umum.

5. Kebiasaan yang berulang-ulangdiabstraksikan dalam bentuk norma. Norma terbagi menjadi norma pribadi(kesusilaan dan agama) dan antar pribadi(kesopanan dan hukum)

Manusia Interaksi

PengalamanPolaBerpikir

Sikap Perilaku

Kebiasaan

Norma

Pribadi

AntarPribadi

KesusilaanAgama

KesopananHukum

Proses terbentuknya Hukum AdatYURIDIS1. Cara adalah perbuatan yang bersifat

individual, kekuatan mengikatnyatergantung oleh org yang melaksanakannyadan sanksinya lemah karena di tentukanoleh pribadi yang berbuat.

2. Bila diikuti oleh banyak orang maka akanberubah menjadi kebiasaan yang kekuatanmengikatnya bertamba menjadi agak kuatkarena sanksinya ditentukan pula oleh org lain.

3. Bila integritas kebiasaannya semakin kuatdalam masyarakat maka dinamakan sbgtata kelakuan yang kekuatan sanksinyamenjadi kuat.

4. Bila tata kelakuan dipertahankan dari satugenerasi ke generasi selanjutnya makadinamakan dengan adat istiadat yang sanksinya kuat sekali.

Cara

Kebiasaan Tata Kelakuan

AdatIstiadat

HukumAdat

AdatIstiadat

Terbentuknya Hukum Adat secara yuridismenurut Hazairin

1. Pada mulainya norma dimulai dengan norma kesusilaan yang bersifat jaiz yg merupakan kesusilaan perorangan. Penentuansanksinya dilakukan oleh diri sendiri (orang yg berbuat).

2. Timbul suatu penilaian terhadap suatu perbuatan. Bilaperbuatan itu baik, maka orang akan banyak menganjurkanuntuk dilakukan (Sunnah), bila tidak, maka makruh. Sanksinyaditentukan masyarakat karena perbuatan tersebut sudahmeningkat dari kesusilaan perorangan menjadi kesusilaankemasyarakatan. Karena masih berupa anjuran, maka sanksinyatidak memaksa.

3. Pandangan Masyarakat bisa berubah thp perbuatan tadi. Bilaperbuatan itu baik dan menguntungkan, maka perbuatan tsbberubah menjadi suatu keharusan dimana semua orang harusmelakukan hal yang sama thp persoalan yang serupa (wajib) dan bila tidak, maka haram.

4. Apabila perbuatan tsb sudah merupakan suatukeharusan/larangan maka bukan kesusilaan lagi namanya, namun itulah yg dinamakan sbg hukum.

Ciri dan Sifat Hukum Adat

• Hukum yang Tidak tertulis

• Hukum yang tidak statis

1. Hukum yang tidak tertulis: Hukum timbul dalammasyarakat yg tidak dibuat oleh lembaga yang berwenang menurut UU.

2. Hukum yang tidak statis: Hukum selalu tumbuhdan berkembang sesuai dengan perkembanganmasyarakat yang merupakan wadahnya.

Unsur-Unsur Pembentuk Hukum Adat• Kebiasaan

• Agama

Menurut para ahli hukum:

1. Soepomo: Lebih besar unsur kebiasaan drpd agama.

2. Van den Berg: Hukum adat itu ialah hukum agama. Artinya, keseluruhan hukum adat itu berasal dari agama karena hukum adat identik dengan hukum agama.

3. Van Vollenhoven: Tidak seluruh hukum adat berasal dariagama. Sepanjang menyangkut hal2 yang bersifat umumitu adalah asli Indonesia, sedangkan yang menyangkuthal2 yang bersifat pribadi adalah agama.

4. Ter Haar: Sebagian Besar hukum adat ialah asli indonesia, hanya sebagian kecil yang berasal dari agama. Contoh: hanya bagian2 formal dari hukum perkawinan berasal dariagama, sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dariperkawinan berasal dari Indonesia

Teori-teori asal kedua unsur tsb

• Teori Receptio in Complexu (Van den Berg): Hukumsuatu golongan masyarakat merupakan penerimaansecara bulat dari agama yang dianut oleh golongantersebut.

• Teori Receptio (Snouck Hurgronye dan Ter Haar): Hukum Agama adalah bagian dari hukum adat. Apabilaantara hukum adat dengan hukum agama bertentangan, maka tergantung pada agama yg dipelukmasyarakat tersebut.

• Teori Receptio A Contrario (Hazairin): Hukum Adathanya dpt berlaku dan dilaksanakan pada pergaulanhidup masyarakat jika tidak bertentangan denganhukum Islam.

Sifat-Sifat Hukum Adat• Magis religious: Masyarakat Indonesia memiliki pola pikir

yang tidak lepas dari hal-hal yang berbau magis yang selaludipengaruhi oleh alam yg tidak terlihat.

• Tunai/Kontan: Suatu perbuatan hukum dianggap telahselesai pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga, apabila dikemudian hari timnul masalah sebagai akibatperbuatan hukum tsb, maka hal tsb tdk dapat diganggugugat lagi krn bersifat kontan/tunai.

• Kebersamaan: Priibadi merupakan makhluk kemasyarakatanyang erat dan meliputi seluruh aspek kehidupan. Dalamkebersamaan ini antara hak kewajiban tidak dipisahkan dankepentingan masyarakat merupakan kewajiban tiap2 individu.

• Konkrit/Visual: Setiap tindakan selalu dicoba dengan suatuperbuatan yang kelihatan atau nyata. Spt dalampertunangan memakai cincin, panjer, dll.

Sistem Hukum Adat

Sistem → Keseluruhan suatu objek yang terangkai menjadi suatu kegiatan yang teratur.

Jadi system hukum adat adalah bagian yang integral dari system social secara menyeluruh.

Dasarnya: Sistem social menjadi wadah secaratradisional akan dapat dikembalikan kpdfactor kekerabatan dan wilayah tmpt tinggal.

Perbedaan antara Sistem HukumAdat dengan Hukum BaratPembedanya Hukum Adat Hukum Barat

Zakelijk rechten vs Persoonlijke rechten (Hakkebendaan danperseorangan)

Tidak mengenalperbedaan antara hakkebendaan dengan hakperorangan.Falsafahnya komunalistik

Mengenal perbedaanantara hak kebendaandan hak peroranganFalsafahnya individualistik

Publiekrecht vs Privaatrecht (PembedaanHukum Publik denganHukum Privat)

Tidak dikenal, sehinggabatas antara keduanyatidak jelas

Dikenal

Formele publiek recht vs Privaatrecht (PelanggaranHukum Pidana danPerdata)

Tidak mengenalpengadilan u/perkara sptitu karena sengketadiselesaikan o/ kpl. adat

Mebedakan pengadilanantara perkara pidanaataupun perdata

• Pebedaan disebabkan karena corak serta sifat yang berbeda antara hukum adat dan hukum barat sertapandangan hidup yang mnedukung kedua system hukum tersebut jauh berlainan. Aliran dunia baratbersifat liberalistis dan bercorak rasionalistisintelektualis sedangkan aliran timur bersifat kosmissehingga tidak ada pembatasan antara dunia lahirdan ghaib. Karena dunia manusia berhubungan eratdengan segalanya yang terkandung di alam ini.

Ciri-ciri Hukum Adat menurutSoerjono Soekanto1. Adanya pengaruh yang menentukan dari system

kemasyarakatan yang dapat dikembalikan pd factor genealogis dan fktr tempat tinggal.

2. Fungsi utama hukum adat: menyelaraskan hak dankewajiban pribadi dengan hak dan kewajiban masyarakat.

3. Sistem hukum adat merupakan refleksi yg konkrit drharapan masyarakat didsrkn pd nilai yg berlaku

4. Terbentuk scr tidak tertulis sesudah terbentuk scr tertulis

5. Adanya harmoni yg internal dan eksterna;

6. Berorientasi kpd kedudukan seseorang

7. Pola pemikiran induktif

8. Cita2 kedaulatan tidak diformulasikan sebagai sesuatuyang scr mutlak harus dipatuhi

Masyarakat Hukum Adat

Sekumpulan orang yang hidup dalam suatu tempatbersama pada waktu tertentu yang tunduk pada suatuaturan hukum yang sama yaitu hukum adat.1. Persekutuan Hukum Adat2. Masyarakat pendukung Hukum AdatPerbedaan dengan masyarakat lain:- Ter Haar: dapat dikatakan sbgi MHA, yaitu: 1. Harus

Hidup teratur, 2. Ada wilayah, 3. Ada Penguasa, 4. Memiliki harta kekayaan yang terlihat/tdk terlihat.

- Hazairin: dapat dikatan sbgi MHA, bila: 1. Adanyakesatuan hukum, 2. Adanya kesatuan penguasa, 3. Adanya satu kesatuan lingkungan hidup yang didasarkan pd hak bersama atas suatu lingkungantanah.

Masyarakat Hukum adatTradisionalSistem masyarakat mempenngaruhi MHA.

1. Sudut susunan (dilihat dr dlm masyarakatnya)

2. Sudut bentuk (dilihat dari luar masyarakatnya)

Faktor-factor yg mempengaruhi dari sudut susunanMHA:

1. Faktor territorial (wilayah)

2. Faktor geneologis (hubungan darah)

3. Faktor Teritorial-Geneologis.

Sudut Susunan

• Apa yang menyebabkan anggota masyarakat itu bersatusbg satu kesatuan, apa factor mengikatnya, didasarkanpada apa?

1. Masyarakat territorial: faktornya karena merekabertempat tinggal di wilayah yang sama atau samasama berasal dari wilayah yang sama.

2. Masyarakat geneologis: Didasarkan pada hubungandara. Merasa terkat dengan yang lain akibat berasaldari hubungan darah/keturunan yang sama.

3. Masyarakat Teritorial-Geneologis: Anggotanya terikatsatu sama lain karena didasarkan pd tempat tinggaldan hubungan darah.

Geneologis ( Hubungan Darah)

1. Melalui ayah-ibu (bilateral/parental): menarik garisketurunan baik dari pihak ayah maupun ibu. Cth: Jawa. Org jawa tdk memiliki klan karena semua 1 clan

2. Melalui pihak ayah (Patrilineal). Menarik garis keturunandari pihak ayah. Cirinya: eksogami dan patrilokal. Contoh: Batak. Bentuk perkawinannya adalah kawin Jujur

3. Melalui pihak ibu (Matrilineal). Menarik garis keturunandari pihak ibu. Cirinya: endogami dan matrilokal. Contoh: Minangkabau. Bentuk perkawinannya adalah kawinsemendo

4. Melalui dari pihak dua sisi, bisa laki2 bisa dari perempuan(Patrilineal beralih-alih). Contoh: Bali

Sistem Masyarakat Hukum Adat

1. Masyarakat Tunggal: bila keluar tidak menjadi bagianmasyarakat yang kedudukannya lebih tinggi, bilakedalam pun tidak terbagi menjadi masyarakat yglebih rendah. Dikaitkan dengan Wilayah danpenguasa dimana masing2 hanya 1 dalam system masyarakat hukum adat. Cth: Desa di Jawa

2. Masyarakat bertingkat: terdiri dari masyarakat atasandan bawahan dimana masy. Bawahan tunduk padamasy. Atasan. Dikaitkan dengan penguasan atasandan bawahan. Cth: Minang, Batak, Lampung, Sumsel

3. Masyarakat Berangkai: bentuk ekerjasama dr bbrpmasy hukum setingkat yg bermaksud untuk mencapaitujuan yg sama scr bersama2. Kerjasama berakhir jikatujuan yang hendak dicapai terlaksana. Cth: Bali

Aspek dalam MHA

1. Masyarakat Hukum adat sebagai suatu totalitas: perhitungan seluruh anggota tanpa membeda-bedakan kedudukannya dari segala aspek. Seluruhanggota memiliki hak yang sama. Dilakukan o/ individu2.

2. Masyarakat hukum adat sebagai kesatuan penguasa(public): Masyarakjat hukum adat berhak/bewenanguntuk melakukan tindakan2 di bidang hukum public. Dilakukan oleh kepala adat sbg penguasa.

3. Masyarakat hukum adat sebagai badan hukum: MHA dapat melakukan tindakan hukum sbgmn ygdilakukan oleh suatu badan hukum. Dilakukan o/ kepala adat sebagai wakil dari MHA.

Dasar berlakunya Hukum Adat

• Sosiologis system hukum itu berlaku apabila diketahui, dikenal, dihargai dan ditaat oleh sebagian besar wargamasyarakat sehingga aturan tsb berjalan dengansendirinya

• Filosofis: Sistem hukum itu harus dampai dikembalikankepada falsafah dasar yg dianut oleh suatu bangsadimana falsafah Negara kita ialah Pancasila

• Yuridis: mempermasalahkan dasar hukum berlakunyaHukum adat tersebut. Dalam pasal II aturan peralihanUUD 45 dan UU Pokok Kekuasaan kehakimandinyatakan bhw hukum yg berlaku dulu masih tetapberlaku selama belum diundangkannya yang baru.