ARTIKEL PAK JARWO

8/6/2019 ARTIKEL PAK JARWO

1/27

1

PENDEKATAN PERENCANAAN PENDIDIKAN

UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Oleh

Sri Utami

Abstraksi

Perencanaan merupakan kata kunci untuk menentukan apa yang harusdilakukan berdasarkan analisis kebutuhan. Salah satu lembaga yang setiap saat

melakukan dan menentukan perencanaan adalah lembaga pendidikan. Melalui proses pembuatan perencanaan, yang dilakukan berdasarkan kebutuhan, akan

muncul ide-ide yang sifatnya actual sebagai bagian dari apa yang harus dilakukanoleh organisasi. Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan akan memberikan

implikasi yang luas terhadap pencapaian tujuan. Oleh karenanya, perencanaan

yang sesuai dengan pendidikan secara maksimal dan optimal.

A.PENDAHULUANPendekatan pada dasarnya dapat dimaknai sebagai upaya untuk lebih

mengefektifkan suatu pencapaian yang akan dituju. Oleh karenanya,

pendekatan itu bertujuan agar sesuatu yang akan dicapai atau dicapai atau

dituju dapat berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan pendidikan, perlu adanya pendekatan agar pendidikan itu

berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, perencanaan

adalah bagian dari upaya agar pendidikan memiliki kekuatan untuk dapat

diselenggarakan, sekaligus sebagai upaya agar pendidikan berhasil mencapai

tujuannya.

Dalam keseluruhan proses pendidikan, perencanaan pendidikan

merupakan langkah utama yang sangat penting. Karena perencanaan

pendidikan dimaksudkan untuk mengarahkan dana dan tenaga yang terbatas,

sehingga dapat menyumbang tercapainya tujuan pendidikan yang telah

ditetapkan secara maksimal.


2/27

2

Pentingnya perencanaan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Merupakan usaha untuk menetapkan atau memformulasikan tujuan yangdipilih. Oleh karena itu perencanaan dapat memberikan arah usaha

pendidikan dengan jelaas.

2. Memungkinkan kita dapat mengetahui sampai dimana tujuan pendidikanyang ditetapkan telah dicapai.

3. Memudahkan kita untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yangtimbul dalam usaha mencapai tujuan pendidikan.

4. Memungkinkan kita untuk menghindari pertumbuhan dan perkembangansuatu usaha yang tak terkontrol, misalnya dalam mengembangkan

kurikulum, kita mempunyai kecenderungan untuk selalu menambah

jumlah dan jenis matakuliah dari yang sudah ada.

Perencanaan pendidikan memerlukan beberapa pendekatan agar

berhasil secara efektif. Pendekatan-pendekatannyang bersifat substansial dalam

pendidikan menurut Saud dan Makmun (2005) adalah:

1. Pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan, dan2. Pendekatan efisiensi biaya

Kedua pendekatan ini lazim menjadi perhatian dan dibicarakan dalam

konteks perencanaan pendidikanb. Pendekatan ketenagakerjaan, merupakan

pendekatan yang memperhatikan antara kebutuhan lapangan kerja dengan

ketersediaan tenaga kerja terdidik. Dalam hal ini selalu ditemukan bahwa

dunia kerja (dunia usaha dan industry) memang perlu terhadap tenaga kerja


3/27


4/27

4

pendidikan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan

secara menyeluruh.

Pada saat yang bersamaaan, pendekatan efisiensi biaya juga harus

menjadi perhatian, sebab pendekatan ini akan menentukan apakah

pendidikan yang sedang dilaksanakan akan berhasil sesuai dengan biaya

yang dikeluarkan. Pendekatan yang tidak memperhatikann prinsip efisiensi

biaya akan berpengaruh terhadap efektifitas penyelenggaraan pendidikan.

Pendekatan efisiensi biaya terkait untung dan rugi serta implikasi dari

perencanaan yang telah ditetaapkan. Oleh karenya, pendekatan efisiensi

dalam hal investasi mengandung pengertian bahwa penentuan besarnya

investasi dalam dunia pendidikan sesuai hasil, benefit yang akan

diperoleh.

Pendidikan efisiensi berkaitan erat dengan dunia usaha. Dunia

usaha dan kerja merupakan aktifitas terorganisir sekelompok orang dalam

menyediakan barang atau jasa yang berimplikasi terhadap adanya

keuntungan atau kerugian dalam proses dan prosedurnya. Dunia usaha

sama dengan pemberi kerja. Menurut undang-undang Republik Indonesia

Nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan pada bab I pasal I

dinyatakan:

1.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga

kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.


5/27

5

2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaanguna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

3. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atauimbalan dalam bentuk lain.

4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hokumatau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan

membayar upah/ imbalan dalam bentuk lain.

5. Pengusaha aalah: (a) orang perseorang, persekutuan, atau badanhukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; (b) orang

perseorang, persekutuan, atau badan hokum yang secara berdiri sendiri

menjalankan perusahaan bukan miliknya; (c) orang perseorangan,

persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) yang

berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

6. Perusahaan adalah: (a) setiap bentuk usaha yang berbadan hokum atautidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau miliki badan

hokum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan

pekerja dengan membayar imbalan dalam bentuk lain; (b) usaha-usaha

social dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan

mempekerjakan orang lain dengan membayar imbalan dalam bentuk

lain


6/27

6

7. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk member,memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja,

produktivitas, disiplin, sikap, etos kerja pada tingkat keterampilan dan

keahlian tertentu sesuai dengan jenjang kualifikasi jabatan atau

pekerjaan.

8. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yangmencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai

dengan standar yang ditetapkan.

9. Pemagangan adalah bagian dari system pelatihan kerja yangdiselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan

dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawaan

instruktur yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang

dan atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan

atau keahlian tertentu.

B. PEMBAHASAN1. Pengertian Perencanaan Pendidikan

Dalam usaha kita mempelajari perencanaan pendidikan, titik tolak

kesepakatan merupakan hal yang amat penting. Dengan demikian kita

tidak akan mempunyai penafsiran yang berbeda-beda tentang makna

perencanaan pendidikan itu.

Dilihat dari terminologinya perencanaan pendidikan terdiri dari dua

kata yaitu: perencanaan dan pendidikan. Perencanaan berasal dari kata


7/27

7

rencana, yaitu suatu proyeksi tentang apa yang akan dilakukan untuk

mencapai tujuan yang valid (sahih) dan bernilai.

Kaufman (1972) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses

untuk menetapkan ke mana harus pergi dan mengidentifikasikan

prasyarat untuk sampai ke tempat itu dengan cara yang paling

efektif dan efisien.

Perencanaan merupakan spesifikasi dari tujuan yang ingin dicapai dan

cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian

ini mengandung 6 pokok pikiran sebagai berikut:

a. Perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yangdinginkan

b. Keadaan masa depan yang diinginkan itu selanjutnya dibandingkandengan keadaan sekarang, sehinga dapat dilihat kesejangannya.

c. Untuk menutup kesenjangan itu perlu dilakukan suatu usaha-usaha.d. Usaha yang dilakukan untuk menutup kesenjangan itu beraneka ragam dan

merupakan alternatif yang mungkin ditempuh.

e. Pilihan alternatif yang paling baik, dalam arti mempunyai nilai efektifitasdan efisiensi yang paling tinggi, dan perlu dilakukan.

Alternatif yang dipilih itu harus dirinci sehingga dapat menjadi

pedoman dalam pengambilan keputusan apabila dilaksanakan.Sedangkan

kata pendidikan menurut good (1959: 191) mempunyai arti:The aggregate

of all the processes by means of which a person develops abilities,


8/27

8

attitudes, and other forms of positive value in the society in which he

lives. The social process by which people are subjected the influence of a

selected and contrilled environment (especially that the school) so that

they may attaint social competence and optimum individual development.

Dari pengertian teminologi itu dapat diambil kesimpulan bahwa

perencanaan pendidikan adalah suatu proses untuk menetapkan tujuan,

menyediakan fasilitas serta lingkungan tertentu, mengidentifikasi

prasyarat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta menetapkan

cara yang efektif dan efisien dalam usaha membentuk manusia agar

memiliki kompetensi sosial dan individual secara maksimal.

Secara sederhana dikemukakan oleh coombs (1970) sebagai aplikasi

analisis rasional dan sistematik dalam proses pengembangan pendidikan

yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan dalam

usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan pendidikan

baik tujuan yang berhubungan dengan anak didik maupun masyarakat.

Dalam usaha kita mempelajari perencanaan pendidikan, titik tolak

kesepakatan merupakan hal yang amat penting. Dengan demikian kita

tidak akan mempunyai penafsiran yang berbeda-beda tentang makna

perencanaan pendidikan itu.

Dilihat dari terminologinya perencanaan pendidikan terdiri dari dua

kata yaitu: perencanaan dan pendidikan. Perencanaan berasal dari kata

rencana, yaitu suatu proyeksi tentang apa yang akan dilakukan untuk

mencapai tujuan yang valid (sahih) dan bernilai.


9/27

9

Kaufman (1972) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses

untuk menetapkan ke mana harus pergi dan mengidentifikasikan

prasyarat untuk sampai ke tempat itu dengan cara yang paling

efektif dan efisien.

Perencanaan merupakan spesifikasi dari tujuan yang ingin dicapai

dan cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengertian ini mengandung 6 pokok pikiran sebagai berikut:

a. Perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yangdinginkan

b. Keadaan masa depan yang diinginkan itu selanjutnya dibandingkandengan keadaan sekarang, sehinga dapat dilihat kesejangannya.

c. Untuk menutup kesenjangan itu perlu dilakukan suatu usaha-usaha.d. Usaha yang dilakukan untuk menutup kesenjangan itu beraneka ragam dan

merupakan alternatif yang mungkin ditempuh.

e. Pilihan alternatif yang paling baik, dalam arti mempunyai nilai efektifitasdan efisiensi yang paling tinggi, dan perlu dilakukan.

Alternatif yang dipilih itu harus dirinci sehingga dapat menjadi

pedoman dalam pengambilan keputusan apabila dilaksanakan.

Sedangkan kata pendidikan menurut Good (1959: 191) mempunyai arti:

a. Th

e aggregate of all the processes by means of w

hich

a person develops

abilities, attitudes, and other forms of positive value in the society in

whichhe lives.


10/27

10

b. The social process by which people are subjected the influence of a selected and contrilled environment (especially that the school) so that

they may attaint social competence and optimum individual development.

Dari pengertian teminologi itu dapat diambil kesimpulan bahwa

perencanaan pendidikan adalah suatu proses untuk menetapkan tujuan,

menyediakan fasilitas serta lingkungan tertentu, mengidentifikasi prasyarat

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta menetapkan cara yang

efektif dan efisien dalam usaha membentuk manusia agar memiliki

kompetensi sosial dan individual secara maksimal.

Secara sederhana dikemukakan oleh Coombs (1970) sebagai aplikasi

analsis rasional dan sistematik dalam proses pengembangan pendidikan

yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan dalam

usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan pendidikan baik

tujuan yang berhubungan dengan anak didik maupun masyarakat.

2. Proses Perencanaan PendidikanAda enam tahap tentang proses perencanaan pendidikan yaitu:

a.Pra perencanaan

b.Perencanaan awal

c. Formulasi rencana

d.Elaborasi rencana

e.Implementasi rencana

f.Evaluasi dan perencanaan ulang.


11/27

11

a. Tahap pra perencanaan

Di perguruan tinggi misalnya kita mengenal pusat-pusat

perencanaan. Pada tingkat diknas, kita mengenal biro perencanaan.

Seandainya badan atau bagian perencanaan itu tidak ada, maka tahap pra

perencanaan harus mulai dari: 1) Menciptakan badan yang bertugas dalam

melaksanakan fungsi perencanaan, 2) Menetapkan prosedur perencanaan,

3) Mengadakan reorganisasi struktural mekanisme administrasi suatu

lembaga agar mampu berpartisipasi dalam proses serta implementasi

perencanaan itu, 4) Menetapkan mekanisme serta prosedur untuk

mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam

perencanaan.

Jika badan perencanaan itu sudah ada, tugas pada tahap ini adalah

meminta otoritas dalam pendidikan, misalnya rektor utk merumuskan

tujuan yang ingin dicapai.

b. Tahap perencanaan awal

Tahapan ini terdiri dari:

1) Kegiatan diagnosis

Tahap diagnosis merupakan kegiatan membandingkan output

yang diharapkan dengan apa yang telah dicapai sekarang.

Diagnosis bertujuan untuk melihat apakah suatu rencana yang telah

dilaksanakan itu memadai dan relevan untuk mencapai tujuan

secara efektif dan efisien.


12/27

12

2) Formulasi kebijakan

Kebijakan memberikan arah kepada usaha memperbaiki

kelemahan dan kekurangan suatu rencana. Kebijakan harus

dirumuskan sedemikian rupa sehingga merupakan kerangka kerja

dalam mana keputusan-keputusan yang lebih kecil dan lebih

terperenci dibuat. Kegiatan merumuskan kebijakan disebut dengan

formulasi kebijakan. Kebijakan merupakan fungsi politis yang

dibuat oleh orang yang berwenang dalam organisasi pendidikan.

3) Penilaian kebutuhan

4) Perhitungan biaya

Dengan menggunakan data tentang biaya tahun

sebelumnya, tiap-tiap butir kebutuhan tersebut dihitung biayanya

dengan memperhatikan naik turunnya harga. Sesudah perhitungan

biaya ini selesai perencana dapat mengetahui jumlah keseluruhan

biaya yang diperlukan untuk seluruh program.

5) Penetapan target.

Perencana melihat dan meneliti kembali kebutuhan yang

telah diidentifikasi, menetapkan prioritas program dan menetapkan

tingkat pencapaian yang realistik dari suatu tujuan yang ditetapkan,

sehingga dapat ditentukan program mana yang paling relevan dan

efektif, hal ini dilihat dari tersedianya dana.


13/27

13

c. Tahap formulasi rencana

Perencanaan mempunyai dua maksud. Pertama menyiapkan

seperangkat keputusan yang akan diambil oleh otoritas, ke dua

menyediakan pola dasar pelaksanaan (blue-print for action) yang akan

dilaksanakan oleh berbagai satuan organisasi yang bertanggungjawab

dalam implementasi keputusan-keputusan tersebut.

Sehubungan dengan kedua hal tersebut, otoritas memerlukan

pernyataan (statement) yang jelas tetang: apa yang akan yang diusulkan,

mengapa diusulkan, dan bagaimana pelaksanaannya.

Ketiga hal tersebut adalah merupakan isi dari rencana pendidikan.

Persiapan untuk menyiapkan dokumen tersebut dinamakan formulasi

rencana, yang harus ditulis singkat lengkap dan padat.

d. Tahap elaborasi rencana

Rencana pendidikan pada dasarnya adalah merupakan suatu

dokumen singkat, padat dan lengkap. Dengan demikian sebelum rencana

itu diimplementasikan, perlu dilakukan elaborasi. Artinya diperinci

sedimikian rupa sehingga setiap tugas dari unit-unit dalam organisasi

pendidikan menjadi jelas.

Ada dua langkah yang harus ditempuh dalam proses elaborasi yaitu:

1)

Pembuatan program (programming) yaitu membagi rencana menjadi area-

area pelaksanaan yang masing-masing mempunyai tujuan spesifik. Tiap

area pelaksanaan dinamakan program. Lazimnya program terdiri dari

kelompok kegiatan yang diawasi oleh unit administrasi yang sama.


14/27

14

2) Identifikasi dan formulasi proyek. Tiap program terdiri dari kelompokaktivitas-aktivitas sejenis yang dibuat dalam rangka menghitung dan

mengalokasikan dana dalam pelaksanaan. Kelompok kegiatan ini

dinamakan proyek. Tujuan proyek merupakan sub tujuan program dan

merupakan tujuan yang spesifik. Formulasi proyek adalah tugas untuk

merinci siapa pelaksana, berapa besar biaya, dimana tempat, berapa lama

waktunya dan hal lain yang dianggap perlu dalam suatu proyek.

Sebelum suatu rencana dielaborasi dalam bentuk program dan

proyek, rencana tersebut belum dapat dilaksanakannya. Oleh karena itu

pemrograman dan perumusan dalam proses perencanaan harus dilakukan

lebih dahulu.

Kebanyakan rencana yang tidak dapat dilaksanakan, diakibatkan

oleh kelemahan dalam tahap pembuatan program ini.

e. Tahap implementasi rencana.

Implementassi rencana pendidikan dimulai pada saat proyek-

proyek itu dilaksanakan. Disini proses perencanaan bergabung dengan

proses manajemen. Dengan menggunakan budget serta rencana tahunan

sebagai instrumen utama, kerangka kerja organisasi untuk melaksanakan

berbagai proyek dapat dikembangkan. Sumber-sumber manusia, dana dan

material kemudian dialokasikan untuk setiap proyek.Jadwal dan waktu

suatu proyek juga ditetapkan.


15/27

15

f. Tahap evaluasi dan perencanaan ulang

Pada waktu melaksanakan perencanaan pendidikan, ditetapkan

pula mekanisme untuk mengevaluasi kemajuan serta mendeteksi

penyimpangannya. Proses evaluasi itu dilaksanakan secara

berkesinambungan.

Guna evaluasi. Pertama memberikan gambaran tentang kelemahan

suatu rencana, misalnya penetapan target yang terlalu tinggi atau rendah

tidak realistik, tidak cukupnya dana yang disediakan atau tidak tepatnya

pentahapan dalam proses pelaksanaan. Informasi hasil evaluasi digunakan

sebagai bahan revisi sehingga dalam sisa waktu periode rencana tersebut

kesalahan dapat diperbaiki. Dalam perencanaan bertahap dan

berkesinambungan (rolling plan) revisi selalu dilakukan berdasar

pengalaman dalam setiap tahap implementasi.

Kedua, evaluasi berguna sebagai alat diagnosis yang merupakan salah

satu langkah dalam tahap perencanaan awal, dan sebagai bahan dalam

membuat perencanaan ulang. Jadi evaluasi merupakan permulaan dari

lingkaran perencanaan berikutnya.

3. Hal-hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan untuk memperbaikikualitas pendidikan

Pendidikan memiliki keterkaitan yang kuat dengan system hidup

dan kehidupan manusia. Pendidikan mempengaruhi cara berfikir,

bertindak maupun perilaku manusia baik sebagai individu, bagian dari

komunitas maupun masyarakatnya. Oleh karenanya, perencanaan


16/27

16

pendidikan harus mengacu substansi makna pendidikan diselenggarakan.

Pendidikan memliki peran yang jelas dalam system hidup dan kehidupan

manusia, hal itu terbukti sejak manusia menyadari bahwa ia tidak bisa

secara sempurna di lingkungan komunitas atau masyarakatnya tanpa

adanya interaksi dengan manusia lainnya. Menurut Adiwikarta (1994:7)

pendidikan melakukan peran penting sebagai berikut:

a. Mempersiapkan dan memperbarui perangkat mental psikologis wargamasyarakat sehingga siap menghadapi kehidupan yang lebih maju

dan berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman

b. Mempersiapkan warga masyarakat dengan keterampilan dankemampuan kerja yang diperlukan dalam masyarakat ataupun dunia

kerja

c. Mempersiapkan warga masyarakat dengan sifat kritis dan keberanianhidup mandiri terlepas dari ketergantungan kepada pihak lain

d. Mengembangkan kemampuan kreatif dan adaptif dalammemanfatkan potensi yang dimiliki.

Apabila mengacu pada diskripsi di atas, maka perlu menelaah

berbagai hal yang berkaitan penyelenggaraan pendidikan yang ideal atau

sesuai dengan tujuan diselenggarakannya pendidikan itu. Hal itu perlu

dikemukakan untuk mempertegas apa sebenarnya tujuan pendidikan.

Bagaimanapun, pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan, tujuan

tersebut setidak-tidaknya adalah:

a. Perubahan tingkah laku ke arah yang dewasa


17/27

17

b. Pelestarian nilai-nilai budayac. Pengembangan potensi peserta didik secara proporsionald. Memanusiakan manusia oleh manusia yang telah

Persoalan yang dihadapi memang terkait erat dengan

penyelenggaraan pendidikan itu sendiri sebagai kebutuhan individu dan

masyarakat, penyelenggaraan pendidikan merupakan satu factor

terpenting apakah individu dan masyarakat merasakan arti proses

penyelenggaraannya dan apakah sesuai dengan tuntutan pendidikan itu

sendiri. Selalu ditemui bahwa proses penyelengaraan pendidikan menjadi

masalah besar dalam upaya memperdayakan individu dan masyarakat.

Menurut The World Bank bahwa kondisi pendidikan Indonesia

kini, terutama pada tingkat dasar, masih memprihatinkan. Kualitas

pendidikan dasar masih relative rendah dan menghadapi sejumlah

masalah yang dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu fisik dan

non fisik. Pada kategori fisik, masih dihadapi keterbatasan sarana dan

prasarana seperti gedung dan fasilitas pendukung lain seperti

perpustakaan, laboratorium, peralatan, dan buku pelajaran. Pada kategori

non fisik, masalah yang dihadapi adalah guru yang tidak memenuhi

standar kualifikasi dan kurang terlatih, kurikulum yang overloadbahkan

tak terintegrasi dengan bidang studi, materi pelajaran, pelatihan guru, dan

system penilaian, serta manajemen pendidikan yang compleceted

sehingga tidak efisien.


18/27

18

Sistem penyelenggaraan pendidikan akan berimplikasi kepada

perilaku outcomes pendidikanitu sendiri. Karena bagaimanapun system

penyelenggaraan pendidikan merupakan corak dari perilaku birokrasi

pemerintahan, seperti yang dikemukakan oleh Thoha (2000) bahwa

birokrasi pemerintah dengan lingkungan politik yang melingkarinya amat

menentukan bagaimana corak perilakunya dalam pengelolaan

pendidikan.

Sistem yang dianut dengan pola birokrasi yang ketat dan

cenderung otoriter serta militeristik beberapa waktu yang lalu, ternyata

membawa akibat yang tidak kondusif bagi perkembangan sikap maupun

perilaku kita secara keseluruhan. Menurut Buchorin (2001:79-80):

hal inilah yang menyebabkan ketahanan nasional kita terancam

karena berbagai hal, yaitu: ketidakadilan dan kesewenang-

wenangan, arogansi kekuasaan, kekayaan, dan intelektual,

keberingasan social, perilaku social yang menyimpang, perubahan

tata nilai, dan perubahan gaya hidup social

Beberapa hal perlu diperhatikan dengan seksama agar pendidikan

dapat berfungsi sesuai dengan tuntutan masyarakat secara keseluruhan.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu peserta didik agar dapat

bersaing dengan produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan

pemahaman yang mendasar tentang bagaimana pendidikan itu

diselenggarakan.

Menurut Ibrahim (1997), untuk meningkatkan mutu pendidikan,

perlu disadari bahwa:

a. Proses pendidikan itu memerlukan tenggang waktu yang cukup lama


19/27

19

b. Proses pendidikan berlaku prinsip irreversibilitas dimana terhadapsetiap kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan

tidak dapat diulang kembali

c. Tantangan yang dihadapi di masa depan cenderung berkembangsemakin kompleks yang ditandai semakin cepatnya perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai akibat dari arus globalisasi

yang semakin terbuka, kita dituntut secara akurat pandai menyusun

merencanakan pembangunanpendidikan sehingga mampu

mengantisipasi tantangan dan permasalahan yang akan terjadi di

masa depan.

Dalam konteks perencanaan pendidikan sebagai bagian dari

manajemen pendidikan, kiranya perlu meningkatkan efektifitas

manajemen pendidikan sekolah. Dalam hal ini, sebagai perencana

pendidikan, sebaiknya menjadikan manajemen berbasis sekolah (MBS)

sebagai inovasi manajemen pendidikan dan dijadikan perangkat yang

memungkinkan upaya perbaikan pendidikan di Indonesia.

Menurut Wohlstetter dan Mohrman dalam Nurkolis (2003:8)

secara luas MBS berarti pendekatan politis untuk mendesain ulang

organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan

kepada partisipan sekolah pada tingkat local guna memajukan

sekolahnya. Partisipan sekolah adalah kepala sekolah, guru, konselor,

pengembang kurikulum,administrator,orang tua, masyarakat, siswa.


20/27

20

Dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS), kepala

sekolah memegang kendali yang luas dalam menjalankan berbagai

kebijakan yang dapat membuat sekolah lebih efektif dan efisien

beroperasi. Sekolah menjadiotonom dalam menjalankan berbagai

programnya.

Menurut Mulyasa (2002), dalam konteks MBS seorang kepala

sekolah harus:

a. Memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru-guru/masyarakat sekitar

b. Memiliki pemahan dan wawasan yang luas tentang teori pendidikandan belajar

c. Memiliki kemampuan dan keterampilan menganalisis situasi sekarang berdasarkan apa yang seharusnya serta mampu memperkirakan

kejadian di masa depan berdasarkan situasi sekarang.

d. Memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengidentifikasi masalahdan kebutuhan dan kebutuhan yang berkaitan dengan efektifitas

pendidikan di sekolah.

e. Mampu memanfaatkan berbagai peluang, menjadikan tantangansebagai peluang, serta mengkonseptualkan arah baru untuk perubahan.

Kepemimpinan kepala sekolah dalam penerapan manajemen

berbasis sekolah , jika ditelaah secara mendasar seperti telah dikemukakan

sebelumnya, tidak berbeda dengan apa yang harus dilakukan kepala

sekolah dalam prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Kecenderungan


21/27

21

perilaku kepala sekolah dalam MBS lebih ditekankan kepada adanya

inovasi manajemen kepemimpinan di sekolah sehingga intensitas dan

frekuensi kegiatan kepala sekolah lebih luas dan mendalam karena

memiliki tanggung jawab yang besar dalam merespon apa sebenarnya

keinginan, kepentingan dan kebutuhan pengguna jasa sekolah. MBS

menuntut seorang kepala sekolah yang memiliki kemampuan untuk

meningkatkan kinerja sekolah secara keseluruhan. Hal ini untuk

mendukung realisasi konsep MBS, yang membutuhkan kepemimpinan

kepala sekolah dalam menggerakkan organisasi sekolah yang telah

otonom. Maksud otonom di sini adalah adanya wewenang yang luas dari

setiap sekolah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan maupun program-

program yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, berdasarkan perencanaan

yang telah disusun secara bersama oleh tenaga-tenaga yang terlibat di

sekolah dan tentu saja dengan melibatkan komite sekolah sebagai wakil

masyarakat yang peduli terhadap sekolah tersebut.

4. Persoalan mendasar yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat iniKrisis yang melanda masyarakat dan bangsa ini bermula dari krisis

moneter berkepanjangan yang kemudian menjadi krisis kepercayaan

kepada pemerintah. Krisis kepercayaan tersebut melahirkan gelombang

perlawanan masyarakat untuk menuntut perbaikan. Krisis tersebut

menunjukkan dua hal pokok, yaitu fundamental ekonomi lemah sehingga

sangat rentan terhadap gejolak global yang terjadi, dan ketidakberdayaan

pemerintah untuk mengatasinya. Gejala tersebut pada hakikatnya


22/27

22

menunjukkan adanya salah menangani sehingga masyarakat menjadi tidak

berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat terlihat dalam aspek kehidupan

politik, ekonomi, hokum, dan seluruh aspek kehidupan masyarakat

Indonesia (Tilar.1998:24).

Situasi ini berlarut secara terus menerus tanpa bisa dilakukan

koreksi oleh siapapun, Segala kebijakan yang dilakukan oleh Negara

dianggap adalah yang terbaik bagi masyarakat dalam segala aspek

kehidupan dengan berbagai dimensinya . Sehingga kehidupan cenderung

monoton dan tidak dapat melakukan pembaharuan dalam rangka

menghadapi tuntutan global yang semakin mendesak dan telah menjadi

suatu keharusan. Salah satu aspek kehidupan yang sangat merasakan

dampak system sentralistik tersebut adalah dunia pendidikan. Dimana

pendidikan menjadi bagian dari mesin penguasa untuk melakukan

indoktrinasi kekuatan kekuasannya. Pendidikan tidak berdaya sama sekali,

bahkan tenaga kependidikan ditempatkan sebagai aparat Negara yang

harus memberikan andil yang besar dalam melanggengkan kekuasaaan

penguasa tersebut. Dunia pendidikan terisolir dari konstituennya, terasing

dari lingkungannya dan menjadikan anak didik tercabut dari akar

budayanya. Pendidikan terasing dari stakeholdersnya, demikian juga

sebaliknya.

Kondisi obyektif seperti tersebut berakibat fatal terhadap lulusan

pendidikan, sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia dianggap

rendah dan tidak memiliki daya saing. Lulusan pendidikan cenderung


23/27

23

ingin memperoleh pekerjaan secara mudah dan lebih suka bekerja di sector

formal khususnya pemerintahan, sedangkan untuk bekerja secara mandiri

tidaklah favorit, inilah salah satu implikasi dari system pendidikan yang

sentralistik tersebut. Sehingga berdampak langsung terhadap kehidupan

masyarakat secara menyeluruh.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa pada

hakekatnya merupakan cermin kualitas pendidikan, sebab pendidikan

adalah dunia dimana kualitas SDM dibentuk dan dilahirkan. Karena itu,

secara jujur harus diakui, pendidikan kita mempunyai andil cukup besar

terhadap munculnya krisis multidimensi yang dihadapi, sebagai akibat

rendahnya kualitas SDM yang dimiliki. Dengan demikian, adanya

perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta kekerasan dalam konflik

social, ekonomi, politik, dan agama serta perlawanan terhadap hukum

adalah manifestasi kualitas SDM yang rendah, dan mau tidak mau harus

diakui sebagai produk pendidikan yang telah gagal membentuk dan

melahirkan SDM yang berkualitas (Asyari.2002).

Secara ekstrim sepertinya sulit untuk membantah peran pendidikan

dalam meningkatkan sumber daya manusia, sebab pada dasarnya

pendidikan merupakan upaya pengembangan potensi yang ada pada setiap

orang untuk berkembang secara proporsional, inilah pendidikan secara

normative, disamping bahwa tujuan pendidikan itu juga adalah untuk

menjaga kesinambungan kehidupan manusia secara universal, dan juga


24/27

24

sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang menjadi bagian

hidup dan kehidupan manusia.

Bagaimana agar pendidikan dapat dijadikan sebagai leading sector,

agar upaya pemberdayaan manusia tersebut berhasil? Sebagaimana

diketahui bahwa pendidikan adalah merupakan sub system dalam system

kehidupan manusia. Dan pendidikan merupakan sub system dari system

nasional Indonesia, oleh karena itu untuk memecahkan berbagai persoalan

dalam pendidikan saat ini, harus dimulai dari penataan system

(reinventing) pendidikan tersebut untuk pengembangan SDM yang handal.

Pendidikan memerlukan perencanaan, perencanaan merupakan

satu aspek dalam manajemen, dan perencanaan dalam manajemen

pendidikan nasional menentukan keberhasilan pencapaian salah satu

tujuan nasional, yaitu mencerdaskan manusia Indonesia. Upaya

pencapaian tujuan nasional akan berhasil dengan baik jika perencanaan

pendidikan saat ini memperhatikan perkembangan domestic dan global.

Perkembangan domestic saat ini telah mengancam ketahanan nasional kita

yang menurut Buchori (2001) adalah :

a. Ketidakadilan dan kesewenang-wenanganb. Arogansi kekuasaan, kekayaan, dan intelektualc.

Keberingasan social

d. Perilaku social yang menyimpange. Perubahan tata nilaif. Perubahan gaya hidup social


25/27

25

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut bukanlah pekerjaan

yang mudah, sebab berbagai persoalan tersebut merupakan bagian dari

perkembangan yang terjadi saat ini dan telah menjadi fenomena sebagai

implikasi dari globalisasi yang telah mempengaruhi peradaban dunia.

Implikasi tersebut sebenarnya dapat diatasi jika kita memegang teguh visi

nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tanah

tumpah darah Indonesia serta menjaga atau turut serta dalam

menciptakan perdamaian dunia. Hanya saja untuk mengimplementasikan,

ditemukan berbagai kelemahan atau kendala yang sangat prinsipil yaitu:

a. Etos kerja kurang handal, dibandingkan dengan etos kerja bangsa-bangsa lain yang sudah maju

b. Kurang menguasai teknik-teknik kerja modern, teknik-teknik kerjayang dikembangkan berdasarkan kemajuan teknologi

c. Pengetahuan tentang situasi dan dinamika global, terutama situasi dandinamika pasar global kurang memadai

Berbagai kelemahan tersebut bukan tidak berdasar sama sekali,

berbagai indicator menunjukkan hal tersebut, terutama di jajaran birokrasi

sebagai penanggungjawab penyelenggara pemerintahan memang

menunjukkan sikap atau kelemahan tersebut. Dan ini adalah satu penyebab

mengapa kita tidak dapat memberikan data yang tepat sebelum mengambil

keputusan untuk menentukan atau menetapkan kebijakan dalam

manajemen nasional, demikian juga halnya dengan manajemen nasional

pendidikan. Implikasi dari keadaan tersebut menyebabkan pemerataan


26/27

26

menjadi salah satu masalah pendidikan, implikasi lainnya adalah kualitas

pendidikan yang tidak memadai dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Sistem pendidikan nasional sebagai suatu organisasi haruslah bersifat

dinamis, fleksibel, sehingga dapat menyerap perubahan-perubahan yang

cepat antara lain karena perkembangan ilmu dan teknologi, perubahan

masyarakat menuju kepada masyarakat yang semakin demokratis dan

menghormati hak-hak azasi manusia (Tilaar:2002). Peubahan yang harus

dilakukan tersebut ternyata saat ini tidak hanya sebatas wacana, tetapi

telah sampai pada tahap implementasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai

pembaharuan program yang telah disiapkan karena perubahan paradigm

dalam menjalankan pemerintahan, yaitu dari sentralistik menuju

desentralisasi.

C. PENUTUPPerubahan pendidikan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu

manusia Indonesia secara menyeluruh, hanya dapat dilakukan jika pemerintah

melakukan perubahan mendasar di sector perencanaan pendidikan.

Perencanaan pendidikan memberikan peluang untuk menentukan arah apa

yang akan dicapai sesuai dengan misi pendidikan nasional. Oleh karenya

perlu dilakukan identifikasi terhadap berbagai hal tentang pendidikan,

sehingga ditemukan hal-hal prioritas yang harus dilaksanakan. Prioritas

apapun yang ditentukan sebagai bagian dari hasil analisis terhadap kebutuhan

untuk melakukan perubahan pendidikan, akan menentukan arahyang tepat


27/27

dalam memberikan diagnosis yang tentunya juga tepat, sehingga akan

melahirkan program-program yang sifatnya menyeluruh dan dapat

dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buchori, M. 2001. Pendidikan Antisipatoris. Yogyakarta:Kanisius

E.Mulyasa.2004. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung:Rosda

Nurkolis. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta:Grasindo

The World Bank, Education Sector Strategy. 1999

Tilaar, H.A.R. 1998. Manajemen Pendidikan Nasional. Bandung:Rosda Karya

______. 2002. Membenahi Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta

Thoha, M. 2000. Perilaku Birokrasi dalam Pengelolaan Pendidikan.Makalah.

Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia.19-22.September.2000.Jakarta

Udin Syaefudin Saud dan Abin Syamsuddin Makmun. 2005. PerencanaanPendidikan. Bandung:Rosda Karya

http://dayatfarras.wordpress.com/2011/01/06/perencanaan-pendidikan/, akses 16

juli 2011

ARTIKEL PAK JARWO

Documents