Suswono: Jelang MEA 2015, Petani Harus Tingkatkan Daya
SaingKecintaan masyarakat terhadap produk lokal perlu
ditingkatkan.dddSabtu, 6 September 2014, 22:50 Mohammad Adam,Tudji
Martudji
Menko Perekonomian Chairul Tanjung bersama Menteri Perdagangan M
Lutfi dan Menteri Pertanian Suswono melakukan inspeksi di Pasar
Induk Cipinang, Jumat (13/6/2014). (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)Follow
us on VIVAnews - Menteri Pertanian, Suswono, menmgingatkan
masyarakat Indonesia akan menghadapi era persaingan pasar bebas
dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun
2015.
Oleh karena itu, Suswono mengimbau segenap masyarakat terutama
petani dan nelayan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing demi
memenangkan kompetisi yang ditengarai kian sengit saat Masyarakat
Ekonomi ASEAN mulai diimplementasikan.
"Saat ini, untuk daya saing, posisi negara kita di urutan ke-7,
itu harus kita tingkatkan. Salah satunya dengan menggabungkan
sistem pertanian dengan teknologi," ujar Suswono saat menyampaikan
sambutan di pembukaan pameran bertajuk Surabaya Agro Business
Matching & Expo 2014 di Grand City Surabaya, Sabtu 6 September
2014.
Menurut Suswono, peningkatan kemampuan dan daya saing nasional
ini penting demi mengantisipasi pasar dalam negeri agar tak
didominasi produk impor.
"Melakukan promosi dan mengenalkan produk unggulan guna
mendongkrak pemasaran menjadi salah satu cara yang harus
dilakukan," kata Suswnono.
Selain itu, kecintaan masyarakat terhadap produk lokal pun perlu
semakin ditingkatkan. (one)
BISNIS TEI 2014 Sebagai Upaya Songsong MEA 2015DetailDibuat: 06
September 2014 Ditulis oleh Muhammad Asari Share on email Share on
print
Ilustrasi MEA 2015 (Foto: M.Asari)Jakarta - Kementerian
Perdagangan RI kembali menggelar pameran dagang internasional
terbesar di Indonesia, yaitu Trade Expo Indonesia (TEI) ke-29 pada
8-12 Oktober 2014 mendatang di Jakarta International Expo (JIExpo).
TEI 2014 disiapkan sebagai upaya menyongsong perdagangan bebas
ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Perhelatan besar
ini mengambil tema "Towards Green Business" untuk menunjukkan
keberpihakan Indonesia pada isu-isu ramah lingkungan.Direktur
Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Nus Nuzulia Ishak
memastikan MEA 2015 merupakan sebuah peluang yang tak boleh
disia-siakan. "Indonesia harus siap. Para pelaku usaha harus
disiapkan. Inilah wujud persiapan kita menyongsong MEA 2015," kata
Nus di Jakarta dilansir, Jumat (5/9/2014).Pada tahun 2014, agenda
tahunan Kemendag memang diselenggarakan sekaligus untuk melihat
kesiapan para pelaku bisnis dalam negeri menghadapi MEA. TEI 2014
ini akan diikuti sekitar 2.000 ekshibitor dengan target pengunjung
lebih dari 10.000 orang.TEI 2014 menampilkan produk ekspor
Indonesia yang meliputi komoditas utama, komoditas prospektif,
komoditas ekspor lainnya. Komoditas utama terdiri dari 10 jenis
produk yaitu minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO); tekstil dan
produk tekstil; elektronik; karet dan produk karet; produk kayu,
pulp dan furnitur; produk kimia; produk logam; mesin-mesin; makanan
olahan; serta otomotif.Sekitar 10 komoditas prospektif berperan
penting mendukung kesempurnaan pameran ini, seperti alas kaki;
perhiasan; produk plastik; udang; ikan dan produk ikan; kopi; kakao
dan olahannya; kerajinan; rempah; serta kulit dan produk kulit.
Sementara komoditas ekspor lain yang turut dipamerkan seperti
batubara, hewan dan produk hewan, peralatan medis, buah dan sayur,
serta minyak atsiri.Selain itu, akan ditampilkan pula produk dari
bidang jasa dan tenaga kerja terlatih, seperti jasa konstruksi,
jasa profesi, dan jasa akomodasi. TEI 2014 akan menampilkan Pride
of Indonesia Pavilion dan ASEAN Pavilion.Pride of Indonesia
Pavilion memamerkan produk kebanggaan Indonesia, merek lokal yang
sudah diterima pasar global, di antaranya industri strategis,
produk berbasis teknologi, manufaktur, produk berbasis sumber daya
alam, pemenang Primaniyarta 2014, produk industri kreatif, dan UKM
unggulan. Sedangkan ASEAN Pavilion berupa stan informasi dari
perwakilan negara-negara ASEAN dalam rangka menyambut MEA
2015.Produk-produk kebanggaan Indonesia yang akan ditampilkan
sangat menarik. "Produk kebanggaan Indonesia karena mampu menembus
dan bersaing di pasar internasional," tambah Nus.Contohnya adalah
gitar listrik yang mampu menyedot perhatian dunia karena bahannya
terbuat dari bambu. Yang juga tak kalah pamornya yaitu perahu karet
militer standar North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan
baterai untuk mobil premium. Indonesia mampu menghasilkan produk
penting yang membanggakan bangsa.Sampai saat ini, tercatat lebih
dari 4.000 pengunjung dari 59 negara telah menyatakan minatnya
untuk hadir di TEI 2014. Negara-Negara tersebut antara lain Amerika
Serikat, Brasil, Peru, Nigeria, India, Arab Saudi, Malaysia,
Vietnam, Tiongkok, dan Jepang.
MEA 2015 60% UMKM Dijalankan Ibu-Ibu, Potensi Tergilas Produk
Asing Terbuka Lebar...Ilustrasi MEA 2015
(JIBI/Bisnis.com/Colourbox-com) Sabtu, 6 September 2014 03:33 WIB |
Asiska Riviyastuti/JIBI/Solopos | | Solopos.com, SOLO Sekitar 60%
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dijalankan wanita, terutama
ibu rumah tangga. Namun usaha tersebut sulit berkembang karena
kurangnya pengetahuan mengenai pengembangan usaha.Kenyataan itu
dikemukakan Founder Woman Preneur Community (WPC), Irma Sustika,
kepada wartawan di Move Megaland Hotel, Kamis (4/9/2014). Menurut
dia, gara-gara dijalankan oleh wanita itulah UMKM selama ini sulit
berkembang.
Hanya sedikit UMKM bisa meningkatkan nilai jual, terutama jika
dijalankan oleh wanita. Akses wanita untuk mengembangkan usaha,
menurut Irma, sangat terbatas sehingga UMKM mereka sulit
berkembang.Selain itu, sambungnya, kebanyakan wanita yang memiliki
usaha menjalankannya karena terpaksa sehingga terkesan tidak
maksimal. Akibatnya, usaha tersebut bisa tergilas oleh produk asing
apabila Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diberlakukan pada
tahun 2015 mendatang.Melalui WPC ini kami ingin memberi wadah bagi
wanita yang memiliki usaha supaya bisa berkembang. Kami ingin
memberi peluang dan mendorong supaya wanita memiliki usaha dan bisa
mandiri, ungkap Irma.Wanita KreatifMenurut dia, wanita cenderung
kreatif sehingga bisa menciptakan berbagai macam usaha seperti
kuliner dan kerajinan tangan. Oleh karena itu, wanita butuh diberi
motivasi sehingga bisa menginspirasi wanita lainnya.Selain memberi
motivasi, pihaknya juga memberikan bantuan pemasaran melalui
peluncuran katalog. Menurut dia, saat ini banyak yang bisa membuat
produk yang bagus dan berkualitas tapi kesulitan dalam pemasaran
sehingga usahanya sulit untuk maju dan bahkan ada yang terpaksa
berhenti.Namun kendala terbesar dari pengembangan usaha adalah
mental dan skill managerial. Kalau modal usaha itu bukan
permasalahan yang besar dan mendasar, terang Co Founder WPC, Ietje
S. Guntur.Oleh karena itu, menurutnya setiap tahun harus ada
evaluasi usaha. Hal tersebut karena biasanya dalam satu tahun telah
melewati beberapa musim dan fase sehingga bisa dievaluasi terkait
potensi yang masih bisa dimaksimalkan.
Harga BBM dan MEA 2015Selasa, 26 Agustus 2014 11:10 wib | Koran
SINDO - Browser anda tidak mendukung iFrame TOPIK PILIHAN
1. Bola Panas Kenaikan BBM2. Karen Agustiawan Mundur3. Mengupas
RAPBN 2015
Harga BBM dan MEA 2015 BEBERAPA pekan terakhir, media massa
ramai memberitakan wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi. Namun hingga kini belum ada kejelasan kapan dan berapa
besaran kenaikan harga BBM. Padahal kepastian itu sangat dibutuhkan
pelaku usaha, terutama untuk menghitung rencana bisnis di masa
mendatang.
Sebagian besar pelaku usaha sebenarnya tidak mempersoalkan jika
pemerintah benar-benar menaikkan harga atau membatasi konsumsi BBM
asalkan berlaku di semua daerah. Tapi kalau hanya berlaku pada satu
daerah tertentu dikhawatirkan bisa menimbulkan kelangkaan. Para
pelaku usaha ketika hendak membuat keputusan bisnis harus terlebih
dahulu berhitung. Bagaimana ongkosnya, berapa tarif listrikdanair,
bagaimanatingkatinflasi, dan berapa suku bunganya? Untuk itu pelaku
usaha membutuhkan kepastian. Pelaku usaha membutuhkan setidaknya
tiga bulan untuk menyusun perencanaan.
Tidak bisa mendadak. Jadi kalau rencana kenaikan harga BBM ini
tidak juga diumumkan, bagaimana pelaku usaha bisa berhitung? Ada
baiknya pemerintah tidak khawatir mengeluarkan kebijakan yang tidak
populis.
Daripada tidak memberikan kejelasan, itu sama saja telah
menyandera perekonomian. Pemerintah bisa mengimbangi kenaikan harga
BBM dengan kebijakan prorakyat. Misalkan saja membebaskan pajak
masuk onderdilkendaraansehinggapelakuusaha bisa menurunkan tarif
yang dikenakan kepada masyarakat.
Untuk bisnis penyewaan (rental ) kendaraan, pada
tigahinggaenambulan pertama pascakenaikan harga BBM akan terimbas
negatif. Ini karena konsumen akan mengurangi mobilitasnya.
ApalagiBBMmerupakanbagianterpenting bagi operasional perusahaan
rental kendaraan. Jadi kemungkinan akan banyak perusahaan rental
yang mengurangi kendaraan yang disewakan. Karena itu rencana
ekspansi kemungkinan akan direm dulu.
Setelah pasar bisa menerima kenaikan harga BBM, bisnis akan
kembali bergerak. Selama ekonominya maju, kebutuhan transportasi,
baik orang ataupun barang, akan naik.
Saya rasa semakin lama orang semakin peduli untuk tidak perlu
berinvestasi di kendaraan. Semisal suatu perusahaan, kalau
mempunyai 20 mobil saja, dengan asumsi harga mobil Rp150 juta per
unit, maka harus mengeluarkan dana sekitar Rp3 miliar untuk membeli
aset yang tidak produktif.
Akan lebih menguntungkan jika dana sebesar itu dipergunakan
untuk membiayai kebutuhan di bisnis intinya, seperti membeli mesin,
sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih efisien. Apalagi dengan
menyewa kendaraan, pelaku usaha tidak lagi harus berpikir mengurus
administrasi seperti perpanjangan STNK atau ketika ada musibah
kecelakaan.
Dengan demikian aktivitas bisnis pelaku usaha tidak terganggu.
Jadi saya yakin, bisnis rental kendaraan akan terus berkembang di
masa mendatang. Saat ini, pemain-pemain besar bisnis rental
kendaraan ada 5-10 perusahaan. Kita memiliki market share di
kisaran 13-14 persen.
Kalau bicara potensi pasar, kirakira bisa 1,5 juta unit. Padahal
sekarang suplainya baru di kisaran 150.000-an unit kendaraan. Jadi
masih banyak ruang bagi industri ini untuk terus berkembang. Di era
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015, ancaman perusahaan
penyewaan kendaraan asing tidak terlalu mengkhawatirkan.
Mereka kan tidak memiliki local knowledge, semisal bagaimana
cara mengembangkan dan mengurus driver di sini. Mereka tidak
memiliki kemampuan itu karena di luar negeri lebih banyak yang self
driving. Berbeda dengan di sini di mana sebagian besar sudah
menggunakan driver.
Jadi menurut saya, pada era MEA bisnis kita tidak akan banyak
terganggu karena bisnis modelnya lain. Bisnis ini butuh modal
besar. Ibaratnya seperti menanam pohon, tumbuhnya bisa empat tahun
lagi. Kalau kita mau terus tumbuh, ya harus berinvestasi. Selain
itu, pembiayaannya juga berbeda. Kalau di luar negeri cost of
money-nya murah karena tingkat suku bunga rendah.
Di Indonesia umumnya bisa 14 persen. Itulah sebabnya masuk ke
Indonesia tidaklah gampang. Apalagi Indonesia adalah negara
kepulauan. Di ASEAN yang seperti kita hanya Filipina, lainnya
daratan. Kalau seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam itu bisa
langsung melalui darat. Kalau mau ke Indonesia naik apa? Naik
pesawat atau kapal laut.
Jadi tidak gampang bagi perusahaan rental kendaraan asing masuk
ke Indonesia. Malah kita berpikir berencana masuk ke negara-negara
lain. Tinggal melihat aturan-aturannya, memungkinkan tidak kita
main ke sana.
PRODJO SUNARJANTODirektur Utama PT Adi Sarana Armada Tbk
(ASSA)
Persiapan Jelang MEA 2015, Badan Usaha Daerah Gelar
Pameran"Kompetisi daya saing sudah dimulai."dddKamis, 4 September
2014, 12:46 Mohammad Adam, Romys Binekasri
Ragam produk kerajinan batik yang ditampilkan dalam pameran di
Jakarta. [ilustrasi] (VIVAnews/Tasya Paramitha)Follow us on
VIVAnews - Pemberlakuan pasar bebas regional Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) pada 2015 mendatang, ditengarai akan memengaruhi
seluruh aspek perekonomian Indonesia, terutama bisnis daerah.Siap
atau tidak, semua pelaku usaha maupun pemerintah dituntut untuk
mempersiapkan daya saing pelayanan dan bisnisnya.Dalam rangka
menghadapi persaingan yang kian ketat dengan diberlakukannya MEA
2015, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan
badan kerja sama Badan Usada Milik Daerah (BUMD) seluruh Indonesia
akan menyelenggarakan BUMD Expo dan Strategic Business Forum.
Rangkaian kegiatan ini berlangsung pada 17-19 Desember 2014 di Jx
Internasional, Surabaya. Wakil Ketua Apkasi, Syaiful Illah, Kamis 4
September 2014, menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai upaya
mengembangkan profesionalisme dan kemandirian BUMD dan Badan
Layanan Usaha Daerah (BLUD)."Seribu lebih BUMD dan BLUD sebagai
penggerak ekonomi daerah tidak bisa lagi wait and see. Kompetisi
daya saing sudah dimulai," ujar Syaiful di Jakarta.Menurutnya,
mengembangkan semua potensi daerah akan meningkatkan kekuatan
nasional menghadapi persaingan bisnis dengan pesaing dari negara
lain dalam MEA 2015.Kepala Sekretariat Apkasi, Mercy Luvina
Deswanti, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu hasil
tindak lanjut pendatanganan MoU Apkasi dan badan kerja sama BUMD
seluruh Indonesia.Selain menarik untuk diikuti BUMD seluruh
Indonesia, dapat juga diikuti oleh BLUD untuk merebut peluang
kerjasama peningkatan pelayanan publik.Syaiful berharap, pameran
ini juga dapat sekaligus mempercepat peningkatan daya saing dan
kontribusi BUMD dalam persaingan bisnis MEA 2015. (asp)
Indonesia Harus Ubah Pola Pikir Hadapi MEA 2015Masyarakat tak
boleh lagi berpikir ingin menjadi pekerja.dddSabtu, 30 Agustus
2014, 14:31 Dwifantya Aquina , Romys Binekasri
Pekerja menyelesaikan pembangunan konstruksi. (VIVAnews/Ikhwan
Yanuar)Follow us on VIVAnews - Indonesia akan memasuki Masyarakat
Ekonomi ASEAN pada 2015. Untuk itu, Indonesia harus segera bersiap
menghadapi tantangan dari negara-negara ASEAN.
Pengamat politik ekonomi Ichsanuddin Noorsy berpendapat,
Indonesia harus mengubah cara berpikirnya, yaitu perpindahan cara
berpikir yang berbasis pada kemampuan pekerja diubah menjadi cara
berpikir pada kemampuan hidup.
"Skill-nya harus dinaikin. Cara berpikir masyarakat Indonesia
sekarang, harus diubah dari employee skill menjadi life skill,"
ujar dia saat ditemui di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 30 Agustus
2014.
Menurut Ichsan, Presiden terpilih, Joko Widodo, hebat berbicara
soal ekonomi kreatif. Namun, selama pendidikan masyarakat Indonesia
ditekankan pada kemampuan dasar bekerja, ekonomi kreatif tidak akan
muncul.
"Yang harus muncul adalah life skill. Ekonomi kreatif baru
muncul. Kalau Anda lihat orang-orang yang bekerja di ekonomi
kreatif adalah orang-orang yang tidak berbasis pada employee skill,
namun pada life skill," tuturnya.
Selain itu, Ichsan menambahkan, kemampuan dasar sebagai pekerja
tidak boleh menjadi pedoman. Sebab, untuk menghadapi tantangan MEA
2015, persaingan akan semakin kuat, sehingga yang dibutuhkan adalah
dasar kemampuan hidup atau life skill.
Menristek Harapkan Ilmuwan ASEAN Ubah ParadigmaSabtu, 23 Agustus
2014 - 20:24
Bogor, Seruu.com - Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad
Hatta mengatakan, ilmuwan ASEAN perlu mengubah paradigma di era
Rantai Nilai Global (Global Value Chain/GVC) yang semakin
berkembang agar tidak sekedar menjadi target pasar.TERKAIT
280 Peneliti Ikuti Konfersensi Iptek ASEAN
Gusti Muhammad Hatta pada Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
ASEAN di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, mengatakan, Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) secara keseluruhan dianggap sebagai
sebuah pasar raksasa yang terus berkembang bagi beberapa negara
maju.
Para ilmuwan ASEAN masa depan harus merubah paradigma, untuk
tidak hanya menjadi target pasar dari negara maju, tetapi lebih
untuk mau membuka diri membuat aktivitas "joint venture" yang
didasari saling menguntungkan di setiap negara ASEAN, kata Menteri
Riset dan Teknologi (Menristek).
Ia mengatakan, jika memungkinkan industri-industri harus
dibangun di ASEAN hingga periode tertentu, sehingga ada proses
transfer pengetahuan dan transfer teknologi dari negara maju untuk
negara-negara ASEAN.
Ia mengatakan generasi muda ASEAN dapat belajar mengembangkan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi melalui proses tersebut,
dan menginspirasi generasi muda menjadi pengusaha tekno di masa
depan.
Tidak diragukan, bahwa telah ada perubahan dalam paradigma di
era rantai nilai global sekarang ini. Perdagangan barang-barang
setengah jadi telah menggantikan perdagangan biasa dan jasa, karena
GVC semakin berkembang.
Negara-negara target, seperti di Asia, yakni negara-negara
ASEAN, Tiongkok, dan Amerika Latin seperti Brasil semakin
mengembangkan Iptek dan inovasi mereka, yang berpengaruh terhadap
produksi teknologi komunikasi dan informasi, transportasi,
infrastruktur, dan efektivitas logistik.
Upaya tersebut, lanjutnya, bertujuan agar produk jadi semakin
banyak diproduksi di beberapa negara, yang pada akhirnya ini akan
berkontribusi meningkatkan GVC.
Meski demikian, ia menegaskan strategi partisipasi dalam
lingkungan GVC, untuk perusahaan multinasional dan tuan rumah di
ASEAN membutuhkan dialog proaktif, untuk menghasilkan kebijakan
yang benar dan kondusif.
Ia berharap kondisi di atas dapat dipertimbangkan pejabat tinggi
Komite Iptek ASEAN dalam memformulasi Rencana Aksi Iptek dan
Inovasi baru di 2015--2020, mengingat Komite Iptek ASEAN akan
dihadapkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di akhir 2015.
[Ant]
Sambut MEA 2015, KKP Siapkan SDM Unggul Senin, 1 September 2014
12:09 WIB | 934 ViewsJakarta, 1 September 2014 (ANTARA) - Menyambut
era ASEAN Economic Community (MEA) 2015, Indonesia akan dihadapkan
suatu dimensi persaingan ekonomi yang lebih dinamis baik regional
maupun global. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan sumber daya manusia
unggul yang dapat bersaing di dunia global terutama dalam sektor
kelautan dan perikanan. Keunggulan tersebut diarahkan untuk
mengembangkan industrialisasi perikanan, memantapkan kedaulatan dan
ketahanan pangan serta diharapkan dapat menciptakan lapangan
pekerjaan. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan,
Sharif C. Sutardjo pada acara wisuda taruna taruni Sekolah Tinggi
Perikanan (STP) Tahun 2014 di Jakarta, Senin (1/9).
Menurut Sharif, sistem pendidikan pada satuan pendidikan KKP
merupakan pendidikan vokasi yang mengarah pada pengembangan
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan karakter
(character building). Pendekatan yang dipakai adalah Teaching
Factory (TEFA), dengan komposisi 60 persen praktek dan 40 persen
teori. Pendekatan ini merupakan proses pembelajaran keahlian atau
keterampilan yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur
dan standar bekerja yang sesungguhnya dalam suatu alur produksi.
Sehingga diharapkan lulusannya memiliki kemampuan siap kerja dan
dapat bersaing di dunia global, ungkap Sharif.
Sharif menuturkan, melalui pendekatan ini peserta didik dituntut
untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan tuntutan konsumen
atau pasar. Sarana dan prasarana pendukung dibuat setara dengan
dunia usaha dan dunia industri. Adapun sistem perekrutan peserta
didiknya terdiri dari 40 persen anak pelaku utama yakni nelayan,
pembudidaya dan pengolah ikan serta petambak garam. Kemudian 40
persen masyarakat umum dan 20 persen kerja sama dengan instansi
terkait.
Selain itu dalam membangun negara poros maritim yang kuat,
diperlukan SDM yang unggul dalam pembangunan industrialisasi
kelautan dan perikanan yang berbasis pada Ekonomi Biru (Blue
Economy). Hal ini membutuhkan dukungan pengetahuan dan teknologi.
Implementasinya akan membutuhkan cutting-edge innovations yang
tidak hanya mampu memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelajutan,
akan tetapi yang lebih konkrit adalah berupa inovasi sistem
produksi bersih tanpa limbah. Oleh karena itu, dibutuhkan
sumberdaya manusia yang kompeten dan berpotensi dapat menumbuhkan
jutaan wirausaha baru yang berdampak pada pengurangan penggaguran
dan kemiskinan, tambah Sharif.
Dalam sambutannya, Sharif menyampaikan lima hal yang sanggat
penting agar STP semakin meningkatkan kualitasnya dan tetap
menunjukkan karakternya yang berbeda dari lembaga pendidikan lain.
Pertama, menanamkan moral yang positif bagi taruna dan lulusannya.
Di samping pembinaan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga
senantiasa mendidik kejujuran, kedisiplinan dan etos kerja yang
tinggi. Kedua, meningkatkan profesionalisme sehingga para taruna
dan lulusannya sangat kompeten dan memahami teknologi sesuai dengan
bidangnya. Ketiga, para taruna dan lulusannya harus dididik untuk
peduli kepada masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah
ikan. Segmen masyarakat tersebut sebagian besar masih memiliki
kondisi ekonomi lemah, sehingga memerlukan kepedulian dan
keberpihakan.
Keempat, ciri khas STP yang mengacu pada standar internasional
harus tetap dipertahankan. Aspek kurikulum, kualitas tenaga
pengajar maupun sarana prasarananya yang telah dirintis dan
dikembangkan selama ini, harus tetap ditingkatkan. Sedangkan
terakhir, sejak masa perjuangan kemerdekaan, para pendiri negara
telah menyadari adanya realitas bahwa negeri kepulauan ini memiliki
aneka suku bangsa, adat dan budaya. Oleh karenanya, persatuan
bangsa adalah merupakan paradigma yang menonjol untuk tetap
diperjuangkan, tandas Sharif.
STP telah banyak melahirkan pakar-pakar yang berprestasi di
bidangnya antara lain Dr. Tb. Haeru Rahayu, M.Sc memperoleh
penghargaan dari Presiden RI berupa satya lancana pembangunan atas
karya inovasinya terkait Teknologi Budidaya Udang Skala Mini Empang
Plastik (BUSMETIK). Kedua, Heri Triyono dan Terry Yuliardi yang
dikoordinir oleh I Ketut Daging telah melaksanakan Computer
Assisted Test (CAT) pada penerimaan taruna baru tahun 2014. Ketiga,
Dadan Syahrul Ramdhani, S.P, M.Si telah berhasil
mengimplementasikan Senayan Library Management System (SLiMS).
Keempat, I Ketut Daging dan Mugi Mulyono yang telah menghantarkan
taruna STP menjadi juara umum nasional pada Olimpiade Perguruan
Tinggi Kedinasan Tahun 2014. Selain itu, Dr. Suharyanto menjadi SDM
Inspiratif dalam hal International Indian Ocean Expedition (IIOE)
dan Ecosystem Aproach Fisheries Management (EAFM). Sedangkan Dr.
Soenan Hadi Poernomo aktif menulis artikel di berbagai media massa,
serta Dr. Andin H dan Dr. Pigoselvi telah menulis buku yang menjadi
nominasi buku terbaik, tambah Sharif.
Adapun lulusan yang diwisuda pada kesempatan ini berjumlah 315
orang, terdiri dari Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan (TPI)
sebanyak 55 orang, Permesinan Perikanan (MP) 35 orang dan Teknologi
Pengolahan Hasil Perikanan (TPHP) 62 orang. Kemudian, Teknologi
Akuakultur (TA) 74 orang, Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan
(TPSP) 32 orang, Penyuluhan Perikanan (PP) 38 orang, dan Pasca
Sarjana 19 orang. Hingga saat ini, jumlah alumni STP yang bekerja
baik di dalam negeri maupun di luar negeri berjumlah 9.058 orang.
Sedangkan data sebarannya antara lain PNS 34,5 persen, wiraswasta
27 persen, swasta 36,5 persen dan lainnya 2 persen.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Lilly Aprilya
Pregiwati, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Telp. 021-3520350)
REPC
Asean, Japan plan to strengthen partnershipsSeptember 6, 20140 0
Google +0 0 Tools Increase Text Decrease Text Reset Text Print
Article The recent Asean-Japan forum marked 40 years of relations
between both sides. Reuters picBANGKOK, Sept 6 The Association of
Southeast Asian Nations (Asean) and Japan have agreed to strengthen
partnership in four different areas, reports Thai News Agency (TNA)
today.Thai Permanent Secretary for Foreign Affairs Sihasak
Phuangketkeow said this to journalists on Friday, after he attended
the 29th Asean-Japan Forum in Tokyo from Sept 3 -4.Sihasak said
that participants at the meeting reviewed and followed up progress
on the Vision Statement on Asean-Japan Friendship and Cooperation
and the joint statement of Asean-Japan Commemorative Summit agreed
in Tokyo last December.The agreement was sealed to mark the 40th
anniversary of relations between the two sides, which focused on
strengthening bilateral partnership in the four areas, including
peace and security, prosperity, peoples good quality of life and
heart to heart partnership.Sihasak said senior Asean and Japanese
officials participating in the meeting also stressed on the
significance of Japan towards promoting peace and security,
prosperity in Eastern Asia and cooperation between Asean and Japan
in fields like anti-terrorism and anti-transnational crime,
computer criminals and management of natural disasters through
existing cooperation framework. On the economic sphere, the senior
official noted that Asean and Japan agreed to further strengthen
cooperation in trade, investment and tourism and to prepare a
so-called Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement
(AJCEP) and the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Both sides also agreed to increase Japans role in helping reducing
disparity on development which is considered important for
strengthening the Asean Economic Community (AEC), set to be formed
by 2015, TNA reported.According to the senior official,
participants also discussed transport connectivity in the region,
aimed at further enhancing cross-border public links and the
national economies of countries along the Indian and the Pacific
Oceans. Bernama- See more at:
http://www.themalaymailonline.com/world/article/asean-japan-plan-to-strengthen-partnerships#sthash.B5FV9XGC.dpuf
RCEP di ASEAN dan Transformasi Perdagangan Home Opini Opini
Nasional RCEP di ASEAN dan Transformasi Perdagangan
HERJUNO NDARU KINASIH Peneliti Ekonomi ASEAN di The Habibie
CenterAkhir bulan lalu, menterimenteri yang menangani persoalan
perekonomian di masing-masing negara anggota Asosiasi Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) melakukan pertemuan 45th ASEAN
Economic Ministers & External Partners di Brunei
Darussalam.
Pertemuan tahunan ini diikuti beberapa negara mitra ASEAN, di
antaranya Australia, China, India, Jepang, Korea, dan Selandia
Baru. Di antara banyaknya agenda yang harus diselesaikan, salah
satu agenda yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah
negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement
(RCEP) di antara negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, dengan
enam mitra dagangnya yang tersebut di atas. Negosiasi tersebut
telah dimulai awal tahun ini dan diharapkan selesai pada 2015
nanti.
RCEP adalah upaya negara-negara ASEAN untuk mengharmonisasikan
berbagai aturan perdagangan yang berbedabeda di antara keenam mitra
dagangnya. ASEAN telah menandatangani lima kesepakatan perdagangan
bebas (Free Trade AgreementsFTA) sampai saat ini; yakni ASEAN-China
FTA, ASEAN-Jepang Economic Partnership Agreement, ASEAN Korea FTA,
ASEAN-Australia New Zealand FTA, dan ASEANIndia FTA.
Meskipun FTA dilakukan untuk memberikan perlakuan dan kemudahan
bagi negara mitra dalam ekspor dan impor, permasalahan yang muncul
dalam lima FTA di ASEAN adalah aturan perdagangan yang berbeda dari
setiap FTA. Perbedaan aturan tersebut akhirnya membuat pelaku usaha
kesulitan untuk mempergunakan kemudahan- kemudahan, misalnya
keringanan bea masuk, yang telah disepakati dalam sebuah FTA.
Oleh karena itu, RCEP dirundingkan dengan maksud untuk
menyederhanakan aturanaturan yang berbeda tersebut. Ini penting
dilakukan, karena rumitnya aturan tersebut membuat pelaku usaha
kesulitan mempergunakan FTA ketika hendak melakukan ekspor dan
impor. Survei Bank Pembangunan Asia (ADB) pada 2009 menyebutkan
bahwa rata-rata pemanfaatan FTA negara-negara ASEAN hanya sebesar
22% dari total seluruh ekspor yang dilakukan ke negara mitra (ADB,
2009).
Keberadaan RCEP sendiri di tingkat global menjadi rival bagi
negosiasi serupa yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, yakni Trans
Pacific Partnership (TPP). TPP adalah kesepakatan perdagangan bebas
yang diikuti oleh tujuh belas negara di Asia-Pasifik yang juga
diikuti oleh beberapa negara anggota ASEAN, yakni Malaysia,
Singapura, Brunei, dan Vietnam.
Sejauh ini Indonesia belum bergabung dalam TPP, meskipun AS
banyak melakukan lobi ke Indonesia untuk mengajak bergabung dengan
TPP, misalnya dalam pertemuan antara Presiden SBY dengan Evan
Greenberg, Kepala Dewan Bisnis AS-ASEAN yang dilakukan Juli 2012
lalu. Sebaliknya, RCEP dianggap sebagai langkah tandingan China
terhadap Amerika Serikat untuk membuat kesepakatan perdagangan
bebas dengan ASEAN.
Tak hanya China, Yukio Edano, menteri ekonomi, perdagangan, dan
industri Jepang, dalam pembukaan negosiasi RCEP di Kamboja akhir
2012 lalu, juga menyatakan bahwa negosiasi RCEP penting bagi Jepang
dengan berbagai agenda yang harus diselesaikan di antara ASEAN dan
mitra dagangnya.
Adanya tarik-menarik kekuatan global dalam membuat kesepakatan
perdagangan bebas di ASEAN memperlihatkan bahwa kawasan Asia
Tenggara semakin dinamis dan menarik bagi mitra dagang untuk
meningkatkan aktivitas perdagangannya. Pertumbuhan ekonomi yang
tinggi juga membuat kawasan Asia Tenggara semakin menarik bagi
investor.
Memperbaiki Kinerja
Bagi Indonesia, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai
kesepakatan perdagangan bebas perlu diimbangi dengan reformasi di
tingkat domestik serta peningkatan kapasitas industri yang mumpuni.
Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk dari
berbagai negara.
Beberapa reformasi yang perlu segera dilakukan Indonesia
seharusnya mencakup pengolahan produk mentah Indonesia
(hilirisasi), peningkatan standar kualitas produk, peningkatan
akses keuangan kepada usaha kecil dan menengah yang berorientasi
ekspor, serta penerapan teknologi tepat guna dan sederhana. Masalah
hilirisasi saat ini merupakan prioritas pemerintah yang telah
dilakukan melalui berbagai program, salah satunya melalui Master
Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Hilirisasi dilakukan agar produk Indonesia mempunyai nilai
tambah lebih dari sekadar barang mentah. Hilirisasi juga memerlukan
akses permodalan yang semakin kuat serta teknologi yang memadai
agar produk yang dijual lebih kompetitif dan bernilai tambah.
Selain itu, peningkatan standar kualitas internasional di tingkat
internasional juga perlu dilakukan, tidak hanya standar ISO, namun
juga standar- standar keamanan pangan, ramah lingkungan, serta
kesehatan.
Misalnya untuk produk perikanan, sejauh ini Indonesia masih
tertinggal dari beberapa negara, misalnya Madagaskar dan Bangladesh
untuk pemenuhan standar global produk perikanan, yakni Hazard
Critical Analysis Control Point (HACCP) dan Good Aquaculture
Practice (GAP) (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012).
Momentum Transformasi
Ke depan, Indonesia mempunyai tantangan perekonomian
yangsemakinkompetitifdimana ekonomi semakin terintegrasi, khususnya
di antara negara ASEAN. Dana Moneter International (IMF) dalam
Regional Economic Outlook for Asia and the Pacific baru-baru ini
meramalkan terjadinya middle income trap untuk negara seperti
Indonesia.
Permasalahannya, ketika kenaikan harga barang dan inflasi
terjadi tidak diimbangi dengan kompetitivitas perekonomian
Indonesia, investor akan memindahkan usaha ke tempat yang lebih
menguntungkan untuk usaha mereka. Misalnya ke negaranegara yang
mempunyai upah buruh yang lebih murah seperti Laos atau
Kamboja.
Sementara itu, Indonesiamasihbelummempunyai kekuatan yang cukup
untuk menjadi produsen barang berteknologi tinggi yang akan dilirik
investor yang berorientasi pada knowledge economy. Persiapan
menghadapi RCEP dan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 seharusnya menjadi
momentum bagi Indonesia untuk bertransformasi dari negara penghasil
barang mentah dan buruh murah menjadi negara dengan produk-produk
bernilai tambah yang berbasis industrialisasi sumber daya alam.
Diplomasi ekonomi Indonesia juga seharusnya saling terhubung,
antara mereka yang melakukan negosiasi di tingkat internasional
dengan mereka yang menjadi perancang kebijakan dan regulator
industri di dalam negeri.Mei 2013, Negosiasi Tahap Pertama RCEP
Dimulai
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. FOTO: EPA Pada akhir Februari
nanti, akan ada pertemuan di Bali
Jakarta - Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian
Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo mengatakan, negosiasi tahap
pertama untuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
dijadwalkan dimulai pada Mei 2013.
"Pada akhir Februari nanti, akan ada pertemuan di Bali. Membahas
scooping paper, rules procedure, dan apa saja yang akan
dikerjasamakan, baik services atau goods. Mei, kita jadwalkan,
negosiasi putaran pertama bisa dilakukan," kata Iman usai jumpa
pers tentang Trade Conference 2013 di Jakarta, Rabu (30/1).
RCEP merupakan kerjasama ekonomi komprehensif antara
negara-negara Asean dengan negara mitra utama. Yakni, Tiongkok,
Jepang, Australia, Selandia Baru, dan India. RCEP, lanjut dia,
dicetuskan Indonesia pada 2011. Gagasan tersebut, lanjut dia,
ditujukan untuk peningkatan signifikan atas keberadaan Asean plus 1
dengan 6 negara mitra utamanya. Yakni, dengan lebih memperkuat dan
memperdalam kerjasama dibandingkan free trade agreement (FTA) atau
comprehensive economic partnership agreement (CEPA) yang telah
terjalin diantara negara-negara Asean dengan negara mitra.
"Berbicara soal RCEP artinya menyangkut pasar sebesar 3,3
miliar. Ini potensi yang besar. Modalitas kita masuk ke RCEP lebih
mudah. Masuk dengan RCEP akan lebih convenience (nyaman) bagi
Indonesia. Karena, RCEP tidak akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan
atau sistem PerUndang-Undangan kita. Karena itu, fokus kita saat
ini adalah ke RCEP," kata Iman. Gita Wirjawan: RI Ikut RCEP Bukan
untuk Tandingi TPPKamis, 10 Oktober 2013 18:10 WIBDok :
news.google.comJakarta - Indonesia telah memutuskan bergabung
dengan Regional Comprehensive Economic Partnership (RECP), sejak
dua tahun lalu. Ini adalah sebuah blok kerja sama ekonomi yang
beranggotakan negara-negara ASEAN dan enam negara mitra lainnya,
yaitu Australia, China, India, Jepang, Korea dan Selandia Baru.
Sementara itu, Indonesia memilih hanya sebagai peninjau pada blok
kerja sama ekonomi lainnya, yaitu Trans Pacific Partnership (TPP),
yang beranggotakan Australia, Brunei, Chile, Kanada, Jepang,
Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat
dan Vietnam.
Menurut Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, kehadiran RCEP bukan
dimaksudkan untuk menandingi kehadiran TPP. Menurut dia,
terbentuknya RCEP yang baru saja menyelesaikan perundingan putaran
kedua pada September lalu di Brisbane, Australia, merupakan
perkembangan alamiah dari ASEAN dalam mengintegrasikan dirinya
kepada perekonomian global.
Setelah Masyarakat Ekonomi ASEAN terbentuk pada tahun 2015, maka
langkah berikutnya adalah mengkonsolidasikan skim ASEAN Plus One
(ASEAN plus China, Red) yang sudah ada saat ini menjadi satu. Jadi
tidak benar bahwa RCEP dirundingkan karena negara lain di kawasan
merundingkan TPP. RCEP adalah proses alamiah bagi ASEAN, kata Gita
Wirjawan, di sela-sela mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono
mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-23 di Brunai
Darussalam, seperti dikutip dari siaran pers Kemendag hari ini
(10/10).
Gita Wirjawan mengatakan, pada KTT ASEAN ke sejumlah pemimpin
ASEAN menyambut baik prakarsa untuk mewujudkan RCEP. Menurut dia,
para pemimpin itu menganggap ASEAN tidak dapat melepaskan dari dari
kenyataan bahwa skim kerja sama ekonomi secara bilateral maupun
regional terus berkembang. Bahkan, lanjutnya, berkembangnya skim
kerja sama antar-regional pun tidak terhindari.
Namun pada saat yang sama, para pemimpin ASEAN menyepakati
sistem perdagangan multilateral di bawah WTO juga merupakan
platform yang harus terus dipertahankan dan disempurnakan.
Para pemimpin itu berpendapat ASEAN harus lebih pro-aktif dan
forward-looking dalam mengembangkan kerja sama dengan negara-negara
sahabat sambil tetap menjaga sentralitas ASEAN sebagai hub di
kawasan yang tumbuh pesat ini.
Pada saat yang sama, dirasakan perlunya ASEAN mempersiapkan
perjalanan pasca-2015. Para Pemimpin ASEAN sepakat dengan target
aspiratif ASEAN pada tahun 2030 yang diusulkan oleh Presiden RI,
yakni mengurangi hingga setengah indeks angka kemiskinan ekstrim di
ASEAN, dan menggandakan atau doubling total PDB ASEAN dari US$ 2,3
triliun menjadi US$ 4,6 triliun," kata Gita.Presiden bersama
sejumlah menteri tiba di Bandar Seri Begawan kemarin pagi kurang
dari 12 jam sejak Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC di Nusa Dua,
Bali. KTT ASEAN kali ini bertema Our People, Our Future Together.
Pertemuan ini membahas tiga agenda utama, yakni pertama, upaya
perwujudan ASEAN Economic Community pada tahun 2015; kedua,
peningkatan peran-serta ASEAN dalam proses integrasi ekonomi
regional dan global; dan ketiga, penguatan kelembagaan ASEAN agar
semakin mampu merespon dinamika regional dan internasional.
Setelah mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan pemimpin
Jepang, Korea, RRT dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang
mewakili Presiden Obama kemarin, hari ini yang merupakan hari
terakhir KTT, para pemimpin ASEAN akan melakukan pertemuan tingkat
tinggi dengan para pemimpin Plus Three (Jepang, Korea, RRT), India,
dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon. KTT lainnya yang
dijadwalkan hari ini adalah East Asia Summit ke-8 yang diikuti oleh
10 anggota ASEAN, enam mitra FTA ASEAN serta Amerika Serikat dan
Rusia. [005-Jaringnews]
Beban Berat Menuju Negara IndustriSelasa, 26 Agustus 2014
Penulis: MI/Anshar Dwi Wibowo
Sumber Kementerian Perindustrian/BPS/Grafis CaksonoINDONESIA
mungkin butuh 15 tahun untuk menggapai predikat negara industri.
Itu pun bukan tanpa syarat, yakni mampu mengembangkan pangsa
industri terhadap produk domestik bruto (PDB) minimal 1% setiap
tahun. 'Pengalaman industrialisasi, kalau bisa mengejar pertumbuhan
1% per tahun, insya Allah dalam waktu 15 tahun kita bisa mengatakan
Indonesia menjadi negara industri baru," ujar Dirjen Kerja Sama
Industri Internasional Kementerian Perindustrian Agus Tjahajana
Wirakusumah, pekan lalu.
Predikat negara industri dapat dikantongi jika kontribusi sektor
industri terhadap PDB telah mencapai 40%. Menurut Agus, upaya untuk
merealisasikan itu ialah memperkuat industri barang modal, industri
bahan baku, serta industri komponen. Namun, ia akui, ketergantungan
pada impor di sektor tersebut masihlah tinggi.
Pada Januari-Juni 2014, nilai impor barang modal tercatat
US$14,86 miliar. "Kalau industri barang modal, komponen, dan bahan
baku tumbuh di sini, itu negara maju. Sekarang, dilihat dari
komposisinya, impor industri barang modal, bahan baku, dan komponen
tinggi.
Kita harus berusaha membalikkan itu," ujar Agus. Usaha untuk
mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tidak mudah. Perlu
dukungan peraturan ketenaga kerjaan yang baik, infrastrutur dan
logistik yang memadai, insentif perangsang investasi, serta
dukungan peraturan lintas sektor.
"Itu pekerjaan rumah berat. Tentu bukan pekerjaan Kementerian
Perindustrian semata, melainkan semuanya," ucap Agus. Sekjen
Kemenperin Ansari Bukhari menambahkan, saat ini kontribusi sektor
industri terhadap PDB baru sekitar 23%. Dengan asumsi pertumbuhan
minimal 1% per tahun, target 40% terhadap PDB diproyeksikan bisa
tercapai dalam waktu 15 tahun.
Untuk memperbesar peranan terhadap perekonomian, pertumbuhan
sektor industri harus mencapai 8%-9% per tahun. Nyatanya,
pertumbuhan tahun ini saja diprediksi sulit menembus laju 6%.
Penyebabnya masih seputar hal yang sama, yakni tingginya upah,
biaya angkut, harga BBM, dan yang terbaru, penaikan tarif dasar
listrik.
PemetaanLebih lanjut, Ansari mengingatkan agar pengembangan
industri harus disertai kehati-hatian dalam merumuskan kerjasama
internasional. Caranya, dengan memetakan daya saing sektor-sektor
industri nasional. Setelah itu, perlu ada kesepahaman dengan
Kementerian Perdagangan sebagai perunding. Sebabnya, Indonesia akan
menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP).
RCEP adalah upaya negara-negara ASEAN untuk mengharmonisasikan
berbagai aturan perdagangan yang berbeda di antara enam mitra
dagang, yakni Australia, Tiong kok, India, Jepang, Korea Selatan,
dan Selandia Baru. Dalam kerangka RCEP, ia menjelaskan, pada lima
tahun pertama sejak 2015, Indonesia direncanakan siap membuka
pasar.
Dalam arti penurunan tarif untuk produk industri maksimal 30%.
Secara bertahap, penurunan tarif produk industri diperlebar menjadi
80% pada tahun ke-20. "Sekitar 20%-nya kita masih ingin ada
exclusive list,' ucapnya. Terpisah, eks sekretaris kementerian BUMN
Said Didu mengatakan ekonomi biaya tinggi masih jadi momok pelaku
usaha. "Biaya siluman masih marak di semua lini usaha, mulai
tingkat produksi-distribusi. Ketidake? sienan itu memicu sulitnya
perusahaan manufaktur meningkatkan pendapatan," ujarnya.
ASEANKerja Sama Asean 2012: One Community, One Destiny Peran Dan
Kepemimpinan IndonesiaKamis, 28 Februari 2013 Pada masa Keketuaan
Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011, Indonesia telah menghasilkan
capaian-capaian utama di ketiga Pilar Komunitas ASEAN. Indonesia
senantiasa memastikan implementasi dari keputusan dan kesepakatan
yang telah dicapai di masa Keketuaannya, serta memastikan
pelaksanaan tindak-lanjutnya. Upaya ini secara konsisten
dilaksanakan di masa Keketuaan Kamboja untuk ASEAN di tahun 2012.
Masa Keketuaan Kamboja untuk ASEAN pada tahun 2012 ini dapat
dipandang sebagai suatu yielding period atas seluruh prakarsa dan
capaian ASEAN yang sebagian besar telah dirintis pada masa
Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011. Dalam kaitan ini,
Indonesia tetap merefleksikan peran kepemimpinannya bagi pemajuan
proses pencapaian berbagai prakarsa sesuai dengan time-frame yang
disepakati untuk pembentukan Komunitas ASEAN pada 31 Desember
2015.Pada Pilar Politik-Keamanan, Indonesia telah berhasil
mendorong ASEAN untuk lebih memberikan perhatian pada aspek
penyelesaian konflik. Indonesia telah berhasil mendorong
pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)
yang diluncurkan pada KTT ke-21 ASEAN. AIPR akan menjadi pusat
untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan isu perdamaian,
conflict management and conflict resolution dan menumbuhkan budaya
damai, peningkatan kapasitas, dan pool of expertise. Kemajuan
penting tercatat pada upaya pemajuan hak asasi manusia yaitu dengan
disahkannya ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) pada KTT ke-21
ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, 18 November 2012. AHRD merupakan
dokumen penting untuk promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia di
kawasan. AHRD memiliki sejumlah nilai tambah dibandingkan dengan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, antara lain yaitu, hak
kebebasan beragama, hak atas perdamaian, hak atas pembangunan, hak
atas kesehatan, dan hak kelompok marjinal dan rentan. Selain itu,
perkembangan positif di Myanmar, khususnya dalam proses
demokratisasi dan rekonsiliasi di antara berbagai pihak serta
dukungan internasional terhadap Myanmar merupakan kemajuan
signifikan yang telah dicapai ASEAN. Perkembangan ini patut
didukung oleh ASEAN khususnya terkait dengan persiapan Keketuaan
Myanmar untuk ASEAN pada tahun 2014.Indonesia senantiasa mendorong
peran sentral ASEAN dalam arsitektur kawasan. Dalam kaitan ini
Treaty of Amity and Cooperation (TAC) sebagai norma tata hubungan
antarnegara di kawasan memiliki arti penting. Pada tahun ini
Brazil, Inggris dan Uni Eropa telah mengaksesi TAC.Di bawah Pilar
Kerja Sama Ekonomi, Indonesia telah berperan aktif dalam mendorong
pewujudan program-program yang telah dicanangkan dalam Konektivitas
ASEAN. Dibawah Pilar Kerja Sama Ekonomi, Indonesia memastikan
isu-isu yang menjadi prioritas sepanjang masa Keketuaan Indonesia
di tahun 2011 mendapatkan perhatian yang besar dan tetap menjadi
prioritas ASEAN, yaitu kerja sama ekonomi yang lebih komprehensif
antara ASEAN dengan mitra wicara dan pembangunan ekonomi yang
merata di kawasan. Pada tahun 2012, Indonesia terus mendorong
terwujudnya kedua hal tersebut di atas dengan dimulainya negosiasi
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan implementasi
ASEAN Framework for Equitable Economic Development (AFEED) yang
digagas tahun 2011. Dalam mewujudkan konektivitas di kawasan,
terdapat beberapa kemajuan terkait implementasi proyek prioritas di
bawah Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC). Pada tahun 2012,
telah direalisasikan proyek prioritas di bawah MPAC antara lain
Feasibility Study untuk mewujudkan jaringan kapal angkut
antar-pulau atau RoRo (Roll-on Roll off) di Indonesia bagian timur
serta proyek pengembangan listrik atau interconnections antara
Kalimantan Barat-Sarawak. Pengembangan kapal RoRo akan
menghubungkan kawasan Timur Indonesia (Pelabuhan Bitung, Sulawesi
Utara) dengan pelabuhan-pelabuhan di Filipina, sebagai upaya
debottlenecking pelabuhan-pelabuhan di pulau Jawa. Sedangkan proyek
interconnections akan meningkatkan ketersediaan listrik untuk
menunjang program industrialisasi nasional dan kebutuhan masyarakat
lainnya, serta meningkatkan ketahanan energi nasional. Terkait
dengan konektivitas, proses feasibility study MPAC telah
diselesaikan pada bulan Desember 2012.Sementara, dalam pilar Sosial
Budaya, telah dicapai kemajuan untuk mengarusutamakan pelindungan
terhadap Perempuan (gender mainstreaming). Di bidang pelindungan
perempuan, Indonesia telah berinisiatif dalam merealisasikan
Vientiane Declaration on Enhancing Gender Perspective and ASEAN
Womens Partnership for Environmental Sustainability yang menjadi
pelengkap deklarasi yang sudah ada sebelumnya yaitu Declaration on
the Elimination of Violence Against Women in the ASEAN Children.
Sementara dalam hal pelindungan hak pekerja migran, Indonesia
memainkan peran signifikan dalam menuntaskan fase pertama
pembahasan instrumen tentang pekerja migran ASEAN, sesuai dengan
time frame yang telah ditetapkan. Indonesia turut mendukung
keberhasilan ASEAN dalam mengadopsi Bangkok Declaration on
Environmental Cooperation pada bulan September 2012 yang memuat
komitmen kerja sama dalam penanggulangan isu asap lintas batas di
kawasan. Disamping itu, sebagai bukti dukungan dan perhatian
Indonesia dalam upaya penanggulangan bencana di kawasan, Indonesia
telah meratifikasi Agreement on the Establishment of the ASEAN
Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster
management melalui Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2012,
tertanggal 14 November 2012. Indonesia senantiasa menegaskan
pentingnya upaya ASEAN dalam memperkuat peranannya guna memastikan
kawasan yang stabil, aman dan damai sebagai prasyarat bagi
pembangunan ekonomi dan perwujudan Komunitas ASEAN. Dalam kaitan
tersebut, Indonesia selalu memperkuat komitmen bersama dalam
memajukan norma culture of peace, cooperation, and partnership,
seperti tertuang dalam TAC, Piagam ASEAN, dan Declaration of the
EAS on the Principles for Mutually Beneficial Relations (Bali
Principles). Indonesia senantiasa mengedepankan pendekatan dan
upaya dialog dan kerjasama di antara sesama anggota dengan mitra
wicaranya. Salah satu contohnya adalah peran aktif Indonesia dalam
pembahasan isu Laut China Selatan. Di saat terjadi ketidaksepakatan
Menlu ASEAN atas isu ini Indonesia telah berhasil memprakarsai
ASEANs Six-Point Principles in the South China Sea guna
menjembatani perbedaan yang muncul pada saat 44th AMM/PMC/19th
ARF/2nd EAS FMM. Indonesia turut memprakarsai pernyataan bersama
(Joint Statement) para Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 17
Agustus 2012 mengenai penanganan konflik komunal di Rakhine State,
Myanmar. Inti dari pernyataan yang mendukung proses demokratisasi
yang sedang berlangsung di Myanmar tersebut, ASEAN juga siap untuk
memberikan bantuan kemanusiaan jika dibutuhkan. Indonesia secara
terpisah juga senantiasa mendorong Pemerintah Myanmar untuk
mengambil langkah nyata penegakan hukum, pemulihan situasi keamanan
dan penyelesaian menyeluruh konflik horizontal tersebut. Indonesia
juga senantiasa mendorong agar proses penyusunan konvensi
penanggulangan perdagangan manusia (ASEAN Convention on Trafficking
in Persons) dapat dipercepat serta ASEAN bebas narkoba tahun 2015
dapat diwujudkan sebagaimana dicanangkan pada Declaration on Drug
Free ASEAN 2015. Indonesia terus berupaya untuk memperkuat peran
sentral ASEAN dalam pembentukan arsitektur di kawasan. Pada KTT
ke-7 Asia Timur telah disepakati dua dokumen penting yaitu Phnom
Penh Declaration on the East Asia Summit Development Initiative dan
Declaration of the 7th East Asia Summit on Regional Responses to
Malaria Control and Addressing Resistance to Antimalarial
Medicines. Selain itu, pada tahun ini Indonesia mulai menggulirkan
wacana untuk memperkuat Bali Principles menjadi dokumen yang
mengikat dan upaya menyinergikan inisiatif EAS dengan ASEAN
Aggrement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER)
dan AHA Centre Strategic Plan. Indonesia berhasil melanjutkan
kepemimpinannya dalam mewujudkan Bali Concord III dengan mendorong
penyusunan Bali Concord III Plan of Action guna memastikan bahwa
implementasi Bali Concord III dapat berjalan dengan efektif. Para
Leaders telah mengesahkan Plan of Action tersebut pada KTT ke-21
ASEAN pada tanggal 18 November 2012 di Phnom Penh. Bali Concord III
merupakan manifestasi dari global outreach ASEAN untuk
berkontribusi dengan lebih terkoordinasi, kohesif, dan koheren.
Bali Concord III merupakan refleksi komitmen ASEAN untuk
meningkatkan perannya dalam menghadapi tantangan global.
Piagam ASEAN Mendorong Kesiapan Nasional Melaksanakan Komitmen
Regional
Edisi - April 2008
Sunday, 23 August 2009 09:58
Dian Triansyah DjaniDirektur Jenderal Kerjasama ASEAN,Departemen
Luar Negeri
...meski sudah ditandatangani padabulan November tahun lalu,
namunDepartemen Luar Negeri baru akanmenyerahkan draf ASEAN
Charter(Piagam ASEAN) untuk diratifikasi DPRbulan depan.
KTT ke-13 ASEAN (Association of the South East Asian Nations) di
Singapura, 19 22 November 2007, antara lain telah menandatangani
dua dokumen penting dalam kerangka kerjasama ASEAN, yaitu ASEAN
Charter dan Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC). Dengan
ditandatanganinya ASEAN Charter, maka ASEAN telah berubah dari
sebuah organisasi regional yang longgar menjadi sebuah organisasi
regional yang berlandaskan hukum (a rule based organization) dan
bersifat people centered, yaitu organisasi regional yang akan
melibatkan partisipasi masyarakat di negara-negara ASEAN untuk
melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang tercantum dalam ASEAN
Charter.
ASEAN Charter juga berisikan komitmen negara-negara ASEAN untuk
membangun Komunitas ASEAN yang ditunjang dengan 3 (tiga) Pilar,
yaitu ASEAN Political and Security Community, ASEAN Economic
Community dan ASEAN Socio-Cultural Community. Dengan terbentuknya
Komunitas ASEAN, maka ASEAN berkomitmen untuk membentuk pasar
tunggal dan basis produksi yang kompetitif dan terintegrasi,
melalui fasilitasi kelancaran arus barang, jasa dan investasi,
perdagangan, pergerakan pelaku usaha, profesional dan tenaga kerja
yang lebih bebas.
Mengingat ASEAN Charter dan AEC Blueprint merupakan instrumen
penting dan perlu dipahami, ditindaklanjuti serta didukung oleh
seluruh stakeholder di negara-negara anggota ASEAN, maka Departemen
Luar Negeri cq. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN (Ditjen KSA)
menyelenggarakan sosialisasi dan dialog (Rabu, 27 Maret) dengan
para stakeholders nasional, khususnya kepada para wakil-wakil
Asosiasi Bisnis dan perusahaan-perusahaan swasta.
Dian Triansyah Djani, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN,
Departemen Luar Negeri, dalam sosialisasi dan dialog tersebut
menyatakan, meski sudah ditandatangani pada bulan November tahun
lalu, namun Departemen Luar Negeri baru akan menyerahkan draf ASEAN
Charter (Piagam ASEAN) untuk diratifikasi DPR bulan depan. Sekarang
ini masih dalam tahap proses finalisasi, antara lain, menerjemahkan
dan mensosialisasikan isi Piagam ASEAN ke berbagai kalangan.
Misalnya, pelaku bisnis, organisasi nonpemerintah, universitas, dan
DPR.
Saya yakin Piagam ASEAN akan lebih banyak manfaatnya daripada
mudharat-nya. Dari 10 negara anggota ASEAN yang menandatangani
Piagam ASEAN, hingga kini sudah empat negara yang telah
meratifikasi. Yakni, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan
Laos. Indonesia sendiri menargetkan untuk meratifikasi pada akhir
2008. Bila draf tersebut sudah diratifikasi, berarti Indonesia
memasuki era pasar bebas ASEAN. Namun demikian kendatipun semua
negara telah meratifikasi, piagam ASEAN tidak serta merta berlaku
aktif. Semua negara anggota harus bertukar draf yang telah
diratifikasi parlemen masing-masing terlebih dulu.
Piagam ASEAN ini memiliki arti yang penting, karena telah
mengubah ASEAN dari asosiasi yang longgar menjadi organisasi
formal. Di sisi lain Piagam ASEAN juga akan memperkuat kemitraan,
solidaritas dan kesatuan dalam mewujudkan Komunitas ASEAN pada
2015. Selain sebagai landasan konstitusional bagi pencapaian tujuan
berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut bersama, Piagam ASEAN juga
menjadikan ASEAN sebagai subjek hukum dan memiliki kekuatan hukum
(legal personality). Negara-negara anggota ASEAN akan melaksanakan
kegiatan berlandaskan aturan-aturan yang disepakati (rules based
organisation) serta diorientasikan pada kepentingan rakyat (peoples
oriented) sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN, sehingga dengan
demikian Piagam ASEAN juga menjadi panduan dalam proses pengambilan
keputusan dan penyelesaian sengketa dalam berbagai bidang yang
terjadi diantara sesama anggota ASEAN.
Piagam ASEAN juga akan mendorong pemajuan dalam perlindungan HAM
dan hak-hak fundamental, pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan
yang konstitusional, good governance, pembangunan berkelanjutan,
pengurangan kemiskinan, penanggulangan kejahatan dan lain-lainnya.
Penguatan atau penataan mekanisme, kelembagaan dan struktur
organisasi ASEAN yang mendorong peningkatan dalam koordinasi dan
memungkinkan dilaksanakannya mekanisme pemantauan (monitoring) guna
memaksimalkan implementasi dan kepatuhan (compliance) negara-negara
anggota ASEAN. Dengan demikian juga mendorong interaksi yang lebih
intens antara berbagai pemangku kepentingan di ASEAN.
Implikasi dari prinsip-prinsip dan tujuan Piagam ASEAN secara
umum adalah mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan di tingkat
sektoral, maka dengan demikian diperlukan kesiapan nasional untuk
melaksanakan berbagai komitmen di tingkat regional. Dengan adanya
legal personality dan rule-based, maka akan membuat cara kerja
ASEAN juga menjadi lebih legalistik. Kemudian dengan karakter hukum
yang legally binding dan mekanisme monitoring serta prosedur
penyelesaian sengketa yang ada, maka pelaksanaan komitmen ASEAN
oleh negara-negara anggota akan lebih terjamin. Adanya perubahan
mekanisme kerja dan struktur organisasi ASEAN berdasarkan tiga
pilar kerjasama ASEAN akan berimplikasi pada meningkatknya
efisiensi dan koordinasi, sehingga tanggung jawab dan penanganan
masalah tidak tumpang tindih. Disamping itu aktivitas pertemuan di
Jakarta sebagai sekretariat ASEAN akan semakin meningkat, yang pada
gilirannya nanti akan mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif
badan-badan sektoral di Indonesia dalam kerjasama ASEAN.
Piagam ASEAN ini juga akan dilengkapi dan di tindaklanjuti
dengan Protokol, Terms of Reference (TOR), termasuk TOR untuk ASEAN
Human Rights body, Rules of Procedure dan berbagai perjanjian
pelengkapnya. Untuk itu Piagam ASEAN ini perlu diratifikasi oleh
seluruh negara anggota ASEAN sebelum dapat diberlakukan. []