BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA. Deskripsi Umum Kelurahan
wajoKelurahan wajo merupakan salah satu kelurahan yang ada di
kecamatan Murhum kota Baubau. Sebagian wilayahnya berada pada
daratan rendah dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara
berbatasan dengan Nganganaumala; Sebelah Selatan berbatasan dengan
Kelurahan Melay; Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Baubau;
Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Lamangga.Sampai dengan
tahun 2012, jumlah penduduk kelurahan Wajo mencapai 4.128 jiwa atau
KK, dengan jumlah laki-laki sebanyak 2020 jiwa (49.00 %) dan
perempuan 2.108 jiwa (51.00 %). Dari jumlah tersebut, terdapat
penduduk yang usianya lebih dari 56 tahun sebanyak 316
orang.Berikut adalah tabel penduduk berdasarkan umur dan
kelompokNo.UsiaJumlah
1.0 12 Tahun60 Orang
2.>1 56 Tahun316 Orang
Jumlah4.128 Orang
Sumber : Kelurahan Wajo 2012Berdasarkan Laporan Indeks
pembangunan manusia kelurahan wajo 2010, tingkat pendidikan peduduk
semakin membaik yang antara lain ditunjukkan dengan rata-rata lama
sekolah berusia 18 sampai 56 tahun keatas yang berpendidikan SMA
sebanyak 700 orang dan yang berpendidikan tinggi 102 orang dan
sisanya adalah anak-anak yang masih belum sekolah dan masih
berpendidikan SD dan SMP. Membaiknya tingkat pendidikan penduduk
sangat dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi pendidikan untuk
semua kelompok usia sekolah.Untuk lebih jelasnya, tingkat
pendidikan penduduk kelurahan wajo dapat dilihat pada tabel
berikut:Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan
WajoTingkat PendidikanLaki-lakiPerempuan
Usia 3-6 tahun TK8481
Usia 3-6 tahun Playgroup8073
Sementara itu, mata pencaharian pokok masih didominasi oleh
pegawai negeri sipil sebanyak 281 orang, sisanya pengusaha kecil
dan menengah yakni sebanyak 28 orang, penduduk usia 18-56 tahun
yang dinyatakan pengangguran adalah sebanyak 480 orang yang
disebabkan oleh status mereka masih pelajar. Berdasarkan uraian
tersebut dapat diuraikan tabel berikut :No.Jenis PekerjaanLaki
LakiPerempuanJumah
1.Pegawai Negeri Sipil143138281 Orang
2.Pedagang Keliling437 Orang
3.Peternak22 Orang
4.Nelayan22 Orang
5.Montir99 Orang
6.TNI/Polri66 Orang
7. Pengacara11 Orang
8.Pengusaha Kecil/Menengah2828 Orang
9.Pengusaha Besar55 Orang
10.Dosen Swasta426 Orang
Jumlah total 374 Orang
Sumber : Daftar isian Potensi Desa dan Kelurahan (Lampiran II)
Kelurahan Wajo tahun 2012Tabel kesejahteraan keluargaNoJenis
KeluargaJumlah
1.Keluarga Prasejahtera350
2.Keluarga Sejahtera 1210
3.Keluarga Sejahtera 2200
4.Keluarga Sejahtera 375
5.Keluarga Sejahtera 3 Plus70
Jumlah905
Sumber : Daftar isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan
(Lampiran II) Kelurahan Wajo Tahun 2012Untuk melihat bagaimana
jenis usaha, berikut diuraikan dalam tabel:Tabel Sektor Industri
Kecil, Kerajinan Rumah Tangga dan Kepemilikan UsahaNo.Jenis
KeluargaJumlah
1.Montir12 Orang
2.Sopir6 Orang
3.Buruh Perempuan5 Orang
4.Tukang Kayu10 Orang
5.Tukang Batu16 Orang
6.Tukang jahit4 Orang
7.Pemulung2 Orang
8.Tukang Kue6 Orang
9.Tukang Rias/ Salon5 Orang
10.Peternak6 Orang
11.Pemilik Hotel/ Penginapan4 Orang
12.Jasa Penyewaan Peralatan Pesta1 Orang
13. Pensiunan TNI/ Polri5 Orang
14.Pensiunan PNS32 Orang
15.Pensiunan Swasta200 Orang
16.Wiraswasta yang tidak tetap50 Orang
17.Lainnya12 Orang
Sumber : Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan
(Lampiran II) Kelurahan Wajo Tahun 2012
B. Pembahasan Hasil Penelitian1. Evaluasi Kebijakan Program
Beras MiskinEvaluasi kebijakan merupakan salah satu tingkat di
dalam proses kebijakan publik, yang mana evaluasi adalah suatu cara
untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan
dengan baik atau tidak. Dalam evaluasi, kebijakan yang
diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan
tertentu. Dalam konteks ini, dapat dimengerti apabila banyak
kalangan berpendapat bahwa kebijakan tidak akan sukses jika dalam
pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditetapkan.2.
Efektifitas Evaluasi Kebiajkan Program beras MiskinEfektifitas
berasal dari kata efektif yang mengadung pengertian pencapaian
keberhasilam dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Efektifitas disebut juga sebagai hasil guna. Efektifitas selalu
terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan denga hasil
yang sesungguhnya dicapai. Beradasarkn hal tersebut diatas, bahwa
apabila pencapaian tujuan-tujuan dari pada organisasi semakin
besar, maka semakin besar pula efektifitasnya.Apabila setelah
pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak
mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka
dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan publik hasilnya tidak
langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui
proses tertentu.Ditinjau dari segi pengertian efektifitas usaha
tersebut, maka dapat mencapai tujan pada waktu yang tepat dalam
pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan
perkembangan, maka ukuran efektifitas merupakan suatu standar akan
terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain
itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi,
program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya seacara
optimal.Berdasarkan uraian diatas, dengan melihat bagaimana
evaluasi implementasi kebijakan program beras miskin di kelurahan
Wajo, dengan hasil wawancara dengan lurah Wajo, mengatakan
bahwa:.kebijakan program raskin sebenarnya telah mencapai hasil
namun belum maksimal, hal ini dapat dikatakan demikian sebab dengan
adanya program tersebut rakyat miskin merasa terbantukan dan dapat
meringankan perekonomiam mereka khususnya dalam hal pangan, dan
jika dipersembahkan kira-kira 75% s/d 100% telah berhasil, hanya
saja dalam beberapa bulan terakhir ini jumlah penerima telah
dikurangi denga berbagai alasan yang sumber kebijakan tersebut dari
pusat (hasil wawancara dengan lurah Wajo Alamsyah, S.E pada tanggal
22 januari 2014).menurut saya sebagai staf kelurahan, mengenai
efektifitas pembagian beras miskin sudah dilaksanakan dengan baik
serta dinyatakan telah efektif (hasil wawancara dengan Rusmina,
tanggal 23 januari 2014).kebijakan program beras miskin yang sudah
berjalan sekian tahun dinilai sudah baik dan efektif, sebab
masyarakat banyak yang menikmatinya (hasil wawancara dengan Firman
Ndoloma, S.IP, tanggal 24 januari 2014)Beberapa komentar diatas
bertentangan dengan masyarakat penerima bantuan beras miskin yang
berhasil diwawancarai, dapat dilihat pada kutipan berikut:menurut
saya, evaluasi kebijakan program beras miskin belum efektif. hal
ini, bila dilihat pada tingkat pendapatan penerima bantuan beras
miskin belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
namun bila melihat kebergunaan bantuan tersebut memang sangat
berguna bagi masyarakat: (hasil wawancara Dengan Hajriati, tanggal
25 januari 2014).evaluasi kebijakan program beras miskin menurut
saya masih sangat jauh dari efektifitas, sebab masih banyak
penyimpangan yang ditemukan didalam pembagian beras miskin
tersebut. Kita dapat mengambil contoh baru-baru ini ada beberapa
masyarakat yang mengeluh bahwa nama mereka telah dihapuskan dari
daftar penerima (hasil wawancara dengan Zafilu Eda, tanggal 25
januari 2014)Sesuai hasil wawancara diatas, sejalan dengan
pengamatan peneliti dilapangan, yakni dilakukan di kelurahan wajo,
disimpulkan bahwa masalah mendata, Ada beberapa daftar nama Kepala
Keluarga (KK) sudah tidak terdaftar lagi sebagai penerima bantuan
tersebut. Hal ini memicu adanya berbagai protes dari masyarakat.
Namun dengan demikian dapat diberikan penjelasan kepada masyarakat
tersebut bahwa pendataan dilakukan kembali dengan tujuan untuk
melihat mana masyarakat yang lebih layak, selain itu masyarakat
yang tadinya sebagai penerima tetap namun setelah pendataan ulang
dilakukan survey pemerintah kelurahan ditemukan masyarakat yang
perekonomiannya sudah mulai puli atau membaik. Oleh karena itu,
sehubungan dengan adanya kebijakan dari pusat yang keluar pada
pertengahan tahun 2013 dikatakan bahwa jumlah penerima bantuan
dikurangi seiring dengan pendataan yang dilakukan kembali.Dari
hasil wawancara diatas sesuai dengan pengamatan peneliti, maka
dapat dikatakan bahwa evaluasi implementasi program beras miskin
cukup efektif bila ditinjau dari tujuan umum kebijakan tersebut
yang mana bertujuan untuk masyarakat penerima bantuan beras miskin
dalam peningkatan kebutuhan pangan.3. Efisiensi evaluasi kebijakan
program beras miskinDalam berbicara mengenai efisiensi, bila mana
kita membanyangkal hal penggunaan sumber daya (resources) kita
secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya
adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya
diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan
tercapai.Apabilah sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan
publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan
melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil
yang dicapai, Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan
pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.Efisiensi
(efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk
menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan
sinonim dari dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan
antara efektitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari
ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan
biaya perunit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai
efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.Dari
uraian tersebut, kemudian dibandingkan dengan pendapat beberapa
informan, yakni dari hasil wawancara dengan lurah dan staf
kelurahan wajo, sebagai berikut:.kebijakan program raskin ini
sangat berguna bagi masyarakat, sebab bantuan ini dikeluarkan
dengan harga yahg sangat murah. Bila kita bandingkan dengan harga
dipasaran sangat beda jauh. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat
seharusnya bersukur kepada pemerintah yang sudah sangat perhatian
dengan kehidupan masyarakat (hasil wawancara dengan Alamsyah, S.E
pada tanggal 22 januari 2014)Dari kutipan wawancara dengan informan
diatas dikatakan bahwa program raskin sangat berguna bagi
masyarakat, hal ini dikatakan berhasil karena harga beras raskin
memiliki perbandingan yang berbeda denga harga beras yang dijual
dipasar-pasar pada umumnya, yang mana menurut pengamatan peneliti
harga beras dipasar berkisar antara Rp. 6.000.00 hingga mencapai
harga 8.000.00 per liternya yang mana dengan harga ini masyarakat
miskin dikelurahan wajo tidak mampu membelinya. Oleh karena itu
dengan adanya program ini masyarakat sangat bersyukur dan
berterimah kasih kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah
kelurahan yang telah mendata masyarakat untuk memperoleh beras
tersebut.Selain informan diatas, berikut ungkapan staf kelurahan
yang mendukung ungkapan informan diatas, yang mana kutipannya dapat
dilihat berikut :menurut saya kebijakan ini sangat baik. Begitu
pula dilapangan, masyarakat sangat menerimanya dengan baik dan
sangat membantu masalah pemenuhan kebuthan dalam hal lapangan
(hasil wawancara Dengan Rusmina, tanggal 23 januari 2014)Sama
halnya dengan staf berikut :.menurut saya beras miskin sangat
murah, oleh karena itu sangat efeisen bila diberikan kepada
masyarakat. (hasil wawancara dengan Firman Ndoloma, S.IP, tanggal
24 januari 2014) Selain itu, pendapat lain dari penerima beras
miskin yang mengatakan bahwa:masalah efisiensi evaluasi kebijakan
program baras miskin sudah efisien, jujur kami sebagai penerima
sangat berterimah kasih kepada pemerintah, sebab tampa kami sadari
bantuan ini sangat membantu kami dalam hal kebutuhan beras kami
sehari-hari (hasil wawancara dengan Zafilu Eda, tanggal 25 januari
2014)Ungkapan senada dengan masyarakat penerima berikut:mengenai
efisiensi program, jujur saya masih kurang paham bagaimana
ukurannya, namum mengenai beras miskin ini kami suah sangat
terbantukan, sebab berkuran sedikit masalah yang kaimi
hadapi,apalagi sekarang ini harga pangan sangat meningkat (hasil
wawancara dengan Hajriati, tanggal 25 januari 2014)Berdasarkan
wawancara diatas, serta sesuai dengan hasil pengamatan peneliti
bahwa evaluasi kebijakan program beras miskin suadah efisien bila
ditinjau dari tujuan umum kebijakan program beras miskin yang mana
kebijakan tersebut untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan
kebutuhan pangan dengan memberikan harga yang relatif murah dan
dapat dijangkau oleh masyarakat miskin.Dari hasil pengamatan
peneliti dilapanagan, efisiensi kebijakan program beras miskin
taman sudah membaik, namun masih ada beberapa hal yang masih harus
diperbaiki seperti kualitas beras yang diberikan. Rata-rata adanya
keluhan bahwa kualitas beras sangat buruk. Oleh karena itu menjadi
catatan bagi penulis untuk memberikan masukan bagi pemerintah untuk
dapat berupaya meningkatkan kualitas beras miskin.4. Kecukupan
Evaluasi Kebijakan Program Beras Miskin.Kecukupan dalam kebijakan
publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan
mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan
berapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai,
atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian
diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan
efektifitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh
alternatif yang dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan
dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.Jika ditinjau dari segi
kecukupan evaluasi kebijakan program beras miskin, dinyatakan
kurang cukup. Hal ini didukung oleh pendapat beberapa informan,
yakni dari hasil wawancara, mengatakan bahwa kebijakan program
beras miskin belum cukup memecahkan masalah kehidupan penerima
bantuan beras miskin. Hal ini dapat dilihat pada kutipan: .masalah
manfaat kebijakan program beras miskin kepada masyarakat penerima
bantuan beras miskin belum dapat memecahkan masalah. Hal ini perlu
program peningkatan perekonomian lagi dengan program yang tepat
(hasil wawancara dengan Nani Sumarni tanggal 25 januari 2014)Selain
itu, ditambahkan oleh staf:menurut saya kebijakan program beras
miskin itu belum dapat memecahkan masalah penerima bantuan beras
miskin, sebab bantuan beras miskin tidak bisa memberikan solusi
untuk merubah perekonomian masyarakat miskin (hasil wawancara
dengan Safrina Oktaviani tanggal 22 januari 2014)Pendapat diatas,
tidak sejalan dengan pendapat lurah Wajo dan staf, sebagaimana
dapat dilihat berikut:.kebijakan yang selama ini dijalankan sudah
cukup diterima oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini pula berwujud
pada hasil yang dicapai. Hasil survei menunjukan bahwa dengan
adanya program bantuan beras miskin kini masyarakat sangat
terbantu. Yang tadinya harus mengeluarkan uang yang besar untuk
harga pangan dalam ini beras, kini hanya separuhnya saja. Oleh
karena itu perlu mengacungi jempol bagi kinerja pemerintah untuk
tetap bersih keras untuk menjalankan kebijakan program raskin ini.
(hasil wawancara dengan Alamsyah, S.E tanggal 22 januari 2014)Dari
ungkapan lurah di atas, dikatakan telah cukup diterima dan sangat
membantu masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut peneliti belum
dapat menyimpulkan bagaiman kecukupan evaluasi kebijakan program
raskin kepada penerima raskin, sebab dari hasil wawancara dengan
staf, berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh lurah. Untuk itu,
membandingkan lebih jauh hal ini perlu mengetahui bagaimana
ungkapan dari masyarakat, untuk itu berikut kutipannya:menurut saya
sudah cukup. Sebab dari jumlah yang telah direncanakan bahwa
sebanyak 10 kilogram per kepala keluarga (hasil wawancara dengan
Rusmina, tanggal 23 januari 2014)menurut saya masih harus lebih
berupaya untuk meningkatkanya lagi. Sebab masih banyak kendala yang
dihadapi untuk melakukan evaluasi tersebut. Baik dari kendala
ekonomis hingga kepada kekurangan tenaga evaluator yang mampu
melakukan evaluasi dan mem-forecating imbas kebijakan di masa depan
(hasil wawancara dengan Firman Ndoloma, S.IP, tanggal 24 januari
2014)Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, sangat sesuai
dengan hasil pengamatan peneliti. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa
evaluasi kebijakan program beras miskin telah mencapai kecukupan,
hal ini bila ditinjau dari tujuan umum kebijakan program beras
miskin tersebut, dapat memecahkan masalah kebutuhan pangan
masyarakat penerima bantuan beras miskin di kelurahan Wajo. Namun
berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan beberapa masalah
seperti masalah pendataan yang masih tidak sesuai dengan kondisi
perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan kepada
pemerintah untuk menyesuaikannya. Masalah lainnya adalah kualitas
beras jatah tersebut kurang baik, dikatakan tidak baik karena mutu
beras dibawah standar. Beras yang dibagikan berwana merah dan
apabila dimasak sangat keras dan sulit untuk dikonsumsi oleh
anak-anak.Uraian di atas juga sesuai dengan pengamatan peneliti.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan beras
miskin belum memadai atau belum cukup. Hal ini menjadi
tanggungjawab pemerintah kedepannya untuk kembali menciptakan
program yang handal bagi masyarakat penerima bantuan beras miskin,
harus diperhatikan kualitas dan kuantitas sesuai standar yang
seharusnya diterapkan.5. Pemerataan Evaluasui Kebijakan Program
Beras MiskinPerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan
mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran
kebijakan publik. Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan
dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi
akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam
masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah
kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.
Sesuai program tertentu mungkin dapat efektif, efesien,dan
mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu
keadilan atau kewajaran.Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat
adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus
sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. karena pelayanan publik
merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi
kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pelayanan publik sendiri menghasikan jasa publik.Dari uraian
tersebut, kebijakan program beras miskin dinyatakan belum merata.
Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan staf
kelurahan sebagai berikut:.manfaat program beras miskin kepada
masyarakat sebenarnya masih belum begitu merata, karena pendataan
masi terus dilakukan. Namun hal ini kami akan lakukan dan
membicarakan kembali dengan pihak atasan kami (hasil wawancara
dengan Firman Ndoloma, S.IP. tanggal 24 januari 2014)menurut saya
harus dianalisis kembali, sebab masih belum merata (hasil wawancara
dengan Rusmina, tanggal 23 januari 2014)Selain itu, dari hasil
tuturan masyarakat memberikan pandangan yang sama mengenai hal
tersebut yakni:masalah pemerataan, menurut saya belum merata.
Beberapa bulan lalu program raskin ini mengalami pengurangan jumlah
penerima. Alasanya itu kebijakan yang turunya dari pusat. Namun
untuk lebih baiknya meskipun demikian pemerintah harus lebih baik
membuat sekala perioritas siapa yang lebih pantas diberi bantuan
(hasil wawancara dengan Nani Sumarni, tanggal 25 januari
2014)Selanjutnya,saya bingung dengan pemerintah, habis kita didata
dan bertanda tangan kita disuruh tunggu namun tidak juga
datang-datang bantuan yang dimaksud. Malah orang lain yang
diberikan berasnya (hasil wawancara dengan Zafilu Eda, tanggal 25
januari 2014)Sementara itu, berbeda dengan ungkapan dari lurah yang
berhasil diwawancarai, berikut hasil kutipannya:menurut saya suda
merata, sebab penerima beras miskin adalah merupakan masyarakat
yang memang kondisi perekonomiannya dibawah rata-rata (hasil
wawancara dengan Alamsyah, S.E, tanggal 22 januari 2024)Kutipan
lurah tersebut didukung oleh pendapat sekretaris lurah sebagai
berikut:menurut saya hal tersebut sudah merata, dikarenakan kami
pihak kelurahan telah membuat suatu kebijakan sendiri yakni
melakukan pendataan kembali terhadap masyarakat miskin kemudian
kami mengadakan sosialisasi dengan para penerima beras miskin agar
supaya beras tersebut kami salurkan pula pada masyarakat yang
namanya tidak tercantum dalam pendataan di pusat dengan cacatan
membuatkan suatu surat pernyataan yang kemudina akan disetorkan
pada pemerintah pusat. Sehingga saya katakan telah merata. (hasil
wawancara dengan Safrina Oktaviani, tanggal 22 januari 2014)Dari
wawancara yang dilakukan dengan inforan di atas, sesuai dengan
pengamatan peneliti dapat dikatakatakan bahwa evaluasi kebijakan
program beras miskin di tinjau dari kriteria pemerataan, dinyatakan
belum merata. Hal ini juga sesuai dengan hasil pengamatan peneliti
di lapangan, yang mana di temukan adanya warga yang mengeluh bahwa
mereka sudah tidak menerima lagi bantuan tersebut sementara tadinya
mereka adalah merupakan penerima tetap dan masih dalam daftar
penerima tetap. Hal ini berkaitan dengan data yang diterima dari
kelurahan Wajo, yang mana sejak pertengahan tahun 2012 kemarin
turun kebijakan mengenai peogram raskin tersebut, untuk membatasi
jumlah penerima. Oleh karena itu, masyarakat banyak yang kecewa.
Dari data yang diperoleh dari kelurahan Wajo, dikatakan bahwa dari
tahun 2011 jumlah penerima bantuan beras miskin masih stabil, namun
setelah pertengahan tahun 2011 hingga tahun 2013 ini jumlah
penerima bantuan beras miskin berkurang yang mana disebabkan oleh
pendataan ulang yang dilakukan atas dasar instruksi kebijakan dari
pusat.6. Responsivitas Eveluasi Kebijakan Program Beras
MiskinResponsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai
respon dari suatu aktivitas. Responsivitas (responsiveness)
berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan
kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompo-kelompok masyarakat
tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui
tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih
dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan
akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak
kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif
berupa dukungan ataupun wujud yang negative berupa
penolakan.Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis
yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektifitas,
efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi
kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari
adanya suatu kebijakan.Oleh karena itu, kriteria responsivitas
cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari
kelompok-kelompok tertentu terhadap kreteria efektivitas,
efesiensi, kecukupan, dan kesamaan. Sementara itu, kebijakan
program Beras Miskin dinyatakan belum memaksimalkan kehidupan
masyarakat penerima bantuan beras miskin. Hal ini dapat dilihat
berdasarkan hasil wawancara dengan staf kelurahan
berikut:.kebijakan program beras miskin belum respontif, hal ini
dikerenakan pembatasan jumlah penerima. Meskipun kami mengusahakan
namun bila jumlahnya di batasi kami tidak bisa berbuat apa-apa
(hasil wawancara dengan Rusmina, tanggal 23 januari 2014).menurut
saya ditinjau dari respon masyarakat memang sudah menanggapi tujuan
kebijakan tersebut dengan baik dan sudah diterima, sebab mereka
merasa sangat tertolong dengan adanya bantuan tersebut. (hasil
wawancara dengan Firman Ndoloma, S.IP, tanggal 24 januari
2013)Selanjutnya jika ditinjau dengan tingkat kepuasan masyarakat
terhadap kebijakan peogram beras miskin, masyarakat merasa kurang
puas. Masyarakat mengaggap bahwa kualitas beras jatah yang
diberikan kepada masyarakat kualitasnya kurang baik, dan ditakutkan
akan mengganggu kesehatan masyarakat bila mengkonsumsi dalam jangka
waktu tertentu serta pula dikarenakan oleh pembagiannya yang
dulunya setiap bulan penerimaannya sekarang menjadi 3 bulan sekali.
Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara dengan penerima bantuan
beras miskin di kelurahan Wajo, sebagai berikut:.jujur saya kurang
puas. Program raskin memang sudah berjalan dengan baik namun ada
beberapa hal yang harus diperbaiki seperti kualitas beras. Yang
mana beras yang diberikan kepada masyarakat seperti sampah. Tidak
pantas dimakan oleh manusia, cocok untuk makanan ternak sebab beras
terlalu keras dan sepertinya beras itu sudah digudangkan beberapa
puluh tahun yang lalu. Baunyapun sudah tengik. (hasil wawancara
dengan Zafilu Eda, tanggal 25 januari 2014)Selain itu,.mengenai
ukuran kepuasan, saya sebagaimasyarakat merasa kurang puas
dikarenakan pembagian beras yang dilakukan hanya 3 bulan sekali,
yang pada awalnya kami menerima bantuan tersebut setiap bulannya.
(hasil wawancara dengan Nani Sumarni, tanggal 25 januari
2014)Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut di atas, sesuai
dengan hasil pengamatan peneliti di lapangan dapat disimpulkan
bahwa evaluasi kebijakan beras miskin belum respontif, sehingga
perlu adanya peninjauan kembali terhadap kebijakan program beras
miskin tersebut, serta mendata langsung di lokasi agar tidak
terjadi tindakan-tindakan para pegawai yang tidak menanggapi
masalah masyarakat serta mencegah adanya penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, masalah pemerataan kesejahteraan masyarakat penerima
beras miskin melalui program perlu ditingkatkan agar dapat membantu
menjadi solusi pemecahan masalah kemiskinan masyarakat penerima
bantuan beras miskin. Hal ini perlu peninjauan kembali sehingga
dapat ditemukan solusinya demu kesejahteraan masyarakat secara umum
dan penerima bantuan beras miskin secara khusus, sehingga kebijakan
program beras miskin di kelurahan Wajo tepat sasaran bagi
masyarakat.7. Ketepatan Evaluasi Kebijakan Program Beras Miskin
Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan
pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.
Kelayakan (Appropriateness) adalah kriteria yang dipakai untuk
menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan
menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomedasikan tersebut
merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan
dengan rasionalitas subtantif, karena kriteria ini menyangkut
substansi tujuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan
tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat di isi oleh indicator
keberahasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain
yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga
secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain
yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga
kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis. Kebijakan
program beras miskin dinilai sangat tepat. Hal ini dapat dilihat
dari hasil wawancara dengan beberapa informan penerima bantuan
beras miskin sebagai berikut:.bagi saya sangat senang dengan adanya
program bantuan beras miskin ini dan ini sangatlah berguna bagi
kami karena sangat membantu dalam peningkatan kebutuhan pangan
kami, jadi program ini saya nyatakan tepat sekali. (hasil wawancara
dengan Nani Sumarni, tanggal 25 januari 2014).menurut saya program
bantuan beras miskin ini sangat berguna untuk masyarakat miskin
seperti kami, dan saya katakana tepat sekali jika terus
dijalankannya program tersebut. (hasil wawancara dengan Hajriati,
tanggal 25 januari 2014)..menurut saya program beras miskin ini
berguna dan sangat tepat bagi masyarakat miskin. (hasil wawancara
dengan Zafilu Eda, tanggal 25 januari 2014)Berdasarkan hasil
wawancara di atas, sesuai dengan hasil pengamatan langsung peneliti
di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan program beras miskin
yang selama ini berjalan sudah tepat. Melihat harga sembako yang
kian meningkat, maka program tersebut hadir ditengah-tengah
kehidupan masyarakat miskin yang tengah kesulitan, dengan harga
yang berbeda dengan harga beras dipasar. Namun yang menjadi kendala
adalah kualitas atau jenis beras kurang baik sehingga menimbulkan
berbagai persepsi masyarakat negatif. Namun, sementara ini masih
tetap berjalan dan dinilai tepat jika ditinjau kebergunaan program
tersebut. Secara umum sudah tepat.