KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI Disampaikan dalam: MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 Oleh: Drs. Anselmus Tan, M.Pd Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Dalam Negeri Palangka Raya, 5 April 2018
29
Embed
ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI - …€¢ Angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah (5,26%) masih berada di bawah angka kemiskinan rata-rata Nasional (10,12%), sehingga belum dapat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI
Disampaikan dalam:MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019Oleh:
Drs. Anselmus Tan, M.PdPlt. Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga,
Kementerian Dalam NegeriPalangka Raya, 5 April 2018
PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONALDENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
5 Prioritas Nasional RKP 2019 Tahun Terakhir
Pelaksanaan NAWACITA
Tema RKP 2019: Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas
1. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah
2. Pemerataan infrastruktur wilayah
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai
4. Stabilitas ekonomi daerah5. Peningkatan pendapatan
masyarakat
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi
7. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
8. Pengelolaan industri pariwisata9. Pengelolaan SDA secara
bijaksana yang berkelanjutan10.Peningkatan intensifikasi dan
ekstensifikasi PAD
APBDTAHUN ANGGARAN
2019
Tema RKPD Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2019
OPTIMALISASI PENGELOLAAN POTENSI DAERAH MELALUI PEMERATAAN
INFRASTRUKTUR DASAR DAN AKSESIBILITAS ANTAR WILAYAH
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROV.
KALTENG TAHUN 2019
Indikator Makro Pembangunan Nasional terhadap
Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2019
• Target capaian tingkat kemiskinan tahun 2019 sebesar 4,8 % lebih kecil dari target Nasional (8,5-9,5%)• Target capaian IPM tahun 2019 (71,00) lebih kecil dari Target Nasional (71,98)• Target capaian Gini Rasio tahun 2019 sebesar 0,293 lebih kecil dari target Nasional (0,38-0,39), artinya
bahwa kesenjangan pendapatan di Provinsi Kalimantan tengah sangat minim sekali• Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 (7 %) melampaui target pertumbuhan ekonomi Nasional(5,4-5,8 %)• Target capaian pengangguran tahun 2019 (4,0%) lebih kecil dari target Nasional (4,8-5,2%)• Target capaian Inflasi tahun 2019 (4,2-4,3) berada pada kisaran target Nasional (2,5-4,5%)
Target Kalteng dalam RPJMN2019
Target Nasionaldalam RKP 2019
CapaianDaerah Tahun 2017
Target Daerah dalamRKPD Prov. Kalteng (2019)
Tingkat Kemiskinan
4,3 % 8,5-9,5% 5,26 % 4,8 %
IPM - 71,98 69,13 71,00
Gini Ratio - 0,38-0,39 0,303 0,293
PertumbuhanEkonomi
8,7 % 5,4-5,8% 6,74 % 7 %
Pengangguran 2,2 % 4,8 – 5,2% 4,23 % 4,0 %
Inflasi - 2,5-4,5% 3,18 % 4,2 – 4,3 %
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD (diolah)
Gambaran Angka Kemiskinan
Kalimantan Tengah terhadap Nasional Tahun 2017
• Angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah (5,26%) masih berada di bawah angka kemiskinan rata-rata Nasional (10,12%), sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
terdapat +/- 6362 bayi di bawah lima tahun (Balita) mengalami
stunting (pendek/sangat pendek) di Kab. Barito Timur (Tahun 2013)
• Sosialisasi/orientasi bagi pemangku kepentingan tentang gizi dalam rangka penurunan prevalensi stunting;
• Melakukan evaluasi RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota → review danpendampingan penyusunan (baru);
• Sinkronisasi RKPD Tahun 2019 → review dan pendampingan penyusunan;
• Melakukan pendataan PUS, Bumil, Remaja Putri di 100 daerah intervensi stunting untuk mendapatkan NIK dan Akte Kelahiran;
• Melakukan pendampingan kepada Kabupaten/Kota untuk menyusun RAD dan pelaksanaannya dalam rangka penerapan SPM di Daerah
• Melakukan penyusunan kebijakan untuk integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
PROGRAM KERJA PEMERINTAH DAERAH TERKAIT
PENURUNAN PREVALENSI STUNTING
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%P
apu
a
Ben
gku
lu
Nu
sa T
en
ggar
a Ti
mu
r
Kal
iman
tan
Te
nga
h
Kal
iman
tan
Bar
at
Sum
ater
a B
arat
Lam
pu
ng
Kal
iman
tan
Sel
atan
Go
ron
talo
Sula
we
si B
arat
Sula
we
si T
en
gah
Ace
h
Mal
uku
Jaw
a B
arat
Jam
bi
Pap
ua
Bar
at
Kal
iman
tan
Uta
ra
Sum
ater
a Se
lata
n
Mal
uku
Uta
ra
Jaw
a Ti
mu
r
Nu
sa T
en
ggar
a B
arat
Sula
we
si T
en
ggar
a
Ria
u
Ban
ten
Sula
we
si U
tara
Jaw
a Te
nga
h
Kal
iman
tan
Tim
ur
Sum
ater
a U
tara
Sula
we
si S
elat
an
Kep
. Ban
gka
Bel
itu
ng
Kep
. Ria
u
DI Y
ogy
akar
ta
Bal
i
DK
I Jak
arta
Akses Layak Akses Dasar Tidak Ada Akses
CAPAIAN AKSES AIR BAKU DAN
AIR LIMBAH PROVINSI(Berdasarkan Susenas 2017)
Nasional : 78 %
• Capaian Air Baku Provinsi Kalimantan Tengah yang layak untuk dimanfaatkan masyarakat (mandi, cuci) sebesar sekitar 45,15 % dan akses dasar yang dimanfaatkan untuk air minum sebesar sekitar 20,43 %, dan tidak ada akses (limbah) sebesar 34,41 %, sehingga konsumsi air baku belum memadai dan di bawah rata-rata nasional.
JPM turun 1,58 juta jiwa (8,8%)
2015
17,89jt14,09%
2016
17,28 jt13,96%
Pemanfaatan Dana Desa melalui skema Cash for Work dapat
menjadi solusi untuk mempercepat : penciptaan lapangan
kerja, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat,
sekaligus menaikkan permintaan agregat untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan
kesenjangan antardesa
▪ Periode 2015-2017, Dana
yang ke Desa mencapai
Rp287,44 T
▪ Tahun 2018 Anggaran ke
desa Rp107,46T
Penurunan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Perdesaan
2017
16,31jt13,47%
Pendanaan Desa dan Kemiskinan
Sumber : DJPK Kemenkeu
Dana Desa
utk Prov.
Kalteng
Tahun 2018
Rp.
1.144.586.424.000
No Kabupaten/KotaDana Desa
2018
1 Kab. Barito Selatan 70.463.919
2 Kab. Barito Utara 76.221.677
3 Kab. Kapuas 159.989.775
4 Kab. Kotawaringin Barat 65.845.758
5 Kab. Kotawaringin Timur 129.441.148
6 Kota Palangkaraya 0
7 Kab. Katingan 122.868.583
8 Kab. Seruyan 84.629.280
9 Kab. Sukamara 28.277.201
10 Kab. Lamandau 65.425.783
11 Kab. Gunung Mas 87.206.969
12 Kab. Pulang Pisau 78.276.532
13 Kab. Murung Raya 102.176.180
14 Kab. Barito Timur 73.763.619
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK INFRASTRUKTUR PUBLIK TA 2015-2018
Anggaran Infrastruktur Publik melalui Dana Desa
(triliun rupiah)
2015 2016 2017 2018
APBN APBN APBN APBN
Pagu Dana Desa 20,77 46,98 60,00 60,00
Anggaran Infrastruktur Publik melalui Dana Desa 17,07 41,20 52,62 52,62
% 82,20% 87,70% 87,70% 87,70%
KOMPONEN
ASUMSI :• Tahun 2015-2016 berdasarkan laporan kinerja penggunaan Dana Desa• Tahun 2017-2018 berdasarkan laporan kinerja penggunaan Dana Desa tahun 2016
KINERJA PENGGUNAAN 2016Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa 2017 berdasarkan Laporan Pelaksanaan
Sumber : Kemendes PDTT
PADAT KARYA TUNAI DESA
Arahan Bapak Presdien
• PADAT KARYA TUNAI DILAKSANAKAN
DENGAN PRINSIP SWAKELOLA
• DITUJUKAN MENINGKATKAN DAYA BELI
MASYARAKAT DESA YANG SECARA
EKONOMI MASUK DALAM KELOMPOK
MASYARAKAT MISKIN
SKB 4 Menteri
• NOMOR: 140-8698 TAHUN 2017;
954/KMK.07/2017; 116 TAHUN 2017;
01/SKB/M.PPN/12/2017 TENTANG
PENYELARASAN DAN PENGUATAN
KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
PERAN KEMENDAGRI
SIMULASI
PADAT KARYA
SKENARIO PADAT KARYA
NILAI DANA DESA
JUMLAH PEKERJA UNTUK PADAT
KARYA 2 BULAN
JUMLAH PEKERJA UNTUK PADAT KARYA
3 BULAN
20% Dana
Desa12 T 2,250,000 1.500.000
30% Dana
Desa18 T 3,375,000 2.250.000
40% Dana
Desa24 T 4,500,000 3.000.000
50% Dana
Desa30 T 5,625,000 3.750.000
60% Dana
Desa36 T 6,750,000 4.500.000
70% Dana
Desa42 T 7,875,000 5.250.000
80% Dana
Desa48 T 9,000,000 6.000.000
Asumsi:
▪ harga pasar untuk upah tukang per hari Rp 80.000.-
▪ Upah tukang untuk padat karya 80%. yaitu Rp 64.000.-
▪ Upah kerja padat karya 2 bulan Rp 3.200.000.-
▪ Upah kerja padat karya 3 bulan Rp 4.800.000.-
1.Berdasarkan simulasi padat karya
Dana Desa 2018 diketahui, bahwa
estimasi penggunaan 20% Dana
Desa untuk kegiatan padat karya
selama 2 bulan akan menyerap
2 . 2 5 0 . 0 0 0 t e n a g a k e r j a ,
sedangkan untuk waktu kerja 3
bulan akan menyerap 1,5 juta
tenaga kerja.
2. Untuk mencapai target
penyerapan tenaga kerja padat
karya sebanyak 14 juta orang
dibutuhkan alokasi anggaran
sebesar 140% Dana Desa tahun
2018 atau sebesar Rp. 84 T
Rata-Rata = 34.72%
DERAJAT OTONOMI FISKAL PROVINSI(PROPORSI PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN TA 2018)
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018
BEL
UM
TER
INFO
RM
ASI
• Rasio PAD terhadap total pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 31,75% berada di bawah rata-rata Nasional (34,72%). Artinya daerah belum mampu menggali potensi daerah dan meningkatkan daya saing daerah.
• Dampak Rasio PAD rendah, pemerintah daerah masih mengharapkan ketergantungan bantuan dana pusat melalui Dana Perimbangan
67,5
0%
59,6
6%
57,4
3%
55,9
8%
55,0
2%
54,0
1%
53,2
3%
52,5
5%
51,1
7%
43,9
7%
42,9
1%
42,3
5%
41,3
2%
36,0
8%
35,4
3%
35,0
2%
33,7
5%
33,4
6%
33,2
1%
32,8
7%
31,7
5%
31,1
7%
30,9
2%
25,1
3%
23,3
2%
21,7
5%
20,1
9%
19,9
8%
17,8
8%
17,6
2%
10,5
9%
7,45
%
5,79
%
0,00
%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
DK
I Jak
arta
Ban
ten
Kal
iman
tan
Sel
atan Bal
i
Jaw
a B
arat
Jaw
a Ti
mu
r
Jaw
a Te
nga
h
Sum
ater
a Se
lata
n
Kal
iman
tan
Tim
ur
Sum
ater
a U
tara
Ria
u
Lam
pu
ng
Sula
wes
i Sel
atan
Sum
ater
a B
arat
Jam
bi
Kep
ula
uan
Ria
u
Kal
iman
tan
Bar
at
D.I.
Yogy
akar
ta
Ben
gku
lu
Nu
sa T
engg
ara
Bar
at
Kal
iman
tan
Ten
gah
Ban
gka
Bel
itu
ng
Sula
wes
i Uta
ra
Sula
wes
i Ten
gah
Mal
uku
Nu
sa T
engg
ara
Tim
ur
Kal
iman
tan
Uta
ra
Go
ron
talo
Sula
wes
i Bar
at
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Mal
uku
Uta
ra
Pap
ua
Pap
ua
Bar
at
Ace
h
Rasio PAD thdp Total Pendapatan rata-rata
POSTURAPBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TA 2017-2018
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018
• Pendapatan dan Belanja Daerah dalam kurun 2 tahun (2017-2018)meningkat. Pada Tahun 2017 mengalami Surplus, namun pada Tahun 2018 mengalami defisit.
…2.178,50 47,10%
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
BELANJA APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TA 2018
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018
miliar rupiah1.053,1
1 923,54
201,84
-
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
B. Modal B. Barang& Jasa
B.Pegawai
Belanja Langsung
Total Belanja:
4,625.11
1.295,42
616,71 468,81
29,67 24,85 10,00 1,16 -
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
Belanja Tidak Langsung
• Proporsi Belanja Tidak Langsung sebesar 52,90 % lebih besar dari Belanja Langsung sebesar 47,10 %. Pelaksanaan Pelayanan Publik hampir berimbang dengan Belanja Pegawai yang digunakan.
PROPORSI BELANJA PEGAWAI BTL TERHADAP TOTAL BELANJAAPBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2018
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018
BEL
UM
TER
INFO
RM
ASIRata-Rata = 23,76%
• Proporsi Belanja Pegawai BTL Provinsi Kalimantan Tengah sangat besar dibandingkan terhadap rata-rata Prooprsi Belanja Pegawai BTL secara Nasional.
35,3
6%
35,0
6%
33,0
2%
32,5
5%
32
,00
%
31,7
8%
30,8
2%
29,8
0%
28
,28
%
28,0
1%
27,8
6%
27,3
6%
26,6
8%
26,5
2%
26,0
4%
25,5
9%
24,7
8%
24,0
9%
24,0
8%
23,6
5%
23,6
3%
22,7
6%
21,1
4%
20,8
9%
20,7
1%
19,5
3%
17,7
8%
17,3
3%
16,6
0%
16,2
9%
15,4
7%
11,6
6%
10,7
1%
0,0
0%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Sula
wes
i Ten
gah
Sula
wes
i Sel
atan
Sum
ater
a B
arat
Go
ron
talo
Ben
gku
lu
Sum
ater
a Se
lata
n
Sula
wes
i Uta
ra
DK
I Jak
arta
Kal
iman
tan
Ten
gah
Mal
uku
Sula
wes
i Bar
at
Jam
bi
Nu
sa T
engg
ara
Tim
ur
Nu
sa T
engg
ara
Bar
at
Bal
i
Sum
ater
a U
tara
Jaw
a Te
nga
h
D.I.
Yogy
akar
ta
Ban
gka
Bel
itu
ng
Kal
iman
tan
Sel
atan
Ria
u
Jaw
a Ti
mu
r
Lam
pu
ng
Mal
uku
Uta
ra
Kal
iman
tan
Tim
ur
Kep
ula
uan
Ria
u
Kal
iman
tan
Uta
ra
Kal
iman
tan
Bar
at
Jaw
a B
arat
Ban
ten
Pap
ua
Bar
at
Pap
ua
Ace
h
Rasio Belanja Pegawai BTL thdp Total Belanja
LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PEMDAANTARA LAIN:
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Mengurangi angka kemiskinan.
3. meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah
4. penyediaan lapangan kerja, lapangan berusaha.
5. Pengendalian tingkat inflasi daerah perlu koordinasi
dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah
6. Tantangan kelestarian lingkungan dan sumberdaya
alam dalam mendukung keberlanjutan
pembangunan.
7. Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi
ramah lingkungan;
PENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
NO NEGARA
PERINGKAT DAYA SAING DARI 137 NEGARA
RANKING SCORE
1 SINGAPURA 3 5,7
2 MALAYSIA 23 5,2
3 THAILAND 32 4,7
4 INDONESIA 36 4,7
5 BRUNAI DARUSSALAM 46 4,5
6 VIETNAM 55 4,4
7 PHILIPINA 56 4,4
8 KAMBOJA 94 3,9
9 LAOS 98 3,9
10 TIMOR LESTE -
11 MYANMAR -
sumber : The Gobal Competitiveness Report 2017-2018, World Economi Forum diolah
PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA DIANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN TAHUN 2017-2018
DAYA SAING INDONESIA DALAM PERSAINGAN GLOBAL (TAHUN 2017-2018) Diukur dari Kelembagaan, Infrastuktur, Lingkungan Makro Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan Dasar
HASIL EVALUASI PTSP S.D. TAHUN 2017
PROPORSI 544 DAERAH YANG SUDAH
MEMBENTUK PTSP
PROVINSI KABUPATEN KOTA
34(100%)
412 (99%)
98(100%)
DARI 544 PTSP YANG TELAH
MENETAPKAN SOP
34(100%)
183(43%)
80 (81%)
PTSP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
HAMBATAN
• Belum optimalnya pelayanan dalam menetapkan dan melaksanakan
sepenuhnya SOP PTSP, sehingga belum ada kepastian waktu penyelesaian
dan biaya perizinan dan non perizinan
TINDAK LANJUT
• Limpahkan sepenuhnya proses dan penetapan perizinan dan non perizinan
serta SOP PTSP.
• Tingkatkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melalui
pembinaan dan pengawasan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
(100%)
12(100%)
1(100%)
Provinsi Kabupaten Kota
KESIAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2019
1. Pemerintah telah menyediakan DP4
2. Jumlah Pemilih per-TPS paling
banyak 500 orang
3. Pemilih, TPS dan Logistik
4. Daftar Pemilih Berkelanjutan
5. Pengadaan Logistik
6. Percetakan dan Distribusi Logistik
7. Peran Pemerintah dan Pemerintah
daerah dalam Kampanye
8. Hitung dan Rekap Suara
9. Netralitas Pegawai Negeri Sipil
10.Bentuk Bantuan Dan Fasilitasi
SUMATERAKALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RAKORTEK PEMBANGUNAN TAHUN 2018
Total Usulan yang sudah
Dibahas/Disepakati pada Rakortek
Tahun 2018
18.430
TOTAL USULAN
TAHUN 2019
Total Usulan pada Rakortek Tahun
2018
108.556
FORM 1a• Usulan provinsi terhadap program/ kegiatan K/L yang mendukung
Prioritas Nasional sebanyak 239 proyek, yang sudah dibahas/disepakatisebanyak 54 Proyek;
FORM 1b• proyek daerah yang mendukung prioritas nasional sebanyak 2450
proyek, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 493 Proyek;
FORM 2• usulan daerah untuk rancangan awal Renja K/L sebanyak 576 Proyek,
yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 126 Proyek;
FORM 3• Program/kegiatan kabupaten/kota yang mendukung Prioritas Nasional
sebanyak 1212, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 105
FORM 4b• Usulan provinsi dan kabupaten/kota terhadap proyek K/L yang
mendukung target Pembangunan Nasional (diluar Prioritas Nasional)sebanyak 1291, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 91
FORM 5• Kontribusi program/kegiatan provinsi yang mendukung target
pembangunan nasional (diluar Prioritas Nasional) Tahun 2019 sebanyak330, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 12
FORM 6• Kontribusi program/kegiatan kabupaten/ kota yang mendukung target
Pembangunan Nasional (di luar Prioritas Nasional) sebanyak 1101, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 20
KETERANGAN FORM KORTEKRENBANGPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018Lanjutan .....
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2019
(Sesuai dengan Permendagri Tentang RKPD 2019)
1. Arah Kebijakan Nasional
1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional
berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.
2) Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio
pada kisaran 0,38-0,39 pada tahun 2019; dan Tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2
persen.
3) Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap
pembangunan nasional; Sumatera 21,68 persen, Jawa 58,18 persen, Kalimantan 8,23
persen, Sulawesi 6,26 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,18 persen, Maluku 0,54 persen
Papua 1,94 persen.
2. Prioritas Nasional (PN)
1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan
dasar;
2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan
kemaritiman;
3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian
lingkungan; dan
5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
3. Program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan daerah
4. Memprioritaskan belanja daerah terhadap urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) : Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan
dan kawasan permukiman; trantibum & linmas; dan sosial