1 ARAH KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT Oleh : SUROYO ALIMOESO DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Disampaikan pada Acara Diklat Pembekalan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi dan Kab/Kota
54
Embed
ARAH KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARATperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/117399... · DEFINISI, RUANG LINGKUP DAN LANDASAN HUKUM PERHUBUNGAN DARAT Definisi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
ARAH KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT
Oleh :SUROYO ALIMOESO
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARATDEPARTEMEN PERHUBUNGAN
Disampaikan pada Acara Diklat PembekalanKepala Dinas Perhubungan Propinsi dan Kab/Kota
1 BIDANG EKONOMI
SEBAGAI INFRASTRUKTUR UNTUK MOBILITAS /MENDISTRIBUSIKAN ORANG DAN ATAU BARANG SEBAGAI INFRASTUKTUR YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL (SHIP PROMOTES THE TRADE)SEBAGAI INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PERDAGANGAN DAN SEKTOR EKONOMI LAINNYA (SHIP FOLLOW THE TRADE )
2 BIDANG SOSIAL BUDAYA
SEBAGAI INFRASTUKTUR UNTUK MENINGKATKAN MOBILITAS SOSIAL BUDAYA DIANTARA PENDUDUK/SUKU BANGSA.
3 BIDANG POLITIK
SEBAGAI INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI SELURUH DAERAH DI INDONESIASEBAGAI JEMBATAN DAN SARANA PERKUATAN INTEGRITAS BANGSA
4 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
KETERPADUAN ANTAR MODA JALAN DAN PENYEBERANGAN MEGHUBUNGKAN SELURUH TANAH AIR MERUPAKAN PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA DAN MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL .
TRANSPORTASI DARAT
SEBAGAI URAT NADI
TRANSPORTASI
NASIONAL.
PERAN TRANSPORTASI DARAT DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
TRANSPORTASI DARAT
SEBAGAI URAT NADI
TRANSPORTASI
NASIONAL.
DEFINISI, RUANG LINGKUP DAN LANDASAN DEFINISI, RUANG LINGKUP DAN LANDASAN HUKUM PERHUBUNGAN DARAT HUKUM PERHUBUNGAN DARAT
Definisi : 1. Suatu tataran kesatuan sistem penyelenggaraan transportasi yang
berada di daratan dan perairan daratan yang saling terhubung dan terintegrasi dalam serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan (terminal, stasiun, Pelabuhan) yang dihubungkan dengan ruang lalu lintas (jaringan jalan, jalan rel, dan jembatan bergerak).
2. Dalam RPJM, Sub sektor Transportasi Darat merupakan bagian dari sistem transportasi yang terdiri dari moda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perkeretaapian, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
Ruang Lingkup;Sesuai dengan KM 43 tahun 2005 tentang Organisasi Departemen Perhubungan, Perhubungan Darat meliputi : moda Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
Landasan Hukum1. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2009 Tentang Pelayaran.
DefinisiDefinisi : : 1.1. SuatuSuatu tatarantataran kesatuankesatuan sistemsistem penyelenggaraanpenyelenggaraan transportasitransportasi yang yang
22 PemenuhanPemenuhan kebutuhankebutuhan prasaranaprasarana dandan saranasarana transportasitransportasi daratdarat yang yang menjangkaumenjangkau masyarakatmasyarakat dandan wilayahwilayah Indonesia;Indonesia;
33 PeningkatanPeningkatan kualitaskualitas operator/operator/penyediapenyedia jasajasa didi transportasitransportasi daratdarat yang yang memilikimemiliki kualitaskualitas prima prima didi dalamdalam manajemenmanajemen produksiproduksi;;
55 PertumbuhanPertumbuhan pembangunanpembangunan transportasitransportasi daratdarat yang yang meratamerata dandan berkelanjutanberkelanjutan;;
66 PenciptaanPenciptaan pembangunanpembangunan transportasitransportasi daratdarat yang yang terintegrasiterintegrasi dengandengan modamoda lainnyalainnya..
TUJUAN
TTUUJJUUAANN
TANTANGAN DAN PERMASALAHANTRANSPORTASI DARAT
GLOBALISASIGLOBALISASI
MENUNTUT KUALITAS MENUNTUT KUALITAS PROFESIONALISME TINGGIPROFESIONALISME TINGGI
MENUNTUT TEKNOLOGI &MENUNTUT TEKNOLOGI &PERALATAN YANG DITERAPKANPERALATAN YANG DITERAPKAN
SELALU MENGAPLIKASISELALU MENGAPLIKASIPERKEMBANGAN TERKINIPERKEMBANGAN TERKINI
SISDUR TRANSPORTASI MENGACUSISDUR TRANSPORTASI MENGACUSTANDAR INTERNASIONALSTANDAR INTERNASIONAL
KESELAMATAN & LINGKUNGAN KESELAMATAN & LINGKUNGAN MENJADI TUJUAN UTAMA & MENJADI TUJUAN UTAMA &
KEUANGAN AKAN DIPEROLEH DGNKEUANGAN AKAN DIPEROLEH DGNMENINGKATKAN KESELAMATAN &MENINGKATKAN KESELAMATAN &BAIKNYA KUALITAS LINGKUNGAN BAIKNYA KUALITAS LINGKUNGAN
3.3. AngkutanAngkutan daratdarat didi sebagiansebagian besarbesar wilayahwilayah Indonesia Indonesia memerlukanmemerlukan subsidisubsidi mengingatmengingat volume volume angkutanangkutan yang yang sedikitsedikit namunnamun memilikimemiliki peranperan yang yang sangatsangat vital vital dandan ‘‘captivecaptive’’ ((satusatu--satunyasatunya).).
a.a. PertumbuhanPertumbuhan kendaraankendaraan bermotorbermotor cukupcukup tinggitinggi ((khususnyakhususnya sepedasepeda motor motor didi kotakota--kotakota besarbesar sekitarsekitar 21% per 21% per thnthn))
PERMASALAHAN TRANSPORTASI DARAT
SumberSumber : AISI, 2008: AISI, 2008
1.1. BIDANG ANGKUTAN JALANBIDANG ANGKUTAN JALANb.b. Menurunnya kualitas dan keberlanjutan pelayanan infrastruktur trMenurunnya kualitas dan keberlanjutan pelayanan infrastruktur transportasi ansportasi
darat (kemacetan lalu lintas, tingginya tingkat kecelakaan, poludarat (kemacetan lalu lintas, tingginya tingkat kecelakaan, polusi, si, pemborosan energi dan kurang memadainya angkutan umum)pemborosan energi dan kurang memadainya angkutan umum)
1.1. BIDANG ANGKUTAN JALAN BIDANG ANGKUTAN JALAN d.d. KerusakanKerusakan infrastrukturinfrastruktur ((sekitarsekitar 70% 70% sistemsistem jaringanjaringan jalanjalan nasionalnasional, ,
provinsiprovinsi dandan lokallokal yang yang terbatasterbatas dandan berfungsiberfungsi optimal) optimal) tidaktidak hanyahanya disebabkandisebabkan oleholeh overloading, overloading, tetapitetapi jugajuga faktorfaktor lainnyalainnya
PERMASALAHAN TRANSPORTASI DARAT
2. BIDANG ANGKUTAN SUNGAI, DANAU & PENYEBERANGAN 2. BIDANG ANGKUTAN SUNGAI, DANAU & PENYEBERANGAN a.a. KeterbatasanKeterbatasan infrastrukturinfrastruktur ((jaringanjaringan penyeberanganpenyeberangan tersediatersedia 205 205 lintaslintas))b.b. PersainganPersaingan antarantar modamoda lain, lain, tariftarif rendahrendah dandan pemasaranpemasaran yang yang tidaktidak
KONSEP SABUK PENGEMBANGAN JARINGANKONSEP SABUK PENGEMBANGAN JARINGANTRANSPORTASI DARATTRANSPORTASI DARAT
Keterangan : belum terhubung
ARAH KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI DARAT
Lingkup NasionalTulang punggung penyelenggaraan transportasi nasional yang bertumpu pada transportasi laut dan udara, sedangkan peranan pokok transportasi darat adalah sebagai pengumpan (feeder)
Lingkup RegionalMewujudkan keterpaduan antara moda transportasi jalan, sungai dan danau serta penyeberangan, sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah tanah air dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan memperkokoh ketahanan nasional
ARAH KEBIJAKAN UMUMARAH KEBIJAKAN UMUMPENGEMBANGAN TRANSPORTASI DARATPENGEMBANGAN TRANSPORTASI DARAT
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGANARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGANMODA TRANSPORTASI DARATMODA TRANSPORTASI DARAT
BIDANG BIDANG ANGKUTANANGKUTAN JALAN:JALAN:PengembanganPengembangan jaringanjaringan transportasitransportasi jalanjalan Primer Primer diarahkandiarahkanuntukuntuk ditingkatkanditingkatkan kemampuankemampuan dandan dayadaya dukungnyadukungnya sesuaisesuaidengandengan bebanbeban lalulalu lintaslintas terutamaterutama yang yang melayanimelayani dandanmenghubungkanmenghubungkan pusatpusat kegiatankegiatan NasionalNasional, , kegiatankegiatan wilayahwilayahsertaserta kawasankawasan--kawasankawasan AndalanAndalan yang yang cepatcepat berkembangberkembangdandan untukuntuk mengantisipasimengantisipasi pengembanganpengembangan jalanjalan toltol bebasbebashambatanhambatan gunaguna mendukungmendukung SistemSistem TransportasiTransportasi cepatcepat yang yang pembangunannyapembangunannya dilakukandilakukan antaraantara PemerintahPemerintah dandan swastaswastaSedangkanSedangkan pengembanganpengembangan jaringanjaringan transportasitransportasi jalanjalanSekunderSekunder dikembangkandikembangkan secarasecara terpaduterpadu dengandengan modamodaTransportasiTransportasi DaratDarat lainnyalainnyaDan Dan untukuntuk mengantisipasimengantisipasi pengembanganpengembangan jaringanjaringan jalanjalanuntukuntuk mendukungmendukung sistemsistem transportasitransportasi cepatcepat makamakapembangunanpembangunan dilaksanakandilaksanakan bersamabersama antaraantara pemerintahpemerintah dandanswastaswasta
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGANARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGANMODA TRANSPORTASI DARATMODA TRANSPORTASI DARAT
BIDANG TRANSPORTASI SUNGAI DAN DANAUBIDANG TRANSPORTASI SUNGAI DAN DANAU
KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNANKEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
PERHUBUNGAN DARATPERHUBUNGAN DARAT
Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi darat.1.
Pemulihan kondisi jasa pelayanan angkutan jalan dan SDP sesuai dengan standar pelayanan minimal.2.
Pembinaan dan pengembangan angkutan perkotaan terutama di kota-kota besar diprioritaskan pada pengembangan angkutan massal (Bus Rapid Transit) berbasis jalan raya, menurunkan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan keandalan angkutan umum.
3.
Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan dan Angkutan SDP.4.
Pembangunan ASDP diprioritaskan pada pengembangan armada angkutan SDP; rehabilitasi & pemeliharan sarana & prasarana transportasi SDP, pengembangan sarana SDP; serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan di pulau-pulau kecil dan di kawasan perbatasan.
5.
1.1. Mempertahankan tingkat pelayanan jasa transportasiMempertahankan tingkat pelayanan jasa transportasi daratdarat;;MengMengupayakan pemulihan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju upayakan pemulihan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi normal, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasionalkepada kondisi normal, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, melalui , melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasirehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi daratdarat..
2.2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi da n reformasi di bidang peraturan perundangreformasi di bidang peraturan perundang--undangan, undangan, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM)kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM);;
3.3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasijasa transportasi daratdarat;;
4.4. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologiteknologi transportasitransportasi dalam rangka menjamin tersedianya dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi pelayanan transportasi daratdarat yang berkelanjutan dengan yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadaikuantitas dan kualitas yang memadai..
KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT
1. 1.
MendorongMendorong PengembanganPengembangan AngkutanAngkutan UmumUmum MassalMassal berbasisberbasis Bus (BRT)Bus (BRT)..
KEBIJAKAN KAWASAN TERISOLIR & PERBATASAN KEBIJAKAN KAWASAN TERISOLIR & PERBATASAN
1. 1.
Di Di masamasa depandepan pembangunanpembangunan infrastrukturinfrastruktur yang yang memberikanmemberikan manfaatmanfaat ekonomiekonomi yang yang menguntungkanmenguntungkan dimungkinkandimungkinkan untukuntuk diatur/dilaksanakandiatur/dilaksanakan oleholeh swastaswasta..
2.2. KebijakanKebijakan tariftarif komersilkomersil untukuntuk kelaskelas non non ekonomiekonomi diserahkandiserahkan padapada mekanismemekanisme pasarpasar (operator).(operator).
Visi Visi KKeselamataneselamatan TransportasiTransportasi JalanJalan ::““Keselamatan Transportasi Jalan Bagi Seluruh Lapisan Keselamatan Transportasi Jalan Bagi Seluruh Lapisan
MasyarakatMasyarakat””
Tujuan umum program keselamatan transportasi jalan:Tujuan umum program keselamatan transportasi jalan:““Mengimplementasikan programMengimplementasikan program--program keselamatan program keselamatan
transportasi jalan (broadtransportasi jalan (broad--based programs) yang terfokus pada based programs) yang terfokus pada pengguna jalan yang rentan maupun yang terlindung sehingga pengguna jalan yang rentan maupun yang terlindung sehingga dapat berdampak pada pengurangan angka fatalitas dan luka dapat berdampak pada pengurangan angka fatalitas dan luka
parah akibat kecelakaan lalu lintas.parah akibat kecelakaan lalu lintas.””
““Menekan 20% fatalitas per 100.000 penduduk dalam 10 tahun Menekan 20% fatalitas per 100.000 penduduk dalam 10 tahun dari 14,1 (2002) menjadi 11,3 (2012) dan 15% korban luka dari 14,1 (2002) menjadi 11,3 (2012) dan 15% korban luka parah per 100.000 penduduk dalam 10 tahun dari 207 (2002) parah per 100.000 penduduk dalam 10 tahun dari 207 (2002)
menjadi 187 (2012)menjadi 187 (2012)””
Pencegahan Kecelakaan(Active Safety)
Pencegahan Kecelakaan(Active Safety)
Pencegahan Luka-luka(Passive Safety)
Pencegahan Luka-luka(Passive Safety)
Penanganan Korban(Emergency Services)Penanganan Korban
PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN 5M M :1.1. MManajemen dan Rekayasa (engineering);2.2. MMenegakkan hukum (enforcement);3.3. MMendidik masyarakat Public relation, Edukasi
dan Partisipasi Masyarakat; (education)4.4. MMotivasi (Encouragement);5.5. MMelayani Ke-gawat-daruratan (emergency
SELAMAT DI JALAN, SELAMAT BERKENDARAAN, KESELAMATAN MILIK KITA BERSAMA
8 8 StrategiStrategi
KebijakanKebijakan::
Strategi 1Strategi 1 :: Memperkuat Koordinasi dan Penanganan Keselamatan Lalu Memperkuat Koordinasi dan Penanganan Keselamatan Lalu LintasLintas
Strategi 2Strategi 2 :: Menciptakan Masyarakat yang Sadar dan Menghargai Menciptakan Masyarakat yang Sadar dan Menghargai Keselamatan di JalanKeselamatan di Jalan mmelalui Pendidikanelalui Pendidikan
Strategi 3Strategi 3 :: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Manajemen Keselamatan JalanPerencanaan dan Evaluasi Kinerja Manajemen Keselamatan Jalan
Strategi 4Strategi 4 :: Meningkatkan Ketertiban dan Keselamatan Meningkatkan Ketertiban dan Keselamatan DDalam BerLalu Lintasalam BerLalu Lintas
Strategi 5Strategi 5 :: Menciptakan Sistem Penjaminan Resiko Keselamatan yang Menciptakan Sistem Penjaminan Resiko Keselamatan yang Berkeadilan dan Sumber Pendanaan Keselamatan Lalu LintasBerkeadilan dan Sumber Pendanaan Keselamatan Lalu Lintas
Strategi 6Strategi 6 :: Meminimalisir Resiko Ancaman dari Defisiensi Keselamatan pada Meminimalisir Resiko Ancaman dari Defisiensi Keselamatan pada Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan melalui Pendekatan Rekayasa Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan melalui Pendekatan Rekayasa ModernModern
Strategi 7Strategi 7 :: Mengupayakan Perlindungan bagi Kelompok Pengguna Jalan Mengupayakan Perlindungan bagi Kelompok Pengguna Jalan yang Rentan dan Mendorong Penggunaan Moda yang Lebih yang Rentan dan Mendorong Penggunaan Moda yang Lebih BerkeselamatanBerkeselamatan
Strategi 8Strategi 8 :: Membangun Sistem Tanggap Darurat yang Mudah Diakses dan Membangun Sistem Tanggap Darurat yang Mudah Diakses dan ResponsifResponsif
SEKTORSEKTOR--SEKTOR YANG DAPAT SEKTOR YANG DAPAT DIINTERVENSI UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATANDIINTERVENSI UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN
11 urusan pemerintahan di bidang Jalanurusan pemerintahan di bidang Jalan MENTERI BIDANG PEKERJAAN UMUM MENTERI BIDANG PEKERJAAN UMUM (PU)(PU)
22 urusan pemerintahan di bidang sarana dan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan JalanPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
MENTERI BIDANG PERHUBUNGANMENTERI BIDANG PERHUBUNGAN
33 urusan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan JalanAngkutan Jalan
MENTERI BIDANG PERINDUSTRIANMENTERI BIDANG PERINDUSTRIAN
44 urusan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan JalanAngkutan Jalan
MENTERI BIDANG TEKNOLOGIMENTERI BIDANG TEKNOLOGI
55 urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Identifikasi Kendaraan Bermotor da n Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintaspendidikan berlalu lintas
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)INDONESIA (POLRI)
WWajib menjamin ajib menjam in tersedianya angkutan tersedianya angkutan umum untuk jasa umum untuk ja sa angkutan orang angkutan orang dan/atau barang dan/atau barang antarkota antarprovinsi antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.serta lintas batas negara.
WWajib menjamin ajib menjamin tersedianya tersedianya angkutan umum angkutan umum untukuntuk jasajasa angkutanangkutan orang dan/atau orang dan/atau barang antarkota barang antarkot a dalam provinsidalam provinsi
WWajib ajib menjamin menjamin tersedianya tersedianya angkutan umum angkutan umum untuk jasa untuk jasa angkutan orang angkutan orang dan/atau dan/atau barang dalam barang dalam wilayah wilayah kabupaten/kotakabupaten/kota ..
Hal lainnya yang menyangkut kewenangan pemerintah, pemerintah propinsi dan kab/kota masih menunggu penetapan Peraturan Pemerintah yang saat ini sedang dalam proses penyusunan RPP