Arah Kebijakan Pengawasan Intern Bidang Kesehatan Pusat ...

Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas)

Jakarta, 19 Februari 2020

drg. Murti Utami, MPHInspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI

Arah Kebijakan Pengawasan Intern Bidang Kesehatan Pusat dan Daerah

KEMENTERIAN

KESEHATAN

REPUBLIK

INDONESIA

1

2

3

SISTEMATIKA

ARAHAN PRESIDEN RPJMN 2020-2024

Hal – Hal yang Harus Diperhatikan

Implementasi dan ArahKebijakan Pengawasan

2

Tahun yang ISTIMEWA..

Selain adanya kepemimpinan baru, Juga menjadi tahun pertamapelaksanaan pembangunan jangkamenengah..

Sehingga..

Arah kebijakan perlu dijaga agar

sesuai dengan Visi dan Misi Presiden

3

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024

Peningkatan

kesehatan ibu,anak

dan kesehatan

reproduksi

Percepatan

perbaikangizi

masyarakat

Peningkatan

pengendalian

penyakit

Penguatan Gerakan

Masyarakat Hidup

Sehat (Germas)

Peningkatanpelayanan

kesehatan dan

pengawasan obat dan

makanan

Meningkatkan akses dan kualitaspelayanankesehatanmenujucakupan kesehatansemestadenganpenekananpada penguatan pelayanankesehatan dasar(Primary Health Care)

dan peningkatanupayapromotif dan preventif didukung oleh inovasidan pemanfaatanteknologi

STRATEGI RPJMN 2020-2024

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 4

53 421

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT RPJMN 2020 - 2024

5

Arah KebijakanInspektorat JenderalKementerian Kesehatan RITahun 2020

A. PENGAWASAN PROGRAM PRIORITAS BIDANG KESEHATANB. PENGUATAN STRATEGI PENGENDALIAN INTERN KEMENTERIAN

KESEHATAN6

PENGAWASAN PROGRAM PRIORITASBIDANG KESEHATAN

7

AUDIT PROGRAM PRIORITAS STUNTING

SASARAN AUDIT 2019 Pemberian TTD pada Rematri dan Ibu Hamil,

PMT pada Ibu Hamil KEK

Lokus : Dit. Gizi, 16 Provinsi, 20 Kabupaten Hasil temuan:

1.Perencanaan, penatausaahan & penatalaksanaan Pemberian TTD & MT belum memadai.

2.Belum seluruh Puskesmas memiliki tenaga giziuntuk menjalankan prog. pencegahan intervensi & penurunan stunting

Rekomendasi:

1. Pengadaan TTD dan MT mempertimbangkan sasaran & kebutuhan secara buttom up, stock, tempat penyimpanan, & biaya distribusi.

2. Poltekes meningkatkan jml lulusan tenaga gizi

3. Penguatan pemanfaatan bahan makanan lokaluntuk MT bagi ibu hamil KEK sbg pengganti MT Pabrikan. Peran aktif kader kesehatan dlmpendampingan & monitoring pemberian MT

8

AUDIT PROGRAM PRIORITAS IMUNISASI

LOKUS :Dit.SKK, 6 Provinsi, 10 Dinkes Kab/Kota

1. Kecukupan logistik pendukung serta Cold Chain.2. Kualitas vaksin pada saat distribusi & penyimpanan3. Penyelenggaraan kegiatan imunisasi campak & difteri

SASARAN AUDIT

Hasil temuan:

1. Kuantitas & kualitas SDM belum memadai

2. Pengelolaan vaksin belum seluruhnya sesuai ketentuan

3. Pelaksanaan prog. masih belum efektif dgbelum tercapainya indikator prog & masih terdapat KLB

Rekomendasi:

1. Pelatihan tersertifikasi, penyediaan SDM fokus pada prog., serta pembinaan berjenjang

2. Logistik sesuai standar, sweeping untuk sasaranyg belum terjangkau, peningkatan kesadaran masyarakat, serta koordinasi LS ditingkatkan

3. Monev secara optimal

9

LOKUS : Dit. P2PML, 11 Provinsi, 57 Dinkes Kab/Kota

1. Pemanfaatan SITT2. Distribusi OAT (Obat Anti Tuberkulosis)3. Pelaksanaan cross check mikroskopis TB oleh

Labkesda & lacak kasus

SASARAN AUDIT

AUDIT PROGRAM PRIORITAS TUBERCULOSIS

Hasil temuan:

1. SITT belum sepenuhnya dpt digunakan sbgpenyusunan strategi Prog.

2. Belum ada mekanisme distribusi informasidata pasien TB

3. Hasil pengobatan Prog TB kurang optimal

Rekomendasi:

1. Melakukan monitoring pengisian SITT

2. Membuat mekanisme/SOP pelaporan & feedback secara berjenjang terhadap data pasien TB

3. Evaluasi secara berkala terhadap kondisi hasilpengobatan & memberikan feedback pada Dinkes Prop/Kab/Kota

10

PENGAWASAN DAK FISIK BIDANG KESEHATAN TA 2018

O1 O2 O3

Mengidentifikasipermasalahan untuk

perbaikan/penyempurnaankebijakan penganggaran,

penyaluran & pelaksanaan DAK Fisik Bidkes periode thn

berikutnya

Memastikan pelaksanaanDAK Fisik Bidkes tepat

waktu, tepat sasaran dan tepat jml sesuai penetapanalokasi DAK dan PetunjukTeknis penggunaan dana DAK Bidang Kesehatan

Memberikan saran kepadapemangku kepentingan untuk

peningkatan akuntabilitaspengelolaan dan penggunaan

DAK Bidang Kesehatan

11

TEMUAN HASIL JOINT AUDIT BPKP DAK FISIK BIDANG KESEHATAN

01

02

03 04

05

06

REKOMENDASI PERBAIKAN:

1. Penyusunan Menu DAKmemperhatikan hasil audit dan monev

2. Penerapan penghargaandan konsekwensi anggaran

3. Kolaborasi Join Audit dengan BPKP untuk DAK Non Fisik

4. Kolaborasi dengan ItjenKemendagri dalam Pengawalan Pelaksanaan Anggaran DAK di Daerah

Keterlambatan Penyelesaian Pelaksanaan

Pekerjaan

Kekurangan Volume Pekerjaan

Fisik

Pengadaan Alkestidak dilaksanakan

sesuai kontrak

Tata Kelola Farmasi belum sesuai ketentuan

Pengadaan Barjaspenerima manfaatnya tidak tepat sasaran

PengadaanBarang/Jasabelum dimanfaatkan

12

JOINT AUDIT BPKPDAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2020

PELAKSANAANKEGIATAN

DAK NON FISIK TAHUN

2019/2020

1. Pemanfaatan DAK Non Fisik Bid. Kes:

Keterpaduan Perencanaan danPelaksanaan

Efisiensi

Efektifitas

Akuntabel

2. Manajemen Pengelolaan DAK Non Fisik

1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

2. Jampersal3. E Logistik &

Distribusi Obat4. Akreditasi

Fasyankes

ARAH PENGAWASANSASARANAREA

PENGAWASAN

13

2024

1. PencegahanFraud JKN

2. PenurunanStunting

3. Program Imunisasi

4. Obat Program

20202021

2022

2023

Rencana Pengawasan Program Prioritas

1. PIS - PK2. Penurunan

Stunting3. Eliminasi TB4. Obat Program

1. PONEK danPONED

2. AKI/AKN3. PTM4. PPDS/PPDGS

1. Pelayanan Bank Darah

2. AKI/AKN3. Prog. Penelitian

Nasional Bid. Kesehatan

4. Alkes

1.Ketersediaan NICU, PICU & Emergency Respon Time

2.Promotif/Preventif3.Surveilans Kesehatan4.Penyediaan Nakes

14

PENGUATAN STRATEGI PENGENDALIAN INTERN KEMENTERIAN KESEHATAN

1515

Pencapaian

Opini

Laporan

Keuangan

Hasil Audit

BPK

WTP2013

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN“Menjaga efektif, efisien dan transparan”

Maturitas SPIP

Level 3

Internal Audit Capability

Model (IACM) Level 3

2018 2018

KERJASAMA PENGAWASAN

PPATK (2015) : pencegahan & pemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang

KPK (2016): Program Kesehatan yang Bebasdari Korupsi

LPSK (2018) : Perlindungan dan pelaksanaanbagi pelapor, saksi,& saksi pelaku

BPKP (2019) : Pengawasan Bersama Program Bidkes yang didanai i DAK Bidang Kesehatan

SASARAN PENGAWASAN : PROGRAM/KEGIATAN

SATKER KEMENKES

Meningkatnya Transparansi danAkuntabilitasTata Kelola

Pemerintahan serta TercapainyaSasaran Reformasi Birokrasidi Kementerian Kesehatan

Implementasi Kebijakan Pengawasan

PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN

REVIU LK, PIPK, RKAKL, RK BMN, LAKIP

REVIU PENYERAPAN ANGGARAN & PBJ

EVALUASI SAKIP AUDIT PEMANTAUAN TL LHA MONEV RB

ASISTENSI TIM KONSULTASI PBJ SOSIALISASI PROGRAM

PENGAWASAN PEMBINAAN ON GOING

PROCESS

PENGENDALIAN GRATIFIKASILHKPN/LHKASN WBK/WBBMPBAKSPONSORSHIP PENCEGAHAN

&PEMBERANTASAN PUNGLIPENCEGAHAN FRAUD JKN

• PENGELOLAAN WBS• KLARIFIKASI•ADTT• TIM PENGADUAN

MASYARAKAT TERPADU

17

STRATEGI PENGUATAN PENGENDALIAN INTERN

KONDISI SAAT INI

KONDISI DIHARAPKANPERAN SATUAN

KEPATUHAN INTERN(SKI)/ SATUAN PENGAWASAN

INTERN (SPI) BLU

PENGUATAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Tata kelola Satkerbelum akuntabel 1

33

2

1

2

Satker belumsepenuhnyamenerapkan

manajemen risiko

Satker belumsepenuhnya

menerapkan SPIP

Tata kelolaSatker Akuntabel

Manajemen risikoditerapkandi seluruh Satker

SPIP diterapkan di seluruh Satker

18

SATUAN KEPATUHAN INTERN (SKI)Perangkat pada satuan kerja yang

ditunjuk/memiliki tugas untuk membantu Kepala

Satker dalam melaksanakan pemantauan tata

kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern

LINGKUP TUGAS

01

03

02

04

TATA

KEL

OLA

MANAJEMEN RISIKO

PEN

GEN

DA

LIA

NIN

TER

N

BIDANG KEPATUHAN

LAIN

Permenkes No.84 Tahun 2019 tentang Tata KelolaPengawasan Intern di Lingkungan Kemenkes 19

SATKER WBK/WBBM KEMENKES

20

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017

1 RSUP Kariadi Semarang 1 RS Anak & Bunda Harapan Kita 1 BBLK Palembang2 KKP Kelas I Tanjung Priok 2 RSUP Dr. Hasan Sadikin Bdg 2 KKP Pelabuhan Kelas II Padang

3 KKP Kelas II Semarang 3RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

3 POLTEKES Kemenkes Semarang

4Balai Litbang P2B2 Donggala

4RS Paru Dr. M GoenawanPartowidigdo Cisarua Bogor

4RS. Orthopedi Prof. Dr. R. SoeharsoSurakarta

5 RSUP Dr. Sardjito, DIY 5 RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang 5 KKP Kelas II Probolinggo6 RSUP Fatmawati 6 Poltekkes Kemenkes DIY 6 RS Mata Cicendo Bandung

7POLTEKES Kemenkes JKT III

7 P2B2 Banjarnegara 7 BTKL & PP Kelas I Medan

8 BKOM Bandung 8 BBPK Jakarta 8 BBKPM Surakarta9 Set. KKI 9 RS Kusta Dr. Sitanala Tangerang 9 KKP Kelas III Kupang

10 BTKL-PP Kelas I Palembang 10 RS Kanker Dharmais Jakarta11 Balai PP GAKI Magelang12 Biro Kepegawaian Setjen13 POLTEKES Kemenkes Surakarta

SATKER WBK/WBBM KEMENKES

TAHUN 2018 TAHUN 2019

1 POLTEKES Kemenkes Jkt I 1 BAPELKES Cikarang 11 KKP Kelas I Surabaya2 KKP Kelas III Palangkaraya 2 BBLK Surabaya 12 BKTM Makassar3 BBTKL PP Yogyakarta 3 KKP Kelas II Samarinda 13 KKP Kelas III Gorontalo

4 RSUP Sanglah Denpasar 4RS Paru Dr. H.A. RotinsuluBandung

14 POLTEKES Kemenkes Medan

5 POLTEKES Kemenkes Palembang 5 POLTEKES Kemenkes Malang 15 POLTEKES Kemenkes Banten

6 KKP Kelas Kelas IV Yogyakarta 6 KKP Kelas II Tj.Balai Karimun 16Biro Perencanaan & Anggaran, Setjen

7 KKP Kelas II Balikpapan 7POLTEKES KemenkesDenpasar

17 Biro Keuangan BMN, Setjen

8 Pusat Data dan Informasi, Setjen 8 KKP Kelas I Soekarno Hatta 18 KKP Kelas I Denpasar

9 BBTKL PP Jakarta 9 POLTEKES Kemenkes Jambi 19POLTEKES KemenkesBengkulu

10 KKP Kelas II Tanjung Pinang 10 BBTKLPP Banjarbaru21

WBK/WBBM NASIONAL

WBK

22

WBBM

NO SATKER TAHUN

1 KKP Kelas I Tanjung Priok 2016

2 Poltekkes Jakarta III 2016

3 RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 2017

4 BBPK Jakarta 2017

5 RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang 2017

6 RS Kanker Dharmais 2018

7 RS Orthopedi Prof. Dr. SoeharsoSurakarta

2019

8 BBKPM Surakarta 2019

NO SATKER TAHUN

1 RSUP dr. Kariadi 2015

HAL-HAL YANG HARUS MENDAPAT PERHATIAN

23

Tugas Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) JKN

1. Pencegahan Fraud JKNPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2019tentang

Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) sertaPengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (Fraud)

dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

Mensosialisasikanregulasi dan

budaya yang berorientasi padakendali mutu dan

kendali biaya

Meningkatkanbudaya

pencegahanKecurangan

(fraud)

Mendorongpelaksanaan tatakelola organisasi

dan/atau tatakelola klinis

yang baik

Melakukanupaya deteksi

danpenyelesaiankecurangan

(fraud)

Monitoring dan

evaluasiPelaporan

24

25

2. Penilaian Kembali BMN 2017-2018

MONITORING TINDAK LANJUT CATATAN HASIL REVIU (CHR) APIP KEMENTERIAN/LEMBAGA

ATAS PERBAIKAN PENILAIAN KEMBALI BMN 2017-2018

No K/L JUMLAH NUP NUP SELESAI %

1 BPS 2.598 2.593 99,81%

2 POLRI 1.426 1.422 99,72%

3 KEMENDES PDTT 479 471 98,33%

4 KEMENKES 218 213 97,71%

5 KEMENTAN 3.636 3.507 96,45%

6 KEMENAG 9.424 8.604 91,30%

7 KEMENHUB 4.261 1.989 46,68%

8 KEMEN PUPR 4.911 911 18,55%

Per 7 Februari 2020 26

3. DATA HIBAH BMN PADA SATKER DK/TP BERDASARKAN LK KEMENKES 2019 (UNAUDITED)

Per 29 Januari 2020

No Eselon Ie Rekon 2018

Audited Mutasi 2019

e Rekon 2019 Unaudited

Proses Belum Proses

1 Sekretariat Jenderal 351,963,175 72,586,773 279,376,401 181,826,189 97,550,212

2Ditjen Kesehatan Masyarakat

741,911,192 70,554,788 671,356,403 57,332,665 614,023,738

3Ditjen Pelayanan Kesehatan

17,061,502,446 2,646,743,304 14,414,759,141 7,455,804,550 6,958,954,591

4 Ditjen P2P 187,763,192 5,237,642 182,525,549 44,587,058 137,938,497

5 Ditjen Farmalkes 3,827,403 3,544,056 283,347 - 283,347

6 Badan PPSDM 16,051,538 2,608,227 13,443,310 3,467,226 9,976,084

TOTAL 18,363,018,946 2,801,274,792 15,561,744,155 7,743,017,690 7,727,455,946

27

X Rp. 1000

KEMENTERIAN

KESEHATAN

REPUBLIK

INDONESIA

Terima kasih..

28