ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL 2015-2019 DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS Jakarta, 6 Desember 2013
47
Embed
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN …tataruangpertanahan.com/pdf/pustaka/bahan_tayangan/7.pdf · Konsultan Manajemen Regional (KMR) ... Penguatan dan peningkatan kapasitas internal
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN
PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL
2015-2019
DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN
KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
Jakarta, 6 Desember 2013
KERANGKA PAPARAN
2
1. PENDAHULUAN
2. BIDANG TATA RUANG 2015-2019 ALUR PENDEKATAN
REVIEW KEBIJAKAN
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
3. BIDANG PERTANAHAN 2015-2019 ALUR PENDEKATAN
REVIEW KEBIJAKAN
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
1. PENDAHULUAN
3
LANDASAN HUKUM
PENYUSUNAN RPJMN 2015-
2019 1. UU 25/2004 tentang SPPN
• Pasal 19 Ayat 1 : RPJMN
ditetapkan dengan Peraturan
Presiden paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah Presiden dilantik
RPJM 1 (2005-2009)
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
RPJM 2 (2010-2014)
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian
RPJM 3 (2015-2019)
Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pem-bangunan keung-gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
RPJM 4 (2020-2024)
Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-
2025
• Arah pembangunan untuk RPJMN
ke-3 (2015-2019)
4
2 bulan setelah
Presiden dilantik
Tahun terakhir
pelaksanaan
RPJMN berjalan
TAHAPAN DAN JADWAL
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMN
2015-2019
PERSIAPAN AWAL
A. Kajian Pendahuluan (Background study)
B. Pelaksanaan Evaluasi RPJMN berjalan
PENYUSUNAN RANCANGAN
TEKNOKRATIK
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMN
PENYUSUNAN RANCANGAN
RPJMN
3 bulan setelah
Presiden dilantik
PENETAPAN RPJMN
5
KOORDINASI
PENYUSUNAN
KERANGKA RENCANA
PEMBANGUNAN
NASIONAL
TIM PENYUSUN RPJM
SINKRONISASI
KAJIAN
PENDAHULUAN
RAPAT
KOORDINASI RPJM KAJIAN PENDAHULUAN
DEPUTI SEKTOR, LINTAS SEKTOR, REGIONAL, EKONOMI,
PENDANAAN
PERSIAPAN AWAL, BACKGROUND STUDY
RPJMN 2015-2019
T-2 T-1
NOP DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT
RPJP
KERANGKA REVIU
RPJMN BERJALAN
DESEMBER TAHUN T-2
JANUARI
TAHUN
T-1
6
2. BIDANG TATA RUANG
2015-2019 BIDANG TATA RUANG
7
PENDAHULUAN
Pemahaman
konteks 1
• Batasan Kegiatan
• Tujuan Pemb. Bid. TR
• Kedudukan Pemb.Bid. TR
• Lingkup bidang TR
• Penetapan Tujuan
• Kesepakatan“Perspektif Bid.TR”
• Penetapan Landasan (UUPR/RPjP)
• Penetapan Kerangka Kerja
Pemetaan
stakeholder 2
• Penerima manfaat
• Pengguna
• Pelaksana
• Pengendali/Pengawas
• Pemerintah Pusat, daerah, swasta
• Mitra KL di Bappenas
• Pemerintah Provinsi
• Kementerian/KL
Analisis
permasalahan
dan Isu strategis 3
• Definsisi permasalahan
• Fakta-fakta pendukung
• Faktor Penyebab
• Dampak
• Definisi : Gap Tujuan Vs Capaian
• Penetapan Indikator
• Penetapan Faktor Penyebabi
Penetapan
tujuan dan arah
kebijakan 4
• Tujuan-Sasaran
• Fokus Prioritas
• Indikator Outcome
• Indikatoru Ouput
• Penetapan tema dan sasaran pokok
• Penetapan Fokus Prioritas
• Penetapan Indikator Outcome
• Penetapan Indikator Output
Tahapan utama Ruang Lingkup Ouput /Kesepakatan
ALUR PENDEKATAN
REVIEW KEBIJAKAN DAN CAPAIAN
1. AMANAH RPJPN 2005-2025 BIDANG TATA RUANG
RPJMN I RPJMN II RPJMN III RPJMN IV
Mitigasi Bencana Alam Sesuai Dengan Kondisi Geologi Indonesia
–Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan, Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat
–Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang
− Mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia
− Ketersediaan Infrastruktur yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Dalam memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan pada masa yang akan datang
REVIEW KEBIJAKAN DAN CAPAIAN
2. CAPAIAN BIDANG TATA RUANG 2005-2013
Pembangunan bidang tata ruang pada RPJMN 1 dan 2 menitikberatkan pada
penyediaan dan penguatan regulasi serta produk rencana tata ruang
REVIEW KEBIJAKAN DAN CAPAIAN
3. CAPAIAN PROGRAM BIDANG TATA RUANG 2010-2013
NO KEGIATAN PRIORITAS SASARAN 2010-2014
CAPAIAN s.d. November 2013
KETERANGAN
1 Penyelesaian PP turunan UUPR
5 PP
4 PP (RTRWN, PPR, Bentuk dan Tata Cara Peran
Masyarakat dalam Penataan Ruang, Ketelitian Peta RTR)
Kurang 1 PP (Tata Ruang Wilayah Pertahanan)
2 Percepatan Penyelesaian Perpres RTR Pulau dan KSN
7 RTR Pulau & 69 Perpres KSN
4 RTR Pulau (57,14%) & 5 Perpres KSN (17,39%)
3 Fasilitasi Penyusunan Substansi Raperda RTRW
33 prov, 398 kab, dan 93 kota
18 prov, 256 kab, dan 70 kota (54%,64%, dan 75%)
Fasilitasi penyusunan Raperda RTRW dilaksanakan melalui kegiatan Percepatan Penyelesaian Penyusunan RTRW melalui Konsultan Manajemen Regional (KMR) – 26 KMR di 2011, dan 6 KMW di 2012
4
Sinkronnya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan antar rencana tata ruang
33 provinsi 32 provinsi
(di luar DKI)
Dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan SKPD Dekonsentrasi bidang penataan ruang di 32 provinsi. Khusus Prov. DKI Jakarta langsung ditangani oleh pusat
5 Penyusunan NSPK bidang penataan ruang
60 NSPK 34 NSPK
(57%) Pencapaian masih sangat rendah, perlu kerja keras untuk mencapai target
6
Pembinaan PPNS (Penyidik PNS) untuk pelanggaran tata ruang dalam rangka law enforcment di bidang tata ruang
500 orang 497 orang
(99%) Peningkatan SDM PPNS sebagai instrumen pengendali RTRW
7 Pembentukan BKPRD provinsi
100% 30 provinsi
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
1. PERMASALAHAN Gap yang terjadi antara tujuan pembangunan bidang tata ruang dengan hasil
pembangunan yang tercapai atau kenyataan yang terjadi.
Tujuan Pembangunan Bidang Tata Ruang :
Mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
UU no 26 tahun 2007
NO PERMASALAHAN INDIKATOR KINERJA S/D 2013
1 Ruang wilayah yang aman belum terwujud
Masih tinggi kerugian jiwa maupun bangunan fisik akibat bencana
2 Ruang wilayah yang nyaman belum merata
Konflik penguasaan lahan masih terjadi di beberapa daerah
Kualitas pelayanan umum belum memenuhi strandar pelayanan minimal dan belum merata
3 Ruang wilayah yang produkif belum merata
Masih sering terkendala ketersediaan lahan pembangunan
Biaya logistik masih tinggi, onektivitas masih rendah
Pasokan energi belum optimal
4 Ruang wilayah yang berkelanjutan belum optimal
RTH yang semakin berkurang terutama di kawasan perkotaan
Kawasan lindung nasional yang terus tertekan
Penataan kawasan pengembangan daerah pasca tambang belum optimal
Keterangan : data pendukung dapat dilihat pada dokumen BS Tata ruang
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
2. ISU STRATEGIS
“Faktor-faktor yang berpengaruh/penyebab permasalahan yang bila tidak
diantisipasi akan menimbulkan dampak yang besar dan menyebabkan
tujuan pembangunan tidak tercapai”
NO ISU STRATEGIS INDIKATOR KINERJA S/D 2013
1 Pengaturan tata ruang belum optimal
• Regulasi antar sektor yang perlu disinkronkan • Dukungan regulasi yang belum memadai
2 Pembinaan tata ruang yang belum optimal
• Kapasitas SDM tata ruang yang belum memadai • Kapasitas kelembagaan yang masih rendah • Fungsi koordinasi yang belum optimal
3 Pelaksanaan tata ruang yang belum efektif
• Ketersediaan rencana rinci masih terbatas • Kualitas produk RTRW masih perlu ditingkatkan
• Integrasi program RTRW dan sektor belum optimal • Konsistensi RTRW dalam perizinan belum kuat • Pengendalian program RTRW belum efektif • Perangkat hukum pengendalian masih terbatas
4 Pengawasan implementasi tata ruang belum efektif
• Mekanisme pengawasan belum berjalan dengan baik
• Sistem informasi tata ruang masih terbatas
“ Efektifitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Masih Rendah “
Isu Strategis Bidang Tata Ruang
14
PERMASALAHAN :
1 • Banyaknya peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan
2 • Kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai
3 • Kurangnya kapasitas dan koordinasi kelembagaan di bidang penataan ruang
4 • Belum terintegrasinya indikasi program dalam RTR dengan rencana pembangunan dan
program sektoral
5 • Tingginya variasi kualitas Rencana Tata Ruang
6 • Masih lemahnya penegakan hukum dalam implementasi Rencana Tata Ruang
7 • Belum operasionalnya perangkat pengendalian yang jelas dan lengkap
8 • Masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang dalam rangka monitoring dan evaluasi
ISU STRATEGIS:
1. Belum Efektifnya Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
2. Pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang belum efektif; dan
3. RTRW belum dijadikan acuan pembangunan berbagai sektor
KESIMPULAN
Berdasarkan fakta permasalahan dan isu strategis yang
dihadapi, maka secara garis besar terdapat 2 lingkungan
strategis yang perlu dipertimbangkan dalam
pembangunan bidang TR 2015-2019 yakni :
1. Penguatan dan peningkatan kapasitas internal bidang
tata ruang yang meliputi fungsi kegiatan pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Penguatan peningkatan peran tata ruang terhadap
Kegiatan:1. Pela hanIntegrasiRTR-RPJM-RENSTRA2. PenguatanPPNS3. PenguatanLeadershipTR4. Pela hanpenyusunanindikatorprogram5. Pela hanpelaksanaanprogramRTR6. Pela hananalisispembiayaanprogram7. Pela hanpenanganankonflikTR8. PenguatanFungsionalperencana9. Lainnya
Kegiatan:1. Pela hanpemantanaturanzonasi2. Pela hanpemantauanperizinan3. PenguatankarierPPNS4. Pela hanpengenaansanksiTR5. Penguatanfungsionalperencana6. Lainnya…..
ARAHAN PRIORITAS BIDANG REFORMA AGRARIA (RPJMN 2010-2014)
29
Pengelolaan pertanahan dilakukan secara utuh dan
terintegrasi melalui Reforma Agraria
Strategi (≈ fokus prioritas)
Prinsip
Arah
Kebijakan
Strategi
dilaksanakan
melalui (kegiatan prioritas
antara lain):
Mendukung
pembangunan
berkelanjutan
Memperbaiki
kesejahteraan
masyarakat
Memanfaatkan
tanah secara
berkeadilan
Peningkatan
kinerja
pelayanan
pertanahan (fokus prioritas 3)
Peningkatan
penyediaan
peta
pertanahan (fokus prioritas 1)
Pengaturan
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
(P4T)
(fokus prioritas 2)
Penyediaan peta pertanahan (peta dasar, peta tematik, peta potensi nilai
tanah); Legalisasi aset tanah masyarakat; Redistribusi tanah; Penyusunan
Neraca Penatagunaan Tanah; Inventarisasi dan identifikasi tanah terlantar;
Peningkatan akses layanan pertanahan melalui Larasita; Tersusunnya
rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang
pertanahan; Penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
Penataan dan
penegakan
hukum
pertanahan (fokus prioritas 4)
REVIEW KEBIJAKAN
PERTANAHAN
KONDISI EKSISTING
1. Maraknya kasus-kasus pertanahan
Semakin banyaknya kasus pertanahan yang muncul
serta penanganan yang berlarut-larut;
Beberapa kasus berkembang menjadi skala nasional,
menunjukkan bahwa konflik antar pihak semakin
meningkat;
Apabila tidak segera diantisipasi akar
permasalahannya, maka dikhawatirkan akan banyak
kasus lain yang berpotensi besar menjadi konflik yang
berdampak luas pada kehidupan sosial ekonomi
nasional.
30
KONDISI EKSISTING
Maraknya kasus-kasus dan sengketa pertanahan,
antara lain disebabkan oleh:
Pendudukan dan penyerobotan tanah-tanah perkebunan
yang telah dilekati dengan Hak Guna Usaha (HGU) baik
yang masih berlaku maupun yang sudah berakhir;
Tumpang tindih penguasaan kawasan hutan;
Sengketa yang berkaitan dengan kawasan
pertambangan;
Tumpang tindih atau sengketa batas, tanah bekas Hak
Milik Adat;
Sengketa pemindahan hak;
Kasus yang berkaitan dengan pengadaan tanah.
31
KONDISI EKSISTING
2. Ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah
Kegiatan redistribusi tanah bertujuan untuk mengurangi
ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah.
Indikasi masalah: pengalihan hak atas tanah yang telah
diredistribusikan oleh masyarakat miskin kepada pihak lain.
Penyebab utama adalah kurangnya akses sumberdaya yang
cukup untuk mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut.
Tujuan kegiatan redistribusi tanah sebagai bagian dari reforma
agraria, belum menunjukan hasil yang signifikan dalam
memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin.
32
KONDISI EKSISTING
3. Kendala penyediaan tanah untuk pembangunan
kepentingan umum
Terbatasnya ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum berakibat pada sulitnya optimalisasi
pemanfaatan penggunaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum.
Pemerintah sulit membebaskan lahan untuk pembangunan
(finansial dan eksekusi pembebasan lahan).
Penyebab yang sudah teridentifikasi: penguasaan tanah oleh
badan swasta dalam skala luas dan dipergunakan sebagai objek
spekulasi (termasuk ke dalam kategori penelantaran tanah
menurut PP 11/2010)
4. Belum optimalnya pelayanan pertanahan
Jumlah sumberdaya manusia bidang pertanahan (juru
ukur/surveyor) masih sangat kurang.
33
PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS BIDANG
PERTANAHAN
PERMASALAHAN :
1 • Tingginya Konflik Pertanahan
2 • Berlarut-larutnya Penyelesaian Kasus Pertanahan
3 • Rendahnya Cakupan Peta Dasar Pertanahan
4 • Belum Semua Bidang Tanah Tersertipikat
5 • Kurangnya SDM Bidang Pertanahan Khususnya Juru Ukur dan Belum Semua Kantor Pertanahan Memiliki Fasilitas
Memadai
6 • Sulitnya Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
7 • Sebagian Besar Masyarakat (Petani) Hanya Menguasai Tanah Dengan Luasan yang Kecil
(<0,5 Ha)
8 • Masalah Tanah Adat dan Ulayat
ISU STRATEGIS:
1. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
2. Ketimpangan Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan
Tanah (P4T) serta Kesejahteraan Masyarakat
3. Peningkatan Pelayanan Pertanahan
4. Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum 34
KERANGKA KEBIJAKAN BIDANG
PERTANAHAN TAHUN 2015-2019
Tujuan/Goal :
Tanah dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945)
Prioritas Pembangunan:
Reforma Agraria
Arah Kebijakan:
Tercapainya Kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat
Indonesia
Kepastian hukum hak masyarakat atas tanah
Mengatasi Ketimpangan
Pemilikan, Penguasaan,
Penggunaan, dan Pemanfaatan
Tanah (P4T) dan Kesejahteraan
Masyarakat
Meningkat-
kan
Pelayanan
Pertanahan
Penyediaan Tanah
Untuk Pembangunan
Bagi Kepentingan
Umum
Perubahan
Sistem
Publikasi
Pendaftaran
Tanah
Percepatan
Penyelesaian
Kasus-Kasus
Pertanahan
Kepastian
Hak Atas
Tanah
Masyarakat
Hukum Adat
Redistribusi Tanah dan Access
Reform
Peningkatan
Kualitas dan
Proporsi SDM
Bidang
Pertanahan
Pencadangan Tanah
Untuk Pembangunan
Kepentingan Umum
Sasaran
Pokok
Fokus
Prioritas
Program/
Kegiatan
- Percepatan
pembuatan
peta dasar
pertanahan
- Percepatan
sertifikasi
tanah
• Pembentuk
-an
pengadil-an
khusus
pertanahan
• Inventarisasi
tanah
masyarakat
hukum adat;
• Pemetaan
Tanah Adat
Ulayat;
• Advokasi
masyarakat
adat
• Inventarisasi P4T
• Redistribusi tanah
• Penyediaan access reform
• Penerimaan
juru ukur
• Pelaksaan
pendidikan
dan
pelatihan
• Pembentukan Bank
Tanah
35
TERIMA KASIH
36
L A M P I R A N
37
LAMPIRAN 1. STATUS PENYUSUNAN RTRW
61% 39%
Status RTRW Kabupaten
Kabupaten yang sudah
menetapkan
Perda RTRW
45%
55%
Status RTRW Provinsi
Provinsi yang
sudah
menetapkan
Perda RTRW
Provinsi yang
belum
menetapkan
Perda RTRW
15 provinsi 18 provinsi
Status Penetapan RTRW Provinsi dan Kabupaten Kota (26 Juli 2013)
Sumber : BKPRN, 2013
38
LAMPIRAN 2. FAKTA PERMASALAHAN : KEBENCANAAN
SUMBER : BNPB, 2013
39
LAMPIRAN 3. FAKTA PERMASALAHAN : PELAYANAN DASAR
0 20 40 60 80 100
Distance to the nearest SMA/SMK/MA
PapuaWest Papua
North MalukuMaluku
West SulawesiGorontalo
Southeast SulawesiSouth Sulawesi
Central SulawesiNorth Sulawesi
East KalimantanSouth Kalimantan
Central KalimantanWest Kalimantan
East Nusa TenggaraWest Nusa Tenggara
BaliBanten
East JavaDI Yogyakarta
Central JavaWest Java
DKI JakartaRiau Islands
Bangka Belitung IslandsLampungBengkulu
South SumatraJambi
RiauWest Sumatra
North SumatraNangroe Aceh
Akses Pendidikan Belum merata Akses Kesehatan Belum merata
Sumber : Dit Pendidikan, Bappenas, 2013
40
LAMPIRAN
4. FAKTA PERMASALAHAN : LINGKUNGAN
Data kehutanan menunjukkan bahwa pada periode 2009-
2011 laju deforestasi adalah sebesar 0.45 juta ha/tahun
Sumber : Diolah dari Kehutanan 2012
41
LAMPIRAN 5. FAKTA PERMASALAHAN : INFRASTRUKTUR
KONEKTIVITAS YANG MASIH PERLU DIBANGUN
42
6. FAKTA PERMASALAHAN : KETIMPANGAN EKONOMI
LAMPIRAN
Distribusi Investasi Nasional
Sumber : Diolah Dari BPS, 2012.
43
Data Ketimpangan Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T)
• Terdapat 27 juta rakyat tak bertanah dan 56,5% dari mereka memiliki kurang dari 0,5 ha lahan (dibandingkan dengan 40,8% pada 1983).
• Meningkatnya jumlah petani gurem (near landless) disebabkan pewarisan aturan (fragmentasi tanah) dan penjualan lahan kepada pertanian perkebunan, sehingga area pertanian perkebunan menjadi meningkat dari 5 juta pada tahun 1983 menjadi 11,7 juta pada tahun 2003. (BPS, 2007).
• Tanah yang diindikasikan Terlantar: 7,15 juta ha (BPN, 2007)
44
Struktur Penguasaan Tanah Rumah Tangga Pedesaan Jawa 1983
100% 15 juta JUMLAH
20% 3 juta 0,5 Ha +
20% 3 juta 0,25 – 0,5 Ha
30% 4,5 juta 0,25 Ha
30% 4,5 juta Tidak bertanah
(%) Rumah Tangga
Pedesaan
Golongan luas
yang dikuasai
3 jut RTP/20%
80%
7,5 jut RTP/50% 20%
Proporsi Luas Tanah yang
Dikuasai
20% 6 juta 0,5 Ha+
20% 6 juta 0,25 – 0,5 Ha
30% 9 juta 0,25 Ha
30% 9 juta Tidak bertanah
(%) Rumah Tangga
Pedesaan Jumlah
Golongan luas
yang dikuasai
Sketsa Struktur Penguasaan Tanah Rumah-Tangga Pedesaan Jawa 2010
(jika struktur 1983 dipertahankan rata-rata luas tiap kelas makin sempit)
6 jut RTP/20%
80%
15 jut/50% 20%
Proporsi Luas Tanah yang
Dikuasai
45
Data Kasus Pertanahan Nasional
Data BPN mencatat pada tahun 2012 terdapat 7.196 kasus pertanahan yang terdiri atas sengketa, konflik dan perkara. Dari jumlah tersebut, baru 4.291 kasus yang telah diselesaikan. Munculnya kasus-kasus pertanahan nasional yang diliput oleh berbagai media massa pada awal tahun 2012 merupakan akumulasi dari kasus pertanahan yang telah berlangsung lama dan tidak terselesaikan;
Kasus Pertanahan di Kabupaten Mesuji-Lampung dan Ogan Komering Ilir-Sumatera Selatan
Kasus Pertanahan di Desa Harjokuncaran, Malang – Jawa Timur
Kasus Pertanahan di Alastlogo, Pasuruan – Jawa Timur
Permasalahan Tanah Pangkalan Udara Atang Sanjaya, Sukamulya, Bogor – Jawa Barat
46
Gambar : Proporsi Kasus Pertanahan Berdasarkan Subjek