DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Direktorat Prasarana Perhubungan Darat ARAH KEBIJAKAN BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT Oleh: DIREKTUR PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT Jakarta, Maret 2018 1
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktorat Prasarana Perhubungan Darat
ARAH KEBIJAKAN BIDANG
PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT
Oleh:
DIREKTUR PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT
Jakarta, Maret 2018
1
DIREKTORAT PRASARANA
PERHUBUNGAN DARAT
SUBDIT TERMINAL
ANGKUTAN JALAN
SUBDIT PRASARANA
PENIMBANGAN
KENDARAAN BERMOTOR
SUBDIT PELABUHAN
SUNGAI DAN DANAU SUBDIT PELABUHAN
PENYEBERANGAN SUBDIT BIMBINGAN KEPENGUSAHAAN
SEKSI TERMINAL
BARANG
SEKSI TERMINAL
PENUMPANG
SEKSI PENGAWASAN
FASILITAS UPPKB
SEKSI RANCANG
BANGUN UPPKB
SEKSI RANCANG
BANGUN PELABUHAN
SUNGAI DANAU
SEKSI PENGAWASAN
PENGELOLAAN
PELABUHAN SUNGAI
DANAU
SEKSI RANCANG
BANGUN
PELABUHAN
PENYEBERANGAN
SEKSI PENGAWASAN
PENGELOLAAN
PELABUHAN
PENYEBERANGAN
SEKSI PROGRAM
KEPENGUSAHAAN
SEKSI OPERASI
KEPENGUSAHAAN
TUPOKSI DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT
Tugas Pokok:
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan
pelaporan di bidang prasarana transportasi darat Fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, dan kompetensi SDM bidang prasarana transportasi darat serta
konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat dan kompetensi SDM bidang prasarana transportasi darat konektivitas
dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat nasional, regional, dan internasional;
c. Penyiapan penyusunan NSPK di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat dan kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat,
konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat nasional, regional, dan
internasional;
d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat;
e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.
STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI
DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT
(PM. 189 TAHUN 2015 DAN PM 44 TAHUN 2017)
3
STANDAR LAY OUT TERMINAL PENUMPANG DAN BARANG
LAY OUT
TERMINAL
BARANG
INTERNASIONAL
ENTIKONG
LAY OUT
TERMINAL
PENUMPANG
TIPE A TIDAR
ROAD MAP PENYELENGGARAAN TERMINAL BARANG DAN PENUMPANG
Pengadaan Lahan, Kodefikasi, Pembangunan, dan
Pengoperasian
ROADMAP PENYELENGGARAAN UPPKB
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pengelolaan UPPKB oleh Dishub Provinsi
Pengelolaan UPPKB oleh Kemenhub
Inventarisasi dan verifikasi P3D
Peningkatan Fasilitas 25 UPPKB
Pengoperasian 26 UPPKB
Peningkatan Fasilitas 34 UPPKB
Pengoperasian 43 UPPKB (kumulatif)
Pilot Project 9 UPPKB
Penerapan gakum dengan e-tilang secara berjenjang dengan melibatkan pihak ke-3
Pengoperasian 77 UPPKB (kumulatif)
Dengan sistem E-Tilang
Peningkatan Fasilitas 43 UPPKB
141 UPPKB eksisting
BAST 131 UPPKB
UU No. 23/2014 ttg. Pemerintahan Daerah
Rehabilitasi Total 3 UPPKB
Rehabilitasi Total 3 UPPKB
Rehabilitasi Total 4 UPPKB
Pembangunan Baru 1 UPPKB
Peningkatan Prasarana UPPKB dan Pembangunan Sistem Informasi UPPKB
Peningkatan Integritas, Kapasitas dan Pemenuhan Kebutuhan SDM UPPKB
Penyempurnaan Sistem Penegakan Hukum
Pengoperasian UPPKB oleh Kemenhub
Peningkatan Prasarana UPPKB
Pembangunan Sistem Informasi UPPKB
Pilot Project pengelolaan UPPKB
Peningkatan Integritas, Kapasitas & Pemenuhan Kebutuhan SDM UPPKB
Penyempurnaan Sistem Penegakan Hukum di UPPKB
Gedung kantor Utama dan Platform Penimbangan
Gudang
Pos Jaga I
Mess Pegawai
Ruang Penindakan Pelanggaran
(PPNS)
Pos Jaga II
Pos Pendataan II
Pos Pendataan I
Rumah Genset
: Alur Kendaraan melanggar : Alur Kendaraan tidak melanggar : Alur Kendaraan yang diindikasi melanggar
Kantin, Toilet dan Mushola
WIM (Weight In Motion)
Area parkir
Lajur perlambatan
STANDAR LAY OUT UPPKB
Pengembangan Koridor Layanan Sungai dan Danau
Penguatan Regulasi, Institusi , Teknologi dan Sumber Daya Manusia
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Baru dan lanjutan
Peningkatan dan Rehabilitasi Pelabuhan Sungai dan Danau
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai dengan Amanat Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN)
Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai dengan Agenda Nawacita Prioritas Presiden yang membangun Indonesia dari Pinggiran, Pulau-pulau terdalam, terluar, terisolir dan Perbatasan
PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI SUNGAI DAN DANAU
RIPN
FS
Pembebasan Lahan
Penetapan Lokasi
RENSTRA
Dokumen Teknis Perencanaan
Pembangunan
- Lahan bersertifikat (pada elevasi minimum +3 di atas surut terendah)
- Jalan akses
• Rencana Induk Pelabuhan (RIP) • Dokumen Lingkungan (Amdal/UKL-UPL) s.d. Surat Ijin Lingkungan • Dokumen Andalalin • Dokumen Detail Engineering Design
•Studi Kelayakan
•Rencana Induk (Master Plan)
•Dokumen UKL/UPL
•Studi Andalalin
1. Pra Desain
•Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design)
2. Desain
•Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
3. Konstruksi
•Evaluasi Hasil/Manfaat Proyek
4. Pasca Konstruksi
Penyelesaian Dokumen Perencanaan pendukung pembangunan sesuai dengan surat Bappenas nomor: 0256/M.PPN/09/2015 Tanggal 4 September 2015 harus diselesaikan paling lambat 1-2 tahun sebelum konstruksi
Usulan Revisi RIPN
Tidak Sesuai
• Rekomendasi Bupati • Rekomendasi Gubernur • Penetapan Lokasi oleh Menteri Perhubungan
Pemerintah Daerah
Dasar Hukum : PM 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
di Lingkungan Kementerian Perhubungan; PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan; IM 2 Tahun 2018 tentang Kelengkapan Data Dukung Minimum Usulan
Kegiatan Pagu Kebutuhan RKA Kemenhub Tahun 2019.
APBD
Usulan Revisi RENSTRA
Tidak Sesuai
TAHAPAN RENCANA TEKNIS PEMBANGUNAN PELABUHAN
SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
•Usulan layout zonasi
•Pelaksanaan sterilisasi pelabuhan penyeberangan
Pengelola Pelabuhan Penyeberangan
•Pengawasan pelaksanaan sterilisasi
OPP/BPTD •Pelanggaran dalam
pelaksanaan sterilisasi pelabuhan penyeberangan
Direktur Pembinaan Keselamatan, Ditjen
Hubdat
•Pemberi sanksi administratif
Dirjen Perhubungan Darat
STAKEHOLDER DALAM PELABUHAN PENYEBERANGAN
CONTOH LAYOUT ZONASI
PELABUHAN PENYEBERANGAN BAJOE
ZONASI PELABUHAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN (Sesuai PM 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisiasi Pelabuhan Penyeberangan)
Sewa :
Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) :
Pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) :
Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan
sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) :
Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
NO NAMA TERMINAL KABUPATEN/
KOTA PROVINSI STATUS KSP
1 Terminal Penumpang Tipe A Tirtonadi Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah 1 Pembahasan Kontribusi Tetap (KT) dan Pembagian Keuntungan (PK)
2 Terminal Penumpang Tipe A Terpadu Merak
Kota Cilegon Provinsi Banten 1 PT. ASDP Indonesia Ferry sedang menyusun proposal pengajuan KSP
3 Terminal Penumpang Tipe A Harjamukti Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat 1 PT. Adhi Karya (Persero) selaku pemrakarsa telah melakukan survey lapangan
4 Terminal Penumpang Tipe A Arjosari Kota Malang Provinsi Jawa Timur
5 Terminal Penumpang Tipe A Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) *Posisi 9 Maret 2018
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
NO NAMA PROYEK KABUPATEN/
KOTA PROVINSI STATUS SBSN
1 Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Kota Padang
Kota Padang Sumatera Barat 1 Penyampaian data dukung SBSN ke Bappenas
*Posisi 9 Maret 2018
BIMBINGAN KEPENGUSAHAAN
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
NO NAMA PROYEK KABUPATEN/
KOTA PROVINSI STATUS KPBU
1 Pengembangan Lintasan Penyeberangan Margagiri (Banten) - Ketapang (Lampung)
Lampung Selatan dan Kota Serang
Lampung dan Banten 1 Screening oleh Asian Development Bank (ADB)
2 Pengembangan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB)
Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat 1 Penyampaian usulan dari Menteri Perhubungan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
*Posisi 9 Maret 2018
SEWA
NO NAMA TERMINAL /
PELABUHAN
KABUPATEN/ KOTA
PROVINSI STATUS SEWA
1
Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo
Gorontalo
Gorontalo
1 Surat Persetujuan Sewa dari Kepala KPKNL Gorontalo Nomor : S-MK.6/WKN.16/KNL.02/2017 tanggal 18 Desember 2017
2 Surat Perjanjian Kontrak Sewa Ruangan Nomor : KU.203/01/01/BPTD-GTO/2018 tanggal 05 Januari 2016
3 Surat Perjanjian Kontrak Sewa Ruangan Nomor : KU.203/01/02/BPTD-GTO/2018 tanggal 05 Januari 2017
4 Surat Perjanjian Kontrak Sewa Ruangan Nomor : KU.203/01/03/BPTD-GTO/2018 tanggal 05 Januari 2017
5 Surat Perjanjian Kontrak Sewa Ruangan Nomor : KU.203/01/04/BPTD-GTO/2018 tanggal 05 Januari 2018
2
Terminal Tirtonadi
Jawa Tengah
Kota Surakarta
1 Penetapan Surat Keputusan Pelaksanaan Sewa dari Sekjen Kemenhub
2 Penyusunan Surat Perjanjian Sewa dari Dirjen Hubdat
3 Terminal Harjamukti Jawa Barat Kota Cirebon 1 Pengusulan Sewa dari BPTD Wilayah IX Jawa Barat Ke KPKNL Kota Cirebon
4 Terminal Arjosari Jawa Timur Kota Malang 1 Dalam proses penyempurnaan prasyarat usulan
5 Terminal Payung Sekaki Riau Kota Pekanbaru 1 Dalam proses penyempurnaan prasyarat usulan
6 Terminal Rajabasa Lampung Kota Bandar Lampung 1 Dalam proses penyempurnaan prasyarat usulan
7 Terminal Betung Sumatera Selatan Kab. Banyuasin 1 Dalam proses penyempurnaan prasyarat usulan
8 Terminal Alam Barajo Jambi Kab. Sarolangun 1 Dalam proses penyempurnaan prasyarat usulan
9 Terminal Induk Lumpue Sulawesi Selatan Kota Pare-Pare 1 Dalam proses penyempurnaan prasyarat usulan
*Posisi 9 Maret 2018
BIMBINGAN KEPENGUSAHAAN
TERIMA KASIH Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan
www.hubdat. dephub.go.id atau www.dephub.go.id
Telp. 021-3506145 / 3506149