Arah Kebijakan Bidang Bina Ideologi Karakter dan Wawasan ...kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Direktur_Wasbang_-_Arah... · Arah Kebijakan Bidang Bina Ideologi Karakter dan

Arah Kebijakan Bidang Bina Ideologi

Karakter dan Wawasan Kebangsaan

oleh Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si

Direktur Bina Ideologi, Karakter dan

Wawasan Kebangsaan

Kementerian Dalam Negeri

2017

1

Tahapan Konsolidasi Kebangsaan Indonesia

Pasca 17 Agustus 1945, Indonesia memasuki fase

konsolidasi kebangsaan berikutnya. Perjuangan berlanjut dg

perang kemerdekaan

tahun 1945-1949

Setelah pengakuan

kedaulatan tahun 1949,

nasionalisme bangsa diuji dg

munculnya berbagai gerakan termasuk tragedi

30 September 1965 hingga akhir

Demokrasi Terpimpin.

Memasuki masa Orde Baru

Nasionalisme dan Pancasila lebih

mengarah sebagai doktrin

politik untuk stabilitas sosial

dan kontrol politik,

Tahun 1998 terjadi Reformasi yang membuka

arus perubahan di Sementara itu

arus globalisasi terus menerus

hadir dan memudarkan batas-batas

"kebangsaan" Masa ini pun diikuti dengan

masa krisis yang juga memiliki andil memudarkan rasa

nasionalisme bangsa.

Kondisi Aktual Kebangsaan Indonesia

1 3 2

18 dari 100 orang

Tidak tahu judul lagu kebangsaan

24 dari 100 orang di Indonesia tidak hafal

sila-sila Pancasila

53 persen orang Indonesia tidak hafal lirik

lagu kebangsaan

Kondisi Nasionalisme Indonesia

5

Indonesia saat ini juga

mengalami penurunan

nasionalisme, ditunjukkan

dari hasil survei Litbang

Kompas medio bulan Agustus

tahun 2016 sebesar 49,9%

masyarakat merasakan adanya

pelemahan rasa nasionalisme

dalam diri bangsa Indonesia.

ORIENTASI PEMUDA INDONESIA

6

Statistik Pengguna Internet Indonesia

Dampak Negatif Keterbukaan Informasi

Indeks Ketahanan Nasional

Indonesia tahun 2016 masih

berada dalam posisi

kurang tangguh

Dari ke delapan gatra yang diukur,

ada tiga gatra yang mengalami

penurunan yaitu:

1. Gatra sumber kekayaan alam,

2. Gatra sosial dan budaya, serta

3. Gatra ideologi.

Sumber: Laboratorium Pengukuran ketahanan

Nasional (Labkurtannas) Lembaga Ketahanan

Nasional (Lemhannas)

2.43 2.44 2.432.52 2.56 2.55

2.6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indeks Ketahanan Nasional indonesia

Indeks Ketahanan Nasional indonesiaKeterangan :

1 – 1,8 Rawan

> 1,8 – 2,6 Kurang tangguh

> 2,6 – 3,4 Cukup tangguh

> 3,4 – 2,6 Tangguh

> 1,8 – 2,6 Sangat tangguh

Peningkatan Kewaspadaan terhadap Aksi Teror

Arah Kebijakan Bidang Ideologi, Karakter dan

Wawasan Kebangsaan

Arah Kebijakan Bidang Ideologi, Karakter dan

Wawasan Kebangsaan

• Pembentukan Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP)

• Penguatan Pendidikan Karakter

• Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental

• Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

Pasal 25, Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun

2016

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun

2017

Peraturan Presiden Nomor 87 tahun

2017

Urusan pemerintahan umum (Pasal 25, UU23/2014)

adalah urusan yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait dengan:

a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dlm rangka memantapkan

pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta

pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan;

d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yg bkn merup kewenangan Daerah dan Instansi Vertikal.

Menurut pembagian Urusan Pemerintahan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembinaan wawasan kebangsaan dan

ketahanan nasional merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Umum

Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur

sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan

kabupaten/kota dengan dibantu instansi vertikal dan dibiayai dari APBN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan diatur dalam peraturan pemerintah.

RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum telah disampaikan untuk mendapat persetujuan

Pemberdayaan

Pusat

Pendidikan

Wawasan

Kebangsaan

Manajemen

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Umum

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Pasal 25, UU 23/2014)

13

REVOLUSI MENTAL INDONESIA

AREA PERJUANGAN

REVOLUSI MENTAL

GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

Rencana Pengembangan Manajemen Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

PPWK,

dilaksanakan

melalui kegiatan:

Pelatihan pembauran

Orientasi wasbang

Pengembangan kurikulum pendidikan

formal

Diklat revolusi mental

FGD kebangsaan

Pelatihan bela negara

Kader kebangsaan

17

Rencana Pengembangan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

APPU

TANTANGAN

HAMBATAN

GANGGUAN

ANCAMAN

18

TERIMA KASIH

19