MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI SAMBUTAN DAN ARAHAN DALAM ACARA APRESIASI PENGELOLAAN PNBP TAHUN ANGGARAN 2017 Jakarta, 30 November 2017
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SAMBUTAN DAN ARAHAN DALAM ACARA APRESIASI PENGELOLAAN PNBP
TAHUN ANGGARAN 2017
Jakarta, 30 November 2017
KEMENTERIAN PAN - RB
2 Peringkat ke-41 di Tahun 2016
GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX EASE OF DOING BUSINESS
Peringkat ke-36 di Tahun 2017
KEMENTERIAN PAN - RB
3
REFORMASI BIROKRASI
Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia
M E M P E R B A I K I T A T A K E L O L A P N B P M E L A L U I R E F O R M A S I B I R O K R A S I
Regulasi yang lebih tertib, tidak
tumpang-tindih, dan kondusif 0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
Peraturan Per-UU
Kelembagaan
Tata Laksana
SDM Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan
Publik
Pola Pikir (Mindset)
dan Budaya Kerja
Kelembagaan yang tepat fungsi dan
tepat ukuran
Sistem, proses dan prosedur kerja yang
jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai
dengan prinsip-prinsip good
governance SDM aparatur yang berintegritas, netral,
kompeten, profesional, berkinerja tinggi,
dan sejahtera
Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan
harapan masyarakat
Birokrasi dengan integritas dan kinerja
yang tinggi
KEMENTERIAN PAN - RB
4
“Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diperbaiki
terus menerus akan dapat meningkatkan efektivitas
pengelolaan PNBP”
KEMENTERIAN PAN - RB
T E R I M A K A S I H
KEMENTERIAN PAN - RB
L A M P I R A N
KEMENTERIAN PANRB
REFORMASI BIROKRASI
7
Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah
Pemerintah belum efektif dan efisien
Pelayanan publik masih buruk
Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
Pemerintah yang efektif dan efisien
Pelayanan publik yang baik dan berkualitas
PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS APARATUR
PENATAAN KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1
2
3
4
3 PROGRAM WAJIB KESEHATAN PENDIDIKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
4 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN POROS MARITIM PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
NAWACITA
1 PROGRAM DUKUNGAN REFORMASI BIROKRASI Kondisi perlu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan
KEMENTERIAN PANRB
8
K/L Provinsi Kab/Kota
2015 2016
66.13 69.58
41.62
56.69
42.61
55.94
RATA-RATA INDEKS RB % IP YANG MEMILIKI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA “BAIK”
Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dan efisensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja (outcomes)
K/L Provinsi Kab/Kota
59,03
30,3
2,39
80,52
47,06
8,93
84,15
67,71
13,58
2014 2015 2016
Peningkatan rata-rata indeks RB menggambarkan bahwa tata kelola pemerintahan semakin baik
PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS APARATUR
KEMENTERIAN PANRB
STRATEGI PERCEPATAN PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS APARATUR
9
Akan mulai diterapkan pada RKA K/L TA. 2018
Sedang dilakukan uji coba untuk K/L yang berada di bawah koordinasi Deputi Bidang Polhukam, Bappenas
PELIBATAN PERGURUAN TINGGI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI DI PEMDA
Kerja sama Kementerian PANRB dengan IAPA (Indonesia Association of Public Administration)
e-Performance Based Budgeting
PRIORITAS DAERAH
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
Money Follow
Program
Program Follow Result
PEMBANGUNAN E-PERFORMANCE BASED BUDGETING UNTUK PEMERINTAH DAERAH
1
3
PENYEDERHANAAN PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH
5 LAPORAN
2 LAPORAN
2
4
KEMENTERIAN PANRB
E-PLANNING
E-PERFORMANCE
E-BUDGETING
CONTOH KEBERHASILAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN
10
KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA KABUPATEN BANYUWANGI
EFISIENSI:
1. PENGHEMATAN/ EFISIENSI
PENGGUNAAN ANGGARAN
SEBESAR 1 TRILIUN (38% DARI
APBD).
2. REFOCUSING KEGIATAN DARI 2.299
KEGIATAN MENJADI 1.428
KEGIATAN, SEHINGGA LEBIH
MENDUKUNG PENCAPAIAN
SASARAN PEMBANGUNAN.
EFISIENSI:
1. KEGIATAN MENJADI SEMAKIN
JELAS DAN MENDUKUNG
PENCAPAIAN SASARAN KKP.
2. MENINGKATNYA PORSI
ANGGARAN UNTUK
STAKEHOLDERS MENJADI 80%.
3. TERJADI EFISIENSI ANGGARAN
SEBESAR RP. 2,9 TRILIUN (20%
DARI DIPA TAHUN 2016).
EFISIENSI:
1. PENGHEMATAN/ EFISIENSI
PENGGUNAAN ANGGARAN
SEBESAR 1,6 TRILIUN (40% DARI
APBD).
2. REFOCUSING KEGIATAN DARI 2.809
KEGIATAN PADA TAHUN 2014
MENJADI 854 KEGIATAN PADA
TAHUN 2016, SEHINGGA LEBIH
MENDUKUNG PENCAPAIAN
SASARAN PEMBANGUNAN.
KEMENTERIAN PAN - RB
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH
2014 2017
122 LNS
L N S YA N G D I B U B A R K A N 2 0 1 4 - 2 0 1 7
2014 2015 2016 2017
10 2 9 2
T O TA L : 2 3 L N S
99 LNS
11
5 TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
Komite Ekonomi Nasional (KEN)
Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM)
Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)
Lembaga Sandi Negara (LSN) dan fungsi keamanan informasi dari Kemenkominfo
Kantor Staf Presiden (KSP)
Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)
Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM)
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
LNS
11
KEMENTERIAN PAN - RB
PERCEPATAN PENERAPAN E-GOVERNMENT K/L/PEMDA
12
Ee-performance based budgeting
e-kepegawaian
E-office
e-layanan Pengaduan Masyarakat
Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
dan Tidak Lagi Menganggarkan Aplikasi Umum Baru
KEMENTERIAN PANRB
PERATURAN PEMERINTAH TURUNAN UU ASN
13
PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi PNS
Telah diundangkan pada 17 September 2015
PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Telah diundangkan pada 7 April 2017
1
2
KEMENTERIAN PANRB
Jumlah CPNS formasi khusus PTT Dokter, Bidan Desa, Guru Garis Depan, THL-TB yang telah diangkat tahun 2016-2017
14
02
03
01 PTT Dokter dan Bidan Desa,
Kementerian Kesehatan
(<35 thn) Guru Garis Depan, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
(semua < 35 tahun dan S-1)
THL-TB Pertanian,
Kementerian Pertanian
(<35 Thn)
39.090
6.058
6.296
PENGADAAN CPNS DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN WILAYAH
PERBATASAN, TERPENCIL, DAN TERLUAR
KEMENTERIAN PANRB
PENGADAAN CPNS FORMASI TAHUN 2017 YANG TRANSPARAN,
OBJEKTIF, BEBAS KKN DAN BEBAS BIAYA
Total Formasi Tahun 2017
37.138 Calon PNS
Tahap I
19.210 CALON PNS
Tahap II
17.928 CALON PNS
Lulusan Putra/I Terbaik
1.850
TAHAP 1 - 2017 PENDAFTARAN: 1 - 31 AGUSTUS 2017
TAHAP 2 - 2017 SEPTEMBER 2017
15 TOTAL PELAMAR: 2.433.656 ORANG
JUMLAH PELAMAR TAHAP 1 : 1.137.731
Penyandang Disabilitas
166 JUMLAH PELAMAR TAHAP 2: 1.295.925
Putra/i Papua& Papua Barat
196
BENGKULU PENGUKURAN TINGGI (KEMKUMHAM)
PEKANBARU PENGUKURAN TINGGI (KEMKUMHAM)
PENGUKURAN TINGGI BADAN SEBELUM
MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI DASAR
TES CAT DI BANDUNG
SELASA, 12 SEPT 2017
18
TEMUAN KECURANGAN KETIKA TES CAT
19
TINJAUAN NILAI HASIL TES CAT KEMENTERIAN
ATR/BPN SECARA REAL TIME, BANDUNG 16 OKT 2017
20
TINJAUAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAM, JAKARTA 18 OKT 2017
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG MELALUI
WAWANCARA, 18 OKT 2017
KEMENTERIAN PANRB
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
SETIAP PENGADUAN MASYARAKAT HARUS DIRESPON DENGAN CEPAT OLEH
INSTANSI YANG TERKAIT
MASYARAKAT CUKUP MENGINGAT SATU
NOMOR PENGADUAN, YAITU SMS 1708
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
Telah ditetapan SEBAGAI
INSTANSI TERHUBUNG (OKTOBER 2017)
34 102
KEMENTERIAN
BUMN
LEMBAGA
130 PERGURUAN
TINGGI/ KOPERTIS
128 PERWAKILAN LUAR NEGERI
131
PEMDA
285
1.190.964 Total laporan diterima
(Januari 2014 – Oktober 2017)
800 Rata-rata laporan per hari
Selesai
86.8%
(1.034.212 laporan)
Proses
3.54% (42.160 laporan)
Belum 12.7%
(114.571 laporan)
Pengaduan Masyarakat
yang direspon oleh
instansi terkait
Periode Januari 2014 – Oktober 2017
21
KEMENTERIAN PANRB
1
3
4
5
6
2
Transparan dan
Akuntabel dengan
menggunakan tenaga
Akademisi dan Pakar
GERAKAN NASIONAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
22
2017: 3.054 Inovasi
Dua inovasi Indonesia menjadi Juara ke-2 pada United
Nation Public Service Awards (UNPSA) 2015:
1. Kerja sama Dukun Beranak dengan Bidan pada Saat
Melahirkan untuk Menurunkan Tingkat Kematian Ibu
dan Anak, yang digagas oleh Kabupaten Aceh
Singkil.
2. UPTPK: Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan
Kemiskinan, yang digagas oleh Kabupaten Sragen.
KEMENTERIAN PANRB
MAL PELAYANAN PUBLIK PERTAMA DI INDONESIA
1. Kementerian Keuangan:
• Direktorat Jenderal Pajak
• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Kementerian Hukum dan HAM:
• Direktorat Jenderal Imigrasi
• Direktorat Jenderal AHU
3. Kementerian ATR/BPN
4. BKPM RI
5. Polda Metro Jaya
6. Bank DKI
7. PT Jasa Raharja (Persero)
8. BPJS Kesehatan
9. BPJS Ketenagakerjaan
10. PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta
Raya
23
Jakarta Surabaya Banyuwangi
1. Dinas PMPTSP
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
3. Dinas Kesehatan
4. Bappenda
5. Dinas PUBM
6. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
7. Dinas Perumahan
8. Dinas Lingkungan Hidup
9. Dinas Ketenagakerjaan
10.PDAM
11.Bank Jatim
12.BNI
13.BPJS Kesehatan
14.BPJS Ketenagakerjaan
15.SAMSAT
16.BPN
17.Kementerian Agama
18.Kantor Pajak Pratama
+ = 44
Layanan K/L/BUMN
296 Layanan Pemprov
DKI Jakarta
340 Jenis Layanan
154 Jenis Layanan
132 Jenis Layanan
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
2. Polrestabes Surabaya
3. PDAM Surya Sembada Surabaya
4. Layanan Perpajakan dari DJP I Kanwil
Provinsi Jawa Timur
5. Layanan perbankan (Bank Mandiri, Bank
BNI 46, Bank BRI, Bank Jatim)
6. Museum Surabaya
7. Sentra penjualan produk UKM Binaan
Pemkot Surabaya
8. Galeri seni
9. Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas
Perdagangan
10.Layanan Metrologi Legal
11.Layanan PUSPAGA
12.Ruang Kendali Command Center Room
112
13.Taman Gantung di koridor Jembatan
Tunjungan
14.Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dan Dinas PMPTSP
KEMENTERIAN PANRB
MAL PELAYANAN PUBLIK
Peresmian
MENTERI HUKUM DAN HAM menggunakan layanan pembuatan SIM
MAL PELAYANAN PUBLIK
DKI JAKARTA
MAL PELAYANAN PUBLIK
KOTA SURABAYA
SUASANA FRONT OFFICE
PEMANTAUAN OPERASIONAL LAYANAN
MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BANYUWANGI
SUASANA PELAYANAN
Peresmian
KEMENTERIAN PANRB
T E R I M A K A S I H