Top Banner

of 9

APK 2.1 PANDUAN PENETAPAN DPJP.pdf

Mar 09, 2016

Download

Documents

arif riyanto
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit

    PENETAPAN DOKTERPENANGGUNG JAWAB PELAYANAN

    RS PKU MUHAMMADIYAHYOGYAKARTA UNIT IIJl. Wates KM 5,5 Gamping, Sleman, YogyakartaTelp. 0274 6499706, Fax. 0274 6499727

    RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II

    PANDUAN

    PENETAPAN DOKTERPENANGGUNG JAWAB PELAYANAN

    RS PKU MUHAMMADIYAHYOGYAKARTA UNIT IIJl. Wates KM 5,5 Gamping, Sleman, Yogyakarta

    0274 6499706, Fax. 0274 6499727i

    PENETAPAN DOKTERPENANGGUNG JAWAB PELAYANAN

    RS PKU MUHAMMADIYAH

    Jl. Wates KM 5,5 Gamping, Sleman, Yogyakarta55294

  • RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II i

    KEPUTUSAN DIREKTURRUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA UNIT II

    Nomor : 0413/PS.1.2/IV/2015Tentang

    PANDUAN PELAKSANAAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN

    DIREKTUR RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA UNIT IIMenimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan

    keamanan pelayanan pasien, maka diperlukan adanyaPanduan Pelaksanaan Dokter Penanggung JawabPelayanan di Rumah Sakit PKU MuhammadiyahYogyakarta Unit II.

    b. Bahwa sesuai butir a diatas perlu menetapkan KeputusanDirektur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah YogyakartaUnit II tentang Panduan Pelaksanaan DokterPenanggung Jawab Pelayanan

    Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan

    2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentangRumah Sakit

    3. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktek Kedokteran

    4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor1165.A/MenKes/SK/X/2004 tentang Komisi AkreditasiRumah Sakit.

    5. Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian Rumah SakitPKU Muhammadiyah Yogyakarta nomer 015/B-II/BPH-II/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 M, tentangSusunan Direksi Rumah Sakit PKU MuhammadiyahYogyakarta Unit II.

    RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA UNIT IIJl.Wates Km 5,5 Gamping, Sleman, Yogyakarta 55294Telp. (0274) 6499706, IGD (0274) 6499118Fax. (0274) 6499727,e-mail:[email protected]

  • RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II ii

    M E M U T U S K A N

    Menetapkan :PERTAMA KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PKU

    MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA UNIT IITENTANG PANDUAN PELAKSANAAN DOKTERPENANGGUNG JAWAB PELAYANAN RUMAHSAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTAUNIT II.

    KEDUA : Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanandimaksudkan sebagaimana tercantum dalam Panduan diKeputusan ini.

    KETIGA : Pelaksanaan Panduan Pelaksanaan Dokter PenanggungJawab Pelayanan dimaksudkan untuk meningkatkankualitas dan keamanan pelayanan pasien sebagaimanadimaksud dalam Diktum kesatu

    KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di : SlemanPada Tanggal : 4 April 2015Direktur,

    dr. H. Ahmad Faesol, Sp. Rad. M. Kes.NBM: 797.692

  • RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II i

    KATA PENGANTAR

    Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahuwataala, Tuhan semesta alam

    yang telah memberikan Ridlo dan Petunjuk Nya, sehingga Panduan Pelaksanaan

    Dokter Penanggung Jawab Pelayanan ini dapat selesaikan dan dapat diterbitkan.

    Panduan ini dibuat untuk menjadi panduan kerja bagi semua staf dalam

    menetukan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di Rumah Sakit PKU

    Muhammadiyah Yogyakarta unit II.

    Untuk peningkatan mutu pelayanan diperlukan pengembangan kebijakan,

    pedoman, panduan dan prosedur. Untuk tujuan tersebut panduan ini akan kami

    evaluasi setidaknya setiap 2 tahun sekali. Masukan, kritik dan saran yang konstruktif

    untuk pengembangan panduan ini sangat kami harapkan dari para pembaca.

    Sleman, 1 April 2015

    Direktur

  • RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II ii

    DAFTAR ISI

    Hal:

    SURAT KEPUTUSAN DIREKTURKATA PENGANTARDAFTAR ISIA. DEFINISIB. TUJUANC. RUANG LINGKUPD. TATA LAKSANA

    iiiii111

    DAFTAR ISI

    Halaman:

    SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

    KATA PENGANTAR

    DAFTAR ISI

    A. Pengertian

    B. Ruang lingkup

    C. Tata Laksana DPJP

    D. Dokumetasi.

    i

    ii

    1

    2

    2

    4

  • RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II 1

    LAMPIRANKeputusan Direktur Nomor : 0413/PS.1.2/IV/2015Tentang Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan

    PANDUAN PELAKSANAANDOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN

    (DPJP)

    A. Pengertian1. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) : adalah seorang dokter,

    sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan

    asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi /

    penyakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik

    pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Asuhan medis lengkap artinya

    melakukan asesmen medis sampai dengan implementasi rencana serta

    tindak lanjutnya sesuai kebutuhan pasien.

    2. DPJP Utama : bila pasien dikelola oleh lebih dari satu DPJP, maka asuhan

    medis tsb dilakukan secara terintegrasi atau secara tim diketuai oleh seorang

    DPJP Utama. Peran DPJP Utama adalah sebagai koordinator proses

    pengelolaan asuhan medis bagi pasien ybs (Kapten Tim), dengan tugas

    menjaga terlaksananya asuhan medis komprehensif terpadu efektif,

    keselamatan pasien, komunikasi efektif, membangun sinergisme, mencegah

    duplikasi.

    3. Manajer Pelayanan Pasien : adalah professional di rumah sakit yang

    melaksanakan manajemen pelayanan pasien, yaitu proses kolaboratif

    mengenai asesmen, perencanaan, fasilitasi, koordinasi asuhan, evaluasi dan

    advokasi untuk opsi dan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan pasien dan

    keluarganya yang komprehensif, melalui komunikasi dan sumber daya yang

    tersedia sehingga memberi hasil (outcome) yang bermutu dengan biaya-

    efektif.

  • RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II 2

    B. Ruang lingkupPedoman ini berlaku pada semua lini pelayanan rumah sakit yang meliputi :

    UNIT emergensi, rawat jalan, rawat inap, ruang tindakan, ruang perawatan

    khusus (ICU, Hemodialisis).

    C. Tata Laksana DPJP1. Setiap pasien yang mendapat asuhan medis di rumah sakit baik rawat jalan

    maupun rawat inap harus memiliki DPJP

    2. Di unit / instalasi gawat darurat dokter jaga menjadi DPJP pada pemberian

    asuhan medis awal / penanganan kegawat-daruratan. Kemudian selanjutnya

    saat dikonsul / rujuk ditempat (on side) atau lisan ke dokter spesialis, dan

    dokter spesialis tsb memberikan asuhan medis (termasuk instruksi secara

    lisan) maka dokter spesialis tsb telah menjadi DPJP pasien ybs, sehingga

    DPJP berganti.

    3. Apabila pasien mendapat asuhan medis lebih dari satu DPJP, maka harus

    ditunjuk DPJP Utama yang berasal dari para DPJP pasien terkait. Kesemua

    DPJP tsb bekerja secara tim dalam tugas mandiri maupun kolaboratif.

    Peran DPJP Utama adalah sebagai koordinator proses pengelolaan asuhan

    medis bagi pasien ybs (sebagai Kapten Tim), dengan tugas menjaga

    terlaksananya asuhan medis komprehensif terpadu efektif, keselamatan

    pasien, komunikasi efektif, membangun sinergisme, mencegah duplikasi

    4. Kriteria penunjukan DPJP Utama untuk seorang pasien dapat digunakan

    butir-butir sbb :

    a. DPJP Utama dapat merupakan DPJP yang pertama kali mengelola

    pasien pada awal perawatan

    b. DPJP Utama dapat merupakan DPJP yang mengelola pasien dengan

    penyakit dalam kondisi (relatif) terparah

    c. DPJP Utama dapat ditentukan melalui kesepakatan antar para DPJP

    terkait

    d. DPJP Utama dapat merupakan pilihan dari pasien

  • RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II 3

    5. Setiap penunjukan DPJP harus diberitahu kepada pasien dan atau keluarga

    6. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP dilakukan secara lisan dan

    tertulis sesuai kebutuhan. Bila ada pergantian DPJP pencatatan di rekam

    medis harus jelas tentang alih tanggung jawabnya.

    7. Di unit pelayanan intensif DPJP Utama adalah dokter intensifis. Koordinasi

    dan tingkatan keikut-sertaan para DPJP terkait, tergantung kepada sistem

    yang ditetapkan misalnya sistem terbuka / tertutup / semi terbuka.

    8. Di kamar operasi DPJP Bedah adalah ketua dalam seluruh kegiatan pada

    saat di kamar operasi tsb.

    8. Pada keadaan khusus misalnya seperti konsul saat diatas meja operasi /

    sedang dioperasi, dokter yang dirujuk tsb melakukan tindakan /

    memberikan instruksi, maka otomatis menjadi DPJP juga bagi pasien tsb.

    9. Dalam pelaksanaan pelayanan dan asuhan pasien, bila DPJP dibantu oleh

    dokter lain (a.l. dokter ruangan, residen), maka DPJP yang bersangkutan

    harus memberikan supervisi, dan melakukan validasi berupa pemberian

    paraf / tandatangan pada setiap catatan kegiatan tsb di rekam medis

    10. Asuhan pasien dilaksanakan oleh para professional pemberi asuhan yang

    bekerja secara tim interdisiplin sesuai konsep Pelayanan Fokus pada Pasien

    (Patient Centered Care), DPJP sebagai ketua tim (Team Leader) harus

    proaktif melakukan koordinasi dan mengintegrasikan asuhan pasien, serta

    berkomunikasi intensif dan efektif dalam tim

    11. DPJP harus aktif dan intensif dalam pemberian edukasi/informasi kepada

    pasien karena merupakan elemen yang penting dalam konteks Pelayanan

    Fokus pada Pasien (Patient Centered Care), selain juga merupakan

    kompetensi dokter dalam area kompetensi ke 3 (Standar Kompetensi

    Dokter Indonesia, KKI 2012; Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang

    Baik di Indonesia, KKI 2006))

    12. Pendokumentasian yang dilakukan oleh DPJP di rekam medis harus

    mencantumkan nama dan paraf / tandatangan. Pendokumentasian tsb

    dilakukan a.l. di form asesmen awal medis, catatan perkembangan pasien

  • RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II 4

    terintegrasi / CPPT (Integrated note), form asesmen pra anestesi/sedasi,

    instruksi pasca bedah, form edukasi/informasi ke pasien dsb. Termasuk

    juga pendokumentasian keputusan hasil pembahasan tim medis, hasil

    ronde bersama multi kelompok staf medis / departemen, dsb.

    13. Pada kasus tertentu DPJP sebagai ketua tim dari para professional pemberi

    asuhan bekerjasama erat dengan Manajer Pelayanan Pasien (Hospital Case

    Manager), sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Manajer Pelayanan Pasien

    (dari KARS, edisi I 2013), agar terjaga kontinuitas pelayanan.

    14. Pada setiap rekam medis harus ada pencatatan tentang DPJP, dalam satu

    formulir yang diisi secara periodik sesuai kebutuhan, yaitu nama dan gelar

    setiap DPJP, tanggal mulai dan akhir penanganan pasien, DPJP Utama

    nama dan gelar, tanggal mulai dan akhir sebagai DPJP Utama. Daftar ini

    bukan berfungsi sebagai daftar hadir

    D. Dokumetasi.Nama DPJP harus terdokumentasi dalam setiap catatan asuhan pasien yangdibuat oleh DPJP.