Click here to load reader
Oct 28, 2014
PELAKSANAAN TRANSPORTASI
ERA OTONOMI DAERAH DI KOTA PALEMBANG
Bali, 6 September 2006
IR. H. EDDY SANTANA PUTRA, MT
WALIKOTA PALEMBANGWAKIL KETUA ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA
BANDARA INTERNASIONAL
SMB IIPintu
Gerbang
Kota Palembang
DIRESMIKAN OLEH PRESIDEN RI PADA TANGGAL 27 SEPTEMBER 2005
Fasilitas
Bandara
dengan
landasan
Pacu
2500 m akan
diperpanjang
menjadi
3000 m sehingga
dapat
didarati
Pesawat
jenis
B-747
Bandara
berstatus
Entry Port sudah
didukung
Custom, Imigration
and Quarantine (CIQ)
Fasilitas
pendukung
asrama
haji
dengan
kapasitas
1000 bed full AC
ANGKUTAN TAKSI BANDARAANGKUTAN PEMADU MODA (BUS BANDARA)
GAMBARAN UMUM
• Wilayah : Luas wilayah 400,61 km²• Administratif : Terbagi dalam 14 kecamatan
dan 103 kelurahan.• Kependudukan : Jumlah penduduk ± 1.500.000 Jiwa
KOTA PALEMBANG
- Pertumbuhan ekonomi : 6,7 % (dengan migas); 8,24 % (tanpa migas)
- Pendapatan per kapita : Rp. 14.712.175,- (dengan migas)
- Struktur perekonomian : didominasi oleh sektor industri, perdagangan dan jasa.
- PAD tahun 2005 : Rp. 101.954.102.000,-
BATAS WILAYAH KOTA PALEMBANG :
• SEBELAH UTARA : KABUPATEN BANYUASIN. • SEBELAH SELATAN : KABUPATEN OGAN ILIR DAN KABUPATEN BANYUASIN.• SEBELAH TIMUR : KABUPATEN BANYUASIN.• SEBELAH BARAT : KABUPATEN BANYUASIN, MUARAENIM
DAN OGAN ILIR.
KAB.OI
KAB.MUARAENIM
KAB.BANYU ASIN
KAB.BANYU ASIN
KAB.BANYU
ASIN
KAB.BANYU
ASIN
PENDAPATAN
PER KAPITA (Rp)
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
Pendapatan Perkapita 4550468 6296297 8417475 9806293 11373003 13149883
1999 2000 2001 2002 2003 2004
SEKILAS WISATA
KOTA PALEMBANG
OBJEK WISATA
TEPIAN SUNGAI MUSI
MESJID LAWANG KIDUL
JEMBATAN AMPERA
PT. PUSRI
KOMPLEK ASSEGAF
MAKAM SULTAN AGUNG
KAMPUNG ARAB
MASJID KI MEROGAN
WARUNG LEGENDA
MUSEUM SMB II
KAMPUNG KAPITAN
MASJID PULAU SERIBU
BENTENG KUTO BESAK
PULAU KEMARAU
TRANSPORTASI JALAN
MEMILIKI 2 (DUA) TERMINAL TYPE A•
TERMINAL KARYA JAYAMELAYANI AKAP/ AKDP ARAH UTARA PALEMBANG
•
TERMINAL ALANG-ALANG LEBARMELAYANI AKAP/ AKDP ARAH SELATAN PALEMBANG
MEMILIKI 1 (SATU) TERMINAL TYPE B•
TERMINAL JAKA BARINGMELAYANI AKDP ARAH TIMUR PALEMBANG
MEMILIKI 7 (TUJUH) TERMINAL TYPE C•
TERMINAL LEMABANG•
TERMINAL SAKO•
TERMINAL PLAJU•
TERMINAL 7 ULU•
TERMINAL TANGGA BUNTUNG•
TERMINAL AMPERA•
TERMINAL KM. 5
PEMBATASAN UMUR KENDARAAN ANGKUTAN UMUM (BERDASARKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2005)
•
ANGKOT/BUS KOTA : 10 TAHUN•
ANGKUTAN PINGGIRAN : 15 TAHUN
DATA ANGKUTAN UMUM KOTA PALEMBANG
1. OTOLET : 1 .914 UNIT
2. BUS KOTA : 580 UNIT
3. BUS KECIL : 575 UNIT
4. TRAYEK PINGGIRAN : 180 UNIT
5. TAKSI : 100 UNIT
6. BAJAJ : 100 UNIT
JUMLAH KENDARAAN KOTA PALEMBANG :
1. KEND. RODA 4 : 120.486
2. KEND RODA 2 : 247.121
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA PALEMBANG
ADA 2 (DUA) LINE
MEMILIKI ALAT :
1. CARLIFT 6. SPEEDOMETER
2. WHEEL SUSPENSION TESTER 7. HEAD LIGHT TESTER
3. AXLE LOAD TESTER 8. CO/HC TESTER
4. BRAKE SLIP TESTER 9. SMOKE TESTER
5. SLIDE SLIPE TESTER 10. COMPRESOR & GENERATOR
PERDA NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
MARKA JALAN, RAMBU-RAMBU DAN APILL
JUMLAH TITIK PARKIR : 526 TITIK LOKASI
TARGET PAD PARKIR : Rp. 5.036.000.000,-
KUNCI RODA BAGI PELANGGARAN
PARKIR
PERDA NO. 18 TAHUN 2002TENTANG PERPARKIRAN
DENDA KUNCI RODA Rp. 50.000,-
PEMERIKSAAN
KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
TRANSPORTASI SUNGAI
DERMAGA PENYEBERANGAN 35 ILIR
DIBANGUN DENGAN BIAYA BANTUAN
DARI JEPANG. DIRESMIKAN PADA
TANGGAL 16 JUNI 2005 OLEH WAKIL
PRESIDEN RI YUSUF KALLA
LANGSUNG DISERAHKAN
OPERASIONALNYA
KEPADA PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG
PELABUHAN PENYEBERANGAN 35 ILIR MELAYANI PALEMBANG –
MENTOK (BANGKA BELITUNG)
DERMAGA SUNGAI
DERMAGA JAKA BARING
DERMAGA 16 ILIR
DERMAGA TANGGA BUNTUNG
DATA SARANA ASDP :
JUKUNG : 553KETEK : 382SPEED BOAT : 161TONGKANG : 121
JUMLAH PNP NAIK TURUN DERMAGA SUNGAI TH 2005 : 298.545 DERMAGA
WISATA DIBAWAH AMPERA
KERETA API
Tb. Emas
Wil. Transmigrasi
Tb. Batubara
Tb. Minyak
& GasPALEMBANG
BATURAJA
MARTAPURA
PRABUMULIHM.ENIM
LAHAT
LUBUK LINGGAU
SEKAYUP. BALAI
TJ. API-API
KAYU AGUNG
KERTAPATI
TJ. ENIM
BANDAR LAMPUNGTARAHAN
BENGKULU
JAMBI
PROV. JAMBI
PROV. BENGKULU
PROV. LAMPUNG
PROV. BABEL
PROV. SUMSEL
PAGAR ALAM
MUARA DUA
INDRALAYA
PALEMBANG – BD. LAMPUNG 600 KM
PALEMBANG – LB. LINGGAU 305 KM
Menghubungkan :
• KA PALEMBANG – BANDAR LAMPUNG : 3 KA/HARI
• KA PALEMBANG – LB. LINGGAU : 3 KA/HARI
• KA BARANG : 6 KA/HARI
JUMLAH LALULINTAS PNP & BARANG TH. 2005 :
• PENUMPANG : 1.264.531
• BARANG : 8.670.554 TON
1.
TINGKAT PELANGGARAN TINGGI
2.
DENDA TILANG SANGAT RENDAH
3.
KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM
LALU LINTAS MASIH DIDOMINASI POLRI
4. KURANGNYA DANA UNTUK MEMBANGUN PRASARANA
5. KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI
1. MASIH KURANG OPTIMALNYA PEMANFAATAN ANGKUTAN SUNGAI
2. KURANGNYA PRASARANA
3. BELUM OPTIMALNYA PERHATIAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN ANGKUTAN SUNGAI
4. BIAYA OPERASI ANGKUTAN SUNGAI MASIH RELATIF MAHAL
1.
MASIH ADA PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH
2.
KEWENANGAN TRANSPORTASI KHUSUSNYA DI BIDANG LALU LINTAS DI DAERAH MASIH DILAKSANAKAN OLEH POLRI
3.
MASIH ADA TUMPANG TINDIH PELAKSANAAN KEWENANGAN DI BIDANG ASDP ANTARA PEMERINTAH PROPINSI DENGAN PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN
4.
MASIH KURANGNYA SUMBER DANA BAGI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN BIDANG TRANSPORTASI (PAJAK KENDARAAN, SIM, STNK, DENDA TILANG)
5.
MINIMNYA KONTRIBUSI DARI BUMN PENGELOLA PELABUHAN, BANDAR UDARA, KERETA API, TELEKOMUNIKASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH
6.
OPERASIONAL PERKERETAAPIAN SEPENUHNYA DILAKSANAKAN OLEH PT. KAI (TIDAK ADA UNSUR PEMERINTAHAN)
•
JEMBATAN MUSI 3
ADALAH JEMBATAN KE-
3 DI KOTA
PALEMBANG YANG MELINTASI SUNGAI MUSI
•
UNTUK MENGATASI KEPADATAN LALU LINTAS DI JEMBATAN AMPERA DI PUSAT KOTA
•
DIBANGUN DI 4 (EMPAT) PERSIMPANGAN PENTING DI KOTA PALEMBANG
•
UNTUK MENGATASI KEMACETAN LALU LINTAS DI PUSAT KOTA
C
Stasiu
n
S u n g a i K e ram asa n
Karya
Jaya
Term
inal
B
Dermag
a
F
E
Jala
n Pen
ghub
ung
H
ApiKereta
R . 200
A
G
C
Term
inal
Bar
ang
Rel Ker
eta A
pi
Area
Jala
n Pen
ghub
ung
Gudan
g
YANG MEMADUKAN MODA ANGKUTAN JALAN, KERETA API DAN SUNGAI
PROGRAM
PENGEMBANGAN
BUS WAY
RENCANA RUTE BUS WAY HASIL STUDI PUSTRAL UGM
/ 2002
PLAZA BENTENG KUTO BESAK
BENTENG KUTO BESAK
JEMBATAN AMPERA
PINGGIRAN SUNGAI MUSI
1.
MENDUKUNG SEPENUHNYA REVISI UNDANG -
UNDANG NOMOR 14
TAHUN 1992 DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1992
YANG DISESUAIKAN DENGAN SEMANGAT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
2.
MEMPERTEGAS KEWENANGAN OPERASIONAL DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH PPNS
3.
MENYERAHKAN SEPENUHNYA KEWENANGAN DIBIDANG LALU LINTAS JALAN KEPADA DAERAH.
4.
DISARANKAN PERMASALAHAN- PERMASALAHAN PERHUBUNGAN
DARAT DIPAPARKAN DI DALAM RAPAT KERJA APEKSI DAN APKASI