MAKALAHPEREKONOMIAN INDONESIAANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
( APBN )DosenPembimbing: Sudarti, SE., M. Si
Oleh : Kelompok 1INTAN TAMARA
SAKTI201110160311332RUSMIN201110160311336RENDI GANDA
PUTRA201110160311343ERVAN ADE WARDANI201110160311357DESSY
CHARUNIAWATI201210160311040NURIKA RUSNANDINI 201210160311517
JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MALANGTAHUN AJARAN 2013 / 2014
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.Wb.Syukur alhamdulilah kita haturkan
kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan
hidayahnya, kita selalu di beri kesehatan sampai pada saat ini.
Shalawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita
yaitu Rosululloh SAW, beliaulah Guru dari segala Guru yang
mengajarkan kita tentang Ilmu yang bermanfaat Dunia dan Akhirat.
Dan dengan adanya izin dari Allah SWT kami selaku Pemakalah dapat
menyelesaikan tugas kami yang berjudul ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARAPenulisan makalah ini disusun sebagai salah satu
tujuan untuk menambah wawasan kita tentang ilmu Perekonomian
Indonesia, dan untuk memudahkan kita dalam ujian semester nanti,
amin Ya Rabbal Alamin.Dalam proses penyusunan hingga
terselesaikannya makalah ini, kami sebagai pemakalah sangat banyak
mendapat bantuan, doa, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak,
dan kami ingin mengucapkan banyak Terima Kasih kepada :1. Kedua
orang tua kami 2. Sudarti, SE., M. Si Selaku Dosen Pembimbing.3.
Semua pihak yang telah membantu kami.Dalam penyusunan makalah ini,
kami selaku penulis dapat menyadari masih banyak terdapat
kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang
membangun dari semua pihak, dengan ini harapan kami semoga makalah
ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua
pihak.WassalamualaikumWr.Wb
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTARiDAFTAR ISIiiDAFTAR TABEL dan BAGANiiiBAB I
PENDAHULUAN1.1. Latarbelakang11.2. Identifikasi Masalah2BAB II
TEORI APBN2.1 Pengertian APBN32.2 Tujuan dan Fungsi APBN62.3 Proses
Penyusunan APBN82.4 Struktur APBN102.5 Pembiayaan Dalam APBN112.6
Perkiraan Pendapatan Negara112.7 Perkiraan Pengeluaran Negara12
BAB III STUDI KASUS 3.1 Pokok Permasalahan16BAB IV PENUTUP5.1
Kesimpulan 20 DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR TABEL Dan BAGAN
Tabel 1 : Struktur Dasar APBN (Format Lama)4Tabel 2 : Struktur
Dasar APBN (Format Baru)5Bagan 1 : Penyusunan APBN 5
9
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang masalahAnggaran pendapatan dan belanja Negara
adalah anggran Negara yang terdiri dari dua bagian yaitu pendapatan
dan belanjan Negara. Anggaran ini dibuat berlandaskan asumsi makro
dan rencana pemerintah jangka menengah untuk menentukan besaran
pajak, utang dan sumber pendaan lain yang dibutuhkan. Kemudian
setian departemen, lembaga Negara dan daerah mengajukan anggaran
yang mereka perlukan sebagai dasar pengeluaran. APBN ini kemudian
dibahas bersama noleh pemerintah (kementrian keuangan) dan DPRRI
(badan anggaran) untuk di nilai urgensi dan prioritasnya dalam
menetapkan anggaran belanja Negara.
Pada hakikatnya APBN adalah instrumen yang memperlihatkan G
(government expenditure) dari Indonesia. Instrument ini penting
sebagai bagian dalam menghasilkan Y (output Negara/ GDP), tetapi
bukan instrument satu-satumyua yang menentukan besaran Y karena
masi ada factor konsumsi, investasi, dan ekspor impor. Namun APBN
adalah satu-satunya instrument yang mampu di control oleh
masyarakat dan Negara, selain itu APBN juga menghasilkan
multiplayer efek. Inilah kelebihhan instrument G disbanding
factor-faktor lainnya. Semakin besar APBN seharusnya output yang
dihasilkan suatu Negara akan semakin besar. Implikasi akhirnya
adalah semakin besar output negra maka semakin besar kesejahteraan
masyarakat di suatau Negara yang bisa di ukur melalui berbagai
instrument seperti GDP per kapita hingga indeks pembangunan
manusia.Dari sini jelas terlihat bahwa APBN adalah intrumen penting
demi kesejahteraan masyyarakat. Tetepi satu hal yang harus di
bawahi APBN adalah instrument dan bukan hasil akhir. Pada
hakikatnya jika sebuah instrument tidk digunkan denga tepat maka
instryumen tidak mampu menghasilkan apapun. Bahkan jika digunkan
dengan tepatpu tidak ada jaminan APBN akan otomatis menghasilkan
masyarakat yang sejahtera.Namun semua usaha harus di lakukan jika
kesejahteraan masyarakat menjadi rtaruhannya. Untuk itulah APBN
harus di awasi agar pemakaiannya tepat guna dan tidk menyimpang.
Terkait hal itu1.2 Identifikasi MasalahAnggaran pendapatan Negara
dalam penyususnanaya harus melihat kepentingn bangsa dan Negara.
Namun pada kenyataanya penyusunan APBN sudh terkontaminasi dengan
kepentingan suatu kelompok ataupu partai politik. Sehingga dalam
pembuatannya terdapat ketimpangan maupun kesenjangan baik dalam
perencanaan dan pelaksanaanya.Melihat dari kenyataan di lapangan,
APBN banyak sekali menimbulkan problematika di Negara Indonesia.
Mengingat banyaknya problematika itu pemaklah mencoba untuk
membahasnya secara garis besarnya saja. Maka dari itu, dalam
penulisan makalah ini kelompok kami berusaha untuk memudahkan
pembahasan. supaya lebih mudah dalam penyampaiannya, kami hanya
memaparkan masalah-masalah sebagai berikut :1. Apa yang maksud
dengan APBN ?2. Teori yang berkaitan dalam perumusan APBN3. Masalah
yang di tibulakn dalam pelaksanaan APBN dan solusi untuk
mengatasinya
BAB IITEORI APBN
2.1 Pengertian APBNPemerintahan suatu negara memerlukan pedoman
dalam mengelola keuangannya. Dalam rangka mencapai sasaran seperti
yang diharapkan diperlukan peraturan mengenai penerimaan dan
pengeluaran uang negara. Oleh karena itu setiap awal periode
disusun perencanaan keuangan yang digunakan sebagai pedoman dalam
mengatur keuangan negara.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarayang
biasanya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negaraIndonesiayang disetujui olehDewan Perwakilan
Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat
rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun
anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan
pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan
denganUndang-Undang. Selain itu, APBN merupakan kebijakan jangka
pendek oleh pemerintah, sehingga perlu disusun setiap
tahunnya.Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU
tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan
Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulansebelum tahun
anggaran dilaksanakan. Landasan hukum APBN, yaitu Pasal 23 ayat 1
UUD 1945, yang mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap
tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah,
pemerintah memakai anggaran tahun lalu. Struktur dasar APBN terdiri
atas sisi penerimaan dan sisi pengeluaran negara. Sisi penerimaan
negara terdiri atas penerimaan dalam negeri (migas, pajak, dan
bukan pajak), dan penerimaan luar negeri atau bantuan luar negeri
yang disebut juga penerimaan pembangunan meliputi bantuan program
dan bantuan proyek. Adapun sisi pengeluaran negara, terdiri atas
pengeluaran rutin (antara lain: belanja barang, belanja pegawai,
dan subsidi daerah otonom), dan pengeluaran pembangunan yang
merupakan biaya pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Penerimaan
pembangunan dalam anggaran negara ditujukan untuk menutupi
kekurangan penerimaan yang lebih kecil.
Sisi PenerimaanSisi Pengeluaran
A.Penerimaan dalam negeri, terdiri atas:C.Pengeluaran rutin,
terdiri atas:
1. penerimaan migas dan non migas;1. belanja pegawai;
2. penerimaan pajak;2. belanja barang;
3. penerimaan bukan pajak.3. subsidi daerah otonom;
B.Penerimaan pembangunan, terdiri atas:4. bunga dan cicilan
utang;
5. lain-lain.
1. bantuan program;2. bantuan proyek.D.Pengeluaran pembangunan,
terdiri atas:1. pembiayaan pembangunan rupiah;2. pembiayaan
proyek.
Tabel 1 : Struktur Dasar APBN (format lama)Di era reformasi,
format APBN ini kemudian mengalami perubahan, seperti terlihat
dalam Tabel 2 berikut.
Tabel 2: Struktur Dasar APBN (format sekarang) Dari Segi
Perencanaan Pembangunan Di Indonesia, APBN Adalah Konsep
Perencanaan Pembangunan Yang Memiliki Jangka Pendek, Karena Iyulah
APBN Selalu Disususn Setiap Tahun. Maka Secara Gari Besar APBN
Terdiri Dari Pos Pos Seperti Dibawah Ini :1. Dari Sisi Penerimaan,
Terdiri Dari Pos Penerimaan Dalam Negeri Dan Penerimaan
Pembangunan2. Sedangkan Dari Sisi Pengeluaran Terdiri Dari Pos
Pengeluaran Rutin Dan Pengeluaran Pembangunan2.2 Tujuan dan Fungsi
APBN APBN dilaksanakan berdasarkan kepercayaan bahwa sektor ekonomi
pemerintah sangat dibutuhkan untuk melaksanakan Trilogi
Pembangunan: pertumbuhan, pemerataan, dan stabilisasi. Trilogi
Pembangunan ini merupakan realisasi dari teori fungsi fiskal:
alokasi barang publik (allocation), distribusi pendapatan
(distribution), dan stabilisasi perekonomian (stabilization).
a. Fungsi Alokasi Fungsi alokasi adalah fungsi dalam penyediaan
barang publik (seperti jembatan, jalan raya, penerangan,
pertahanan, dan keamanan) yang diharapkan menghasilkan dampak
menguntungkan. Misalnya, meningkatnya kegiatan investasi yang
sangat dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.b. Fungsi
Distribusi Fungsi distribusi adalah fungsi dalam rangka mem
perbaiki distribusi pendapatan masyarakat serta pemerataan
pembangunan. Instrumen yang digunakan adalah pajak dan subsidi,
yang dapat mempengaruhi atau mengarahkan keinginan kerja dan
konsumsi masyarakat.c. Fungsi Stabilisasi Fungsi stabilisasi adalah
fungsi dalam rangka men ciptakan kestabilan ekonomi, pertahanan
keamanan, dan lain-lain. Fungsi ini bersifat antisiklis. Misalnya,
jika negara dalam keadaan resesi (pertumbuhan ekonomi menurun),
sebaiknya ditempuh kebijakan anggaran yang defisit, untuk
menstimulus pertumbuhan ekonomi. Adapun dalam kondisi perekonomian
yang membaik, sebaiknya ditempuh kebijakan anggaran surplus untuk
menekan laju inflasi.d. Fungsi Perencanaan Mengandung arti bahwa
anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk
merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan
telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat
rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya,
telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek
pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah
dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar
bisa berjalan dengan lancar.e. Fungsi Otorisasi Mengandung arti
bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan
dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian,
pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan
kepadarakyat.f. Fungsi Pengawasan Maksudnya anggaran negara harus
menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraanpemerintahnegara sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai
apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan
tertentu itu dibenarkan atau tidak.
Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan
pengeluaran negara atau daerah, agar terjadi keseimbangan yang
dinamis, demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan
kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Adapun
tujuan akhirnya adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur
material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Tujuan
penyusunan APBN diantaranya yaitu :
a. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah
kepada DPR dan rakyatb. Meningkatkan koordinasi dalam lingkungan
pemerintahc. Membantu pemeritah mencapai tujuan kebijakan fiscald.
Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja Negarae.
Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan
barang dan jasa publik.
2.3 Proses Penyusunan APBN Berdasarkan UUD 1945, pemerintah
wajib menyusun APBN. Sebelum menjadi APBN, pemerintah menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Di
Indonesia, pihak yang bertugas menyusun RAPBN adalah pemerintah,
dalam hal ini presiden dibantu para menterinya. Biasanya, presiden
menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Nota keuangan tersebut
kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk
disidangkan. RAPBN biasanya disampaikan sebelum tahun anggaran yang
akan dilaksanakan. RAPBN yang diajukan presiden kepada DPR akan
disidangkan dan dibahas kelayakannya oleh DPR. Jika disetujui oleh
DPR, RAPBN tersebut akan menjadi APBN. APBN ini akan dikembalikan
kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Jika RAPBN tersebut ditolak
DPR, pemerintah harus menggunakan kembali APBN tahun lalu tanpa
perubahan. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat cara penyusunan
APBN pada bagan berikut ini.
Bagan 1: Penyusunan APBN
Penyusunan APBN harus memperhatikan beberapa hal, seperti
prinsip-prinsip dan Azas-azas. Hal ini dikarenakan penyusunan APBN
digunakan untuk kepentingan berbangsa dan bernegara. Berikut
hal-hal yang berkatian dengan penyusunan APBN di Indonesia.a.
Prinsip Penyusunan APBN Prinsip penyusunan APBN ini dapat dibedakan
menjadi dua sudut pandang. Diantaranya yaitu:1. Berdasarkan aspek
pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu: Intensifikasi
penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Penuntutan
ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan
denda.2. Berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN
adalah: Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan. Terarah,
terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Semaksimah
mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan
memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.b. Azas-azas
Penyusunan APBN Azas yang digunakan dalam penyusunan APBN ialah
sebagai berikut:1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber
penerimaan dalam negeri.2. Penghematan atau peningkatan efesiensi
dan produktivitas.3. Penajaman prioritas pembangunan4. Menitik
beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara
c. Asumsi Pemerintah Dalam penyusunan APBN, pemerintah
menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu:1. Produk
Domestik Bruto(PDB) dalamrupiah2. Pertumbuhan ekonomi tahunan(%)3.
Inflasi(%)4. Nilai tukar rupiah perUSD5. Suku bungaSBI3 bulan (%)6.
Harga minyak indonesia (USD/barel)7. Produksi minyak Indonesia
(barel/hari)
2.4 Struktur APBN
Struktur dalam Anggaran Pendapatan Belanja terdiri atas dua
jenis yaitu:1. Belanja Pemerintah Pusat. Belanja yang digunakan
untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang
dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas
pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan
menjadi:1. 2. Belanja Pegawai3. Belanja Barang4. Belanja Modal5.
Pembiayaan Bunga Utang6. Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM7. Belanja
Hibah8. Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana).
2. Belanja Daerah. Belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah
Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatanAPBDdaerah yang
bersangkutan. Belanja Pemerintah Daerah meliputi:1. Dana Bagi
Hasil2. Dana Alokasi Umum3. Dana Alokasi Khusus4. Dana Otonomi
Khusus.2.5 Pembiayaan Dalam APBN Pembiayaan dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Negara mencakup pembiayaan dalam negeri dan
pembiayaan luar negeri. Setiap pembayaan tersebut, terbagi dalam
pos-pos tersendiri. Sehingga dalam penganggarannya menjadi lebih
mudah. Berikut Pembiayaan dalam APBN meliputi:1. Pembiayaan Dalam
Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi,Surat Utang
Negara, serta penyertaan modal negara.2. Pembiayaan Luar Negeri,
meliputi: Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman
Program dan Pinjaman Proyek Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar
Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.2.6 Perkiraan
Pendapatan Negara Semua Negara didunia ini memiliki sumber-sumber
pemasukan tersendiri. Sepeti Indonesia misalnya, pemasukannya bisa
melalui Hibah, BUMN dan penjualan Sun. Berikut ini perkiraan
pendapatan Negara: 1. PENDAPATAN NEGARA dan HIBAH, terdiri :
Penerimaan Dalam Negeri,terdiri :a. Penerimaan Pajak, meliputi :1.
Pendapatan Pajak Dalam Negeri2. Pendapatan Pajak Perdagangan
Internasional3. Pajak Penghasilan (Minyak Dan Gas, Non Minyak Dan
Gas)4. Pajak Pertambahan Nilai5. Pajak Bumi Dan Bangunan6. Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangun (BPHTB)7. Pajak Lainnya8. Bea
Masuk9. Pajak/Pengutan Eksporb. Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP), meliputi :1. Penerimaan Sumber daya Alam2. Pendapatan
Bagian Laba BUMN3. Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya4.
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)5. HibaHc. Penerimaan Luar
Negeri Penerimaan Dari Luar Negeri Dapat Dihasilkan Dari Investasi
Atau Modal Proyek Ataupun Pinjaman Keluar Negeri. Bisa Juga
Didapatkan Dari Ekspor Barang Ataupun Dari Visa Para Tourist Yang
Datang Ke Indonesia.2.7 Perkiraan Pengeluaran Negara Pengeluaran
Negara Merupakan Pengeluaran Untuk Membiayai Kebutuhan Maupun
Kegiatan-Kegiatan Pada Suatu Negara Demi Mewujudkan Kesejahteraan
Rakyat.
A. Pengeluaran Negara Dikelompokkan Menjadi Dua, Yaitu :1.
Pengeluaran rutin, Pemerintah Pusat, terdiri : Belanja Pegawai,
(PNS, TNI, POLRI, Pensiunan) Belanja Barang, dialokasikan untuk ;
Mempertahankan fungsi pelayanan public Meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan
dinas,pemeliharaan aset Negara Mendukung kegiatan pemerintahan
Belanja Modal Yaitu belanja yang digunakan untuk membiayai
pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung,
jaringan, dan sarana fisik lain Pembayaran Bunga Utang Pembayaran
utang dalam negeri dipengaruhi oleh tingkat suku bunga Sertifikat
Bank Indonesia (SBI). Pembayaran utang luar negeri bersumber dari
pinjaman bilateral, multilateral, fasilitas kredit eskpor, dan
pinjaman lain. Belanja Subsidi Digunakan untuk menjaga stabilitas
harga, membantu masyarakat kurang mampu, membantu usaha skala mikro
dan menengah, BUMN , membantu BUMN yang melaksanakan pelayanan umum
Belanja Hibah Merupakan transfer uang, barang, jasa yang bersifat
tidak wajib kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, negara lain, atau
organisasi internasional Bantuan Sosial Diberikan dalam bentuk
transfer uang atau barang kepada masyarakat melalui lembaga nirlaba
(sosial) untuk melindungi resiko sosial. Belanja Daerah1.
Pengeluaran Pembangunan : Pengeluaran Pembangunan Untuk Berbagai
Departemen Atau Lembaga Negara. Pengeluaran Pembangunan Untuk
Anggaran Pembangunan Daerah Dan Juga Pengeluaran Pembangunan
Lain-Lain
B . Dana Perimbangan, meliputi : Dana Bagi Hasil (DBH)yaitu dana
bagian daerah yang bersumber dari penerimaan daerah, baik pajak
maupun sumber daya alam (dalam bentuk prosentase) Dana Alokasi Umum
(DAU)yaitu instrumen yang bersifat umum (block grant) guna
mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah untuk pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu
instrumen transfer bersifat khusus (specific grant) untuk membiayai
kebutuhan khusus daerah dan atau nasional Dana Otonomi Khusus dan
Dana Penyesuaian Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah-daerah
yang masih tertinggal untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, dll
Dana Penyesuaian, diberikan kepada daerah yang menerima dan lebih
kecil dari tahun sebelumnya.
C. Inilah Beberapa Sektor Perekonomian Yang Umumnya Terpengaruh
Oleh Besar Atau Kecilnya Pengeluaran Negara, Antara Lain : Sektor
Produksi Sektor Distribusi Sektor Konsumsi Masyarakat Sektor
Keseimbangan Perekonomian
D. Jenis Jenis Pengeluaran Negara Menurut Sifatnya Meliputi :1.
PENGELUARAN INVESTASI Pengeluaran Yang Ditujukan Untuk Menambah
Kekuatan Dan Ketahanan Ekonomi Di Masa Datang
2.PENGELUARAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJAPengeluaran Untuk
Menciptakan Lapangan Kerja, Serta Memicu Peningkatan Kegiatan
Perekonomian Masyarakat3. PENGELUARAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pengeluaran Yang Mempunyai Pengaruh Langsung Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat4. PENGELUARAN PENGHEMATAN MASA DEPAN Pengeluaran Yang
Tidak Memberikan Manfaat Langsung Bagi Negara, Namun Bila
Dikeluarkan Saat Ini Akan Mengurangi Pengeluaran Pemerintah Yang
Lebih Besar Di Masa Yang Akan Datang.5. PENGELUARAN YANG TIDAK
PRODUKTIF Pengeluaran Yang Tidak Memberikan Manfaat Secara Langsung
Kepada Masyarakat, Namun diperlukan Oleh Pemerintah.
BAB IIISTUDI KASUS
3.1 Pokok PermasalahanDalam semester I tahun 2013, pertumbuhan
ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 6,1 persen dan dalam
keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai 6,3 persen atau sama
dengan asumsi yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013. Dari sisi
penggunaan, pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh
faktor-faktor penentu permintaan domestik, terutama konsumsi rumah
tangga dan investasi. Terkait investasi, walaupun beberapa faktor
penentu seperti pasar domestik yang potensial, kebijakan Pemerintah
untuk mendorong daya beli, terjaganya stabilitas ekonomi makro,
perbaikan iklim investasi, dan status investment grade merupakan
faktor pendorong tingkat pertumbuhan investasi di tahun 2013, namun
faktor-faktor tersebut belum dapat mengkompensasi perlambatan
pertumbuhan investasi pada semester I tahun 2013. Sementara itu,
sumber pertumbuhan eksternal cenderung membaik seiring dengan
perbaikan kinerja ekspor yang disertai dengan perlambatan impor
karena melambatnya konsumsi dan investasi. Dari sisi penawaran,
pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh pertumbuhan sektor
pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa keuangan, jasa perusahaan,
dan real estate, dan sektor konstruksi. Pertumbuhan ekonomi
semester I tahun 2013 ini relatif melambat apabila dibandingkan
dengan pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2012, yang realisasinya
mencapai 6,3 persen. Kemudian, realisasi laju inflasi dalam
semester I tahun 2013 mencapai 5,9 persen. Pada bulan April dan Mei
2013 terjadi deflasi masing-masing sebesar 0,1 persen dan 0,03
(mtm). Meskipun terjadi deflasi, namun inflasi dari harga diatur
pemerintah (administered price) terutama karena kenaikan tahap II
tarif tenaga listrik (TTL) dan kenaikan harga BBM bersubsidi
berkontribusi terhadap tingginya inflasi di semester I tahun 2013.
Hal ini menyebabkan laju inflasi semester I tahun 2013 lebih tinggi
jika dibandingkan dengan laju inflasi semester I tahun 2012 yang
tercatat sebesar 4,5 persen. Dalam periode yang sama, nilai tukar
rupiah terhadap dolar AS masih melemah cukup signifikan, karena
aliran keluarnya modal dari dalam negeri. Berdasarkan perkembangan
tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada
semester I tahun 2013 mencapai Rp9.742,0/US$, atau mengalami
depresiasi sebesar 3,8 persen bila dibandingkan dengan nilai kurs
pada akhir tahun 2012. Apabila dibandingkan dengan kondisi semester
I tahun 2012 dimana rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS
mencapai Rp9.203,0/US$, maka pada semester I tahun 2013 rupiah
melemah sekitar 5,8 persen. Selanjutnya, tingkat suku bunga SPN 3
bulan dalam semester I tahun 2013 mencapai 3,8 persen. Meskipun
jauh di bawah asumsi suku bunga yang ditetapkan APBNP 2013 sebesar
5,0 persen, realisasi suku bunga SPN 3 bulan hasil lelang dalam
periode tersebut secara perlahan bergerak meningkat terutama pada
tenor-tenor pendek. Antisipasi investor terhadap kenaikan harga BBM
bersubisdi sehingga mendorong mereka untuk meminta tingkat imbal
hasil yang lebih tinggi di atas harga pasar, diduga merupakan salah
satu pemicu meningkatnya suku bunga SPN 3 bulan tersebut. Realisasi
tingkat suku bunga rata-rata SPN 3 bulan semester I tahun 2013
tersebut relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi
tingkat suku bunga rata-rata SPN 3 bulan semester I tahun 2012 yang
mencapai 2,9 persen. Selanjutnya, realisasi harga ICP dalam
semester I tahun 2013 rata-rata mencapai US$105,0 per barel atau
lebih rendah bila dibandingkan dengan harga rata-ratanya pada
periode yang sama dalam tahun 2012 sebesar US$117,3 per barel.
Penurunan harga minyak tersebut, antara lain, disebabkan oleh masih
terbatasnya pemulihan ekonomi dunia yang dibarengi dengan pasokan
minyak terutama dari negara-negara OPEC yang masih cukup besar.
Faktor lain yang turut mendorong penurunan harga minyak mentah
dunia adalah meredanya ketegangan politik di Timur Tengah yang
meredam aksi spekulasi di pasar komoditas. Hal ini berbeda dengan
kondisi semester I tahun 2012 yang mengalami peningkatan permintaan
minyak khususnya jenis heating oil di kawasan Eropa akibat musim
dingin yang ekstrem karena gangguan pasokan gas dari Rusia,
penurunan pasokan minyak mentah dari negara-negara non-OPEC menurun
serta diperparah dengan adanya gangguan pasokan minyak mentah dari
Sudan, Suriah, dan Yaman akibat konflik politik. Data APBN 2013
tersebut, bahwasanya dana yang dikeluarkan pemerintah mengalami
pembengkakan jumlah belanja Negara yang dinilai bisa membuka
peluang korupsi bagipara pemegang kekuasaan. Hal ini tidak berbeda
dengan APBN 2012,yakni terjadi kekeliruan dalam perencanaan. APBN
2013 dinilai sama sekali tidak menggubris fakta-fakta bahwa APBN
2012 membiarkan peluang korupsi yang luar biasa. Lemahnya
perencanaan anggaran di pemerintah pusat dan ketidak beraniaan
dalam mengatur anggaran, membuat hak alokasi APBN oleh anggotaDPR
menjadi liar. Jika hak alokasi ini tidak diakomodasi secara resmi
dan Pemerintah membiarkan negosiasi alokasi menjadi permainan,maka
sama saja dengan menyiapkan tangkapankoruptor. Dilihat dari sudut
pandang kerakyatan, postur APBN 2013 masih jauh jika dikatakan
pro-rakyat. Hal ini bisa dilihat dari hal-hal sebagai berikut:1.
Sebagian besar anggaran belanja APBN 2013 masih dipakai untuk
membayar belanja rutin, seperti belanja pegawai dianggarkan sebesar
Rp. 241,1 T atau kembali naik sebesar 13,6%2. Anggaran rutin APBN
2013 sebesar 79%. Sedangkan belanja modal hanya mencapai Rp. 193,8
T atau 11,6%. Total belanja modal dan belanja barang di APBN 2013
yakni Rp. 352,99 T, tidak mencapai seperempat dari total belanja
APBN 2013.3. Subsidi pada energi mengalami kenaikan tipis yakni
subsidi pada BBM Rp. 193, 8 T dan subsidi listrik Rp. 80, 937 T.
sedangkan tahun sebelumnya subsidi BBM Rp. 123,6 T, subsidi listrik
Rp. 45 T. Akan tetapi, subsidi non-energi justru mengalami
penurunan tipis dari Rp. 42, 7 T pada APBN 2012 menjadi Rp. 41,4 T
pada APBN 2013.4. APBN 2013 masih terperangkap utang luar negeri.
Pembayaran utang luar negeri mencapai 25 %. Anggaran itu melebihi
anggaran untuk belanja modal yang hanya 11,6 %. Padahal belanja
modal ini terkait langsung dengan pembangunan.5. APBN 2013 masih
mengandalkan utang luar negeri sebesar Rp. 215 T untuk menutupi
defisit. Dengan demikian, tambahan utang tersebut membuat bangsa
Indonesia terperangkap utang. Nantinya utang-utang tersebut akan
dibayar melalui kebijakan ekonomi politik yang memudahkan Negara
asing menggerus kekayaan alam bangsa Indonesia.6. APBN 2013 tidak
dipersiapkan untuk mengantisipasi krisis kapitalisme global.
BAB IVPENUTUP
4. 1 KesimpulanAPBN merupakan sebagai alat untuk memobilisasi
dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran
stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan
pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran
berhasilnya kebijakan fiskal Baik pengeluaran maupun penerimaan
pemerintah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran
pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary),
tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional
(contractionary).Penyusunan APBN harus didasari oleh Azas-azas,
Perkiraan Ekonomi Indonesia yang dikenal dengan Asumsi pemerintah
dan Prinsip-prinsip. Supaya dalam penyusunan APBN mencakup
kepentingan seluruh bangsa dan Negara Indonesia bukan kepentingan
perorangan maupun kelompok tertentu. Pendapatan negara indonesia
pada tahun 2013 meningkat lebih cepat daripada belanja negara
tetapi dalam pelaksanaanya tidak menunjukan hasil yang maksimal hal
ini dapat di tunjukan dengan banyaknya perubahan rumusan APBN yang
di ajukan kepada DPR yang lebih cepat dari jadwal seharusnya. APBN
negara tahun 2013 juga mengalami banyak kendala dalam
pelaksanaannya, salah satunya adalah pengendalian dalam penggunaan
APBN negara yang tidak efisien dan hanya mendompleng pada
sektor-sektor klasik negara indonesia ini. Oleh karena itu APBN
negara harus diperbaiki melihat penggunaannya yang tidak menunjukan
hasil. Karena selain banyaknya perubahan rumusan, dana APBN juga
sering kali disalah pergunakan oleh pihak-pihak yang berada
didalamnya. Alhasil APBN negara tidak berjalan maksimal dan
mengalami banyak hambatan.
DAFTAR PUSTAKA1. Purnastuti, Losina, 2003.Ekonomi untuk kelas XI
SMA/MA.Jakarta : Idah Mustikawati2. Pudjiarto, Harum. 1997.Memahami
Politik Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atmajaya
Yogyakarta
3. Gliitgart,Robert.1998.Membasmi Korupsi.Jakarta:Yayasan Obor
Indonesia, terjemahan Selo Soemardjan
4. Winarno, Budi. 2006.Sistim Politik Indonesia Era Reformasi.
Jakarta. PT Buku Kita5.
http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara
di lihat pada tanggal 06 Oktober 2013 pada pukul 16.00 WIb. 6.
http://mugnisulaeman.blogspot.com/2013/01/makalah-anggaran-pendapatan-dan-belanja.html
di lihat pada tanggal 06 Oktober 2013 pada pukul 16.00 WIb.7.
http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-apbn-indonesia.html
di lihat pada tanggal 06 Oktober 2013 pada pukul 16.00 WIb.8.
http://satupemerintah.net/ProgramApbns di lihat pada tanggal 06
Oktober 2013 pada pukul 16.00 WIb.
21