APBD.ppt

Pengertian APBDFungsi APBDTujuan APBDMekanisme Penyusunan APBDSumber Pendapatan DaerahPengaruh APBD terhadap PerekonomianPengeluaran Negara Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) marupakan :

Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Sebagai wujud pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan daerahTerdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyak Daerah (DPRD) Berlaku dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember tahun anggran yang dimaksud.

Anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.

Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.

*

kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Tujuan dari penyusunan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja dan menumbuhkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas;Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah;Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal;Memungkinan pemerintah memenuhi prioritas belanja;Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.

Sisa lebih penghitungan anggaranPenjualan aset daerah yang dipisahkanPenjualan investasi lainnyaPinjaman luar negeriPinjaman dari pemerintah pusatPinjaman daerah otonom lainnyaPinjaman dari BUMN/BUMDPinjaman bankPinjaman dalam negeri lainnya

Pendapatan hibahDana daruratPendapatan lain-lain

Pajak daerahRetribusi daerahHasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkanPendapatan daerah lainnya yang sah

Bagi hasil pajakBagi hasil bukan pajak sumber daya alamDana alokasi khusus, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan Dana alokasi umum

Belanja operasi adalah pembelanjaan rutin yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu.Belanja modal terdiri dari belanja aset tetap dan belanja aset lainnya.Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran rutin yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Bagi hasil pendapatan (bagi hasil pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain)Pengeluaran pembiayaan (pembiyaan pinjaman, belanja investasi permanen dan pemberian pinjaman jangka panjang)

APBD disusun melalui beberapa tahap kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :

Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan juni tahun berjalan.DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah.

Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun berikutnya.

Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dengan peraturan daerah.

Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya.

Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan UU yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD

DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD

Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan

APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja

Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah untuk membiayai keperluan setiap bulan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya

Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatDapat menciptakan kestabilan keuangan daerah, karena dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakatDapat menimbulkan investasi masyarakat, karena dapat mengembangkan industri-industri di daerahDapat memperlancar distribusi pendapatanDapat memperluas kesempatan kerja

*