1 KEPALA DESA DERMAJI KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS PERATURAN DESA DERMAJI KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA DERMAJI, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan rancangan Peraturan Desa Dermaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Dermaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KEPALA DESA DERMAJI
KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS
PERATURAN DESA DERMAJI
KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DERMAJI,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a,
telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan rancangan Peraturan Desa
Dermaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
menjadi Peraturan Desa Dermaji tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093);
3
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan
Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 80) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2014
tentang tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan
Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 82).
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2015 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan
dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Desa Dermaji Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa Dermaji Tahun 2017
(Lembaran Desa Dermaji Tahun 2015 Nomor 3);
4
17. Peraturan Desa Dermaji Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Dana Cadangan Penghargaan Pensiun bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa Dermaji (Lembaran Desa Dermaji Tahun 2015
Nomor 4);
18. Peraturan Desa Dermaji Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013 – 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 777/140),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Dermaji Nomor 6
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermaji Nomor
4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Desa Dermaji Tahun 2015
Nomor 6);
19. Peraturan Desa Dermaji Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2016 (Lembaran Desa
Dermaji Tahun 2015 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMAJI
dan
KEPALA DESA DERMAJI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA DERMAJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermaji Tahun Anggaran 2016 dengan sebagai
berikut:
1. Pendapatan Desa : Rp. 1.452.121.934,00
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 606.318.796,00
b. Bidang Pembangunan : Rp. 635.369.510,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 178.935.673,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 52.300.000,00
e. Bidang Tak terduga : Rp. 0
Jumlah Belanja : Rp. 1.472.923.978,00
Defisit : Rp. 20.802.044,00
5
JUMLAH
Rp.
2 3 4
1 PENDAPATAN DESA
1 1 Pendapatan Asli Desa 84.000.000
1 1 1 Hasil Usaha Desa - -
1 1 2 Hasil eks-Bengkok Desa - -
1 1 3 Hasil Aset 3.500.000 PAD
1 1 4 Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat - -
1 1 5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 80.500.000 PAD
1 2 Pendapatan Transfer
1 2 1 Dana Desa 680.034.552 DD
1 2 2Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah
Kabupaten26.815.673 BHP
1 2 3 Alokasi Dana Desa 661.271.709 ADD
1 2 4 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
1 2 4 1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bersifat Umum
1 2 4 2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bersifat Khusus
1 2 5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten
1 2 5 1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bersifat Umum
1 2 5 2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bersifat Khusus
1 3 Pendapatan Lain-lain -
1 3 1 Hibah -
1 3 2
Dana Darurat dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
dalam rangka Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat
Bencana Alam
-
1 3 3 Sumbangan Lainnya yang Tidak Mengikat -
Jumlah Pendapatan 1.452.121.934
2 BELANJA DESA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 606.318.796
2 2 Bidang Pembangunan 635.369.509
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 178.935.673
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 52.300.000
Jumlah Belanja Desa 1.472.923.978
Defisit 20.802.044
3 PEMBIAYAAN DESA
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya 51.802.044
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan -
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan -
3 1 4 Penerimaan Pinjaman -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 51.802.044
1
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMAJI
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE REKENING URAIAN KET.
Lampiran I Peraturan Desa Dermaji Nomor : 10 Tahun 2015 Tanggal : 29 Desember 2015
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 31.000.000
3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa -
3 2 2 1 Penyertaan Modal pada BUMDes -
3 3 3 Pembayaran Hutang -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 31.000.000
Pembiayaan Neto 20.802.044
3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) -
Kepala Desa Dermaji
BAYU SETYO NUGROHO
JUMLAH
Rp.
2 3 4
1 PENDAPATAN DESA
1 1 Pendapatan Asli Desa 84.000.000 PAD
1 1 1 Hasil Usaha Desa
1 1 1 1 Hasil Pengelolaan Aset Desa yang Dipisahkan
1 1 1 1 1Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Desa (BUMDes)
1 1 1 1 2Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah (BUMD)
1 1 1 1 3Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Pemerintah (BUMN)
1 1 1 1 4Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat
1 1 1 2 Hasil eks-Bengkok Desa
1 1 1 2 1 eks-Bengkok Kepala Desa
1 1 1 2 2 eks-Bengkok Perangkat desa
1 1 1 3 Iuran Dharma Tirta/Perkumpulan Petani Pemakai Air
1 1 1 4 Lain-lain Hasil Usaha Desa yang Sah
1 1 2 Hasil Aset
1 1 2 1 Hasil Tanah Kas Desa
1 1 2 1 1 Hasil Sewa Tanah Kas Desa 3.500.000 PAD
1 1 2 2 Hasil Pasar Desa
1 1 2 3 Hasil Pasar Hewan Desa
1 1 2 4 Hasil Sewa Aula (Bangunan) Desa
1 1 2 5 Obyek Rekreasi Desa
1 1 2 6 Hasil Pemandian Umum Desa
1 1 2 7 Lain-lain Hasil Kekayaan Desa
1 1 2 7 1 Hasil Sewa Kios Desa
1 1 2 8 Hasil Penjualan Aset Desa yang Tidak Dipisahkan