Komposisi Belanja Daerah Tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017 PEMBIAYAAN : Rp. - 26,06 M PENERIMAAN PEMBIAYAAN Rp 5,10 M 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp 5,00 M 2 Penerimaan Kembali Piutang Rp 0,10 M PENGELUARAN PEMBIAYAAN Rp 31,16 M 1 Pembentukan Dana Cadangan untuk Pilkada th 2018 Rp 10,00 M 2 Penyertaan Modal (Investasi ) Pemerintah Daerah Rp 18,83 M - Kepada PT. Bank Kalbar Rp. 10,00 M - Kepada PD. Bank Pasar Rp. 2,83 M - Kepada PD. Air Minum Tirta Khatulistiwa ( untuk program jaringan pipa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah /MBR ) Rp. 6,00 M 3 Pembayaran Utang akibat kejadian tertentu Rp 2,33 M PEMBIAYAAN Rp. - 26,06 M BELANJA Rp. 1,500 T IPM 77,52 Angka kemiskinan 4,75 % Tingkat Penganggu- ran 6,85 % Inflasi 6,10 % Pertumbuhan Ekonomi 5,50% - 6,10% PENDAPATAN DAERAH : Rp. 1,527 T PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp 412,59 M 1 Pajak Daerah Rp. 297,22 M a. Pajak Hotel Rp. 23,50 M b. Pajak Restoran Rp. 63,50 M c. Pajak Hiburan Rp. 22,20 M d. Pajak Reklame Rp. 17,60 M e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 71,70 M f. Pajak Parkir Rp. 4,40 M g. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 0,35 M h. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp. 27,50 M i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp. 66,47 M 2 Retribusi Daerah Rp 37,03 M a. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum Rp. 0,83 M b. Retribusi Pengujian kendaraan bermotor Rp. 1,46 M c. Retribusi Pelayanan Pasar Rp. 3,45 M d. Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran Rp. 0,008 M e. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 1,19 M f. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Rp. 12,91 M g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 3,20 M h. Retribusi Terminal Rp. 0,12 M i. Retribusi Pelayanan kepelabuhan Rp. 0,64 M J. Retribusi Penyeberangan Air Rp. 1,65 M k. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp. 0,72 M l. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus Rp. 0,04 M m. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp. 8,00 M n. Retribusi Izin Gangguan / Keramaian Rp. 2,80 M 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 14,85 M 4 Lain-lain PAD yang Sah Rp 63,49 M DANA PERIMBANGAN Rp 938,58 M 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp 57,45 M 2 Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 711,96 M 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 169,17 M a. DAK Fisik 49,39 M b. DAK Non Fisik 119,78 M LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp 175,34 M 1 Pendapatan Hibah Rp 6,00 M 2 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp 159,34 M 3 Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah (DID) Rp 7,50 M 4 Bantuan Keuangan Provinsi Rp 2,50 M Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Asumsi Kerangka Ekonomi Makro PENDAPATAN Rp. 1,527 T BELANJA DAERAH : Rp. 1,500 T BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 631,69 M 1 Belanja Pegawai Rp 596,66 M 2 Belanja Hibah Rp 25,03 M - Kepada masyarakat / kelompok masyarakat Rp. 9,55 M - Kepada Komisi Pemilihan Umum Rp. 6,76 M - Kepada Panitia Pengawas Pemilu Rp. 1,50 M - Kepada PAUD non Pemerintah (DAK non Fisik) Rp. 7,22 M 3 Belanja Bantuan Sosial Rp 7,00 M 4 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp 1,50 M 5 Belanja Tidak Terduga Rp 1,50 M BELANJA LANGSUNG Rp 868,76 M 1 Belanja Pegawai Rp 71,11 M 2 Belanja Barang Jasa Rp 376,19 M 3 Belanja Modal Rp 421,46 M VOLUME APBD Th 2017: Rp. 1,532 T Januari 2016 Rancangan Awal RKPD Musrenbang Kelura- han Februari 2016 2 Maret 2016 Musrenbang RKPD / Musrenbang Kota Musrenbang Kecamatan Forum Gabungan SKPD 31 Mei 2016 Peraturan Walikota No 25 th 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak TA. 2017 11 November 2016 Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017 14 November 2016 Penyampaian Nota Keuangan Raperda APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017 22 November 2016 Keputusan DPRD Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persetujuan terhadap Raperda APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017 Desember 2016 Evaluasi Gubernur Kalbar Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak TA. 2017 Penetapan Peraturan Walikota tentng Penjabaran APBD Kota Pontianak TA.2017 Alur Proses Penyusunan APBD tahun anggaran 2017 APBD 2017 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2017 Belanja Langsung tahun 2017
2
Embed
APBD 2017 - pontianakkota.go.id · 2 Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 711,96 M 3 Desember 2016Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 169,17 M a. DAK Fisik 49,39 M ... Program Pengembangan Pemasaran
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Komposisi Belanja Daerah Tahun 2017
Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Tahun 2017
PEMBIAYAAN : Rp. - 26,06 M
PENERIMAAN PEMBIAYAAN Rp 5,10 M
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp 5,00 M
2 Penerimaan Kembali Piutang Rp 0,10 M
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Rp 31,16 M
1 Pembentukan Dana Cadangan untuk Pilkada th 2018 Rp 10,00 M
2 Penyertaan Modal (Investasi ) Pemerintah Daerah Rp 18,83 M
- Kepada PT. Bank Kalbar Rp. 10,00 M
- Kepada PD. Bank Pasar Rp. 2,83 M
- Kepada PD. Air Minum Tirta Khatulistiwa ( untuk program jaringan pipa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah /MBR )
Rp. 6,00 M
3 Pembayaran Utang akibat kejadian tertentu Rp 2,33 M
PEMBIAYAAN
Rp. - 26,06 M
BELANJA
Rp. 1,500 T
IPM 77,52
Angka kemiskinan
4,75 %
Tingkat Penganggu-
ran 6,85 %
Inflasi 6,10 %
Pertumbuhan Ekonomi 5,50% - 6,10%
PENDAPATAN DAERAH : Rp. 1,527 T
PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp 412,59 M
1 Pajak Daerah Rp. 297,22 M
a. Pajak Hotel Rp. 23,50 M
b. Pajak Restoran Rp. 63,50 M
c. Pajak Hiburan Rp. 22,20 M
d. Pajak Reklame Rp. 17,60 M
e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 71,70 M
f. Pajak Parkir Rp. 4,40 M
g. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 0,35 M
h. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp. 27,50 M
i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp. 66,47 M
2 Retribusi Daerah Rp 37,03 M
a. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum Rp. 0,83 M
b. Retribusi Pengujian kendaraan bermotor Rp. 1,46 M
c. Retribusi Pelayanan Pasar Rp. 3,45 M
d. Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran Rp. 0,008 M
e. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 1,19 M
f. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Rp. 12,91 M
g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 3,20 M
h. Retribusi Terminal Rp. 0,12 M
i. Retribusi Pelayanan kepelabuhan Rp. 0,64 M
J. Retribusi Penyeberangan Air Rp. 1,65 M
k. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp. 0,72 M
l. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus Rp. 0,04 M
m. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp. 8,00 M
n. Retribusi Izin Gangguan / Keramaian Rp. 2,80 M
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 14,85 M
4 Lain-lain PAD yang Sah Rp 63,49 M
DANA PERIMBANGAN Rp 938,58 M
1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp 57,45 M
2 Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 711,96 M
3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 169,17 M
a. DAK Fisik 49,39 M
b. DAK Non Fisik 119,78 M
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp 175,34 M
1 Pendapatan Hibah Rp 6,00 M
2 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp 159,34 M
3 Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah (DID) Rp 7,50 M
4 Bantuan Keuangan Provinsi Rp 2,50 M
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Asumsi Kerangka Ekonomi
Makro
PENDAPATAN
Rp. 1,527 T
BELANJA DAERAH : Rp. 1,500 T
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 631,69 M
1 Belanja Pegawai Rp 596,66 M
2 Belanja Hibah Rp 25,03 M
- Kepada masyarakat / kelompok masyarakat Rp. 9,55 M
- Kepada Komisi Pemilihan Umum Rp. 6,76 M
- Kepada Panitia Pengawas Pemilu Rp. 1,50 M
- Kepada PAUD non Pemerintah (DAK non Fisik) Rp. 7,22 M
3 Belanja Bantuan Sosial Rp 7,00 M
4 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp 1,50 M
5 Belanja Tidak Terduga Rp 1,50 M
BELANJA LANGSUNG Rp 868,76 M
1 Belanja Pegawai Rp 71,11 M
2 Belanja Barang Jasa Rp 376,19 M
3 Belanja Modal Rp 421,46 M VOLUME APBD Th 2017: Rp. 1,532 T
Januari 2016
Rancangan Awal RKPD
Musrenbang Kelura-han
Februari 2016 2 Maret 2016
Musrenbang RKPD /
Musrenbang Kota
Musrenbang Kecamatan
Forum Gabungan SKPD
31 Mei 2016
Peraturan Walikota No 25 th 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak TA. 2017
11 November 2016
Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017
14 November 2016
Penyampaian Nota Keuangan Raperda APBD Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2017
22 November 2016
Keputusan DPRD Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Persetujuan terhadap Raperda APBD Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2017
Desember 2016
Evaluasi Gubernur Kalbar
Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Pontianak TA. 2017
Penetapan Peraturan Walikota tentng Penjabaran APBD Kota Pontianak
TA.2017
Alur Proses Penyusunan APBD tahun anggaran 2017
APBD 2017
Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2017 Belanja Langsung tahun 2017
Program kegiatan unggulan lainnya antara lain :
1. Peningkatan kualitas pelayanan Perizinan dan Pelayanan masyarakat di berbagai sektor yang lebih cepat, mudah, transparan dan terjang-kau ;
2. Peningkatan kualitas Aparatus Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pontianak melalui pendidikan, pelatihan, kursus, workshop dsb.
3. Pengadaan/peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (gedung, peralatan dan lainnya) milik Pemerintah Kota Pontianak;
4. Pemberian bantuan untuk rumah tidak layak huni;
5. Pemberian bantuan material untuk perbaikan jalan dan drainase ling-kungan;
6. Sambungan air bersih kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
7. Operasional Penyapuan Kebersihan Jalan Kota ;
8. Kegiatan pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA serta operasional pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah ;
9. Peningkatan / Pembangunan TPA sampah dan pengadaan kendaraan angkutan sampah ;
10. Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan termasuk didalamnya peningkatan partisipasi masyarakat untuk melakukan gotong royong ;
11. Fasilitasi dan pembinaan kepada rumah ibadah, lembaga keagamaan, petugas fardu kifayah dan guru ngaji tradisional ;
12. Pembinaan RT/RW , Posyandu dan Madrasah non Formal di Kota Pontianak;
13. Tanggap darurat bencana alam serta pemberian bantuan kepada korban bencana ;
14. Pemerian bantuan kepada panti asuhan dan panti social ;
15. Operasional Pusat Layanan Anak terpadu ;
16. Pelatihan-pelatihan ketrampilan kepada masyarakat;
17. Fasilitasi dan pendampingan kegiatan-kegiatan pusat seperti Program keluarga Harapan, Program Na-sional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Beras Murah Untuk Masyarakat Miskin, dll ;
18. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata ;
19. Fasilitasi forum Kerukunan Umat beragama dan forum Pembauran Kebangsaan ;
20. Program Peningkatan Ketahanan Pangan ;
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Pembangunan Infrastruktus dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan antara lain berupa program/kegiatan sebagai berikut :
1. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan trotoar Kota dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
2. Pembangunan, pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase/turap/ koker/gorong-gorong di kota Pontianak ;
3. Penataan Tepian Sungai Kapuas ;
4. Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU);
5. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan drainase lingkungan permukiman;
6. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih (Pipa Tersier);
7. Peningkatan kualitas sanitasi di kota Pontianak ;
8. Pembangunan Renovasi dan Pengembangan Pasar Tradisional ;
9. Penataan Ruang terbuka hijau dan pemban-gunan/pemeliharaan/peningkatan taman kota yang berwawasan lingkungan;
10. Pembangunan / Peningkatan sarana prasarana olah raga di Kota Pontianak
11. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kota Pontianak;
12. Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana dan utilitas perhubungan (antara lain traffic light/count down light, rambu-rambu lalulintas serta pengecatan marka jalan dan zebra cross).
13. Pembangunan gedung parkir
14. Revitalisasi Kawasan Kumuh Melalui Perbaikan Lingkungan Permukiman
15. Pembangunan Graha Usaha Mikro Kecil dan Me-nengah
Pembangunan bidang Pendidikan antara lain dilaksanakan berupa program/kegiatan sebagai berikut :
1. Biaya Operasional Siswa Daerah (BOSDA) untuk mendu-kung Wajib belajar dan biaya sekolah Gratis 9 tahun;
2. Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Gedung Sekolah;
3. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Ke-pendidikan;
4. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Se-kolah ;
5. Pengadaan Buku Pendidikan ;
6. Pengadaan Pemberian beasiswa bagi siswa berbakat, ber-prestasi serta yang kurang mampu ekonominya;
7. Bantuan perlengkapan masuk sekolah bagi siswa miskin;
8. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK) dan Autis Centre;
9. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan PAUD non pemerintah / PAUD swasta;
10. Pembinaan Operasional Kesejahteraan Guru Non PNS TK dan DIKDASMEN
11. Penyelenggaraan Pendidikan Paket A dan Paket B;
12. Penyelenggaraan US - UN tingkat SD/MI dan SMP/MTs/SMPLB ;
13. Penyelenggaraan Try Out persiapan Ujian Akhir Sekolah;
14. Pembiayaan untuk sertifikasi Guru;
15. Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembu-dayaan Gemar Membaca
16. Pengadaan Buku untuk perpustakaan dan taman baca kota Pontianak
Bidang Pendidikan
Pembangunan di bidang Kesehatan, antara lain untuk
program/kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie, semua Puskesmas, Balai Pengo-batan Mata dan Gigi, serta Pusat Laboratorium Kesehatan ;
2. Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kesehatan ;
3. Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan ;
4. Kemitraan Asuransi Kesehatan untuk masyarakat miskin Kota Pontianak;
5. Pembangunan, pemeliharaan, renovasi Puskesmas dan Jarin-gannya;
6. Pengambangan RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie;
7. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit menular ;
8. Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak ;
9. Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi Masyarakat ;
10.Pembinaan dan bantuan operasional Posyandu di Kota Pontianak;
11.Kegiatan-kegiatan untuk menunjang Program Keluarga Beren-cana;
12.Pemantauan jentik, Penyemprotan sarang nyamuk dan pen-gadaan peralatan foging ;
13.Penyuluhan-penyuluhan Masyarakat terkait Pola Hidup Sehat ;
14.Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat Tempat Umum dan Makanan
Bidang Kesehatan
No Organisasi Perangkat Daerah Belanja Tidak
Langsung
Belanja Lang-sung
Jumlah Belanja
1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 309.27 114.52 423.79
2 DINAS KESEHATAN 74.14 145.62 219.76
3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 11.51 269.22 280.72
4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2.36 67.46 69.82
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 11.53 6.90 18.42
6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.44 1.86 4.30
7 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK 0.97 1.36 2.33
8 DINAS SOSIAL 2.74 4.89 7.63
9 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.16 4.30 11.47
10 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 6.18 10.92 17.10
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7.94 42.99 50.92
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.92 4.54 9.47
13 DINAS PERHUBUNGAN 8.38 34.30 42.68
14 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.98 4.32 7.31
15 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 6.86 10.27 17.13
16 DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYA-NAN TERPADU SATU PINTU
5.57 4.26 9.83
17 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.68 10.16 13.84
18 DINAS PERPUSTAKAAN 4.03 3.10 7.13
19 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.30 8.31 11.61
20 BADAN KEUANGAN DAERAH 66.63 21.99 88.62
21 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.53 6.95 14.49
22 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 23.88 - 23.88
23 SEKRETARIAT DPRD 3.98 22.25 26.23
24 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0.76 - 0.76
25 SEKRETARIAT DAERAH 13.45 38.40 51.85
26 INSPEKTORAT 3.91 4.15 8.05
27 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA 4.97 3.56 8.54
28 KECAMATAN PONTIANAK SELATAN 6.30 4.21 10.52
29 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR 7.15 5.16 12.31
30 KECAMATAN PONTIANAK KOTA 6.03 4.28 10.32
31 KECAMATAN PONTIANAK BARAT 5.68 4.16 9.84
32 KECAMATAN PONTIANAK UTARA 5.44 4.35 9.79
JUMLAH 631.69 868.76 1,500.4
Bidang infrastruktur
Pagu Anggaran Belanja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 (Dalam Rp. Milyar )