1 Penilaian Kritis Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan Watch Indonesia Terhadap Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota. “Kembalikan Hak Keterwakilan Yang Hilang” Beberapa waktu lagi alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika melihat aturan dalam undang-undang pemilu no 10, ada mandat eksplisit bahwa sedapat mungkin peta daerah pemilihan dan jumlah kursi daerah pemilihan untuk pemilu 2009 tidak berubah seperti 2004, kecuali undang-undang menyatakan lain. Sebagai penyelenggara yang sekaligus penyusun regulasi teknis atas tahapan di atas, KPU memiliki mandat yang tidak saja berdasarkan asas normatif, lebih dari itu termasuk didalamnya terkait dengan prinsip keadilan (proporsionalitas dan keterwakilan penduduk). Meskipun aturan pedoman penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota telah ditetapkan oleh KPU melalui peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008, beberapa catatan kritis perlu diajukan. Hal ini penting karena berkaca dari penetapan alokasi kursi pada pemilu 2004 yang bermasalah; pelanggaran batas alokasi 3- 12 kursi/daerah pemilihan, kesalahan penghitungan alokasi kursi DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah penduduk (lihat lampiran), maupun ketidakjelasan sumber data penduduk dan batas waktu finalnya sebagai basis data alokasi kursi. Berangkat dari pengalaman Pemilu 2004 yang dapat terulang pada Pemilu 2009, beberapa masalah tersebut kami identifikasi sebagai berikut; Ketidakjelasan Basis Data Kependudukan dan Batas Waktu Final Alokasi Kursi - Basis data kependudukan yang akan dipakai oleh KPU untuk melakukan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi (DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota). Apakah Data Penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No 10 Tahun 2008, ataukah data kependudukan yang lain. Karena hingga saat ini data DP4 masih belum dianggap sempurna, sehingga belum dapat digunakan sebagai basis alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan. - Batas waktu DP4 diatas, agar tidak terulang lagi peristiwa penambahan jumlah penduduk dalam waktu singkat (beberapa bulan) yang berakibat penambahan jumlah kursi daerah pemilihan, seperti pada pemilu 2004. - Rendahnya komitmen Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk menyediakan data bagi penyempurnaan DP4, dan lemahnya koordinasi KPU dengan Depdagri untuk memenuhi tenggat waktu tersedianya DP4 yang akurat. Kekeliruan Dalam Penghitungan Alokasi Kursi - Kewajiban KPU untuk menjamin pemenuhan prinsip keterwakilan dan proporsionalitas dalam penetapan alokasi kursi daerah pemilihan. - Berangkat dari pengalaman Pemilu 2004, berdasarkan kajian kami, terdapat kekeliruan perhitungan dalam alokasi kursi pada 15 Daerah pemilihan, mulai daerah pemilihan DPRD Propinsi sampai DPRD Kabupaten/Kota, dengan kisaran antara 1 hingga 4 kursi. Data ini akan dapat bertambah jika KPU melakukan review menyeluruh terhadap alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan pada Pemilu 2004 (lihat lampiran). - Apakah dalam peraturan KPU No 17 tahun 2008, masalah-masalah seperti yang telah disebutkan diatas telah disiapkan antisipasinya. Karena berdasarkan ketentuan UU Pemilu No 10 Tahun 2008 ada semangat untuk
22
Embed
“Kembalikan Hak Keterwakilan Yang Hilang” · Beberapa waktu lagi alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Penilaian KritisSindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan Watch Indonesia
Terhadap Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan DPRDPropinsi dan Kabupaten/Kota.
“Kembalikan Hak Keterwakilan Yang Hilang”Beberapa waktu lagi alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Propinsi danKabupaten/Kota akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika melihat aturandalam undang-undang pemilu no 10, ada mandat eksplisit bahwa sedapat mungkin petadaerah pemilihan dan jumlah kursi daerah pemilihan untuk pemilu 2009 tidak berubahseperti 2004, kecuali undang-undang menyatakan lain.
Sebagai penyelenggara yang sekaligus penyusun regulasi teknis atas tahapan di atas, KPUmemiliki mandat yang tidak saja berdasarkan asas normatif, lebih dari itu termasukdidalamnya terkait dengan prinsip keadilan (proporsionalitas dan keterwakilan penduduk).
Meskipun aturan pedoman penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Propinsidan Kabupaten/Kota telah ditetapkan oleh KPU melalui peraturan KPU Nomor 17 Tahun2008, beberapa catatan kritis perlu diajukan. Hal ini penting karena berkaca daripenetapan alokasi kursi pada pemilu 2004 yang bermasalah; pelanggaran batas alokasi 3-12 kursi/daerah pemilihan, kesalahan penghitungan alokasi kursi DPRD Propinsi danKabupaten/Kota berdasarkan jumlah penduduk (lihat lampiran), maupunketidakjelasan sumber data penduduk dan batas waktu finalnya sebagai basis dataalokasi kursi.
Berangkat dari pengalaman Pemilu 2004 yang dapat terulang pada Pemilu 2009, beberapamasalah tersebut kami identifikasi sebagai berikut;
Ketidakjelasan Basis Data Kependudukan dan Batas Waktu Final AlokasiKursi
- Basis data kependudukan yang akan dipakai oleh KPU untuk melakukanpenetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi (DPRD Propinsi danKabupaten/Kota). Apakah Data Penduduk dan Data Penduduk PotensialPemilih Pemilu (DP4) berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No 10Tahun 2008, ataukah data kependudukan yang lain. Karena hingga saat inidata DP4 masih belum dianggap sempurna, sehingga belum dapatdigunakan sebagai basis alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan.
- Batas waktu DP4 diatas, agar tidak terulang lagi peristiwa penambahanjumlah penduduk dalam waktu singkat (beberapa bulan) yang berakibatpenambahan jumlah kursi daerah pemilihan, seperti pada pemilu 2004.
- Rendahnya komitmen Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untukmenyediakan data bagi penyempurnaan DP4, dan lemahnya koordinasiKPU dengan Depdagri untuk memenuhi tenggat waktu tersedianya DP4yang akurat.
Kekeliruan Dalam Penghitungan Alokasi Kursi- Kewajiban KPU untuk menjamin pemenuhan prinsip keterwakilan dan
proporsionalitas dalam penetapan alokasi kursi daerah pemilihan.- Berangkat dari pengalaman Pemilu 2004, berdasarkan kajian kami,
terdapat kekeliruan perhitungan dalam alokasi kursi pada 15 Daerahpemilihan, mulai daerah pemilihan DPRD Propinsi sampai DPRDKabupaten/Kota, dengan kisaran antara 1 hingga 4 kursi. Data ini akandapat bertambah jika KPU melakukan review menyeluruh terhadap alokasikursi dan penetapan daerah pemilihan pada Pemilu 2004 (lihat lampiran).
- Apakah dalam peraturan KPU No 17 tahun 2008, masalah-masalah sepertiyang telah disebutkan diatas telah disiapkan antisipasinya. Karenaberdasarkan ketentuan UU Pemilu No 10 Tahun 2008 ada semangat untuk
2
sedapat mungkin tidak mengubah, baik jumlah kursi maupun peta daerahpemilihan seperti pada Pemilu 2004. Namun, fakta menunjukkan bahwaada sejumlah pencideraan hak keterwakilan pada sejumlah daerahpemilihan yang mengakibatkan hilangnya kursi perwakilan. Oleh karenaitu, antisipasi ini perlu dilakukan oleh KPU sebagai bentuk Remedi bagihilangnya hak keterwakilan yang hilang tersebut.
Melihat berbagai masalah yang muncul dalam penetapan kursi dan daerah pemilihanDPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota, dalam penilaian kami perlu dilakukan peninjauanterhadap beberapa hal sebagai berikut:
Terhadap Basis Data Penduduk:1. Departemen Dalam Negeri (Dirjen Adminduk) dan Komisi Pemilihan Umum harus
segera melakukan koordinasi secara intensif dalam rangka penyelesaian DP4.Penyelesaian data kependudukan ini harus juga disertai dengan batas waktu yangtepat, karena menjadi basis dalam alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihanDPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Guna mengantisipasi berlarut-larutnya proses penyempurnaan data kependudukandiatas, maka Komisi II DPR perlu mengambil langkah-langkah yang dianggappenting, baik dalam rangka memfasilitasi koordinasi antara Depdagri dengan KPU,ataupun dalam rangka memberikan sinyal bagi dimungkinkannya audit kinerjaterhadap Depdagri atas ketidakjelasan data penduduk.
Terhadap Penetapan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan DPRD Propinsi danKabupaten/Kota:1. Sebelum KPU melakukan alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan (Peraturan
KPU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan DaerahPemilihan Anggota DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). KPU wajib terlebihdahulu melakukan review menyeluruh atas alokasi kursi DPRD Propinsi danKabupaten/Kota pemilu 2004. Hal ini tidak saja berguna sebagai bahan evaluasi,lebih dari itu sebagai pijakan dasar dalam pengambilan kebijakan alokasi kursi danpenetapan daerah pemilihan pemilu 2009.
2. Sebagai bentuk Remedi terhadap 15 Daerah Pemilihan (termasuk penambahanjika KPU melakukan review menyeluruh) pemilu 2004 yang mengalami kesalahanpenghitungan alokasi kursi. Maka KPU wajib mengembalikan hak keterwakilan(kursi) yang seharusnya diterima oleh daerah pemilihan tersebut.
3. Jika KPU mengabaikan kewajiban seperti yang tertera dalam poin 1 dan 2 di atas,berarti pemenuhan prinsip proporsionalitas dan keterwakilan dalam pemilutercederai. Jika pengabaian tersebut berlanjut, maka KPU sebagai lembagapenyelenggara Pemilu menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh atashilangnya hak keterwakilan dari sejumlah besar penduduk.
4. Karena menyangkut terkuranginya atau bahkan hilangnya hak keterwakilanpenduduk pada suatu daerah, maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)sebagai penyelenggara fungsi pengawasan, wajib mengambil langkah-langkahstrategis dalam masalah ini sehingga KPU dapat menjalankan kewajibannya,demi pelaksanaan Pemilu yang demokratis.
Demikian penilaian Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan Watch Indonesia terhadaptahapan pemilu yang saat ini kami anggap berada pada titik kritis.
Jakarta, 8 Juli 2008
Tertanda
Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD)
Disusun oleh:- August Mellaz dan Pipit R. Kartawidjaja Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD
3
Lampiran: (Hasil Review Pipit R. Kartawidjaya-Watch Indonesia dan August Mellaz-SPD)
1. DPRD PROPINSIPROPINSI JAWA TIMURKODE: 3500KURSI: 100
CATATAN: Kendati jumlah penduduk Kota Surabaya Kota, Kabupaten Malang, Kota MalangKota, Kota Blitar dan Kabupaten Trenggalek mengalami perubahan (bandingkan dengan dataP4B), namun masih ditemui kekeliruan alokasi kursi di DAPEM JATIM 9 (bukan 12, tetapi 13)dan DAPEM JATIM 10 (bukan 10, tetapi 9).
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003)**) Data dihitung dan dikutip dari Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, LAMPIRAN III.1s/d 38, Kep. KPU, No. 655, 20.11.2003, „Peta Daerah Pemilihan“, www.kpu.go.id***) Jumlah Penduduk menurut KPU Pusat: 36.206.060. Kuota menurut KPU Pusat: 362.060,60(Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi, LAMPIRAN III.15 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHANUMUM, No. 655 TAHUN 2003, TANGGAL 20 NOPEMBER 2003 dan Daerah Pemilihan Anggota DPR,LAMPIRAN IV.15 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 640, 20.11.2003, „Peta DaerahPemilihan“, www.kpu.go.id)
4
2. DPRD PROPINSIPROPINSI NUSA TENGGARA TIMURKODE: 5300KURSI: 55
CATATAN: Diketemukan kekeliruan alokasi kursi di DAPEM NTT 1 (Bukan 10, tetapi 9 kursi)dan DAPEM NTT 7 (Bukan 6, tetapi 7 kursi). Mungkin terjadi penambahan/penurunan jumlahpenduduk, kendati total penduduk tetap.
PENDUDUK MENURUT KPU 4.083.639 **)KUOTA MENURUT KPU 74.248,00 **)
Data Penduduk berdasarkan*) P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003)**) Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi NTT, LAMPIRAN III.19 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM,No. 659 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
5
3. DPRD KABUPATEN/KOTA SUMATERA UTARAKABUPATEN SIMALUNGUNKODE: 1209
CATATAN: Terdapat ketaksesuain alokasi kursi di DAPEM SIMALUNGUN 1 danSIMALUNGUN 2 (Bandingkan dengan kasus yang sama di Kabupaten Dairi). Kemungkinantelah berlangsung penurunan/pertambahan penduduk di kedua DAPEM tersebut. Sayang,KPU Nasional tidak memberikan informasi tentang penduduk di Websitenya.
TOTAL 808.288 503.056 808.288 503.056 62,24% 45 45 17.962 11.179
PENDUDUK MENURUT KPU 808.288 **)KUOTA MENURUT KPU 17.961,96 **)*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003).**) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN, LAMPIRAN III.4 KEPUTUSAN KOMISIPEMILIHAN UMUM, No. 642 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id ******) Kecamatan-kecamatan yang tidak tercantumkan dalam P4B. Namun demikian, jumlah keseluruhan pendudukKab. Simalungun P4B sama dengan total penduduk KPU LAMPIRAN III.4 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHANUMUM, No. 642 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id. Kasus yang sama terjadi diKabupaten DAIRI. Bedanya, alokasi kursi KPU Pusat di sana tidak meleset.
PDK MENURUT KPU 192.070 **)KUOTA MENURUT KPU 7.682,80 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003).**) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KABUPATEN SAROLANGUN, LAMPIRAN III.5 KEPUTUSAN KOMISIPEMILIHAN UMUM, No. 645 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
CATATAN:Ditemukan „kekeliruan“ alokasi kursi. Bukan 12 pada DAPEM BENGKULU UTARA 1, akantetapi hanya 11 kursi. Dan bukan 8 untuk BENGKULU UTARA 4, melainkan 9 kursi.
PDK MENURUT KPU 318.759 **)KUOTA MENURUT KPU 9.107,40 **)*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003).**) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA, LAMPIRAN III.2 KEPUTUSAN KOMISIPEMILIHAN UMUM, No. 647 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
8
6. DPRD KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN RIAUKABUPATEN KARIMUNKODE: 2002
CATATAN:Ditemukan „kejanggalan“ (atau kah „kekeliruan“) alokasi kursi. Ditengok dari kuota penduduk,kekeliruan alokasi kursi terjadi di tiga DAPEM. Kemungkinan lain, sejak P4B dipublikasikanbulan Juli 2003, telah berlangsung perpindahan penduduk. Paling tidak dari Kecamatan Meralke Kecamatan TEBING yang bertetanggaan itu.
PDK MENURUT KPU 182.617 **)KUOTA MENURUT KPU 7.305,00 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (KPU, Jakarta, Agustus 2003).**) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KABUPATEN KARIMUN, LAMPIRAN III.3 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHANUMUM, No. 649 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
9
7. DPRD KABUPATEN/KOTA SUMATERA BARATKOTA PADANGKODE: 1371
CATATAN: Diketemukan kekeliruan alokasi kursi di DAPEM PADANG 2 (Bukan 12, tetapi 11kursi) dan DAPEM PADANG 4 (Bukan 10, tetapi 9 kursi). Mungkin terjadipenambahan/penurunan jumlah penduduk di kedua DAPEM tersebut, kendati total penduduktetap.
PDK MENURUT KPU 764.341 **)KUOTA MENURUT KPU 16.985,36 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003).**) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KOTA PADANG, LAMPIRAN III.2 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No.643 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
10
8. DPRD KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATANKABUPATEN LAHATKODE: 1604
CATATAN:Ditemukan „kekeliruan“ alokasi kursi. Bukan 7 pada DAPEM LAHAT, akan tetapi hanya 6kursi. Dan bukan 8 untuk LAHAT 3, melainkan 9 kursi.
DAPEM KECAMATAN PDK *) PEMILIH*)
PDKGAB
PEM.GAB
%PEMILIH
KUOTAKURSI
KURSI I
SiSAKURSI
ATAUSISAPDK
KURSI II
KURSISEHA-RUS-NYA
KURSIKPU
KUOTA(PDK/KURSIKPU)
BPP(PEMILIH/KURSIKPU)
LAHAT 1 LAHAT 100.619 65.218 141.506 91.173 64,43%
12,01 12 0,01 170 12 12 11.792 7.598
MERAPI 40.887 25.955
LAHAT 2 KOTA AGUNG 16.501 10.910 75.926 51.366 67,65%
6,45 6 0,45 5.258 6 7 10.847 7.338
MULAK ULU 17.240 11.414PULAU PINANG 24.580 16.927PAJAR BULAN 17.605 12.115
LAHAT 3 JARAI 24.378 16.499 102.394 66.910 65,35%
8,69 8 0,69 8.170 1 9 8 12.799 8.364
MUARAPINANG
27.150 17.281
LINTANGKANAN
22.846 14.675
TANJUNGSAKTI
28.020 18.455
LAHAT 4 KIKIM BARAT 13.795 8.582 103.920 65.589 63,11%
8,82 8 0,82 9.696 1 9 9 11.547 7.288
KIKIM TIMUR 23.643 15.160KIKIMSELATAN
13.133 8.106
KIKIM TENGAH 6.845 4.461TEBING TINGGI 46.504 29.280
LAHAT 5 PENDOPO 45.997 27.988 106.250 67.770 63,78%
9,02 9 0,02 248 9 9 11.806 7.530
ULU MUSI 32.458 21.126PASMA AIRKERUH
17.930 12.297
TALANGPADANG
9.865 6.359
TOTAL 529.996 342.808 529.996 342.808
64,68%
43 45 45 11.778 7.618
PDK MENURUT KPU 529.996 **)KUOTA MENURUT KPU 11.778,00 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003).**) Daerah Pemilihan Anggota DPRD LAHAT, LAMPIRAN III.8 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 646TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
CATATAN:Ditemukan „kekeliruan“ alokasi kursi. Bukan 6 pada DAPEM MUKO-MUKO 2, akan tetapihanya 5 kursi. Dan bukan 9 untuk MUKO-MUKO 3, melainkan 10 kursi.
DAPEM KECAMATAN PDK *) PEMILIH*)
PDKGAB
PEM.GAB
%PEMILIH
KUO-TAKURSI
KU
RS
I I
SISAKURSI
ATAUSISAPDK
KU
RS
I II KURSI
SEHA-RUS-NYA
KURSIKPU
KUOTA(PDK/KURSIKPU)
BPP (PE-MILIH/KURSIKPU)
MUKO-MUKO 1
MUKOMUKOUTARA
26.649 15.666 50.074 29.600 59,11%
9,85 9 0,85 4.327 1 10 10 5.007 2.960
LUBUK PINANG 23.425 13.934
MUKO-MUKO 2
TERASTERUNJAM
28.023 16.637 28.023 16.637 59,37%
5,51 5 0,51 2.608 0 5 6 4.671 2.773
MUKO-MUKO 3
MUKO-MUKOSELATAN
27.484 15.930 48.979 28.611 58,41%
9,64 9 0,64 3.232 1 10 9 5.442 3.179
PONDOKSUGUH
21.495 12.681
TOTAL 127.076 74.848 127.076 74.848 58,90%
23 2 25 25 5.083 2.994
PDK MENURUT KPU 127.076 **)KUOTA MENURUT KPU 5.083,04 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003).**) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KABUPATEN MUKO-MUKO, LAMPIRAN III.5 KEPUTUSAN KOMISIPEMILIHAN UMUM, No. 647 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
12
10. DPRD KABUPATEN/KOTA JAWA BARATKABUPATEN PURWAKARTAKODE: 3214
CATATAN:
Ditemukan „kekeliruan“ alokasi kursi. Berdasarkan jumlah penduduk P4B, maka bukan 9,melainkan 8 kursi untuk PURWAKARTA 1. Begitu juga: bukan 7, akan tetapi 8 buatPURWAKARTA 5.
PDK MENURUT KPU 748.790 **)KUOTA MENURUT KPU 16.639,77 **)*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003).**) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, LAMPIRAN III.14 KEPUTUSAN KOMISIPEMILIHAN UMUM, No. 652 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
13
11. DPRD KABUPATEN/KOTA JAWA TIMURKOTA PROBOLINGGOKODE: 3574
CATATAN:TERDAPAT PERBEDAAN MENCOLOK ALOKASI KURSI DI KETIGA DAPEM KOTAPROBOLINGGO. PADAHAL, TOTAL PENDUDUK MENURUT KPU PUSAT TIDAKBERBEDA DENGAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT DATA P4B. AGAKNYA, ADAPERUBAHAN PENDUDUK DI DALAM KECAMATAN?
Jumlah Penduduk menurut KPU Pusat: 200.252 **)Kuota menurut KPU: 6.675,07 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003)**) Berdasarkan LAMPIRAN III.33 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 655 TAHUN 2003, TANGGAL 20NOPEMBER 2003
14
12. DPRD KABUPATEN/KOTA JAWA TIMURKABUPATEN MADIUNKODE: 3519
CATATAN: Ditemukan ketidakcocokan alokasi kursi di Daerah Pemilihan Kabupaten Madiun.
Jumlah Penduduk menurut KPU: 656.918 **)Kuota menurut KPU: 14.598,18 **)
*) berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003)**) Berdasarkan LAMPIRAN III.19 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 655 TAHUN 2003, TANGGAL 20 NOPEMBER 2003
15
13. DPRD KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN TIMURKABUPATEN BERAUKODE: 6405
CATATAN:Ditemukan „kekeliruan“ alokasi kursi. Bukan 6 pada DAPEM BERAU 2, akan tetapi 5 kursi.Dan bukan 5 untuk BERAU 4, melainkan 6 kursi.
PDK MENURUT KPU 134.659 **)KUOTA MENURUT KPU 5.386,36 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003).**) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KABUPATEN BERAU, LAMPIRAN III.5 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHANUMUM, No. 663 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
16
14. DPRD KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN TIMURKABUPATEN NUNUKANKODE: 6408
CATATAN:Ditemukan „kesangat janggalan“ alokasi kursi. Perbedaannya cukup berarti diketiga DAPEM.Kemungkinannya, penduduk DAPEM NUNUKAN 1 melorot paling tidak 3 x 4.183,56 (=kuota),dan kemudian „menyusup“ ke NUNUKAN 2 dan NUNUKAN 3. Sayang, Website KPU tidakmenayangkan data penduduk seperti P4B.Jika rentang waktu P4B diterbitkan (Juli 2003) sampai keputusan KPU turun (20 Nopember2003 dan di Website baru sebulan kemudian), maka agaknya telah berlangsung perpindahanpenduduk (demi pemilu, demi salah satu parpol, demi salah seorang caleg?).
PDK MENURUT KPU 104.589 **)KUOTA MENURUT KPU 4.183,56 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003).**) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KABUPATEN BERAU, LAMPIRAN III.5 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHANUMUM, No. 663 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id***) Kecamatan-kecamatan yang tidak tercantumkan dalam P4B. Namun demikian, jumlah keseluruhan pendudukKAB. NUNUKAN versi P4B sama dengan total penduduk KPU **).
17
DPRD KABUPATEN/KOTA SAMARINDAKODE: 6472
CATATAN:
Ditemukan „kesangat janggalan“ alokasi kursi. Perbedaannya cukup berarti di empat DAPEM.Ada dua golongan „kekeliruan“.Pertama: Agaknya, alokasi kursi KOTA SAMRINDA 5 dan SAMARINDA 6 tertukar (Bukan 8,melainkan 12 dan sebaliknya).Kedua: Berdasarkan jumlah penduduk P4B, maka bukan 8, melainkan 7 kursi untuk KOTASAMARINDA 1. Begitu juga, bukan 7, akan tetapi 8 buat KOTA SAMARINDA 4. Sebagaikontrol, KOTA SAMARINDA 2 dapat dijadikan kontrol terhadap KOTA SAMARINDA 1 (7kursi). Jumlah penduduknya hampir setara.Atau kah telah terjadi „penyeberangan“ penduduk? Sayang, Website KPU tidakmenayangkan data penduduk seperti P4B.
PDK MENURUT KPU 562.463 **)KUOTA MENURUT KPU 12.499,18 **)*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003).**) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KOTA SAMARINDA, LAMPIRAN III.11 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHANUMUM, No. 663 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
18
Ketentuan Undang-undang Pemilu Untuk Daerah Pemilihan dan Alokasi KursiUU No 12 Tahun 2003 UU No 10 Tahun 2007
Undang-undang Pemilu No 12 Tahun 2003
Pasal 1 Ayat 13
1. Bilangan Pembagi Pemilihan yang selanjutnyadisingkat dengan BPP adalah bilangan yangdiperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sahdengan jumlah kursi di daerah pemilihan untukmenentukan jumlah perolehan kursi partai politikpeserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
BAB IPasal 1
27. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR,selanjutnya disebut BPP DPR, adalah bilangan yangdiperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruhPartai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambangbatas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus)dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihandengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untukmenentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik PesertaPemilu.
28. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPRD,selanjutnya disebut BPP DPRD, adalah bilangan yangdiperoleh dari pembagian jumlah suara sah denganjumlah kursi di suatu daerah pemilihan untukmenentukan jumlah perolehan kursi Partai PolitikPeserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsidan DPRD kabupaten/kota.
Pasal 47
Jumlah kursi DPR ditetapkan sebanyak 550 (lima ratuslima puluh).
PenjelasanPasal 47
Dalam hal pembentukan provinsi ataukabupaten/kota baru yang dilakukan setelahPemilu berlangsung, tidak ada penambahanjumlah anggota DPR dari provinsi yangbersangkutan.
BAB VJUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN
Bagian KesatuJumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR
Pasal 21
Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560(lima ratus enam puluh).banyak
Pasal 48
(1) Jumlah kursi anggota DPR untuk setiap provinsiditetapkan berdasarkan jumlah penduduk denganmemperhatikan perimbangan yang wajar.
(2) Tata cara perhitungan jumlah kursi anggota DPRuntuk setiap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh KPU.
PenjelasanPasal 48
Ayat (1)Yang dimaksud dengan perimbangan yangwajar dalam ayat ini adalah :
(1) alokasi kursi provinsi dihitung berdasarkantingkat kepadatan penduduk dengan kuotasetiap kursi maksimal 425.000 untukdaerah yang tingkat kepadatanpenduduknya tinggi dan kuota setiap kursiminimum 325.000 untuk daerah yangtingkat kepadatan penduduknya rendah;
(2) jumlah kursi pada setiap provinsidialokasikan tidak kurang dari jumlah kursiprovinsi sesuai pada Pemilu 1999;
(3) provinsi baru hasil pemekaran setelahPemilu 1999 memperoleh alokasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kursi.
Pasal 22
(1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsiatau bagian provinsi.
(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggotaDPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan palingbanyak 10 (sepuluh) kursi.
(3) Penentuan daerah pemilihan anggota DPRdilakukan dengan mengubah ketentuan daerahpemilihan pada Pemilu 2004 berdasarkanketentuan pada ayat (2).
(4) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud padaayat (3) merupakan lampiran yang tidakterpisahkan dari Undang-Undang ini.
19
Ayat(2)Cukup jelas
Pasal 49(1) Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi ditetapkan
sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) kursi dansebanyak-banyaknya 100 (seratus) kursi.
(2) Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlahpenduduk provinsi yang bersangkutan denganketentuan:
(1) provinsi dengan jumlah penduduk sampaidengan 1.000.000 (satu juta) jiwa mendapat 35(tiga puluh lima) kursi;
(2) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000(tiga juta) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima)kursi;
(3) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000(lima juta) jiwa mendapat 55 (lima puluh lima)kursi;
(4) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000(tujuh juta) jiwa mendapat 65 (enam puluhlima) kursi;
(5) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan9.000.000 (sembilan juta) jiwa mendapat 75(tujuh puluh lima) kursi;
(6) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 85(delapan puluh lima) kursi;
(7) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 100(seratus) kursi.
(3) Jumlah kursi anggota DPRD setiap provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan olehKPU.
PenjelasanPasal 49
Jumlah anggota DPRD Provinsi Nanggroe AcehDarussalam dan DPRD Provinsi Papuadisesuaikan dengan ketentuan Undang-undangNomor 18 Tahun 2000 tentang Otonomi KhususBagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh DalamBentuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam danUndang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentangOtonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Bagian KeduaJumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD
Provinsi
Pasal 23
(1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100(seratus).
(2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) didasarkan pada jumlah Pendudukprovinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:a. provinsi dengan jumlah Penduduk sampai
dengan 1.000.000 (satu juta) jiwamemperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima)kursi;
b. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari1.000.000 (satu juta) sampai dengan3.000.000 (tiga juta) jiwa memperolehalokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
c. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari3.000.000 (tiga juta) sampai dengan5.000.000 (lima juta) jiwa memperolehalokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
d. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari5.000.000 (lima juta) sampai dengan7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperolehalokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
e. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperolehalokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
f. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperolehalokasi 85 (delapan puluh lima) kursi;
g. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperolehalokasi 100 (seratus) kursi.
Pasal 50
(1) Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kotaditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh)kursi dan sebanyak-banyaknya 45 (empat puluhlima) kursi.
(2) Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkanpada jumlah penduduk di kabupaten/kota denganketentuan:
Pasal 104 kabupaten/kota dengan jumlah penduduksampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa mendapat20 (dua puluh) kursi;
Pasal 24
(1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalahkabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota.
(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggotaDPRD provinsi ditetapkan sama dengan Pemilusebelumnya.
20
Pasal 105 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebihdari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000(dua ratus ribu) jiwa mendapat 25 (dua puluh lima)kursi;
Pasal 106 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebihdari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000(tiga ratus ribu) jiwa mendapat 30 (tiga puluh) kursi;
Pasal 107 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebihdari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000(empat ratus ribu) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima)kursi;
Pasal 108 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebihdari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan500.000 (lima ratus ribu) jiwa mendapat 40 (empatpuluh) kursi;
Pasal 109 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebihdari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa mendapat 45(empat puluh lima) kursi.
(3) Jumlah kursi anggota DPRD setiap kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan olehKPU.
Pasal 25
(1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yangdibentuk setelah Pemilu ditetapkanberdasarkan ketentuan dalam Undang-Undangini.
(2) Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggotaDPRD provinsi sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) danpaling banyak 12 (dua belas).
(3) Dalam hal terjadi pembentukan provinsi barusetelah Pemilu, dilakukan penataan daerahpemilihan di provinsi induk sesuai denganjumlah penduduk berdasarkan alokasi kursisebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Penataan daerah pemilihan di provinsi indukdan pembentukan daerah pemilihan di provinsibaru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursidan daerah pemilihan anggota DPRD provinsiditetapkan dalam peraturan KPU.
Bagian KetigaJumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD
Kabupaten/Kota
Pasal 26(1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan
paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak50 (lima puluh).
(2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan padajumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutandengan ketentuan:a. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduksampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperolehalokasi 20 (dua puluh) kursi;b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebihdari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (duaratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima)kursi;c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebihdari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000
21
(tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 (tiga puluh)kursi;d. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebihdari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000(empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tigapuluh lima) kursi;e. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebihdari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000(lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empatpuluh) kursi;f. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebihdari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000(satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluhlima) kursi;g. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduklebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi50 (lima puluh) kursi.
Pasal 27
(1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kotaadalah kecamatan atau gabungan kecamatan.
(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggotaDPRD kabupaten/kota ditetapkan sama denganPemilu sebelumnya.
(3) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota dikabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduklebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa berlakuketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf g.
(4) Penambahan jumlah kursi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (2) huruf g diberikankepada daerah pemilihan yang memiliki jumlahpenduduk terbanyak secara berurutan.
Pasal 28
(1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkanhilangnya daerah pemilihan, daerah pemilihantersebut dihapuskan.
(2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihansebagaimana dimaksud pada ayat (1)diperhitungkan kembali sesuai dengan jumlahPenduduk.
Pasal 29
(1) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kotayang dibentuk setelah Pemilu ditetapkanberdasarkan ketentuan dalam Undang-Undangini.
(2) Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggotaDPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga)dan paling banyak 12 (dua belas).
(3) Dalam hal terjadi pembentukankabupaten/kota baru setelah Pemilu, dilakukanpenataan daerah pemilihan di kabupaten/kotainduk sesuai dengan jumlah pendudukberdasarkan alokasi kursi sebagaimanadimaksud pada ayat (2).
(4) Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kotainduk dan pembentukan daerah pemilihan dikabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemiluberikutnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursidan daerah pemilihan anggota DPRDkabupaten/kota ditetapkan dalam peraturanKPU.
22
BAB VIPENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
Bagian KesatuData Kependudukan
Pasal 32
(1) Pemerintah dan pemerintah daerahmenyediakan data kependudukan.
(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus sudah tersedia dandiserahkan kepada KPU paling lambat 12 (duabelas) bulan sebelum hari/tanggal pemungutansuara.
Penjelasan
(1) Yang dimaksud dengan data kependudukanadalah data penduduk dan data penduduk potensialPemilih Pemilu (DP4)