“ PEMBINAAN PENGUSAHA ANGKUTAN BARANG...HARAPAN 1. Menyampaikan kepada pemilik barang bahwa aturan muatan barang harus memenuhi daya angkut dalam buku uji kendaraan bermotor; 2.

“ PEMBINAAN PENGUSAHA ANGKUTAN BARANG “

OLEH : MARGA JANTO SANTOSA, SE

RIWAYAT HIDUP

Nama : Marga Janto Santosa, SE

Tempat, tanggal lahir : Palembang,19 Agustus 1961

Jenis kelamin : Laki laki

Status : Menikah

Agama : Katolik

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Janur Asri VIII Blok QK 16 No. 15, Kelapa Gading

Jakarta Utara

e-mail : [email protected]

AKADEMI

1981 - 1986 : STIE BANDUNG, Jurusan Akutansi

PENGALAMAN KERJA

1987 - 1994 : Bekerja di PT. MULTI NASIONAL – Managing Directur dan Finance

Coorporate

1995- saat ini : Direktur (owner) PT. CITRA TRANSPORT LOGISTIC

ORGANISASI

2014 – Saat ini, : Ketua Kompartemen Hubungan Masyarakat & Media

Marga Janto Santosa, SE

PERMASALAHAN DI LAPANGAN

Banyak kendaraan dari sumatera (Lampung, Sumatera Barat) yang bukuKIR tidak tercantum No SRUT.

Denda yang diberikan oleh pengadilan bukan merupakan dendamaksimal.

Pelanggaran muatan rata – rata dari kendaraan 3 sumbu atau lebihadalah berkisaran pada 20 ton per sumbu.

Masih banyak ditemukan truk trailer yang beroperasi mengangkutpeti kemas 40 dan 45 feet.

Masih ditemukan penggunaan buku KIR palsu.

1

2

3

4

5

Contoh Muatan Over Dimensi

Over Loading

CONTOH SURAT KETERANGAN RANCANG BANGUN

CONTOH SURAT REGISTRASI UJI TYPE

HARAPAN

1. Menyampaikan kepada pemilik barang bahwaaturan muatan barang harus memenuhi dayaangkut dalam buku uji kendaraan bermotor;

2. Tidak mengoperasikan kendaraan angkutanbarang yang overdimensi/melebihi standar;

3. Bila membawa muatan lebih siapkan biayatambahan untuk membayar denda tilang danbiaya pemindahan barang.

TARGET

NO OVERLOADING

NO OVERDIMENSI

ALAT PEMANTUL CAHAYA PADA TRUK WING BOX

CONTOH ALAT PEMANTUL CAHAYA PADA SISISAMPING WING BOX

CONTOH ALAT PEMANTUL CAHAYA PADA TANGKI

CONTOH ALAT PEMANTUL CAHAYA PADA SISIBELAKANG TANGKI

DIREKTORAT JENDERAL

PERHUBUNGAN DARATKEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK

INDONESIA