Laporan Tahunan 2010 Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam reformasi birokrasi dan memenangkan kembali hati masyarakat. Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI NA GA R A DA N ARAKCA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan 12190 Telepon : (021) 5250208, 5251609, 5262880 Faksimile : (021) 5251245 Call Center/Kring Pajak : (021)500200 e-mail : [email protected]Kantor Pusat www.pajak.go.id NA GA R A DA N ARAKCA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Tahunan 2010
Laporan Tahunan 2010
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKKementerian Keuangan Republik Indonesia
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam reformasi birokrasi dan memenangkan kembali hati masyarakat.
Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
NAGARA DANA RAKCA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKKementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan 12190
Telepon : (021) 5250208, 5251609, 5262880Faksimile : (021) 5251245
Sebagai institusi pemerintah yang bertugas menghimpun dana masyarakat untuk penyelenggaraan negara, DJP terus melanjutkan reformasi birokrasi yang merupakan langkah PasTI dalam mengemban kepercayaan masyarakat.
2
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Menjadi institusi pemerintah yang
menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan
modern yang efektif, efisien, dan dipercaya
masyarakat dengan integritas dan profesionalisme
yang tinggi.
Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan
undang-undang perpajakan yang mampu
mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem
administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.
VISI
MISI
NILAIProfesionalisme
Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi,
kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan sosial.
Integritas
Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral,
yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji.
3
Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Teamwork
Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang/pihak lain, serta membangun network untuk
menunjang tugas dan pekerjaan.
Inovasi
Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif, dengan
memerhatikan aturan dan norma yang berlaku.
4
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Sambutan Direktur Jenderal Pajak
Pada tahun 2010 DJP meluncurkan
program perbaikan jangka pendek
(crash program) yang difokuskan pada
9 bidang yang sifatnya prioritas.
Mochamad Tjiptardjo Direktur Jenderal Pajak
5
Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Segala puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga DJP dapat menjalankan tugas mengamankan penerimaan negara di tahun 2010. Penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan DJP pada tahun 2010 mencapai Rp569,02 triliun atau 93,88% dari target APBN-P, dan tumbuh sebesar 15,07% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hasil tersebut cukup baik mengingat pada tahun yang sama DJP menghadapi tiga masalah utama yaitu menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat sebagai akibat mencuatnya pemberitaan kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai DJP, masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dan menurunnya motivasi pegawai.
Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, khususnya untuk mengatasi masalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan motivasi pegawai, pada tahun 2010 DJP meluncurkan program perbaikan jangka pendek dan jangka menengah (crash program) yang difokuskan pada 9 bidang yang sifatnya prioritas, yaitu (1) tata nilai dan budaya kerja, (2) pemeriksaan, (3) keberatan, (4) banding, (5) ekstensifikasi, (6) pengawasan kepatuhan, (7) sumber daya manusia, (8) teknologi informasi dan komunikasi, serta (9) organisasi.
Sejalan dengan pelaksanaan crash program di atas, pada tahun 2010 DJP menjalankan program internalisasi tata nilai dan budaya kerja yang diberi tajuk “DJP Maju, PasTI!”. Program tersebut merupakan program pembangkitan motivasi dan penguatan integritas pegawai dengan menjadikan nilai-nilai DJP sebagai pedoman perilaku. Nilai-nilai DJP, yaitu Profesionalisme, Integritas, Teamwork, dan Inovasi, atau disingkat menjadi PasTI, merupakan inti dari budaya yang dikembangkan DJP.
Kegiatan penting lainnya yang dilaksanakan oleh DJP pada tahun 2010 yaitu berperan aktif dalam rangka pengalihan PBB perdesaan dan perkotaan dan BPHTB kepada pemerintah daerah, serta dimulainya pelaksanaan kebijakan VAT Refund for Tourist, yaitu pelayanan pengembalian PPN yang telah dibayar atas barang bawaan yang dibawa keluar negeri untuk orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Pelaksanaan VAT Refund for Tourist dimulai pada tanggal 1 April 2010 seiring berlakunya Undang-Undang PPN dan PPnBM Nomor 42 Tahun 2009.
Di tahun 2010, DJP melakukan ekstensifikasi berupa penambahan wajib pajak terdaftar yang cukup signifikan mencapai 3.201.014 wajib pajak, terdiri dari 3.019.396 wajib pajak orang pribadi, 151.771 wajib pajak badan, dan 29.847 wajib pajak bendahara. Penambahan ini diharapkan dapat meletakkan fondasi perpajakan di masa mendatang.
Peran serta aktif DJP dalam komunitas perpajakan internasional dilakukan dengan mengikuti beberapa kegiatan yang berskala internasional antara lain yaitu melakukan pembentukan perjanjian pertukaran informasi perpajakan/tax information exchange agreement (TIEA) di London, serta mengikuti the Sixth Meeting of the OECD FTA di Istanbul, OECD Global Forum on Development di Paris, dan Global Forum Meeting on Tranparency and Exchange of Information for Tax Purpose di Singapura.
Untuk Indonesia yang lebih baik, di tahun yang akan datang DJP optimis mampu mengemban amanah menghimpun penerimaan pajak negara, melewati tantangan dan rintangan yang mendera, serta berusaha merebut kembali kepercayaan masyarakat.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Direktur Jenderal Pajak
Mochamad Tjiptardjo
6
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pimpinan DJPProfil Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, dan Tenaga Pengkaji
Mochamad TjiptardjoDirektur Jenderal Pajak
Djonifar Abdul Fatah Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
Otto Endy PanjaitanDirektur Pemeriksaan dan Penagihan
Suryo Utomo Direktur Peraturan Perpajakan I
Pontas PanePlt. Direktur Intelijen dan Penyidikan
Achmad Sjarifuddin AlsahDirektur Peraturan Perpajakan I I
HartoyoDirektur Ekstensifikasi dan Penilaian
7
Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Mochamad TjiptardjoDirektur Jenderal PajakMenjabat Direktur Jenderal Pajak sejak 28 Juli 2009. Gelar Sarjana Ilmu Keuangan Jurusan Pajak Umum diperolehnya dari Institut Ilmu Keuangan pada tahun 1979 dan gelar Master of Arts in Economic diperolehnya dari Williams College Massachussets, Amerika Serikat pada tahun 1984.
Djonifar Abdul Fatah Sekretaris Direktorat Jenderal PajakMenjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak sejak 28 April 2009. Gelar Sarjana Ilmu Keuangan Jurusan Pajak Umum diperolehnya dari Institut Ilmu Keuangan pada tahun 1980 dan gelar Master of Arts in Economic diperolehnya dari Vanderbilt University, Amerika Serikat, pada tahun 1984.
Suryo UtomoDirektur Peraturan Perpajakan IMenjabat Direktur Peraturan Perpajakan I sejak 6 April 2010. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Diponegoro pada tahun 1992 dan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1998.
Achmad Sjarifuddin AlsahDirektur Peraturan Perpajakan IIMenjabat Direktur Peraturan Perpajakan II sejak 28 April 2009. Beliau merupakan alumnus Institut Ilmu Keuangan pada tahun 1980, alumnus University of Illinois, Amerika Serikat, pada tahun 1986, dan alumnus University of Bloomington, Amerika Serikat, pada tahun 1992 dengan gelar Doctor of Philosophy in Management.
Otto Endy PanjaitanDirektur Pemeriksaan dan PenagihanMenjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sejak 12 Mei 2010. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1980 dan gelar Master of Business Administration dari Saint Louis University, Amerika Serikat, pada tahun 1989.
Pontas PanePlt. Direktur Intelijen dan PenyidikanMenjabat Plt. Direktur Intelijen dan Penyidikan sejak 9 Oktober 2009. Beliau merupakan alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara pada tahun 1988 dan alumnus Program Magister Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 2007.
HartoyoDirektur Ekstensifikasi dan PenilaianMenjabat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak 16 Juni 2008. Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen diperolehnya dari Universitas Mulawarman pada tahun 1982 dan gelar Master of Business Property diperolehnya dari University of South Australia pada tahun 1992.
8
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Catur Rini WidosariDirektur Keberatan dan BandingMenjabat Direktur Keberatan dan Banding sejak 6 April 2010. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1989 dan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1998.
Sumihar Petrus TambunanDirektur Potensi, Kepatuhan dan PenerimaanMenjabat Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan sejak 28 Desember 2006. Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi diperolehnya dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1978. Kemudian gelar Master of Arts in Economic dan gelar Doctor of Philosophy in Economics diperolehnya dari University of Colorado, Amerika Serikat, masing-masing pada tahun 1984 dan 1987.
Moh. Iqbal AlamsjahDirektur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan MasyarakatMenjabat Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat sejak 6 April 2010. Beliau merupakan alumnus Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1988. Gelar Master of Economics in Public Finance and Tax Policy diraihnya dari Vanderbilt University, Amerika Serikat, pada tahun 1997, dan gelar Doktor Manajemen Bisnis diperolehnya dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2007.
Yoyok SatiotomoDirektur Teknologi Informasi PerpajakanMenjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan sejak 6 April 2010. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1986 dan gelar Master of Art in Business and Commerce dari Keio University, Jepang, pada tahun 1999.
9
Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Wahju Karya TumakakaDirektur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya AparaturMenjabat Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur sejak 12 Mei 2010. Beliau merupakan alumnus Program Diploma IV Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1987 dan alumnus Master of Public Administration Program Harvard University, Amerika Serikat, pada tahun 1995.
Hario DamarDirektur Transformasi Teknologi Komunikasi dan InformasiMenjabat Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi sejak 18 Juni 2009. Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen diperolehnya dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1988 dan gelar Master of Business Administration diperolehnya dari University Of New Brunswick, Kanada, pada tahun 1996. Kemudian Program Doktoral Manajemen Sistem Informasi di Asahi University, Jepang, diselesaikannya pada tahun 2003.
Robert PakpahanDirektur Transformasi Proses BisnisMenjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis sejak 28 Desember 2006. Beliau merupakan alumnus Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1987. Gelar Doctor of Philosophy in Economics diperolehnya dari University of North Carolina at Chapel Hill, Amerika Serikat, pada tahun 1998.
Eddy MarlanTenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi PajakMenjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sejak 28 April 2009. Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi diperolehnya dari Universitas Padjadjaran pada tahun 1980 dan gelar Master of Business Administration diperolehnya dari Case Western Reserve University, Amerika Serikat, pada tahun 1989. Kemudian beliau menyelesaikan Program Doktoral Ilmu Akutansi Manajemen di Technology University of the Philippines, Filipina, pada tahun 1999.
10
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Gusti Nyoman PuteraTenaga Pengkaji Bidang Pelayanan PerpajakanMenjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan sejak 12 Mei 2010. Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dan gelar Magister Sains diperolehnya dari Universitas Gajah Mada masing-masing pada tahun 1979 dan 1998.
Estu BudiartoTenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya ManusiaMenjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia sejak 6 April 2010. Beliau merupakan alumnus Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1990. Kemudian gelar Master of Business Administration in Finance diperolehnya dari University Of Rochester, Amerika Serikat, pada tahun 1993.
Bambang Tri MuljantoTenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum PerpajakanMenjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan sejak 12 Mei 2010. Gelar Sarjana Hukum diperolehnya dari Universitas Indonesia pada tahun 1986 dan gelar Master of Business Administration diperolehnya dari Saint Louis University, Amerika Serikat, pada tahun 1992.
11
Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Daftar Kepala Kantor Wilayah DJP dan
Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
1. Amri Zaman Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
2. Riza Noor Karim Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
3. Muhammad Haniv Kepala Kantor Wilayah DJP Nanggroe Aceh Darussalam
4. Yusri Natar Nasution Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
5. Harta Indra Tarigan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II
6. Nirwan Tjipto Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau
7. Peni Hirjanto Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
8. Pandu Bastari Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
9. Rizal Admeidy Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
10. Herry Sumardjito Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
11. Ichwan Fachruddin Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
12. Sutrisno Ali Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan
13. Ramram Brahmana Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
14. Djalintar Sidjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
15. Sigit Priadi Pramudito Kepala Kantor Wilayah DJP Banten
16. Dedi Rudaedi Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
17. Taufieq Herman Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II
18. Sakli Anggoro Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
19. Dicky Hertanto Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
20. Djangkung Sudjarwadi Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
21. Suharno Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
22. Erwin Silitonga Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
23. Ken Dwijugiasteadi Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
24. Hubertus Agus Wuryantoro Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat
25. Agus Hudiyono Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
26. Bambang Is Sutopo Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur
27. Angin Prayitno Aji Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
28. Bambang Basuki Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
29. Zulfikar Thahar Kepala Kantor Wilayah DJP Bali
30. Adjat Djatnika Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
31. Singal Sihombing Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku
32. Kismantoro Petrus Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
12
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Peristiwa Penting 2010 1
Januari Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang antara lain mengatur pengalihan PBB-Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah per tanggal 31 Desember 2013 dan pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah paling lama satu tahun sejak berlakunya undang-undang dimaksud. Pada tanggal ini juga mulai berlaku penurunan tarif PPh Badan menjadi 25% yang berlaku sejak tahun pajak 2010.
20
Maret Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu - Two antara Direktur Jenderal Pajak dengan seluruh pejabat eselon II di lingkungan DJP yang dilaksanakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta.
10-12
Februari Perundingan pembentukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Hongkong yang dilaksanakan di Hongkong.
23
Februari Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara DJP dan Kepolisian RI tentang Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan.
28
MeiMalam penganugerahan The Best Contact Center 2010 di Hotel Bumi Karsa Jakarta yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association. Kring Pajak 500200 mendapat penghargaan platinum dalam kategori The Best Agent Inbound Contact Center dan penghargaan silver dalam kategori Supervisor Contact Center untuk contact center dengan kapasitas di bawah 100 seat.
20
Mei Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melantik Agus D.W. Martowardojo sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
22-24
Maret Perundingan pembentukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Serbia yang dilaksanakan di Jakarta.
29-31
Maret Perundingan Perjanjian Pertukaran Informasi Perpajakan/Tax Information Exchange Agreement (TIEA) antara Indonesia dengan Jersey, Guernsey, dan Isle of Man yang dilaksanakan di London.
17
Maret Penyampaian SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II di Kantor Pusat DJP, Jakarta.
Februari Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu - One antara Menteri Keuangan dengan seluruh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan, Jakarta.
13
Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
8
Desember Perundingan TIEA antara Indonesia dan Costa Rica yang dilaksanakan di Costa Rica.
10
Desember Perundingan TIEA antara Indonesia dan Cayman Islands yang dilaksanakan di Cayman Islands.
13
Desember Perundingan TIEA antara Indonesia dan Bahamas yang dilaksanakan di Bahamas.
27
September Perundingan TIEA antara Indonesia dan San Marino yang dilaksanakan di San Marino.13
Juli Perundingan pembentukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Laos yang dilaksanakan di Laos.
22
Juli Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu - Two yang telah disempurnakan.
16
Juli Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Kementerian Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak.
18
Agustus Deklarasi pencanangan nilai-nilai organisasi ‘DJP Maju, PasTI-Profesional, Integritas, Teamwork, Inovasi ‘ yang dilaksanakan serentak oleh unit kantor DJP di seluruh Indonesia.
9
Juni Perundingan TIEA antara Indonesia dan Bermuda yang dilaksanakan di Bermuda.
15-17
Desember Perundingan renegosiasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Jepang yang dilaksanakan di Jakarta.
21-23
Desember Perundingan renegosiasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan India yang dilaksanakan di Jakarta.
31
Desember Batas akhir pengenaan Fiskal Luar Negeri sesuai amanat Undang-Undang PPh.
14
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
PROFESIONALISME
mutlak diterapkan
sebagai komitmen
dalam menghimpun
penerimaan negara
Semangat profesionalisme senantiasa
diwujudkan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat dan
menjadikan bangsa yang mandiri
dalam pembiayaan pembangunan.
15
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
16
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
.
ORGANISASI
Tugas DJP sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/
PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah
merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
perpajakan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
e. pelaksanaan administrasi DJP.
Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional.
Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan
jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah
dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen
Perpajakan (PPDDP).
Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit
dan jumlah pegawai lebih dari 32.000 orang yang tersebar di seluruh
penjuru nusantara, merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam
lingkungan Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut
diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang
beban setiap tahunnya semakin berat.
Selayang Pandang DJP
Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional.
17
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
18
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Bagan Organisasi DJPDirektorat Jenderal Pajak
Sekretariat Direkorat Jenderal
Pusat Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan
Tenaga Pengkaji (TP)• TP Bidang Pelayanan Perpajakan• TP Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak• TP Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum Perpajakan• TP Bidang Pembinaan & Penertiban SDM
& Hubungan Masyarakat• Direktorat Teknologi lnformasi
Perpajakan • Direktorat Kepatuhan Internal
& Transformasi Sumber Daya Aparatur
• Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi & Informasi
• Direktorat Transformasi Proses Bisnis
Kantor Wilayah (Kanwil) • Kanwil DJP Wajib Pajak Besar • Kanwil DJP Jakarta Khusus • Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam • Kanwil DJP Sumatera Utara I • Kanwil DJP Sumatera Utara II • Kanwil DJP Riau & Kepulauan Riau • Kanwil DJP Sumatera Barat & Jambi • Kanwil DJP Sumatera Selatan & Kepulauan
Bangka Belitung• Kanwil DJP Bengkulu & Lampung • Kanwil DJP Jakarta Pusat • Kanwil DJP Jakarta Barat • Kanwil DJP Jakarta Selatan • Kanwil DJP Jakarta Timur • Kanwil DJP Jakarta Utara • Kanwil DJP Banten • Kanwil DJP Jawa Barat l • Kanwil DJP Jawa Barat II • Kanwil DJP Jawa Tengah I • Kanwil DJP Jawa Tengah II • Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta • Kanwil DJP Jawa Timur I • Kanwil DJP Jawa Timur II • Kanwil DJP Jawa Timur III • Kanwil DJP Kalimantan Barat • Kanwil DJP Kalimantan Selatan & Tengah • Kanwil DJP Kalimantan Timur • Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat &
Tenggara • Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah,
Gorontalo, & Maluku Utara• Kanwil DJP Bali • Kanwil DJP Nusa Tenggara • Kanwil DJP Papua & Maluku
Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
19
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Tugas Unit dan Jabatan di Kantor Pusat DJP
Sekretariat Direktorat Jenderal Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
Direktorat Peraturan Perpajakan I Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN dan PPnBM, serta PTLL, dan PBB dan BPHTB.
Direktorat Peraturan Perpajakan II Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
Direktorat Pemeriksaan & Penagihan Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.
Direktorat Intelijen & Penyidikan Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen dan penyidikan pajak.
Direktorat Ekstensifikasi & Penilaian Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
Direktorat Keberatan & Banding Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.
Direktorat Potensi, Kepatuhan & Penerimaan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.
Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.
Direktorat Kepatuhan Internal & Transformasi Sumber Daya Aparatur
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi & Informasi
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
Direktorat Transformasi Proses Bisnis Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak
Mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum Perpajakan
Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan & Penertiban Sumber Daya Manusia
Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
20
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Jenis Jumlah
Kanwil DJP 31
KPP Wajib Pajak Besar 4
KPP Madya 28
KPP Pratama 299
KP2KP 207
PPDDP 1
Jumlah 570
Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian,
analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari
kantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas:
a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di
Jakarta; dan
b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus
yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan
pengawasan kepada wajib pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi
wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:
a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
b. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib
pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal
asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
c. KPP Pratama, menangani wajib pajak lokasi.
Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak
terjangkau oleh KPP maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi
perpajakan dilaksanakan oleh unit KP2KP.
Satu-satunya unit pelaksana teknis (UPT) DJP saat ini adalah PPDDP. Unit yang
berlokasi di Jakarta ini mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian,
perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan
teknologi informasi perpajakan.
21
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
22
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Kinerja
Organisasi modern menuntut adanya tugas dan peranan yang jelas bagi setiap
unit organisasi dan individu dalam mencapai tujuan yang selaras dengan visi
dan misi organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, sejak tahun 2007 DJP telah
menerapkan manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC). Dengan
manajemen kinerja berbasis BSC, kinerja DJP tidak hanya dilihat dari stakeholder
perspective saja, yaitu yang terkait dengan penerimaan pajak, tetapi juga dilihat
dari tiga perspektif lainnya, yaitu customer perspective, internal process perspective,
dan learning and growth perspective. Dari empat perspektif tersebut, ditentukanlah
sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai untuk masing-masing perspektif, dan
untuk mengukur keberhasilan capaian masing-masing sasaran strategis tersebut
ditentukan beberapa indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja utama
(IKU).
Kinerja DJP dapat dilihat dari empat perspektif yaitu stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.
23
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dalam peta strategi DJP tahun 2010 telah ditetapkan 15 sasaran strategis (SS)
dan 29 IKU beserta targetnya yang merupakan kontrak kinerja antara Menteri
Keuangan dengan Direktur Jenderal Pajak.
Diagram Peta Strategi DJP Tahun 2010
SS-1Penerimaan pajak
negara yang optimal
SS-2Kepercayaan masyarakat
yang tinggi
Terwujudnya masyarakat sadar dan peduli pajak
• Masyarakat• DPR• Pemerintah
Stak
ehol
der
Pers
pect
ive
SS-12Penyempurnaan organisasi
sesuai kebutuhan yang dinamis
SS-13Pengembangan sistem TIK
yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan
SS-14Pengelolaan anggaran yang
optimal dan efisien
SS-15Pembentukan SDM
yang berintegritas dan berkompetensi tinggi
TEKNOLOGI INFORMASIKOMUNIKASI
ORGANISASI ANGGARAN S D M
Lear
ning
&
Gro
wth
Per
spec
tive
SS-6Peningkatan kualitas
pelayanan
SS-8Peningkatan penggalian
potensi berbasis mapping, profil dan benchmark
SS-10Optimalisasi pelaksanaan
penagihanSS-5
Peningkatan efektivitas pembuatan dan penyempurnaan
peraturan di bidang perpajakan
SS-7Peningkatan efektivitas
sosialisasi dan kehumasan
SS-9Peningkatan efektivitas
pemeriksaan
SS-11Peningkatan efektivitas
penyidikan
PELAYANANPERUMUSAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
Inte
rnal
Pro
cess
Per
spec
tive
Cust
omer
Pe
rspe
ctiv
e SS-4Tingkat kepuasan Wajib Pajak yang
tinggi
Wajib Pajak
SS-3Tingkat kepuasan Wajib Pajak yang
tinggi atas pelayanan perpajakan
24
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Tabel Pencapaian IKU-Kontrak Kinerja DJP Tahun 2010
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Tabel Unit dengan Kinerja Penerimaan Pajak Terbaik Tahun 2010
Peringkat Unit Kerja
Kanwil DJP KPP Penentu Penerimaan
KPP Pratama
1 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
KPP Badan Usaha Milik Negara
KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua
2 Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung
KPP Penanaman Modal Asing Dua
KPP Pratama Medan Belawan
3 Kanwil DJP Kalimantan Barat
KPP Wajib Pajak Besar Dua
KPP Pratama Jakarta Cilandak
4 Kanwil DJP Banten KPP Penanaman Modal Asing Tiga
KPP Pratama Sidoarjo Selatan
5 Kanwil DJP Jakarta Barat KPP Penanaman Modal Asing Empat
KPP Pratama Kayu Agung
6 Kanwil DJP Jawa Barat II KPP Wajib Pajak Besar Satu
KPP Pratama Palembang Ilir Timur
7 Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
KPP Madya Bekasi KPP Pratama Baturaja
8 Kanwil DJP Jakarta Utara KPP Madya Tangerang KPP Pratama Singosari
9 Kanwil DJP Jawa Tengah I KPP Madya Semarang KPP Pratama Lahat
10 Kanwil DJP Bali KPP Perusahaan Masuk Bursa
KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
2. Kantor Pelayanan Percontohan
Kementerian Keuangan setiap tahun menyelenggarakan kegiatan penilaian kinerja
pelayanan publik yang dinamakan Pemilihan Kantor Pelayanan Percontohan.
Kegiatan ini dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari penyeleksian terhadap
kantor-kantor pelayanan di tingkat eselon I kemudian dilanjutkan dengan
pemilihan pemenang Kantor Pelayanan Percontohan tingkat Kementerian
Keuangan.
Penilaian kinerja pelayanan publik dihitung dari beberapa unsur antara lain
sistem dan prosedur, SDM, sarana, dan prasarana kantor. Metode penilaian yang
digunakan meliputi observasi langsung, wawancara terhadap pimpinan dan staf
kantor, pengumpulan data sekunder seperti pengaduan masyarakat, dan survei
melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat/pengguna layanan.
Tabel Unit Pemenang Seleksi KPP Percontohan Tingkat DJP Tahun 2010
Peringkat Unit
1 KPP Madya Sidoarjo
2 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
3 KPP Madya Makassar
4 KPP Pratama Biak
Untuk kegiatan Kantor Pelayanan Percontohan Tahun 2010 tingkat Kementerian
Keuangan, KPP Madya Sidoarjo ditetapkan sebagai pemenang ketiga.
34
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
PENANAMAN NILAI-NILAI ORGANISASI DAN PEMBANGUNAN BUDAYA DJP
Agar dapat melaksanakan tugas pengumpulan penerimaan pajak secara lebih
optimal, DJP dituntut untuk selalu melakukan perbaikan sehingga dapat
beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi, termasuk untuk meningkatkan
kemampuan dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Untuk menjawab
tantangan tersebut, DJP telah meluncurkan dan melaksanakan program Reformasi
Perpajakan yang dimulai pada tahun 2002.
Namun demikian, kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai DJP
yang terjadi pada tahun 2010, yang diikuti dengan sorotan tajam dari berbagai
pihak, telah menyebabkan runtuhnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
institusi DJP. Selanjutnya, semangat dan kepercayaan diri pegawai dalam
melaksanakan tugas juga menurun. Hal-hal tersebut, Secara langsung maupun
Kapita Selekta Kegiatan
“DJP Maju, PasTI!” merupakan program pembangkitan motivasi dan penguatan integritas pegawai.
35
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
tidak langsung, tentu saja dapat mengganggu kinerja DJP dalam mencapai target
penerimaan pajak yang telah ditetapkan.
Menyadari hal tersebut di atas, pada tahun 2010 DJP meluncurkan program
perbaikan jangka pendek (crash program) yang difokuskan pada sembilan bidang
yang sifatnya prioritas, antara lain yaitu perbaikan tata nilai dan budaya kerja
institusi.
Pengembangan budaya DJP yang bersumber dari nilai-nilai organisasi DJP, yaitu
Profesionalisme, Integritas, Teamwork, dan Inovasi (PasTI) menjadi satu hal yang
harus diprioritaskan. Program internalisasi nilai organisasi yang diberi tajuk “DJP
Maju, PasTI!” digulirkan pada tahun 2010. Program tersebut merupakan program
pembangkitan motivasi dan penguatan integritas pegawai dengan menjadikan
nilai-nilai DJP sebagai pedoman perilaku.
Sebagai bagian dalam program tersebut, pada tanggal 18 Agustus 2010,
seluruh pegawai DJP secara serentak telah mendeklarasikan untuk senantiasa
mengamalkan nilai-nilai organisasi dalam setiap pelaksanaan tugas. Program
tersebut merupakan suatu pernyataan kepada publik bahwa pegawai DJP adalah
pegawai yang bermartabat dan akan selalu menjaga martabatnya dengan bekerja
sesuai dengan ketentuan.
Pada tahun 2010 DJP bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for
Economic Governance (AIPEG) mulai merumuskan grand design dan blueprint
pembangunan budaya DJP. Selain itu, inisiatif penanaman nilai-nilai DJP juga
dilakukan dengan memasukkan materi nilai-nilai DJP pada acara pembekalan
pegawai baru yang masuk ke DJP, dalam setiap pendidikan dan pelatihan, serta
acara-acara lainnya sebagai pengingat bagi para pegawai DJP.
PERAN DJP DALAM PENGALIHAN PBB-PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN
BPHTB
Sesuai ketentuan Pasal 182 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (PDRD), Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri
Dalam Negeri diamanatkan untuk mengatur tahapan persiapan pengalihan PBB-
Perdesaan dan Perkotaan (P2) sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat
31 Desember 2013, serta mengatur tahapan persiapan pengalihan BPHTB sebagai
Pajak Daerah dalam waktu paling lama satu tahun sejak berlakunya undang-
undang dimaksud.
Dalam rangka mempersiapkan pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB ke
pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
PDRD maka diterbitkan:
1. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/
PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang
Tahapan Persiapan Pengalihan BPHTB; dan
2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/
PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 tentang
Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah.
36
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Peran DJP dalam proses pengalihan di atas antara lain yaitu:
1. mengoordinasikan penugasan seluruh unit di lingkungannya untuk
melaksanakan persiapan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB ke pemerintah daerah,
untuk menjamin pelaksanaan persiapan maupun pengalihan wewenang
pemungutan PBB-P2 dan BPHTB dapat berjalan dengan baik; dan
2. menyusun kompilasi peraturan pelaksanaan, SOP, data piutang, data
pendukung, struktur, tugas, dan fungsi organisasi DJP terkait pemungutan
PBB-P2 dan BPHTB untuk diserahkan ke pemerintah daerah sebagai bahan
acuan dalam menyusun Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah terkait
PBB-P2 dan BPHTB.
Selain itu, untuk mendukung proses peralihan BPHTB dan PBB-P2, DJP telah
menyelenggarakan Training of Trainer Pengalihan BPHTB dan PBB-P2 kepada
seluruh Kanwil DJP dan KPP Pratama. Kanwil DJP dan KPP Pratama nantinya
akan bertugas memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah
setempat. Upaya lain yang dilaksanakan DJP adalah menyiapkan Aplikasi Pembaca
yang digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan BPHTB bagi pemerintah
daerah dan melaksanakan asistensi pelaksanaan pengelolaan BPHTB di pemerintah
daerah.
37
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
SKEMA PENGEMBALIAN PPN KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR
LUAR NEGERI
Seiring dengan berlakunya Undang-Undang PPN dan PPnBM Nomor 42 Tahun
2009 dan dalam rangka menarik minat turis asing untuk berkunjung dan berbelanja
di Indonesia, pada tanggal 1 April 2010 Indonesia memberlakukan pelayanan
pengembalian PPN yang telah dibayar atas barang bawaan yang dibawa keluar
negeri untuk orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Kebijakan ini dikenal
juga dengan nama VAT Refund for Tourists. Barang yang PPN-nya dimintakan
pengembalian harus dibeli dari toko retail yang telah ditunjuk oleh DJP dan nilai
PPN-nya minimal sebesar Rp500.000.
Pada tahap awal, tempat pelayanan VAT Refund for Tourists ditetapkan di 2 bandara
yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai, sementara toko retail yang
berpartisipasi berjumlah 5 toko di Jakarta dan 3 toko di Bali.
Dengan banyaknya permintaan dari masyarakat maka jumlah toko retail yang
ditunjuk menjadi tempat pelayanan VAT Refund for Tourists juga terus bertambah.
Sampai dengan akhir tahun 2010 jumlah toko retail yang ditunjuk adalah 40 toko,
dengan perincian 20 toko di Jakarta, 10 toko di Bali, dan 10 toko di Yogyakarta.
38
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Menjunjung tinggi
INTEGRITAS
menuju aparatur
yang terpercaya
Peningkatan kompetensi aparatur
negara dengan tetap memegang
teguh kredibilitas merupakan kunci
untuk memberikan kualitas prima
dalam pelayanan dan meraih kembali
kepercayaan masyarakat.
39
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
40
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
PROFIL SDM
Jumlah pegawai DJP sampai dengan akhir tahun 2010 adalah 32.741 orang
dengan sebaran berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan,
dan golongan sebagaimana dapat dilihat pada diagram-diagram berikut ini.
Diagram Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
24,78%
Pria
Wanita75,22%
Manajemen Sumber Daya Aparatur
Cetak Biru MSDM diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan, pengawasan, maupun implementasi kebijakan SDM untuk melangkah menuju tujuan organisasi.
41
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
b. pemberdayaan sistem pengawasan melekat dari atasan kepada bawahan
sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku;
c. penerapan manajemen risiko di setiap unit pemilik risiko di DJP agar bisa
mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dan lebih siap dalam
menghadapi ketidakpastian;
d. pengawasan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN). Jumlah pegawai DJP yang wajib menyampaikan LHKPN pada tahun
2010 adalah 5.420 pegawai dengan tingkat kepatuhan sekitar 96,35%;
48
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Tabel Hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi Tahun 2010
No Unit Organisasi Nilai PIAK
1 Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan 8,99
2 Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan 8,86
3 Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan 8,38
4 Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan 8,18
5 Pemerintahan Kota Yogyakarta 7,88
6 Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan 7,77
7 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), Kementerian Keuangan 7,65
8 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan 7,23
9 Badan Kebijaksanaan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan 7,16
10 Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan 6,69
11 Ditjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan 6,34
12 Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan 6,25
13 Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan 6,16
e. pelaksanaan pengujian kepatuhan yang hasilnya berupa rekomendasi
perbaikan terhadap berbagai sistem dan prosedur;
f. pembentukan Tim Kepatuhan Internal di lingkungan Kanwil DJP, dengan
pertimbangan perlunya dilakukan upaya serius untuk meningkatkan efektivitas
fungsi pencegahan dan penindakan atas pelanggaran kode etik pegawai DJP
serta pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing
Kanwil DJP;
g. penyusunan prosedur penanganan dini terhadap Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan DJP yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara pidana dan/
atau diduga melakukan pelanggaran disiplin. Ketentuan tersebut dibuat dalam
rangka deteksi dini untuk mengetahui ada tidaknya dugaan pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh PNS;
h. mengampanyekan secara masif program anti korupsi melalui website internal,
poster, banner, flyer dan media lainnya. Usaha tersebut telah mendapatkan
penilaian dari KPK dalam Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) dengan skor
tertinggi dibanding unit lainnya, yaitu 9,82. Komponen penilaian promosi
anti korupsi merupakan salah satu komponen dalam PIAK yang merupakan
program untuk menilai inisiatif unit utama dalam melakukan langkah nyata
dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas layanannya. Dari 13
instansi pemerintah/lembaga yang dinilai, di antaranya terdapat unit eselon I
di lingkungan Kementerian Keuangan dan DJP menduduki urutan 4.
49
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
2. Penegakan Disiplin
Dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin pegawai, DJP melaksanakan
investigasi internal dan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik dan/
atau pelanggaran disiplin pegawai, serta merekomendasikan pembinaan dan
penjatuhan hukuman disiplin.
Dalam rangka penegakan disiplin terhadap pegawai, pada tahun 2010 DJP telah
memproses penjatuhan hukuman disiplin dan pembinaan sebagai berikut.
Tabel Pembinaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tahun 2010
No Jenis Jumlah
Jumlah Pembinaan
1 Surat Peringatan I 395
2 Surat Peringatan II 79
3 Surat Peringatan III 32
Subtotal Peringatan 506
Jumlah Hukuman Disiplin
1 Hukuman Disiplin Ringan 61
2 Hukuman Disiplin Sedang 33
3 Hukuman Disiplin Berat 30
4 Pemberhentian Sementara (skorsing) 16
Jumlah Hukuman Disiplin 140
Total Pembinaan dan Hukuman Disiplin 646
Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah pegawai yang dilakukan pembinaan
dan/atau dijatuhi hukuman disiplin adalah sebesar 1,97% dari jumlah seluruh
pegawai DJP. Persentase ini diharapkan dapat terus menurun dari tahun ke tahun,
seiring dengan konsistensi penegakan hukuman disiplin yang dilakukan.
PENATAAN ORGANISASI
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses modernisasi di seluruh unit
DJP pada akhir tahun 2008, pada tahun 2009 mulai dilakukan evaluasi organisasi
melalui evaluasi proses bisnis administrasi perpajakan DJP. Hasil evaluasi organisasi
meliputi usulan penyempurnaan struktur organisasi pada tingkat kantor pusat
DJP dan PPDDP, serta usulan pembentukan unit contact center yang menyatukan
operasional in-bound call center dan out-bound call center yang selama ini masing-
masing dikelola oleh unit eselon II yang berbeda.
Cakupan wilayah layanan PPDDP selama ini hanya meliputi pengolahan SPT
Masa PPN dan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi untuk KPP di provinsi
DKI Jakarta. Pada tahun 2010 DJP melakukan uji coba perluasan cakupan wilayah
layanan pengolahan SPT oleh PPDDP yang meliputi KPP di lingkungan Kanwil DJP
Banten, Kanwil DJP Jawa Barat I, dan Kanwil DJP Jawa Barat II. Untuk menampung
beban kerja akibat pertambahan jumlah wajib pajak karena adanya kebijakan
Sunset Policy, pada tahun 2010 DJP juga mempersiapkan pendirian unit sejenis
50
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
PPDDP di luar Jakarta, yaitu Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
(KPDDP) di Makassar dan Jambi. Konsep ketentuan organisasi dan tata kerja KPDDP
telah disusun di tahun 2010 yang akan disampaikan ke Kementerian Keuangan
dan selanjutnya dibahas bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
Terkait rencana pengalihan pengelolaan BPHTB dan PBB Perdesaan dan Perkotaan
kepada pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak dan
Retribusi Daerah, telah disusun konsep perubahan struktur, tugas pokok dan
fungsi kantor pusat, Kanwil DJP, dan KPP, serta perubahan SOP yang terkait dengan
pengelolaan PBB dan BPHTB.
Adapun sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan (termasuk di
dalamnya sektor khusus seperti jalan tol) tetap dikelola oleh DJP. Sehubungan
dengan jalan tol yang melintasi beberapa daerah, selama ini administrasi
perpajakan terkait pengelolaan PBB-nya dilakukan oleh beberapa KPP. Hal ini
dapat menimbulkan multitafsir, sehingga perlu ditetapkan KPP mana yang berhak
untuk mengadministrasikan objek pajak jalan tol tersebut. Selanjutnya diatur, KPP
yang wilayah kerjanya memiliki bagian terbesar dari objek pajak tersebut adalah
yang berhak mengadministrasikan objek pajak jalan tol.
Beberapa dinamika terbaru terkait dengan pengalihan fungsi penyusunan
kebijakan perpajakan ke Badan Kebijakan Fiskal, pembentukan Unit Layanan
Pengadaan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, juga telah dilakukan kajian dan
penyusunan konsep dasar.
Dengan mulai mengerucutnya konsep perubahan struktur kantor pusat DJP, fokus
evaluasi organisasi perlu dilanjutkan ke penyempurnaan struktur instansi vertikal
DJP secara menyeluruh, khususnya terkait metodologi dan tools pengolahan data.
Sebagai input dasar bagi evaluasi organisasi maka pada tahun 2010 dibangun
sistem informasi manajerial untuk 331 KPP dan 31 kantor wilayah yang mampu
menampilkan informasi tentang kinerja penerimaan, potensi kantor atau wilayah,
serta kapasitas internal kantor.
Selanjutnya disusun kuesioner tentang potret organisasi ditinjau dari kerangka
atau konsep 7S McKinsey (shared values, structure, strategy, system, skill, staff, and
style/aspiration) dan juga kuesioner terkait SOP. Kedua hal tersebut memberikan
dasar bagi pengambilan keputusan terkait evaluasi organisasi.
Pengolahan data hasil evaluasi organisasi akan dilakukan dengan bantuan
informasi teknologi yang bertujuan terdokumentasikannya dengan baik dalam
suatu sistem aplikasi tentang evaluasi organisasi.
Pengolahan data hasil evaluasi organisasi akan dilakukan dengan bantuan
teknologi informasi yang bertujuan agar hasil evaluasi dapat terdokumentasikan
dengan baik dalam suatu sistem aplikasi.
51
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
MANAJEMEN RISIKO
Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan
yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Manajemen Risiko
adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi
ketidakpastian. Tujuan penerapan Manajemen Risiko antara lain adalah agar
organisasi mampu mengantisipasi dan menangani risiko secara efektif dan efisien.
Pada tahun 2009, Manajemen Risiko mulai diterapkan di lingkungan DJP dengan
melakukan pilot project pada 16 unit eselon II sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR).
Pada tahun 2010, penerapan Manajemen Risiko diperluas dengan menambah
jumlah unit eselon II yang wajib menerapkan Manajemen Risiko sebanyak 7 UPR.
Dengan demikian, sampai dengan tahun 2010, 23 unit eselon II telah menerapkan
Manajemen Risiko. Direncanakan pada tahun 2011 seluruh UPR di lingkungan DJP
dapat menerapkan Manajemen Risiko di lingkungan masing-masing.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai yang terlibat
secara langsung dalam penerapan Manajemen Risiko, pada tahun 2010 juga telah
dilakukan peningkatan kapasitas pegawai di bidang Manajemen Risiko, yang
bekerja sama dengan lembaga di luar DJP termasuk BPPK yaitu:
a. Workshop Manajemen Risiko;
b. Workshop Enterprise Risk Management.
Untuk membantu proses penerapan Manajemen Risiko di unit eselon II, kantor
pusat DJP juga melakukan asistensi dan konsultansi baik secara formal maupun
informal kepada seluruh UPR di DJP.
52
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Dengan diselesaikannya paket perubahan tiga undang-undang perpajakan,
yaitu Undang-Undang KUP pada tahun 2007, Undang-Undang PPh pada tahun
2008, dan terakhir Undang-Undang PPN dan PPnBM pada tahun 2009, reformasi
kebijakan perpajakan tahun 2010 berfokus pada pembuatan dan penyempurnaan
aturan pelaksanaan dari Undang-Undang PPh yang belum terselesaikan dan
pembuatan serta penyempurnaan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang
PPN dan PPnBM. Selain itu, reformasi kebijakan perpajakan difokuskan juga pada
persiapan pengalihan BPHTB dan PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak
Daerah.
KETENTUAN PERPAJAKAN DI BIDANG KUP
Selama tahun 2010 telah diterbitkan beberapa ketentuan, baik dalam bentuk
peraturan baru maupun penyempurnaan atas peraturan-peraturan yang telah ada.
Ketentuan tersebut antara lain mengatur mengenai:
Reformasi Kebijakan Perpajakan
Reformasi kebijakan perpajakan tahun 2010 difokuskan pada pembuatan dan penyempurnaan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang PPh dan Undang-Undang PPN dan PPnBM.
53
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
1. penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran
dan penyetoran PPN, karena adanya ketentuan mengenai batas waktu
pembayaran dan penyetoran PPN berdasarkan Pasal 15A UU PPN, yaitu paling
lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT
Masa PPN disampaikan;
2. pengaturan prosedur penerbitan kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan/atau
Surat Tagihan Pajak (STP);
3. pengaturan mengenai tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/
atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, perubahan data dan pemindahan
wajib pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;
4. penyempurnaan ketentuan mengenai bentuk formulir Surat Setoran Pajak;
5. penyempurnaan ketentuan mengenai bentuk dan isi Nota Penghitungan, Surat
Ketetapan Pajak (skp) dan STP;
6. pengaturan tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berkaitan dengan
Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat Penetapan
Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; dan
7. pengaturan tata cara pelaksanaan pengembangan dan analisis Informasi, Data,
Laporan, dan Pengaduan.
KETENTUAN PERPAJAKAN DI BIDANG PPh
Beberapa ketentuan peraturan pelaksanaan di bidang PPh telah diterbitkan dan
disempurnakan selama tahun 2010, yang antara lain mengatur tentang:
1. pengurangan penghasilan bruto, meliputi:
a. zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib serta tata cara
pembebanannya;
b. sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan
pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan
olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial;
c. biaya promosi; dan
d. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih;
2. cara menghitung PPh dalam hubungan istimewa, meliputi:
a. penentuan kembali besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak
orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan
istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia;
b. penetapan wajib pajak sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian
saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk
untuk maksud demikian (special purpose company) yang mempunyai
hubungan istimewa dengan pihak lain dan terdapat ketidakwajaran
penetapan harga; dan
c. penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara
wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
54
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
3. pelunasan pajak dalam tahun berjalan, meliputi:
a. tata cara pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon,
uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang
dibayarkan sekaligus;
b. tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas dividen yang
diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri;
c. tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas bunga simpanan
yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
d. tata cara dan prosedur pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan
pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau
kegiatan usaha di bidang lain;
e. penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan PPh dalam tahun
berjalan; dan
f. pelaksanaan pengenaan PPh Pasal 25 bagi wajib pajak baru, bank, sewa guna
usaha dengan hak opsi, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa,
dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat
laporan keuangan berkala termasuk wajib pajak orang pribadi;
4. materi lainnya, meliputi:
a. biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh di bidang usaha
hulu minyak dan gas bumi;
b. penetapan organisasi-organisasi internasional dan pejabat-pejabat
perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek PPh
c. tarif pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang
menjadi beban APBN atau APBD;
d. tata cara pemotongan PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI,
anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban
APBN atau APBD;
e. tata cara penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh atas bunga
deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang
diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan;
f. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
bagi wajib pajak luar negeri;
g. tata cara permohonan dan penetapan masa manfaat yang sesungguhnya
atas harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan; dan
h. tata cara pelaporan penerimaan dividen, penghitungan besarnya pajak yang
harus dibayar, dan pengkreditan pajak sehubungan dengan penetapan saat
diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal
pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya
di bursa efek.
KETENTUAN PERPAJAKAN DI BIDANG PPN DAN PPnBM
Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
PPN dan PPnBM yang berlaku sejak tanggal 1 April 2010, maka telah diterbitkan
beberapa peraturan pelaksanaan yang telah diamanatkan oleh undang-undang
tersebut agar penerapannya dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
55
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Selain itu ada juga beberapa kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka untuk
lebih memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pemungutan,
penyetoran dan pelaporan PPN. Kebijakan perpajakan terkait dengan PPN yang
diterbitkan selama tahun 2010 yaitu:
1. penambahan objek PPN, yaitu atas ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud
dan ekspor Jasa Kena Pajak dikenai PPN dengan tarif 0%;
2. PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya
maupun sebagian, dapat dikurangkan dari PPN yang terutang dalam Masa
Pajak terjadinya pembatalan;
3. penyesuaian pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan dalam
menghitung PPN yang harus disetor (Deemed Pajak Masukan);
4. pembayaran kembali Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan barang
modal yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian bagi
Pengusaha Kena Pajak yang mengalami gagal berproduksi;
5. pemberian restitusi pembayaran pajak dengan cara pengembalian
pendahuluan tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu kepada
Pengusaha Kena Pajak tertentu yang mempunyai kriteria risiko rendah;
6. orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) dapat meminta
kembali PPN yang telah dibayar atas barang bawaan yang dibawa keluar
negeri melalui bandar udara tertentu;
7. pengaturan Pengusaha Kena Pajak tidak dikenai sanksi apabila menerbitkan
Faktur Pajak tanpa mengisi:
a. identitas pembeli; atau
b. identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dalam hal
penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran;
8. pendefinisian ulang Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran;
9. pemberlakuan formulir baru SPT Masa PPN 1111 dan SPT Masa PPN 1111 DM;
10. penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas
Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan
Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN
dan PPnBM, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya;
11. batasan dan tata cara pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri;
12. penerbitan beberapa penegasan mengenai perlakuan PPN atas:
a. jasa angkutan umum di jalan;
b. kegiatan usaha perbankan;
c. sewa guna usaha dengan hak opsi dan sale and lease back;
d. penyerahan Barang Kena Pajak dan hak atas Barang Kena Pajak yang
berada di luar Daerah Pabean;
e. retur Barang Kena Pajak atau pembatalan Jasa Kena Pajak atas Faktur Pajak
yang tidak mencantumkan identitas pembeli;
f. jasa perdagangan; dan
g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean.
13. prosedur pemusatan tempat PPN terutang cukup dengan menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Kepala
Kanwil dengan tembusan kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi
tempat-tempat PPN terutang yang akan dipusatkan;
56
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
14. penambahan bukan objek PPN yang meliputi:
a. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak
yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah
Pengusaha Kena Pajak;
b. daging, telur, susu, sayuran, dan buah-buahan segar;
c. barang dan jasa yang sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah;
d. jasa di bidang keuangan,
15. perubahan ketentuan saat penyetoran dan pelaporan PPN yaitu:
a. penyetoran PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah
berakhirnya masa pajak, sebelum SPT Masa PPN disampaikan;
b. SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah
berakhirnya masa pajak.
KETENTUAN PERPAJAKAN DI BIDANG PBB DAN BPHTB
Beberapa ketentuan perpajakan di bidang PBB dan BPHTB yang diterbitkan tahun
2010 antara lain mengatur mengenai:
1. pengaturan terkait Tahapan Persiapan Pengalihan BPHTB serta Pengalihan PBB
Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
2. penyempurnaan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi untuk objek pajak Sektor
Perkebunan, Sektor Perhutanan, dan Sektor Pertambangan;
3. pengaturan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB, dan pengurangan
atau pembatalan Surat Ketetapan BPHTB atau Surat Tagihan BPHTB, yang tidak
benar;
4. pengaturan mengenai Nomor Objek Pajak PBB, yang merupakan nomor
identitas objek PBB yang bersifat unik, tetap, dan standar;
5. pengaturan pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala
Kanwil DJP atas penyelesaian pengajuan keberatan PBB, penyelesaian
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB yang
seharusnya tidak terutang, dan permintaan pengurangan denda administrasi
PBB;
6. pengaturan mengenai pengenaan PBB Sektor Perkebunan; dan
7. pengaturan mengenai tata cara penatausahaan PBB Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi.
FASILITAS PERPAJAKAN
Beberapa kebijakan fasilitas di bidang perpajakan di tahun 2010 adalah:
1. pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh badan bagi wajib
pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri
pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai
tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta
memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional;
2. pemberian fasilitas dibebaskan dari pemungutan pajak dalam rangka
impor kepada kontraktor atas impor barang yang digunakan dalam operasi
perminyakan pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi;
57
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
3. pengurangan penghasilan neto sampai dengan 30%, penyusutan dan
amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian sampai dengan sepuluh
tahun, dan pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak
luar negeri sampai dengan 10% bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan
pemanfaatan sumber energi terbarukan;
4. pemberian fasilitas dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas impor
barang berupa mesin dan peralatan, baik dalam keadaan terpasang maupun
terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan oleh pengusaha di
bidang pemanfaatan sumber energi terbarukan;
5. pemberian pembebasan PPN atas kapal yang diimpor dan digunakan oleh
Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, atau yang diserahkan kepada dan
digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional terhitung sejak tanggal
1 Januari 2001 sampai dengan 20 Oktober 2010;
6. PPh Ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena
luapan lumpur Sidoarjo untuk tahun anggaran 2010; dan
7. sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan
pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan
olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto.
58
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakan, DJP melakukan upaya peningkatan pelayanan
dan pengawasan kepada wajib pajak. Selain dua hal tersebut, upaya DJP lainnya
adalah melalui kegiatan penegakan hukum.
Terdapat tiga bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh DJP, yaitu melalui
pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan. Selain memberikan dampak pada
peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak, tindakan penegakan hukum ini
juga diharapkan dapat memberikan dampak jangka pendek berupa kontribusi
terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, tindakan penegakan hukum harus
dilakukan secara terukur, konsisten, dan profesional. Pelaksanaan penegakan
hukum yang demikian, akan meminimalkan kemungkinan terjadinya sengketa
antara wajib pajak dengan DJP.
Penegakan Hukum
Tiga bentuk penegakan hukum perpajakan yang dilakukan oleh DJP, yaitu pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan.
59
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
PEMERIKSAAN
Pemeriksaan merupakan tindakan awal penegakan hukum yang dilakukan oleh
DJP. Tindakan pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan wajib pajak atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dalam rangka menguji
kepatuhan ditujukan untuk menguji kebenaran pengisian SPT wajib pajak sehingga
akan menghasilkan surat ketetapan pajak. Sedangkan pemeriksaan tujuan lain
dilakukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan
tertentu, seperti dalam rangka penentuan daerah terpencil untuk pemberian
fasilitas perpajakan, penentuan saat produksi komersial dalam pemberian fasilitas
perpajakan, dan pertukaran informasi dengan negara lain. Pemeriksaan untuk
tujuan lain bukan dimaksudkan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak, tetapi
lebih untuk kepentingan pelayanan tertentu kepada wajib pajak.
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dilaksanakan berdasarkan hasil analisis risiko atas profil wajib pajak atau
berdasarkan hasil analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP), yang
mengindikasikan adanya ketidakpatuhan wajib pajak. Selain itu, pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan juga dilakukan dalam hal terdapat permohonan restitusi
oleh wajib pajak.
Untuk mengukur kinerja pemeriksaan, DJP menggunakan dua pendekatan, yaitu
pendekatan kuantitas penyelesaian pemeriksaan dan kualitas hasil pemeriksaan.
Kinerja pemeriksaan dengan pendekatan kuantitas diukur berdasarkan
realisasi penyelesaian pemeriksaan dibandingkan dengan target penyelesaian
pemeriksaan. Sedangkan kinerja pemeriksaan dengan pendekatan kualitas diukur
dengan menghitung kontribusi kegiatan pemeriksaan terhadap penerimaan
nasional, yaitu membandingkan antara nilai refund discrepancy ditambah realisasi
penerimaan dari hasil pemeriksaan dengan realisasi penerimaan nasional. Refund
discrepancy merupakan jumlah pajak yang bisa dipertahankan oleh pemeriksa atas
permohonan pengembalian (restitusi) yang disampaikan oleh wajib pajak melalui
SPT Tahunan/Masa. Sementara realisasi penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan
dihitung dari pembayaran atas surat ketetapan pajak dalam kurun waktu sebelum
dilakukannya tindakan penagihan.
Pada tahun 2007 realisasi penyelesaian pemeriksaan mencapai 68.017 laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dan mengalami penurunan drastis menjadi 21.178 LHP pada
tahun 2008 karena adanya Sunset Policy. Selanjutnya kinerja realisasi penyelesaian
pemeriksaan kembali naik menjadi 69.195 LHP pada tahun 2009. Dalam tahun
2010, realisasi penyelesaian pemeriksaan mencapai 64.988 LHP.
60
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Informasi Kinerja Pemeriksaan Lainnya Tahun 2010
Realisasi Penerimaan Nasional Rp569,02 triliun
Target Penerimaan dari Hasil Pemeriksaan Rp9 triliun
Realisasi Penerimaan dari Hasil Pemeriksaan Rp9,05 triliun
Refund Discrepancy Rp7,43 triliun
Pemindahbukuan Rp2,28 triliun
Total Hasil Pemeriksaan Rp16,48 triliun
Persentase Kontribusi Pemeriksaan terhadap Penerimaan Nasional* 2,90%
Persentase Realisasi Penerimaan terhadap Target Penerimaan dari Hasil Pemeriksaan* 100,56%
Jumlah Pemeriksa 4.159
Rata-rata Pemeriksa Rp4,51 miliar*) tidak memperhitungkan angka Pemindahbukuan
Kinerja pemeriksaan selama tahun 2010 dicapai melalui upaya dan strategi sebagai
berikut.
1. Penyempurnaan beberapa peraturan di bidang pemeriksaan antara lain:
a. kebijakan pemeriksaan mengenai penjaminan kualitas pemeriksaan khusus;
b. kebijakan mengenai standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan;
c. kebijakan pemeriksaan mengenai pedoman penyusunan rencana
pemeriksaan (audit plan) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan; dan
Diagram Perkembangan Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan
Jumlah Pemeriksa Pajak
2007 2008 2009 2010
2.226 orang 3.098 orang 3.031 orang 4.159 orang*
*) Tidak termasuk Pemeriksa Pajak yang menjadi Penyidik
64.988
12,70%
9,52%
9,91%
7,13%
69.19568.017
21.178
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Jum
lah
Peny
eles
aian
Pem
erik
saan
2007
Rasio Jumlah Pemeriksa Pajak dengan Total Pegawai DJP
2008 2009 2010
61
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
d. tata cara pengembangan dan analisis IDLP dan petunjuk teknis
pelaksanaannya sebagai acuan bagi para analis IDLP dalam pelaksanaan
tugas.
2. Peningkatan kemampuan/keahlian SDM terkait teknik dan metode
pemeriksaan melalui penyelenggaran pelatihan atau workshop pemeriksaan
secara intensif, seperti workshop pemeriksaan pajak dan In House Training for
Tackling International Tax Avoidance.
3. Pengendalian mutu pemeriksaan melalui review atas hasil pemeriksaan dan
peer review atas proses pelaksaan pemeriksaan unit pelaksana pemeriksaan.
4. Pengadaan dan pengembangan sistem dan infrastruktur pendukung
pemeriksaan seperti:
a. pembangunan aplikasi desktop pemeriksaan, yaitu aplikasi yang digunakan
untuk mengadministrasikan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh
fungsional pemeriksa pajak; dan
b. pengembangan Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak, yaitu aplikasi yang
digunakan untuk merekam data administrasi pemeriksaan dan menghasilkan
informasi mengenai pelaksanaan pemeriksaan baik dari segi kuantitas,
kualitas, atau informasi kinerja individu fungsional pemeriksa pajak.
5. Pelaksanaan kerja sama pemeriksaan dengan BPKP yang bernaung dalam suatu
Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dan kerja sama pemeriksaan dalam satu
wadah yaitu Komite Pemeriksaan Bersama DJP-DJBC.
PENANGANAN TRANSFER PRICING
OECD memberikan definisi transfer pricing sebagai the price charged by a company
for goods, services or intangible property to a subsidiary or other related company.
Dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa,
seringkali ditemukan praktik-praktik transfer pricing yang kurang sehat dan
mengindikasikan adanya penggunaan transfer pricing sebagai sarana menghindari
pajak (tax avoidance).
Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-
Undang PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali
besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai
modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak
yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai
dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan
istimewa. Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang tersebut, maka
perlu dirumuskan langkah-langkah guna menangani persoalan transfer pricing.
Langkah-langkah yang telah, sedang, dan akan terus dilakukan DJP meliputi:
1. pengembangan sumber daya manusia untuk mengelola persoalan transfer
pricing;
2. pemberian technical assistance untuk unit-unit di DJP yang melakukan
pengawasan, pemeriksaan, atau pemrosesan keberatan dan banding pajak;
3. pengadaan infrastruktur pendukung, seperti database pembanding dan
industrial report;
4. pemberian sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai pihak seperti konsultan
pajak, asosiasi perusahaan, akademisi, dan para hakim pengadilan pajak;
5. penyiapan dan penyempurnaan peraturan; dan
62
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
6. program penegakan hukum melalui pengawasan dan pemeriksaan.
Sampai pertengahan 2009, masih sedikit pegawai yang mempunyai skill and
knowledge di bidang transfer pricing sehingga kualitas law enforcement di bidang
tersebut rendah. Pada tahun 2010, kemampuan penanganan transfer pricing
pegawai ditingkatkan melalui penyelenggaraan Diklat Pengantar Transfer Pricing
dan Diklat Multinational Enterprise Audit.
Sampai dengan akhir tahun 2010, intensitas penggunaan transfer pricing sebagai
sarana penghindaran pajak relatif tinggi. Pada tahun 2009 terdapat 40 kasus yang
membutuhkan technical assistance dari kantor pusat DJP ke unit vertikal. Pada
tahun 2010 terdapat 37 kasus yang membutuhkan technical assistance baik pada
level pemeriksaan, keberatan, maupun banding yang diajukan oleh wajib pajak.
Perusahaan multinasional di Indonesia, yang merupakan Foreign Direct Investment
(FDI), memiliki karakteristik sebagai cost center (contract dan toll manufacturing).
Untuk melakukan pencarian pembanding atas perusahaan dengan karakteristik
tersebut dengan menggunakan database pembanding yang dimiliki DJP,
seringkali dialami kesulitan karena mayoritas perusahaan-perusahaan yang berada
di dalam database tersebut adalah fully fledged manufacturing. Oleh karena itu,
untuk menjamin penerimaan negara dan memberikan kepastian hukum bagi para
investor, DJP sedang melakukan kajian atas peraturan terkait safe harbour yang
mencerminkan tingkat pengembalian yang wajar untuk perusahaan-perusahaan
yang memiliki karakteristik sebagai cost center tersebut.
PENYIDIKAN
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi
serta menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan juga merupakan upaya penegakan
hukum terakhir yang dimiliki DJP sesuai amanat undang-undang. Keberhasilan
penyidikan sangat bergantung dari pengembangan dan analisis IDLP yang
kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan.
Selama tahun 2010, DJP telah menyelesaikan 462 pemeriksaan bukti permulaan
dan 67 di antaranya diusulkan untuk ditingkatkan ke penyidikan.
63
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Diagram Usul Penyidikan Tahun 2010
43% (29)
28% (19)
9% (6)
9% (6)11%
(7)Pengguna Faktur Pajak Bermasalah
Penerbit Faktur Pajak Bermasalah
Penggelapan Omzet
Bendahara Pemotong Tidak Menyetor
Untuk memperkuat kegiatan penyidikan, sepanjang tahun 2010 DJP telah
melakukan beberapa kali kegiatan kerja sama dan koordinasi dengan beberapa
instansi yang terkait dengan kegiatan penegakan hukum, sebagai berikut.
1. Pihak Kepolisian RI, dalam bentuk:
a. koordinasi dalam kegiatan penangkapan dan penahanan, dukungan
pengamanan dalam kegiatan penggeledahan dan penyitaan, serta
dukungan dalam membawa saksi dan tersangka;
b. ikut serta dalam pertemuan tahunan Tim Interpol;
c. pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman antara DJP dan
Kepolisian RI dalam Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan; dan
d. pemberian bantuan tenaga pengajar pada Diklat Sespim Kepolisian RI
Angkatan 50 Tahun 2010.
2. Pihak Kejaksaan, dalam bentuk:
a. koordinasi dalam kegiatan pencegahan terhadap tersangka; dan
b. pemberian bantuan tenaga pengajar pada Diklat Teknis Tindak Pidana
Khusus Angkatan I Tahun 2010, Diklat Wira Intelijen Angkatan I dan III Tahun
2010, dan Diklat Terpadu Hakim dan Jaksa Tahun 2010.
3. Pihak PPATK, dalam bentuk:
a. ikut serta dalam acara peluncuran buku “Kajian Domestik Sektor Organisasi
Niir Laba di Indonesia” dan seminar nasional “Transparansi dan Akuntabilitas
Sektor Nonprofit Organisation di Indonesia” pada tanggal 7 Juli 2010; dan
b. ikut serta dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang.
4. Instansi penegak hukum lainnya, dalam bentuk:
a. pengiriman wakil DJP sebagai pembicara pada kegiatan ceramah dan
diskusi perpajakan kepada para anggota Satuan Tugas Intelijen Ekonomi
Badan Intelijen Negara pada tanggal 7 Januari 2010; dan
b. ikut serta dalam sosialisasi bela negara yang diselenggarakan oleh
Kementerian Pertahanan RI.
Lain-lain
64
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
PENAGIHAN
Tindakan penagihan merupakan upaya DJP untuk mencairkan tunggakan
pajak sebagai akibat dari adanya ketetapan pajak yang tidak dibayar oleh wajib
pajak pada saat jatuh tempo. Fokus kebijakan tahun 2010 adalah pembenahan
administrasi data dan informasi piutang pajak dan pencapaian target pencairan
tunggakan pajak nasional.
1. Administrasi Penagihan
Pembenahan administrasi data dan informasi piutang pajak dilakukan dengan
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Tabel Pencairan dan Saldo Piutang Per Jenis Pajak Tahun 2010
(miliar rupiah)
Jenis Pajak Pencairan Saldo Piutang
PPh Pasal 25 Orang Pribadi 79,40 1.011,93
PPh Pasal 25 Badan 5.570,40 14.375,14
PPh Pasal 21 254,15 1.266,41
PPh Pasal 22 15,87 483,96
PPh Pasal 23 517,67 2.203,94
PPh Pasal 26 702,16 1.707,43
PPh Pasal 4 ayat (2) 183,38 756,66
PPN 10.244,18 13.758,55
PPnBM 41,59 279,74
Bunga Penagihan 811,87 2.016,03
Pajak Tidak Langsung Lainnya 4,44 2,24
PBB Sektor Perdesaan 482,57 1.617,43
PBB Sektor Perkotaan 2.224,28 9.391,43
PBB Sektor Perkebunan 700,92 388,20
PBB Sektor Perhutanan 218,85 617,95
PBB Sektor Pertambangan Nonmigas 269,51 154,75
PBB Sektor Pertambangan Migas - 3.875,04
BPHTB 240,51 101,22
Jumlah 22.561,77 54.008,06
Untuk mendukung upaya penagihan, DJP melakukan pengawasan secara intensif
dan melaksanakan hak mendahulu atas piutang pajak terhadap wajib pajak yang
dinyatakan pailit, bubar, atau likuidasi, dengan melakukan koordinasi dengan
kurator, likuidator, orang atau badan yang ditugasi melakukan pemberesan.
3. Pencairan Piutang Pajak
Target pencairan piutang pajak selama tahun 2010 dibedakan menjadi dua
yaitu target pencairan untuk piutang PPh dan PPN serta target pencairan untuk
piutang PBB dan BPHTB. Target pencairan piutang PPh dan PPN secara nasional
ditetapkan berdasarkan saldo awal piutang pajak tahun 2010 setelah dikurangi
dengan cadangan piutang, dengan memperhitungkan pencapaian IKU tahun
2009 dan perkiraan penambahan piutang pajak pada tahun berjalan. Sedangkan
target pencairan piutang PBB dan BPHTB ditetapkan minimal 85% dari saldo awal
piutang.
Target pencairan piutang pajak tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp16,4 triliun dan
realisasi pencairan piutang pajak sebesar Rp22,56 triliun atau mencapai 137,56%
dari target.
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
66
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Wujudkan
kinerja optimal
dengan
TEAMWORK
yang solid
Suatu keberhasilan tentunya
tidak terlepas dari penerapan strategi
yang jitu dan kerja sama yang
kompak dari setiap lini anggotanya.
67
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTILaporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
68
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. DJP
sebagai otoritas perpajakan, mendapat tanggung jawab untuk mengamankan
target penerimaan pajak agar kesinambungan pembangunan dapat berjalan.
Upaya DJP dalam mencapai target penerimaan di antaranya adalah memperluas
basis subjek dan objek pajak (ekstensifikasi) serta penggalian potensi pajak
(intensifikasi).
EKSTENSIFIKASI
1. Perluasan Basis Subjek Pajak
Pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi tahun 2010 dilakukan dengan
menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pemberi kerja/bendahara
pemerintah dan pendekatan properti.
Ekstensifikasi dan Intensifikasi
DJP mendapat tanggung jawab untuk mengamankan target penerimaan pajak agar kesinambungan pembangunan dapat berjalan.
69
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Diagram Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2006-2010
2006 2007 2008 2009 2010
2. Perluasan Basis Objek Pajak melalui Pendataan
Perluasan basis objek pajak dilakukan melalui kegiatan pendataan yaitu kegiatan
pemeliharaan dan pembentukan data objek dan subjek PBB yang terdapat dalam
Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) dan Sistem Informasi Geografis
(SIG). Tujuan dari kegiatan pendataan adalah menciptakan basis data objek
dan subjek PBB yang akurat dan up to date sehingga dapat tercipta pengenaan
pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan pokok ketetapan, peningkatan
tertib administrasi, dan peningkatan penerimaan PBB serta dapat memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak.
Sasaran utama ektensifikasi melalui pendekatan pemberi kerja/bendahara
pemerintah adalah karyawan yang meliputi pemegang saham, komisaris, direksi,
staf serta PNS dan pejabat negara. Sedangkan sasaran utama ekstensifikasi melalui
pendekatan properti adalah orang pribadi yang memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas objek PBB dengan tetap memperhatikan syarat objektif
dan syarat subjektif untuk diberikan NPWP.
Kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan selama tahun 2010 menghasilkan
penambahan wajib pajak sebanyak 3.201.014 wajib pajak, terdiri dari 3.019.396
wajib pajak orang pribadi, 151.771 wajib pajak badan, dan 29.847 wajib pajak
Bendahara.
Penambahan jumlah wajib pajak yang cukup signifikan tersebut antara lain
dikarenakan:
a. pengaturan mengenai kewajiban memiliki NPWP dalam rangka pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
b. himbauan yang disampaikan melalui PT Taspen (Persero) kepada para
pensiunan yang memiliki penghasilan di atas PTKP untuk memiliki NPWP.
Perkembangan jumlah wajib pajak terdaftar selama lima tahun terakhir
sebagaimana tercantum dalam diagram berikut ini.
Juta
an
0,33
0,36
0,39
0,44
0,47
1,23
1,34
1,48
1,61
1,76
3.255,43
8,81
13,86
16,88
BadanOrang Pribadi Bendahara
25
20
15
10
5
0
70
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Diagram Jumlah Peta Digital Tahun 2006-2010
Keterangan: Data per akhir tahun, 31 Desember tahun yang bersangkutan
INTENSIFIKASI
Kebijakan dan strategi intensifikasi dalam rangka penggalian potensi dan
pengawasan yang dilaksanakan selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:
1. penggalian potensi penerimaan dari wajib pajak orang pribadi baru;
2. penggalian potensi berbasis profil, antara lain dari:
a. seluruh wajib pajak pada KPP Wajib Pajak Besar dan KPP di lingkungan
Kanwil DJP Jakarta Khusus;
b. seluruh wajib pajak orang pribadi pada KPP Wajib Pajak Besar Orang
Pribadi;
c. seluruh wajib pajak pada KPP Madya;
d. seribu wajib pajak pada KPP Pratama;
e. wajib pajak retailer/orang pribadi pengusaha tertentu;
Diagram Jumlah Objek PBB Terdaftar Tahun 2006-2010
Keterangan: Data per akhir tahun, 31 Desember tahun yang bersangkutan
Juta
anRi
buan
90,97
2006
2006
18,3724,94
31,1735,42 38,80
71,72 71,77 74,15 75,80 77,03
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
Objek Pajak SISMIOP
Desa/Kelurahan DigitalDesa/Kelurahan
Objek Pajak
93,56 97,17 100,16 103,56
64,0569,46
77,2383,26
89,09
120
100
80
60
40
20
0
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
71
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
f. optimalisasi penggalian pajak dari wajib pajak Bendahara; dan
g. high rise building.
3. penggalian potensi menggunakan Aplikasi Optimalisasi Pemanfaatan Data
Perpajakan (OPDP);
4. program law enforcement terhadap wajib pajak potensial yang telah dihimbau/
counseling namun tidak memanfaatkan Sunset Policy dilakukan pemeriksaan,
penagihan, atau penyidikan;
5. peningkatan kepatuhan melalui kebijakan penurunan tarif serta sosialisasi dan
edukasi kepada wajib pajak baru/wajib pajak yang telah memanfaatkan Sunset
Policy;
6. penggalian potensi sektor tertentu, antara lain pertambangan, perkebunan,
dan industri pengolahan; dan
7. pembinaan wajib pajak orang pribadi potensial melalui pemberian apresiasi
terhadap 1000 wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh.
Lebih jauh mengenai penggalian potensi berbasis profil, sebagai kelanjutan
kegiatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2010 DJP kembali melakukan
penetapan Rasio Total Benchmarking terhadap 95 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
wajib pajak. Penetapan Rasio Total Benchmarking pertama kali pada tahun 2009
terhadap 20 KLU wajib pajak.
Masih dalam lingkup intensifikasi, khususnya di bidang PBB, pada tahun 2010 telah
dilakukan juga usaha meningkatkan kualitas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) melalui:
1. pembuatan dan penyempurnaan program aplikasi Form Data Masukan sektor
perkebunan dalam rangka tertib administrasi data perkebunan;
2. penyusunan konsep pengembangan aplikasi SISMIOP sektor pertambangan
dan perhutanan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan objek pajak
sektor tersebut;
3. penilaian individu objek PBB potensial yang meliputi objek khusus seperti
PLTU sebanyak 4 objek, dan tambang emas serta PLTA masing-masing 1 objek;
4. pelaksanaan exercise valuation untuk bahan penyusunan petunjuk teknis
penilaian dengan jumlah 5 objek yaitu pertambangan timah, batubara, emas,
bauksit dan nikel;
5. analisis Assessment Sales Ratio (ASR) bumi untuk mengevaluasi NJOP bumi
terhadap harga transaksi pasar. ASR terhadap NJOP bumi tahun 2010 adalah
86,06% yang artinya rata-rata penerapan NJOP bumi adalah 86,06% dari harga
pasar tahun 2010;
6. penyesuaian NJOP bangunan terhadap nilai pasar (Analisis ASR bangunan)
untuk menjaga keseimbangan NJOP bangunan. ASR NJOP bangunan tahun
2010 adalah sebesar 81%, dengan demikian rata-rata penerapan NJOP
bangunan sudah mencapai 81% dibandingkan harga pasar bangunan tahun
2010;
7. penyeimbangan NJOP antarwilayah untuk menjaga akuntabilitas dan keadilan
penerapan NJOP, melalui:
a. koordinasi analisis keseimbangan NJOP jalan tol dan jalur pipa gas yang
melintasi beberapa kabupaten/kota dan provinsi; dan
b. analisis keseimbangan NJOP antarkawasan terbangun.
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
72
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Peran serta aktif DJP dalam komunitas perpajakan internasional antara lain
dilakukan dengan mengikuti kegiatan yang berskala internasional yang
diselenggarakan di Indonesia dan di negara lain, baik sebagai peserta maupun
sebagai penyelenggara. Pada tahun 2010, selain berhasil menjalin kerja sama
baru dengan beberapa otoritas pajak negara lain, DJP juga berhasil melakukan
perundingan dalam rangka persetujuan penghindaran pajak berganda.
DJP dalam Pergaulan Internasional
DJP berperan aktif dalam menjalin kerja sama dan menggiatkan pertukaran informasi antarnegara untuk meningkatkan citra Indonesia.
73
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTILaporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)
Selama tahun 2010, DJP telah melakukan lima kali perundingan P3B dengan
negara mitra. Sebanyak tiga kali perundingan untuk pembentukan P3B baru dan
dua kali perundingan renegosiasi P3B lama, telah berhasil dilaksanakan. Rincian
pelaksanaan perundingan P3B sepanjang tahun 2010 adalah sebagai berikut:
1. Indonesia - Hongkong (Hongkong, 10-12 Februari 2010);
2. Indonesia - Serbia (Jakarta, 22-24 Maret 2010);
3. Indonesia - Laos (Laos, 13-16 Juli 2010);
4. Indonesia - Jepang (Jakarta, 15-17 Desember 2010);
5. Indonesia - India (Jakarta, 21-23 Desember 2010).
Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2010 Indonesia telah memiliki
jaringan P3B yang berlaku efektif dengan 59 negara di dunia.
Dalam rangka memberikan kepastian dalam penerapan P3B, pada tahun 2010
DJP juga menerbitkan beberapa ketentuan baik yang baru maupun yang sifatnya
penyempurnaan dari ketentuan yang telah ada, yaitu:
1. tata cara penerapan P3B untuk lebih memberikan kepastian hukum terutama
bagi para pemotong/pemungut pajak dalam penerapan P3B;
2. pencegahan penyalahgunaan P3B sehingga P3B hanya dapat dimanfaatkan
oleh penduduk Indonesia dan penduduk dari negara mitra P3B yang
sebenarnya berhak;
3. penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara
wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
4. tata cara pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement
Procedur/MAP) yang diatur dalam dalam P3B;
5. Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) untuk
memberikan sarana kepada wajib pajak, DJP dan/atau otoritas pajak negara
lain dalam pembentukan kesepakatan harga transfer (APA).
PERSETUJUAN DAN PELAKSANAAN PERTUKARAN INFORMASI PERPAJAKAN
Pembentukan Perjanjian Pertukaran Informasi Perpajakan atau yang biasa
disebut dengan Tax Information Exchange Agreement (TIEA) merupakan tindak
lanjut dari komitmen Pemerintah Indonesia berdasarkan hasil pertemuan para
pimpinan negara-negara G20 di London pada bulan April 2009, yang menyepakati
penerapan standar transparansi informasi di bidang keuangan. DJP juga telah
melakukan inisiasi revisi pasal pertukaran informasi dengan beberapa negara
mitra P3B Indonesia guna memenuhi standar OECD.
74
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Dalam rangka pembentukan TIEA dengan negara bukan mitra P3B (non tax treaty)
yang dikategorikan oleh OECD sebagai yurisdiksi yang menjadi pusat kedudukan
kegiatan finansial dunia dengan tarif pajak penghasilan rendah (low income tax
jurisdictions), DJP sepanjang tahun 2010 telah melaksanakan perundingan TIEA
dengan delapan negara dan yurisdiksi yaitu:
1. Jersey (London, 29 Maret 2010);
2. Guernsey (London, 30 Maret 2010);
3. Isle of Man (London, 31 Maret 2010);
4. Bermuda (Bermuda, 9 Juni 2010);
5. San Marino (San Marino, 27 September 2010);
6. Costa Rica (Costa Rica, 8 Desember 2010);
7. Cayman Islands (Cayman Island, 10 Desember 2010);
8. Bahamas (Bahama, 13 Desember 2010).
DJP juga secara aktif telah melakukan pertukaran informasi dengan negara-negara
mitra P3B. Informasi yang dipertukarkan antara lain terkait kebenaran status
hukum, status kepemilikan saham, substansi transaksi keuangan, serta kasus-kasus
transfer pricing.
PARTISIPASI DJP DALAM FORUM INTERNASIONAL
Partisipasi aktif DJP dalam forum internasional selama tahun 2010 adalah sebagai
berikut:
1. The Sixth Meeting of the Organization Economic Cooperation and
Development (OECD) Forum on Tax Administration (FTA)
FTA adalah salah satu badan kerja dari OECD’s Committee on Fiscal Affairs (CFA)
yang dibentuk pada bulan Juli tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan dialog
antar negara terkait dengan praktik administrasi perpajakan yang baik. DJP hadir
dan aktif berperan serta dalam forum dialog tersebut.
Sidang FTA ke-6 dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 September 2010 di Istanbul,
Turki. Hal-hal yang dibahas dalam sidang tersebut adalah:
a. joint audit, meliputi kerangka hukum yang dapat menjadi dasar anggota FTA
bekerja sama dalam memeriksa masalah perpajakan wajib pajak serta Joint
Audit Guidelines yang dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk melakukan
joint audit; dan
b. kode etik antara bank dan institusi perpajakan yang dibangun berdasarkan
prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam laporan FTA Study into the Role
of Tax Intermediaries (2008) dan Building Transparent Tax Compliance by Banks
(2009).
75
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
2. OECD Global Forum
Selama tahun 2010, DJP secara aktif berpartisipasi dengan mengirimkan
perwakilan pada beberapa OECD Global Forum sebagai berikut.
a. OECD Global Forum on Development yang diselenggarakan di Paris, Perancis
pada tanggal 28 Januari 2010 dengan tema “Domestic Resource Mobilisation for
Development: the Taxation Challenge”. Dalam forum tersebut pimpinan sidang
menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari lima negara di
dunia yang sukses dalam melaksanakan reformasi perpajakan.
b. Global Forum Meeting on Transparency and Exchange of Information for Tax
Purposes, yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal 29-30 September
2010. Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan Annual
Assessment and Related Issue.
Dalam rangka menguji legal framework guna memenuhi standar yang telah
ditetapkan oleh OECD Global Forum, akan dilakukan proses assessment terhadap
DJP selaku institusi perpajakan di Indonesia.
76
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
3. OECD Seminar
DJP bekerja sama dengan OECD mempunyai program rutin tahunan berupa
pelatihan kepada pegawai DJP dengan topik tax treaty, international tax, dan
transfer pricing. Pelatihan yang diselenggarakan DJP dan OECD selama tahun 2010
yaitu:
a. Tax treaty Negotiations Seminar (15 – 19 Maret 2010 di Jakarta), dengan
narasumber dari OECD Secretariat dan Netherlands MoF;
b. Transfer Pricing Advanced Level Seminar (19 – 23 Juli 2010 di Jakarta), dengan
narasumber dari OECD, ATO, dan Kementerian Keuangan Jerman; dan
c. Tax Treaty - Policy and Drafting Seminar (29 November – 3 Desember 2010
di Jakarta), dengan narasumber dari Sekretariat OECD dan Kementerian
Keuangan Australia.
KEGIATAN NEGARA/LEMBAGA DONOR
Sebagaimana beberapa tahun terakhir, komunitas donor secara aktif melakukan
asistensi teknis untuk mendukung reformasi perpajakan yang dijalankan oleh
DJP. Pihak donor terdiri dari negara donor dan lembaga donor. Lembaga donor
adalah suatu lembaga non-pemerintah berskala internasional seperti IMF, World
Bank, AusAID, dan JICA yang memberikan bantuan kepada DJP. Negara donor
adalah suatu unit kantor/departemen dalam pemerintahan seperti US Treasury,
Australian Taxation Office, dan Swedish Tax Agency, yang melakukan kerja sama
bilateral dengan DJP.
Sejak tahun 2006, terdapat delapan pihak donor yang secara aktif terlibat dalam
proses reformasi pada DJP. Kedelapan negara/lembaga donor dimaksud adalah:
4. United States Department of the Treasury (US Treasury);
5. Australian Taxation Office (ATO);
6. Swedish International Development Agency - Swedish Tax Agency (SIDA - STA);
7. Japan International Cooperation Agency (JICA); dan
8. Korean International Cooperation Agency (KOICA).
Secara umum, asistensi pihak donor dibiayai oleh hibah (grant). Bentuk asistensi
dapat berupa, antara lain:
1. asistensi teknis oleh individual long-term advisor /resident advisor;
2. asistensi teknis oleh individual short-term advisor/expert;
3. jasa konsultasi oleh perusahaan konsultan;
4. training/seminar/workshop di dalam maupun di luar negeri; dan
5. comparative study/benchmarking ke negara lain.
Pendanaan (funding source, disbursement plan, funding allocation) pada umumnya
dikelola oleh instansi donor masing-masing yang terkait (donor executed). Seleksi
atau pemilihan atas technical advisor, tenaga ahli, dan konsultan umumnya
dilakukan oleh pihak donor terkait.
77
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
1. International Monetary Fund (IMF)
Kegiatan asistensi IMF di DJP dilakukan dalam bentuk penempatan resident advisor
IMF, supervisi yang dilakukan oleh Fiscal Affair Department IMF dari Washington,
dan kunjungan-kunjungan jangka pendek oleh beberapa tenaga ahli administrasi
perpajakan.
Kegiatan proyek IMF sejak 2006 didanai oleh Pemerintah Kanada (Canadian
International Development Agency - CIDA). Pendanaan CIDA yang selama
beberapa tahun ini telah membiayai asistensi teknis IMF berakhir pada tanggal 31
Maret 2010.
Untuk selanjutnya sampai dengan akhir tahun 2010, kegiatan asistensi IMF
didukung oleh sumber pendanaan dari Pemerintah Jepang dan Public Financial
Management - Multi Donor Trust Funds (PFM MDTF). Perubahan skema pendanaan
membuat IMF tidak lagi menempatkan resident advisor di Indonesia.
PFM MDTF yang dikelola oleh World Bank ini digunakan untuk melanjutkan
asistensi berupa evaluasi atas operasional KPP Pratama dan KPP WP Besar Orang
Pribadi sedangkan pendanaan dari Pemerintah Jepang digunakan untuk kegiatan
lainnya. Selain itu, asistensi juga dilakukan dalam mengembangkan National
Audit Training Program, menyediakan pelatihan di bidang penagihan pajak, serta
mereview program investigasi dan kepatuhan internal.
2. The World Bank
Selain mendukung Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR), World
Bank juga berperan dalam pengelolaan hibah yang termasuk dalam kerangka
PFM MDTF, yang didanai oleh Uni Eropa dan Pemerintah Belanda. Hibah tersebut
digunakan untuk: (1) persiapan program PINTAR; dan (2) program pendukung
PINTAR berupa jasa konsultasi di bidang criminal investigation, independent bid
evaluation, change management, dan knowledge management.
3. Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) – AusAID
AIPEG merupakan lembaga bentukan pemerintah Australia. Lembaga ini dibentuk
dengan latar belakang adanya krisis ekonomi yang dramatis sehingga Pemerintah
Republik Indonesia memerlukan bantuan teknis di bidang economic governance.
AIPEG memberikan layanan konsultasi penyusunan kebijakan sektor publik dan
pelaksanaan program yang konsisten dengan agenda reformasi Pemerintah
Indonesia.
Program AIPEG ini dijadwalkan akan diselenggarakan selama enam tahun
yang difokuskan pada leadership, penguatan institusi, monitoring dan evaluasi,
Government Partnership Fund (GPF), dan gender issue.
78
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Pada 22 April 2010, diadakan Inception Workshop antara DJP dan AIPEG guna
membahas rencana kerjasama DJP-AIPEG untuk tahun 2010-2011. Dari hasil
workshop tersebut dihasilkan Laporan Inception Workshop yang berisi tentang
AIPEG Work Plan 2010-2011 yang diselaraskan dengan Rencana Strategis DJP
tahun 2010-2011. Rencana kerja kegiatan DJP-AIPEG untuk periode Januari 2010
s.d. Juni 2011 terdiri dari:
a. pengembangan program call center;
b. pengembangan strategi dan kerangka SDM;
c. pengembangan kapasitas dalam bidang hukum;
d. survei wajib pajak;
e. IT mentorship;
f. kepatuhan dan investigasi internal;
g. modeling dan benchmarking penerimaan pajak;
h. culture strategy development; dan
i. asistensi dalam data clean up.
4. Office of Technical Assisstance (OTA) US Department of the Treasury
Sampai dengan tahun 2010, kegiatan asistensi US Department of the Treasury
secara garis besar adalah:
a. asistensi lanjutan dalam rencana implementasi data processing center;
b. asistensi lanjutan dalam e-filing; dan
c. asistensi dalam implementasi Internal Management Document control system.
Program asistensi US Treasury berakhir pada tahun 2010 dan belum ada
kesepakatan mengenai program kegiatan kerjasama periode selanjutnya.
5. Australian Taxation Office (ATO)
Selama beberapa tahun terakhir, DJP dan ATO telah berbagi kemitraan dalam
pengembangan kapasitas melalui pertukaran keahlian dan pengetahuan di
bidang administrasi perpajakan. Kerjasama DJP dan ATO merupakan kerjasama
bilateral khusus antara dua organisasi serupa di bawah skema GPF.
GPF merupakan bagian dari Australia - Indonesia Partnership for Reconstruction
and Development (AIPRD) yang berfokus pada program-program bantuan di
sektor pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun (Maret 2005 s.d. Maret 2010).
Jenis kerja sama yang dilakukan oleh DJP dan ATO meliputi:
a. Kegiatan Multilateral
ATO mengadakan forum internasional yang diselenggarakan di Australia dan
dihadiri oleh wakil-wakil institusi perpajakan dari berbagai negara. Forum ini
diadakan beberapa kali dalam setahun dengan topik yang berbeda.
b. Bantuan Bilateral.
ATO berbagi pengetahuan dan keahlian dalam bentuk lokakarya/seminar dan
bantuan teknis lain yang diberikan kepada DJP oleh pejabat ATO yang diadakan
di Indonesia atau di Australia selama periode waktu tertentu.
79
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
6. Swedish International Development Agency (SIDA) dan Swedish Tax Agency
(STA)
Sebagai kelanjutan kerjasama dari tahun-tahun sebelumnya, asistensi teknis oleh
STA didanai oleh SIDA dilakukan pada 4 bidang utama, yaitu:
a. computerized audit;
b. manajemen pemeriksaan;
c. cash economy; dan
d. penyempurnaan koordinasi antara kantor pusat dengan Kanwil DJP dalam
rangka pembuatan rencana pemeriksaan nasional.
Sampai dengan tahun 2010, belum ada kesepakatan mengenai kelanjutan kegiatan
kerjasama antara STA/SIDA dengan DJP untuk periode selanjutnya.
7. Japan International Cooperation Agency (JICA)
Pada bulan Desember 2009 diadakan penandatanganan Record of Discussion dan
Minutes of Meeting yang berisi tentang rencana kegiatan kerjasana DJP-JICA untuk
2010-2014 dengan nama “Project On Modernization of Tax Administration (Phase II)”.
Dalam proyek dimaksud, kegiatan asistensi JICA di DJP yang dilakukan meliputi:
a. pengembangan kapasitas SDM (e-learning, OJT, dan assessment pegawai);
b. penagihan;
c. investigasi; dan
d. keberatan dan banding.
Selain melaksanakan proyek di atas, JICA juga memberikan bantuan dalam
pengembangan kapasitas SDM berupa pemberian beasiswa bagi para pegawai
DJP untuk mengikuti program S2/S3 dan short course di Jepang.
80
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Raih
prestasi dengan
INOVASI
Untuk meningkatkan pelayanan
terhadap masyarakat, DJP selalu
mencari cara-cara baru yang terbaik
pada upaya pengelolaan dalam
menghimpun sumber pemasukan
negara.
81
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
82
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Layanan, Sosialisasi, Edukasi, dan Kehumasan
Tahun 2010 reformasi perpajakan yang telah dimulai sejak tahun 2002 mendapat
ujian berat. Beberapa kasus terkait perpajakan yang melibatkan oknum pegawai
DJP telah menggerus tingkat kepercayaan masyarakat. Sebagai akibat munculnya
berbagai kasus tersebut, sebagian masyarakat mempertanyakan pelaksanaan
reformasi perpajakan yang selama ini telah diterima positif oleh masyarakat.
Untuk mengatasi masalah menurunnya kepercayaan masyarakat serta dalam
rangka meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat
(wajib pajak) untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, di tahun 2010
DJP melakukan penyempurnaan atas kegiatan pemberian layanan, sosialisasi,
edukasi, dan kehumasan, dengan uraian sebagai berikut.
Penyempurnaan atas kegiatan pemberian layanan sosialisasi, edukasi, dan kehumasan dilakukan DJP salah satunya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
83
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
LAYANAN UNGGULAN PERPAJAKAN
Salah satu komitmen DJP dalam upaya meningkatkan kepastian pelayanan kepada
masyarakat adalah dengan menetapkan layanan unggulan. Komitmen tersebut
diwujudkan melalui penambahan jumlah layanan unggulan yang pada tahun
sebelumnya ditetapkan sebanyak 8 layanan menjadi 16 layanan pada tahun 2010.
LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
1. Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan
Kinerja penyelesaian keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan
pembatalan ketetapan pajak nasional pada tahun 2010, baik karena permohonan
maupun secara jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.
Tabel Daftar Layanan Unggulan DJP Tahun 2010
Jenis Layanan
1. Penyelesaian Permohonan Pendaftaran NPWP Tepat Waktu
4. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Tepat Waktu
5. Penyelesaian Permohonan Keberatan Penetapan PPh, PPN, dan PPnBM
Tepat Waktu
6. Penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22
Impor Tepat Waktu
7. Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB Tepat Waktu
8. Pendaftaran Objek Pajak Baru dengan Penelitian Kantor Tepat Waktu
9. Penyelesaian Mutasi Seluruhnya Objek dan Subjek PBB Tepat Waktu
10. Penyelesaian Permohonan SKB Pemotongan PPh Pasal 23 Tepat Waktu
11. Penyelesaian Permohonan SKB Pemotongan PPh atas Bunga Deposito
dan Tabungan Serta Diskonto SBI yang Diterima atau Diperoleh Dana
Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan oleh Menteri Keuangan Tepat
Waktu
12. Penyelesaian Permohonan SKB PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan Tepat Waktu
13. Penyelesaian Permohonan SKB PPN atas Barang Kena Pajak Tertentu Tepat
Waktu
14. Penyelesaian Permohonan Keberatan PBB Tepat Waktu
15. Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Tepat Waktu
16. Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pajak yang Tidak Benar Tepat Waktu
84
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Secara umum terdapat 6 penyebab permasalahan banyaknya penolakan berkas
keberatan Wajib Pajak oleh kantor pusat ataupun Kanwil DJP, yaitu:
a. wajib pajak belum memahami ketentuan perpajakan mengenai tata cara
perosedur dan persyaratan pengajuan keberatan;
b. wajib pajak belum memahami dan mengerti mengenai ketentuan perpajakan
atas koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa;
c. jawaban konfirmasi dari pihak ketiga (eksternal DJP) sampai dengan keputusan
keberatan diterbitkan belum diterima;
d. wajib pajak tidak meminjamkan dokumen-dokumen secara lengkap sampai
surat keputusan keberatan diterbitkan;
e. adanya multitafsir dari suatu ketentuan; dan
f. lemahnya pengawasan proses penyelesaian keberatan dan evaluasi atas
keputusan keberatan.
Permasalahan di atas mengakibatkan wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil
dalam proses penyelesaian keberatan. Untuk itu, DJP telah menetapkan berbagai
program solusi yang harus dilaksanakan di internal DJP maupun dikoordinasikan
dengan pihak terkait, antara lain:
a. menyelenggarakan pelatihan kemampuan komunikasi (soft competency) dan
kemampuan teknis kepada Penelaah Keberatan;
b. menyediakan informasi tentang kumpulan uraian penelitian atas permohonan
keberatan yang telah selesai melalui pembentukan knowledge-based
keberatan;
c. membangun sistem informasi manajemen keberatan;
d. menyempurnakan SOP tentang pengawasan fungsi keberatan;
e. mengedukasi wajib pajak melalui sosialisasi secara langsung maupun melalui
media lainnya; dan
f. harmonisasi peraturan pelaksanaan perundang-undangan, khususnya yang
bersifat teknis sehingga tidak ada lagi peraturan yang menimbulkan multitafsir
atau bahkan saling bertentangan.
Tabel Penyelesaian Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan Ketetapan Per Jenis Pajak Tahun 2010
Jenis Layanan PPh PPN/PPnBM PBB BPHTB Total
Pembetulan 805 558 6.762 7 8.132
Keberatan 2.090 3.101 7.331 2 12.524
Pengurangan Pokok - - 17.435 1 17.436
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi 4.595 4.961 1.550 59 11.165
Pengurangan atau Pembatalan SKP 961 891 4.837 43 6.732
Pengurangan atau Pembatalan STP 567 486 0 56 1.109
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/SKP Hasil Pemeriksaan 9 18 0 1.736 1.763
Jumlah 9.027 10.015 37.915 1.904 58.561
85
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Tabel Distribusi Putusan Banding dan Gugatan Berdasarkan Amar Putusan yang Diterima DJP selama Tahun 2010
Amar Putusan Banding Gugatan Jumlah
Menolak 268 214 482
Mengabulkan Sebagian 728 11 739
Mengabulkan Seluruhnya 792 162 954
Membatalkan 40 52 92
Tidak Dapat Diterima 226 225 451
Menambah 2 0 2
Membetulkan Salah Tulis/Hitung 65 10 75
Dihapus dari Daftar Sengketa 3 6 9
Jumlah 2.124 682 2.806
2. Banding dan Gugatan ke Pengadilan Pajak
Pengajuan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak yang telah diputuskan
oleh Majelis Hakim dan telah diterima putusannya oleh DJP selama tahun 2010
berjumlah 2.806 putusan dengan rincian sebagai berikut.
Secara umum, permasalahan pokok dalam Banding dan Gugatan sebagai berikut.
a. Tidak dapat dilaksanakannya Putusan Pengadilan Pajak oleh KPP.
Hal ini disebabkan karena objek sengketa bukan merupakan ketetapan
pajak, tetapi merupakan produk hukum dari Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai. Akibatnya adalah wajib pajak tidak mendapatkan haknya berupa
pengembalian pajak.
b. Majelis tetap memperhitungkan dokumen yang tidak diberikan wajib
pajak saat pemeriksaan dan keberatan namun baru disampaikan pada saat
persidangan.
Hal ini disebabkan karena belum sejalannya ketentuan dalam Pasal 26A
Undang-Undang KUP dengan ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang
Pengadilan Pajak sehingga koreksi pemeriksa dibatalkan karena uji bukti di
persidangan.
c. Lemahnya kemampuan litigasi petugas DJP dalam beracara di persidangan.
Hal ini mengakibatkan petugas masih belum optimal dalam berargumen
untuk meyakinkan Majelis.
d. Data tentang permohonan hingga penyelesaian banding dan gugatan tidak
sinkron dengan DJP.
Tidak adanya aplikasi administrasi dan database yang terkoneksi antara
DJP dan Pengadilan Pajak menjadi penyebab utama dari permasalahan ini
sehingga tahap-tahap persiapan persidangan yang harus dilakukan oleh DJP
sebagai pihak Terbanding/Tergugat menjadi tidak maksimal.
86
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Diagram Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan Kontra Peninjauan Kembali (Kontra PK) ke Mahkamah Agung Tahun 2010
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0Memori PK
354
86
11
464
97
2
Kontra Memori PK
PPh PPN PBB/BPHTB
Beberapa strategi yang dibuat oleh DJP untuk mengatasi permasalahan dalam
proses Banding dan Gugatan di atas, antara lain:
a. harmonisasi peraturan yang disusun DJP dengan pihak eksternal seperti DJBC
dan Pengadilan Pajak;
b. peningkatan kemampuan litigasi dari petugas sidang melalui kegiatan
pendidikan dan pelatihan maupun in-house training;
c. pembentukan tim tetap dengan keahlian tertentu untuk mewakili DJP atas
kasus-kasus tertentu;
d. permintaan kepada Pengadilan Pajak untuk menyampaikan berita acara
persidangan;
e. meminta pengefektifan kembali fungsi Majelis Kehormatan Hakim. Secara
lebih konkrit, program solusi yang diperlukan adalah penyampaian laporan
tertulis kepada Majelis Kehormatan Hakim pada Pengadilan Pajak tentang
Keputusan Hakim yang tidak cermat di Pengadilan; dan
f. sinkronisasi data antara DJP dan Pengadilan pajak melalui aplikasi yang
terhubung antara DJP dan Pengadilan Pajak.
3. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung
Pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh DJP disampaikan dalam
bentuk Memori PK. Atas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang diajukan
oleh wajib pajak, DJP wajib menjawab dalam bentuk Kontra Memori PK. Selama
tahun 2010, DJP telah melakukan pengajuan Memori PK berjumlah 829 dan Kontra
Memori PK berjumlah 185 dengan perincian sebagai berikut.
87
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Diagram Distribusi Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung berdasarkan Asal Pemohon dan Amar Putusan yang Diterima DJP selama Tahun 2010
1
89
6
139
Mengabulkan Menolak
Dalam tahun 2010, DJP menerima Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah
Agung berjumlah 235 putusan. Distribusi Putusan Peninjauan Kembali dari
Mahkamah Agung berdasarkan asal pemohon dan jenis amar putusan dapat
disampaikan sebagai berikut.
LAYANAN PENANGANAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN PAJAK
DJP selaku institusi publik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai
ketentuan peraturan perpajakan dapat digugat di Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tata Usaha Negara, Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung, dan Mahkamah
Konstitusi.
Pemohon PK: wajib pajakPemohon PK: DJP
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Diagram Penanganan Perkara di Luar Pengadilan Pajak Selama Tahun 2010
397
8
34
Gugatan Perbuatan Melawan
Hukum/Keberatan/Perlawanan
Banding
Kasasi
Peninjauan Kembali
Uji Materiil
88
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 500200
Dalam tahun 2010, layanan informasi dan pengaduan melalui Kring Pajak 500200
terus ditingkatkan kualitas layanannya. Keberadaan layanan informasi Kring Pajak
500200 telah membantu masyarakat memperoleh informasi perpajakan secara
cepat, mudah dan akurat. Di sisi lain, sebagai institusi yang menerapkan prinsip-
prinsip good governance, DJP juga memberikan saluran bagi masyarakat wajib
pajak untuk menyampaikan pengaduan terkait layanan yang diberikan.
Peningkatan kualitas layanan informasi Kring Pajak 500200 ditingkatkan melalui
penyempurnaan aplikasi Tax Knowledge Base untuk memutakhirkan peraturan
maupun informasi perpajakan yang akan digunakan oleh petugas layanan (agent).
Tabel Kinerja Layanan Informasi Kring Pajak 500200 Tahun 2010
Bulan Panggilan MasukPanggilan Terjawab
Jumlah %
Januari 36.454 21.192 58%
Februari 35.889 16.089 45%
Maret 60.040 36.805 61%
April 36.184 29.890 83%
Mei 21.253 19.678 93%
Juni 20.525 19.560 95%
Juli 22.973 19.189 84%
Agustus 22,152 20.123 91%
September 16.110 14.979 93%
Oktober 20.875 19.369 93%
November 22.285 20.467 92%
Desember 24.792 21.244 86%
Jumlah 339.532 258.585 76%
Layanan pengaduan Kring Pajak 500200 atau yang juga dikenal dengan nama
Pusat Pengaduan Pajak terus mengalami pembenahan manajemen penanganan
pengaduan, termasuk menyempurnakan Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP).
Diagram Perkara yang Ditangani oleh Badan Peradilan di Luar Pengadilan Pajak
26
14
17
3 1
Pengadilan Negeri
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Niaga
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
89
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Tabel Kinerja Penanganan Pengaduan Melalui Kring Pajak 500200 Tahun 2010
Bulan Panggilan MasukPanggilan Terjawab
Jumlah %
Januari 1.003 575 57%
Februari 1.058 581 55%
Maret 1.649 1.185 72%
April 1.205 837 69%
Mei 722 543 75%
Juni 682 542 79%
Juli 787 535 68%
Agustus 768 613 80%
September 602 485 81%
Oktober 563 508 90%
November 619 519 84%
Desember 670 469 70%
Jumlah 9.039 7.392 81,78%
Prestasi yang membanggakan telah ditorehkan oleh Kring Pajak 500200 dengan
memperoleh dua penghargaan pada acara bergengsi The Best Contact Center
Indonesia 2010 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association.
Penghargaan yang diperoleh meliputi penghargaan platinum (pemenang
pertama) dalam kategori The Best Agent Inbound Contact Center dan penghargaan
silver (pemenang ketiga) dalam kategori Supervisor Contact Center untuk contact
center dengan kapasitas kurang dari 100 seat.
SOSIALISASI DAN EDUKASI PERPAJAKAN
Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran wajib
pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, kegiatan sosialisasi dan
edukasi mutlak diperlukan. Dalam tahun 2010 pelaksanaan kegiatan sosialisasi
tidak dilakukan secara masif mempertimbangkan kondisi sosial sebagai akibat
terjadinya beberapa kasus oleh oknum pegawai DJP. Kegiatan sosialisasi tahun
2010 lebih menitikberatkan untuk menjaga wajib pajak yang ada tetap patuh untuk
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kegiatan sosialisasi difokuskan kepada
asosiasi-asosiasi dan bendahara pemerintah yang diharapkan tidak terpengaruh
dengan berbagai isu/rumor miring DJP.
Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan selama tahun 2010, adalah
sebagai berikut.
1. Talkshow radio interaktif, bertujuan memberikan pengetahuan perpajakan
melalui media radio, yang dikemas melalui dialog interaktif untuk memudahkan
pendengar memahami perpajakan secara detail dan menyeluruh.
2. Live report (kegiatan peliputan perpajakan), dimaksudkan memberikan
informasi kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai kegiatan yang
diadakan oleh DJP seperti adanya sosialisasi ketentuan terbaru, pojok pajak,
kampanye sadar pajak dan meningkatkan citra positif DJP di masyarakat.
90
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
3. Penyuluhan melalui media televisi nasional, Airport TV Bandara Internasional
Soekarno-Hatta melalui media airport TV, neon box stand TV, dan neon box
public TV.
4. Penerbitan buku cerita anak, bertujuan mendidik anak usia sekolah (6 s.d.
12 tahun) untuk memahami manfaat dan pentingnya pajak bagi diri dan
keluarganya, serta masyarakat dan negara.
5. Penerbitan dan penyebaran buku, booklet, dan leaflet dengan berbagai tema
di bidang perpajakan.
6. Pembuatan situs online katalog buku perpustakaan DJP (Online Public Acces
Catalogue).
7. Pembuatan video instruksional perpajakan sehubungan dengan pengalihan
BPHTB dan persiapan pengalihan PBB dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah.
KEHUMASAN
Fokus utama bidang kehumasan DJP pada tahun 2010 menitikberatkan pada
program atau kegiatan dalam rangka mengembalikan citra atau kepercayaan
publik terhadap DJP karena adanya beberapa pelanggaran oleh pegawai.
Berbagai upaya dalam rangka meningkatkan citra dan kepercayaan publik
terhadap DJP diuraikan sebagai berikut.
1. Publikasi atas pemberitaan positif tentang DJP secara intens.
Kegiatan ini bertujuan mengimbangi pemberitaan di media massa, baik
cetak maupun elektronik yang seringkali menyudutkan DJP. Dengan kegiatan
tersebut diharapkan publik dapat melihat sisi positif DJP. Kegiatan publikasi
dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu:
a. penyelenggaraan talkshow “Ngobrol Santai Bersama Wartawan (Ngobras)”
setiap Jumat bertempat di Media Center;
b. pelatihan untuk wartawan yang dilaksanakan secara bulanan dan
triwulanan;
c. mengajak para wartawan untuk berkunjung dan melihat langsung aktivitas
di KPP atau Media Tour;
d. penerbitan siaran pers dan penyelenggaraan konferensi pers;
e. penayangan iklan layanan masyarakat DJP di media cetak, media televisi
dan radio, serta media online;
f. penayangan iklan layanan masyarakat di bioskop, kereta api, dan billboard
bandara; dan
g. publikasi opini pegawai DJP di surat kabar atau penulisan buku perpajakan.
2. Penyuluhan saat kunjungan mahasiswa atau pelajar.
Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi perpajakan sejak dini kepada
para mahasiswa atau pelajar yang melakukan kunjungan atau praktik kerja
lapangan di DJP. Dengan informasi dan praktik langsung di DJP, maka
diharapkan terbentuk pemahaman yang baik pula tentang DJP.
3. Penyebaran informasi perpajakan kepada pihak internal dan eskternal.
Informasi kegiatan kepada internal disebarkan melalui sarana e-Magazine
yaitu majalah elektronik yang diterbitkan setiap bulan. Sedangkan informasi
perpajakan untuk masyarakat disampaikan melalui situs www.pajak.go.id.
91
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Tabel Siaran Pers DJP Tahun 2010
Tanggal Materi
1 Februari Penjelasan tentang Penunggak Pajak Terbesar
1 April Pemberlakuan UU PPN dan PPnBM, Fasilitas Pengembalian PPN kepada Turis Asing, Penerimaan SPT Tahunan PPh dan Perkembangan Penanganan Pegawai yang Melanggar Kode Etik dan Disiplin PNS
3 Juni Penerimaan Pajak Periode 1 Januari s.d 31 Mei 2010 dan Kinerja Lainnya
4 Juni DJP akan segera Melimpahkan Kasus Dugaan Tindak Pidana Perpajakan PT PHS ke Kejaksaan
18 Agustus Pencanangan Nilai-nilai Organisasi DJP Menuju Suksesnya Reformasi Jilid II
17 September Penegakan Hukum di DJP
1 Oktober DJP Tambah 22 Toko Pengembalian PPN bagi Turis Asing
4 Oktober Dana Bos Tidak Kena PPh Pasal 22
11 Oktober Penerimaan Pajak sampai dengan 30 September 2010, Crash Program dan Kebijakan Pemindahan Fungsi Pembuat Peraturan Perpajakan
21 Oktober a. DJP buka Saluran bagi Whistle Blowerb. Zakat Menjadi Pengurang Pajak
25 Oktober DJP Berlakukan Bebas Fiskal Luar Negeri
26 Oktober DJP Bebaskan Pajak Impor Kapal
10 November a. Survei Integritas KPK: DJP Telah Memenuhi Standarb. DJP Lakukan Koreksi Transfer Pricing
11 November Perkembangan Penerimaan Pajak 2010
16 November Diberitakan Media, Pegawai Pajak Diperiksa
22 November DJP Pertegas Kriteria Bebas PPN untuk Angkutan Umum
25 November a. Memorandum of Understanding antara DJP dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika tentang Integrasi NPWP di Sistem e-Pengadaan
b. Penerimaan Pajak sampai dengan 15 November 2010
29 November a. KPK: DJP Peroleh Skor Tertinggi Kode Etikb. Pengumuman KPK tentang PIAK (Penilaian Inisiatif Anti
Korupsi) Tahun 2010
29 November DJP Perjelas Perlakuan PPN atas Usaha Bank Umum
30 November DJP Berdayakan Tax Center di Universitas
8 Desember DJP Perjelas Kedudukan Pajak Warteg
29 November DJP Launching Elektronik (e-SPT)
10 Desember DJP Tegaskan Terapkan Kode Etik
13 Desember Undangan Workshop Palsu Mengatasnamakan Dirjen Pajak
21 Desember VAT Refund Kini Hadir di Yogyakarta
22 Desember Pukul 00.00 Tanggal 1 Januari 2011 Bebas Fiskal Luar Negeri
23 Desember Satu Tersangka Kasus Pajak Asian Agri Diserahkan ke Kejaksaan
30 Desember Memorandum of Understanding antara DJP dengan Institut Akuntan Publik Indonesia tentang Perumusan Standar dan Prosedur Audit Terkait Insentif yang Akan Diberikan Kepada Wajib Pajak
92
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS
1. Penyempurnaan dan Pembakuan Standard Operating Procedures
Pada tahun 2010 DJP kembali melakukan penyempurnaan atas Standard Operating
Procedures (SOP) DJP. Penyempurnaan SOP ini dilakukan sejalan dengan perubahan
proses bisnis di DJP sebagai dampak dari perubahan aturan yang menjadi dasar
pelaksanan tugas.
Sampai dengan akhir tahun 2010, DJP telah membakukan sebanyak 769 SOP untuk
tingkat kantor pusat, 259 untuk tingkat kantor wilayah, 315 SOP untuk tingkat KPP,
51 SOP untuk tingkat KP2KP, dan 131 SOP untuk tingkat PPDDP.
Proses Bisnis danTeknologi Informasi dan Komunikasi
Penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada wajib pajak.
93
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
2. Fiskal Luar Negeri
Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang PPh, pada
tanggal 1 Januari 2008 memberlakukan ketentuan bagi wajib pajak orang pribadi
Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak
ke luar negeri wajib membayar pajak Fiskal Luar Negeri.
Kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
sesuai dengan ketentuan UU PPh Pasal 25 ayat (8a). Dengan demikian, mulai tahun
2011 DJP tidak lagi memberikan layanan Fiskal Luar Negeri.
3. Pelaksanaan Kawasan Bebas (Free Trade Zone) Batam, Bintan dan Karimun
Dengan ditetapkannya kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas) oleh pemerintah,
maka seluruh penyerahan BKP dan JKP ke dan/atau di Pulau Batam, Bintan, dan
Karimun, sesuai batas-batas koordinat yang ditetapkan, tidak terutang PPN atau
PPN dan PPnBM.
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan di lapangan dan pengawasan
atas pemasukan BKP di Kawasan Bebas, pada tahun 2010 DJP menerbitkan
ketentuan tata cara endorsement, perekaman, pemberkasan dan analisis
dokumen pemberitahuan pabean di kawasan bebas dan menerbitkan aturan
pelaksanaan mengenai penegasan atas pelaksanaan pemberian persetujuan atas
pemberitahuan pemasukan/pengeluaran barang transaksi tertentu.
4. Drop Box SPT
Salah satu bentuk strategi inovasi terbaru dalam pemberian pelayanan yang
dilakukan oleh DJP adalah dengan penyediaan tempat khusus penerimaan
SPT Tahunan yang disebut Drop Box SPT yang ditempatkan di KPP, KP2KP, pusat
perbelanjaan, pusat bisnis, kantor-kantor pemerintah seperti kelurahan dan
kecamatan serta lokasi strategis lainnya.
Drop Box dikembangkan guna mengantisipasi tiga permasalahan dalam proses
penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh yaitu:
a. meningkatnya jumlah wajib pajak yang berdampak pada meningkatnya
jumlah SPT Tahunan PPh;
b. mengantisipasi terjadinya antrian saat wajib pajak menyampaikan SPT
Tahunannya; dan
c. meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak.
Sejak tahun 2009 wajib pajak dapat menyampaikan SPT Tahunannya secara
langsung melalui Drop Box SPT di lokasi mana saja. Hal ini memberikan keleluasaan
kepada wajib pajak, karena tidak harus menyampaikan SPT Tahunan di KPP tempat
Wajib Pajak terdaftar tetapi dapat disampaikan di tempat yang terdekat dengan
aktivitas harian mereka.
94
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Pelaksanaan penerimaan SPT Tahunan dengan metode Drop Box pada tahun
2009 mendapatkan banyak pujian dari berbagai pihak dan masyarakat termasuk
wajib pajak. Bahkan pernah menjadi salah satu topik editorial di salah satu harian
nasional. Banyaknya pujian ini menjadi pertimbangan utama untuk kembali
menerapkan Drop Box SPT pada tahun 2010 dengan lebih baik dan disempurnakan
dari sisi prosedur dan aplikasinya yang tentunya bertujuan untuk lebih memberikan
kepuasan bagi seluruh wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh.
5. Formulir SPT Tahunan PPh Format PDF Isian
Pengisian SPT Tahunan PPh selama ini dilakukan secara manual dengan tulisan
tangan. Banyak wajib pajak merasa kesulitan dalam mengisi dan menghitung
kewajiban perpajakannya. Melihat hal ini dan juga telah banyak digunakan di
negara-negara lain, DJP mengeluarkan formulir SPT Tahunan PPh Format PDF
Isian. Mulai tahun 2010, untuk penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2009, wajib
pajak dapat memanfaatkan fasilitas formulir SPT Tahunan PPh Format PDF Isian
dengan mengunduhnya di situs www.pajak.go.id atau meminta ke KPP. Banyak
kemudahan dan insentif yang ditawarkan baik kepada wajib pajak maupun bagi
DJP sendiri.
6. Formulir SPT Tahunan Diambil Sendiri
Mulai tahun 2010, KPP tidak lagi mengirimkan formulir SPT Tahunan kepada
setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Namun wajib pajak diminta
mengambil sendiri SPT Tahunan PPh di tempat-tempat yang telah ditentukan
seperti di KPP, KP2KP, lokasi-lokasi Drop Box SPT, Pojok Pajak, Mobil Pajak dan lokasi
lain yang strategis dan mudah dijangkau oleh wajib pajak. Dasar pemikiran adanya
kebijakan ini adalah sebagai berikut.
Kelebihan SPT Tahunan Format PDF Isian
Bagi Wajib Pajak Bagi DJP
Kemudahan pengisian Sebagai alat sosialisasi yang menarik
Kalkulasi otomatis sehingga dapat dihindari adanya kesalahan penghitungan
Mudah dibaca dibandingkan dengan tulisan tangan
Mudah diedit Dapat dikemas ke dalam CD/disket yang dapat berisi berbagai jenis SPT Tahunan.
Mudah diperoleh melalui situs www.pajak.go.id
Efisiensi dan menghindari pemborosan kertas untuk pencetakan formulir SPT
Dapat diisi menggunakan acrobat reader dan sejenisnya yang dapat diunduh secara gratis di internet.
Hasil cetakan SPT (format dan isian) relatif tidak berubah sehingga mengurangi kesalahan proses pemindaian di PPDDP.
Dapat diunggah di www.pajak.go.id sehingga wajib pajak dapat mengunduh sendiri.
95
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
a. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang KUP, wajib pajak mengambil
sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau
mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
b. Keberagaman jenis formulir SPT menyebabkan KPP kesulitan untuk
mengirimkan jenis formulir SPT yang sesuai dengan kebutuhan masing-
masing wajib pajak. Saat ini terdapat tiga jenis formulir yang dapat digunakan
oleh wajib pajak orang Pribadi yaitu formulir 1770, 1770 S, dan 1770 SS serta
untuk wajib pajak badan terdapat dua jenis formulir yaitu 1770 dan 1770 $.
Apabila KPP mengirimkan semua jenis formulir SPT ke setiap wajib pajak baik
orang pribadi maupun badan maka beban administratif akan tinggi terkait
pencetakan formulir SPT padahal kemungkinan banyak SPT yang mungkin
terbuang dan wajib pajak menjadi bingung untuk menentukan jenis SPT yang
akan diisi.
c. Kebijakan ini diharapkan memberikan edukasi kepada wajib pajak dan
meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan menumbuhkan
antusiasme dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat terjadi
karena kebijakan ini juga diikuti dengan kebijakan sosialisasi perpajakan
dengan leaflet, brosur dan konsultasi langsung terhadap wajib pajak mengenai
jenis-jenis formulir SPT dan masing-masing kegunaannya.
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
1. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Tata kelola TIK adalah suatu kerangka kerja yang mengatur dan mengelola
keseluruhan proses perencanaan, realisasi, operasional harian, pengamanan,
kelangsungan layanan, dan evaluasi internal penyelenggaraan TIK DJP melalui
jalur kepemimpinan yang tegas dan transparan.
a. Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola TIK
Dalam rangka memberikan acuan yang jelas bagi terbentuknya Tata Kelola TIK,
DJP telah melakukan review, perbaikan, dan penyusunan kebijakan beserta
pedoman pengelolaan yang terkait dengan Tata Kelola TIK DJP. Kebijakan dan
pedoman yang telah disahkan selama tahun 2010 meliputi:
1) Kebijakan Tata Kelola TIK;
2) Kebijakan Layanan Sistem Informasi;
3) Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi;
4) Kebijakan Peningkatan Keamanan Data pada Basis Data SIDJP, SIPMOD,
dan SISMIOP;
5) Pedoman User Name Account;
6) Pedoman Akses Pihak Ketiga;
7) Pedoman Pengelolaan Permintaan Layanan TIK dan Katalog Layanan TIK;
8) Pedoman Pengelolaan Gangguan Layanan TIK; dan
9) Pedoman Pengelolaan Problem Layanan TIK.
96
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
b. Pelaksanaan Evaluasi Teknologi Informasi
Dalam rangka meningkatkan kualitas sistem informasi, DJP senantiasa
melakukan evaluasi tata kelola TI. Evaluasi secara menyeluruh atas tata kelola
TI dilaksanakan pada tahun 2009 yang menghasilkan program perbaikan dan
optimalisasi tata kelola TI berupa 189 rekomendasi yang dijadwalkan untuk
dilaksanakan dalam kurun waktu periode 2010–2012.
Pada tahun 2010, DJP telah selesai melaksanakan 97 rekomendasi dan sedang
memproses penyelesaian 31 rekomendasi. Sedangkan 61 rekomendasi lainnya
akan dilaksanakan pada periode 2011–2012.
Sebagai bagian dari evaluasi tata kelola TI, di tahun 2010 DJP melaksanakan
evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Internet dan Intranet DJP, aplikasi
Approweb, dan pemantauan kinerja SIDJP yang hasilnya akan dijadikan dasar
untuk menentukan target kinerja aplikasi yang disusun dalam kegiatan data
clean up.
c. Cetak Biru TIK DJP
Pada tahun 2010 DJP telah menetapkan Cetak Biru TIK DJP tahun 2010-2014.
Cetak Biru TIK ini akan digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan
sistem informasi sekaligus sebagai instrumen strategis bagi pimpinan dalam
pelaksanaan kegiatan dan pengendalian investasi TIK.
2. Pengembangan Sistem dan Infrastruktur TIK
Dalam upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap
wajib pajak melalui profiling serta peningkatan kinerja secara umum, DJP
melakukan pengembangan sistem dan infrastruktur yang meliputi:
a. Pengembangan Sistem Perpajakan
Pada tahun 2010, pengembangan sistem perpajakan yang dilaksanakan oleh
DJP meliputi:
1) perancangan Enterprise Architecture (EA) untuk baseline PPDDP dan e-filing
sebagai piloting project pembangunan EA DJP yang akan dimulai tahun
2011;
2) pengembangan aplikasi SIDJP dan SIPMod dilakukan terhadap modul
penagihan, modul perekaman SPT Tahunan PPh Badan Rupiah dan Dollar
2009, modul SPT Tahunan OP, modul Drop Box, modul monitoring e-SPT/e-
filing dan modul pendukung untuk KPDDP, dan penyesuaian aplikasi dan
modul sehubungan dengan perubahan NIP menjadi 18 digit; dan
3) pengembangan aplikasi pendukung yang meliputi aplikasi pada Mobil
Pajak dan KP2KP, Multimedia Super Corridor, Approweb, loader e-SPT , e-SPT
PPN 1111 dan PPN 1111 DM, dan loader perekaman lokal.
b. Pengembangan Human Resource Management Information System (HRMIS)
Sistem ini menjadi bagian dari Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan
Aktiva (SIKKA) . Pengembangan aplikasi ini meliputi :
1) pengembangan aplikasi berbasis workflow;
2) document management dan dossier management system;
97
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
3) modelling aplikasi yang terdiri dari beberapa modul antara lain workload
analysis, standar kompetensi jabatan, pengukuran kinerja, assesment
center, survey online, dan indesk; dan
4) modul-modul pendukung HRMIS yaitu authentification services, pertukaran
data dengan Kementerian Keuangan, monografi, dan evaluasi kinerja.
c. Pengembangan Infrastruktur
Untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas infrastruktur, serta meremajakan
perangkat yang telah obsolete, DJP melakukan hal-hal antara lain:
1) pemenuhan kebutuhan lisensi untuk server development pengolahan
dokumen (KOFAX), lisensi untuk penambahan agent untuk inbound call
center (AVAYA), lisensi untuk basis data Oracle Real Application Cluster;
2) penambahan hardware SIKKA;
3) penyempurnaan infrastruktur jaringan komunikasi data DJP;
4) penyempurnaan infrastruktur MPN untuk peningkatan kinerja, keamanan,
dan pelayanan sistem MPN;
5) penyempurnaan infrastruktur PPDDP untuk memaksimalkan kinerja
PPDDP;
6) penambahan kapasitas komputer dan sarana pendukung lainnya yang
membantu kelancaran pekerjaan;
7) penyempurnaan perangkat lunak pendukung untuk kebutuhan
pemeriksaan pajak dan IT Project Management; dan
8) pemanfaatan teknologi virtualisasi untuk mengoptimalkan perangkat.
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
98
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Tabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2006-2010
KriteriaTahun
2006 2007 2008 2009 2010
Wajib Pajak Orang Pribadi 3.251.753 5.431.689 8.807.666 13.861.253 16.880.649
Catatan:1) Jumlah wajib pajak terdaftar (terdiri dari wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak bendahara, pusat
dan cabang) pada 1 Januari tahun bersangkutan.2) Jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT Tahunan PPh (wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi dengan status
pusat) pada 1 Januari tahun bersangkutan.3) Jumlah SPT Tahunan PPh (semua tahun pajak) yang diterima DJP s.d 31 Desember.4) Rasio kepatuhan adalah perbandingan jumlah SPT Tahunan PPh terhadap wajib pajak terdaftar wajib SPT Tahunan PPh.
Tabel Pertumbuhan Wajib Pajak yang Melaporkan dengan e-SPT Tahun 2006-2010
Uraian 2006 2007 2008 2009 2010
Jumlah WP 12.345 29.301 43.897 58.880 61.651
Tabel Pertumbuhan Wajib Pajak yang Menggunakan e-Filing Tahun 2006-2010
Uraian 2006 2007 2008 2009 2010
Jumlah WP 688 1.357 1.619 2.427 4.941
Data Statistik
99
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTILaporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
Tabel Pertumbuhan Jumlah SPT yang Dilaporkan dengan e-Filing Tahun 2006-2010
Jenis SPT 2006 2007 2008 2009 2010
SPT Masa PPh Pasal 21 3.185 7.912 9.667 18.605 40.072
SPT Masa PPh Pasal 22 24 100 123 249 352
SPT Masa PPh Pasal 23 1.422 2.507 4.085 7.183 16.883
4. Jumlah (1+2+3) 2.996.300.601.340 2.991.492.709.583 0,16
5. Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB) 1.321.487.211.977 1.056.807.330.401 25,05
6. Jumlah (4+5) 4.317.787.813.317 4.048.300.039.984 6,66
Nama PerkiraanJumlah Kenaikan (Penurunan)
2010 2009 Jumlah %
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 53.829.769.308.171 49.832.046.477.926 3.997.722.830.245 8,02
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 14.052.827.554.870 13.731.730.350.246 321.097.204.624 2,33
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 287.933.263.287 258.084.511.116 29.848.752.171 11,56
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 14.340.760.818.157 13.989.814.861.362 350.945.956.795 2,50
JUMLAH EKUITAS DANA 68.170.530.126.328 63.821.861.339.288 4.348.668.787.040 6,81
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 68.531.190.713.580 64.135.829.528.130 4.395.361.185.450 6,85
112
Laporan Tahunan 2010 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan PasTI
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 4
PIMPINAN DJP 6
PERISTIWA PENTING 2010 12
SELAYANG PANDANG DJP 16
KINERJA 22
Indikator Kinerja Utama 23
Penerimaan Pajak 29
Prestasi Unit Kerja 32
KAPITA SELEKTA KEGIATAN 34
Penanaman Nilai-Nilai Organisasi dan Pembangunan Budaya DJP 34
Peran DJP dalam Pengalihan PBB-Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB 35
Skema Pengembalian PPN Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri 37
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR 40
Profil SDM 40
Manajemen SDM 42
Pengembangan Kapasitas SDM 44
Pembinaan dan Penegakan Disiplin 47
Penataan Organisasi 49
Manajemen Risiko 51
REFORMASI KEBIJAKAN PERPAJAKAN 52
Ketentuan Perpajakan di Bidang KUP 52
Ketentuan Perpajakan di Bidang PPh 53
Ketentuan Perpajakan di Bidang PPN dan PPnBM 54
Ketentuan Perpajakan di Bidang PBB dan BPHTB 56
Fasilitas Perpajakan 56
PENEGAKAN HUKUM 58
Pemeriksaan 59
Penanganan Transfer Pricing 61
Penyidikan 62
Penagihan 64
EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI 68
Ekstensifikasi 68
Intensifikasi 70
DJP DALAM PERGAULAN INTERNASIONAL 72
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) 73
Persetujuan dan Pelaksanaan Pertukaran Informasi Perpajakan 73
Partisipasi DJP dalam Forum Internasional 74
Kegiatan Negara/Lembaga Donor 76
LAYANAN, SOSIALISASI, EDUKASI, DAN KEHUMASAN
82
Layanan Unggulan Perpajakan 83
Layanan Penyelesaian Sengketa Pajak 83
Layanan Penanganan Perkara di Luar Pengadilan Pajak 87
Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak 500200 88
Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan 89
Kehumasan 90
PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
92
Penyempurnaan Proses Bisnis 92
Teknologi Informasi dan Komunikasi 95
DATA STATISTIK 98
DAFTAR ISI
TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DJP 2010
Pengarah : Direktur Jenderal Pajak, Sekretaris Direktorat Jenderal PajakKetua : Kepala Bagian OrgantaMateri & Naskah : Darmawan, Reko Anjariadi, Agus Kuncara, Agus Joko Purwanto, Harri Andria, Wahyu Winardi, Nugroho Hari Prasetyo, Muh. Tunjung Nugroho, Niken Evi Suryani, Adi Prana Pribadi, Hendro Kusumo Bagaskoro, M. Dahlan Saleh, Yudi Asmara Jaka Lelana, Eko Budihartono, Sri Marjati, Priyo Hernowo, Tetik Nurhayati, Sunarko, Mira Roosmaya DewiEditor : Muchamad Arifin, Olina Rizki Arizal, Jerry Fadlinsyah, I Putu Sudiana, Ali Zainal Abidin, Dhamar Fitri SetiatiPencetakan & Distribusi : Wolly Febriend, Muslim Indra Rifai, Yuwono Aji SatyoSekretariat : Leonardi Chandra Wibawa, Nurmansyah, Muhammad Setiawan, Slamet Rianto, Fitri Mardiana