ANNUAL REPORT · 2 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Annual Report 2016 KILAS KINERJA The Chairman’s Report Performance Flashback LAPORAN KEPALA LAN LAPORAN KEPALA LAN The Chairman’s

1LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAAnnual Report 2016

ANNUALR EPO RT2016LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

2 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAAnnual Report 2016

KILAS KINERJAThe Chairman’s Report Performance Flashback

LAPORAN KEPALA LAN

LAPORAN KEPALA LANThe Chairman’s Report

DR. ADI SURYANTO, M.SI

>>

Menjadi harapan segenap elemen di LAN agar capaian positif yang dicatatkan LAN

pada tahun 2016 dapat terus ditingkatkan pada tahun 2017

dan seterusnya. Perbaikan pada aras internal organisasi juga harus terus dilakukan untuk

mewujudkan hal tersebut.

Kepala Lembaga Administrasi NegaraThe Chairman’s of NIPA

It is our hope in LAN that the positive achievements we had

recorded in 2016 can be continued and improved in the coming years.

Improvement of LAN’s internal governance shall also continuously

be done to make it happen.


TINJAUAN PROGRAM KERJAKILAS KINERJAPerformance Flashback Programme Review Internal governance support Partnership

DUKUNGANTATA KELOLA INTERNAL KERJASAMA

Tahun 2016 merupakan tahun penting dalam perjalanan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai sebuah institusi, karena ini merupakan akhir perjalanan dekade ke-5 LAN sejak dibentuk pada tahun 1957. Tahun 2016 juga menjadi penanda perjalanan (milestone) reformasi administrasi karena pada tahun ini seharusnya sejumlah undang-undang (UU) terkait reformasi administrasi dapat mulai diimplementasikan mengingat 2016 juga merupakan batas waktu terbitnya peraturan pelaksana sejumlah UU tersebut, antara lain UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN), UU Pemerintahan Daerah, dan UU Administrasi Pemerintahan (UU AP).

LAN memiliki visi sebagai institusi yang menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan administrasi negara. Sejumlah amanat dipercayakan secara atributif oleh undang-undang ataupun mandat dari Presiden kepada LAN untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Beberapa butir tujuan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dituangkan dalam Nawa Cita memiliki keterkaitan yang kuat dengan amanat yang diemban LAN. Pelaksanaan dan pencapaian Nawa Cita ke-2 “membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”, ke-3 “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, dan ke-8 “melakukan revolusi karakter bangsa” membutuhkan peran strategis LAN dalam bidang kajian kebijakan, pengembangan kompetensi aparatur, dan pengembangan invoasi administrasi negara.

Visi nasional dan institusional inilah yang mengantarkan LAN memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2016 untuk mendorong transformasi administrasi negara dari daerah dan desa. Sejumlah kajian diarahkan pada isu-isu penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, seperti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, hubungan kewenangan pemerintah desa dan supradesa, pendampingan desa, masalah dalam implementasi UU Desa, organisasi perangkat daerah, pengelolaan Barang Milik Daerah, dan pembagian urusan pemerintahan pasca UU Pemerintahan Daerah.

Menindaklanjuti sejumlah isu krusial di bidang administrasi negara, LAN juga telah melakukan sejumlah kajian, misalnya terkait inovasi pelayanan

Last year was an important time for Lembaga Administrasi Negara (LAN) as an institution, because it marks the end of its fifth decade since established in 1957. It was also supposedly a milestone for Indonesia’s administrative reform because in 2016, a few laws related with administrative reform efforts should have had been implemented as due dates for those laws’ implementing regulations came that year, including the Civil Service Law (UU ASN), Local Governance Law (UU Pemda), and Administrative Procedure Law (UU AP).

Our vision is to become the primary reference of the nation in transforming public administration. It derives from mandates coming from laws as well as from the President for LAN to accelerate the bureaucratic reform and to improve public governance. Some of the goals in Nawa Cita (The Nine Goals), President Widodo and Vice President Kalla’s manifesto, have close connections with LAN’s mandates, particularly the 2nd (ensuring the presence of the government by developing a clean, effective, democratic, and trusted government), the 3rd (developing Indonesia from its peripheral by strengthening local governments and villages within the unitary state consensus), and the 8th (constructing revolution of the nation’s character). These goals need LAN’s role in policy research, competency development of civil service, and public administration innovation development.

The combination of these national and institutional visions had helped LAN in focusing its duties and functions in 2016 to accelerate public administration transformation from the regions and villages. Some of our policy studies focused on issues such as local and village governance, such as village-owned enterprises, power relations between village and its superiors, local government agencies, local government-owned property, and administrative decentralisation under the new Local Governance Law.

In following up on some crucial issues in public administration, LAN had also conducted policy studies, for instance on public services innovations in local governments, development of talent management, administrative discretion to accelerate development, implementation of the Administrative Procedure Law, eradication of extortion, and development of public services complexity index. These research have already been published and disseminated to relevant stakeholders in order to promote evidence-based policymaking.


KILAS KINERJAThe Chairman’s Report Performance Flashback

LAPORAN KEPALA LAN

publik di daerah, pengembangan manajemen talenta, pemanfaatan diskresi untuk pembangunan, implementasi UU AP, pemberantasan pungutan liar (pungli), dan pengembangan indeks kompleksitas pelayanan publik. Kajian-kajian ini telah dipublikasikan dan didiseminasikan kepada para pemangku kepentingan guna membantu pembuatan kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Melalui Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara (DIAN) dan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) yang tersebar di 4 (empat) lokasi: Sumedang, Makassar, Samarinda, dan Banda Aceh, LAN secara bersama-sama (co-production) dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga mendorong pengembangan dan replikasi inovasi administrasi negara. Ribuan gagasan inovasi berhasil dilahirkan dan sebagian besar telah terimplementasikan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Selain itu, dalam pengembangan inovasi administrasi negara, LAN juga telah menghasilkan sejumlah model inovasi yang dapat digunakan oleh setiap instansi pemerintah untuk mengembangkan inovasinya secara terencana, terukur, dan terintegrasi. Model-model ini antara lain Roadmap Inovasi Sektor Publik, Innovation Readiness Level, Innovation Capacity Building, Street-level Innovation, dan Indeks Inovasi Pemerintahan Daerah. Diharapkan dengan telah terbangunnya model-model inovasi ini, instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkannya.

Transformasi administrasi negara akan sulit terwujud apabila tidak didukung dengan pegawai ASN yang profesional. Oleh sebab itu, LAN sebagai instansi pembina pengembangan kompetensi ASN senantiasa melakukan terobosan-terobosan baik dalam hal pengembangan program-program kediklatan, pembinaan diklat, pembinaan tenaga kediklatan, pemetaan kompetensi dan kapasitas aparatur, dan penyelenggaraan diklat manajerial, teknis, dan fungsional. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut, LAN senantiasa mendorong perbaikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), standardisasi penyelenggaraan diklat, dan pendekatan-pendekatan inovatif lainnya.

Melalui pelaksanaan fungsi pengkajian kebijakan, pengembangan kompetensi aparatur, pengembangan

Through Deputyship for Public Administration Innovation (DIAN) and LAN’s four Centre for Research and Training for Government Apparatus (PKP2A) that are located in Sumedang, Makassar, Samarinda, and Banda Aceh, LAN promoted development and replication of public administration innovation through co-production with other government agencies, both at national government level and subnational government level. Thousands of innovation ideas heve been generated and implemented to create an effective, efficient, transparent, participative, and accountable government.

Furthermore, in developing public administration innovation, LAN has produced several innovation models that can be used by each government agency to make well-planned, measurable, and integrated innovations. Among these models are the Public Sector Innovation Roadmap, Innovation Readiness Level, Innovation Capacity Building, Street-level Innovation, and Local Government Innovation Index. We truly hope that these model could help government agencies.

Public administration transformation will hardly be materialised without adequate support of professional civil servants. Thus LAN as the focal point in the competency development of the civil service (ASN) continuously initiate breakthrough in training programmes, fostering of training officers, ASN’s competency assessment, and hosting managerial, technical, and functional trainings. In doing so, LAN always try to make improvement through the use of information and communication technology (ICT), standardisation of training, and many other innovative approaches.

The implementation of LAN’s functions in policy research, civil service competency development, public administration innovation development, and civil service higher education indicates LAN’s existence and strategic roles in the government. Our achievements in exercising those functions could not be separated with our partners’ support, including central government agencies (ministries/agencies), local governments, training institutions, and national and international development partners.

Our commitment for the improvement of LAN’s internal governance is also a significant element in supporting LAN’s achievements. Efforts in modernising the management of resources and business processes as well as internal audit and accountability through development of whistleblowing system and LAN’s internal code


TINJAUAN PROGRAM KERJAKILAS KINERJAPerformance Flashback Programme Review Internal governance support Partnership


Jakarta, Februari 2017

Kepala Lembaga Administrasi NegaraThe Chairman’s of NIPA

Adi Suryanto

inovasi administrasi negara, dan penyelenggaraan pendidikan tinggi aparatur, LAN semakin menunjukkan eksistensi dan peran strategisnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Capaian ini tidak terlepas dari dukungan mitra-mitra kerja LAN baik instansi pemerintah pusat (kementerian/lembaga), pemerintah daerah, lembaga-lembaga diklat, maupun mitra pembangunan nasional dan internasional.

Komitmen LAN pada perbaikan tata kelola internal juga merupakan elemen yang tidak dapat dikesampingkan dalam mendukung capaian LAN. Upaya modernisasi manajemen sumber daya dan proses bisnis internal serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas melalui whistleblowing system dan kode etik pegawai LAN merupakan konkretisasi komitmen tersebut. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan proses bisnis di LAN akan semakin efektif, efisien, dan sejalan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Ke depan, tantangan perubahan administrasi negara akan semakin besar. Tekanan fiskal akan semakin membatasi ketersediaan sumber daya untuk perbaikan administrasi negara. Akan tetapi, ini juga memberikan kesempatan bagi LAN dan mitra-mitra kerja untuk menemukan cara-cara inovatif yang lebih efisien untuk mentransformasi administrasi negara. Akan segera terbitnya peraturan-peraturan pelaksana dari UU ASN, UU AP, dan UU Pemerintahan Daerah juga dipastikan akan menyibukkan instansi pemerintah yang merupakan stakeholders utama LAN dengan penyesuaian kebijakan internalnya. Akan tetapi, ini sekaligus membuka ruang kerja sama strategis bagi LAN untuk bersama-sama dengan stakeholders tersebut meningkatkan kapasitas administrasi secara instansional. Sementara

of ethics signalled this commitment. Through these efforts, we hope that we can create a more effective and efficient business process and in line with the good governance principles.

We realised that there are many tough challenges ahead. Fiscal pressure will restrict resource allocation in improving the public administration even more. However, this can also be seen as an opportunity for us and our partners in finding innovative, more efficient ways to transform the public administration. The upcoming regulations of the Civil Service Law, Administrative Procedure Law, and Local Governance Law will also make government agencies, our main stakeholders, busy adjusting its organisation with the regulations. This, nevertheless, opens up possibilities for LAN to work hand-in-hand with our stakeholders to improve their internal capacity. Moreover, the transformation from STIA LAN from academic to vocational programme potentially raise questions amongst our partners who want to assign their employees to pursue higher education in LAN. Regardless of this, the transformation also provide space for LAN to enhance the capacity of STIA LAN’s students with practical competencies that can be utilised to support their duties and functions back in their offices.

It is our hope in LAN that the positive achievements we had recorded in 2016 can be continued and improved in the coming years. Improvement of LAN’s internal governance shall also continuously be done to make it happen. I will take this honour to send a message to all our partners that we always welcome you to build and continue synergy between us. We realise that only through collaboration, good work ethics, and integrity governance that public administration transformation can be materialised.



DAFTAR ISI>>

LAPORAN KEPALA LAN The Chairman’s Report 2>>KILAS KINERJA Performance Flashback 8>>2016 dalam Angka 2016 in Numbers .................................................................Struktur Organisasi, Visi, Misi, dan Nilai-Nilai LAN ............................................

Kaleidoskop 2016 Kaleidoscope 2016 ................................................................Profil Pejabat Official Profile .............................................................................

1012

1422

TINJAUAN PROGRAM KERJA Programmes Review 30>>Bidang Kajian Kebijakan Policy Studies Area ....................................................... Review 2016 Review 2016 ............................................................................ Rencana Kerja 2017 Plan for 2017 .................................................................Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Civil Service Competency Development Area Review 2016 Review 2016 ............................................................................ Rencana Kerja 2017 Plan for 2017 .................................................................Bidang Inovasi Administrasi Negara Public Administration Innovation Area ............. Review 2016 Review 2016 ............................................................................ Rencana Kerja 2017 Plan for 2017 .................................................................Bidang Pendidikan Tinggi Administrasi Negara .................................................

Review 2016 Review 2016 ............................................................................ Rencana Kerja 2017 Plan for 2017 .................................................................Laporan Keuangan Financial Report .................................................................. Realisasi Anggaran (Actual Budget) Tahun 2016 Actual Budget 2016 ................ Realisasi Anggaran dan PNBP Budget Realization and PNBP ..............................

32324446466668687880

8086888889

DUKUNGAN TATA KELOLA INTERNAL Internal Governance 90>>

KEMITRAAN Partnership 108>>

Table of Contents

Organizational Structure, Vision, Mission, & LAN Values

Undergraduate and Graduate Programme in Public Administration

Performance Flashback


KILASKINERJA

01

Review of Programmes

Performance Flashback Programme Review Internal governance support Partnership

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA


KILAS KINERJALAPORAN KEPALA LANThe Chairman’s Report Performance Flashback

2016 DALAM ANGKA>>

>>Jumlah Ide Inovasi yang dihasilkan oleh Laboratorium Inovasi 2015-2016

No Kementerian dan LPNKJenis Diklat

Diklat Teknis Diklat Fungsional

1 Kementerian Kesehatan √ √2 BASARNAS √3 Kementerian Kehutanan √ √4 Kementerian Pertahanan √5 LIPI √6 Kementerian Pariwisata √7 Mahkamah Agung √8 Lembaga Sandi Negara √ √9 BNPB √10 BKKBN √ √

No Daerah Lab Inovasi Tahun Pelaksanaan Jumlah Ide Inovasi

1 Kota Yogyakarta 2015 (Selesai) 120

2 Kabupaten Majalengka 2015 (Selesai) 563 Kabupaten Muara Enim 2015 (Selesai) 794 Kabupaten Ciamis 2015 (Selesai) 265 Kota Samarinda 2016 3316 Kota Pontianak 2016 (Display) 1557 Kabupaten Kebumen 2016 (Deliver) 1918 Kabupaten Garut 2016 (Deliver) 1079 Kabupaten Kupang 2016 (Deliver) 14310 Kabupaten Pakpak Barat 2016 (Deliver) 4311 Kota Tarakan 2016 (Diagnose) 11312 Kota Bau-Bau 2016 (Diagnose) 1313 Kabupaten Karo 2016 (Diagnose) 14914 Kabupaten Purbalingga 2016 (Design) 11715 Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 (Diagnose) 5016 Kabupaten Kudus 2016 (Design) 120

Jumlah Ide Inovasi 1.812

Daerah Lab Inovasi

>>Peta Laboratorium Inovasi Binaan LAN Tahun 2015-2016

Number of innovation ideas generated through Innovation Laboratory 2015-2016

Geographical Spread of Innovation Laboratory 2015-2016

2016 in Number


KILAS KINERJA TINJAUAN PROGRAM KERJAPerformance Flashback Programme Review Internal governance support Partnership


>> Jumlah Alumni Diklatpim Berdasarkan Predikat Kelulusan

Rata-rata

Number of Alumni Diklatpim Based on Graduation Predicate



*per Maret 2017

Sri Hadiati WK, SH, MBA

Dr. Adi Suryanto, M.Si

Dr. Muhammad Idris, M.SiMuhammad Taufiq, Dr, DEA

Dra. Elly Fatimah, M.Si

Dra. Etty Kurniasih, M.Si

Drs. Haris Faozan, M.Si Dra. Reni Suzana, MPPM

Tri Saksono, SH, M.Pd Dra. Army Winarti, M.Si

Drs. Riyadi, M.Si

Dra. Purwastuti, MBAErna Irawati, S.Sos, M.Pol.Adm

Hari Nugraha, SE, MPM

Dr. Makhdum Priyatno, MA. Dr. Joni Dawud, DEA.

Dr. Muhammad Firdaus, MBA.

Dr. Basseng, M.Ed

Kepala LANChairman of NIPA

Sekretaris UtamaPrime Secretary

Deputi Bidang Diklat AparaturDeputy for Government Apparatus Education &

Training

Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat

Center for Training Program Development & Fostering

Deputi Bidang Kajian KebijakanDeputy for Policy Studies

Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan ProtokolPlanning, Legal, Public Relation,

and Protocol Affairs Bureau

InspektoratInspectorate

Pusat Kajian Reformasi AdministrasiCenter for Administrative Reform Studies

Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi NegaraCenter for Public Administration System & Public

Administration Law Studies

Pusat Pembinaan WidyaiswaraCenter for Government Trainers Fostering

Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi DaerahCenter for Decentralization & Local Autonomy Studies

Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur NasionalCenter for National Apparatus Leadership Education

and Training

Balai BahasaLanguage

Center

Pusat Pembinaan Analis KebijakanCenter for Policy Analyst Development

PKP2A I BandungCenter for Research and Education and Training for

Government Apparatus I

STIA LAN JakartaLAN School of Administration Jakarta

STIA LAN BandungLAN School of Administration Bandung

PKP2A II MakassarCenter for Research and Education and Training for

Government Apparatus II

Pusat Diklat Teknis dan FungsionalCentre for Technical & Functional Education and Training

STRUKTUR ORGANISASI,VISI, MISI DAN NILAI-NILAI LAN

>>

Organizational Structure, Vision, Mission, & LAN Values




Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA

Dr. Andi Taufik, M.Si

Erfi Muthmainah, SS, MA

Dr. Muhammad Aswad, M.Si

Prof. Amir Imbaruddin, MDA.Ph.D

Dr. Mariman Darto, SE.,M.Si. Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

Dr. Pangihutan Marpaung, M.Sc

Sudardi, SE, MM

Deputi Bidang Inovasi Administrasi NegaraDeputy for Public Administration Innovation

Pusat Inovasi Tata PemerintahanCenter for Governance Innovation

Pusat Inovasi Pelayanan PublikCenter for Public Service Innovation

Balai BahasaLanguage

Center

Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya AparaturCenter for Institution & State Apparatus Innovations

STIA LAN MakassarLAN School of Administration Makassar

PKP2A III SamarindaCenter for Research and Education and Training for

Government Apparatus III

PKP2A IV AcehCenter for Research and Education and Training for

Government Apparatus IV

Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan KapasitasCentre for Innovation Promotion and Capacity Development

Biro UmumGeneral Affairs Bureau



JANUARI

Audiensi LAN dengan Redaksi Kompas termasuk diskusi tentang peningkatan kompetensi aparatur sipil negara.

Kepala LAN mengadakan acara coffee morning dengan seluruh pegawai di lingkungan LAN, sebelumnya diawali dengan jalan sehat bersama di Monumen Nasional (Monas).

MoU LAN dengan Kabupaten Mamuju Tengah tentang penguatan kapasitas Pemda melalui kajian, kebijakan, pendidikan, dan pelatihan , dan inovasi administrasi negara serta penyelenggaraan pendidikan tinggi di PKP2A II LAN

Sosialisasi transformasi STIA LAN yang ke depannya akan mengadakan program sarjana, magister, dan doctor terapan

Workshop Manajemen dan Penguatan Kapasitas AKIP LAN

23

12

26

25-27

FEBRUARI

Penyerahan Hasil Akreditasi oleh Wapres sekaligus membuka pelaksanaan Diklatpim I

12

10

KALEIDOSKOP 2016>>

NIPA with the Editor of Kompas discuss about the improvement of the competence of civil state apparatus Workshop on Management

and Capacity Building of AKIP LAN

Vice President gave the result of Accreditation and also open the Leadership Training Level I

Socialization of STIA LAN transformation that will heldundergraduate, master and doctor applied program

Head of NIPA held a coffee morning event with all NIPAemployees, started with aexercise together in the National Monument (Monas).

MoU signing beetwen NIPA and Mamuju Tengah regency on strengthening the capacity of Local Goverment through research, policy, education and training, and innovation of public administration and also the implementation of higher education in PKP2A II LAN

Kaleidoscope 2016




Public Lecture ke 1 “Strengthening Innovation in Indonesian Public Sector” oleh Dr. Djuni Thamrin , konsultan for Citizen Engagement in Public Sector

MARET

29

Benchmark Pusat Inovasi Pelayanan Publik ke kantor Garuda Indonesia

Kuliah Umum terkait “Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” yang disampaikan oleh Walikota Bandung, M Ridwan Kamil, bertempat di STIA LAN Bandung

15

4

Lokakarya Nasional Membangun Kapasitas Analis Kebijakan bertema Kekuatan Positif Menjembatani Kebijakan dan Publik

8 Sosialisasi Aplikasi Tata Naskah Dinas LAN (Andalan) untuk mendukung penerapan e-office

28

Public Lecture “Strengthening Innovation in Indonesian Public Sector” by Dr. DjuniThamrin , consultant for Citizen Engagement in Public Sector

Public Lectures “Innovation in Local Government “ by the Mayor of Bandung City , M Ridwan Kamil, at STIA LAN

National Workshop on Capacity Building for Policy Analysts

Socialization of ANDALAN to support e-office implementation

Center for Public Service Innovation went to Garuda Indonesia office to learn about good public service



APRIL

Pembukaan Pelatihan Case Study Writing (Kerja sama dengan AIPEG dan Tempo Institute)

Penyelenggaraan Workshop Champion Innovation kepada berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah

Seminar Nasional “Memperkuat Otonomi Daerah, Membangun Indonesia dari Daerah”

TOT Diklat Revolusi Mental DalamPelayanan Publik

194

2611-15

11-15

Forum Rapat Koordinasi Kajian Se Sumatera dengan Tema “Peran Kelitbangan Daerah dalam Mewujudkan Smart ASN”

Rapat Koordinasi Kediklatan dalam rangka Mewujudkan Kerjasama Kediklatan Melalui Training Network on Sumatera

26

Opening of Case Study Writing Training (Cooperation with AIPEG and Tempo Institute)

TOT Mental Revolution Training in Public Service

National Seminar “Strengthening Regional Autonomy, Building Indonesia from the Region”

Forum Coordination Meeting of Research on Sumatera “The Role of Regional Research to Achieving Smart ASN”

Coordination Training Meeting to create collaboration through Training Network on Sumatera

Champion Innovation Workshop to various Ministries, Institutions, and Local Government




Mei

FGD Proliferasi Inovasi Daerah Melalui Forum Korporasi Inovasi Indonesia dengan menghadirkan narasumber dari PT. Swen Inovasi Transfer (SWEN IT) dan Yayasan Danamon Peduli

Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemerintah di Daerah se-Jawa, Bali, NTT, NTB yang diselenggarakan oleh PKP2A I LAN untuk Membangun kemitraan dalam Kajian dan Inovasi Administrasi Negara

Launching Knowledge Management 8.7 (KM 8.7) dan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

23

20

Penerimaan Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi

25-26

31

JUNI

Seminar Revolusi Mental “Creating Shared Value in Public Sector for Innovation and Sustainability”

1

FGD Proliferation of Local Innovation Through Indonesian Innovation Corporation Forum with speakers from PT. SwenInovasi Transfer (SWEN IT) and DanamonPeduli Foundation

Launching Knowledge Management 8.7 (KM 8.7) and Policy Quality Index (IKK)

NIPA accept rating Information Security Index

Government Capacity Building Workshop in the Region of Java, Bali, NTT, NTB organized by PKP2A I LAN to Build Partnership in research and innovation

Mental revolution seminar “Creating Shared Value in Public Sector for Innovation and Sustainability”



JUNI

Seminar Nasional “Utilisasi Diskresi untuk Akselerasi Pembangunan dan Pelayanan Publik”

Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Angkatan XLII Kelas H dan Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Reform Leader Academy) Angkatan V yang dihadiri oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN & RB Setiawan Wangsaatmaja

Rapat Kerja dan Konsolidasi LAN Tahun 2016 di PKP2A II LAN Makassar

LAN mengadakan dikusi public bertema “Merespons UU Nomor 18 Tahun 2016” yang dihadiri sejumlah Pemda

19

9

21

AGUSTUS

9

Puncak acara peringatan HUT LAN ke 59 yang diikuti dengan berbagai rangkaian acara sebelumnya diantaranya Lomba Inovasi Internal LAN.

12-15

JULI

Kuliah Umum: “Langkah Strategis dan Tantangan ASN di Era Open Government” oleh Dr. Adi Suryanto, M.Si di STIA LAN Jakarta

Soft Launching Wuick Win IHRM Performance Management

3

6

National seminar “Discretion for Utilization the Acceleration of Development and Public Service”

Soft Launching Quick Win IHRM Performance Management

Commemorate the 59th anniversary of NIPA by various series of previous events such as NIPA Internal Innovation Competition.

Opening of Leadership Training Level II, Force XLII Class H and Reform Leader Academy Force V which was attended by the Deputy of Human Resources Apparatus of the Ministry of PAN & RB, Setiawan Wangsaatmaja

NIPA held consolidation meeting in PKP2A II LAN Makassar

NIPA held a public discussion entitled “Responding to Law No. 18 of 2016” which was attended by a number of local governments

Public Lecture: “Strategic and Challengesof ASN in the Open Government Era” by Dr. AdiSuryanto, M.Si at STIA LAN Jakarta




SEPTEMBER

Talkshow Komunikasi Dalam Kebijakan Publik dan Launching Organisasi Profesi Analis Kebijakan

Seminar Nasional: Eksistensi Calon Independen Dalam Kancah Demokrasi Lokal.

22

Seminar “Kemitraan Strategis dalam Membangun Indonesia Inovatif” disertai dengan launching Inagaramagz

21

23-24

23-24Penyelenggaraan Temu Inovasi Administrasi Negara sebagai sebuah forum guna mempertemukan berbagai pihak pihak guna mendorong dan menyebarluaskan inovasi administrasi negara.

27-28

Rakornas Kewidyaiswaraan dalam rangka Pengembangan Kompetensi Widyaiswara menghadapi Birokrasi Kelas Dunia

Indonesia-Japan Local Administration Seminar dengan tema “Village Capacity Development”

9

Trainers Coordination Meeting to develop trainers competence to face faces World Class Bureaucracy

NIPA held talk show about The importance communication In Public Policy and Launching of Professional Policy Analyst Organization

National Seminar: The Existence of Independent Candidates in the Local Democracy Scenes.

Indonesia-Japan Local Administration Seminar entitled “Village Capacity Development”

Seminar “Strategic Partnership in Building Innovative Indonesia” accompanied by Inagaramagz launching

Gathering of Public Administration Innovation as a forum to bring together various parties to encourage and disseminate the innovation.



OKTOBER

Wisuda Program Sarjana ke-53 dan Wisuda Program Magister ke-14 Tahun Akademik 2016 STIA LAN Jakarta

Seminar “Urgensi Sistem Inovasi Administrasi Negara dalam Akselerasi Nawacita”

Diskusi Media “Membedah Pola Korupsi dan Pungli di Birokrasi: Modus dan Solusinya” menghadirkan berbagai narasumber terkait.

Konsolidasi Pembentukan Sekolah Kader bersama dengan Menteri PANRB Penyelenggaraan Jambore

Inovasi Kalimantan sebagai event tahunan pemberian penghargaan dan pameran inovasi pelayanan publik di Kalimantan.

19310

24-26

NOVEMBER

Pemaparan policy paper hasil peserta diklat RLA di depan Sekretaris KAbinet, Pramono Anung

813

Graduation Ceremony of Bachelor and Magister Program of STIA LAN Jakarta

Media Discussion “Dissecting Pattern of Corruption and illegal tax in Bureaucracy: Modus and Solution” presents various relevant speaker.

The presentation of policy paper by RLA participants in front of Kabinet Secretary, Pramono Anung

Consolidation for Establishment talent School with the Minister of PANRB

Organizing Jamboree Innovation Kalimantan as an annual event of awards and innovation exhibition of public service in Kalimantan.

Seminar “Urgency of Public Administration Innovation System in Acceleration of Nawacita”




DESEMBER

Dialog Kebangsaan “Pilkada dan Tantangan Merawat Kebhinnekaan”

24

TOF Pelatihan Dasar Kader PNS Angkatan I,II, dan III

DesemberNovember 28-10

Pameran Inovasi Jabatan Pimpinan Tinggi ASN Peserta Diklatpim I Tahun 2016

1

Talkshow “Peran Perempuan dalam Kebijakan Publik di Indonesia” dan Pelantikan Pengurus Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)

14

2114

Sosialisasi Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan dengan mengundang stakeholder potensial se-Kawasan Timur Indonesia

Penandatangan MoU antara LAN dengan Pemerintah Kota Ambon

National Dialogue “The election of the regional head and the challenge of caring for diversity”

Seminar on Leadership Design Competence Field & Socialization of Integrated Training

Socialization of Applied Bachelor and Master Degree Program by inviting potential stakeholders in Eastern Indonesia

TOF Basic Training of PNS candidate class I, II, and II

MoU signing between LAN and Ambon City Government

Talkshow “The Role of Women in Public Policy in Indonesia” and the Inauguration of the Association of Indonesian Policy Analysts (AAKI)



PROFIL PEJABAT>>

Dr. Adi Suryanto, M.SiKepala LAN [email protected]

Pendidikan:S1 Ilmu Pemerintahan Universitas DiponegoroS2 Ilmu Administrasi Universitas IndonesiaS3 Ilmu Politik Universitas Indonesia

Official Profile




1

4

2

3

3 4

21

Sri Hadiati W. K., SH, MBA Sekretaris Utama LAN [email protected]

Dra. Etty Kurniasih, M.Si. [email protected]

Dra. Elly Fatimah, M.SiKepala Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat, dan [email protected]

Sudardi, SE, MM Kepala Biro [email protected]



1

4

2

3

3 4 5

21

Dr. Muhammad Taufiq, DEADeputi Bidang Kajian Kebijakan LAN [email protected]

Drs. Haris Faozan, M.Si. Kepala Pusat Kajian Reformasi [email protected]

Erna Irawati, S.Sos., M.Pol.Adm. Kepala Pusat Pembinaan Analis [email protected]

Drs. Riyadi, M.SiKepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi [email protected]

5 Tri Saksono, SH, M.PdKepala Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi [email protected]




1

4

2

4

1

5

32

Dra. Army Winarti, M.SiKepala Pusat Pembinaan [email protected]

Dra. Purwastuti, MBA Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur [email protected]

Dr. Muhammad Idris, M.Si. Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN [email protected]

5 Dr. Basseng, M.EdKepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan [email protected]

3 Dra. Reni Suzana, MPPM Kepala Pusat Pengembagan Program dan Pembinaan [email protected]



1

4

2

3

3 4 5

12

Erfi Muthmainah, SS, MA Kepala Pusat Inovasi Pelayanan [email protected]

Dr. Muhammad Aswad, M.Si Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya [email protected]

Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN [email protected]

Dr. Andi Taufik, M.Si. Kepala Pusat Inovasi Tata [email protected]

5 Dr. Pangihutan M. Marpaung, M.ScKepala Pusat Promosi Inovasi danPengembangan [email protected]




1

3

2

3

2

4

1

Hari Nugraha, SE, MPM Kepala PKP2A I [email protected]

Dr. Muhammad Firdaus, MBA Kepala PKP2A II [email protected]

Dr. Mariman Darto, SE, M.Si Kepala PKP2A III [email protected]

4 Ir. Faizal Adriansyah, M.SiKepala PKP2A IV [email protected]



1

2

32

1

Dr. Makhdum Priyatno, MA Ketua STIA LAN [email protected]

Dr. Joni Dawud, DEA Ketua STIA LAN [email protected]

3 Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.DKetua STIA LAN [email protected]




Performance Flashback


TINJAUAN PROGRAM

KERJA

02

Review of Programmes

Performance Flashback Programme Review Internal governance support Partnership



BIDANG PENGKAJIAN KEBIJAKAN

Tahun 2016 merupakan tahun transisi bagi bidang kajian kebijakan LAN. Di tahun ini, dilakukan pembenahan dan penguatan program yang berfokus pada 2 hal, yaitu pelaksanaan kajian kebijakan dan pembinaan analis kebijakan. Dari sisi kajian, bidang kajian kebijakan LAN terus mendorong agar gagasan yang telah dirumuskan sebagai rekomendasi kebijakan dapat benar-benar dimanfaatkan oleh para stakeholders pembuat kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah dengan menjadikannya wacana publik melalui seminar, diskusi media, maupun kegiatan advokasi kebijakan. Sejumlah laporan kajian, policy brief, serta policy note yang memuat rekomendasi kebijakan dihasilkan agar mampu menjawab berbagai permasalahan terkait administrasi negara. Sedangkan dari sisi pembinaan analis kebijakan, sejumlah langkah penguatan peran analis kebijakan telah dilakukan, baik yang menggunakan sumber daya LAN, maupun hasil kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas dampak positif yang diharapkan.

>>

>>

Last year was a year of transition for LAN in the policy studies area. In the year, LAN conducted re-engineering and strengthening of the area focusing on two aspects: the policy research and the management of policy analyst functional job. In the former, LAN ensures that policy recommendations that have been produced through rigorous research can be used by relevant stakeholders, including policy makers at the national and subnational level. This has been done by making the recommendations public discourses through seminars, media discussion, and other policy advocacy activities. Research reports, policy briefs, and policy notes are produced to provide answers to policy problems in public administration. Meanwhile in the management of policy analyst, many has been done through LAN’s resources as well as through collaboration with our stakeholders in order to extend the expected positive impact.

Policy Studies Section

REVIEW 2016 Review 2016




Selama tahun 2016, LAN senantiasa berupaya untuk merespons dinamika kebijakan yang terus muncul, baik dalam rangka pembenahan di internal pemerintah sendiri, maupun dalam ranah aktivitas pelayanan publik yang menjadi tugas pokoknya. Dinamika tersebut berlangsung, baik di tingkat lokal maupun nasional seiring dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Terbitnya UU ASN secara signifikan memberikan paradigma baru bagi manajemen ASN yang di dalamnya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan UU ini, ASN dipandang sebagai jabatan profesional yang mengutamakan kompetensi dan responsivitas dalam menjawab tantangan lingkungan di sekitarnya. ASN dituntut untuk terus menerus mengembangkan diri demi terwujudnya ASN yang bersih, kompeten, dan melayani. Menanggapi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN dan menjalankan mandat UU ASN tersebut, LAN melalui Pusat Kajian Reformasi Administrasi (PRAKSIS) telah menyusun Pedoman Pengembangan Kompetensi ASN. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan umum bagi setiap K/L/pemda dalam melaksanakan pembinaan SDM berbasis kompetensi. sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu. Ruang lingkup pedoman ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Pengkajian Kebijakan dan Isu Strategis

Throughout 2016, LAN had responded to policy dynamic in the internal government management area as well as in the delivery of public services. The dynamic occured at the local and national level amid the high public pressure toward government performance. The enactment of the Civil Service Law (UU ASN) has significantly brought about new paradigm in the management of the civil service, which now consists of the ongoing civil service (pegawai negeri sipil/PNS) and non-ongoing civil service (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/PPPK). In the law, civil service (the ASN) is seen as a profession that mainstreams competencies and responsiveness in answering current challenges. ASNs must continuously develop themselves to create a clean, competent, and serving government. In responding to the need of developing competencies of the ASN in delivering the mandates of UU ASN, LAN through the Centre for Administrative Reform Studies (PRAKSIS) finished the Guidelines for Competency Development of ASN. The product is expected to become a general guidelines for each ministry/agency/local government in managing its human resources based on competencies according to organisational and individual needs. The scope of the Guidelines is stretching from planning, implementation, monitoring, and evaluation of competency development.

Policy Research and Strategic Issues



Selain menghasilkan panduan pengembangan kompetensi ASN bagi K/L/pemda di Indonesia secara umum, LAN juga melaksanakan kajian Model Talent Management dalam Pengembangan Karier PNS di Lingkungan LAN. Kajian ini dilakukan oleh PKP2A I Sumedang. Model talent management tersebut diharapkan dapat mendukung Integrated Human Resource Management (IHRM) yang juga tengah dibangun oleh LAN pada tahun yang sama.

Pada tahun 2016, dilakukan pula Kajian Sustainabilitas Inovasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV oleh PKP2A II Makassar. Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi yang berlanjut adalah yang terkait dengan 3 hal, yakni inovasi yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, inovasi yang tandem dengan program-program nasional, dan inovasi berbasis partisipasi masyarakat.

Pembenahan manajemen SDM ASN termasuk dalam upaya pemerintah memenuhi tingginya harapan publik terhadap kinerja birokrasi yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan partisipatif. Desakan untuk mengimplementasikan reformasi di segala lini pelayanan publik mendorong LAN untuk melakukan Pengukuran Indeks Kompleksitas dalam Pelayanan Publik. Di tingkat lokal, kemudahan berusaha, khususnya di tahap pengurusan perizinan masih dianggap rumit. Melalui kajian ini telah dihasilkan instrumen pengukuran indeks kompleksitas dalam pelayanan perizinan memulai usaha di daerah, serta rekomendasi yang mempermudah pemerintah daerah dalam menyusun strategi simplifikasi pelayanan perizinan tersebut.

Besides the general guidelines for competency development, LAN also published the Talent Management Model in Career Development of PNS in LAN. The study is conducted by the PKP2A I Sumedang. The talent management model is expected to support the Integrated Human Resources Management (IHRM) that is undergoing in LAN.

LAN through its PKP2A II also conducted the study on the Sustainability of Innovation Project of Diklatpim Tingkat III and IV alumni. The study shows that innovation project that survive are mainly related to three things, namely the utilisation of information and communication technology, innovations that are in line with national programmes, and citizen-based innovations.

The strengthening of ASN management is done to fulfill public expectation of a more transparent, effective, efficient, acountable, and participative government. Pressure to implement bureaucratic reform in every line of public services drives LAN to conduct the study on Measuring the Public Services Complexity Index. At the local level, ease of doing business especially at getting business permit stage is still deemed as a complicated process. Through the study, LAN has produced an instrument to measure complexity index in business permit services in local governments as well as recommendations to improve local goverments’strategies to simplify the services.




Tema kajian dalam meningkatkan kemudahan berusaha sejalan dengan lahirnya paket-paket kebijakan ekonomi selama tahun 2016, yaitu untuk meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Salah satu paket kebijakan tersebut adalah adanya pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dinilai menghambat investasi. Topik ini mengemuka pada awal tahun 2016 dan LAN turut membahasnya dalam isu strategis Mengurai Problematika Pembatalan Perda/Perkada.

Masih dalam upaya berkontribusi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, LAN melalui PKP2A IV Banda Aceh mendorong munculnya Inovasi Pelayanan Publik di Daerah dengan melaksanakan kajian dengan judul yang sama. Penerima manfaat kajian ini adalah instansi penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat penerima hasil pelayanan publik di daerah. Usaha inovatif dalam pelayanan publik tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah; diperlukan aksi kolaboratif dengan aktor lain terkait. Sejalan dengan itu, pada tahun 2016, Pusat Kajian Sistem Adminsitrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara (PKSANHAN) mengangkat isu strategis Membangun Triple Partnership Antara Pemerintah, BPJS, dan Fasilitas Kesehatan dalam salah satu policy brief-nya. Dari kajian ini, diharapkan kualitas pelayanan jaminan kesehatan nasional dapat terus meningkat dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Disahkannya UU AP membawa perubahan besar dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan. UU AP dibentuk untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi aparat pemerintahan dalam mengambil kebijakan, salah satunya dalam hal

FGD Penyusunan Kompetensi ASN yang menghadirkan narasumber dariPT Pertamina dan PT PLN

Research on the ease of doing business is in line with the government’s purpose when creating economic policy packages in 2015 and 2016, that is to increase Indonesia’s rank in Doing Business Report. One of the packages is to revoke Local Government Regulations (Perda) and Mayor/District Head Regulations (Perkada) that hinder investment. The topic emerged to surface in early 2016 and LAN had held a discussion on Unraveling the Problems on Revocation of Perda/Perkada.

Still on contributing toward improvement of public services in Indonesia, PKP2A IV Banda Aceh promotes Innovation in Public Services Delivery in Local Governments through its research with the same title. Beneficiaries of the study are public services agencies and public services users in regional governments. Innovation in the delivery of public services could not be done solely by the local government. It takes collaborative work with other actors including service users. In harmony with that, the Centre for the Studies of Administrative Systems and Law (PKSANHAN) conducted the study on Building Triple Partnership between the Government, BPJS, and Health Facilities for one of its policy briefs. The study aims at improving the quality of national health insurance services to meet citizens’ needs.

The enactment of the Administrative Procedure Law (UU AP) brings about significant change in the management of government. The law is created to provide law protection and legal certainty for government apparatus in making



diskresi. Diskresi telah diatur secara rinci dalam UU AP ini, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi polemik antara aparat pemerintahan dan paraf penegak hukum mengenai hal ini. Sebagian aparat pemerintahan khawatir tersangkut masalah penyimpangan administrasi yang mengarah kepada tindak pidana umum, maupun tindak pidana korupsi. Dalam Kajian Diskresi Pelayanan Publik di Kalimantan yang dilakukan PKP2A III LAN Samarinda, ditemukan bahwa masih diperlukan pemahaman yang sama mengenai diskresi di antara stakeholders, serta membangun jejaring antara pemerintah daerah dan penegak hukum dalam penyelenggaraan diskresi. Menguatkan temuan tersebut, Kajian tentang Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan yang dilakukan PKSANHAN memberikan rekomendasi strategis terkait pengaturan lanjutan operasionalisasi diskresi dan penguatan peran serta sinergitas para aktor terkait pelaksanaan diskresi agar mampu menjadi akselerator pembangunan dan pelayanan publik.

Selain mengenai diskresi, perubahan lain dengan terbitnya UU AP terdapat dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan di birokrasi pemerintahan, khususnya terkait dengan Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pentingnya kedudukan dan peran APIP menjadikan reformulasi kedudukan kelembagaan APIP dan peningkatan kompetensi SDM APIP di luar kompetensi teknis di bidang auditif menjadi sangat penting.

Bersamaan dengan lahirnya UU AP, perubahan besar juga terjadi dalam manajemen pemerintahan daerah dengan disahkannya UU Pemerintahan Daerah. Setelah bertahan selama satu dekade, UU Pemerintahan Daerah akhirnya direvisi. Agenda kebijakan desentralisasi terus bergerak untuk menemukan titik keseimbangan baru antara

decisions, including the use of discretionary power. Discretion is one of the topics provisioned in detail in the law. However, its implementation still invites controversies and debates between government officials and law enforcement officials. Some of the members of the former group are worried that administrative violation could lead to criminal offend or even corruption. In the Public Services Discretion in Kalimantan that is done by PKP2A III Samarinda, agreements between stakeholders regarding the definition of discretion is a necessary condition for a better implementation of discretion in the public services. Meanwhile, PKSANHAN’s study on Discretion in the Government according to the UU AP provides strategic recommendation for further regulation to operationalise discretion and strengthenment the role and synergy between actors in executing discretionary power so that discretion could accelerate development and public services.

Besides on discretion, another important change that brought by the UU AP is the new function played by the internal auditors. Thus PKSANHAN’s study on Strengthening the Role of Government’s Internal Oversight (APIP) plays an important role because it describes the position and role of APIP as well as reformulates APIP’s institutional position in the implementation of the UU AP. The research also recommends enhancement of APIP’s competencies other than competency on audit.

Along with the birth of UU AP, great change also occurs in government management areas with the enactment of the Law on Local Government. After lasting for a decade, the Local Government Law finally revised. Agenda on decentralization policy continues to move to find a new balance point




sistem sentralisasi dan desentralisasi itu sendiri. Salah satu topik menarik terkait perubahan tersebut adalah Pembagian Urusan Pemerintahan Pasca Implementasi UU No. 23 Tahun 2014. Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) melakukan kajian ini dengan fokus pada bidang kelautan dan perikanan. Dari kajian ini, ditemukan bahwa meskipun bidang kelautan dan perikanan adalah salah satu sektor income-based bagi pemerintah daerah dan menjadi salah satu poros utama program kemaritiman pemerintahan Jokowi, masih terjadi persoalan benturan regulasi antara UU Pemda dan UU sektoral. Dengan demikian diperlukan sinergitas serta pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, termasuk pengelolaan keuangan daerah dan personelnya.

Terkait dengan UU Pemerintahan Daerah, LAN melalui PKDOD turut pula merespons isu strategis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Menurut PP No. 18 Tahun 2016. Kajian ini memilih fokus yang selaras dengan salah satu tugas dan fungsi LAN, yaitu mengenai penataan lembaga diklat daerah. Sebagai respons ke depan dalam upaya melengkapi pengaturan turunan perangkat daerah, kajian ini merekomendasikan perlunya penerbitan pedoman teknis pembentukan perangkat daerah yang memperhatikan kebutuhan dan beban kerja pemerintah daerah.

between system of centralization and decentralization. One of the interesting topics related to the change is the distribution of authorities on Government Affairs between levels of government. The Centre for Decentralization and Regional Autonomy Studies (PKDOD) conducted this study with focus on field of marine and fisheries. From this study, it was found that despite the maritime field and fisheries are one of the income-based sectors for the local government and become one the main axis of the governmental maritime programme of Jokowi, there is still the issue of clash of regulations between the Law on Local Government and the sectoral laws. With so needed synergy and division a clear authority between the government central, provincial and district, including regional financial management and personnel.

Regarding the Local Government Law, LAN through PKDOD also responded to the strategic issues of local government restructuring according to Government Regulation Number 18 of 2016. This study selects a focus that is aligned with one of the tasks and functions of LAN, that is as the main actor in competency development of apparatus. As a forward response in efforts to complement the derivative arrangements on local government structure, this review recommends the necessity of issuing technical guidelines for formation of local government structures that takes into account local government needs and workloads.



Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi warna baru bagi hubungan pemerintah desa dengan supradesa (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Menurut undang-undang ini, desa bukan lagi sebagai subordinat dari pemerintah di atasnya, tetapi desa diberi kewenangan untuk menjadi aktor pembangunan di wilayahnya, bukan lagi sekedar sebagai pelaksana kebijakan yang telah digariskan pemerintah supra desa. Dengan demikian, Peningkatan Kapasitas Desa, baik pemerintah maupun warganya merupakan agenda yang tidak dapat ditawar lagi. Melalui salah satu kajian dengan judul yang sama, PKP2A III LAN Samarinda merekomendasikan sinkronisasi kebijakan antarkementerian, penguatan kompetensi perangkat desa, optimalisasi peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di tingkat Kabupaten, serta aktor terkait.

Pada aspek lain, pengelolaan dana desa yang mengiringi pemberian kewenangan tersebut juga menjadi tantangan tersendiri bagi desa dan pemerintah supradesa. Melalui Kajian Penyusunan Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang kajian kebijakan LAN merekomendasikan model ideal pengelolaan Dana Desa berdasarkan amanat UU Desa dan kondisi empiris di lapangan, serta menghasilkan pemetaan regulasi yang perlu diselaraskan dalam hal hubungan kewenangan pengelolaan dana desa tersebut. Selain itu, untuk mendukung terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, pemerintah bersama dengan stakeholders terkait perlu pula Membangun Prakarsa Lokal Dalam Merevitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan menyusun Road Map Pendampingan Desa. Kedua topik ini juga menjadi isu strategis yang diangkat oleh LAN.

Selain melalui kegiatan kajian dan telaah isu strategis, upaya LAN merespons kebutuhan kebijakan juga dilakukan melalui diskusi atas isu-isu aktual di bidang administrasi negara. Pada tahun 2016, LAN menyelenggarakan seminar “Revolusi Mental: Creating Shared Value in Public Sector for Innovation and Sustainability” dengan pembicara utama Robert S. Kaplan (co-creator dari metode Balanced Scorecard) yang dilanjutkan dengan diskusi bersama Suyoto (Bupati Bojonegoro), Frans Sugiarta (Academic Director-United in Diversity), dan Tri Widodo Wahyu Utomo (Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara

The enactment of Law No. 6 of 2014 on the Village gives a new color for the village government relationship with village superiors (central, provincial, district government). According to this law, the village is no longer a subordinate of the superior government, but the village is given the authority to become an active development actor in its territory, no longer merely as the implementer of the policy which has been outlined by the superior government. Thus, the Improvement of Village Capacity, both government and its citizens is an agenda that can not be negotiable. Through one study with the same title, PKP2A III LAN Samarinda recommends synchronization of intercultural policy, strengthening competence of village apparatus, optimizing the role of Community Empowerment Board and Village Government at the District level, as well as related actors.

In another aspect, the management of the village funds that accompanied the granting of authority also posed a challenge for the village and its superior government. Through a Study on the Formulation of Models and Instrumentation of the Policy Relationships between Provincial Governments, District Governments and Village Government in the Implementation of Village Governance, LAN recommends an ideal model of Village Fund (Dana Desa) management based on the Village Law’s mandate and empirical conditions in the field, and generates the necessary regulatory mapping aligned in terms of the authority relationship of the village fund management. In addition, to support the realization of a strong, advanced village, independently and democratically, the government together with relevant stakeholders should also Build Local Initiatives to Revitalize Village Owned Enterprises (BUM Desa) and arrange Village Road Assistance Map. Both of these topics are also a strategic issue raised by the LAN.

In addition to reviewing and analyzing strategic issues, LAN’s efforts to respond to policy needs are also made through discussion of strategic issues in the field of public administration. In 2016, LAN held a seminar on “Mental Revolution: Creating Shared Value in Public Sector for Innovation and Sustainability” with keynote speaker Robert S. Kaplan (co-creator of Balanced Scorecard method) followed by discussions with Suyoto (Bupati Bojonegoro), Frans Sugiarta (Academic Director-United in Diversity), and Tri Widodo Wahyu Utomo




Prof. Robert S. Kaplan memberikan ceramah dalam seminar bertema Creating Shared Value in Public Sector for Innovation and Sustainability

LAN). Pada seminar tersebut, Kaplan menyatakan perhatiannya pada perbaikan kualitas kebijakan dan pelayanan publik yang dapat dilakukan dengan adanya kerja sinergis antarinstansi pemerintah dan kejelasan logika perubahan beserta pengukuran keberhasilannya.

Merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, LAN juga mengadakan Forum Komunikasi Kediklatan dengan tema “Penyelarasan Pengembangan Kompetensi ASN dan Penataan Perangkat Daerah”. Forum ini dibutuhkan untuk mempersiapkan pemerintah daerah menjawab kebutuhan perubahan kebijakan perangkat daerah yang berpotensi menggabungkan lembaga pengelola kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur (diklat). Forum menghadirkan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan perwakilan Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri.

Untuk organisasi pemerintahan, penyebarluasan informasi merupakan sarana untuk memublikasikan berbagai ide strategi, model, pendapat, maupun pengalaman praktik atas sejumlah kebijakan yang telah dihasilkan. Dengan pertimbangan kebutuhan

(Deputy Chairman of Innovation). At the seminar, Kaplan expressed his concern for improving the quality of policies and public services that can be done with synergic work between government agencies and the clarity of the logic of change and the measurement of its success.

Responding to the issuance of the Government Regulation (PP) No. 18 of 2016 on Local Government Structure, LAN also held a Communication Forum of Training Institutions with the theme “Alignment of ASN Competency Development and Arrangement of Regional Organisational Structure”. This forum is needed to prepare local governments to answer the needs of regional policy changes that potentially incorporate personnel management agencies and the development of apparatus competencies (training). The Forum presents Deputy for Human Resources of the Apparatus of the Ministry of PANRB, the Head of the Regional Secretariat of the Provincial Office of West Sumatra, the Head of the Central Java Provincial Training Agency, the Head of the East Kalimantan Provincial Human Resources Agency, the Sub-directorate of Region I of the Directorate General of Regional Autonomy at the Ministry of Home Affairs.

Prof. Robert S. Kaplan gave a lecture in a seminar themed on Creating Shared Value in Public Sector for Innovation and Sustainability



Penerbitan Jurnal Ilmiah

Information-sharing is a means to publicize ideas, strategies, models, opinions, as well as practical experience of a number of policies that have been produced. Considering these needs and opportunities, especially in encouraging research-based policy, during the year 2016 the field of study of LAN policy has published a number of scientific journals in each work area, namely Journal of Policy Analysis (by Deputy for Policy Studies), Journal of Borneo Administrator (PKP2A III Samarinda), Journal of Administrative Transformation (PKP2A IV Banda Aceh), Performance Discourse Journal (PKP2A I Sumedang), and Journal of Public Administration (PKP2A II Makassar). This publication is intended as a means to publish the results of studies, thoughts, ideas from internal researchers and outside the LAN. Scientific papers published in this journal are also expected to contribute to the development of science in the field of state administration, as well as to be practically a reference for the formulator and policy makers.

Publication of Scientific Journal

informasi merupakan sarana untuk memublikasikan berbagai ide strategi, model, pendapat, maupun pengalaman praktik atas sejumlah kebijakan yang telah dihasilkan. Dengan pertimbangan kebutuhan dan peluang tersebut, khususnya dalam mendorong research based policy, selama tahun 2016 bidang kajian kebijakan LAN telah menerbitkan sejumlah jurnal ilmiah di masing-masing wilayah kerja, yaitu Jurnal Analisis Kebijakan (oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan), Jurnal Borneo Administrator (PKP2A III Samarinda), Jurnal Transformasi Administrasi (PKP2A IV Banda Aceh), Jurnal Wacana Kinerja (PKP2A I Sumedang), dan Jurnal Administrasi Publik (PKP2A II Makassar). Penerbitan ini dimaksudkan sebagai sarana memublikasikan hasil kajian, pemikiran, gagasan dari peneliti internal maupun luar LAN. Tulisan-tulisan ilmiah yang dimuat dalam jurnal ini diharapkan juga dapat memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi negara, maupun secara praktis dapat menjadi rujukan bagi para perumus dan pengambil kebijakan.




Selain melakukan kajian dan rekomendasi kebijakan, salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia yang dilakukan bidang kajian kebijakan Lembaga Administrasi Negara yaitu membina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Sebagai Jabatan Fungsional baru yang dibentuk tahun 2013, LAN melalui Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) masih terus berupaya memperkuat pondasi untuk menguatkan kapasitasnya dalam melakukan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Permenpanrb Nomor 45/2013. Memasuki tahun ke-4 sejak ditetapkannya Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas pemangku JFAK. Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka mengembangkan kompetensi Analis Kebijakan diantaranya Pelatihan Case Study Writing yang terselenggara atas kerjasama LAN, Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) dan Tempo Institute dan telah menghasilkan 8 (delapan) Case Studies.

Kebutuhan terhadap pembentukan organisasi profesi Analis Kebijakan menjadi penting guna memperkuat peran Analis Kebijakan serta membangun jejaring kerja (network). Melalui organisasi profesi ini menjadi jembatan dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut untuk memperkuat posisi dan peran Analis Kebijakan dilakukan Fasilitasi Organisasi Profesi Analis Kebijakan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar Analis Kebiijakan sebagai Profesi yang relatif baru dapat mengembangkan dan memajukan Profesi Analis Kebijakan, memperluas ruang gerak Analis Kebijakan

Management of Policy AnalystPembinaan Analis Kebijakan

In addition to conducting policy research and recommendations, one of the efforts to improve the quality of public policy in Indonesia conducted in the field public administration policy studies is to foster and manage the Policy Analyst position. As the new professional position established in 2013, LAN through the Centre for Policy Analyst Development (PUSAKA) is still working to strengthen the foundation and strengthen its capacity in performing its duties and functions as mandated in Permenpanrb Number 45/2013. Entering the 4th year since the establishment of Policy Analyst (JFAK) LAN decides to further strengthen JFAK’s capacity and capability. Various activities were conducted in order to develop the competence of Policy Analyst such as Case Study Writing Training which was held in cooperation of LAN, Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) and Tempo Institute and has produced 8 (eight) Case Studies.

The need for the formation of a professional organization policy analyst becomes important in order to strengthen the role of policy analyst and networking. Through this professional organization becomes a bridge in realizing the improvement of the quality of public policy in Indonesia. In connection with this to strengthen the position and role of Policy Analyst LAN facilitated the establishment of the Indonesian Policy Analyst Association (AAKI). This activity is conducted with the aim that the Policy Analyst as a relatively new Profession can develop and promote the Policy Analyst Profession,



serta menghimpun dan menyatukan pendapat anggota organisasi. Disamping itu memberikan kesempatan pada semua anggota serta untuk berperan aktif. Keberadaan organisasi profesi Analis Kebijakan didesain untuk menjadi menjadi mitra Lembaga Administrasi Negara dan menjadi salah satu think tank pengembangan JFAK dan penggerak perubahan kebijakan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) sebagai jabatan fungsional tertentu (JFT) yang relatif baru di Indonesia memerlukan dasar-dasar hukum yang jelas yang dapat menjadi pedoman, baik bagi LAN untuk melakukan pembinaan JFAK maupun bagi stakeholder dan para Analis Kebijakan untuk mengetahui seluk beluk JFAK dan memahami arah pengembangan karir Analis Kebijakan. Sampai saat ini LAN telah memiliki beberapa kebijakan teknis dan pedoman teknis JFAK, selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) masih terus berupaya mengembangkan kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman teknis pembinaan JFAK yang diperlukan oleh Analis Kebijakan untuk menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, kegiatan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis hingga saat ini menjadi program prioritas LAN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pembinaan JFAK, terutama dalam penilaian kualitas hasil kegiatan analis kebijakan dan pengajuan angka kredit.

Namun demikian, peran Analis Kebijakan sampai saat ini masih dipertanyakan oleh banyak pihak. Kemanfaatan (Utilisasi) Analis Kebijakan belum menunjukan peran maksimal. Diharapkan melalui pemantauan kemanfaatan ini dapat memacu K/L/pemda untuk memberdayakan pemangku Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Agar hasil kerja Analis Kebijakan dapat memberikan kontribusi rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan mendukung proses pengembangan karirnya.

Salah satu upaya LAN menjembatani komunikasi Analis Kebijakan yang tersebar di berbagai K/L/D, maka

widen the space of Policy Analyst as well as collect and aggregate the opinions of the organization members. Besides it provides an opportunity to all members to play an active role. The existence of a professional association of Policy Analyst is designed to become a partner of LAN and to be one of the think tanks of JFAK development and driving policy change towards better Indonesia.

The JFAK as a new professional position (JFT) is relatively new in Indonesia and requires clear legal basis that can be a guide, both for the LAN to do coaching JFAK as well as for stakeholders and Policy Analysts to know the ins and outs of JFAK and understand the direction of career development Policy Analyst. To date, LAN already has released some technical policies and technical guidance of JFAK. Therefore, the activities of policy formulation and technical guidance up to now become the priority program of LAN in carrying out its duties and functions in the field of coaching JFAK, especially in the assessment of the quality of the results of policy analyst activities and the filing of credit point.

Nevertheless, the role of Policy Analysts to date is still questionable by many parties. Utilization of Policy Analyst has not shown the maximum role. It is hoped that through monitoring of these benefits can stimulate K/L/D to empower their Policy Analyst (JFAK) better, in order for the work of Policy Analysts to contribute quality policy recommendations and support the career development process.

As one of the efforts of LAN to bridge the communication between policy analysts in




PUSAKA LAN membangun knowledge management untuk memfasilitasi sharing knowledge antar Analis Kebijakan di seluruh Indonesia. Melalui knowledge management ini para Analis Kebijakan dapat mengakses bahkan berbagi informasi (sharing knowledge) untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas menjalankan perannya sebagai Analis Kebijakan. Melalui Knowledge Management ini disediakan pula forum untuk berdiskusi (Discussion Point) antar sesama Analis Kebijakan dalam membahas Isu-isu aktual yang sedang terjadi.

Upaya selanjutnya yang dilakukan LAN yaitu mengembangkan Instrumen Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang bertujuan untuk menilai kualitas kebijakan pada Instansi Pemerintah, dengan manfaat mengetahui kualitas kebijakan di Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya penyebarluasan informasi JFAK ke seluruh Indonesia, LAN terus melakukan sosialiasi JFAK ke berbagai instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah dengan berbagai macam bentuk kegiatan seperti seminar, workshop, advokasi, dan bimbingan teknis terkait JFAK. Namun tidak cukup sampai di situ, LAN juga berupaya mengkampanyekan JFAK melalui berbagai media informasi berbasis teknologi. Keberadaan customer care, sistem informasi, email, dan media sosial online yang dikelola LAN dinilai cukup efektif menyebarkan informasi JFAK kepada stakeholder. Ke depan, LAN masih terus berupaya membangun sistem informasi dan mengelola media sosial agar lebih kredibel, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh stakeholders pada umumnya dan oleh para Analis Kebijakan pada khususnya.

various K/L/D, PUSAKA LAN builds knowledge management to facilitate knowledge sharing among policy analysts throughout Indonesia. Through this knowledge management, policy analysts can access and even share information to strengthen capacity and capability in running their roles. Through Knowledge Management is also provided a forum for discussion (Discussion Point) among fellow Policy Analysts in discussing the actual issues that are happening.`

The next effort by LAN is developing Policy Quality Index Instrument (IKK) which aims to assess the quality of policy at Government Institution, with the benefit of knowing the quality of policy in Government Institution.

As an effort to disseminate JFAK information throughout Indonesia, LAN continues to socialize JFAK to various government agencies both at central and regional level with various forms of activities such as seminars, workshops, advocacy, and technical guidance related to JFAK. But not quite up there, LAN also seeks to campaign JFAK through various media-based information technology. The existence of customer care, information systems, email, and online social media managed LAN is quite effective to disseminate information JFAK to stakeholders. Going forward, LANs are still working on building information systems and managing social media to be more credible, reliable, and accessible to all stakeholders in general and by Policy Analysts in particular.

Talkshow Komunikasi dalam Kebijakan Publik sekaligus Launching Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) sebagai organisasi profesional analis kebijakan

Communications Talkshow in Public Policy as well as Launching of Indonesian Policy Analysts Association (AAKI) as a professional organization of policy analysts



Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, telah banyak berbagai program dan capaian terkait kajian kebijakan yang dilakukan Bidang Kajian LAN pada tahun 2016, tentunya berbagai capaian ini harus terus diakselerasi dalam rangka peningkatan produktivitas kerja sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi stakeholders.

Pada tahun 2017, Bidang Kajian Kebijakan LAN diarahkan pada upaya penguatan kualitas kajian kebijakan dan peningkatan responsivitas terhadap isu-isu strategis yang berkembang. Bidang Kajian Kebijakan juga akan terus memperkuat kompetensi Analis Kebijakan melalui berbagai program-program pembinaan dalam rangka melahirkan para Analis Kebijakan yang kompetitif, baik di kancah nasional, maupun global.

Secara lebih rinci, Bidang Kajian Kebijakan LAN berupaya mengembangkan Policy Stakeholder Focus, yaitu program-program yang diarahkan pada pengembangan nilai tambah bagi stakeholder. Hal ini dilakukan melalui penguatan pada 4 area atau disebut juga sebagai 4P, yaitu:

>>RENCANA KERJA 2017 Next Steps in 2017

As mentioned earlier, there have been many programs and achievements related to policy review conducted by LAN in Policy Studies Section in 2016, of course, these various achievements should be accelerated in order to increase work productivity so as to provide added value for stakeholders.

By 2017, the LAN Policy Studies Section is directed at strengthening the quality of policy review and increasing responsiveness to emerging strategic issues. The Policy Studiessection will also continue to strengthen the competence of policy analysts through various coaching programs in order to create competitive policy analysts, both nationally and globally.

In more detail, LAN seeks to develop policy stakeholder focus, a program directed at developing added value for stakeholders. This is done through reinforcement in 4 areas or also referred to as 4P, namely:




1) Product, menyediakan rekomendasi kajian kebijakan yang berkualitas melalui penyusunan kajian kebijakan, policy brief, policy note maupun pelaksanaan media dialogue, serta pembinaan Analis Kebijakan di Indonesia.

2) Partnership, melakukan penguatan kemitraan dengan seluruh stakeholders strategis baik dari kalangan pemerintah, universitas, media, maupun NGO’s. Dengan penguatan kemitraan diharapkan adanya sharing knowledge, penguatan kapasitas dalam memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan, serta mengembangkan edukasi publik terkait public policy di Indonesia.

3) Process, melakukan perbaikan business process bidang kajian kebijakan melalui berbagai program inovasi maupun pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menciptakan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.

4) People, melakukan penguatan kapasitas SDM melalui program-program pengembangan kompetensi baik yang bersifat klasikal maupun non klasikal dalam rangka membentuk SDM yang profesional, kompeten, produktif dan berdaya saing.

1) Product, providing quality policy review recommendations through policy review, policy brief, policy note and dialogue execution, and coaching Policy Analyst in Indonesia.

2) Partnership, strengthening partnerships with all strategic stakeholders from government, university, media, and NGO’s. With the strengthening of partnership is expected to share knowledge, strengthening the capacity in providing recommendations to policy makers, and develop public education related public policy in Indonesia.

3) Process, improving business process in policy review through various innovation programs and utilizing information technology in order to create professional, effective and efficient organization.

4) People, strengthening the capacity of human resources through competency development programs, both classical and non-classical in order to form professional, competent, productive and competitive human resources.

Diskusi Media dengan tema Refleksi dan Proyeksi Penegakan Hukum di Indonesia Media Discussion with the theme of Reflection and Projection of Law Enforcement in Indonesia



BIDANG PENGEMBANGANKOMPETENSI APARATUR>>

>>REVIEW 2016 Review 2016

Competency Development of ASN Section

One of LAN’s main functions is fostering and running competency development of ASN. This is done through competency development programme development and fostering for training institutions, management of training personnel, operation of leadership training, and operation of technical, functional, and socio-cultural trainings. These functions are done by units in the Deputyship for Apparatus Training as well as all LAN’s Centre for Policy Studies and Apparatus Trainings in Sumedang, Makassar, Samarinda, and Aceh.

Salah satu fungsi utama LAN adalah pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN. Fungsi ini dilaksanakan LAN melalui pengembangan program dan pembinaan pendidikan dan pelatihan (diklat) ASN, pembinaan tenaga kediklatan, penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan, dan penyelenggaraan pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural. Fungsi-fungsi ini dilakukan oleh unit-unit kerja di Deputi Bidang Diklat Aparatur di satuan kerja LAN Jakarta dan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) baik di Sumedang, Makassar, Samarinda, maupun Aceh.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Diklat bertujuan untuk mengetahui gambaran bagaimana persiapan Lembaga Diklat pemerintah dalam rangka pemberlakuan pembaharuan Sistem Diklat Aparatur. Untuk tahun 2016, Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat (Pusat P3D) melakukan monitoring dan evaluasi pada 17 lembaga diklat pemerintah daerah dan 1 lembaga diklat instansi pemerintah pusat.

Monitoring dan Evaluasi Diklat

BanDiklat Kab. Sragen

BanDiklat Kab. Sukabumi

BanDiklat Kota Lubuk Linggau

BanDiklat Kab. Bengkalis

BanDiklat Prov. Jawa Tengah

PusdiklatKehutanan & LH

BanDiklat Prov. Jawa Barat

BanDiklat Prov. Sumatera Utara

BanDiklat Prov. Sulawesi Selatan

BanDiklat Prov. Maluku

BanDiklat Kab. Soppeng

BanDiklat Prov. Sulawesi Utara

BanDiklat Prov. Kalimantan Timur

BanDiklat Prov. Aceh

BanDiklatProv. NTT

BanDiklatKab.Mimika

BanDiklatKab. Mimika

BanDiklatProv. Bali

The aim of training monitoring and evaluation is to gather information on training institutions’ readiness in implementing the new apparatus training system. In 2016, the Centre for Training Programme Development and Fostering Training Institutions (Pusat P3D) conducted M&E on 17 local government training institutions and one central government agency’s training institution

Management of Policy Analyst




The objectives of accreditation of training institutions are to improve the quality, efficiency, effectiveness, and accountability of trainings, including leadership trainings, pre-service training, and technical and functional trainings that are conducted by training institutions across Indonesia. It is done according to the Chairman Regulation Number 25 Year 2015 on Guidelines for Accreditation of Training Institutions, as a derivative of UU ASN. Outputs of the accreditation process in 2016 are 52 training institutions accredited, exceeding the target of 30 training institutinos, including:1) 19 training institutions at ministries;2) 13 training institutions at central government

agencies (LPNK);3) 19 provincial government training institutions; and4) 1 district government training institutions.

Besides conducting accreditation of training institutions that are going to run pre-service training and leadership trainings, LAN also delegate the power of managing technical and functional trainings to training institutions in related ministries/agencies. In 2016, LAN has delegate this authority to ten ministries/agencies to manage technical and functional trainings under their areas of expertise. These ten ministries/agencies are as depicted in the table below.

Accreditation of Training InstitutionsAkreditasi Lembaga Diklat

Tujuan kegiatan Akreditasi Lembaga Diklat adalah meningkatkan mutu, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan diklat, baik diklat Kepemimpinan dan prajabatan maupun penyelenggaraan diklat-diklat teknis dan fungsional lembaga diklat di seluruh Indonesia, sesuai dengan peraturan Kepala LAN No. 25 Tahun 2015 mengenai Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah. Output yang diperoleh dari kegiatan akreditasi lembaga diklat adalah Jumlah lembaga diklat pemerintah yang telah diakreditasi sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) Lembaga Pelatihan dan melebihi target yang di rencanakan yaitu 30 lembaga diklat (173,3%) yang meliputi:1) Lembaga diklat kementerian sebanyak 19 lembaga diklat;2) Lembaga diklat LPNK sebanyak 13 lembaga diklat;3) Lembaga diklat pemerintah daerah provinsi sebanyak

19 lembaga diklat;4) Lembaga diklat pemerintah daerah kabupaten

sebanyak 1 lembaga diklat.

Disamping melakukan akreditasi terhadap lembaga diklat terkait dengan pemberian nilai kelayakan dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan, LAN juga memberikan pendelegasian kewenangan kepada instansi teknis untuk melakukan akreditasi pada lembaga diklat yang akan menyelenggarakan diklat teknis tertentu. Selama tahun 2016 telah diberikan kewenangan kepada 10 (sepuluh) K/L untuk melakukan akreditasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional terkait dengan penyelenggaraan diklat di dalam lingkup kewenangannya. Kementerian/Lembaga dimaksud adalah sebagai berikut.

No Kementerian dan LPNKJenis Diklat

Diklat Teknis Diklat Fungsional

1 Kementerian Kesehatan √ √2 BASARNAS √3 Kementerian Kehutanan √ √4 Kementerian Pertahanan √5 LIPI √6 Kementerian Pariwisata √7 Mahkamah Agung √8 Lembaga Sandi Negara √ √9 BNPB √10 BKKBN √ √

Kementerian dan LPNK

Tabel . Pendelegasian Kewenangan



Penyusunan Grand Design Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA)

Beberapa kekurangan kinerja yang ada pada SIDA diantisipasi pada tahun 2016 untuk dilakukan pengembangan SIDA yang lebih berkinerja. Tujuan dari kegiatan pengembangan SIDA adalah mengoptimalkan fitur-fitur seperti penambahan e-Monitoring, penggunaan framework yang lebih update agar keamanan sistem lebih terjaga; serta menutup kesalahan yang terjadi pada beberapa fitur serta menyusun grand desain SIDA untuk fitur analis kebutuhan diklat bagi pegawai ASN sebagai mana tercantum dalam UU nomor 5 Tahun 2014 pasal 44 poin c LAN bertugas merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional.

Capaian Kegiatan tersebut menghasilkan “Grand Design Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA)” yang berupa pengetahuan tentang GAP analysis infrastruktur SIDA, Gap Analysis Keamanan Sistem Informasi, Desain Arsitektur SIDA dan Roadmap pengembangan SIDA.

Arsitektur aplikasi seperti pada gambar disamping menunjukkan bahwa SIDA New Generation (NG) memiliki 2 mekanisme. Pertama untuk menfasilitasi badan diklat wilayah yang sudah memiliki sistem informasi sendiri (web service, 1) dan yang belum (direct access, 2). Kedua model dan kondisi tersebut akan mampu diintegrasikan menggunakan mekanisme aggregator ESB (Enterprice Service Bus). Seluruh data yang bersumber dari transaksi dan kelolaan di badan diklat wilayah secara periodik akan dimigrasikan kedalam datawarehouse untuk kebutuhan analisa dan pelaporan stakeholder. Adapun interkoneksi pihak eksternal (seperti BKN, Kementerian PAN dan RB) akan memanfaatkan akses terpisah langsung pada data hasil olahan dari datawarehouse (web service, 3).

In 2016, some of SIDA’s weaknesses are identified to further be improved. The objectives of this activity are to optimise SIDA’s features, including adding e-monitoring feature, updating framework to enhance system security, and repairing errors in some features as well as to formulate the grand design of SIDA to anticipate the mandate of UU ASN article 44 letter c where LAN is obliged to plan and monitor the training need of ASN nationally.

From this activity, the Grand Design of SIDA has been formulated, which featured the gap analysis on SIDA’s infrastructure, gap analysis on SIDA’s security and firewall, SIDA’s architecture design and roadmap for SIDA development.

The apps’ architecture as illustrated on the next page shows that the SIDA New Generation has two models. First is to facilitate regional training institutions that already have their own information system (web service, 1) and then those that haven’t had one (direct access, 2). These two model will be integrated through entreprise service bus (ESB) aggregator mechanism. All data from transaction and other process in the regional training institutions is periodically migrated to the data warehouse for analytical and reporting purpose. The system itself will be interconnected with external parties system, particularly BKN’s and Kemenpanrb’s who will then utilise the processed data from data warehouse (web service, 3).

Formulation of the Grand Design of Apparatus Training Information System (SIDA)

Diskusi Pengembangan Grand Design SIDA dengan BPTIK Cikarang/Kominfo Meeting with BPTIK Cikarang/Ministry of

Communication and Information on formulation of the Grand Design of SIDA




Sidang akreditasi lembaga diklatSituation on one of training institutions accreditation committee meeting.

Gambar 1. Arsitektur SIDA-New Generation



Kewajiban setiap Calon PNS untuk menjalani masa percobaan diatur pada Pasal 63 dan Pasal 64 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu masa percobaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun melalui proses pendidikan dan pelatihan (Diklat) terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Penyelenggaraan Diklat terintegrasi wajib difasilitasi oleh Instansi Pemerintah, namun hingga saat ini kebijakan penyelenggaraan dan mekanisme pelaksanaan Diklat Terintegrasi bagi CPNS belum diatur.

Pada tahun 2016, sebagai langkah menuju Pengembangan Design Diklat Terintegrasi Pusat P3D melakukan pengembangan Diklat Prajabatan dengan perubahan nomenklatur menjadi Pelatihan Dasar Calon PNS dan penambahan agenda Kedudukan PNS dalam NKRI yang diuraikan lebih lanjut dalam Mata Pelatihan Pelayanan Publik, Manajemen ASN, Whole-of-Government dan agenda Sikap perilaku yang diuraikan lebih lanjut dalam Mata Pelatihan Kesehatan Jasmani dan Mental, Tata Upacara Sipil dan Keprotokolan, dan Kesiapsiagaan. Untuk agenda sikap perilaku keseluruhan mata pelatihan dilaksanakan secara terintegrasi.

Adapun hasil secara keseluruhan penyusunan Pedoman Pengembangan Design Diklat Terintegrasi adalah Peraturan Kepala LAN tentang Pedoman Pelatihan Dasar Calon PNS. Kegiatan ini menghasilkan beberapa produk kebijakan yang di atur dalam Perkalan No.21, 22, dan 23 Tahun 2016. Perkalan No. 21 Tahun 2016 mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS golongan III. Perkalan Nomor 22 Tahun 2016 mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan I dan II. Sedangkan Perkalan Nomor 23 Tahun 2016 mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan penerapan kebijakan (training of facilitator).

Penyusunan Pedoman Pengembangan Desain Diklat Terintegrasi Calon PNS

It is compulsory for every civil servant candidate (CPNS) to participate a probationary period, as regulated by the UU ASN article 63 and 64. The probation period lasts for one year through an integrated training that is aim at building integrity, honesty, public service motivation, nationalism and patriotism, strong personal character, excellence, responsibility, and to enhance professionalism and technical competency. The integrated training must be facilitated by the civil servant’s agency, but prior to this activity, the policy to conduct such training was not exist.

Therefore, in 2016, in order to develop a national guideline for the integrated pre-service training, LAN develops the current pre-service training design by adding new agendas such as the state and role of civil service in NKRI which is elaborated in the public service, ASN management, whole-of-government subjects and behavioural agenda which is elaborated in the physical and mental health, civil service mass, and awareness subjects. The latter agenda is also integrated in other subjects.

This activity leads to the enactment of several Chairman Regulations on Guidelines for Basic Training for CPNS, namely the Regulation Number 21 Year 2016 that particularly meant for CPNS Golongan III, Number 22 Year 2016 for CPNS Golongan I and II, and Number 23 Year 2016 on Guidelines for Training of Facilitator of the Basic Training for CPNS.

Formulation of Guidelines for Integrated Pre-Service Training




No Diklat Prajabatan LamaOld Pre-Service Training Diklat Prajabatan Baru

1Nomenklatur: Diklat PrajabatanOfficial Name: Diklat Prajabatan

Nomenklatur: Pelatihan Dasar Calon PNSOfficial Name: Pelatihan Dasar Calon PNS (Basic Training for CPNS)

2Internalisasi Nilai-nilai (ANEKA), AktualisasiAgendas: Internalisation of values (ANEKA) and actualisation

Agenda Nilai Dasar PNS, Agenda Kedudu-kan PNS dalam NKRI, Agenda Sikap Perilaku, Agenda HabituasiAgendas: ASN values; the state and role of ASN in NKRI; behavioural; habituation

3 Waktu Pelaksanaan 1 BulanDuration: 1 month

Waktu Pelaksanaan 3 BulanDuration: 3 months

4Tidak diatur mengenai kompetensi teknis yang harus dimiliki CPNSThere is no provision on technical competencies needed (only general, basic ones)

Diatur mengenai kompetensi teknis bidang tugas yang diintegrasikan dengan Pelatihan Dasar Calon PNS dengan total pelaksanaan selama 1 tahun There is a provision on technical competencies relative to each CPNS’s position that have to be integrated with the Training during the one year probation period

Diklat Prajabatan BaruNew Pre-Service Training

Sosialisasi Kebijakan Diklat Terintegrasi bagi CPNS/Socialization of e integrated pre-service training

Tabel 2. Perubahan dalam Diklat PrajabatanChanges in the Pre-Service Training

Socialization of Integrated Training Policy for CPNS / Socialization of e integrated pre-service training



Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASNGuidelines for ASN Training and DevelopmentTuntutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai Birokrasi Kelas Dunia perlu dilakukan pengembangan kompetensi SDM Aparatur. Pengembangan tersebut diawali dengan perencanaan pengembangan kompetensi Pegawai ASN yang lebih komprehensif. Hal tersebut juga untuk mengantisipasi keluarnya Peraturan Pemerintah yang menjamin bahwa setiap pegawai ASN mendapatkan hak Pengembangan kompetensi 20 jam pelatihan per tahun. Oleh sebab itu, maka setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.

Mekanisme penyusunan rencana Pengembangan kompetensi yang selama ini hanya berbasis pada kebutuhan individu, penyerapan anggaran, belum memperhatikan kebutuhan unit kerja dan organisasi, sehingga harus dilakukan perubahan mendasar dengan memperhatikan gap yang ada, yaitu gap antara standar kompetensi jabatan dengan kompetensi yang dimiliki ASN; dan gap antara kinerja yang ditargetkan dengan kinerja yang dicapai, sehingga kegiatan pengembangan kompetensi akan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja organisasi.

Kontribusi tersebut dapat dicapai apabila setiap Kementerian dan Lembaga telah memiliki standar kompetensi untuk masing-masing jabatan yang ada pada setiap instansi. Standar kompetensi ini akan digunakan bagi setiap instansi untuk melakukan perencanaan yang sistematis dengan mendasarkan kebutuhan organisasi dan kesenjangan yang ada. Dengan demikian, akan menghasilkan rencana pengembangan kompetensi pegawai ASN yang komprehensif yaitu tidak hanya menekankan pada pelatihan, namun juga kegiatan pengembangan kompetensi lainnya setiap tahun. Sehingga pelaksanaan rencana tersebut dapat menjamin kepastian hak pengembangan bagi setiap pegawai ASN dan menjamin kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja organisasi.

The demands of Bureaucracy Reform in order to achieve the World Class Bureaucracy needs a solid development of HR competence of Apparatus. The development begins with a more comprehensive ASN competence development planning. It is also to anticipate the release of a Government Regulation that ensures that every ASN employee gets the right to develop her competence of 20 training hours per year. Therefore, every ministry, institution, and Local Government (K/L/D) must prepare an annual competency development plan as set forth in the annual work plan of each agency’s budget.

The current mechanism of competence development plan is only based on individual requirement, budget absorption, and not yet pay attention of work unit and organisation need, so that fundamental change must be done by taking into account existing gaps, that is gap between competency standard and real ASN competence; and gap between targeted performance and performance achieved, so that the competency development activities will contribute significantly to the improvement of organizational performance.

This contribution can be achieved if every Ministry and Institution has a standard of competence for each position in each agency. This standard of competence will be used for each agency to conduct systematic planning based on organizational needs and gaps. Thus, it will result in a comprehensive ASN staff competency development plan that not only emphasizes training, but also other competency development activities every year. So that the implementation of the plan can guarantee the certainty of development rights for each ASN employee and ensure a real contribution to the improvement of the organization’s performance.




No

1 Kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Policies on ASN2 Building Learning Commitment Building learning commitment3 Organisasi Berkinerja Tinggi High-performing organisation4 Pengembangan berbasis kompetensi Competence-based development

5 Rancang Bangun pengembangan Kompetensi ASNGrand design of ASN competency development

6 Teknik Penyusunan Laporan dan Presentasi pengembangan kompetensiReporting and presenting competency development

7 Coaching dan Action Planning Coaching and action planning8 Presentasi Laporan Aktualisasi Presenting actualisation report

Mata Pelatihan

Tabel . Mata Pelatihan Pengembangan Kompetensi ASN

Untuk dapat membuat dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai ASN yang secara komprehensif, perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan yang dikemas dalam sebuah pelatihan kepada berbagai pihak, khususnya pejabat yang menangani pengembangan kompetensi pegawai ASN, pejabat yang menangani penyelenggaraan pelatihan pegawai ASN, dan pejabat lain yang terkait. Kegiatan tersebut menghasilkan Draft Perkalan tentang Pedoman Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN yang berisi mata pelatihan sebagai berikut.

To be able to develop comprehensive ASN competency development planning documents, it is necessary to provide comprehension and knowledge packed in a training to various parties, especially officials handling the development of ASN staff competencies, officials handling the training of ASN employees, and other relevant officials. These activities resulted in the Chariman Regulation draft on the ASN Competency Development Planning Guidelines which contain the following training subjects.

Subjects

ASN Competency Development Training Subjects



Revisi Kebijakan Pembinaan Widyaiswara

Kebijakan pembinaan Widyaiswara dipayungi dengan Peraturan Menpan dan RB Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya yang merupakan revisi Permenpan No. 14 Tahun 2009. Permenpan dan RB yang ditetapkan pada 23 Juli 2014 ini membawa dampak pada perubahan/revisi peraturan yang ada di bawahnya.

Salah satunya adalah revisi Peraturan Kepala LAN Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara. Revisi ini perlu dilakukan dalam rangka memberikan pengaturan lebih lanjut terutama menyangkut ketentuan persyaratan orasi ilmiah dimana KTI yang akan diorasikan harus dipublikasikan terlebih dahulu dalam jurnal terakreditasi. Selain itu juga perlu diatur mengenai prosedur pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan orasi ilmiah widyaiswara.

Kebijakan lainnya yang juga dikaji revisinya pada tahun 2016 adalah terkait standard kompetensi widyaiswara, penyusunan formasi jabatan fungsional widyaiswara, pedoman penyelenggaraan diklat kewidyaiswaraan berjenjang, dan pedoman tata kerja dan tata cara tim penilai angka kredit jabatan fungsional widyaiswara.

Selain itu, sejalan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan maupun masukan dari para stakeholder, maka telah dilakukan juga revisi atas Peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang dan revisi atas Peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Widyasiwara. Kegiatan revisi pedoman tersebut dilakukan secara paralel dengan penyusunan modul. Sehingga diharapkan pada tahun 2017 pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang dapat diselenggarakan dengan aturan yang baru termasuk dengan modul-modul baru.

Revision of Policies on Widyaiswara ManagementThe existence of widyaiswara (trainers) is regulated in the Minister of Administrative Reform’s Regulation Number 22 Year 2014 on Professional Trainers and Its Credit Point which is a revised version of the previous regulation Number 14 Year 2009. The regulation that was stipulated on 23 July 2014 brings consequences on changes on subordinate regulations.

One of the regulations that needed to be changed is the LAN’s Chairman Regulation Number 3 Year 2006 on the Guidance for Academic Speech of Trainers. Revision on this regulation is needed to provide requirements for the academic speech, that is the paper that is going to be presented must already been published on accredited journal. Furthermore, the regulation must also provisions the procedures and schedule of the speech.

Other regulations that was also under revision are competency standard for trainers, human resource planning for trainer professional position, guidance on promotional training for trainers, and guidance on procedures of evaluation of credit points for trainers.

In line with the current development and inputs from our stakeholders, we also revised the guidance on the management of promotional training for trainers and guidance on the management of training for trainer candidate, along with modules needed for the trainings. It is expected that in 2017 trainings for trainers could be done under the new regulation and modules.

Diskusi terkait dengan revisi Peraturan Kepala LAN Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara

Discussions related to the revision of LAN’s Chairman Regulation Number 3 Year 2006 on the Guidance for

Academic Speech of Trainers




Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Pengembangan Kewidyaiswaraan

Rakornas Kewidyaiswaraan dalam rangka Pengembangan Kompetensi Widyaiswara menghadapi Birokrasi Kelas Dunia

As the institution responsible for the management of widyaiswara, LAN organises various activities, socialization, or coordination meetings to improve the competence and understanding of trainers and HRDs in other agencies related to the management of widyaiswara functional position.

The 2016 Widyaiswara Coordination Meeting was held with the theme “Development of Widyaiswara to Prepare the World-Class Bureaucracy”. This theme was a very relevant issue in line with Law No. 5 of 2014 on ASN and Joko Widodo-Jusuf Kalla’s mission to create a world-class government which requires a world-class ASN (including Widyaiswara) and is targeted to be achieved by 2025. To accelerate achievement of the mission, the demands of world-class Widyaiswara’s competence become very urgent to be realized and not negotiable.

Dissemination of the policy of Kewidyaiswaraan is done primarily to inform LAN’s Chairman Regulation Number 26 of 2015 concerning Guidelines for Assessment of Credit Points for Widyaiswara and Chairman Regulation Number 43 Year 2015 on the Guidance of Payment Decision for Excess of Hours of Trainings for Widyaiswara. During the socialization activities, the facilitator team in addition to delivering the policy materials, also received inputs from the participants on their expectations and follow-up of the socialization activities.

Sebagai instansi pembina jabatan fungsional widyaiswara, LAN menyelenggarakan beragam kegiatan berbentuk seminar, sosialisasi, atau rapat koordinasi untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman widyaiswara maupun pembina kepegawaian terkait pembinaan jabatan fungsional widyaiswara.

Rapat Koordinasi Pengembangan Kewidyaiswaraan pada tahun 2016 diselenggarakan dengan tema “Pengembangan Kompetensi Widyaiswara Menghadapi Birokrasi Berkelas Dunia”. Tema ini diusung menjadi Tema Rakornas sebagai isu yang sangat relevan sejalan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan mendukung misi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu mewujudkan pemerintahan berkelas dunia (World Class Government) yang memerlukan sosok ASN kelas dunia (termasuk Widyaiswara) dan ditargetkan tercapai pada tahun 2025. Untuk mempercepat tercapainya misi pemerintahan Indonesia tersebut, tuntutan kompetensi Widyaiswara kelas dunia menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Sosialisasi kebijakan kewidyaiswaraan dilakukan terutama untuk menginformasikan Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Peraturan Kepala LAN Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium yang Diberikan atas Kelebihan Jumlah Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara. Selama kegiatan sosialisasi dilaksanakan, tim fasilitator selain menyampaikan materi kebijakan kewidyaiswaraan, juga mendapatkan masukan berbagai informasi dari peserta tentang harapan dan tindak lanjut kegiatan sosialisasi.

Caption: National Coordination Meeting of Widyaiswara “Development of Widyaiswara to Prepare the World-Class Bureaucracy”

Seminar/Socialisation/Coordination Meetings on Development of Trainers



Pada tahun 2016, Pusdiklat KAN menyelenggarakan 3 (tiga) angkatan Diklatpim Tk. I, yakni Angkatan XXXII, XXXIII dan XXXIV dengan total peserta 84 orang. Salah satu produk pembelajaran pada Diklatpim ini adalah policy brief yang merupakan produk kelas dimana policy brief ini dipaparkan langsung kepada Presiden/Wakil Presiden RI melalui Kementerian Teknis terkait. Adapun judul-judul policy brief yang telah dihasilkan oleh angkatan dimaksud adalah:

01Diklatpim Tk. I Akt. XXXII dengan judul “Strategi Penguatan Sistem Seleksi Terbuka Jabatan

Pimpinan Tinggi (JPT) Dalam Mendukung Percepatan Reformasi Birokrasi”.

02Diklatpim Tk. I Akt. XXXIII dengan judul “Penggunaan dan Pengembangan Tenaga Nuklir

Sebagai Alternatif Sumber Daya Energi Terbarukan dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Nasional Menuju Kemandirian Energi Indonesia”.

03Diklatpim Tk. I Akt. XXXIV dengan judul ”Optimalisasi UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan Guna Mempercepat Penyerapan Anggaran Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Pembangunan”.

Disamping itu, Diklatpim Tk. I juga telah berhasil menyelenggarakan pameran inovasi pimpinan tinggi ASN sebagai bagian integral dari pembelajaran Diklatpim Tk. I. Pameran inovasi ini bermaksud untuk menyebarluaskan inovasi-inovasi pelayanan publik yang telah berhasil dirancang dan diimplementasikan oleh peserta Diklatpim Tk. I dengan harapan memberikan semangat perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I

Benchmarking Diklatpim Tk I ke Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok

Organising the Diklatpim Tingkat IIn 2016, the Centre for Leadership Training organises three batches of Diklatpim I (the highest level of leadership training), namely the Batch-XXXII, Batch-XXXIII, and Batch-XXXIV with total participants of 84. One of the training products is policy brief that is collectively written and presented directly to the President or Vice President of Indonesia through relevant ministry(ies). Policy briefs from the three batches are as follows:

01Batch-XXXII: “Strategy on Strengthening the Open Selection System for Senior Civil Service

to Accelerate the Bureaucratic Reform”

02Batch-XXXIII: “Utilisation and Development of Nuclear Power as an Alternative Renewable

Energy Resource to Improve National Competitiveness toward Indonesian Energy Independence”

03Batch-XXXIV: “Optimalisation of Law Number 30 Year 2014 concerning Administrative

Procedures to Accelerate Budget Disbursement for Development”

In addition to that, the Diklatpim I also had innovation exhibition as part of its training programme. This exhibition is meant to disseminate innovations planned and implemented by participants of Diklatpim I, so that it could further improve the quality of public services.

Benchmarking Diklatpim Tk I to Shanghai,People’s Republic of China




Kepala LAN melihat salah satu proyek perubahan peserta diklatpim I dalam pameran pemimpin perubahanChairman of NIPA, take a look the innovation exhibition by participants of Diklatpim I



Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IIOrganising the Diklatpim Tingkat IISepanjang tahun 2016, LAN melalui Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional, PKP2A I Jatinangor, PKP2A II Makassar, PKP2A III Samarinda, dan PKP2A IV Banda Aceh telah menyelenggarakan 5 (lima) kelas angkatan XLII Diklatpim Tk. II, yakni kelas A, C. H. K dan M. Di Pusdiklat KAN, terdapat 1 (satu) orang peserta yang tidak dapat menyelesaikan pembelajarannya dikarenakan meninggal dunia.

In 2016, LAN through the Centre for National Leadership Training (Pusdiklat KAN) and all the PKP2As have organised five classes on Batch-XLII of Diklatpim II (higher-level leadership training), namely Class A, C, H, K, and M. In Pusdiklat KAN, one participant passed away during the training programme.

No Kegiatan Jumlah Peserta Penyelenggara No Kegiatan Jumlah

Peserta Penyelenggara

1Angkatan XLII Kelas A 60 Pusdiklat KAN 8

Angkatan XLII Kelas H 59 Pusdiklat KAN

2 Angkatan XLII Kelas B 54 PKP2A II LAN 9 Angkatan XLII

Kelas I 58 PKP2A I LAN

3 Angkatan XLII Kelas C 60 Pusdiklat KAN 10 Angkatan XLII

Kelas J 58 PKP2A II LAN

4 Angkatan XLII Kelas D 60 PKP2A I LAN 11 Angkatan XLII

Kelas K 60 Pusdiklat KAN

5 Angkatan XLII Kelas E 59 PKP2A IV LAN 12 Angkatan XLII

Kelas J 50 PKP2A II LAN

6 Angkatan XLII Kelas F 59 PKP2A II LAN 13 Angkatan XLII

Kelas M 60 Pusdiklat KAN

7 Angkatan XLII Kelas G 60 PKP2A III LAN

Jumlah 757

Kegiatan Kegiatan

Tabel . Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Tahun 2016

Penyematan pin pemimpin perubahan kepada Alumni Diklatpim Tk. II AngkatanXLII Kelas AThe Prime Secretary of LAN Embedding the Pin of Change

Leaders to Alumni of Diklatpim II Batch-XLII Class A




Organising the Diklatpim Tingkat IIIDiklatpim III (mid-level leadership training) was conducted by the Pusdiklat KAN, PKP2A I Jatinangor, PKP2A II Makassar, PKP2A III Samarinda, and PKP2A IV Banda Aceh.

Group photo of participants of Diklatpim III Batch-XIII

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Diklat Kepemimpinan Tingkat III diselenggarakan oleh Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional, PKP2A I Jatinangor, PKP2A II Makassar, PKP2A III Samarinda, dan PKP2A IV Banda Aceh.

Peserta Diklatpim Tk. III Angkatan XIII

No Kegiatan Jumlah Peserta Penyelenggara

1 Diklatpim Tk. III Akt. XII 40 Pusdiklat KAN2 Diklatpim Tk. III Akt. XIII 38 Pusdiklat KAN3 Diklatpim Tk. III Akt. III 40 PKP2A III LAN4 Diklatpim Tk. III Akt. II 40 PKP2A IV LAN5 Diklatpim Tk. III Akt. I 40 PKP2A I LAN6 Diklatpim Tk. III Akt. II 29 PKP2A I LAN7 Diklatpim Tk. III Akt. XIV 37 PKP2A II LAN8 Diklatpim Tk. III Akt. XV 40 PKP2A II LAN

Jumlah 304

Kegiatan

Tabel . Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Tahun 2016



Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IVOrganising the Diklatpim Tingkat IV

Pada tahun 2016, LAN melalui Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional, PKP2A I Jatinangor, PKP2A II Makassar, PKP2A III Samarinda, dan PKP2A IV Banda Aceh menyelenggarakan 10 angkatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV.

Tabel . Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2016

In 2016, LAN through Pusdiklat KAN, PKP2A I Jatinangor, PKP2A II Makassar, PKP2A III Samarinda, and PKP2A IV Banda Aceh organised ten batches of Diklatpim IV (lower-level leadership training).

Pembukaan Diklatpim Tk. IV Angkatan XXXIII oleh Kepala LAN, Dr. AdiSuryanto, M.Si

Opening Ceremony of Diklatpim IV Batch-XXXIII by the Chairman of LAN

No Kegiatan Jumlah Alumni Penyelenggara

1 Diklatpim Tk. IV Akt. VIII 39 PKP2A III LAN2 Diklatpim Tk. IV Akt. IX 40 PKP2A III LAN3 Diklatpim Tk. IV Akt. X 40 Pusdiklat KAN4 Diklatpim Tk. IV Akt. XI 39 PKP2A III LAN

5Diklatpim Tk. IV Akt. II Kelas A 40 PKP2A IV LANDiklatpim Tk. IV Akt. II Kelas B 36 PKP2A IV LAN

6 Diklatpim Tk. IV Akt. I 40 PKP2A I LAN7 Diklatpim Tk. IV Akt. II 40 PKP2A I LAN8 Diklatpim Tk. IV Akt. VII 33 PKP2A II LAN9 Diklatpim Tk. IV Akt. VIII 38 PKP2A II LAN

10 Diklatpim Tk. IV Akt. IX 40 PKP2A II LANJumlah 425

Kegiatan




The purpose of the Training is to establish leadership reform competencies for the leaders of government organizations to create innovation and breakthroughs for improving the welfare of the people and the competitiveness of the business world in order to support the acceleration of the implementation of Bureaucratic Reform in accordance with predetermined themes. The determination of the theme and membership in the training of RLA is selected through a rigorous selection process involving stakeholders from ministries/agencies and professionals through workshop and selection activities.

The implementation of the RLA Training in 2016 was conducted in 2 batches (Batch-IV and V) with each amounting to 24 and 26 participants from various ministries/agencies and local government. The RLA Training is organized by the Centre for Technical and Functional Training. Learning process is implemented through on and off-campus method for approximately 16 weeks, with professional trainers and resource persons in their respective fields. The learning curriculum is complemented by benchmarking (abroad) to provide a hands-on learning experience to participants in competent agencies on the predetermined theme.

Learning product or learning outcomes of RLA Training participants is a collectively written policy paper according to predetermined theme. The policy paper was submitted to the president through Cabinet Secretariat as a reference for national policymaking.

Reform Leaders Academy TrainingPelatihan Reform Leaders Academy

Tujuan dari Pelatihan ini adalah membentuk kompetensi kepemimpinan reformasi bagi para pemimpin organisasi pemerintah untuk menciptakan inovasi dan terobosan bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat dan daya saing dunia usaha dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Adapun penentuan tema dan kepesertaan pada penyelenggaraan pelatihan RLA dipilih melalui proses seleksi ketat yang melibatkan stakeholder dari K/L dan profesional dalam kegiatan Loka Karya dan Seleksi Peserta.

Penyelenggaraan Pelatihan RLA di tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 2 angkatan (Angkatan IV dan V) dengan masing-masing peserta berjumlah 24 dan 26 peserta dari berbagain K/L serta Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Pelatihan RLA dilakukan oleh Pusdiklat Teknis dan Fungsional. Proses Pembelajaran dilaksanakan dengan metode on/off campus selama kurang lebih 16 minggu, dengan pengajar dan narasumber para profesional di bidangnya masing-masing. Kurikulum pembelajaran dilengkapi dengan metode dan benchmarking (di luar negeri) untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada peserta di instansi-instansi kompeten sesuai tema yang telah dipilih.

Learning product atau hasil pembelajaran peserta Pelatihan RLA adalah Policy Paper Angkatan sesuai tema yang telah ditentukan yang diserahkan kepada presiden melalui Sekretariat Kabinet sebagai rekomendasi rujukan kebijakan nasional.

LAN Chairman Dr. Adi Suryanto handed the policy brief of RLA Batch-V “Acceleration of e-government to improve the quality of public services” to the Cabinet Secretary Pramono Anung.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si menyerahkan Policy Brief RLA Angkatan V yang berjudul “AkselerasiE-government dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik” kepada Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung



RLAAngkatan IV

Storyline & Rekomendasi

Tema

24Peserta

LokusBenchmarking

Thailand1. National Economic & Social

Development Board.2. Ministry of Interior3. Ministry of Transport4. Perbatasan Chanthaburi Province

Strategi “Eastern Indonesia Incorporated” Sebagai Pendorong Pembangunan Untuk Mengatasi Disparitas Sosio-Ekonomi di

Kawasan Timur Indonesia.

- Kemen. Dalam Negeri- Kemen. Desa, PDT dan

Trans.- Kemenko Bid. Perekonomian- Kemen. PAN dan RB- Kemen.Perhubungan- Kemen. PPN/BAPPENAS- Kemen. PU dan PERA- Kemen. Sekretariat Negara- LAN RI- PemProv. Maluku- PemProv. Maluku Utara- PemProv. Papua- PemProv. Sulawesi Barat- PemProv. Sulawesi Tengah- PemProv. Sulawesi Tenggara- PemProv. Sulawesi Utara




RLAAngkatan V

Tema

26Peserta

LokusBenchmarking

Hongkong1. Konsulat Jendral RI di Hong

Kong2. Planning Department3. Labour Department4. The Office of The Government

Chief Information Office (TBC)

Akselerasi e-Government yang Terintegrasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- Kemen. Dalam Negeri- Kemen. PAN dan RB- LAN RI- Kemen. Komunikasi dan

Informatika- Kementerian Hukum dan

HAM- Kementerian Sekretariat

Negara- PemProv.DKI Jakarta- PemKot Medan- PemKot Yogyakarta- PemKot Pontianak- PemKab Sragen- PemKab Kutai Kartanegara- PemKab Muara Enim

Storyline & Rekomendasi



Pelatihan Revolusi Mental merupakan bentuk pelatihan yang dibuat untuk menjawab kebutuhan Bangsa Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM di era globalisasi yang penuh dengan tantangan serta tuntutan untuk menjadi yang terbaik. Esensi dari pelatihan ini adalah mendorong pembangunan melalui perubahan pola pikir dari ASN sebagai perumus dan pelaksana kebijakan serta penyelenggara pelayanan publik, perubahan yang diharapkan adalah terbentuknya pola pikir yang menuju upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia serta membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern, serta mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Selama tahun 2016, penyelenggaraan pelatihan revolusi mental di Pusdiklat Teknis dan Fungsional dibagi menjadi 4 kegiatan yaitu

i. TOT Diklat Revolusi Mental Bagi Pegawai ASN

ii. Pelatihan Revolusi Mental Dalam Membangun Budaya Kerja Pelayanan

iii. Pelatihan Revolusi Mental bagi pegawai ASN dlm Membangun Budaya Kerja Pelayanan

iv Pelatihan Revolusi Mental bagi pegawai ASN Menuju Indonesia yg Berkepribadian

TOT Diklat Revolusi Mental bertujuan untuk menciptakan fasilitator-fasilitator handal yang mampu mentransfer materi Pelatihan Revolusi Mental bagi ASN sesuai dengan tujuan kurikuler umum pelatihan sehingga dapat mendorong terciptanya birokrasi yang bersih, andal, dan kapabel dalam bekerja melayani kepentingan rakyat. Penyelenggaraan TOT ini dilaksanakan selama 5 hari sebanyak 3 Angkatan: Angkatan I diikuti 35 peserta, Angkatan II sebanyak 34 peserta, dan Angkatan III 35 peserta dengan narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Peserta terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Pelatihan Revolusi MentalMental Revolution Training

Mental Revolution Training is a training that is made as our answer to the needs of the nation in improving the quality and capability of human resources in the era of globalization where challenges and demands to be the best are everywhere. The essence of this training is to encourage development through the change of mindset of ASN as a formulator and implementer of policy and as a public service provider. The expected change is the change of the mindset that leads to efforts to advance the general welfare, improve the quality of life of people and raise awareness that Indonesia has great power to achieve high, productive and potential to become a developed and modern nation, and change the way of view, mind, attitude, behavior oriented to progress and modernity, so that Indonesia becomes a big nation and able to compete with other nations in the world.

During 2016, the organization of mental revolution training in the Centre for Technical and Functional Training is divided into 4 activities, namelyi. TOT Mental Revolution Training for ASN Employeesii. Mental Revolution Training in Building Leadership

Characteriii. Mental Revolution Training for ASN employees in

Building Public Service Work Cultureiv Mental Revolution Training for ASN employees in

Building Strong National Character

TOT of Mental Revolution Training aims to create reliable facilitators who are able to transfer Mental Revolution Training materials for ASN in accordance with the general curricula objectives of training so as to encourage the creation of a clean, reliable, and capable bureaucracy in working to serve the interests of the people. The TOT was held for 5 days for 3 Batches: First batch followed by 35 participants, Second Batch of 34 participants, and the third one of 35 participants. The training uses competent resource persons in their respective fields. Participants consist of structural and functional officials from various regions throughout Indonesia.




Mental Revolution Training in Building Leadership Character followed by 35 participants from various institutions. This training aims to increase the competence of participants to become leaders which characterized by serving in performing the tasks of service to the community so as to form ASN with mindset, way of thinking, and perspectives as a bureaucrat who serves the people and aware of the role of ASN as a representation of government and always be there when the public needs.

Mental Revolution Training for ASN employees in Building Public Service Working Culture with a total of 36 participants, aims to increase the competence of participants to understand the importance of Mental Revolution for ASN Employees in building a public service work culture and encourage the creation of a clean, reliable and capable bureaucracy while providing services to the people.

Mental Revolution Training for ASN employees in Building Strong National Character, followed by 32 people. The aim is to increase competent participants in providing public services in accordance with applicable laws and regulations.

Pelatihan Revolusi Mental dalam Membangun Karakter Kepemimpinan diikuti oleh 35 orang peserta dari berbagai instansi. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta agar menjadi Pemimpin yang berkarakter melayani dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sehingga terbentuk Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan mindset cara berpikir dan cara pandang sebagai birokrat yang melayani rakyat dan menyadari bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai representasi dari pemerintahan, hadir setiap rakyat membutuhkan mereka.

Pelatihan Revolusi Mental bagi pegawai ASN dalam Membangun Budaya Kerja Pelayanan dengan jumlah peserta sebanyak 36 peserta, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta agar memahami Revolusi Mental Bagi Pegawai ASN dalam membangun budaya kerja pelayanan dan mendorong terciptanya birokrasi yang bersih, handal dan kapabel saat memberikan pelayanan kepada rakyat.

Pelatihan Revolusi Mental bagi pegawai ASN Menuju Indonesia yang Berkepribadian, diikuti oleh 32 orang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetenesi peserta dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The participant of TOT Mental Revolution Training for ASN Employees

Peserta pelatihan TOT Diklat Revolusi Mental



Gambar 1. Roadmap Pengembangan Kompetensi Aparatur LAN


Forum Penataan Pelatihan dan pengembangan Kompetensi ASN dihadirioleh Lembaga diklat dan

Badan kepegawaian Forum for the Management of Training and Development

of ASN, joined by representatives from training institutions and HRDs




Pengembangan kompetensi aparatur merupakan kunci untuk mewujudkan Smart ASN yang menjadi salah satu pilar utama dari pemerintahan kelas dunia (world-class government). Untuk itu, LAN telah mempersiapkan roadmap pengembangan kompetensi ASN hingga tahun 2020. Langkah-langkah yang telah dilakukan LAN pada tahun 2016 meliputi:1) pengembangan e-Dupak untuk para pemangku

jabatan widyaiswara;2) pengembangan KRA-mat (Kode Registrasi Alumni

Cepat dan Cermat);3) pengelolan produk pembelajaran diklatpim secara

terintegrasi;4) perbaikan website Deputi Bidang Diklat Aparatur dan

Sistem Informasi Diklat Aparatur; dan5) pengembangan sistem diklat jarak jauh melalui

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (e-learning).

Pengembangan-pengembangan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen LAN dalam mensukseskan reformasi birokrasi, khususnya reformasi manajemen ASN. Pada tahun 2017, sejumlah kebijakan akan ditempuh oleh LAN guna mendorong kesinambungan dan perbaikan berkelanjutan, antara lain:1) Sertifikasi pelayanan kediklatan LAN baik di

Pejompongan maupun di PKP2A LAN Sumedang, Makassar, Samarinda, dan Banda Aceh;

2) Penerapan evidence-based policy process, yang dilakukan dengan mendorong pelaksanaan evaluasi pascadiklat guna mengetahui kemanfaatan dan perbaikan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan diklat;

3) Penyusunan grand design sistem informasi pengembangan kompetensi terpadu secara nasional;

4) Penataan sistem pendidikan, pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN mulai dari perguruan tinggi kedinasan, pelatihan dasar CPNS, hingga kader pimpinan administrasi dan pimpinan tinggi ASN.

Selain itu, guna memperluas cakupan layanan pelatihan Revolusi Mental untuk pelayanan publik, mulai tahun 2017 LAN juga akan menyelenggarakan pelatihan ini di PKP2A I, II, III, dan IV selain juga di Pusdiklat Teknis dan Fungsional. Hal ini dilakukan dengan harapan akan semakin banyak PNS yang berwawasan kebangsaan, berpikir kreatif dan inovatif dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

The competency development of apparatus is the key to realize the Smart ASN which is one of the main pillars of world-class government. To that end, LAN has prepared a roadmap of ASN competence development by 2020. The steps that have been carried out by LAN in 2016 include:1) development of e-Dupak for widyaiswara;2) development of KRA-mat (Quick and Quite Code

of Alumni Registration);3) integrated management of Diklatpim learning

products;4) website improvement Deputy of Education and

Training of Apparatus and SIDA; and5) development of long-distance training system

through the use of information and communication technology (e-learning)

These developments are carried out as a form of LAN commitment in the success of bureaucratic reform, especially ASN management reform. By 2017, a number of policies will be pursued by the LAN to encourage sustainable and continuous improvement, including:1) Provide better LAN services both in Pejompongan

and in PKP2A LAN Sumedang, Makassar, Samarinda, and Banda Aceh;

2) Implementation of the evidence-based policy process, which is carried out by encouraging the implementation of post-training evaluation in order to know the benefits and improvements needed in the implementation of the training;

3) Preparation of a grand design of integrated national competency development information system;

4) Structuring the education system, training and development of ASN competencies ranging from official colleges to basic training for CPNS to ASN cadre development system.

In addition to that, to expand the scope of the Mental Revolution training service for public services, starting in 2017 LAN will also conduct this training in PKP2A I, II, III, and IV as well as in the Centre for Technical and Functional Training. This is done in the hope that more and more civil servants with national insight, creative and innovative thinking in carrying out its role as public servant, public policy implementer, and unifier of the nation



Inovasi merupakan salah satu kunci kemajuan sebuah negara. Dalam kancah global, Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara lainnya di bidang inovasi. Indonesia hanya menempati peringkat 88 dalam Global Innovation Index (GII) Tahun 2016. Bagi Indonesia, peringkat ini sebenarnya merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu ke-97. Namun demikian, peringkat ini masih jauh tertinggal dari negara-negara Asia lainnya, sebagaimana terlihat dalam Grafik 1 di bawah. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi LAN yang juga memiliki tugas melakukan pengembangan inovasi di bidang administrasi negara.

BIDANG INOVASI>>

>>

Grafik 1. Peringkat Innovation Index Beberapa Negara Asia 2013-2016

Sumber: globalinnovationindex.org

REVIEW 2016 Review 2016

Public Administration Innovation Section

Innovation is one key to the progress of a country. In the global arena, Indonesia is still far behind from other countries in the field of innovation. Indonesia is ranked only 88th in the Global Innovation Index (GII) Year 2016. For Indonesia, this ranking is actually an increase from the previous year, the 97th. However, this rank still lags far behind other Asian countries, as seen in the graph below. This is a challenge for LAN that also has the task of developing innovation in the field of public administration.

Graph 1. Innovation Index Rankings of Several Asian Countries 2013-2016




Laboratorium Inovasi

Pemberian Inagara Awards kepada se jumlah kepala daerah yang memiliki komitmen untuk mendorong inovasi, di antaranyaWalikota Pontianak, BupatiKupang, Walikota Tarakan, Bupati Phakpak Barat, Bupati Kebumen, Bupati Garut, Walikota Samarinda, serta Walikota Bau-Bau.

The Innovation Laboratory was initiated by LAN in 2014 and began to be implemented in 2015. The innovation laboratory aims to encourage regional governments to generate innovative ideas and works that have benefits for the region. The objectives of the Innovation Laboratory are to instill motivation for local institutions and their officials to develop innovation as well as to create innovative ideas that can be used as part of acceleration of regional performance, and to apply innovation ideas that have been formulated in an action plan.

Innovation Laboratory is a facilitation given to create and develop innovation in public administration massively and coordinatively. The implementation of Innovation Laboratory is done through 5Ds method (drum-up, diagnose, design, deliver, and display). Drum-up is a stage to arouse the spirit and willingness of the participants in innovating. Diagnosis is the stage to analyse organisational problems that are crucial to be fixed through innovative solutions. This stage produces the output of innovation ideas. Design is the stage to formulate the implementation plan of innovation ideas that have been produced, with the output of an action plan. Deliver is the stage of implementation of innovation in accordance with the action plan that has been prepared, with output in the form of documentation and evidence of innovation. Display is a stage to showcase the process and innovation results to the public and stakeholders for innovation to be promoted and replicated.

Laboratorium Inovasi mulai digagas LAN pada tahun 2014 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2015. Laboratorium inovasi bertujuan untuk mendorong daerah agar menghasilkan ide dan karya inovasi yang memiliki kemanfaatan bagi daerahnya. Adapun sasaran pelaksanaan Laboratorium Inovasi ini, yaitu memunculkan adanya kemauan untuk melakukan inovasi bagi instansi dan perangkat daerah, terciptanya ide inovasi yang bisa digunakan sebagai bagian untuk akselerasi kinerja daerah, dan dapat diaplikasikannya ide inovasi yang sudah dirumuskan dalam sebuah rencana aksi kegiatan.

Laboratorium Inovasi merupakan fasilitasi yang diberikan untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi administrasi negara secara massal dan terkoordinasi. Pelaksanaan Laboratorium Inovasi dilakukan dengan metode 5D (drum-up, diagnose, design, deliver, dan display). Drum-up merupakan tahap untuk membangkitkan semangat dan kemauan peserta dalam berinovasi. Diagnose merupakan tahap untuk menganalisis masalah organisasi yang krusial untuk ditemukan pemecahannya secara inovatif. Tahap ini menghasilkan output berupa gagasan inovasi. Design merupakan tahap untuk merancang pelaksanaan ide inovasi yang telah dihasilkan, dengan output berupa rencana aksi. Deliver merupakan tahap implementasi inovasi sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun, dengan output berupa dokumentasi dan bukti inovasi. Display merupakan tahap untuk memamerkan proses dan hasil inovasi kepada publik dan stakeholders agar inovasi tersebut terpromosikan dan dapat direplikasi.

The awarding of Inagara Awards to some regional heads who show strong commitment in encouraging innovation, including the Mayor of Pontianak, Regent of Kupang, Mayor of Tarakan, Regent of Pakpak Bharat, Regent of Kebumen, Regent of Garut, Mayor of Samarinda, and Mayor of Bau-bau.

Innovation Laboratory



Tahun 2016 LAN memfasilitasi laboratorium inovasi di Kota Pontianak, Kabupaten Kupang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Garut, Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Katingan. Dari aktivitas tersebut, dihasilkan gagasan dan produk inovasi sebagaimana terlihat pada Tabel di atas.

Pada bulan Januari 2016 LAN mengadakan workshop Design Laboratorium Inovasi di Kota Pontianak.

Pelaksanaan tahap Drum up dan diagnose Laboratorium Inovasi di Kabupaten Kebumen Bulan April 2016

Pelaksanaan laboratorium di Kabupaten Garut menghasilkan sebanyak 78 inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Garut

LAN melakukan pelaksanaan tahap design Kegiatan Laboratorium Inovasi Kabupaten Kupang di Bulan April 2016

Penandatanganan komitmen pelaksanaan Laboratorium Inovasi di Kabupaten Pakpak Bharat pada bulan april 2016

LAN melaksanakan laboratorium inovasi dengan Pemerintah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

In January 2016, LAN held a Design-Phase workshop of Innovation Laboratory in Pontianak City

Drum-up and diagnose workshops of innvation laboratory in Kebumen in April 2016

Innovation laboratory in Garut produces 78 innovations that are aimed at improving public services in Garut

Signing of commitment of implementing the innovation laboratory in Pakpak Bharat in April 2016

LAN held innovation laboratory in Katingan, East Kalimantan Province

LAN conducted the Design-Phase workshop of Innovation Laboratory in Kupang in April 2016

In 2016, LAN facilitated Innovation Laboratories in Pontianak City, Kupang, Kebumen, Pakpak Bharat, Garut, Samarinda City, and Katingan. From these activities, innovation ideas and products have been produced as illustrated by the above table.




Penyusunan Panduan Pengembangan Inovasi Sektor Publik (Roadmap Inovasi Administrasi Negara)Formulation of Public Administration Innovation Roadmap

Laboratorium Inovasi yang diinisiasi pada tingkat daerah sebagai satu program pendampingan untuk menumbuhkembangkan inovasi dari dalam birokrasi pemerintah daerah menghasilkan ide inovasi yang dalam perjalanannya berkembang menjadi inovasi SKPD dirasakan masih merupakan arus kecil perubahan dan tersebar. Kenyataan ini memantik sebuah gagasan untuk menyusun roadmap inovasi di sektor publik/roadmap inovasi administrasi negara sebagai upaya untuk mengintegrasikan inovasi di sektor publik kedalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Pada tahun 2016, telah dilakukan kegiatan penyusunan panduan pengembangan inovasi sektor publik atau disebut juga roadmap inovasi administrasi negara yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh setiap instansi pemerintah dalam mengembangkan inovasi administrasi negara.

Roadmap disusun untuk memetakan dan menyusun rencana pengembangan inovasi administrasi negara melalui pemetaan kebutuhan inovasi dalam 5 (lima) tahun kedepan. Keberadaan roadmap inovasi administrasi negara diharapkan mampu menjadi acuan bagi pelaksanaan inovasi secara sistematis, terencana, terarah, dan sinergis, khususnya guna memastikan efektivitas program dan kegiatan K/L/D dalam mewujudkan sasaran pembangunan secara lebih baik, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih berkesinambungan.

Innovation Laboratories initiated at the regional level as a mentoring program to cultivate innovation from within the local government bureaucracy generate innovation idea which in its journey developed into SKPD innovation is still a small current of change and spread. This fact prompted an idea to develop an innovation roadmap in the public sector as an effort to integrate innovation in the public sector into medium-term development planning. In 2016, the preparation of guidelines for the development of public sector innovation or so-called roadmap of public administration innovation is expected to be utilized by every government agency in developing innovation of public administration.

The Roadmap is structured to map and plan the development of public administration innovation through identification of innovation needs in the next 5 (five) years. The existence of the public administration innovation roadmap is expected to be a reference for the implementation of innovations systematically, planned, directed, and synergistic, in particular to ensure the effectiveness of programs and activities of K/L/D in realizing development goals better, faster, and more sustainable.

Pada Tahun 2016, salah satu daerah yang mengajukan dirinya sebagai laboratorium inovasi adalah Pemerintah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan TimurIn the Year 2016, one of the areas that propose itself as an innovation laboratory is the Government of Samarinda City, East Kalimantan Province



Street-level Innovation

FGD dalam rangka pelaksanaan Street Level Innovation

Street-Level InnovationPada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, desa mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen penguatan desa dalam butir ke-3 Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Cita-cita ini sejalan dengan semangat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui UU ini, desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan tetapi merupakan subjek pembangunan. Desa membutuhkan terobosan dalam menjawab tantangan UU Desa yang memiliki spirit menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Desa diminta untuk melakukan akselerasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakatnya dengan memanfaatkan sumberdaya dan kewenangan yang ada saat ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong kemunculan dan penyebaran inovasi di tingkat desa. Pada level yang sama, terdapat kelurahan sebagai entitas pemerintah daerah yang secara hierarkis menjadi ujung tombak pelayanan administratif.

Atas dasar tersebut, pada tahun 2016 LAN mengembangkan program inovasi bagi birokrasi level terendah yang dikenal dengan nama Street Level Innovation (SLI). Pengembangan Street Level Innovation bertujuan merekognisi/mengakui dan mengakselerasi implementasi inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di birokrasi level terendah, yaitu pemerintahan desa dan kelurahan. Pelaksanaan Street Level Innovation dilakuakan di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Karangpucung Provinsi Jawa Tengah dan Kecamatan Kuta Provinsi Bali.

During the reign of President Joko Widodo and Vice President Jusuf Kalla, the village received considerable attention. This is demonstrated by the commitment of village empowerment in the 3rd point of Nawa Cita of Jokowi-JK Government, which is “Building Indonesia from the edge by strengthening the regions and villages within the framework of the unitary state”. These ideals are in line with the spirit of Law No. 6 of 2014 on Villages. Through this law, the village is no longer seen as the object of development but is the subject of development. The village needs a breakthrough in responding to the challenge of the Village Law which has the spirit of putting the village as the subject of development. Villages are asked to accelerate the implementation of governance, development and empowerment of their communities by utilizing resources and authority which exist today. One way that can be done is to encourage the emergence and dissemination of innovation at the village level. At the same level, there are kelurahans (urban village) as local government entities that are hierarchically the spearheads of administrative services.

On that basis, in 2016 LAN develop innovation programs for the lowest level bureaucracy known as Street Level Innovation (SLI). The development of Street Level Innovation aims at recognizing/accepting and accelerating the implementation of innovation in the administration of government in the lowest level bureaucracy, namely village and kelurahan. The implementation of Street Level Innovation is carried out in 2 (two) subdistricts, namely Karangpucung Subdistrict, Central Java Province and Kuta District of Bali Province.

FGD on the Street-Level Innovation




Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

Penyusunan Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

Local Government Innovation IndexSebagai upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi di bidang administrasi Negara, maka LAN menyusun Model Pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang difokuskan kepada inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu tujuan penyusunan Model Pengukuran Indeks Inovasi Daerah adalah untuk mengukur kinerja inovasi pemerintah daerah melalui penetapan ranking kemampuan berinovasi dan menilai unsur-unsur yang berpengaruh guna mendorong pemerintah daerah mengintervensi unsur-unsur yang paling lemah untuk segera dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

Oleh karena itu, diharapkan model pengukuran ini mempermudah pemerintah daerah dalam menetapkan arah dan kebijakan pengembangan inovasi daerah kedepan berdasarkan hasil pemeringkatan yang menunjukkan basis data (baseline) serta prioritas perbaikan terhadap unsur-unsur yang memiliki nilai paling lemah. Hasil pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah, sebagai masukan untuk: (1) Mengetahui tingkat kinerja inovasi Pemerintah Daerah; (2) Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing dimensi maupun indikator; (3) Mengukur secara berkala pengembangan dan implementasi inovasi pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah; (4) Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan percepatan inovasi pemerintahan daerah; (5) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; (6) Sebagai umpan balik dalam memperbaiki inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks ini telah diujiterapkan di Kota Pontianak pada tahun 2016.

In an effort to encourage the growth and development of innovation in the field of public administration, LAN compiled a Model of Local Innovation Index Measurement focused on innovations made by local governments. One of the objectives of the Local Government Innovation Index is to measure local government innovation performance through ranking innovative ability and assessing influential elements to encourage local governments to intervene in the weakest elements for immediate repair and improvement.

Therefore, it is hoped that this measurement model will make it easier for local government to determine the direction and policy of future innovation development based on the result of rating which shows the baseline and the priority of improvement on elements that have the weakest value. The results of the measurement of innovation index of local government are very useful for local government, as input to: (1) Knowing the level of innovation performance of Local Government; (2) To know the weakness or strength of each dimension or indicator; (3) Measure periodically the development and implementation of innovations in the implementation of regional government affairs; (4) Encouraging local governments to accelerate local government innovation; (5) As a matter of policy determination to be taken and steps to improve innovation of regional government administration; (6) As a feedback in improving the innovation of local governance. This index has been tested in Pontianak City in 2016.

Discussion on formulation of Local Government Innovation Index



Roadshow Pelayanan Publik dan Audiensi bertujuan untuk menggali informasi tentang isu terbaru terkait pelayanan publik secara riil di unit pelayanan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap bulan pada bidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan perijinan. Salah satu kegiatan yang dilakukan di Bidang Inovasi adalah melakukan Roadshow Pelayanan Publik. Tim LAN melakukan Roadshow Pelayanan publik pada bulan Februari di Puskesmas Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Tim LAN juga mengadakan Audiensi ke Kamar Dagang Industri dalam rangka penggalangan dukungan program korporasi inovasi di bulan Maret 2016. Audiensi juga dilakukan ke Bank Jawa Timur dalam rangka penyusunan direktori inovasi administrasi negara fokus pada BUMN/BUMD pada bulan Maret 2016.

Roadshow Pelayanan Publik dan AudiensiPublic Services Roadshow and Hearings

The Public Services Roadshow and Hearings Roadshow aims to explore information on the latest issues related to public services in the service unit. This activity is conducted monthly in the areas of governance, health, education and licensing. One of the activities undertaken in the field of innovation is to conduct a Public Service Roadshow. The LAN team conducted a Public Service Roadshow in February at the Cengkareng District Health Center, West Jakarta.

The LAN team also held Hearings to the Industrial Chamber of Commerce in order to raise the support of the corporate innovation program in March 2016. Audiences were also conducted to the Bank of East Java in the framework of drafting a directory of state administration innovations focused on SOEs/BUMDs in March 2016.




Seminar/workshop merupakan salah satu kegiatan promosi inovasi untuk menyebarkan semangat inovasi di kementerian/lembaga/pemda. Sepanjang tahun 2016, LAN telah menyelenggarakan berbagai seminar dan workshop di bidang inovasi administrasi negara. Salah satunya adalah Seminar Nasional Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada Bulan Desember 2016.

Sebelumnya, pada bulan November 2016, telah dilakukan juga Seminar Nasional Sistem Inovasi Administrasi Negara (SINOVAN) yang menghadirkan narasumber Prof. Agus Dwiyanto (Guru Besar FISIPOL UGM), Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA (Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN) , Dr. Irwan Noor, MA (Dosen FIA UB), dan dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati (Bupati Sragen). Seminar ini bertujuan memperkenalkan SINOVAN kepada para peserta sebagai kerangka kerja LAN dalam mengembangkan inovasi administrasi negara.

Selain seminar, LAN juga menyelenggarakan Workshop Champions of Innovation pada bulan April 2016. Workshop ini bertujuan menghasilkan para promotor inovasi yang diharapkan dapat mengembangkan inovasi administrasi negara di lingkungan unit kerja dan instansinya. Para champions of innovation ini nantinya akan memfasilitasi pengembangan Laboratorium Inovasi di instansi masing-masing. Workshop ini menghasilkan 142 champions of innovation.

Seminar/Workshop InovasiSeminars/Workshop on Innovation

Seminar/workshop is one of the innovation promotion activities to spread the spirit of innovation in ministries/agencies/local government. Throughout the year of 2016, LAN has organized various seminars and workshops in the field of public administration innovation. One of those is the National Seminar on the Management of BMD/BMN Assets in cooperation with the Government of East Kalimantan Province which was held in December 2016.

Previously, in November 2016, there has also been a National Seminar on Public Administration Innovation System (SINOVAN) which presents the resource persons Prof. Agus Dwiyanto (Professor of FISIPOL UGM), Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA (Deputy Chairman for Innovation of LAN), Dr. Irwan Noor, MA (Lecturer of FIA UB), and dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati (Sragen Regent). This seminar aims to introduce SINOVAN to the participants as a LAN framework in developing state administration innovations.

In addition to the seminar, LAN also held the Workshop of the Champions of Innovation in April 2016. The workshop aims to produce innovation promoters who are expected to develop innovation of public administration in the environment of work units and agencies. The champions of innovation will later facilitate the development of Innovation Laboratories in their respective institutions. This workshop produced 142 champions of innovation.



Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) dirancang untuk menjadi kegiatan tahunan pemberian penghargaan dan pameran inovasi pelayanan publik di Kalimantan. JIK dihadiri oleh para pejabat dari Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Asisten I), Provinsi Kalimantan Selatan (Gubernur), Provinsi Kalimantan Tengah (Sekretaris Daerah), dan Kalimantan Barat (Sekretaris Daerah). Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh pimpinan Badan Diklat di seluruh provinsi/kabupaten/kota di seluruh wilayah Kalimantan dan pimpinan badan diklat kementerian/lembaga. Masyarakat Kabupaten Bulungan dan sekitarnya juga turut berpartisipasi dalam JIK. Perkiraan peserta yang hadir adalah 1.000 orang.

Jambore Inovasi Kalimantan

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si bersama dengan Gubernur

Kalimantan Utara Irianto Lambirie membuka secara simbolis Jambore Inovasi Kalimantan di

Tanjung Selor, Kalimantan Utara

The Jambore Inovasi Kalimantan (JIK/Kalimantan Innovation Jamboree) is planned to be held annually to award and exhibit innovation on public services throughout Kalimantan. This year’s JIK was attended by high-level officials from North Kalimantan Province, East Kalimantan (Governor Assistant I), South Kalimantan (Governor), Central Kalimantan (Provincial Secretary), and West Kalimantan (Provincial Secretary). The event was also attended by all training institutions heads in all provinces/districts in Kalimantan as well as training institutions representatives from ministries/agencies. People living in Bulungan Regency and surroundings also participated in the JIK, making approximately 1.000 participants of the event.

Kalimantan Innovation Jamboree

LAN Chairman Dr. Adi Suryanto and the Governor of North Kalimantan Irianto Lambrie symbolically open the Kalimantan

Innovation Jamboree in Tanjung Selor, North Kalimantan.






Sesuai dengan roadmap inovasi administrasi negara hingga 2022 sebagaimana diilustrasikan dalam gambar di atas, maka arah kebijakan LAN di bidang inovasi administrasi negara pada tahun 2017-2018 adalah pada pengenalan dan penguatan street-level innovation. Tujuan pengembangan street-level innovation adalah untuk memfasilitasi dan memacu inovasi agar berkembang di pemerintah level terdepan (terutama desa dan kelurahan).

Selain pengembangan SLI, LAN juga tetap akan memfasilitasi instansi pemerintah yang ingin mengembangkan Laboratorium Inovasi dan/atau Workshop Champions of Innovation. Keduanya tetap dibutuhkan mengingat critical mass inovasi administrasi negara masih belum dicapai.

Gambar 1. Roadmap Inovasi Administrasi Negara


In accordance with the roadmap of public administration innovation up to 2022 as illustrated in Figure above, the direction of LAN policy in the field of public administration innovation in 2017-2018 is on the introduction and strengthening of street-level innovation. The purpose of developing street-level innovation is to facilitate and encourage innovation to develop in leading level government (especially village and kelurahan).

In addition to SLI development, LAN will also continue to facilitate government agencies that wish to develop the Innovation Laboratory and/or Workshop of Champions of Innovation. Both are still needed given the critical mass of state administration innovation is still not achieved.




Sebagai instansi terdepan dalam pengembangan inovasi administrasi negara, LAN juga akan melakukan sejumlah terobosan pada tahun 2017, antara lain:

01Penyusunan almanak kelembagaan pemerintah

Dalam konteks pemerintah garda terdepan, database kelembagaan setidaknya bisa memuat struktur organisasi pemerintah (baik desa dan kelurahan) dan struktur organisasi lembaga kelompok masyarakat hasil pemberdayaan desa.

02Sistem informasi pemimpin perubahanSistem informasi pemimpin perubahan

merupakan salah satu bagian dalam pengembangan inovasi. Hal ini dikarenakan, system informasi pemimpin perubahan merupakan kumpulan data yang berisi inovasi yang digagas dan dilakukan oleh para pemimpin perubahan (pejabat eselon I,II, dan III).

03Mini LibraryMini Library merupakan supporting room yang

berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumentasi seluruh kegiatan di Kedeputian Inovasi Administrasi Negara. Dokumentasi yang dimiliki Kedeputian Inovasi Administrasi Negara diantaranya buku, foto kegiatan inovasi, serta infografis pelaksanaan advokasi inovasi.

04Innovation Goes to CampusInnovation goes to Campus merupakan

elaborasi dari beberapa kegiatan database di atas. Innovation goes to campus merupakan sarana untuk menggandeng universitas-universitas lokal agar bisa bersinergi dalam mengembangkan pemerintahan garda terdepan.

05Repositori direktori SLI secara virtualRepositori direktori SLI secara virtual

merupakan sebuah program untuk pendokumentasian program inovasi yang dihasilkan oleh pemerintahan level terdepan. Pendokumentasian ini digunakan sebagai database dalam pelaksanaan SLI di tempat lain. Database inovasi ini akhir tahun 2017 sudah dapat diakses oleh stakeholder.

As a leading institution in the development of public administration innovation, LAN will also make a number of breakthroughs in 2017, including:

01 The arrangement of government institutional almanacs

In the context of the vanguard government, institutional databases can at least contain government organizational structures (both village and kelurahan) and organizational structures of community groups resulting from village empowerment.

02 Change Leaders Information SystemThe information system of change leaders

is one part of innovation development. This is because, the information system of change leaders is a collection of data containing innovations initiated and conducted by change leaders (echelon I, II and III officials).

03 Mini LibraryMini Library is a supporting room that

serves as a documentation storage of all activities in the Deputyship of Public Administration Innovation. Documentation owned by the Deputyship of Public Administration Innovation include books, photos of innovation activities, and infogra s implementation of innovation advocacy.

04 Innovation Goes to CampusInnovation goes to Campus is an

elaboration of some database activities above. Innovation goes to campus is a means to hold local universities in order to synergize in developing the government of the vanguard.

05 Virtual SLI RepositoryThe SLI directory repository is virtually a

program for documenting innovation programs produced by leading-edge government. This documentation is used as a database in the implementation of SLI elsewhere. This innovation database by the end of 2017 is accessible to stakeholders.



BIDANG PENDIDIKAN TINGGI KEDINASAN>>

Program Studi dan Kekhususan yang Diselenggarakan STIA LAN

>>REVIEW 2016 Review 2016

Public Service College Section

Sejak tahun 1960, LAN telah berkontribusi dalam pendidikan dan pengembangan ilmu administrasi melalui pendirian Perguruan Tinggi Dinas Ilmu Administrasi Negara (PTDIAN), yang pada tahun 1967 melalui penggabungan dengan Akademi Ilmu Administrasi (AIA) berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN. Terdapat tiga lokasi STIA LAN, yaitu STIA LAN Jakarta, STIA LAN Bandung, dan STIA LAN Makassar. Tahun 2016 merupakan tahun perubahan bagi STIA LAN karena pada akhir tahun ini, STIA LAN kembali mengalami evolusi menjadi Politeknik STIA LAN sesuai dengan arah kebijakan pemerintah menjadikan seluruh perguruan tinggi kedinasan hanya menjalankan pendidikan vokasi dan profesi.

Since 1960, LAN has been contributing to the education and development of administrative science through the establishment of the Public Administration Science College (PTDIAN), which in 1967 through merging with the Academy of Administrative Sciences (AIA) turned into the College of Administrative Sciences (STIA) LAN. There are three locations of STIA LAN: the STIA LAN Jakarta, STIA LAN Bandung, and STIA LAN Makassar. Year 2016 is the year of change for STIA LAN because at the end of this year, STIA LAN again evolved into Polytechnic STIA LAN in accordance with the direction of government policy to make all public service college only run vocational and professional education




Baik STIA LAN Jakarta, Bandung, maupun Makassar menyelenggarakan program studi sarjana ilmu administrasi publik dan magister ilmu administrasi, dengan kekhususan masing-masing sebagaimana terlihat pada Tabel 1. Hingga akhir tahun 2016, jumlah mahasiswa aktif di STIA LAN Jakarta adalah 794 orang. Sementara itu, di STIA Bandung, mahasiswa aktif berjumlah 993 orang dan STIA Makassar berjumlah 873 orang.

Pada tahun 2016, ketiga STIA LAN berhasil meluluskan 194 wisudawan baik program sarjana maupun magister, dengan rincian STIA LAN Jakarta meluluskan 289 wisudawan, STIA LAN Bandung 235 wisudawan, dan STIA LAN Makassar 308 wisudawan. Secara total, sejak didirikan hingga saat ini, STIA LAN telah meluluskan lebih dari 70.000 wisudawan.

Selain perkuliahan reguler di kelas, STIA LAN juga mengadakan kuliah umum dengan pengajar yang memiliki reputasi nasional atau internasional. Kuliah umum diberikan untuk semakin memperkaya pengetahuan mahasiswa terkait materi yang diberikan di kelas. Di STIA LAN Bandung, misalnya, pada 4 Maret 2016 diselenggarakan kuliah umum bertema “Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan pembicara Ridwan Kamil (Walikota Bandung). Dalam kuliah umum ini, Ridwan menekankan pentingnya SDM aparatur mengedepankan pendekatan inovatif dalam menyelesaikan problem pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis. Di STIA LAN Jakarta, sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun LAN, diadakan ceramah umum “Peran Aparatur Sipil Negara dalam Keterbukaan Informasi Publik” dengan pembicara Jhon Fresly, SH, LL.M. (Ketua Komisi Informasi Publik).

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

STIA LAN Jakarta, Bandung, and Makassar hold a graduate study program of public administration and master of administrative sciences, with the specificity of each as shown in the picture below. Until the end of 2016, the number of active students in STIA LAN Jakarta is 2,008 people. Meanwhile, in STIA Bandung, active students amounted to 3,777 people and STIA Makassar amounted to 963 people.

In 2016, the three STIA LANs successfully graduated 832 graduates of both undergraduate and master programs, with STIA LAN Jakarta graduating 289 graduates, STIA LAN Bandung 235 graduates, and STIA LAN Makassar 308 graduates. In total, since its establishment until now, STIA LAN has graduated more than 70,000 graduates.

In addition to regular lectures in the classroom, STIALANs also hold public lectures with speakers who have a national or international reputation. Public lectures are given to enrich the knowledge of students related to the material given in the classroom. In STIA LAN Bandung, for instance, on March 4, 2016 was held a public lecture entitled “Innovation in Local Government Implementation” with speaker Ridwan Kamil (Mayor of Bandung). In this public lecture, Kamil emphasized the importance of human resources apparatus to put forward innovative approach in solving increasingly complex and dynamic governance problems. At STIA LAN Jakarta, as part of a series of event to celebrate LAN anniversary, a public lecture entitled “The Role of Civil State Officials in Transparency of Public Information” with speakers Jhon Fresly, SH, LL.M. (Chairman of the Public Information Commission) was held in August.

Conduct Higher Education



Dalam rangka pengembangan ilmu administrasi sekaligus untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, STIA LAN selalu melakukan dan mendorong tenaga pendidiknya untuk melakukan penelitian. Pada tahun 2016, dilakukan 16 penelitian di STIA LAN Jakarta, 28 penelitian di STIA LAN Bandung, dan 8 penelitian di STIA LAN Makassar. Di STIA LAN Jakarta, sebagian penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 memiliki fokus pada upaya penjelasan praktik administrasi negara Indonesia pada masa lalu, antara lain:• “Pengelolaan Keuangan Negara pada masa

Pemerintahan BJ Habibie” oleh Tintin Sri Murtinah, SE, MM;

• “Meritokrasi Birokrasi Indonesia dari masa Pra dan Pascakemerdekaan: Kasus Meritokrasi Kerajaan Padjadjaran” oleh Dr. Makhdum Priyatno, MA;

• “Perkembangan Administrasi Negara Periode 1945 – 1965” oleh Prof. Dr. Johannes Basuki, M.Psi.

• “Reformasi Sistem Penganggaran dari Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi” oleh Dr. R. Luki Karunia, SE, Ak., MA;

• “Analisis Sistem Birokrasi dan Perekonomian Indonesia pada masa Prakemerdekaan (Ditinjau dari Administrasi Negara Indonesia)” oleh Dr. Subandi, MM;

• “Sistem Pengelolaan Kebijakan Publik di Kerajaan Cirebon” oleh Dr. A. Rina Herawati, M.Si.;

• “Dinamika Masyarakat pada era Kerajaan Nusantara (Ditinjau dari Perspektif Ilmu Administrasi) oleh Dra. Hamidah R.S., MEM;

• “Sistem Administrasi Negara era Kepemimpinan Presiden Soeharto” oleh Drs. Eddy Kusponco W., M.Si.; dan

• “Sistem Administrasi Kerajaan Sriwijaya” oleh Drs. Sigit Purwanto, MM.

Rangkaian penelitian yang bertemakan administrasi negara Indonesia pada masa lalu ini bertujuan memperkaya data, informasi, dan pengetahuan tentang budaya dan tradisi administrasi negara Indonesia. Administrasi negara pada dasarnya tidak hidup dalam ruang hampa, tetapi sebaliknya sangat terikat dengan konteks di mana administrasi negara tersebut dipraktikkan. Seringkali upaya transformasi administrasi negara terkendala ketergantungan sejarah (path dependency) akibat kegagalan memahami

Penelitian

In order to develop the administrative sciences as well as to improve the capacity of lecturers, STIA LAN always encourages lecturers to conduct research. In 2016, there are 16 research at STIA LAN Jakarta, 28 research in STIA LAN Bandung, and 8 research in STIA LAN Makassar. At STIA LAN Jakarta, some research conducted in 2016 focuses on explaining the practice of Indonesian public administration in the past, among others:

• “State Treasury Management during the Reign of BJ Habibie” by Tintin Sri Murtinah, SE, MM;

• “The Meritocracy of the Indonesian Bureaucracy from Pre- and post-Independence: The Case of Meritocracy of the Kingdom of Padjadjaran” by Dr. Makhdum Priyatno, MA;

• “The Development of the Public Administration Throughout 1945 - 1965” by Prof. Dr. Johannes Basuki, M.Psi.

• “Reform of the Budgeting System: from the New Order to the Reformasi Era” by Dr. R. Luki Karunia, SE, Ak., MA;

• “Analysis of Indonesia’s Bureaucratic and Economic System at the time of Independence (Viewed from the Indonesian Public Administration)” by Dr. Subandi, MM;

• “Public Policy Management System in the Kingdom of Cirebon” by Dr. A. Rina Herawati, M.Si .;

• “The Dynamics of Society in the era of the Archipelago Kingdom (Viewed from the Perspective of Administrative Science) by Dra. Hamidah R.S., MEM;

• “Public Administration System of President Soeharto’s Leadership” by Drs. Eddy Kusponco W., M.Si .; and

• “The Administration System of the Kingdom of Sriwijaya” by Drs. Sigit Purwanto, MM.

This series of research with the theme of Indonesian state administration in the past aims to enrich data, information, and knowledge about the culture and tradition of the public administration of Indonesia. The public administration basically does not live in a vacuum, but on the contrary is closely tied to the context in which it is practiced. Often the state administrative transformation efforts are hampered by the dependency of history (path dependency) due to the failure to understand the

Research




pola dan tradisi administrasi negara pada masa lalu. Penelitian yang berupaya memahami pola dan tradisi administrasi negara Indonesia pada masa lalu sejalan dengan semangat LAN mentransformasi administrasi negara Indonesia secara komprehensif, bukan dengan pendekatan umum yang bersifat one size fits all, melainkan pendekatan kontekstual.

Selain itu, STIA LAN juga menyelenggarakan sejumlah seminar dan bedah buku untuk memperkaya diskursus ilmu administrasi negara. Salah satu seminar yang diselenggarakan pada tahun 2016 adalah “Eksistensi Calon Independen dalam Kancah Demokrasi Lokal” yang dilakukan STIA LAN Jakarta dengan pembicara Nadjmi Adhani (Walikota Banjarmasin), M. Adam Kamil (Peneliti LSI), dan moderator Budiarto Shambazy (wartawan senior Kompas). Dalam paparannya, Nadjmi Adhani menyebutkan bahwa sejak tahun 2008 calon-calon Kepala Daerah jalur non partai/perseorangan (independen) mulai meramaikan persaingan politik dalam pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Proporsi calon yang menggunakan jalur perseorangan kecenderungannya meningkat. Ini menunjukkan bahwa jalur perseorangan semakin luas memberi peluang pada setiap warga negara untuk mendapatkan hak politiknya.

patterns and traditions of the public administration in the past. The research that seeks to understand the patterns and traditions of the Indonesian public administration in the past is in line with the spirit of LAN to transform the Indonesian public administration comprehensively, not with a one-size-fits-all approach, but rather a contextual approach.

Furthermore, STIA LAN also organizes a number of seminars and book discussions to enrich the discourse of the science of public administration. One of the seminars held in 2016 was “The existence of Independent Candidates in Local Democracy Scenes” by STIA LAN Jakarta with speakers Nadjmi Adhani (Mayor of Banjarmasin), M. Adam Kamil (LSI Researcher), and moderator Budiarto Shambazy (senior journalist of Kompas). In his presentation, Nadjmi Adhani mentioned that since 2008 candidates for Head of Region from non-party/individual (independent) path began to enliven the political competition in the election of Governor, Regent/Mayor. The proportion of candidates using this mode is increasing. This suggests that the individual mode provides greater opportunities for each citizen to acquire his political rights.



Di STIA LAN Bandung, seminar “Membangun Karakter Aparatur dalam rangka Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi” diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2016 sekaligus merupakan kegiatan temu alumni. Seminar ini menghadirkan narasumber Sri Hadiati (Sekretaris Utama LAN RI), Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat), dan Herman Suherman (Wakil Bupati Cianjur). Pemetaan dan pemenuhan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan dalam rangka meningkatkan profesionalisme birokrasi dan pembangunan administrasi negara yang dapat melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

Bedah buku “Telaahan Kritis Administrasi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia Menuju Sistem Penyediaan Barang dan Jasa yang Berorientasi Publik” karya Kristian Widia Wicaksono dilakukan STIA LAN Jakarta guna meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan mahasiswa atas kebijakan penyediaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan ini menghadirkan pembahas Dr. Lina Miftahul Jannah (Universitas Indonesia) dan Dr. Asropi (STIA LAN Jakarta).

At STIA LAN Bandung, the seminar “Building Apparatus’ Character in Improving Bureaucratic Professionalism” was held on October 28, 2016 as part of alumni gathering activities. The seminar was attended by Sri Hadiati (Prime Secretary of LAN RI), Ahmad Heryawan (West Java Governor), and Herman Suherman (Vice Regent of Cianjur). Mapping and fulfillment of technical, managerial and socio-cultural competencies is an inevitable need in order to improve the professionalism of the bureaucracy and the development of public administration that can serve and improve the welfare of society and improve the competitiveness of the region.

Book review “Critical Analysis of Public Sector Administration and Management in Indonesia Towards a Public-Oriented Goods Provision System” by Kristian Widia Wicaksono conducted at STIA LAN Jakarta to improve the knowledge of lecturers and students on the policy of providing government goods / services. This activity brings together Dr. Lina Miftahul Jannah (University of Indonesia) and Dr. Asropi (STIA LAN Jakarta).

Ketua Komisi Informasi Publik RI memberikan ceramah umum kepada mahasiwa STIA LAN Jakarta terkait “Peran aparatur sipil Negara

dalam keterbukaan informasi publik”

Head Commissioner of the Public Information Commission gives studium generale to students of STIA LAN Jakarta on “The Role

of ASN in the Public Information Transparency”




The 3rd element of the tridharma of higher education is the community service. Based on Law Number 12 Year 2012 on Higher Education, community service is the activities of faculty members utilizing science and technology to promote the welfare of the people and the intellectual life of the nation. Community service can be done with a variety of positive activities, community service is activities undertaken for the community and its benefit can be felt directly.

In 2016, STIA LAN Jakarta held a community service activity in the form of Technical Guidance (Bimtek) in Tangerang Village Village Capacity Building Enhancement to Village Secretary, Village Head and Head of Village Affairs in Tigaraksa, Tangerang District, which was attended by 60 people. STIA LAN Bandung conducted seven community service activities with similar forms. One of them is the facilitation of Bandung Municipality employees in the workshop of standard operating procerure (SOP) and the facilitation of village community and village development planning in accordance with the Village Law to BPMPD Bandung. Meanwhile, at STIA LAN Makassar, community service in the form of technical guidance (bimtek) related to office administration is done in six locations spread throughout South Sulawesi region.

Elemen ke-3 dari tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat adalah Kegiatan Civitas Akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan positif, pengabdian kepada masyarakat adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk masyarakat dan langsung dapat dirasakan manfaatnya.

Pada tahun anggaran 2016, STIA LAN Jakarta mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Kabupaten Tangerang kepada Sekretaris Desa, Kepala Desa, dan Kepala Urusan Desa di Auditorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tangerang, Tigaraksa yang diikuti sebanyak 60 orang. Di STIA LAN Bandung, dilakukan 7 kegiatan pengabdian masyarakat dengan bentuk sejenis. Salah satunya adalah fasilitasi pegawai pemerintah Kota Bandung dalam workshop penyusunan standard operating procerure (SOP) dan fasilitasi kelembagaan masyarakat desa dan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan UU Desa kepada BPMPD Kota Bandung. Sementara itu, di STIA LAN Makassar, pengabdian masyarakat berupa pemberian bimbingan teknis (bimtek) terkait administrasi perkantoran dilakukan di 6 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Pengabdian MasyarakatCommunity Service

Salah satu kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan STIA LAN dengan memberikan workshop penyusunan standard operating procedure kepada pegawai pemerintah Kota Bandung.

One of the community service activities by STIA LAN which took form of workshop of formulating standard operating procedures with participants coming from the Bandung Municipality




Penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi ASN dan pengembangan ilmu administrasi oleh LAN melalui STIA LAN memasuki babak baru dengan perubahan STIA LAN menjadi Politeknik STIA LAN sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 420 s.d. 422/KPT/I/2016. Dengan perubahan ini, Politeknik STIA LAN tidak lagi menyelenggarakan pendidikan akademis dan beralih menjadi menyelenggarakan pendidikan vokasi.

Program studi yang diselenggarakan adalah program sarjana terapan Administrasi Pembangunan Negara, Administrasi Bisnis Sektor Publik, dan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, serta program magister (S2) terapan Administrasi Pembangunan Negara. Berbeda dengan program akademis yang berfokus pada pengembangan keilmuan, program vokasional berorientasi pada penyediaan tenaga-tenaga terampil dan ahli yang dapat langsung menerapkan pengetahuan yang diterima selama menempuh studi di Politeknik STIA LAN pada tempat kerjanya.

Perubahan ini membutuhkan penyesuaian di banyak aspek, terutama kurikulum dan tenaga pendidik. Kurikulum di Politeknik STIA LAN akan disesuaikan dengan kebutuhan program pendidikan vokasi. Demikian pula dengan tenaga pendidik (dosen) yang perlu dibekali dengan kemampuan mendidik vokasional, berbeda dengan pendidikan akademis pada umumnya.

Transformasi STIA LAN menjadi Politeknik STIA LAN juga akan diiringi dengan sejumlah upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pelayanan, baik melalui pemanfaatan TIK untuk sistem informasi akademik, pemanfaatan media sosial untuk komunikasi dan pemasaran berbasis hubungan (relationship marketing), dan modernisasi fasilitas dan metode perkuliahan.

The conduct of higher education for ASN and development of administrative science by LAN through STIA LAN is entering new phase with the transformation of STIA LAN to become Polytechnic STIA LAN pursuant to the Decree of Minister of Research, Technology and Higher Education Number 420 to 422/KPT/I/2016. With this change, the Polytechnic STIA LAN no longer organizes academic education and turns into vocational education.

The study program held is a program of applied Bachelor of Development Administration, Public Sector Business Administration, and Human Resource Management for Apparatus, as well as Master Degree (S2) on applied Development Administration. In contrast to academic programs that focus on scientific development, vocational programs are oriented towards the provision of skilled and skilled workers who can directly apply the knowledge received during his studies at the STIA LAN Polytechnic at his workplace.

This change requires adjustment in many aspects, especially the curriculum and lecturers. The curriculum at the STIA LAN Polytechnic will be tailored to the needs of vocational education programs. Similarly, lecturers need to be equipped with the ability to educate vocational programme, in contrast to academic education in general.

Transformation of STIA LAN into Polytechnic STIA LAN will also be accompanied by a number of efforts to improve the quality of education and services, both through the use of ICT for academic information systems, utilization of social media for communication and relationship marketing (relationship marketing), and modernization of facilities and lecture methods.






LAPORAN KEUANGAN>>

>>Realisasi Anggaran (Actual Budget) Tahun 2016

Realisasi Anggaran Tahun 2016 berdasarkan rencana penarikan

Pagu dan Realisasi AnggaranTahun 2016 per program




>>Realisasi Anggaran dan PNBP

Tahun Pagu (Budget) Realisasi %

2011 246,091,148,000 228,875,100,822 93.00 %2012 276,666,494,000 239,512,550,297 86.57 %2013 280,464,766,000 244,959,040,496 87.34 %2014 222,099,168,000 210,472,821,644 94.77 %2015 277,181,443,000 254,103,537,001 91.67 %2016 281,839,971,000 268,162,463,424 95.15 %

Realisasi(Actual Budget) Net

Tahun Estimasi(Estimation) Realisasi %

2011 62,591,189,000 59,696,522,269 95.38 %2012 70,453,277,000 60,663,341,241 86.10 %2013 65,478,769,000 63,239,179,205 96.58 %2014 53,118,640,000 53,235,745,384 100.22 %2015 68,317,434,000 55,978,007,884 81.94 %2016 73,007,560,000 73,390,921,159 100.53 %

PNBP(Revenues)

RealisasiAnggaran

(Actual Budget)

Pendapatan(Revenues)

Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana


DUKUNGANTATA KELOLA

INTERNAL

03

Internal governance support



DUKUNGAN TATA KELOLA INTERNAL>>

Pelaksanaan tugas dan fungsi LAN di bidang pengkajian administrasi negara, pengembangan kompetensi aparatur, pengembangan inovasi administrasi negara, dan penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan dapat berjalan efektif dan efisien dengan dukungan tata kelola internal LAN yang senantiasa diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta perbaikan di segala sisi. Perbaikan tata kelola internal di LAN dilakukan sejalan dengan program Reformasi Birokrasi nasional. Lebih dari itu, sebagai instansi yang terdepan dalam pembaharuan administrasi negara, LAN juga melakukan berbagai terobosan guna mewujudkan kepemerintahan yang baik berdasarkan kepada partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi. Berikut ini adalah beberapa perbaikan tata kelola internal yang dilakukan LAN sepanjang tahun 2016.

Implementation of the tasks and functions of LAN inpublic administration studies, development of apparatus competency, development of public administration innovation, and implementation of higher education for state apparatus can run effectively and efficiently with LAN ‘s internal governance supportthat always strengthened through information and communication technology (ICT) utilization and improvement in every aspect. The improvement of internal governance is in line with the national Bureaucratic Reform program. Moreover, as a leading institution in public administrative reform, LAN has also made various breakthroughs to achieve good governance based on participation, transparency, accountability, and effectiveness and efficiency. The following are some improvements in internal governance throughout 2016.

Internal governance support




To seek new breakthroughs and innovations in “incoming official mail from other agencies” to speed up processing time, reduce human resources involved, save facilities and infrastructure, and provide the best service in official mail application based, E-disposition, that can support the process to be more efficient, effective and without space and time boundaries. With E-disposition, incoming mail from other institutions can be processed and sent directly electronically via the internet to the leader/official without courier. Similarly, for the process of mail disposition from leaders / officials to staff/leaders/other officials can be directly sent electronically that saved human resources, infrastructures, and times.

Another advantage with this E-disposition is not only handled or processed by using PC or laptop but also by using android phone, the leaders / officials can directly follow up and respond to incoming mail to be processed by intended staff / leader /official so that the process can run even in different places and times. Another important impactof the use of electronic e-disposition (E-disposition) system is no longer using paper, LAN will slowly and gradually begin to become an environment friendly agency (paperless).

Dalam rangka mencari terobosan dan inovasi baru di bidang “persuratan masuk dari instansi lain” yang bertujuan untuk mempercepat waktu proses, mengurangi SDM yang terlibat, menghemat sarana dan prasarana, serta memberikan pelayanan terbaik bagi organisasi di bidang persuratan, maka dibutuhkan sistem persuratan barbasis aplikasi (E-disposisi) yang dapat mendukung proses persuratan menjadi lebih efisien, efektif dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan adanya E-disposisi, maka surat masuk yang datang dari instansi lain ke LAN dapat diproses dan dikirim langsung secara elektronik melalui jaringan internet kepada pimpinan/pejabat yang dituju tanpa melalui kurir ataupun caraka. Begitu pula untuk proses pendisposisian surat dari pimpinan/pejabat kepada staf/pimpinan/pejabat lain dapat langsung dikirim secara elektronik sehingga SDM, sarana prasarana, dan waktu dapat di hemat.

Keunggulan lainnya dengan adanya E-disposisi ini adalah tidak hanya ditangani atau diproses dengan menggunakan computer PC ataupun laptop tetapi juga hanya dengan menggunakan ponsel android para pimpinan/pejabat LAN bisa langsung menindaklanjuti dan merespon surat masuk untuk diproses ke staf/pimpinan/pejabat yang dituju sehingga proses persuratan dapat berjalan walaupun di ruang dan waktu yang berbeda. Efek/akibat lain yang tidak kalah penting dari penggunaan system persuratan berbasis elektronik (E-disposisi) di LAN adalah karena dalam proses persuratan tersebut tidak lagi menggunakan kertas maka LAN secara perlahan dan bertahap akan mulai menjadi instansi yang ramah lingkungan (paperless).

>>E-Disposisi E-Disposition



Dalam rangka mengoptimalkan kontribusi manajemen sumber daya manusia terhadap capaian rencana strategis organisasi diperlukan adanya integrasi dengan aspek budaya dan kinerja organisasi. IHRM dipahami sebagai kerangka penyelenggaraan Manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi dengan pengembangan kinerja organisasi dan budaya kerja guna mendukung capaian dalam rencana strategis organisasi. Pada bulan Mei 2016 Tim memulai penyusunan Roadmap dan framework IHRM 2016-2019, dimana dibentuk juga pokja-pokja sesuai dengan pembagian sebagai berikut.

>>Penerapan Integrated Human Resources Management

NO POKJA TUGAS TARGET

1Human ResourcePlanningHuman Resource Planning

1. Pemetaan Core Kompetensi LAN Mapping Core Competency2. Pemetaan Kebutuhan Mapping employee needs3. Penyusunan Manajemen Karier Forming Career Management

2017

2 RekrutmenRecruitment

1. Penyusunan strategi rekrutmen Forming recruitment strategy2. Penyusunan instrumen seleksi Forming selection Instrument3. Penyusunan instrumen penempatan Forming Placement Instrument

2016

3PerformanceManagementPerformance Management

1. Penyusunan instrumen dan strategi penilaian kinerjaForming performance assessment instruments and strategies 2016

4Training andDevelopmentTraining and Development

1. Menyusun rencana Pengembangan Kompetensi PegawaiForming Employee Competency Development Plan

2. Menyusun Mekanisme Talent pool dan kaderisasiForming Talent pool mechanism and regeneration

3. Menyusun Instrumen Leadership Behaviour SurveyForming Leadership Behavior Survey instrument

2016

5 Career ManagementCareer Management

1. Menyusun Kriteria Mutasi Forming employee rolling criteria 2016

6 Reward and DisciplineReward and Discipline

1. Penyusunan instrumen reward and punishmentForming reward and punishment instrument

2. Menyusun instrumen remunerasi Forming remuneration instrument2016

7RB dan Revolusi Mental dan Budaya KerjaBureaucratic Reform, Moral revolution and Work culture

1. Implementasi Budaya Kerja Implementation of Working Culture2. Internalisasi IPIP Internalizing LAN’s Core Values (IPIP)3. Role model and Culture Change Agent Role model and Culture

Change Agent

2016

8Inovasi Pelayanan dan TIInnovation in services and IT

1. Pengembangan Budaya Inovasi dan MutuDevelopment of Innovation in culture and Quality

2. Pengembangan Knowledge ManagementKnowledge Management Development

3. HR Report and analytic system HR Report and analytic system4. IHRM Databased IHRM Databased

2016

9Performance ManagementPerformance Management

1. Membangun mekanisme penilaian Establish assessment mechanism2. Mengembangkan Kalender Kinerja Develop Performance Calendar 2017

POKJA

Tabel . Daftar Pokja dan Pedoman IHRM

To optimize the contribution of human resource management to the achievement of the organization’s strategic plan, it is necessary to integrate with cultural aspects and organizational performance. IHRM is a framework for the implementation of Apparatus Civil Resources Management which is integrated in the development of organizational performance and work culture to support the achievement of strategic plan. In May 2016, the Team initiated the drafting of the Roadmap and the framework of IHRM in 2016-2019, which also established working teams according to the following divisions.

Implementation of Integrated Human Resources Management

List of teamwork and IHRM Guidelines




The formulation and development of IHRM goals to strengthen the human resource capacity. According to the existing Human Resources data, LAN has a good potential with the support of its human resources. Until 2016 the number of employees is 851 employees spread across all units, Jakarta, Bandung, Makassar, Samarinda and Aceh. The number of LAN employees is mostly in Jakarta (61.46%), bandung(16.33%), makassar (12.81%), samarinda (4.47%) and aceh (4.94%). Meanwhile, there are 13 employees hired by other agencies.

Penyusunan dan pengembangan IHRM bertujuan memperkuat kapasitas SDM LAN. Dilihat dari data Sumber Daya Manusia yang ada saat ini, LAN memiliki potensi yang cukup baik dengan dukungan sumber daya manusia yang dimiliki. Sampai dengan tahun 2016 jumlah pegawai LAN mencapai 851 pegawai yang tersebar di seluruh unit kerja baik di Jakarta, Bandung, Makassar, Samarinda maupun di Aceh. Jumlah pegawai LAN sebagian besar berada di Jakarta sebayak 61,46%, Bandung 16,33%, Makassar berjumlah 12,81%, Samarinda 4,47% dan Aceh sebesar 4,94%. Sementara itu, 13 pegawai dipekerjakan di instansi lain.



Jumlah pegawai struktural di Lembaga Administrasi Negara berjumlah 138 pegawai, kemudian Jabatan Fungsional Tertentu ada 241 dan Fungsional Umum berjumlah 472 pegawai.

Untuk Jabatan Struktural lebih jelasnya ada pada keterangan dibawah.

Eselon I Eselon IIIEselon II Eselon IV

5 5422 62

Grafik . Sebaran Pegawai LAN Berdasarkan Lokasi

Jumlah Jabatan Struktural di LAN

Graphic . The employees dispersion based on location

The number of Structural officials

Echelon I Echelon II Echelon III Echelon IV

The number of structural employees in the state administration agency amounts to 138 employees, then Certain Functional Positions are 241 and the General Functional is 472 employeesFor Structural Positions more details are listed in the table below.




NO JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JUMLAH

1 PENELITIPeneliti Madya 8Peneliti Muda 17Peneliti Pertama 19

2 ANALIS KEBIJAKAN

Analis Kebijakan Pertama 10

3 ANALIS KEPEGAWAIANAnalis Kepegawaian Madya 1Analis Kepegawaian Muda 5Analis Kepegawaian Pertama 3Analis Kepegawaian Pelaksana 2Analis Kepegawaian Penyelia 2

4 ARSIPARISArsiparis Muda 4Arsiparis Pertama 2Arsiparis Pelaksana 3

5 ASSESOR KOMPETENSI APARATUR

Assesor Kompetensi Aparatur Muda 1

Assesor Kompetensi Aparatur Pertama 1

6 AUDITOR AHLI

Auditor Ahli Madya 1

7 DOKTER

Dokter Muda 1

8 DOSENGuru Besar 7Lektor Kepala 20Lektor 24Asisten Ahli 3

Sedangkan untuk jabatan Fungsional Tertentu dapat dilihat pada keterangan dibawah iniSedangkan untuk jabatan Fungsional Tertentu dapat dilihat pada keterangan dibawah ini

JUMLAH



9 PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda 1

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama 4

10 PERAWAT

Perawat Pelaksana 4

Perawat Pelaksana Lanjutan 1

11 PERENCANA

Perencana Muda 4

Perencana Pertama 2

12 PRANATA HUMAS Pranata Humas Madya 2Pranata Humas Muda 4Pranata Humas Pertama 5Pranata Humas Pelaksana 1Pranata Humas Pelaksana Lanjutan 1

13 PRANATA KOMPUTER

Pranata Komputer Pelaksana 1

14 PUSTAKAWANPustakawan Madya 3Pustakawan Muda 6Pustakawan Pelaksana 2

15 WIDYAISWARAWidyaiswara Utama 19Widyaiswara Madya 27Widyaiswara Muda 18Widyaiswara Pertama 2

JUMLAH 241




Sementara itu, dari segi pendidikan, distribusi pegawai LAN sangat bervariasi, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Pada tahun 2016 jumlah pegawai Lembaga Administrasi Negara berjumlah 851 pegawai, dengan rincian 6.11% berpendidikan S3, S2 sebanyak 30.67%, S1 sebanyak 37.60%, dan Diploma III sebanyak 7.99%. Adapun, pegawai yang berpendidikan SLTA tercatat sebanyak 16.45%, SLTP sebanyak 1.06% dan sisanya 0,12% berpendidikan Sekolah Dasar. Dari komposisi ini terlihat sekitar 74.41% SDM berlatar belakang pendidikan tinggi dengan spesialisasi bidang studi yang beragam, seperti administrasi negara, politik, sosiologi, hukum, ekonomi, kebijakan publik, dan lainnya. Sumber daya manusia dengan komposisi tingkat pendidikan yang cukup baik ini merupakan potensi yang penting bagi LAN dalam kontribusinya dalam organisasi untuk meningkatkan kualitas tata pemerintahan di Indonesia.

Gambar . Komposisi Pegawai LAN Berdasarkan Pendidikan

Gambar . Komposisi Pegawai LAN Berdasarkan Usia

Meanwhile, in terms of education, the distribution of LAN employees varies widely, ranging from the lowest to the highest. In 2016 the number of employees of LANis 851 employees, consist of 6.11% is Doctoral Degree (S3), 30.67% is Master Degree (S2), 37.60% is Bachelor Degree (S1), and 7.99% is Diploma III. Meanwhile, senior high school staff is 16.45%, junior high school is 1.06% and the rest is 0.12% from elementary. Based on the composition, it is seen that 74.41% of human resources are from higher education with specialization in various fields of study, such as public administration, politics, sociology, law, economics, public policy, and others. Human resources with the composition of a good level of education is very potential for LAN in its contribution to improve the quality of governance in Indonesia

Employee composition based on Education

Employee composition based on age



Dari segi Usia, LAN sangat mempunyai pegawai yang mempunyai umur yang beragam, antara usia muda dan tua hampir sama, sehingga kolaborasi antara kematangan dan pengalaman yang dipadukan dengan semangat muda dapat memberikan inovasi, kreativitas dan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan dan fungsi Lembaga Administrasi Negara.Pengembangan Sumber daya manusia di Lembaga Administrasi Negara dilakukan oleh Bagian Sumber Daya Manusia dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti Diklat teknis maupun fungsional. Untuk Diklat teknis Lembaga Administrasi Negara tidak hanya mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam negeri saja namun juga mengirimkan ke luar negeri. Ada beberapa negara tujuan pendidikan dan pelatihan untuk mendukung organisasi seperti, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, Rusia dan lain-lain, sehingga apa yang didapatkan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan organisasi dalam memenuhi tantangan global.Adapun jumlah pegawai yang telah dikirimkan untuk mengikuti diklat tahun 2016 sebanyak 245 Pegawai yang terdiri dari diklat fungsional berjumlah 14 Pegawai baik Pengangkatan pertama maupun berjenjang yang terdiri dari JFT Perencana (1), Peneliti (2), Arsiparis (1) dan Kewidyaiswaraan (10) dan diklat teknis berjumlah 231 Pegawai baik dalam negeri maupun Luar Negeri.Pengiriman SDM ke luar negeri untuk mengikuti pelatihan sebagian besar merupakan bagian dari program SPIRIT (Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution), di mana LAN merupakan salah satu participating agencies. Pada tahun 2016, LAN menugaskan 15 orang untuk mengikuti pelatihan “Effective Performance Management in a Learning Organization” di London, 15 orang untuk mengikuti pelatihan “Coaching and Mentoring for Trainers” di London, 15 orang untuk mengikuti pelatihan “Innovation to Manage Strategic Change in the Public Sector” di London dan Birmingham, 15 orang untuk mengikuti pelatihan “Vocational Education Curriculum Development Program” di Australia, dan 15 orang untuk mengikuti pelatihan “Personnel Evaluation Sytem” di Tokyo.

Diklat Performance Management in Learning Organisation, yang diselenggarakan pada tanggal 22-31 Agustus 2016 di Middlesex

University Business School, London.

In terms of age, LAN has a diverse age of employee, from young to older age is almost the same number, so the collaboration between maturity and experience combined with youthful spirit can provide innovation, creativity and good cooperation to achieve the goals and tasks of LAN Human Resource Development in LAN is managed by Human Resources Division by sending employees to attend technical and functional Training. For Technical Training,LAN not only send the employees to attend education and training in the country, but also abroad. There are several destination countries, such as British, the United States, Japan, South Korea, Australia, Russia and others, to gainLAN goals to meet global challenges.The number of employees who trained in 2016 are 245 Employees, consisting of 14 employees attendfunctional training, either the first appointment or tiered, Planner (1), Researcher (2), Archivist (1) and Kewidyaiswaraan (10), and 231 employees attendtechnical training both domestically and abroad.The assignment human resources abroad to attendTraining is mostly part of the SPIRIT program (Scholarship Program forStrengthening the Reforming Institution), and LAN is one of the participatingAgencies. In 2016, LAN assigned15 employees to attend “EffectivePerformance Management in a LearningOrganization “in London, 15 employees to attend “Coaching and Mentoring forTrainers “in London, 15 employees to attend “Innovation to Manage Strategic ChangeIn the Public Sector “in London and Birmingham,15 employees for “Vocational trainingEducation Curriculum Development Program” in Australia, and 15 employeesfor”Personnel Evaluation Sytem” in Tokyo.

Training of Performance Management in LearningOrganization, held onAugust 22-31, 2016 in MiddlesexUniversity Business

School, London.




Whistleblowing System is an application that is provided to everyone, either an employee, a stakeholder or the society who has the information and wishes to report an act that indicatethe violation of law in LAN.The Goals of the Whistle Blowing System (WBS)Development• Creating a conducive environmentto encourage the

report that can cause financial and non-financial losses including things that can harm the image of LAN.

• Provide early warning mechanism for possible problems caused by a violation of law.

• enhanceaccessibility and transparency of violation complaints services in LAN

• Provide the opportunity to handle internal alleged infringement issues

The system or application has been integrated with the website of each Unit in LAN to facilitate access for every employee / community who will submit the report.Whistle Blowing application can be accessed through http://wbs.lan.go.id/, this system allows the reporters to keep their identity confidential,while monitoring the follow-up of submitted report. It is expected to encourage every employee / user of LAN service / community to report the violation in LAN and support the creation of good and clean governance servicesfrom corruption

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan bagi setiap orang baik pegawai, stakeholder maupun masyarakat umum yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lembaga Administrasi Negara.Tujuan Pembangunan Whistle Blowing System (WBS)Menciptakan iklim yang kondusif dalam mendorong

pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial termasuk hal-hal yang merusak citra lembaga.

Menyediakan mekanisme deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.

meningkatkan kemudahan dan transparansi layanan pengaduan pelanggaran di LAN

Menyediakan kesempatan untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal terlebih dahulu

Sistem atau aplikasi ini sudah diintegrasikan dengan website setiap Satuan Kerja di daerah untuk mempermudah akses bagi setiap pegawai/masyarakat yang akan menyampaikan laporan.Aplikasi Whistle Blowing dapat diakses melalui http://wbs.lan.go.id/, sistem ini memungkinan bagi pelapor untuk merahasiakan identitasnya namun tetap dapat memantau tindak lanjut dari pelaporan yang dikirimkan. Diharapkan dengan adanya sistem ini, setiap pegawai/pengguna layanan LAN/masyarakat lebih berani menyampaikan pengaduan terhadap pelanggaran di LAN sehingga dapat mendukung terciptanya layanan yang bersih dan bebas korupsi.

>>Whistleblowing System Whistleblowing System



Inspektorat LAN melakukan monitoring progres tindak lanjut dan memastikan rekomendasi BPK dan Inpektorat telah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan.

Penyampaian tindak lanjut rekomendasi temuan BPK disampaikan melalui aplikasi SIPATRI (Sistem Pemantauan Tindak Lanjut Real Time).

Pertengahan tahun 2016, Inspektorat diundang oleh BPK untuk menghadiri launching SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) di Yogyakarta karena Lembaga Administrasi Negara masuk dalam kategori K/L yang cepat dan responsif dalam menindaklajuti temuan pemeriksaan BPK.

>>Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Progres TL PDTT Progres TL LK s.d. 2014 Progres TL LK 2015

TemuanFindings : 12 Temuan

Findings : 10 Temuan Findings : 5

RekomendasiRecommendation : 23 Rekomendasi

Recommendation : 15 Rekomendasi Recommendation : 5

Sesuai Conform : 2 Sesuai

Conform : 15 Sesuai Conform : 4

Belum Sesuai Not yet conform : 0 Belum Sesuai

Not yet conform : 0 Belum Sesuai Not yet conform : 1

The inspectorate monitors the progress of the follow-up and ensures that the BPK’s audit results and Inspectorate recommendations have been implemented in accordance with the defined action plan.

The BPK’s audit results are submitted through SIPATRI application (Real Time Follow-up Monitoring System).

In mid of 2016 the Inspectorate was invited by BPK to attend the launch of SIPTL (Information System for Follow-Up Monitoring) in Yogyakarta as LAN isone of the responsive institution in follow-up the BPK’s audit results

Monitoring to Follow-up on Audit Results






Kegiatan pemantauan LHKASN bertujuan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKASN oleh Wajib Lapor LHKASN di lingkungan LAN sebagai wujud nyata dari aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sampai Bulan Desember 2016, jumlah pegawai yang menyampaikan LHKASN mencapai 94,77% (725 pegawai) dari total 765 wajib lapor LHKASN.

Sementara itu, terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), jumlah wajib lapor LHKPN tahun 2016 adalah 80 (delapan puluh) wajib lapor. Hingga Bulan Desember jumlah wajib lapor yang menyampaikan LHKPN mencapai 97,5% (78 wajib lapor).

>>Pemantauan Penyampaian LHKPN dan LHKASN

LHKASN monitoring aims to find out the effectiveness of the implementation of the obligations to submit LHKASN by LHKASN compulsory report in LAN to Prevent and Eradicate Corruption. Until December 2016, the percentage of employees had submitted LHKASN is 94.77%(725 of 765 employees)compulsory to report LHKASN.(16)Meanwhile, related to Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), the number of LHKPN compulsory reports in 2016 is 80 (eighty) person. Until December the percentage of submitted LHKPN report are 97.5% (78 compulsory reporter).

Monitoring of TheSubmission of LHKPN and LHKASN




>>

The Inspectorate monitors the settlement of gratification that received by officials and employees in performing their duties. The Inspectorate receives and sends the reporting form to the KPK to be processed. All The report had been reported to the KPK. In 2016, the Inspectorate had reported 5 (five) gratification reports to the KPK, 3 of which are food gratuities while the other 2 are gifts / goods.

Implementation of ethic code refers to Peraturan Kepala LAN Number 5 Year 2015 about Ethic Code of Employees in LAN. The Ethics Code is formulated as a reference or guideline for ASNs in LAN in performing their duties and functions as government apparatus by maintaining integrity, morals, dignity, honor and dignity. The Ethics Code of LAN contains the core values that should be upheld by LAN employees:

Inspektorat melakukan pemantauan penyelesaian gratifikasi yang diterima oleh pejabat dan pegawai dalam pelaksanaan tugas. Inspektorat menerima dan menfasilitasi penyerahan formulir pelaporan gratifikasi dan mengirimkannya kepada KPK untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Inspektorat telah menyerahkan dan memproses seluruh pelaporan gratifikasi ke KPK. Sepanjang tahun 2016, Inspektorat telah melaporkan 5 (lima) laporan gratifikasi kepada KPK, 3 diantaranya merupakan pelaporan gratifikasi makanan sementara 2 laporan lainnya merupakan pelaporan gratifikasi hadiah/barang.

>>Pemantauan Penyelesaian Gratifikasi

Penerapan kode etik mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kode Etik Bagi Pegawai Lembaga Administrasi Negara. Kode Etik disusun sebagai acuan atau pedoman bagi ASN di lingkungan LAN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah dengan memelihara integritas, moral, harkat, kehormatan dan kewibawaan. Kode Etik di lingkungan LAN memuat nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai LAN seperti gambar di samping:

>>Penerapan Kode Etik

Upacara peringatan hari kesaktian pancasila yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan LAN Jakarta

Monitoring of Gratification Settlement

Implementation of the Ethic Code

Ceremonial Ceremony of Pancasila Miracle Day which is followed by all employees in LAN environment Jakarta



INTEGRITAS

Berkarya dan berbakti untuk organisasi dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi

Menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan norma sosial

Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan

Mengedepankan kepentingan publik dan organisasi di atas kepentingan pribadi ataupun golongan

Menjunjung tinggi amanah

PROFESIONAL

Bekerja sesuai dengan keahlian dan kompetensinya

Berorentasi pada kualitas hasil

Menjunjung tinggi kode etik profesi

Selalu melakukan pengembangan potensi diri

Bekerja secara total dan bertanggungjawab

Mampu mengambil keputusan secara mandiri maupun dalam tim

INOVATIF

Berfikir dan bertindak di luar kebiasaan (Out of the Box)

Melakukan kreativitas untuk menciptakan nilai tambah

Melakukan pembenahan secara terus menerus (Continous Improvement) terhadap proses dan metode kerja

Mampu beradaptasi dengan perkembangan Iptek

Berani mengambil resiko untuk sebuah keputusan

PEDULI

Menjunjung tinggi sikap kebersamaan dan gotong royong

Bersikap adil

Merasakan apa yang dirasakan orang lain/memahami orang lain

Saling menguatkan antar sesama warga LAN

Bersikap ramah, mengembangkan senyum salam sapa serta cepat tanggap terhadap persoalan orang lain

Mau mendengar pendapat dan kritik orang lain




INTEGRITY

To perform and dedicate to the organization with greatest responsibility

To uphold ethical values and social norms

To be consistent in words and deeds

To promote public interest and interests of the organization above personal or group interest

To uphold mandate

PROFESSIONAL

To work in accordance with the skills and competencies

Quality of results oriented

To uphold the professional code of ethics

To enhance potential development continuously

To work in every respect with responsibility

To be able to make decisions independently

INNOVATIVE

To think and act out of the box

To be creative to generate added value

To make continuous improvement on the working processes and methods

To be adaptive to science and technology development

Dare to take a risk for a decision

CARE

To uphold team spirit and mutual assistance

To be fair

To have sense of empathy / understand others

To support each other

To be friendly, to smile and greet and to be responsive to problems of others Willingness to hear opinions and constructive feedback from other


KEMITRAAN04

Partnership



Upaya LAN dalam mentransformasi administrasi negara hingga ke seluruh penjuru negeri tidak terlepas dari peran para mitra kerja LAN yang berasal dari instansi pemerintah pusat (kementerian/lembaga), instansi pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah, hingga mitra pembangunan baik nasional maupun internasional. Kemitraan strategis ini dibangun dalam berbagai aktivitas LAN sepanjang tahun 2016.

KEMITRAAN>>>>Partnership

The work of LAN in transforming public administration all over the country can not be done without participation from partners,that coming from central government institutions (ministries / agencies), local government agencies, state / regional enterprises, to national and international development partners. This strategic partnership is built in various LAN activities throughout 2016.

In line with its vision asthe reference of the nation in the renewal Public administration, LAN always strive improvefor the best internal governance, as a model for other agencies. In order to improve its performance management, in 2016 LAN collaboration with Gesselschaftfur International Zusammenarbeit(GIZ) in improvingLAN Performance indicators, including vertical synchronization(cascading) of the top structure organization unit to individual and horizontalsynchronization(Alignment) among unit organizations.

>>Pembangunan Manajemen Kinerja LAN

Sejalan dengan visinya sebagai rujukan bangsa dalam pembaharuan administrasi negara, LAN senantiasa berupaya membangun tata kelola internal dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menjadi teladan bagi instansi lain. Dalam rangka membangun manajemen kinerja di lingkungan LAN, pada tahun 2016 LAN bekerja sama dengan Gesselschaft fur International Zusammenarbeit (GIZ) dalam menyempurnakan indikator kinerja di lingkungan LAN, termasuk penyelarasan secara vertikal (cascading) dari unit tertinggi hingga individual dan horizontal (alignment) antarunit yang setara.

Development of LAN Performance Management

Narasumber dari Gesselschaft fur International Zusammenarbeit (GIZ) memberikan materi

tentang penyempurnaan indikator kinerja di lingkungan LAN.




LAN memiliki fungsi pemberian fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara. Ini dilakukan melalui asistensi, fasilitasi, dan advokasi kebijakan, terutama dalam hal pembangunan kapasitas internal K/L/pemda. Salah satu instansi yang secara intens bermitra dengan LAN adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT). LAN memfasilitasi penyusunan manpower planning, standard operating procedure (SOP) pegawai berprestasi, dan standard kompetensi di lingkungan KDPDTT. Instansi lain yang menerima asistensi, fasilitasi, dan advokasi kebijakan LAN ditunjukkan oleh Tabel di bawah.

>>Asistensi, Fasilitasi, dan Advokasi KebijakanAssistance, Facilitation, and Policy Advocacy

LAN has a function of providing facilitation and guidance to the activities of government agencies in the field of public administration. Through assistance, facilitation, and policy advocacy, especially in terms of internal capacity building of K / L / local governments. One of the agencies that intense partnership with LANs is the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Areas, and Transmigration (KDPDTT). LANs facilitate the preparation of manpower planning, standard operating procedure (SOP) of outstanding employees, and competency standards within the KDPDTT. Other agencies that receive assistance, facilitation, and advocacy of LAN are shown by the Table below.(27)

Partner Assistance, Facilitation, LAN Policy Advocacy Year 2016Tabel . Mitra Asistensi, Fasilitasi, Advokasi Kebijakan LAN Tahun 2016

No Mitra Kerja Kegiatan

1 The Organisation for Economic CO- operation and Develop-ment (OECD)

Diskusi “Public Sector Leadership Challenge and Economic Governance”

2KPPU

Seminar Nasional “Persaingan Usaha dalam Menghadapi MEA”3 Bimbingan Teknis Legal Drafting Pegawai KPPU4 Kementerian Agama Assessment di Lingkungan Kementerian Agama

5 Badan Diklat Provinsi BantenPenyusunan Modul Diklat Pengelolaan Pajak Daerah dan Retri-busi Daerah serta Penyusunan Modul Diklat Peningkatan Daya Saing Daerah di lingkungan Badan Diklat Provinsi Banten

6 Pemerintah Kabuaten Bintan Penyusunan Roadmap Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021

7 Balitbang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Kajian Optimalisasi Fungsi Litbang di Prov. Kaltim

8 Biro Organisasi Provinsi Kali-mantan Timur

Kajian Telaahan Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Prov. Kaltim

9 Badan Pengelola Perbatasan Kab. Nunukan

Kajian Potensi Pengembangan SDA di Pulau Sebatik10 Kajian Potensi SDM Wilayah Perbatasan11 Bappeda Kab. Kutai Timur Pendampingan Penyusunan ANJAB dan ABK12 Bagian Organisasi Kab. PPU Pendampingan Penyusunan ABK, SPM, dan EVJAB

13 Bagian Organisasi Kab. Katin-gan

Pendampingan Penyusunan ANJAB, Lab. Inovasi, dan SPM

14 Kabupaten Bekasi Penyusunan SOP-AP di lingkungan BPKAD15 Kabupaten Belitung Penyusunan SOP-AP16 Kota Depok Penyusunan Anjab dan ABK

Mitra Kerja



No Mitra Kerja Kegiatan

17Kabupaten Bandung

Penyusunan Kajian Penataan Kelembagaan Diklat18 Penyusunan Kajian Penataan Kepegawaian

19 Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat

Penyusunan Anjab dan ABK

20 Kabupaten Karawang Workshop Penyusunan SOP-AP21 Kota Tasikmalaya Penyusunan SOP-AP22

Kabupaten KuninganPenyusunan LAKIP

23 Penyusunan SOP-AP lingkup Dinas24 Penyusunan SOP-AP lingkup Kecamatan25

Kabupaten PangandaranPenysunan Naskah Akademik Penataan Kelembagaan

26 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial (SKM)27 Penyusunan Uraian Tugas28

Kabupaten SumedangPenyusunan SOP-AP di lingkungan Sekretariat Daerah

29 Penyusunan SOP-AP dilingkungan BKPP30

Kabupaten GarutPenyusunan Anjab dan ABK

31 Kajian Kelembagaan32 Penyusunan Evjab33

Dispenda Provinsi Jawa BaratPenyusunan SOP-AP

34 Kajian penyusunan Standar Biaya Operasional dan Penetapan Target Retribusi Balai Penghasil

35 Kabupaten Majalengka Pengelolaan Pengaduan dan Survei Kepuasan Masyarakat 36 BP Batam Penyusunan Anjab dan ABK37 Kota Pekalongan Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab

Mitra Kerja

Fasilitasi penyusunan manpower planning, standard operating procedure (SOP) pegawai

berprestasi, dan standard kompetensi di lingkungan KDPDTT




Salah satu amanat Undang-undang ASN kepada LAN adalah untuk membina lembaga-lembaga diklat melalui akreditasi, asistensi, dan fasilitasi. Pembinaan kepada lembaga diklat menjadi penting karena lembaga diklat merupakan institusi yang menyediakan infrastruktur untuk pendidikan dan pelatihan bagi aparatur. Pada tahun 2016, LAN turut memberikan asistensi dan fasilitasi kepada sejumlah lembaga diklat sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Pemberian asistensi dan fasilitasi ini dapat berjalan dengan efektif akibat sinergi yang terbangun dengan baik antara LAN dan lembaga-lembaga diklat tersebut.

>>Asistensi dan Fasilitasi Lembaga Diklat

One of the mandate of Undang-Undang ASN to LAN is to developtraining institutions through accreditation, assistance, and facilitation. Development of training institutions is substantial because training institutions are institutions that provide infrastructure for education and training for the apparatus. In 2016, LANs also provide assistance and facilitation to a number of training institutions as shown in the table below. Giving assistance and facilitation can be run effectively due to synergies that are well established between the LAN and the training institutions

Assistance and Facilitation for Training Institutions

BanDiklat Prov.Bangka Belitung

BanDiklat Prov. Jambi

BanDiklat Prov. Riau

BanDiklat Prov. DKI Jakarta

PusdiklatSekretariat Negara

PusdiklatKemen. Kominfo

PusdiklatKemenaker

PusdiklatKemen. LHK

PusdiklatKemenpar

BanDiklat Prov. Banten

BanDiklat Prov. Sumatera Utara

BanDiklat Prov. Sulawesi Utara

BanDiklatKab. Biak

BanDiklat Prov. Sulawesi Tengah

BanDiklat Prov. Kalimantan Utara

BanDiklat Prov. Aceh

BanDiklat Prov. Kep.Riau

BanDiklatProv. NTT

BanDiklat Prov. Papua Barat

BanDiklatProv. Papua

BanDiklatKota Jayapura

Tabel . Daftar Lembaga Diklat Penerima Asistensi dan Fasilitasi Tahun 2016

No Lembaga Diklat No Lembaga Diklat1 Badiklat Provinsi Bangka Belitung 12 Badiklat Provinsi Sulawesi Utara2 Badiklat Provinsi Kep. Riau 13 Badiklat Provinsi Papua3 Badiklat Provinsi Riau 14 Badiklat Provinsi Papua Barat4 Badiklat Provinsi Jambi 15 Badiklat Kota Jayapura5 Badiklat Provinsi Sumatera Utara 16 Badiklat Kabupaten Biak6 BKPP Provinsi Aceh 17 Pusdiklat Sekretariat Negara7 Badiklat Provinsi DKI Jakarta 18 Pusdiklat Kementerian Kominfo8 Badiklat Provinsi Banten 19 Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan9 Badiklat Provinsi Nusa Tenggara Timur 20 Pusdiklat Kementerian LHK10 Badiklat Provinsi Kalimantan Utara 21 Pudiklat Kementerian Pariwisata11 Badiklat Provinsi Sulawesi Tengah

List of Institutions Receiving Facility for Assistance and Facilitation in 2016



Widyaiswara merupakan salah satu elemen utama keberhasilan pendidikan dan pelatihan aparatur. Sebagai instansi pembina, LAN bertugas menyusun dan mensosialisasikan kebijakan pembinaan widyaiswara, menyelenggarakan diklat dan seleksi calon widyaiswara, menyelenggarakan diklat widyaiswara berjenjang, hingga menyelenggarakan diklat kewidyaiswaraan dengan substansi tertentu seperti pelatihan kepemimpinan. Pelaksanaan tugas ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan mitra kerja LAN baik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah yang memiliki pejabat fungsional widyaiswara.

>>Pembinaan Widyaiswara

Widyaiswara is one ofthe main key of education and trainingapparatus. As a focal point for developing Widyaiswara, LAN is in charge for Formulating and disseminating for developing widyaiswarapolicies, formingTraining and selection of prospective widyaiswara, forming widyaiswara training tiered, and formingwidyaiswara education and training program for specialpurposes such as leadershiptraining. Implementation of this task will not beRuns without support ofofficials Functional widyaiswara from both central government agencies andLocal government agencies.

Developing Widyaiswara

No Instansi Kegiatan Kerja Sama

1 Pusdiklat Teknis dan Fungsional LAN Diklat dan Seleksi Widyaiswara Jalur Reguler

2 Kementerian PertanianDiklat dan Seleksi Widyaiswara Jalur Reguler

Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang3 Kementerian Kesehatan Diklat dan Seleksi Widyaiswara Jalur Reguler4 Provinsi Sumatera Selatan Diklat dan Seleksi Widyaiswara Jalur Reguler5 Provinsi Jawa Tengah Diklat dan Seleksi Widyaiswara Jalur Reguler

6 Kementerian Pendidikan dan Kebu-dayaan

Diklat dan Seleksi Widyaiswara Jalur Reguler

Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang7 Provinsi Papua Barat Diklat dan Seleksi Widyaiswara Jalur Reguler8 PKP2A I LAN Diklat dan Seleksi Widyaiswara Jalur Reguler9 Kementerian Pertahanan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang10 Kementerian Dalam Negeri Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang11 Kementerian Keuangan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang12 BKKBN Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang13 Kementerian Agama Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang14 Kementerian Kesehatan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang15 Kementerian Kelautan dan Perikanan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang16 Kementerian ESDM Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang17 Kementerian Desa PDTT Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklatpim Tk. III

18 Kementerian Lingkungan Hidup dan Ke-hutanan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Diklatpim Tk. III

19 Provinsi Sulawesi Selatan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Diklatpim Tk. III

Instansi

Tabel . Mitra Kerja Pembinaan Widyaiswara Tahun 2016




As a focal point for developing ASN competence, LAN open collaboration to government agencies that need assistance in technical,managerial, and functional training for their ASN employees. Trust from these partners support LAN’s capacity in forming Quality training. By 2016, LANcollaboration With the following ministries / agencies / local governmentsin performing technical, managerial, and functional training

Sebagai instansi pembina pengembangan kompetensi ASN, LAN membuka kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah yang membutuhkan penyelenggaraan diklat teknis, manajerial, dan fungsional bagi pegawai ASN-nya. Kepercayaan dari para mitra kerja inilah yang turut menjadikan kapasitas LAN semakin teruji dalam menyelenggarakan diklat yang berkualitas. Pada tahun 2016, LAN bekerja sama dengan kementerian/lembaga/pemda berikut dalam penyelenggaraan diklat teknis, manajerial, dan fungsional.

>>Penyelenggaraan Diklat Teknis dan FungsionalForming Technical and Functional Training

Tabel . Daftar Instansi yang Bekerja Sama dalam Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional, dan Manajerial

No Nama Instansi No Nama Instansi1 Puslitbandiklat RRI 27 Pusdiklat Kemendagri Reg. Bukittinggi2 Badiklat DKI Jakarta 28 Badiklat Provinsi Jawa Tengah3 Badiklat Kejaksaan Agung RI 29 Bapelkes Cikarang4 BPSDM Hukum dan HAM 30 Bapelkes Batam – Kemenkes5 BKKBN 31 Bapelkes Semarang – Kemenkes6 BPSDM Kemendagri 32 BBPK Ciloto7 Kementerian Agama 33 Balai Diklat Aparatur KKP Sukamandi8 Kementerian Ketenagakerjaan 34 Pemerintah Kabupaten Tegal9 Mahkamah Agung 35 Kantor Diklat Kota Semarang10 Kementerian Pariwisata 36 Badiklat Provinsi Jawa Timur11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 37 Pemerintah Kota Surakarta12 Kementerian Perhubungan 38 Pemerintah Kabupaten Badung13 Kementerian PPPA 39 BKDiklat Daerah Provinsi Riau14 Kementerian PUPR 40 Badiklat Provinsi Sumatera Barat15 Pusdiklat Lembaga Sandi Negara 41 Pemerintah Kabupaten Kep. Mentawai16 Pusdiklat Pegawai ASN Kemen. DPDTT 42 Pemerintah Kota Medan17 Pusdiklat BNPB 43 Badiklat Provinsi Sumatera Utara18 Pusdiklat BPK RI 44 Pemerintah Kabupaten Sukamara19 Pusdiklat Kementerian Ristekdikti 45 BKD Diklat Pemerintah Kota Banjarmasin20 Pusdiklat Kementerian Perdagangan 46 BBPK Makassar21 Pusdiklat SDM LHK 47 Badan Diklat Kota Makassar22 BBPK Cilandak Kementerian Kesehatan 48 Pemerintah Provinsi Gorontalo23 PPMKP Kementerian Pertanian 49 Pemerintah Kota Bau-bau24 LPP RI 50 Badiklat dan Kepegawaian Provinsi Maluku25 Pusdiklat Kemendagri Reg. Bandung 51 Badiklat Provinsi Sulawesi Barat26 Pusdiklat Kemendagri Reg. Yogyakarta 52 Pemerintah Provinsi Papua Barat



Pada tahun 2016, LAN bermitra dengan 8 (delapan) pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan Laboratorium Inovasi. Dari kemitraan tersebut, telah lahir sekitar 400 gagasan dan produk inovasi. Dua dari mitra kerja LAN dalam Laboratorium Inovasi tahun 2016 adalah Kota Tarakan dan Kabupaten Purbalingga.

Laboratorium inovasi kota Tarakan dimulai pada 16-18 Mei 2016 dengan penyelenggaraan tahap Drum-Up dan Diagnose. Kemudian, dilanjutkan dengan tahap Design yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Agustus 2016. Hingga tahap Design, laboratorium inovasi kota Tarakan telah menghasilkan 113 ide disertai rencana aksi inovasi yang dihasilkan oleh 39 SKPD (Badan, Dinas, Kantor, Unit, Kecamatan dan Kelurahan). Sedangkan tahap Deliver rencananya akan dilaksanakan pada awal tahun 2017.

Sementara itu, Laboratorium Inovasi kabupaten Purbalingga memulai tahap Drum-Up dan Diagnose lebih lambat daripada Tarakan yakni pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2016. Kemudian, pada tanggal 11-14 Oktober 2016 dilaksanakan tahap Design yang disertai dengan proses re-Diagnose. Hingga tahap Design, Laboratorium Inovasi kabupaten Purbalingga telah menghasilkan 117 ide inovasi yang dihasilkan oleh 67 SKPD. Sama seperti Laboratorium Inovasi Kota Tarakan, tahap Deliver kabupaten Purbalingga akan dilaksanakan pada awal tahun 2017.

>>Laboratorium Inovasi

Kab. Purbalingga117 ide inovasi

Kab. Kudus136 ide inovasi

Kab. Garut78 ide inovasi

Kota Tarakan113 ide inovasi

Kota AmbonMOU Pelaksanaan Lab

Kab. TulungagungMOU Pelaksanaan Lab

Kab. ProbolinggoMOU Pelaksanaan Lab

Kota SemarangMOU Pelaksanaan Lab

Innovation Laboratory

In 2016, LAN partnered with 8 (eight)District / municipal governments in performing Innovation Laboratory. The partnership produced about 400 ideas and innovations. Two LAN partners in Innovation Laboratory 2016 are Tarakan City and Purbalingga Regency.

Tarakan City Innovation Laboratory started on 16-18May, 2016 for Drum-Up and Diagnose. Then, proceed with Design stage held on 18-19August 2016. Up to Design stage, Tarakan city innovation laboratory has produced 113 ideas accompanied with innovative action plan that produced by 39 SKPD (Agency, Local Office, Office, Unit, District and Village). While the Deliver stage Will be proceed in early 2017.

Meanwhile, Purbalingga Regency Innovation Laboratory starts the Drum-Up and Diagnose stage later on 10 and 11 August 2016. Then, on11-14 October 2016 carried out the Design stagewhich is accompanied by a re-Diagnose process. To Design stage, Purbalingga Regency Innovation Laboratory has produced 117 innovation ideas generated by 67 SKPD. Same asTarakan City Innovation Laboratory, Deliver stage Purbalingga Regency will be implemented on beginning of 2017.




Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Penting karena satu sisi keberadaan BMD menjadi daftar inventarisasi kekayaan daerah, sementara pada sisi lain BMD juga berpotensi menjadi salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tentu memerlukan model pengelolaan aset yang baik, benar, dan memadai. Atas dasar tersebut, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pengelolaan aset daerah yang profesional dengan visi yang jelas.

Untuk menjawab permasalahan yang muncul, terlebih lagi melakukan perbaikan pengelolaan BMD secara umum, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan berbagai inovasi/terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan BMD (strategic management asset). Untuk itu, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggandeng Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKS@) dalam menyusun sebuah panduan yang menjadi acuan dalam perbaikan sistem pengelolaan BMD berupa “Roadmap Inovasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2017-2021”. Roadmap tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dan arah kebijakan pengelolaan BMD dalam membangun suatu sistem pengelolaan BMD secara sinergis dan terintegrasi.

>>Penyusunan Roadmap Inovasi Pengelolaan BMD Pemerintah Prov. Kalimantan Timur

Management of Regional Property (BMD)Is an important part of the management process in local government. The significant is the existence of BMD become part of local wealth, and BMD is also potential to be one of main support of the Local Revenues (PAD). And it certainly requires a model of good asset management, valid, and adequate. Based on that,Local governments need to develop Professional asset management system with a clear vision.

To solve the current problems, and BMD management improvements, East Kalimantan Provincel Governmentneeds to do various Innovation / new breakthroughs in management of BMD (strategic management asset). So, the Secretary of East Kalimantan Province Government engaged Piks@ in formulating a guide that becomes reference in the improvement of BMD management system in the form of “Roadmap Innovation of Management of Regional Property of the Year 2017-2021 “. The Roadmap Is expected to be the foundation and direction of management policy of BMD in Build a BMD management system Synergistically and integrated.

Formulating Roadmap of Innovation of BMD Management East Kalimantan Province

Diskusi terbatas penyusunan roadmap pengembangan inovasi sector publik



Salah satu fungsi LAN sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 adalah pemberian fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara. Pada tahun 2016, LAN melaksanakan fungsi ini dengan dukungan sejumlah instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Salah satu mitra kerja LAN dalam fasilitasi pengembangan kapasitas administrasi negara adalah Kota Medan. Fasilitasi yang diberikan adalah analisis kebutuhan diklat (AKD). AKD merupakan sebuah tahapan dari proses perencanaan pengembangan kapasitas pegawai. Diharapkan dengan pengembangan kompetensi atau kapasitas pegawai dapat dilakukan secara terencana, terintegrasi, serta sejalan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fasilitasi ini dilakukan oleh Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara dengan mendasarkan kebutuhan pada persepsi pegawai. Pegawai menentukan jenis dan kebutuhan diklat yang akan dikembangkan sesuai dengan tuntutan kemampuan yang dibutuhkan atau kemampuan yang ingin dikembangkan dan dilaksanakan dengan memetakan standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu jabatan atau pekerjaannya, kemudian memetakan kompetensi pegawai yang dimiliki serta mencari gap atau kesenjangan. Dari kesenjangan tersebut, dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas yang dibutuhkan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka pengembangan kapasitas administrasi negara adalah Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Kegiatan SKM merupakan kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara yang telah memasuki tahun ketiga. Pada tahun 2014, SKM dilakukan di 5 (lima) unit pelayanan. Selanjutnya, pada tahun 2015 SKM dilakukan di 11 (sebelas) unit pelayanan Selanjutnya pada tahun 2016 dilakukan di 9 (sembilan) unit pelayanan masyarakat. Dua kegiatan tersebut telah memberikan dampak yang luar biasa dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di Kabupaten Muara Enim.. Peningkatan nilai rata-rata SKM mengindikasikan adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

>>Asistensi/Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Administrasi NegaraAssistance / Facilitation of Capacity Building of Public Administration

One of the LAN functions as mandated Presidential Regulation Number 57 Year 2013 is provision of facilitation and develop government agencies in the field of public administration. In 2016, LAN performed its function with the support of a number of agencies in Central government and local government.

One of the LAN partners in facilitation for Developing of public administration capacityIs Medan City. The facilitation is the training needs analysis (AKD). AKD is a stage of the planning process in Personnel capacity building.Expectedly along with the development of competence or capacity of employees can be done as Planned, integrated, and in line withthe organization needs toachieve the intended goal. This facilitationconducted by the Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara basing needs onemployee perceptions. Employee determines the type andthe training needs accordinglywith the required capabilities or required ability and implemented by mapping standardsof office competence required for carry out a position or work, then map out the competence of the employee tosearch gaps. Based on the gaps, the next step is identification of required employees Capacity building needs with organizationneeds.

Other actions carried out in order to develop public administration capacity is a Community Satisfaction Survey (SKM) in Muara Enim Regency.The SKM is a collaboration activitybetween Muara Enim Regency Government andDeputi Bidang Inovasi Administrasi Negara that has lasted for 3 years. In 2014, SKM is conducted in 5 (five)service units. In 2015SKM is conducted in 11 (eleven) service units, and in 2016 is conducted in 9(Nine) community service units. These Twoactivities have had a major impactin the practice of public services, especially in the Muara Enim Regency. The enhance of SKM score indicatesthe improvement of community satisfaction for the public services.




Dalam rangka pembinaan JFAK, pada tahun 2016 LAN bermitra dengan sejumlah mitra pembangunan. Pada penyelenggaraan Launching Knowledge Management (K.M. 8.7), Focus Group Discussion “Peran dan Pengembangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan” serta Talkshow “Komunikasi dalam Kebijakan Publik dan Launching Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia”, LAN bermitra dengan Knowledge Sector Initatives (KSI), sebuah program yang diinisiasi oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia.

Selain dengan KSI, LAN juga bermitra dengan program lain yang juga merupakan kemitraan Indonesia dan Australia, yaitu Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG). Kerja sama LAN dan AIPEG telah berlangsung cukup lama dan menghasilkan banyak luaran. Pada tahun 2016, beberapa kerjasama yang dilakukan dengan AIPEG antara lain penyelenggaraan Pelatihan Penulisan Studi Kasus (Case Study Writing) dan Penerbitan 8 (delapan) Case Study.

>>Pembinaan Analis Kebijakan

Penutupan Pelatihan Case Study Writing kerjasama antara LAN, Tempo Institute, Aus Aid, dan AIPEG

To develop JFAK (Policy Analyst), in 2016 LAN partnered with several development partners. In the Launching Knowledge Management (KM 8.7), Focus Group Discussion “Role and Development of Functional Positions of Policy Analyst” and Talkshow “Communication in Public Policy and Launching of Indonesian Policy Analysts Association”, LAN collaborates with Knowledge Sector Initiatives (KSI), program that Initiated by Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).

In addition to KSI, LAN also collaborates with Australia partnerships in other programs, Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG). The collaboration of LAN and AIPEG has been going on for quite a while and generates a lot of outcomes. In 2016, several collaborations with AIPEG included the perform of Writing Case Study and the publishing of 8 (eight) Case Study.

Development of Policy Analyst



PengarahSri Hadiati WK

Penanggung Jawab Elly Fatimah

Tim Penyusun Lilis Komalasari, M. Imam Alfie Syarien, Aning Apriastuti, Mifta Tri Hidayah

Kontributor Naufal Sabda Aulia, Fachrizal, Maria Dika P.S, Sulistio Satrio F, Fauziah Mukhli-sa, Pungki Restu B, M. Rezky Aditya A, Leonita Adhadini H, Yuliana Dwi Astu-ti, Yulfikar Dwirendo A, Teguh Henry P, Safrida Yanti S, Nicky Aldila H, Sabilla

Ramadhiani F, Reny Kesuma S, Sapto Widodo, Annisa Fathonah, Iwan Prasetyo, Samiaji, Arif Nohadi, M. Azka Nurul F, Rr. Harida Indraswari, Nurati Rajab, Siti

Zakiyah, Cut Putri S, Nedy Murhadi, Shinta Puspasari, Astriana

Desain dan Layout Mustofa

[email protected]

Jalan Veteran 10 JakartaTel. +6221 3868201-05 Fax +6221 3868206

ANNUAL REPORT · 2 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Annual Report 2016 KILAS KINERJA The Chairman’s Report Performance Flashback LAPORAN KEPALA LAN LAPORAN KEPALA LAN The Chairman’s

Documents