Anjak Factoring) Dan Kartu Plastik

Dibuat Oleh :

Ivan Christanto : 25040045

Sim David : 32040662

Othniel Widjaya : 30040343

M.Fahri :

Robby :

KATA PENGANTAR

Anjak Piutang mungkin belum terlalu dikenal luas di masyarakat

kita saat ini,atau mungkin sekalipun pernah didengar,kebanyakan orang

berkonotasi negatif terhadap bentuk pembiayaan ini.

Melalui makalah ini,kami akan memaparkan secara luas dua

bentuk pembiayaan,yakni anjak piutang dan kartu plastik.Pada

pembahasan anjak piutang,akan dibahas secara detail mengenai

pengertian dan istilah,undang undang,dua produk pokok,jenis

jenis,manfaat dan penilaian resiko,perpajakan,hingga perlakuan

akuntansinya.Pada pembahasan kartu kredit,akan dibahas mengenai

jenis jenis kartu,mekanisme,manfaat dan resiko,hingga contoh

perhitungannya.

Selesainya makalah ”ANJAK PIUTANG DAN KARTU

PLASTIK : SEBUAH SOLUSI PEMBIAYAAN” adalah berkat bantuan

banyak pihak,baik yang terlibat secara langsung maupun tak

langsung.Secara khusus kami ingin mengucapkan terimakasih yang

sebesar besarnya atas bantuan semua pihak tersebut.Tak lupa pula kami

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas dukungan

serta nasihat dari dosen kami : Prof.Veithzal Rivai.Tanpa beliau dan

bantuan seluruh pihak,tidaklah mungkin kami dapat menyelesaikan

makalah ini dengan baik.Akhir kata,kami sebagai penulis ingin

mengucapkan : Selamat Membaca!

Salam dari Penulis

DAFTAR ISI

ANJAK PIUTANG

PENDAHULUAN

1.Sekilas Nengenai Lembaga Pembiayaan

2.Sejarah factoring

3.Anjak Piutang saat ini di Indonesia

4.Anjak Piutang sebagai Solusi Cashflow

BAB 1 : PENGERTIAN ANJAK PIUTANG

1. Pengertian

2.Beda Anjak Piutang dengan Transaksi Lain

A.piutang yang berasal dari transaksi dagang dan yang berasal dari fasilitas

pinjaman / kredit (dibuktikan dengan perjanjian kredit).

B.Account Receivable Financing dan kegiataan anjak piutangC.Bank dan Factoring

3.Anjak Piutang dan Istilah Istilahnya

4.Miskonsepsi Anjak Piutang

5.Usaha Usaha yang Cocok menggunakan Jasa Anjak Piutang

BAB 2 : PERATURAN – PERATURAN PEMERINTAH YANG MENGATUR

KEGIATAN ANJAK PIUTANG

1.Peraturan Peraturan Mengenai Anjak Piutang

2.Prinsip Hukum Perdata Indonesia

BAB 3 : PRODUK DAN JASA ANJAK PIUTANG

1.Dua Pokok Produk Anjak Piutang

A.ANJAK PIUTANG NON-FINANCING

B. ANJAK PIUTANG FINANCING

BAB 4 : JENIS JENIS ANJAK PIUTANG

Keterlibatan Nasabah dalam Perjanjian

Perjanjian Anjak Piutang

Lingkup Pelayanan

Tipe Tagihan atau Piutang

Struktur Organisasi

BAB 5 : MANFAAT DAN PENILAIAN RESIKO ANJAK PIUTANG

1.Manfaat Anjak Piutang

A.Bagi Klien

B.Bagi Factor

C.Bagi Nasabah

2.Penilaian Perusahaan Anjak Piutang

9 Aspek klien yang dinilai anjak piutangnya

5 Aspek Anjak Piutang yang Dinilai Klien

BAB 6 :ANJAK PIUTANG DARI SISI KLIEN

A.Syarat starat untuk mendapatkan Fasilitas Anjak Piutang

B.Perhitungan perhitungan dalam Transaksi Anjak Piutang

C.Manfaat yang Didapat dari Anjak Piutang

D.Akuntansi Anjak Piutang dari Sisi Client

E.Perpajakan Anjak Piutang dari Sisi Client

BAB 7 : ANJAK PIUTANG DARI SISI FACTOR

A.Prospek Usaha Anjak Piutang

B.Risiko Risiko dalam Bisnis Anjak Piutang

C.Syarat untuk Memperoleh Izin Usaha Perusahaan Anjak Piutang

D.Akuntansi Anjak Piutang dari Sisi Factor

E.Perpajakan Anjak Piutang dari Sisi Factor

BAB 8 : CONTOH PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI ANJAK

PIUTANG

BAB 9 : CONTOH PERJANJIAN DAN FORM ANJAK PIUTANG

1.PERJANJIAN ANJAK PIUTANG(NON-RECOURSE FACTORING AGREEMENT)

2.PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG(CESSIE)

3.DAFTAR PENAWARAN

4.DAFTAR PENERIMAAN

5.SURAT PERINTAH BAYAR

BAB 10 : SISTEM SYARIAH DAN ANJAK PIUTANG

1.Pendahuluan Syariah:Islam dan Sistem Ekonominya

BAB 11 : TAMBAHAN ANJAK PIUTANG

1.Contoh Lembaga Penyedia Jasa Anjak Piutang1.1.Anjak Piutang Syariah1.2.Anjak Piutang Konvensional2.Artikel mengenai Tren Industri Pembiayaan di Indonesia

KARTU PLASTIK

1.Sejarah Munculnya Bisnis Kartu

2.Jenis Kartu Kredit

3.Kartu Debet dan Perkembangannya di Indonesia

4.Pihak pihak yang terkait Penggunaan Kartu Kredit

5.Perjanjian Kartu Kredit

6.Manfaat Kartu Kredit

7.Mekanisme Kartu Kredit

8.Perhitungan Bunga Kartu Kredit

9.Kartu Kredit Syariah

10.Perkembangan Kartu Kredit Syariah di Indonesia

11.Contoh Form Penawaran Kartu Kredit

12.Rekaman Wawancara Kartu Kredit dan Presentasi Anjak Piutang(CD)

PENDAHULUAN

1.Sekilas Nengenai Lembaga Pembiayaan

Kehadiran anjak piutang sangat membantu kegiatan bisnis. Merupakan

kenyataan bahwa terjadi proses tawar menawar antara pembeli dan penjual,maupun

antar penjual agar dapat menjual produk dan jasanya. Salah satu tawaran yang

diberikan adalah kemudahan dalam membayar yang berupa pembayaran berjangka.

Akan tetapi pemberian fasilitas ini mengandung konsekuensi yang akan berdampak

pada kemampuan kas perusahaan. Ini merupakan usaha pemecahan salah satu

masalah kadangkala tidak sejalan dengan penyelesaian masalah yang lain.Ambillah

contoh, untuk meningkatkan penjualan maka perusahaan dapat meningkatkan

penjualan kepada pelanggan dengan cara kredit. Namun disisi lain, peningkatan

penjualan dengan cara kredit ini akan menambah rumit dalam pengadministrasian

penjualan, karena menyangkut masalah tagihan dan resiko tidak terbayarnya piutang

penjualan. Peningkatan penjualan juga menuntut konsekuensi bahwa perusahaan

tersebut juga harus menyediakan modal kerja yang lebih besar, karena modal cara

tersebut menyebabkan modal kerja perusahaan yang tertanam dalam piutang dagang.

Skema pembiayaan yang ditawarkan melalui anjak piutang memberikan satu

alternatif solusi terhadap masalah diatas. Jasa yang ditawarkan oleh suatu

perusahaan anjak piutang tidak hanya sekedar pembiayaan murni melainkan juga

jasa non peembiayaan seperti administrasi penjualan dan penagihan piutang dagang.

Dalam transaksi anjak piutang, tagihan penjual kepada pembeli dialihkan kepada

perusahaan anjak piutang sehingga penjual tidak perlu menagihnya. Dengan cara ini,

kas yang diterima penjual dapat digunakan untuk membiayai biaya tertentu. Namun,

biaya yang harus dibayarkan tersebut dapat dikompensasi dengan potongan

penjualan yang didapatkan dari pemasok apabila penjual membeli bahan baku secara

tunai dari hasil pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang. Hal ini

merupakan inti dari transaksi anjak piutang yang dilakukan antar penjual dengan

perusahaan anjak piutang, yaitu hubungan yang saling menguntungkan antar kedua

belah pihak. Aspek yang saling menguntungkan inilah yang menjadi pedoman kunci

bagi suksesnya transaksi anjak piutang.

Kegiatan Anjak Piutang merupakan salah satu kegiatan dari perusahaan

pembiayaan,di mana Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan

tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk :

1.Giro

2.Deposito

3.Tabungan

4.Surat Sanggup Bayar/Promissory Note

Perusahaan Pembiayaan dan/atau Perusahaan Anjak Piutang dapat menerbitkan

Surat Sanggup Bayar hanya sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi

krediturnya,ketentuan tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 61

Tahun 1988.Ketentuan di atas dipertegas kembali oleh Surat Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan

Pembiayaan yang menyatakan bahwa:

1.Perusahaan Pembiayaan dilarang:

a.menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk

giro,deposito,tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu

b.menerbitkan Surat Sanggup Bayar(Promisory Note),kecuali sebagai jaminan atas

utang kepada bank yang menjadi krediturnya.

c.memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain.

2.Surat Sanggup Bayar(Promissory Note) yang dibuat dan dikeluarkan oleh

Perusahaan Pembiayaan tidak dapat dialihkan dan wajib dicantumkan kata kata

“tidak dapat dialihkan(non negotiable)”.

Selain ketentuan tersebut di atas,perusahaan pembiayaan dan/atau perusahaan anjak

piutang masih mempunyai batasan batasan terutama dalam hal penerimaan pinjaman

dan penyertaan.Adapun ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1.Pinjaman yang Diterima

a.Perusahaan Pembiayaan dapat menerima pinjaman baik dari dalam maupun luar

negeri.

b.Jumlah pinjaman bagi setiap Perusahaan Pembiayaan ditetapkan setinggi tingginya

sebesar 15(lima belas) kali jumlah modal sendiri(net worth) Perusahaan Pembiayaan

setelah dikurangi penyertaan,istilah ini biasanya disebut Gearring Ratio.

c.Jumlah pinjaman luar negeri ditetapkan setinggi tingginya sebesar 5(lima) kali

jumlah modal sendiri(net worth) Perusahaan Pembiayaan setelah dikurangi

penyertaan.

d.Modal sendiri(net worth) bagi perusahaan anjak piutang dan/atau perusahaan

pembiayaan yang berbentuk hukum :

-Perseroan Terbatas,terdiri dari modal disetor ditambah dengan laba ditahan,laba

tahun berjalan,cadangan umum yang belum digunakan,agio saham,dan pinjaman

subordinasi yang dihitung berdasarkan laporan keuangan posisi bulan terakhir.

-Koperasi,terdiri dari simpanan pokok,simpanan wajib,hibah,modal penyertaan,dana

cadangan,dana sisa hasil usaha,dikurangi penyertaan dan kerugian yang dihitung

berdasarkan laporan keuangan posisi bulan terakhir.

e.Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman yang diterima perusahaan anjak

piutang dan/atau perusahaan pembiayaan dengan syarat:

-minimum berjangka waktu 5(lima) tahun

-dalam hal terjadi likuidasi,hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang

ada

-dituangkan dalam perjanjian tertulis antara perusahaan anjak piutang dan/atau

perusahaan pembiayaan dengan pemberi pinjaman.

f.Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal sendiri

sebanyak banyaknya sebesar 50%(limapuluh perseratus) dari modal disetor.

g.Setiap pinjaman subordinasi yang diterima oleh perusahaan anjak p[iutang

dan/atau perusahaan pembiayaan wajib dilaporkan kepada menteri selambat

lambatnya 10(sepuluh) hari setelah pinjaman diterima.

2.Penyertaan Perusahaan Pembiayaan

a.Perusahaan pembiayaan dan/atau Perusahaan Anjak Piutang hanya dapat

melakukan penyertaan modal pada perusahaan di sektor keuangan.

b.Penyertaan modal pada setiap perusahaan tidak boleh melebihi 25%(dua puluh

lima perseratus) dari modal disetor perusahaan yang bersangkutan.

c.Jumlah seluruh penyertaan modal perusahaan anjak piutang dan/atau perusahaan

pembiayaan tidak boleh melebihi 40%(empat puluh perseratus) dari jumlah modal

sendiri perusahaan yang bersangkutan.

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Keputusan Presiden No 61 Tahun

1988 tanggal 20 Desember 1988 meliputi usaha usaha pembiayaan antara lain:

1.Sewa Guna Usaha(leasing) adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan

barang modal baik secara “finane lease” maupun “operating lease” untuk digunakan

oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran

secara berkala.

2.Modal Ventura(Venture Capital) adalah usaha pembiayaan dalam bentuk

penyertaan modal ke dalam betuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan

yang menerima bantuan pembiayaan(investee company) untuk jangka waktu

tertentu.

3.Anjak Piutang(Factoring) adalah usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian

dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu

perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

4.Pembiayaan Konsumen(Consumer Finance) adalah usaha Pembiayaan pengadaan

barang untuk kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau

berkala.

5.Usaha Kartu Kredit(Credit Card) adalah usaha pembiayaan untuk membeli

barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

6.Perdagangan Surat Berharga (Security Company) adalah badan usaha yang

melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No 1256/KMK 00/1989 tentang

Perubahan Ketentuan mengenai Perusahaan Perdagangan Surat Berharga dalam

Keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata

Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan,kegiatan perdagangan Surat Berharga

(Security House) sudah tidak termasuk lagi dalam kegiatan Lembaga

Pembiayaan.Sedangkan kegiatan Modal Ventura berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Keuangan No 468/KMK 017/1995 tanggal 3 Oktober 1995,juga tidak

termasuk lagi dalam kegiatan lembaga pembiayaan.Perusahaan Modal Ventura

berdasarkan peraturan itu adalah berdiri sendiri,bukan salah satu kegiatan lembaga

pembiayaan.Dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Keputusan Prestiden No 61

Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988,Kegiatan Lembaga Pembiayaan dapat

dilakukan oleh perusahaan pembiayaan,lembaga keuangan bukan bank,dan bank.

2.Sejarah factoring

Sejarah usaha jasa anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan sebutan

Factoring sudah dikenal sejak 2000 tahun lalu-pertama kali digunakan di

Mesopotamia. Pertama kali,bentuk usaha anjak piutang memang masih sangat

sederhana.Pihak factor,biasanya bertindak sebagai agen penjualan yang sekaligus

pemberi perlindungan kredit.Kegiatan semacam ini dikategorikan sebagai general

factoring.

General factoring ini kemudian berkembang di daratan Eropa,tepatnya di

Inggris.Perusahaan factor di Inggris pada saat itu sangat membantu para pedagang

dari Plymouth(Amerika) untuk mengageni penjualan mereka di daratan Eropa,dan

juga membelikan barang barang dagangan dari Inggris yang mereka inginkan untuk

diimpor ke Amerika.

Revolusi industri di akhir abad ke 18 turut mendorong pertumbuhan bisnis

jasa general factoring.Mekanisasi alat alat tenun tekstil di Inggris dan tingginya

minat beli tekstil di Amerika,telah menyebabkan meningkatnya transaksi ekspor

impor.Perkembangan bisnis tersebut,otomatis turut memacu pertumbuhan industri

factoring di Amerika,terutama di New York City.Perusahaan factoring di Amerika

saat itu seperti ketiban rezeki.Mereka mengageni produk tekstil Eropa atas dasar

konsinyasi.Mereka juga memberikan kredit,menjamin kredit tersebut,memberikan

pembayaran awal terhadap piutang yang timbul,dan melakukan penagihan untuk

kepentingan clientnya,yaitu menjamin kredit,melakukan penagihan,dan penyediaan

ana.Bentuk bentuk usaha inilah yang kemudian menjadi embrio dari bisnis anjak

piutang modern seperti yang dikenal saat ini.Anjak piutang modern ini kemudian

terus berkembang tidak hanya di bidang usaha tekstil tetapi juga merambah ke

berbagai sector industri,baik untuk transaksi ekspor impor maupun transaksi local.

kegiatan anjak piutang mulai dikenal luas ketika perusahaan-perusahaan

manufacture di Inggris berusaha menjual produknya ke Amerika. Amerika pada

waktu itu, sekitar tahun 1880-an, merupakan benua baru yang banyak didatangi dari

benua eropa terutama inggris. Kedatangan bangsa di eropa mau tidak mau menbawa

konsekuensi bahwa mereka harus melakukan kegiatan produksi dan konsumsi

didaerah barunya, namun pada awalnya mereka tidak bisa banyak melakukan

kegiatan produksi karena terbatasnya sumber daya manusia, capital dan peralatan.

Keadaan ini memaksa mereka mendatangkan sebagian besar kebutuhan mereka dari

daerah asal, yaitu Inggris. Ketika perusahaan-perusahaan di Inggris ingin

memasarkan atau menjual produknya ke orang-orang Amerika, timbul masalah

karena mereka tidak saling mengenal. Resiko tidak terbayarnya penjualan secara

kredit semakin besar bukan saja karena mereka tidak saling mengenal tetapi juga

karena jarak yang sangat jauh. Kondisi ini mendorong perusahaan-perusahaan di

Inggris untuk menemukan solusi mengenai sistem penjualan yang sesuai.

Perusahaan-perusahaan tertentu mulai tertarik untuk menjembatani atau sebagai

perantara antara pihak penjual di Inggris dengan pembeli di Amerika, perusahaan-

perusahaan ini selanjutnya mulai dikenal sebagai factor atau agen. Jasa yang

ditawarkan oleh factor pada waktu itu masih berkisar terutama pada pengurusan dan

pengalihan piutang saja.

Usaha factor ini menjadi semakin berkembang ketika perusahaan textile

Inggris memerlukan jasa penilaian kelayakan atas kredit dagang kepada pembeli di

Amerika. Mengingat factor ini dianggap sebagai perusahaan yang cukup

berpengalaman dalam berurusan dengan pembeli-pembeli di Amerika dan juga

berpengalaman dalam hal penyelesaian tagihan piutang. Maka perusahaan textile di

Inggris cenderung menggunakan jasa mereka untuk melakukan investigasi kredit

kepada pembeli di Amerika. Tugas factor dalam hal ini adalah menentukan

kelayakan suatu pembeli untuk memperoleh fasilitas pembelian dengan cara kredit

(credit worthiness) dan juga menentukan tingkat atau kemungkinan terbayarnya

suatu piutang dari penjualan textile secara kredit. Lama kelamaan, factor tidak hanya

memberikan jasa investigasi kredit saja tetapi sekaligus membeli faktur-faktur

penjualan textile dari perusahaan textile. Factor kemudian menguangkan atau

menagih faktur tersebut pada pembeli saat jatuh tempo.

Dalam perkembangannya, kegiatan pemberian jasa anjak piutang ini tidak

hanya diberikan oleh suatu perusahaan sebagai salah satu dari kegiatan usahanya,

tetapi juga oleh suatu perusahaan yang secara khusus bergerak dalam bidang anjak

piutang. Usaha mulai berkembang mulai dari Amerika Utara, kemudian berkembang

kebagian Amerika yang lain, lalu berkembang di Eropa dan kemudian keseluruh

dunia. Bidang usaha yang dilayani jasa anjak piutang berkembang dari semula

textile kebidang-bidang lain termasuk jasa.

Bisnis anjak piutang modern ini akhirnya berkembang ke Eropa,terutama

setelah berdirinya 3(tiga) grup anjak piutang internasional,yaitu:

1.Heller Overseas Corporation(Heller Group),dalam grup factoring ini Heller

berperan sebagai induk perusahaan dari mayoritas anggotanya dan bermarkas di

Chicago.

2.International Factors Group (IFG), di mana setiap grup ini tidak dikenal adanya

induk perusahaan,setiap anggota bebas satu sama lain tanpa adanya kaitan

permodalan.Grup ini hanya menerima satu anggota dari setip Negara,bermarkas di

Brussel.

3.Factors Chain International,di mana grup ini hampir sama dengan sistem

IFG,yakni tanpa kaitan permodalan antara sesama anggotanya.Namun grup ini dapat

menerima lebih dari satu anggota dari setiap Negara,bermarkas di Amsterdam.

Ketiga grup factoring ini telah memiliki anggota yang tersebar di seluruh dunia,yaitu

di negara negara seperti Eropa Barat,Amerika Utara,Jepang,Korea

Selatan,Australia,Selandia Baru,Afrika Selatan,Asean-termasuk Indonesia,Hong

Kong,dan berbagai Negara lainnya.

3.Anjak Piutang saat ini di Indonesia

Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara,anjak piutang pertama kali

diperkenalkan di Singapura pada pertengahan tahun 70-an.Sejak saat itu,transaksi

anjak piutang di Singapura mengalami perkembangan yang sangat pesat baik

ditinjau dari jumlah perusahaan maupun turnover transaksinya.Sedangkan di

Malaysia,kegiatan anjak piutang dimulai pada tahun 1988 dengan dikeluarkannya

Keputusan Presiden No 61 tahun 1988.Secara formal,pada awalnya perkembangan

usaha anjak piutang di Indonesia belum begitu popular.Namun,kegiatan anjak

piutang di Indonesia secara informal sebenarnya sudah ada sebelum dikeluarkannya

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988,yaitu kegiatan Cheque Discounted atau

Cheque yang didiskontokan yang sering dilakukan oleh para pedagang di pasar

pasar.Kegiatan ini sudah berjalan secara informal di tengah masyarakat dan sudah

baku di antara para pedagang di pasar pasar.Biasanya para pedagang menukar Cek

Mundur kepada penyedia dana,dan langsung dipotong dalam jumlah/persentase

tertentu sesuai dengan jangka waktunya.Apabila cek itu tidak ada dananya,maka

penjual cek harus mengganti dengan uang tunai kepada penyedia dana.

Keputusan Presiden No 61 Tahun1988 tentang Lembaga Pembiayaan

merupakan usaha pemerintah untuk memformalkan kegiatan anjak piutang yang

sudah ada di masyarakat,dan menjadikan usaha anjak piutang menjadi suatu bagian

dari Lembaga Pembiayyaan,yang juga dapat dilakukan oleh Bank dan Lembaga

Keuangan Bukan Bank.

Kegiatan anjak piutang di Indonesia berkembang baik sejak adanya

Keputusan Presiden No. 61 dan Keputusan Meteri Keuangan

No.1251/KMK.13/1988 tanggal 20 desember 1988. peraturan ini terutama untuk

memberikan alternatif pembiayaan usaha dari berbagai jenis lembaga keuangan,

termasuk perusahaan anjak piutang. Pembiayaan usaha diberikan keleluasaan untuk

mengembangkan usaha dengan modal yang hanya tidak bersumber dari lembaga

keuangan saja. Jasa anjak piutang dapat diberikan oleh suatu lembaga keuangan

sebagai salah satu kegiatan usahanya, dan dibeikan oleh suatu bank, dan dapat

diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang secara khusus memberikan jasa anjak

piutang.

4.Anjak Piutang sebagai Solusi Cashflow

Perkembangan lalu lintas perdagangan domestik dan antarnegara untuk

barang dan jasa di Indonesia pada dasarnya selalu meningkat baik dari segi jumlah

maupun bentuknya.Peningkatan lalu lintas perdagangan tersebut memberikan

pengaruh positif kepada berbagai kegiatan di sector industri dan jasa,yang pada

akhirnya akan mempengaruhi keghidupan masyarakat.Seiring dengan

perkembangan dunia usaha dan meningkatnya taraf hidup masyarakat,pola

masyarakat dalam membelanjakan uang juga terpengaruh.Di sisi lain,perkembangan

bisnis yang semakin modern menimbulkan persaingan sengit antarpelaku bisnis,baik

pelaku bisnis besar dengan yang kecil,yang kuat dengan yang lemah,yang lokal

dengan yang internasional,dan sebagainya.Para pelaku bisnis dituntut untuk menjual

barang dan jasa dengan kualitas tinggi,pelayanan yang baik,kemasan dan

pengiriman yang tepat waktu.Namun,pembeli menginginkan pembayaran yang

menarik,murah dan berjangka waktu.

Merupakan suatu kenyataan bahwa pasti terjadi tarik menarik antara penjual

dan pembeli ataupun antara penjual dan penjual untuk bisa menjual produk berupa

barang dan jasa kepada konsumen.Segala cara akan ditempuh untuk dapat

menjual.Salah satu cara untuk melakukan hal itu adalah dengan memberika fasilitas

pembayaran secara berjangka kepada pembeli.Hal ini merupakan salah satu akibat

dari pergeseran pola sellers market(pasar penjual) kepada buyers market(pasar

pembeli).Ini tidak dapat dihindari oleh para pelaku bisnis.

Pembayaran secara berjangka yang diberikan penjual kepada pembeli sudah

pasti akan mengganggu cashflow perusahaan,sebab penjual yang menanggung

resiko.Di sisi lain,hal seperti ini mengutungkan pembeli.Bagi penjual ini merupakan

dilema karena apabila penjual tidak menerima pembayaran berjangka,kesempatan

tersebut akan diambil oleh penjual lain.

Untuk menjembatani pembayaran berjangka yang dilakukan oleh

penjual,jasa anjak pitang dapat enjadi alternative bagi penjual untuk secepatnya

mendapatkan uang tunai atau mendapatkan sumber pembiayaan baru dalam bentuk

instant cash (80% dari nilai invoice) yang dikaitkan dengan jumlah penjualan kredit.

Dalam transaksi anjak piutang,tagihan penjual kepada pembeli dialihkan

kepada perusahaan anjak piutang sehingga penjual tidak perlu

menagihnya.Pembiayaan dengan anjak piutang dapat dijadikan alternatif

pembiayaan baru selain kredit bank ataupun kredit dari supplier.Dengan cara

ini,cashflow yang diterima penjual dapat digunakan untuk membiayai modal kerja

demi kesinambungan produksi walaupun penjual harus membayar biaya

dana.Namun,biaya dana yang dikenakan oleh perusahaan anjak piutang dapat

dikompensasikan dengan sales discount yang didapatkan dari pemasok apabila

penjual membeli bahan baku secara tunai dari hasil pengalihan piutang kepada

perusahaan anjak piutang.

Hal yang disebut di atas merupakan inti dari transaksi anjak piutang yang

dilakuakan antara penjual dan perusahaan anjak piutang,yaitu hubungan yang saling

menguntungkan antara kedua belah pihak.Aspek yang saling menguntungkan antara

kedua belah pihak inilah yang akan dijadikan pedoman kunci bagi suksesnya

transaksi anjak piutang karena permasalahan cash flow yang diakibatkan

kebijaksanaan penjualan berjangka dapat diatasi dengan baik dan produksi barang

dan jasa menjadi lancar.

Bagi usaha kecil dan menengah,yang selalu dirundung masalah permodalan

bagi pengembangan usaha,alternative pembiayaan melalui anjak piutang dapat

dijadikan sumber pendanaan jangka pendek perusahaan.Tanpa adanya pembiayaan

ini,modal kerja yang harus disediakan dan tertanam dalam usaha menjadi sangat

besar.Inilah yang biasanya menjadi kendala dan momok bagi industri kecil dan

menengah.

Selain itu,usaha anjak piutang diharapkan dapat membantu mengatasi

kesulitan di bidang credit management,sehingga dunia nasabah(nasabah perusahaan

anjak piutang) dapat lebih berkonsentrasi pada usah peningkatan produksi dan

peningkatan penjualan barang dan jasa.Tenaga kerja dapat dihemat karena

departemen atau bagian administrasi penjualan dapat dialihkan ke perusahaan anjak

piutang.Hal ini dimungkinkan karena perusahaan anjak piutang mempunyai

perangkat lunak untuk sistem tersebut.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya,mengenai manfaat pembiayaan anjak

piutang bagi industri kecil dan menengah yang mempunyai produk untuk

diekspor,adalah bahwa fasilitas anjak piutang yang diterima dapat dijadikan

pengganti letter of credit.Hal ini dimungkinkan karena perusahaan anjak piutang

dapat melakukan kegiatan international factoring bekerja sama dengan perusahaan

anjak piutang yang ada di luar negeri.Kegiatan ini sangat memudahkan perusahaan

kecil dan menengah mengekspor barang karena perusahaan anjak piutang dapat

membantu menyelesaikan dokumen ekspor yang dibutuhkan,dan pembayaran sudah

pasti terjamin baik dalam jumlah maupun waktunya.

Kiranya itulah yang dapat kami gambarkan secara ringkas mengenai anjak

piutang.Dalam bab bab berikut ini,akan dibahas anjak piutang secara lebih

mendalam,baik definisi dan istilah,peraturan,jenis,mekanisme,manfaat,perpajakan,

hingga perlakuan akuntansinya.

BAB 1 : PENGERTIAN

ANJAK PIUTANG

1. Pengertian

Factoring dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi anjak piutang.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20

Desember 1988,perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan

kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan

piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan

dalam atau luar negeri.

Definisi diatas menjelaskan bahwa jasa yang diberikan dalam suatu kegiatan

atas anjak piutang adalah jasa pembiayaan dan jasa non pembiayaan atas piutang.

Pada kenyataannya kedua jenis ini tidak harus selalu ada dalam perjanjian anjak

piutang,perjanjian anjak piutang ada yang meliputi kedua jenis jasa tersebut dan ada

juga yang hanya meliputi salah satu jenis jasa diatas. Pada dasarnya pilihan atas

jenis jasa yang akan diberikan tergantung pada kesepakatan antar pihak factor dan

pihak klien.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut diperbaharui dengan SK Menteri

Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 yang menyatakan bahwa Kegiatan

pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan atau pengurusan piutang atau

penagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau

luar negeri. Pernyataan ini dipertegas oleh SK Menteri Keuangan Nomor 172/

KMK.06/2002 yang menyatakan bahwa kegiatan anjak piutang dilakukan dalam

bentuk pengalihan dan pembelian serta pengurusan piutang atau tagihan jangka

pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Pihak yang terkait dalam kegiatan anjak piutang meliputi:

a. Perusahaan jasa anjak piutang (factor). Factor adalah pihak yang

memberikan jasa anjak piutang.

b. Klien (client). Klien adalah pihak yang menerima jasa anjak piutang dan

menjual barang dan jasa secara kredit kepada nasabah.

c. Nasabah (customer). Nasabah adalah pihak yang membeli barang atau jasa

dari klien dan mempunyai kewajiban berupa utang jangka pendek kepada

klien.

Anjak piutang merupakan perjanjian antar factor dan klien mewajibkan :

1.Pihak factor untuk memberikan jasa berupa:

a.Pembiayan atas piutang usaha yang dimiliki oleh klien.

b.Non pembiayaan berupa antara lain penagihan piutang dan administrasi penjualan.

2.Pihak klien untuk:

a.Menjual atau menjaminkan piutangmya kepada pihak factor.

b.Memberikan balas jasa financial kepada factor.

Berkaitan dengan definisi anjak piutang tersebut, dalam kegiatan anjak piutang

yang dilakukan di indonesia terdapat beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi,

yakni:

1. Transaksi anjak piutang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, anjak piutang

dengan pembiayaan (financing activity), yaitu dalam bentuk pembelian dan

pengalihan piutang dan,anjak piutang non – pembiayaan (non – financing

activity) yaitu dalam bentuk pengurusan piutang atau tagihan.

2. Transaksi anjak piutang dapat dilakukan untuk transaksi perdagangan

domestik (anjak piutang domestik) dan transaksi perdagangan antar negara

atau ekspor/impor (anjak piutang international)

3. Objek pembiayaan anajak piutang adalah piutang atau tagihan jangka pendek

suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

4. Pembiayaan anjak piutang hanya dapat dilakukan kepada perusahaan, bukan

kepada individual atau orang – perorangan.

Kegiatan anjak piutang pada prinsipnya merupakan pemberian kredit kepada

supplier dengan cara membeli piutang atau tagihan kepada nasabahnya atau

costumer – nya. Namun yang sesungguhnya terjadi adalah pemberian kredit itu

diberikan oleh supplier kepada pembeli, hanya saja proses penagihannya

dilimpahkan kepada factor yang sebelumnya telah menandatangani perjanjian anjak

piutang.

2.Beda Anjak Piutang dengan Transaksi Lain

Transaksi anjak berbeda dengan transaksi kredit bank. Adapun hal – hal yang

membedakan anjak piutang dengan kredit bank dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kredit bank hampir selalu dikaitkan jaminan / agunan, sedangkan dalam

transaksi anjak piutang jaminan / agunan bukan merupakan hal yang mutlak,

kadangkala hanya sebagai jaminan tambahan.

2. Kredit bank memberikan tambahan aktiva dalam bentuk kas, sedangkan

anjak piutang tidak memberikan tambahan pada kas akan tetapi hanya

memperlancar arus kas dengan piutang yang belum jatuh tempo.

3. Kredit bank biasanya dalam jumlah dan syarat pelunasan yang tetap,

sedangkan anjak piutang mengubah penjualan kredit menjadi uang tunai.

4. Kredit bank melibatkan praktek – praktek umum perkreditan termasuk

mengenai jaminan / agunan, sedangkan piutang pada prinsipnya merupakan

transaksi jual beli piutang.

5. Kredit bank dimulai dari timbulnya utang melalui mobilisasi dana

masyarakat yang kemudian dialihkan menjadi aktiva produktif, sejak anjak

piutang berkaitan dengan pengalihan aktiva produktif, yaitu dari tagihan

menjadi kas.

6. Bank menjadikan debitur sebagai nasabah, sedangkan anjak piutang menjadi

client sebagai rekanan / mitra (partner), terutama dalam memelihara atau

mengurus pembukuan penjual client.

Untuk lebih memperjelas pengertian anjak piutang seperti telah disebut di atas,

Gatot Wardoyo dalh makalahnya ” Beberapa aspek mengenai Factoring (Anjak

Piutang) ” mengemukakan bahwa anjak piutang bila ditinjau dari segi

mekanismenya, pada dasarnya merupakan kegiataan pengalihan piutang sebagai

tindak lanjut dari jual beli tagihan. Namun pengertian piutang dalam transaksi ini

harus diketahui dahulu secara secara pasti agar tidak menimbulkan salah pengertian

dalam segi pembahasan masalah yuridis.

Secara umum, piutang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu piutang

yang berasal dari transaksi dagang dan yang berasal dari fasilitas pinjaman / kredit

(dibuktikan dengan perjanjian kredit).

Bila kedua jenis piutang tersebut diperbandingkan, maka akan terlihat unsur

– unsur sebagai berikut:

1. Piutang Dagang mempunyai ciri – ciri berikut:

a. Jangka, sebab seller sangat berkepentingan dengan kelancaran

perputaran modalnya.

b. Umumnya berasal dari transaksi jual beli barang atau jasa.

c. Jaminan kebendaan kurang diperhatikan karena lebih dititikberatkan

pada masalah pemeliharaan hubungan dagang. Kalaupun ada

jaminan, jumlahnya relatifnya kecil dibandingkan dengan nilai

tagihannya, yaitu berupa uang panjar atau uang muka.

2. Piutang dalam perkreditan, mempunyai ciri – ciri sebagai berikut:

a. Jangka waktu yang lebih lama, karena adanya kemungkinan untuk

dapat diperpanjang.

b. Berasal dari suatu perjanjian kredit.

c. Adanya suatu jaminan yang lebih bersifat riil / kebendaan dan pasti.

d. Dalam hubungan yang lebih formal antarapihak, misalnya ada

jaminan yang diikat secara yuridis disertai pemberian hak prefensi

kepada kreditur.

Kegiatan anjak piutang dapat dikatakan produk pembiayaan yang masih terbilang

baru di Indonesia, meskipun selama ini kita telah mengenal jenis pembiayaan yang

menyerupai aktivitas anjak piutang, yaitu kegiatan Account Receivable Financing

(Cheque Discounted). Kegiatan anjak piutang bukanlah kegiatan untuk

menggantikan kegiatan kegiatan Account Receivable Financing, melainkan

penyempurnaan dan melengkapi serta menambah alternatif pembiayaan untuk

memenuhi kebutuhan modal kerja dan meningkatkan kemampuan perputaran dana

(cash flow).

Adapun perbedaan yang mencolok antara Account Receivable Financing dan

kegiataan anjak piutang adalah sebagai berikut:

1. Kontrol

Dalam transaksi Account Receivable Financing, factor tidak dapat mengetahui

Cheque / Bilyet giro yang diserahkan client kepada factor, sehingga factor tidak

mengetahui siapa saja pelanggan client, kualitas cheque / Bilyet Giro serta factor

tidak mengetahui dengan pasti transaksi yang dilakukan antara client dan

customer.

Sedangkan dalam transaksi anjak piutang, factor dapat mengikuti transaksi

jual beli antara client dan customer melalui faktur dan surat jalan yang

diserahkan kepada factor.

Di samping, factor juga mengetahui karakter – karakter customer, sehingga

mudah melakukan kontrol terhadap aktivitas pembiayaan anjak piutang yang

diberikan serta dapat pula memberikan informasi kepada client apabila ada

customer yang nakal.

2. Plafond Kredit

Dalam transaksi anjak piutang biasanya factor dapat memberikan fasilitas

pembiayaan sampai 100% dari nilai faktur, sedangkan dalam Account

Receivable Financing sudah pasti lebih rendah. Tingginya plafon yang diberikan

factor kepada client, sudah barang tentu akan memberikan tambahan modal

kerja yang lebih baik.

3. Administrasi

Pada transaksi Account Receivable Financing, aktivitas administrasi yang

dilakukan terbatas pada aktivitas pencairan plafond dan penyimpanan Post

Dated Cheque, sedangkan dalam transaksi anjak piutang juga melakukan

pencatatan seluruh hasil penjualan kredit client yang dianjakpiutangkan,

memberikan laporan – laporan yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan

ke factor dan juga dapat melakukan penagihan kepada customer.

4. Pengikatan

Pengikatan dalam transaksi Account Receivable Financing biasanya melakukan

pengikatan pokok berupa perjanjian kredit dan pengakuan utang serta ditambah

dengan pengikatan cessie piutang dan jaminan yang dapat dibuat secara notaris

ataupun bawah tangan, sedangkan pengikatan anjak piutang berdasarkan

perjanjian anjak piutang ditambah pengikatan jaminan dari client. Pengikatan

anjak piutang lebih sederhanaa dibandingkan dengan Account Receivable

Financing dan apabila dibuat secara notaris biaya lebih murah.

5. Aktivitas

Kegiatan anjak piutang lebih luas dibandingkan dengan Account Receivable

Financing, hal ini dimungkinkan karena anjak piutang dapat dijadikan

alternative pengganti Letter Of Credit untuk transaksi ekspor dan impor satu

negara dan negara lainnya.

Berdasarkan uraian perbedaan antara Account Receivable Financing dan anjak

piutang, maka transaksi anjak piutang lebih baik dibandingkan dengan Account

Receivable Financing.

Selain itu ,Lembaga Factoring juga memiliki perbedaan dengan Bank,yakni :

Perbedaan antara Bank dan Factoring

Perbedaan antara anjak piutang dengan bank dapat dilihat :

bank Factoring

transaksi utang piutang penjualan barang secara

proses utang ke aktiva produktif

memakan waktu

aktiva produktif beralih ke kas

lebih cepat

Aktiva pasiva Kas dan utang

bertambah

Piutang berubah kas

Analisis kredit 1 pihak aja (nasabah) 2 pihak(supplier dan pembeli)

Agunan Wajib Tidak mutlak

Tingkat resiko Tinggi (resiko nasabah) Lebih tinggi(resiko klien dan

nasabah)

Biaya Bunga dan provisi Service dan discount charge

Bantuan jasa Pembiayaan Pembiayaan dan non pembiayaan

Penanggung resiko Bank Supplier/factor

3.Anjak Piutang dan Istilah Istilahnya

Dalam kegiatan anjak piutang, yang dimaksud dengan piutang / tagihan adalah

piutang yang dari transaksi dagang, hal ini seperti yang dikemukakan dalam pasal 1

ayat 8 keputusan Presiden No. 61/1988 dan pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan

No.1251/KMK.013/1988 yang kemudian dipertegas dengan ketentuan dalam pasal 1

angka 1 Surat Kputusan Menteri Keuangan Nomor 173/KMK.06/2002.

Berikut ini akan kami kemukakan istilah – istilah umum yang sering

digunakan dalam transaksi anjak piutang yang dilakukan di Indonesia, yaitu:

1. Piutang adalah kewajiban pembayaran customer kepada client atas barang

yang telah dibeli dan/atau jasa yang telah diberikan oleh client kepada

customer.

2. Kontrak adalah perjanjian anjak piutang / factoring agreement yang

dilakukan oleh dan antara factor dan client.

3. Nilai pembayaran adalah besarnya nilai pembiayaan yang diberikan oleh

factor atas faktur / tagihan yang ditawarkan oleh client kepada factor

( biasanya dalam presentase, misal 80% ).

4. Retention / contigencie reserve adalah bagian dari faktur / tagihan yang

ditawarkan oleh client kepada factor yang tidak dibiayai oleh factor, sebagai

contoh maksimum pembiayaan yang diberikan adalah 80% dari nilai faktur,

maka retention – nya adalah sebesar 20%. Retention akan dikembalikan

kepada client setelah tagihan kepada customer diterima efektif oleh factor.

Untuk selanjutnya istilah – istilah anjak piutang ini akan kami gunakan terus dalam

buku yang membahas anjak piutang ini.

4.Miskonsepsi Anjak Piutang

Pelaksanaan kegiatan anjak piutang dalam kenyataan sehari – harinya

masih sangat sulit dilakukan, sebagaimana dikemukakan oleh INW Wisnugupta

dalam makalahnya yang berjudul ” Factoring, Complementary Jasa Perbankan ”

Hal ini disebabkan masih adanya miskonsepsi atau kekeliruan dalam memandang

anjak piutang. Adapun miskonsepsi yang dimaksud adalah:

1. Miskonsepsi mengenai biaya Factoring

Dalam praktek di lapangan pembebanan biaya factoring sering kali dianggap

terlalu mahal oleh masyarakat. Padahal mahal atau murahnya biaya factoring

tergantung dari jasa – jasa yang diberikan factor kepada client. Dengan adanya

miskonsepsi ini, factoring hanya diperlukan sebagai jalan keluar yang terakhir

apabila jenis – jenis pembiayaan lainnya tidak memungkinkan ( the last resort of

borrowing ).

2. Miskonsepsi Kredit Macet

Miskonsepsi mengenai kesan bahwa factor adalah perusahaan yang menangani

kredit macet. Factoring bukanlah juru selamat kredit macet, factor bukanlah bad

debt collector atau juru tagih. Factor justru bertindak sangat selektif dalam

melakukan transaksi factoring. Factor hanya akan melakukan transaksi

nonrecourse factoring, apabila kemungkinan terjadinya risiko bad debt sangat

kecil. Saat ini mayoritas transaksi factoring masih atas dasar recourse factoring,

di mana factor tidak bersedia mengambil alih risiko bad debt.

5.Usaha Usaha yang Cocok menggunakan Jasa Anjak Piutang

Masih menurut INW Wisnugupta, bahwa transaksi anjak piutang sangat relevan

dan cocok bagi perusahaan yang mempunyai kondisi sebagai berikut:

1. Perusahaan yang akan memperluas penjualannya dengan memasuki pasar

baru ( belum dikenal). Factor dapat berperan sebagai pusat informasi dan

biasanya factor memiliki pengalaman yang cukup dalam pasar tersebut.

Dalam Export Factoring, perusahaan import factor di negara tujuan akan

mengambil alih peran dimaksud.

2. Perusahaan yang baru berkembang dengan pesat, di mana umumnya

credit department dalam perusahaan kurang mampu mengimbangi

ekspansi perusahaan. Dengan adanya transaksi anjak piutang, client dapat

merencanakan ekspansinya dengan lebih leluasa, fungsi credit

department diambil alih oleh factor.

3. Biaya untuk membentuk credit department bagi perusahaan menengah ke

bawah mungkin dirasa terlalu mahal. Perusahaan yang termasuk dalam

golongan ini lebih menyukai menyerahkan fungsi credit departmernt

kepada factor.

4. Anjak Piutang adalah transaksi self – liquidating, tanpa pengaturan

pembayaran tertentu. Begitu customer membayar, maka otomatis posisi

baki berkurang, kelonggaran menarik pun bertambah. Kebanyakan

perusahaan lebih menyukai mekanisme ini ( open account basis ) karena

memang lebih fleksibel daripada transaksi dengan fixed payment tertentu

yang dirasakan mengikat.

5. Anjak piutang juga cocok bagi perusahaan yang memerlukan sumber

pembiayaan siap pakai sewaktu – waktu diperlukan ( stand ny facility )

untuk kondisi yang khusus, seperti pemanfaatan pembeliaan barang

dalam jumlah besar dengan discount menarik. Dengan memperoleh

Advanced payment, client dapat memanfaatkan discount dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya anajak piutang dapat dijadikan sebagai alternatif

pembiayaan, sebagai pengganti kredit perbankan, terutama bagi industri kecil dan

menengah yang saat ini banyak banyak mengalami kendala, lebih – lebih di saat

krisis moneter tengah melanda indonesia. Dengan demikian, anjak piutang

diharapkan dapat membantu proses modernisasi perekonomian bangsa.

BAB 2 : PERATURAN – PERATURAN

PEMERINTAH YANG MENGATUR KEGIATAN

ANJAK PIUTANG

1.Peraturan Peraturan Mengenai Anjak Piutang

Di Indonesia, kegiatan anjak piutang atau factoring sejauh ini belum diatur

secara khusus dengan undang – undang seperti halnya perbankan, asuransi, ataupun

dana pensiun. Keberadaan industri anjak piutang sebagai bagian dari aktivitas

lembaga pembiayaan saat ini hanya diatur dengan Surat Keputusan Presiden,

Keputusan Menteri, dan Surat Edran Direktorat Jendral.

Adapun peraturan – peraturan yang dimaksud dapat kami kemukakan sebagai

berikut:

A. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tanggal 20

Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 dikenal dengan paket deregulasi

Desember 1988, yang memperkenalkan Industri Multi Finance di Indonesia,

di mana pada waktu itu jasa pembiayaan yang baru dikenal oleh masyarakat

adalah Leasing ( Sewa Guna Usaha) saja. Dengan dikeluarkannya ketentuan

ini, maka usaha pembiayaan tidak hanya berupa kegiatan leasing saja

melainkan bertambah menjadi:

1. Factoring (Anjak Piutang)

2. Leasing (Sewa Guna Usaha)

3. Consumer Finance (Pembiayaan Konsumen)

4. Credit Card (Kartu Kredit)

5. Venture Capital (Modal Ventura)

6. Security House (Perdagangan Surat Berharga)

Keputusan Presiden ini memberikan kemudahan kepada perusahaan leasing

untuk meningkatkan statusnya menjadi perusahaan multi finance (perusahaan

pembiayaan) dan/ atau kemudahan mendirikan perusahaan baru yang

bergerak di lembaga pembiayaan serta merupakan pembaruan dari

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39 tanggal 26 Oktober 1988

tentang Lembaga Pembiayaan, di mana dalam keputusan tersebut

menerangkan bahwa aktivitas pembiayaan terdiri dari:

1. leasing (Sewa Guna Usaha)

2. Factoring (Anjak Piutang)

3. Consumer Finance (Pembiayaan Konsumen)

4. Credit Card (Kartu Kredit)

5. Venture Capital (Modal Ventura)

6. Reksa Modal

7. Security House (Perdagangan Surat Berharga)

Perbedaaan yang mencolok antara kedua keputusan Presiden ini adalah

dikeluarkannya kegiatan Reksa Modal dari kegiatan Perusahaan Pembiayaan

dan batas kepemilikan saham oleh badan usaha asing.

B. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan

Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Adapun pokok – pokok isi dari surat keputusan menteri keuangan ini, adalah

sebagai berikut:

1. Definisi Pembiayaan

Anjak Piutang

Kegiatan anjak piutang dapat dilakukan dalam bentuk:

1) Pembelian atau pengalihan piutang / tagihan jangka

pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

2) Penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang

perusahaan klien.

2. Pembatasan

a. Lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh bank, lembaga

keuangan bukan bank dan perusahaan pembiayaan.

b. Perusahaan pembiayaan harus berbentuk perseroan terbatas

dan/atau koperasi, di mana saham perusahaan pembiayaan

yang berbentuk perseroan terbatas dapat dimiliki oleh Warga

Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia atau

Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan

Hukum Indonesia (usaha patungan)

C. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

1256/KMK.000/1989 tanggal 8 November 1989 tentang Perubahan

Ketentuan mengenai Perusahaan Perdagangan Surat Berharga dalam

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988

Tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan

Lembaga Pembiayaan.

D. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

468/KMK.017/1995 Tanggal 03 Oktober 1995 tentang Perubahan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20

Desember 1988 tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga

Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan

No.1256/KMK.00/1989 Tanggal 18 November 1989.

Adapun pokok – pokok isi dari surat keputusan menteri keuangan ini, antara

lain adalah:

1. Mengubah modal disetor atau simpanan pokok dan wajib perusahaan

pembiayaan yang melakukan satu atau lebih kegiatan usaha,

ketentuan ini berlaku bagi perusahaan baru maupun yang sudah

mendapatkan izin usaha, menjadi sebagai berikut:

a. Perusahaan Swasta Nasional Rp 10.000.000.000,-

b. Perusahaan Patungan Rp 25.000.000.000,-

c. Koperasi Rp 5.000.000.000,-

Bagi pemegang saham yang berbadan hukum, jumlah penyertaan

modal pada perusahaan pembiayaan tidak boleh melebihi modal

sendiri setelah dikurangi dengan penyertaan yang telah dilakukan.

Selain itu, perusahaan pembiayaan wajib menyesuaikan kewajiban

permodalannya selambat – lambatnya 3 (tiga) tahun sejak peraturan

ini diberlakukan.

E. Keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur

Bank Indonesia Nomor 607/KMK.017/1955 & Nomor 28/9/KEP/GBI

Tanggal 19 Desember 1995 tentang Pelaksanaan Pengawasan Perusahaan

Pembiayaan Oleh Bank Indonesia.

Surat keputusan bersama ini bertujuan untuk melibatkan Bank Indonesia

untuk ikut melakukan pengawasan perusahaan pembiayaan baik secara

langsung maupun tidak langsung, yang sebelumnya Bank Indonesia tidak

ikut melakukan pengawasan. Adapun ruang lingkup pengawasan yang

dilakukan oleh Bank Indonesia kepada perusahaan pembiayaan meliputi:

1. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap penarikan pinjaman luar

negeri.

2. Penyaluran pinjaman yang bersumber dari kredit perbankan.

3. Penerbitan surat sanggup bayar.

4. Kualitas aktiva produktif.

5. Kebenaran dan kelengkapan laporan.

F. Surat Edaran Direktorat Jendral Lembaga Keuangan Department Keuangan

Republik Indonesia Nomor SE 1087/LK/1996 Tanggal 27 Februari 1996

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Sanksi bagi Perusahaan

Pembiayaan.

Surat edaran ini mengatur tentang pelaksanaan kewajiban sistem pelaporan

perusahaan pembiayaan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indoneisa No.606/KMK.017/1995 Tanggal 19 Desember 1995

tentang Ketentuan Pinjaman yang diterima, penyertaan dan pelaporan

Perusahaan Pembiayaan. Adapun laporan – laporan yang disampaikan wajib

disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank

Indonesia.

G. Keputusan Mnteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 292/KMK.04/1996

Tanggal 18 April 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan

No.642/KMK.04/1995 tentang nilai Lain sebagai Dasar pengenaan Pajak.

H. Surat Direktorat Jenderal Pajak Departement Keuangan Republik Indonesia

Nomor S-78/PJ-311/1996 Tanggal 19 April 1996 tentang Pembebasan Pph

Pasal 23 atas Penghasilan yang Diperoleh Perusahaan Anjak Piutang.

I. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Departement Keuangan Republik

Indonesia NO.SE-06/PJ-53/1997 Tanggal 18 Maret 1997 tentang Perlakuan

PPN atas Jasa Anjak Piutang.

J. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

130/KMK.04/1998 Tanggal 27 Februari 1998 tentang penghapusan Piutang

Tak Tertagih yang boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.

K. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Departement Keuangan Republik

Indonesia Nomor SE-19/PJ-42/1998 Tanggal 10 Juli 1998 tentang

Pelaksanaan Piutang Tak Tertagih yang boleh Dikurangi Sebagai Biaya.

L. Surat Direktur Peraturan Perpajakan No.S-11/PJ.312/1999 Tanggal 26

tentang Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagi Industri Multi Finance.

M. Peraturan Bank Indonesia No.1/9/PBI/1999 Tanggal 28 Oktober 1999

tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga

Keuangan Non-Bank.

N. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

448/KMK.017/2000 Tanggal 27 Oktober tentang Perusahaan Pembiayaan

Dalam keputusan menteri keuangan No. 1251/KMK.013/1998 sehingga

mempertegas aspek-aspek selama ini kurang diatur seperti pembukaan kantor

cabang, merger, akuisisi serta konsolidasi, aspek permodalan, pencabutan izin usaha.

Selain itu keputusan ini membatalkan dan menyatakan tidak berlakunya lagi.

a) Keputusan menteri keuangan No. 606/KMK.017/1995 Tanggal 19 dersember

1995;

b) Keputusan menteri keuangan No. 609/KMK.017/1995 Tanggal 21 Desember

1995

c) Keputusan menteri keuangan No. 446/KMK.017/1995 Tanggal 29

September 1998.

Adapun pokok-pokok isi surat keputusan menteri keuangan ini dapat kami

kemukakan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan pembiayaan dapat melakukan

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah damn yang bersifaf konvensional.

2. Perusahaan pembiayaan dapat didirikan dan dimiliki oleh:

a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hokum Indonesia;

b. Badan usaha asing dan warga Negara Indonesia atau badan hukum

Indonesia (usaha patungan).

3. Perusahaan Pembiayaan berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.

4. Modal disetor atau simpanan pokok dan wajib Perusahaan Pembiayaan

ditetapkan sebagai berikut:

a. Perusahaan swasta nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp.

10.000.000.000 (sepulauh milyar rupiah);

b. Perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp.

25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah);

c. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima

milyar rupiah).

5. bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan

modal; pada Perusahaan Pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar

modal sendiri dikurangi dengan penyertaan 6yang telah dilakukan.

6. Modal sendiri yang berbentuk badan hukum Perseroan terbatas merupakan

dari modal disetor, agio saham, cadangan, dan saldo laba dikurangi dengan

penyertaan.

7. Modal sendiri untuk yang berbentuk hukum Koperasi merupakan

penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal

penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi dengan

penyertaan.

8. Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas

Perusahaan Pembiayaan sekurang-kurangnya wajib memenuhi persyaratan:

a. Tidak tercatat sebagai debitur kredit macet disektor perbankan;

b. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perbankan;

c. Tidak pernah dihukum karena tindak kejahatan;

d. Setoran modal pemegang saham tidak berasal dari pinjaman;

e. Salah satu direksi atau pengurus harus berpengalaman operasional

dibidfang persahaan Pembiayaanatau Perbankan sekurang-kurangnya 2

tahun; dan

f. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang

mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan

keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Setiap perusahaan anggaran dasar,pemegang sahm, direksi dan dewan

komisarin atau pengurus dan pengawas wajib dilaporkan kepada Menteri

selambat-lambatnya 15 hari setelah perusahaan dilaksanakan

10. Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan hanya dapat dilakukan

dengan izin Menteri.

11. Untuk dapat membuka Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan harus

mempunyai persyaratan:

a. Rencana pembukaan Kantor Cabang wajib dicantumkan dalam rencana

kerja perusahaan Pembiayaan yang telah disahkan dalam rapat umum

pemegang saham atau rapat anggota;

b. Perusahaan Pembiayaan memperoleh laba berdasarkan:

1. Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;dan

2. Laporan keuangan bulanan terakhir.

12. Perusahaan Pembiayaan dapat menerima pinjaman baik dari dalam maupun

luar negri. Jumlah pinjaman bagi setiap Perusahaan Pembiayaan ditetapakn

setinggi-tingginya sebesar 15 kali jumlah modal sendiri(net worth)

Perusahaan Pembiayaan setelah dikurangi penyertaan.

13. Jumlah pinjaman luar negeri ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 5 kali

jumlah modal sendiri (net worth) Perusahaan Pembiayaan setelah dikurangi

penyertaan.

14. Modal sendiri (net worth) bagi persahaan yang berbentuk hukum:

a. Perseroan Terbatas terdiri dari modal disetor ditambah dengan modal

ditahan, laba tahun berjalan, cadangan umum yang belum di gunakan,

agio saham dan pinjaman subordinasi yang dihitung berdasarkan laporan

keuangan posisi bulan terakhir;

b. Koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal

penyertaan, dana cadangan, dana sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan

serta kerugian yang dihitung berdasarkan laporan keuangan posisi bulan

terakhir.

15. Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman yang diterima Perusahaan

Pembiayaan dengan syarat:

a. Minimum berjangka waktu 5 tahun;

b. Dal;am hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala

pinjaman yang ada;

c. Dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan Pembiayaan dan

emberi pinjaman.

16. Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal

sendiri sebanyak-banyaknya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari modal

disetor.

17. Setiap pinjaman subordinasi yang diterimas oleh Perusahaan Pembiayaan

wajib dilaporkan kepada menteriselambat-lambatnya 10 hari setelah

pinjaman diterima.

18. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan yang melakukan resstruturisasi utang

usaha mempunyai ekuitas negatif, pemegang saham wajib menambah modal

sekurang-kurangnya sebesar-besarnya disetor minimum.

19. Perusahaan Pembiayan hanya dapat melakukan penyertaan modal pada

perusahaan di setor keuangan.

20. Penyertaan modal pada setiap perusahan tidak boleh melebihi 25% dari

modal disetor perusahaan yang bersangkutan.

21. Jumlah seluruh penyertaan modal perusahaan pembiayaan tidak boleh

melebihi 40% dari jumlah modal sendiri Perusahaan pembiayaan yang

bersangkutan.

22. Perusahaan Pembiayaan dilarang:

a. Menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro,

deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu;

b. Menerbitkan Surat Sanggup Bayar, kecuali sebagai jaminan atas utang

sebagai bank yang menjadi krediturnya;

c. Memberikan jaminan daslam segala bentuknya kepada pihak lain.

23. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) yang dibuat dan di keluarkan oleh

Perusahaan Permbiayaan tidak dapat dialihkan dan wajib dicantumkam kata-

kata “tidak dapat dialihkan (non-negotible)”.

24. Perubahan Nama Perusahaan Pembiayaan wajib dilaporkan kepada Menteri

selambat-lambatnya 15 hari setelah perubahan nama dilaksanakan wajib

dilampiri perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instalasi

berwenang serta NPWP.

25. Pemindahan alamat kantor pusat atau kantor cabang Perusahaan Pembiayaan

wajib di laporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 15 hari sejak

pelaksanaan pemindahan disertai dengan bukti penguasaan gedung kantor.

26. Perusahaan wajib menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada

bank Indonesia:

a. Laporan Keuangan Bulanan;

b. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran;]

c. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

27. Perusahaan Pembiayaan wajib mengumumkan neraca sdan perhitungan laba

rugi singkat sekurang-kurangnya dalam 1 surat kabar harian yang

mempunyai peredaran luas, selambat-lambatnya setelah tahun buku berakhir.

28. Pembinaan dan pengawasan Perusdahaan Pembiayaan dilakukan oleh

Menteri.

29. Pelaksanaan pengawasan Perusahaan Pembiayaan dilakukan oleh

Departemen Keuangan dengan dibantu oleh Bank Indonesia.

30. Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan dilakukan oleh Menteri

dalam hal Perusahaan Pembiayaan :

a. Bubar;

b. Dikenakan sanksi;

c. Tidal lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan;

d. Melakukan Merger atau Kosolidasi.

31. Perusahaan Pembiayaan bubar karena:

a. Keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;

b. Jangka waktu berdirinya Perusahaan pembiayaan yang ditetapkan dalam

anggaran dasar berakhir;

c. Penetapan pengadilan;

d. Keputusan Pemerintah.

32. DAlam hal Perusahaan Pembiayaan bubar berdasarkan penetapan pengadilan

atau keputusan pemerintah,. Likuidator atau pernyelesai wajib melaporkan

penertapan atau keputusan tersebut kepada merteri selambat-lambatnya 30

hari sejak penetapan pengadilan dan keterangan yang menyatakan bahwa

penetapan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

O. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/KMK.06/2002

Tanggal23 April 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor

448/KMK.017/2002 Tentang perusahaan Pembiayaan :

Adapun pokok-pokok isi surat keputusan menteri keuangan ini dapat kami

kemukakan sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan tentang kegiatan anjak piutang dari semula

menyatakan: “kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian

atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari trsansaksi perfdagangan

dalam atau ;luar negeri, penatausahaan dan penagihan piutang perusahaan

penjual piutang” menjadi “ kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk

pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka

pendek dari transaksi perdagangan dan atau luar negeri”.

2. Mengubah ketentuan tentang permohonan untuk mendapatkan izin usaha

perusahaan pembiayaan.

3. Mengubah ketentuan modal disetor, sehingga menjadi:

Perusahaan swasta nasional atau perusahaan patungan sekurang-

kurangnya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah),.

Koperasi sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000 (lima milyar

rupiah).

4. Restrukturisasi utang usaha perusahaan pembiayaan tidak hanya dapat

dilakukan melalui Stuan Tugas Prakarsa Usaha (Jakarta Initiative Task

Force) tetapi dapat juga melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional

(BPPN) yang selanjutnya wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan

selambat-lambatnya 10 Hari sejak perjanjian restrukturisasi di tandatangani.

5. Mempertegas Pemberlakuan Ketentuan :

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa

Nilai Tukar.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perlkoperasian.

Undang-undang Nomor 156 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang bagi Perusahaan Pembiayaan beserta sanksinya.

P. Keputusan Menteri Keuangan Repulik Indonesia Nomor 185/KMK.06/2002

tentang Penghentian Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan:

Dengan adanya keputusan Menteri Keuangan ini maka untuk sementara waktu

pemerintah tidak mengeluarkan izin usaha baru bagi Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan uraian dan rincian mengenai peraturan pemeritah yang mengatur

keberadaan perusahaan pembiayaan anjak piutang dei Indonesia, terlihat jelas bahwa

industri ini belum menmpunyai landasan hukum yang kokoh layaknya industri

perbankan maupun asuransi. Dalam rangka untuk memberikan kepastian usaha dan

meningkatkan dasa saing pada era perdagangan bebas, sudah sepantasnya industri

anjak piutang dan/atau industri pembiayaan dilindungi dengan Undang-undang

Usaha Jasa Pembiayaan serta diberikan alternative baru sumber pendanaan selain

kredit perbankan serta insentif khusun bagi perusahaan anjak piutang dan/atau

perusahaan pembiayaan yang khusus melayani usaha kecil.

Selain ketentuan-kertentuan pemerintah yang mengatur keberadaan industri

anjak piutang yang telah kami sebutkan diatas, berikut ini akan kami kemukan pula

mengenai aspek hukum/yuridis dari anjak piutang dalam tata hukum Indonesia

seperti yang dikemukakan oleh Gatot Wardoyo. Seperti yang telah kita ketahui

anjak piutang bila ditinjau dari segi mekanismenya, pada dasarnya merupakan

pengalihan piutang sebagai tindak lanjut dari jual beli tagihan tersebut. Namun,

pengertian piutang dalam hal ini harus diketahui secara pasti , agar tidak

menimbulkan salah tafsir dalam pembahasan segi yuridisnya. Secara umum, piutang

dapat dibedakan menjadi 2 jenis: yaitu piutang yang berasal dari treansaksi dagang

dan berasal dari fasilitas pinjaman/kredit (didudukan dalam perjanjian kredit). Bila

diadakan perbandingan antara kedua jenis piutang tersebut, maka akan terlihat jelas

unsur-unsur sebagai berikut:

1. Piutang Dagang:

a) Jangka pendek, sebab seller sangat berkepentingan dengan kelancaran

perputaran modalnya.

b) Umumnya berasal dari trasaksi jual beli barang/jasa.

c) Jaminan kebendaanb kurang diperhatikan karena lebih dititikberatkan kepada

masalah hubungan dagang. Kalau memeng ada jaminan relative kecil

dibandingkan dengan nilai tagihannya, yaitu berupa uang panjar atau uang

muka.

2. Piutang dalam perkreditan:

a) Jangka waktu yang lebih lama, karena adanya kemungkinan untuk

diperpanjang.

b) Berasal dari suatu perjanjian kredit.

c) Adanya suatu jaminan yang lebih bersifat riil/kebendaan dan pasti.

d) Dalam hubungan yang lebih formal antar pihak misalnya adanya jaminan

yang diikat secara yuridis disertai adanya pemberian hak preferensi kepada

kreditur.

Dalam kegiatan anjak piutang yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud piutang

adalahpiutang yang timbul dari transaksi dagang seperti yang dirumuskan dalam

pasal 1 ayat 8. Keputusan Presiden RI no. 61/1988 dan pasal 6 Keputusan Metri

Keuangan no.1251/KMK.131/1988 yang kemudian dipertegas dengan pasal 1 angka

1 Keputusan Menteri Keuangan no. 172/KMK/2002.

Objek dari kegiatan anjak piutang adalah piutang yang berasal dari transaksi dagang.

Penyerahan piutang atas bawa cukup dilakukan secara fisik dari surat bukti piutang

kepada pihak factor oleh pihak penjual/klien.

Dengan penyerahan tersebut pihak factor sudah dapat dikatakan sebagai pemilik sah

atas piutang tersebut dan dilindungi pula oleh pasal 529 KUH Perdata yang pada

pokoknya menyatakan bahwa kedudukan seseorang yang menguasai,

mempertahankan, dan menikmati suatu kebendaan bergerak adalah sebagai pemilik.

Maka dapat dikatakan siapa pun yang membawa piutang tersebut adalah pemiliknya,

dalam hal ini adalah factor.

Penyerahan piutang atas unjuk (order) harus dilakukan dengan endosemen, yaitu

dengan cara membuat suatu keterangan mengenai pengalihan piutang tersebut di

halaman belakang dari surat piutang tersebut, dari pihak penjual/klien kepada factor

dan harus ditandatangani oleh pihak penjual/klien sehingga factor disebut

geendoserde dan pihak penjual/ klien disebut endosan.

Penyerahan piutang yang dibuat dengan bentuk atas nama penjual/klien, harus

dilakukan dengan cara cessie, yaitu suatu cara pengalihan piutang dengan membuat

akta otentik (dibuat oleh notaris sebagai pejabat khusus), atau di bawah tangan

(dibuat cukup oleh para pihak) sehingga pihak penjual /klien menjadi cedent dan

pihak factor menjadi cessionaris.

Bila diadakan perbandingan antara endosemen dan penyerahan fisik atas surat

piutang di satu pihak, terlihat bahwa piutang yang dibuat op naam ( atas nama

penjual/klien) memerlukan keterlibatan pembeli atau customer, yaitu minimal

pemberitahuan padanya. Tetapi akan lebih kuat bagi factor bila pembeli atau

customer dapat memberikan persetujuan tertulis. Tentunya akan lebih baik lagi jika

perjanjian anjak piutang dibuat segitiga antara factor, penjual/klien, dan pembeli/

customer.

Untuk itu hal-hal di bawah ini perlu diperhatikan oleh factor dalam membuat

perjanjian anjak piutang menurut tata hukum Indonesia, yaitu :

1. Ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang mengatur syarat-syarat sahnya

suatu perjanjian.

2. Pasal 1534 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan penjual/klien

bertanggung jawab akan piutang yang dijualnya tersebut, yaitu harus benar-

benar ada pada waktu diserahkan. Meskipun perjanjian ini tidak disertai adanya

jaminan dari pihak penjual/klien (recourse and without recourse factoring). Hal

ini kiranya sangat logis karena menyangkut objek dari suatu perjanjian dan

tentunya pihak factor juga tidak akan gegabah dalam menganalisis piutang

tersebut. Namun, bila dikaji secara yuridis, tanggung jawab pihak penjual/klien

harus diberikan legalitasnya, karena Indonesia bukan penganut system hukum

kebiasaan.

3. Pasal 1535 KUH Perdata, pada pokoknya menyatakan penjual/klien tidak

bertanggung jawab tentang kemampuan pembayar dari pihak pembeli/customer,

kecuali penjual/klien meningkatkan diri untuk memberikan jaminan atas

kemampuan membayar pihak pembeli/customer, tetapi dengan batas sebesar

harga penjualan piutang yang telah diterimanya. Pasal ini sebenarnya

memberikan pembatasan yang tegas mengenai tanggung jawab pihak

penjual/klien yang menurut pasal 1534 tampak tidak tegas.

4. Pasal 1536 KUH Perdata lebih merinci lagi tentang tanggung jawab

penjual/klien tersebut, yaitu dalam hal penjual/klien menjamin kemampuan

membayar pihak pembeli/customer. Namun, dibatasi hanya untuk waktu

sekarang, buakn untuk waktu kemudian hari, kecuali penjual/klien mengikatkan

diri untuk waktu yang akan datang juga. Hal ini tentu saja mempengaruhi harga

jual piutang tersebut.

5. Perlu juga diperjanjikan mengenai biaya yang timbul,sebab menurut 1466 ayat 1

KUHP perdata,biaya akta jual beli di pikul oleh pembeli,dalam halini factor,

kecualidiperjanjikan lain.

Q.Undang Undang yang terakhir ini merupakan keputusan Menteri Keuangan

mengenai Lembaga Keuangan Bukan Bank,yang belum lama ini dikeluarkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 /KMK.06/2003

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI

LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi yang mencurigakan

masih belum diterapkan di lingkungan industri-industri Perasuransian, Dana Pensiun

dan Lembaga Pembiayaan (Perusahaan pembiayaan dan Modal Ventura);

b. bahwa guna menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan berstandar

internasional serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan

keuangan maka diperlukan penerapan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan

transaksi yang mencurigakan;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur ketentuan tentang

kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah termasuk pelaporan transaksi yang

mencurigakan bagi Lembaga Keuangan Non Bank;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c,

perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip

Mengenal Nasabah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3467);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3477);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191);

4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP

MENGENAL NASABAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan perasuransian sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang tentang Usaha Perasuransian.

2. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang tentang Dana Pensiun.

3. Lembaga Pembiayaan adalah lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan.

4. Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) adalah Perusahaan Perasuransian, Dana

Pensiun dan Lembaga Pembiayaan (Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura).

5. Prinsip Mengenal Nasabah adalan prinsip yang diterapkan Lembaga Keuangan

Non Bank untuk mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi

nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

6. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LKNB, termasuk tetapi tidak

terbatas pada :

a.Pemegang polis dan atau tertanggung pada Perusahaan Asuransi;

b. Peserta dan atau pihak yang berhak pada Dana Pensiun;

c.Klien atau Penjual Piutang pada kegiatan Anjak Piutang;

d. Konsumen pada kegiatan Pembiayaan Konsumen;

e. Lessee atau Penyewa Guna Usaha pada kegiatan leasing atau Sewa Guna Usaha;

f. Pemegang kartu kredit pada usaha kartu kredit; dan

g. Perusahaan Pasangan Usaha pada kegiatan Modal Ventura.

7. Rekening adalan rincian catatan yang lengkap mengenai Nasabah termasuk tetapi

tidak terbatas pada identitas, transaksi atau perikatan antara LKNB dengan Nasabah.

8. Transaksi yang mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil,

karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan dan atau

yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil kejahatan.

9. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga

yang dibentuk berdasarkan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

10. Perikatan adalah perjanjian antara LKNB dengan nasabah, termasuk tetapi tidak

terbatas pada :

a. penutupan polis pada Perusahaan Perasuransian;

b. pendaftaran program pensiun pada Dana Pensiun;

c.perjanjian sewa guna usaha;

d. perjanjian pembiayaan konsumen;

e. perjanjian anjak piutang;

f. pembukaan rekening kartu kredit; dan

g. perikatan antara Perusahaan Modal Ventura dari Perusahaan Pasangan Usaha.

BAB II

PRINSIP MENGENAL NASABAH

Bagian Pertama

Kewajiban Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Pasal 2

LKNB wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 3

Dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, LKNB

wajib:

a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;

b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;

c.menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi

Nasabah; dan

d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan

penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Pasal 4

(1)Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Lembaga Keuangan Non Bank

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sebagai berikut:

a.Menyusun kebijakan dan prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang

dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

b. Menetapkan dan menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip

Mengenal

Nasabah kepada Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak

diberlakukannya

Keputusan Menteri Keuangan ini;

c.Setiap perubahan terhadap Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal

Nasabah

wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

sejak

ditetapkannya perubahan tersebut;

d. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, LKNB wajib menerapkan kebijakan

mengenal Nasabah bagi Nasabah baru dan atau perikatan baru sejak ditetapkannya

Pedoman tersebut; dan

e. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, LKNB wajib menerapkan kebijakan mengenal Nasabah

bagi

Nasabah yang sudah ada, termasuk pengkinian database Nasabah, paling lambat 18

(delapan belas) bulan sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini.

(2)Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal

Nasabah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Bagian Ketiga

Kebijakan Penerimaan Dan Identifikasi Nasabah

Pasal 5

(1)Sebelum melakukan perikatan dengan Nasabah, LKNB wajib rneminta informasi

mengenai

a. identitas calon Nasabah;

b. maksud dan tujuan melakukan transaksi atau perikatan dengan LKNB;

c.informasi lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon

Nasabah;dan

d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama

pihak lain

sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

(2) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat

dibuktikan dengan

keberadaan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :

a. Nasabah perorangan paling kurang terdiri dari

1) identitas Nasabah yang memuat:

a) nama;

b) alamat tinggal tetap;

c) tempat dan tanggal lalnr;

d) kewarganegaraan;

2) keterangan mengenai pekerjaan;

3) spesimen tanda tangan; dan

4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana, dengan catatan

bahwa

untuk perusahaan perasuransian dan dana pensiun lebih difokuskan pada keterangan

mengenai sumber dana sedangkan untuk lembaga pembiayaan lebih difokuskan

pada

tujuan penggunaan dana;

b. Nasabah perusahaan paling kurang terdiri dari

1) dokunien perusahaan

a) Akte pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Izin usaha atau izin lainnya dan instansi yang berwenang;

c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk

memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2) Nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk

mempunyai

wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan

usaha dengan LKNB;

3) Dokumen identitas pihak-pibak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak

untuk

dan atas nama perusahaan; dan

4) Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana, dengan catatan bahwa

untuk

perusahaan perasuransian dan dana pensiun lebih difokuskan pada keterangan

mengenai sumber dana sedangkan untuk lembaga pembiayaan lebih difokuskan

pada

tujuan penggunaan dana.

(3) LKNB wajib meneliti keabsaban dan kebenaran dokumen pendukung identitas

calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4)Apabila diperlukan, LKNB dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah

untuk dapat meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 6

(1)Dalam hal calon Nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain

(beneficial owner) untuk melakukan Perikatan, LKNB wajib memperoleh dokumen

pendukung sebagaimana dimaksud dalani Pasal 5 ayat (2) mengenai calon Nasabah

tersebut dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai

perantara dan atau kuasa pihak lain.

(2) LKNB juga wajib niernperoleh bukti atas identitas dari beneficial owner, suniber

dana dan tujuan penggunaan dana, serta informasi lainnya mengenai beneficial

owner dari calon Nasabah,yang antara lain berupa :

a.bagi beneficial owner perorangan :

1) dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a; dan

2) pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap

kebenaran

identitas maupun sumber dana dari beneficial owner;

b. bagi beneficial owner perusahaan termasuk LKNB

1) dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; dan

2) pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap

kebenaran

identitas maupun sumber dana dari beneficial owner.

Pasal 7

LKNB dilarang melakukan, Perikatan dengan calon Nasabah yang tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan atau Pasal 6.

Bagian Keempat

Pemantauan Rekening Dari Transaksi Nasabah

Pasal 8

LKNB wajib menatausahakan dan menyimpan dokumen-dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dari Pasal 6 dalam jangka waktu sampai dengan paling

kurang 5 (lima) tahun sejak Nasabah mengakhiri perikatan dengan LKNB.

Pasal 9

LKNB wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap

dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalain Pasal 5 atau Pasal 6.

Pasal 1 0

LKNB wajib memelihara profit Nasabah yang paling kurang meliputi informasi

inengenai :

a.pekerjaan atau bidang usaha;

b. jumlah penghasilan;

c. Perikatan lain yang dimiliki pada LKNB yang bersangkutan; dan

d. aktivitas transaksi normal.

Bagian Kelima

Manajemen Risiko

Pasal 11

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf d paling kurang mencakup

a.pengawasan oleh direksi dan komisaris atau pengurus dan pengawas LKNB

(management oversight);

b. pendelegasian wewenang;

c.pemisahan tugas;

d. sistim pengawasan intern termasuk audit intern; dan

e.program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

BAB III

PELAPORAN TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN

Pasal 12

LKNB wajib menyusun prosedur untuk pengidentifikasian dan pelaporan transaksi

yang

mencurigakan, sebagai bagian dari Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip

Mengenal Nasabah.

Pasal 13

(1) LKNB wajib melaporkan kepada Menteri Keuangan apabila terjadi transaksi

yang

mencurigakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah transaksi mencurigakan

tersebut

diidentifikasi oleh LKNB, dengan menggunakan format pada Lampiran Keputusan

Menteri Keuangan ini.

(2)Informasi mengenai transaksi yang mencurigakan dan pelaporan atas transaksi

yang

mencurigakan tersebut bersifat rahasia.

(3) LKNB, pejabat LKNB atau karyawan LKNB dilarang memberitahukan kepada

nasabah yang bersangkutan atau pihak lain mengenai pelaporan yang dilakukan oleh

LKNB berdasarkan ayat (1) di atas.

Pasal 14

Contoh-contoh dari bentuk transaksi yang mencurigakan ditetapkan lebih lanjut

dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Pasal 15

Penyampaian Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan atau transaksi yang

mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditujukan kepada

Menteri Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.untuk LKNB yang termasuk dalam industri perasuransian melalui Direktur

Asuransi detail alamat :

Direktorat Asuransi, Departemen Keuangan,

Dr. Wahidin No. 1, Gedung A lantal 8,

Jakarta - 10710

b. untuk LKNB yang termasuk dalam industri Dana Pensiun melalui Direktur Dana

Pensiun denganalamat :

Direktorat Dana Pensiun, Departemen Keuangan,

Jl. Dr. Wahidin No. 1, Gedung A lantai 8,

Jakarta - 10710;

C. untuk LKNB yang termasuk dalam industri Lembaga Pembiayaan (Perusahaan

Pembiayaan dan Modal Ventura) melalui Direktur Perbankan dan Usaha Jasa

Pembiayaan dengan alamat :

Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan, Departemen Keuangan, Jl. Dr.

Wahidin No. 1,

Gedung A lantai 7,

Jakarta - 107 1 0

BAB IV

PELAKSANA DAN FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 16

Direksi atau Pengurus LKNB wajib bertanggung jawab atas penerapan Prinsip

Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 17

LKNB wajib membentuk unit kerja khusus atau menunjuk petugas khusus yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 18

(1) LKNB wajib memiliki sistem informasi yang memadai untuk dapat

mengidentifikasi,

menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai

karakteristik

transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

(2)Sistem informal tersebut harus dapat memungkinkan LKNB untuk menelusuri

setiap transaksi,apabila diperlukan, termasuk untuk penelusuran atas identitas

Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, dan

sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

(3) LKNB wajib menerapkan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Keputusan Menteri

Keuangan ini.

Pasal 19

LKNB wajib melaksanakan program pelatihan bagi karyawan LKNB untuk

penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf

e yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a.menyusun program pelatihan bagi karyawan LKNB untuk penerapan Prinsip

Mengenal Nasabah;

b. menyampaikan program pelatihan bagi karyawan LKNB untuk penerapan Prinsip

Mengenal Nasabah kepada Menteri Keuangan, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak

diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini; dan

c. melaksanakan program pelatihan bagi karyawan LKNB untuk penerapan Prinsip

Mengenal Nasabah sesuai dengan jadwal program yang telah disusun.

BAB V

PEMERIKSAAN KETAATAN

Pasal 20

(1) Direktur Asuransi, Direktur Dana Pensiun dan Direktur Perbankan dan Usaha

Jasa

Pembiayaan Departemen Keuangan melakukan pemeriksaan ketaatan terhadap

ketaatan

LKNB dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan di dalam Keputusan

Menteri Keuangan ini.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemeriksaan ketaatan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal

Lembaga Keuangan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 21

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat

(1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,

Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat

(1) dan ayat (3), dan atau Pasal 19 dikenai sanksi administratif.

(2)Ketentuan mengenai bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

ayat

(1) diaturIebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

(1)Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku sampai

dengan diberlakukannya ketentuan sejenis yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Undang-undang tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang.

(2)Setelah diberlakukannya ketentuan PPATK sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), dokumen dan laporan yang telah disampaikan oleh LKNB kepada Menteri

Keuangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dialihkan kepada PPATK.

Pasal 23

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri

Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

30 Januari 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO

2.Prinsip Hukum Perdata Indonesia

Dari uraian diatas, ternyata Hukum Perdata di Indonesia cukup mendukung kegiatan

anjak piutang yang bersifat domestic,bahkan dengan segala kemungkinan variasinya

yang mungkin timbul dan berkembang dalam praktek dan kebiasaan di masyarakat

pedagang. Hal ini di sebabkan karena Hukum Perdata di Indonesia yang menganut

asas Contract Vryheid atau Freedomof Contract, di sebut juga dengan kebebasan

berkontrak. Maksudnya para pihak bebas menentukan sendiri isi perjanjian

mereka,sepanjang mengenai hal-hal yang menurut hukum bersifat halal.

Selanjutnya Hukum Perdata Indonesia juga menghormati kebebasan para

pihak tersebut dengan memberikan legalitas berupa kekuatan mengikat

dariperjanjian tersebut,yaitu azaz Pacta Sunt Servanda,artinya semua pihak harus

mentaati semua perjanjian yang dibuatnya, karena perjanjian tersebut

mengikat,seperti undang-undang.Keduanya dimuat dalam pasal 1338 KUHP Perdata

Indonesia dan dianut juga di beberapa Negara.

Sedangkan untuk kegiatan anjak piutang internasional hukum Indonesia

belum mendukung karena menyangkut masalah yang luas dan complex, antara lain

hubungan hukum antar factor, antar factor dan penjual/klien, antar factor dan

pembeli, masalah pengalihan piutang, bentuk-bentuk surat-surat piutang dan

masalah hukum internasional.

Masalah yuridis dalam internasional factoring yang sangat perlu diperhatikan

adalah masalah dispute settlement karena adanya keputusan mahkamah agung

Indonesia No. 2944 K/PDT/1983 tanggal 29 November 1984 yang pada pokoknya

tidak dapat menerima pelaksanaan keputusan pengadilan Negara asing dan arbitase

asing sehingga sedikit banyak putusan ini dapat menjadi hambatan dalam

bernegosiasi dengan mitra asing. Walaupun dengan asas resiprositas masih dapat

diatasi, tetapi sangat perlu adanya pengertian yang mendalam dari pihak asing

mengenai usulan-usulan pihak Indonesia mengenai Choise of Law (pilihan hukum

yang dipakai) dan choise of yurisdiction (pilihan forum peradilan/arbitrase yang

akan di pakai).

BAB 3 : PRODUK DAN JASA

ANJAK PIUTANG

1.Dua Pokok Produk Anjak Piutang

Produk dan jasa anjak piutang yang dapat diberikan kepada klien minimal dapat

dibedakan menjadi dua bagian pokok yang mendasar. Hal ini sesuai dengan

keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/KMK.06/2002

Tentang perubahan atas perubahan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK. 017/2000

tentang perusahaan pembiayaan, yaitu:

A. ANJAK PIUTANG NON-FINANCING

Pengertian jasa anjak piutang non-financing berdasarkan peraturan pemerintah yang

berlaku adalah penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang usaha klien.

Jasa anjak piutang ini meliputi jasa credit management, sehingga klien tidak perlu

menyelenggarakan pembukuan/pencatatan atas tagihannya, karena perannya tersebut

sudah diambil alih oleh factor, dimana factor akan memberikan laporan secara

berkala mengenai hal-hal berikut:

a. Bonafiditas para customer

b. Laporan posisi piutang dagang klien termasuk tanggal jatuh temponya yang

sangat berguna bagi klien dalam merencanakan penjualan kredit untuk

periode berikutnya.

c. Account Statement kepada customer, bagi customer statement of account

yang diterima dari factor membantu yang bersangkutan untuk melakukan

rekonsiliasi atas pembayaran-pembayaran yang telah dilaksakannya dan

untuk mengetahui posisi piutang pertanggal laporan berikut jatuh temponya.

d. Apabila customer gagak membayar pada waktunya, factor secara aktif

melakukan penagihal sesuai prosedur yang berlaku dengan sebaik-baiknya,

tanpa merusak hubungan baik antara customer dan client. Dalam non

recourse factoring, factor menjamin pembayaran yang beratalian, namun

hanya terbatas pada insolvery saja (nondisputes). Dalam hal terjadi

perselisihan dagang antara customer dan client, factor tidak menjamin

pembayarannya, resiko bad debt tetap ditanggung oleh client.

Adapun jasa yang dapat diberikan dalam anjak piutang non-financing ini meliputi

jasa-jasa sebagai berikut:

1. Credit Investigation

Factor sebelum memutuskan untuk memberikan pembiayaan atas suatu tagihan,

harus terlebih dahulu mengetahui secara akurat tentang bonafiditas buyer,

reputase dan mainline of bussines dari buyer, dan lain-lain yang berkaitan

dengan kemungkinan-kemungkinan dibayarnya piutang.

2. Sales Ledger Administration

Jasa yang diberikan oleh factor kepada client dalam bentuk administration

pembukuan atas penjualan yang dilakukan secara kredit, dapat mingguan, dua

mingguan, bulanan atau yang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan client.

3. Credit control termasuk Collection

Factor dapat melakukan aktivitas pembiayan juga memantau transaksi-trasaksi

penjualan yang dilakukan oleh client dengan baik, termasuk menetapkan

prosedur penagihan agar piutang yang dijaminkan dapat diterima pada

waktunya, ini sangat diperlikan bagi transaksi gadang yang berkesinambungan.

4. Protection again st Credit Risk

Dalam jasa ini factor juga mengusahakan cara-cara untuk mengamankan resiko

tidak tertagihnya suatu piutang yang telah dibiayai oleh factor.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan jasa

anjak piutang non-financing ini, factor berperan sebagai credit department dari

perusahaan clientnya. Client tidak perlu mempunyai credit department sendiri

dalam organisasi perusahaannya, karena fungsi credit deartement telah diambil

oleh factor.

Perkembangan jasa anjak piutang non-financing di Indonesia saat ini belum

berkembang dengan baik dibandingkan dengan kegiatan anjak piutang financing.

Berdasarkan pengamatan kami, terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan

kurang berkembangnya usaha anjak piutang non-financing, yaitu:

1) Masih terdapat misinformasi tentang keberadaan anjak piutang dalam

masyarakat bahwa anjak piutang hanya bersifat financing saja.

2) Takut rahasiapenjualan perusahaan terbongkar.

3) Kekhawatiran client akan dibocorkannya data-data penjualan perusahaan

kepada pesaingnya.

4) Tingkat keterbukaan client/perusahaan masih rendah.

5) Memelihara hubungan baik antara customer.

B. ANJAK PIUTANG FINANCING

Anjak piutang Financing berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku disebutkan

sebagai kegiatan pembelian atau pengalihan piutang jaqngka pendeng dari transaksi

perdagangan dalam atau luar negeri. Pengertian ini memberikan latar belakang

bahwa aktivitas pembiayaan terjadi dalam transaksi anjak piutang. Seperti yang kita

ketahui bersama, piutang dagang selalu diklasifikasakan sebagai liquid atau Quick

asset dalam laporan keuangan perusahaan. Sistem klarisifikasi ini baru dapat

dinyatakan benar apabila piutang/tagihan berlaku sampai dengan jatuh temponya,

setelah lewat jatuh waktu tersebut, piutang dagang tidak dapat dikategorikan sebagai

liquid asset, karena telah berubah menjadi bad debts.

Melalui transaksi pembiayaan anjak piutang dengan factor, dimana factor dapat

memberikan pre-financing sampai dengan 80% atau bahkan sampai dengan 90%

dari jumlah piutang dagang segera setelah penyerahan bukti transaksi dapat

dilakukan atas dasar Recourse financing, dimana resiko bad debts tetap pada client,

atau factoring Without Recourse, dimana perusahaan factor mengambil alih resiko

bad debts. Jadi client dapat memutar kembali Instant Cash yang diperoleh dengan

meningkatkan omset penjualan dan memanfaatkan potongan harga tertentu yang

diberikan leh supplier dengan membeli bahan baku dan lain-lain secara tunai.

Trasaksi factoring dikaitkan dengan volume penjualan. Dengan meningkatkan

penjualan, kredit limitpun dapat dinaikkan pula. Praktis tidak ada batas transaksi

Factoring, sehingga kredit limit dapat diartikan sebagai fungsi penjualan.

Untuk menambah pengertian anjak piutang financing, Gatot Wardoyo,

mengemukakan bahwa jasa anjak piutang financing dalam hukum Indonesia

mengandung 2 aspek penting yaitu:

1. Transaksi Penjualan Tagihan

Tagihan yang dijual, dialihkan kepada factor walaupun pembayaran belum

100% atau belum lunas, dalam prakteknya customer cukup diberi tahu atas

pengalihan tersebut dan diminta untuk melakukan pembayaran kepada

factor.

2. Transaksi Pemberian piutang

Pembayaran dimuka oleh factor kepada clien dianggap sebagai pinjaman,

sedangkan tagihan yang diterima oleh factor dari client diberlakukan sebagai

jaminan.

Penjelasan ini menambah pengertian kepada kita bahwa aktifitas anjak piutang yang

bersifat financing, dapat diterima dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum

yang berlaku di Indonesia.

Dalam melakukan transaksi anjak piutang, terutama anjak piutang financing,

tidak semua transaksi dagang dapat dibiayai oleh factor. Factor biasanya

memberikan transaksi dagang secara terbuka (open account) yang bersifat

sederhana, berkesinambungan, dan bersifat angsung antara client dan customer,

sehingga factor dapat meakukan hal-hal sebagai berikut atas piutang dagang yang

berasal dari penjualan barang dan jasa:

1. Pembelian piutang dagang untuk diuangkan secara seketika.

2. Mengusahakan pembukuan dan administrasi penjualan yang berhubungan

dengan piutang dagang.

3. Menagih piutang yang dialihkan.

4. menanggung kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dibayarnya piutang

dagang (nonrecourse)

Selain itu, masih terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh factor sebelum

melakukan pembiayaan anjak piutang, hal ini seperti dikemukakan oleh Sachaimi El

Haitammy dalam tulisannya yang berjudul, “ Factoring Alternatif Pengembangan

Produk Baru “, Yaitu :

1. Historikal Financing statement;

2. Forecasted financing statement

3. A customer list;

4. Average size sales invoices;

5. A projection of each customer peak exposure;

6. The standard term of sales and any special term offered selcted customers;

7. Historicals sales return, allowance and disputes;

8. Merchandise offered for sales

9. An account receivable aging.

Untuk itu, biasanya factor akan menghindari ataupun tidak bersedia melakukan

pembiayaan anjak piutang jika transaksi dagang antara client dan curtomer,

mempunyai bentuk-bentuk transaksi dagang dalam negeri sebagai berikut:

1. Transaction with down payment ( Penjualan dengan uang muka)

Transaksi penjualan dengan uang muka, biasanya dilakukan antara penjual

dengan pembeli dimana barang/jasa yang akan diserahkan kepada pembeli

masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Untuk memberikan

kepastian, pembeli biasanya akan memberikan tanda jadi uang muka sebagai

ikatan terhadap kontrak jual beli tersebut. Penjual selanjutnya akan

menyelesaikan pesanan barang/jasa sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan dan setelah selesai maka pembeli akan membayar sisa

pembayaran kepada penjual.

Apabila trasaksi ini dibiayai oleh factor, maka posisi factor sangat lemah

atau kurang menguntungkan.hal ini dimungkinkan apabila terjadi pembelian

yang tidak dilanjutkan kembali oleh pembeli atau terjadi keterlambatan

penyerahan barang yang pada akhirnya akan terjadi keterlambatan

pembayaran serta cacatnya perjanjian jual beli.

2. Consigment sales (Penjualan sistem konsinyasi)

Dalam transaksi ini, penjual akan menitipkan barang kepada pembeli dengan

perjanjian apabila barang yang dititipkan terjual, maka pembeli akan

membayarkannya kepada penjual sedangkan sisa barang akan dikembalikan

kepada penjual. Transaksi dagang seperti ini sangat tidak menguntungkan

bagi factor jika dia dibiayai, karena factor akan menghadapi ketidakpastian

apakah barang sudah laku terjual sedangkan factor saat menerima pengalihan

piutang dari client menerima secara keseluruhan.

3. Progres payment Transaction (Pembayaran Bertahap)

Transaksi dagang jenis ini biasanya dilakukan oleh perusahaan kontrator

dalam membuat proyek-proyek pembangunan dimana pemilik proyek baru

akan membayar apabila kontraktor tersebut bisa melaksanakan pembangunan

proyek secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan pekerjaan. Jenis

trasaksi dagang seperti ini sangat menyulitkan factor untuk melakukan

pembiayaan karena factor tidak mengetahui seberapa jauh pekerjaan proyek

sudah dapat diselesaikan oleh kontraktor.

4 Returnable Sales (barang dapat dikembalikan)

Dalam melakukan pembiayaan anjak piutang, factor selalu berasumsi bahwa

trasaksi dagang antara klien dan custumer sudah selesai dengan baik dengan

telah diterimanya buktinpenerimaan barang/jasa. Apabila model trasaksi ini

dilakukan oleh factor maka nilai dari tagihan sudah tidak utuh lagi akibat

pengembalian barang.

5. Pre-invoicing Unfinished Delivery (Penagihan sebelum penagihan

selesai)

Transaksi dagang seperti ini akan menyulitkan factor untuk menagih kepada

curtomer apabila barang atau jasa yang dibuat mengalami kerusakan atau

kegagalan ataupun keterlambatan penyerahan barang jasa sehingga client

akan mengajukan klaim kepada customer yang pada akhirnya nilai tagihan

atau faktur yang dibiayai menjadi berkurang sedangkan pada saat awal factor

menilai secara penuh sebagai dasar factor pembiayaan yang dilakukan.

6. Counter sales/back to Back Sales (Sistem Barter)

Transaksi dagang dengan sistem back to back sales yang dilakukan oleh

clien atau customer biasanya lebih bersifat transaksi fiktif atau bersifat

transfer pricing, sehingga factor berada dalam posisi sangat sulit untuk

melakukan tagihan terutama apabila client dan costumer mengalami

ketidakcocokan dalam melakukan transaksi.

7. Credit Term More Than 180 Days (pembayaran lebih dari 180 hari)

Transaksi dagang yang mempunyai tenggang waktu yang terlampau lama

harus di antisipasi oleh factor. Hal ini penting untuk di analisis untuk

mengetahui mengapa client dan curtomer melakukan trasaksi ini. Sebab

secara umum transaksi perdagangan dengan tenggang pembayaran begitu

lama jarang terjadi, kecuali trasaksi fictive ataupun transaksi antar

perusahaan dalam satu grup perusahaan.

8. Transaction With parties In the Same group Of Companies ( Penjualan

kepada Perusahaan dalam Grup Sendiri)

Transaksi antar client dan customer dalam satu grup perusahan dagang perlu

diperhatikan oleh factor karena transaksi ini sering dijadikan transaksi fiktif

untuk kepentingan grup perusahaan tersebut dan juga untuk transper pricing

antar satu grup perusahaan.

9. Sales to Individual End User/ General Public ( Penjualan kepada

Individual/ perorangan sebagai End User)

Transaksi jenis ini, apabila dibiayai oleh factor, di mana antara klien dan

customer tidak mempunyai hubungan timbale balik yang berkesinambungan,

akan membahayakan factor apabila customer mengalami kelalaian

pembayaran.

10. Hit and Run, One Time, Incidental Transaction (Penjualan yang

bersifat Insidental/ sekali-sekali)

Transaksi yang dilakukam oleh klien dan customer yang bersifat Hit and Run

atau sekali-sekali dilakukan atau transaksi yang besifat incidental perlu

diwaspadai factor, karena transaksi jenis ini biasanya mengandung bahaya

dan kemungkinan tidak tertagih besar.

Selain kesepuluh bentuk transaksi dagang yang selalu dihindari oleh factor

seperti diatas, masih terdapat bentuk transaksi dagang yang kurang cocok

dengan jiwa transaksi anjak piutang, yaitu penjualan yang tidak menginginkan

adanya pengalihan piutang ( non-assignable clause) dan penjualan lainnya

dimana kepastian pembayaran oleh customer/pembeli masih tergantung syarat-

syarat lainnya.

Sedangkan khusus untuk transaksi export/anjak piutang internasional, terdapat

beberapa transaksi export yang tidak dapat difactorkan ataupun selalu dihindari

oleh factor untuk dibiayai, yaitu:

1. bila transaksi memuat persyaratan progress payment, part payment,

retention, atau deposit oleh importir;

2. Bila ada persyaratan contra sale, consignment sale dengan return

arrangement.

3. Bila credit term melampaui 180 hari;

4. Bila mayoritas export ditujukan kepada pemerintah dari Negara tujuan.

5. Bila mayoritas export ditujukan kepada importer yang ada kaitannya

dengan exporter (Importir adalah associated atau related companies dari

expotir)

Mengingat kondisi tersebut diatas, factor harus sangat berhati-hati dalam memilah-

milah transaksi perdagngan yang terbaik untuk dibiayai. Jika terjadi kesalahan

dalam menganalisis, sudah barang tentu factor akan mengalami kerugian dan

masalah. Disinilah letaknya bagaimana factor dapat dengan jeli melihat keberadaan

dan keabsahan suatu transaksi dagang.

BAB 4 : JENIS – JENIS ANJAK PIUTANG

Kegiatan anjak piutang pada dasarnya dapat dibagi menjadi beberapa jenis,

namun dalam buku ini kami akan membedakan anjak piutang ke dalam 4 (empat)

sudut pandang, yaitu dilihat dari segi skala kegiatan, dari segi penaggungan risiko,

dari sudut pemberitahuan kepada customer, dan dari segi cara jasa yang diberikan.

Sebelum menerangkan tentang jenis – jenis anjak piutang berdasarkan 4

(empat) konsep tersebut, kami akan menerangkan terlebih dahulu konsep

perdagangan barang atau jasa tanpa anjak piutang.

PERDAGANGAN TANPA ANJAK PIUTANG

PABRIKAN

CUSTOMER

1. Penyerahan barang2. INVOICE

3. Pembayaran

Dalam gambar hwa pabrik tekstil menjual produknya kepada Customer, misalnya

Department Store, disertai invoice yang bertalian, misalkan dengan fasilitas

penjualan secara kredit selama 120 hari. Pabrik tekstil tidak mempunyai pilihan lain

kecuali menunggu selama 120 hari lagi untuk menerima pembayaran atas penjualan

yang telah dilakukan.

Keharusa menunggu selama 120 hari sangat memberatkan pabrik tekstil karena

modal kerja yang diperlukan menjadi sangat banyak namun tertanam dalam jangka

waktu yang cukup lama. Hal inilah yang dijadikan dasar oleh factor untuk

melakukan transaksi kepada client.

Adapun jenis – jenis anjak piutang berdasarkan keempat sudut pandang tersebut

adalah sebagai berikut:

Keterlibatan Nasabah dalam Perjanjian

Perjanjian utama yang dibuat untuk pelaksanaan kegiatan anjak piutang adalah

antara pihak klien dengan pihak factor. Perjanjian tersebut dapatdibuat dengan atau

tanpa persetujuan pihak nasabah. Atas dasar ada atau tidaknya persetujuan pihak

nasabah dalam perjanjian, anjak piutang dapat dibedakan menjadi:

a Disclosed factoring

Penyerahan atau penjualan piutang oleh klien kepada factor dalam disclosed

factoring adalah dengan sepengetahuan pihak nasabah (melalui pemberitahuan

atau notifikasi). Mengingat pihak nasabah telah mengetahui adanya pengalihan

piutang kepada factor, makahak penagihan piutang dapat dialihkan kepada factor

sehingga pada saat jatuh tempo, nasabah dapat melunasi utangnya melalui factor.

Secara praktis, tipe disclosed factoring memungkinkan pemberian jasa

penagihan piutang kepada klien oleh factor.

b Undisclosed factoring

Penyerahan atau penjualan piutang oleh klien kepada factor dalam unclosed

factoring adalah tanpa sepengetahuan pihak nasabah (melalui pemberitahuan

atau notifikasi). Mengingat pihak nasabah tidak mengetahui adanya pengalihan

piutang kepada factor, maka hak penagihan piutang tidak dapat dialihkan kepada

factor sehingga pada saat jatuh tempo, nasabah tetap harus melunasi utangnya

melalui factor. Secara praktis, tipe disclosed factoring tidak memungkinkan

pemberian jasa penagihan piutang kepada klien oleh factor, kecuali terjadi

pelanggaran atau cidera janji yang dilakukan oleh nasabah.

Perjanjian Anjak Piutang

Perjanjian pokok anjak piutang baik recourse maupun without factoring selalu

dilakukan sebelum dimulainya kegiatan anjak piutang. Beberapastandar jaminan dan

penggantian kerugian yang dimasukan dalam perjanjian anjak piutang dimaksudkan

untuk melindungi perusahaan anjak piutang terhadap kemungkinan pengurangan

nilai piutang yang dibeli.

Perjanjian factoring antara perusahaan factoring dengan klien minimal memuat hal-

hal antara lain sebagai berikut:

1. Kententuan umum

a Ketentuan mengenai penawaran penjualan piutang dari perusahaan klien

kepada perusahaan factoring termasuk cara dan persyaratannya.

b Ketentuan mengenai penawaran yang memuat hak perusahaan factoring untuk

menerima atau menolak piutang-piutang yang ditawarkan berdasarkan

ketentuan-kententuan yang telah disepakati.

c Ketentuan mengenai harga penjualan piutang termasuk kalkulasinya, waktu

pembayaran, uang muka (advanced payment)

d Ketentuan mengenai jaminan yang diberikan oleh perusahaan klien atas

piutang-piutang yang ditawarkan untuk dijual kepada perusahaan factoring dan

resiko-resiko akibat jaminan yang tidak benar

e Ketentuan mengenai ruang lingkup administrasi piutang yang dilakukan oleh

perusahaan factoring. Kewajiban pelaporan kepada klien dan ketentuan biaya

administrasi yang diperhitungkan

f Ketentuan pembelian kembali piutang dalam hal terjadinya keadaan-keadaan

tertentu dan penetapan harga penjualan kembali piutang tersebut

2. Keabsahan piutang (Validity of Receivable)

Perusahaan factoring akan meminta kepada pihak klien untuk memberikan

jaminan bahwa piutang yang dijual tersebut benar-benar ada dan barangnya telah

diserahkan oleh klien kepada customer dan apabila piutang tersebut dalam

bentuk pemberian jasa maka klien harus menjamin bahwa pemberian jasa

tersebut telah dilakukan oleh klien.

Di samping itu, klien harus pula menjamin bahwa jumlah piutang oleh klien

benar-benar telah dihitung dengan benar dan piutang tersebut bebas dari

perselisihan dan tidak dilakukan contratrading oleh pihak customer atau

kemungkinan akan dituntut oleh pihak ketiga

3. Pengalihan resiko

Perjanjian anjak piutang perlu menetapkan apakah dalam pengalihan resiko

dilakukan syarat:

a Without recourse yaitu resiko tidak terbayarnya faktur atau piutang oleh

pelanggan berada pada perusahaan factoring

b With course yaitu resiko tidak terbayarnya piutang berada pada klien

4. Pengalihan piutang

Dalam pelaksanaan pengalihan piutang (cessie) perlu diatur ketentuan antara lain

sebagai berikut:

a Pengalihan piutang harus dibuat dalam suatu akta di bawah tangan atau akta

otentik dengan melampirkan dokumen-dokumen yang mendukung.

b Setiap faktur yang dialihkan seyogianya mencantumkan keterangan yang di

dalamnya menerangkan bahwa faktur tersebut sudah dialihkan kepada pembeli

(perusahaan factoring)

5. Notifikasi

Pemberitahuan atas pengalihan piutang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a Pengalihan piutang oleh klien kepada perusahaan factoring harus

diberitahukan kepada pelanggan dan disetujui atau diakui oleh pejabat yang

berwenang dari pihak pelanggan

b Pemberitahuan ini merupakan tanggung jawab dari klien

c Pemberitahuan oleh klien ini hanya diperlukan sekali untuk setiap pelanggan

pada waktu pengalihan pertama

d Persetujuan atau pengakuan terhadap pemberitahuan ini oleh pelanggan dapat

pula dilakukan dengan persetujuan terhadap instruksi pembayaran

e Pemberitahuan ini tidak diharuskan untuk kegiatan anjak piutang semacam

invoice discounting factoring maupun undiscounted factoring

6. Syarat pembayaran

Klien diminta untuk menjamin bahwa setiap piutang yang dijual harus memiliki

persyaratan yang sama dengan persyaratan penjualan yang disetujui oleh

perusahaan factoring sebelumnya. Pembayaran oleh customer (debitor)

dilakukan langsung kepada perusahaan factoring dari waktu ke waktu.

7. Perubahan persyaratan

Klien diwajibkan memberitahukan perusahaan factoring secara tertulis setiap

ada rencana perubahan atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan kredit yang

diberikan kepada debitor sepanjang yang berkaitan dengan piutang atau tagihan

yang dijual tersebut

8. Tanggungjawab klien atas debitor

Klien harus membayar kepada perusahaan factoring dengan nilai piutang yang

dijual klien apabila terdapat hal-hal berikut:

a Debitor tidak mengakui kebenaran piutang atau jumlah piutang yang harus

dibayar debitor

b Debitor tidak membayar sebagian atau tidak sepenuhnya melunasi tagihan

yang telah jatuh tempo

c Debitor mengalami kebangkrutan

d Klien melakukan wanprestasi atau melanggar ketentuan kontrak dengan

debitor yang menimbulkan adanya tagihan tersebut

9. Jaminan klien

a Klien harus menjamin bahwa hak perusahaan factoring atas piutang yang

dibelinya tersebut tidak menjadi dihapus

b Klien tidak diperbolehkan membuat pernyataan lunas atas suatu piutang yang

telah dijual tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan factoring

c Klien harus selalu memenuhi kesepakatan atau ketentuan-ketentuan perjanjian

dengan debitor yang berkaitan dengan piutang yang dijual kepada perusahaan

factoring

d Perusahaan factoring dapat melakukan pemeriksaan dan mengkopi dokumen

yang ada dikantor klien yang berkaitan dengan tagihan-tagihan yang

dimaksud.

Lingkup Pelayanan

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses anjak piutang dapat berlokasi

dalam suatu wilayah negara yang sama dan dapat juga berlokasi dalam wilayah yang

berbeda. Apabila ditinjau atas dasar kedudukan geografis dari pihak-pihak yang

terlibat dalam proses anjak piutang tersebut maka anjak piutang dapat dibedakan

menjadi:

a Domestic factoring

Pihak-pihak yang terlibat dalam domestik factoring berkedudukan dalam satu

wilayah negara. Apabila dilakukan dalam lingkup domestik, prosesnya adalah

sebagai berikut; klien melakukan transaksi jual beli dengan pihak konsumen.

Penyerahan barang/jasa diikuti dengan penagihan yang diwujudkan dalam dokumen

berupa faktur (invoice). Dokumen tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada

perusahaan anjak piutang dan klien yang akan mendapatkan pembayaran setelah

dikurangi dengan diskonto. Bila telah jatuh tempo, konsumen akan langsung

melakukan pembayaran kepada pihak perusahaan anjak piutang secara penuh.

Kemudian perusahaan anjak piutang akan menyerahkan kembali dokumen yang

telah dilunasi tersebut beserta dengan tagihan yang tidak ikut dibiayai.

Keterangan:

1. perjanjian

2. jual beli barang secara kredit

3. pengalihan/penjualan piutang (dengan penyerahan dokumen penjualan)

4. pembayaran (uang muka sejumlah x% dari nilai piutang)

5. penagihan

6. pelunasan (100%)

7. pelunasan piutang (100%-uang muka x%)

b International factoring

Pihak-pihak yang terlibat dalam international factoring berkedudukan dalam

wilayah negara yang berbeda terutama perbedaan kedudukan antara

klien/pemasok dengan kedudukan nasabah. Dalam kegiatan anjak piutang

dengan lingkup internasional, ada empat pihak yang terkait dalam kegiatan

Supplier/klien/penjual

Factor/ perusahaan/ anjak piutang

Customer/debitur/ pembeli

tersebut: eksportir, importir, export factor, dan import factor. Prosesnya adalah

sebagai berikut; eksportir membuat perjanjian dengan pihak perusahaan anjak

piutang dan mengajukan limit kredit sehubungan dengan rencana ekspor. Dalam

proses tersebut, perusahaan anajak piutang melakukan kerjasama dengan

perusahaan serupa (import factor) di luar negeri, tempat negara tujuan ekspor.

Pihak perusahaan anjak piutang diluar negeri melakukan serangkaian verifikasii

terhadap calon importir. Apabila tidak ada permasalahan, eksportir mengirimkan

barang dan menyerahkan faktur dengan perintah bahwa importir melakukan

pembayaran kepada perusahaan anjak piutang yang telah ditunjuk (import

factor). Eksportir menyerahkan salinan faktur kepada perusahaan anjak piutang

di dalam negeri (export factor) dan akan melakukan pembayaran kepada

eksportir. Export factor kemudian memberikan perintah kepada import factor

untuk melakukan penagihan kepada importir dan menerima pembayaran pada

saat jatuh tempo.

Wilayah Negara A Wilayah Negara B

Keterangan:

1. perjanjian anjak piutang yang melibatkan klien, export factor, import

factor, dan pembeli

2. jual beli secara kredit

Penjual/supplier/ klien/eksportir

Eksport factor

Pembeli/customer/ debitor/importir

Import factor

3. pengalihan piutang (dengan penyerahan dokumen penjualan dan

pengiriman barang

4. pembayaran (uang muka x%)

5. pelimpahan penagihan (dengan penyerahan dokumen penjualan dan

pengiriman)

6. penagihan pada saat jatuh tempo (menggunakan dokumen penjualan dan

pengiriman

7. pelunasan (100%)

8. pelunasan (100%)

9. pelunasan (100%-uang muka x%)

Tipe Tagihan atau Piutang

Transaksi jual berli secara kredit antara penjual dengan pembeli

menimbulkan piutang atau tagihan bagi penjual dan menimbulkan kewajiban atau

utang bagi pihak pembeli. Hak dan kewajiban bagi penjual-pembeli tersebut dapat

diformalkan dalam bentuk piutang dagang biasa dapat juga dalam bentuk promes.

a Anjak piutang untuk tagihan biasa

Anjak piutang untuk tagihan biasa pada dasarnya hanya melibatkan klien,

nasabah, dan factor. Pihak lain, biasanya bank, tidak ikut serta secara langsung

dalam proses anjak piutang ini. Pengalihan tagihan hanya sebatas dari pihak

klien kepada pihak factor, dan pada saat jatuh tempo factor dapat melakukan

penagihan kepada nasabah atau debitor.

b Anjak piutang untuk promes

Anjak piutang untuk promes melibatkan pihak lain, biasanya bank, dalam proses

penagihan piutang. Mekanismenya menjadi sedikit lebih panjang karena bukti

piutang dikonversikan menjadi promes untuk kemudian didiskontokan ke pihak

lain (bank). Dasar dari proses anjak piutang untuk promes dapat digambarkan

dengan skema berikut ini:

Keterangan:

1.perjanjian anjak piutang

2.jual beli secara kredit yang diikuti dengan penyerahan promes oleh pembeli

kepada penjual ( pernyataan akan membayar sejumlah uang tertentu pada waktu

tertentu)

3.pengalihan piutang (dengan penyerahan promes)

4.pembayaran (atas dasar diskonto)

5.pendiskontoan promes ke bank

6.pembayaran atas dasar diskonto

7.penagihan pada saat jatuh tempoh

8.pelunasan

Struktur Organisasi

Atas dasar struktur organisasinya, preusahaan anjak piutang dapat dibedakan

menjadi struktur organisasi anjak piutang kecil dengan yang berskala besar.

Perusahaan anjak piutang kecil biasanya hanya memberikan jasa-jasa pembiayaan

Penjual/pemasok/ klien/eksportir

Eksport factor

Pembeli/nasabah/

debitor/importir

Import factor

dan jarang memberikan jasa nonpembiayaan seperti administrasi penjualan dan lain-

lain. Perusahaan jasa anjak piutang berskala besar biasanya dapat memberikan

kedua jasa tersebut.

A.Perusahaan Anjak Piutang Kecil

struktur organisasinya disesuaikan dengan jenis jasa yang ditawarkan, yaitu terutama

hanya jasa pembiayaann. Mengingat proses dasar dari kegiatan pembiayaan adalah :

a. analisis terhadap bonafiditas calon klien

b. analisis terhadap konektibilitas piutang

c. pembayaan pembiayaan kepada klien

d. administrasi faktur dan bukti piutang

e. administrasi hak dan kewajiban pihak terkait

f. penagihan pitang

g. pembayaraan kepada klien

bagian-bagian yang terdapat dari perusahaan jasa anjak piutang tidak jauh berbeda

dengan proses tersebut. Contoh struktur organisasi anjak piutang berskala kecil

terdapat dalam gambar berikut :

dewan direksi terdiri dari:

1.debt Legal

2.debt rekening klien

3.debt penagihan

4.debt penyesuaian

5.debt faktur

6.debt kredit

Departemen Kredit adalah bagian dari perusahaan yang berugas melakukan

analisis terhadap bonafiditas calon klien dan kolectibilitas atau kualitas piutang yang

akan dibiayai. Mengingat bidang usaha calon klien sangat beragam, maka analisis

pada bagian ini biasanya sudah merujuk pada spesialisasi pada bidang tertentu. Atas

dasarpertimbangan diatas serta untuk meningkatkan efisiensinya, masing masing

perusahaan jasa anjak piutang kecil biasanya mengacu pada bidang tertentu.

Departemen Faktur adalah bagian perusahaan yang bertugas melakukan

administrasi dokumen piutang agar dapat secara tepat dan cepat digunakan untuk

perhitungan biaya, diskonto atau bunga dan jatuh tempo.

Departemen Penyesuaian adalah bagian dari perusahaan yamg bertugas melakukan

administrasi dan pengelolahan terhadap perubahan terhadap persyaratan, jumlah

piutang dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pihak yang

terkait dalam anjak piutang.

Departemen Penagihan adalah bagian perusahan yang bertugas untuk melakukan

penagihan terhadap piutang yang jatuh tempoh

Departemen Rekening klien adalah bagian perusahaan yang bertugas melakukan

seluruh pencatatan terhadap seluruh transaksi atau yang mempengaruhi hak dan

kewajiban klien.

Departemen Legal adalah bagian perusahaan yang bertugas memberikan

pertimbangan dan saran yuridis mengenai kegiatan perusahaan.

B.Perusahaan Anjak Piutang Besar

Di samping memberikan jasa pembiayaan, perusahaan anjak piutang berskala besar

juga menawarkan jasa pembiayaan, sehingga selain bagian diatas, perusahaan anjak

piutang berskala besar juga memiliki bagian lain seperti bagian umum, bagian

komputer, bagian treasury, bagian relasi, bagian pengelolaan kredit dan lain-lain.

Tanggung jawab yang dimiliki masing-masing bagian cenderung spesifik, sehingga

secara umum jumlah bagian-bagiannya menjadi lebih banyak. Bagian atau

departemen yang menjadi sangat banyak biasanya dikelompokan menjadi hanya 3-5

divisi saja. Sebagai contoh perusahaan anjak piutang skala besar ada yang

mempunyai divisi administrasi, divisi keuangan, devisi pemasaran dan operasi.

Masing-masing devisi memiliki bagian yang sangat terkait. Berikut contoh sebagai

berikut :

Board of directors terdiri:

1.administrasi division bagiannya legal debt, office debt, computer debt.

2.Finance division bagiaannya account debt, statistic debt, treasury debt.

3.Operation division bagiannya credit debt, underwriting debt, invoice debt.

4.Marketing division bagiannya marketing debt, relasion debt, research debt.

BAB 5 : MANFAAT DAN PENILAIAN RESIKO

ANJAK PIUTANG

1.Manfaat Anjak Piutang

Dengan adanya jasa dari perusahaan anjak piutang, klien mendapat manfaat

dari transaksi yang diberikan. Klien mendapat kas langsung dari penjualannya dalam

bulan berjalan dan tidak perlu menunggu waktu sampai pembayaran dari konsumen.

Dengan demikian, likuiditas perusahaan akan lebih terjamin dan modal kerja akan

terus bergulir. Kas yang diperoleh dari perusahaan anjak piutang dapat dimanfaatkan

untuk menurunkan biaya produksi. Biaya produksi dapat dipangkas dengan

memanfatkan diskonto dari para pemasok karena melakukan pemberian tunai.

Pemberian tunai pasti mendapat diskon. Besarnya diskon dapat digunakan untuk

mengompensasi biaya bunga yang dibayarkan kepada pihak perusahaan anjak

piutang.

Klien juga dibantu dari sisi administrasi piutang. Klien tidak perlu lagi melakukan

penagihan kepada konsumen karena perusahaan anjak piutang yang akan

melakukannya sekaligus memberikan posisi pitang kepada klien. Laporan ini juga

akan berguna ketika konsumen mengajuan kembali permohanan pembelian secara

kredit.

A.Bagi Klien

Manfaat yang dapat diterima klien yaitu:

A. Manfaat karena jasa pembiayaan dan

B. Manfaat yang diterima karena menerima jasa non pembiayaan.

A. Jasa pembiayaann

Peningkatan penjualan. Adanya pembiayaan memungkinkan klien melakukan

penjualan dengan cara kredit. Penjualan dengan cara kredit ini sebenarnya sulit

untuk dilakukan apabila klien mengalami kesulitan modal. Namun dengan adanya

jasa anjak piutang, klien mampu menjual secara kredit. Penjualan secara kredit

meningkatkan kemampuan dan daya tarik bagi pembeli dengan dana terbatas untuk

melakukan pembelian pada klien.

Kelancaran modal kerja. Jasa anjak piutang memungkinkan klien untuk

mengonversikan piutangnya yang belum jatuh tempo menjadi dana tunai dengan

prosedur yang relatif mudah dan cepat. Tersedianya dana tunai yang lebih besar ini

dapat dimanfaatkan oleh klien untuk mendanai kegiatan operasional klien seperti

pembelian bahan baku, pembayaran gaji pegawai dan lain-lain.

Pengurangan resiko tidak tertagihnya piutang. Pembiayaan dengan skema

without recourse memungkinkan adanya pengalihan sebagian resiko tidak

tertagihnya piutang kepada factor. Pengalihan resiko ini sangat menguntungkan bagi

kelancaran dan kepastian usaha bagi pihak klien.

b. Jasa Nonpembiayaan

Memudahkan penagihan piutang. Jasa penagihan piutang yang diberikan oleh

factor menyebabkan klien tidak perlu secara langsung melakukan penagihan piutang

kepada nasabah, sehingga waktu dan tenaga karyawan dapat dimanfaat untuk

menlakukan kegiatan lain yang lebih produktif.

Efisiensi usaha. Jasa administrasi penjualan memungkinkan klien untuk mengelola

kegiatan penjualannya secara lebih rapi dan efisien karena administrasinya dikelola

oleh pihak (factor) yang sudah berpengalaman.

Peningkatan kualitas piutang. Jasa administrasi penjualan memungkinan

pemberian fasilitas kredit kepada pembeli secara lebih selektif sehingga

kemungkinkan tertagihnya piutang menjadi lebih tinggi

Memudahkan perencanaan arus kas(cash-flow). Jasa investigasi piutang

memungkinkan klien untuk melakukan perkiraan waktu dan jumlah piutang yang

dapat ditagih, sehingga memudahkan proyeksi arus kas usaha secara keseluruhan.

B.Bagi Factor

Manfaat utama yang diterima factor adalah penerimaan dalam bentuk fee dari pihak

klien. Fee tersebut terdiri dari:

Discount fee atau charge. Fee ini dibayarkan oleh klien karena factor memberikan

jasa pembiayaan (uang muka) atas piutang yang diberikan oleh factor. Charge

diperhitungkan sebesar persen tertentu terhadap besarnya pembiayaan yang

diberikan atas dasar:

resiko tertagihnya

jangka waktu

rata-rata tingkat bunga

Service . Fee ini dibayar oleh klien kepada factor karena factor memberikan jasa

nonpembiayaan yang nilainya ditentukan sebesar persentase tertentu dari piutang

atas dasar beban kerja yang dilakukan oleh factor. Semakin besar volume penjualan,

maka fee ini juga semakin besar. Semakin sulit penagihan piutang, maka fee ini juga

besar.

C.Bagi Nasabah

nasabah memperoleh manfaat berupa:

1. kesempatan unntuk melakukan pembelian secara kredit. Kehadiran jasa

pembiayaan memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara kredit.

2. Layanan penjualan yang lebih baik. Jasa administrasi penjualan

memungkinkan klien melakukan penjualan dengan lebih cepat dan tepat.

2.Penilaian Perusahaan Anjak Piutang

9 Aspek klien yang dinilai anjak piutangnya

perusahaan anjak piutang menyusun kesimpulan mengenai aspek klien yang dinilai

anjak piutang, yaitu:

1. riwayat piutang macet. Penilaian atas riwayat piutang macet minimal 3

tahun sebelumnya. Penilaian tersebut bukan hanya mengenai besarnya

persentase tetapi juga menyangkut pola atau sebab-sebab timbulnya kerugian

tersebut.

2. penilaian kredit oleh klien. Ketiadaan pemeriksaan kredit secara

formalakan menyebabkan semakin tingginya kerugian. Perusahaan factoring

harus meneliti prosedur atau tata cara yang digunakan oleh calon klien

mengenai penilaian kredit kepada pelanggannya. Hal tesebut perlu untuk

menilai pengaruhnya terhadap terjadinya kemacetan kredit di masa lalu.

3. Manajemen kredit oleh klien. Semakin lama jangka waktu kredit semakin

sulit dilakukan penagihan. Penilaian jangka waktu kredit macet dan prosedur

penagihan dari calon klien akan dapat memberikan informasi apakah

kerugian tersebut dapat dihindari apabila menggunakan sistem dan prosedur

penagihan serta sistem peringatan. Meskipun cara tersebut tidak menjamin

sepenuhnya terhindarnya dari kerugian akibat kredit macet akan tetapi

sekurangnya akan memperkecil kerugian dengan cara menolak atau tidak

melanjutkan pengiriman barang kepada customer yang bersangkutan pada

waktunya.

4. Industri. Perusahaan factoring yang sudah berpengalaman akn mengetahui

tingkat resiko piutang macet atas suatu industri.

5. Persyaratan Kredit. Jangka waktu kredit yang diberikan oleh klien kepada

beberapa customernya mungkin lebih panjang daripada biasanya, misalnya

lebih dari 30 hari. Pemberian jangka waktu kredit akan semakin besar

dibandingkan bila jangka waktu kredit jauh lebih pendek. Konsekuensinya

resiko kredit jadi lebih besar.

6. Sifat customer. Perusahaan factoring dapat memperoleh informasi mengenai

pelanggan yang bersangkutan melalui pusat informasi kredit yang mungkin

dibentuk oleh organisasi industri sejenis misalnya pengusaha pakaian atau

asosiasi segmen-segmen usaha lainnya.

7. Pola pembelian. Customer yang melakukan pembelian secara teratur setiap

bulan akan lebih mudah memonitor daripada customer yang melakukan

pembelian hanya setiap 3 bulan atau lebih. Setelah penelitian pokok atas

resiko kredit secara individu, maka pengelolaan kredit mempengaruhi tingkat

piutang macet dalam jumlah yang cukup besar.

8. pengembalian utang. Kecepatan pembayaran pihak cus tomer sejalan

dengan prosedur penagihan yang dapat menunjukan apakah calon klien

tersebut adalah supllier yang disenangi atau tidak. Pengembalian kredit

relatif jangka waktu pendek suatu industri akan mengurangi tingkat resiko.

9. Prospek Usaha. Penilaian terhadap prospek perusahaan factoring harus

mampu menentukan jika pertumbuhan penjualan disebabkan oleh

meningkatnya bisnis dengan customer lama atau karena adanya tambahan

penjualan kepada customer baru. Dalam hal ini customer baru mungkin

memilikikualitas yang tinggi atau rendah daripada customer lama tergantung

pada penetrasi terhadap prospek pasar yang dilakukan.

5 Aspek Anjak Piutang yang Dinilai Klien

penilaian klien atau supplier terhadap perusahaan factoring pada prinsipnya sama

halnya dengan perusahaan factoring melakukan penilaian kemungkinan resiko yang

dihadapi terhadap suatu calon klien. Dalam hal ini, klien tahu persis dalam menilai

risiko usaha dengan perusahaan factoring. Penilaian yang perlu dilakukan klien

adalah menyangkut hal-hal antara lain sebagai berikut:

apakah perusahaan factoring benar-benar pengalaman praktik-praktik dagang

dalam industri yang dibidang pihak klien.

apakah tenaga manajemen perusahaan factoring memiliki keahlian dalam

pengelolaan kredit yang efektif.

apakah sistem dan informasi yang dimiliki perusahaan factoring cukup

memadai untuk memberikan tingkat pelayananyang dimiliki dan dibutuhkan

klien misalnya kecepatannya memberikan jawaban terhadap setiap

permohonan kredit.

kemampuan perusahaan anjak piutang menyediakan laporan akurat secara

reguler mengenai posisi dan status piutang sebagai standar untuk

memungkinkan menilai kinerja perusahaan factoring.

kesanggupan perusahaan factoring menyediakan cadangan yang memadai

untuk menantisipasi suatu risiko kredit.

Selanjutnya klien harus mengunjungi perusahaan factoring menemui pejabat

eksekutif untuk keperluan negosiasi. Hal tersebut akan memungkinkannya

mendapatkan jawaban atas suatu pertanyaan yang bersifat khusus dan pada

kesempatan tersebut klien dapat langsung menyaksikan demonstrasi sistem yang

diterapkan perusahaan factoring. Di samping itu, dalam kesempatan tersebut

pembiayaan informal tersebut akan memberikan suatu pandangan terhadap filosofiI

dan penilaian perusahaan factoring. Idealnya klien dapat mencari informasi

mengenai perusahaan factoring tersebut dari supllier lain yang pernah atau sedang

menggunakan jasa perusahaan factoring yang bersankutan. Sekiranya klien tidak

mengetahui salah satu diantara klien lain tersebut, maka ia dapat meminta pada

perusahaan factoring yang bersangkutan untuk memberikan daftar nama-nama klien

untuk dapat meminta informasi.

BAB 6 :ANJAK PIUTANG

DARI SISI KLIEN

Pada bab ini kami akan membahas anjak piutang dari sudut penerima jasa

anjak piutang (client) sehingga akan ter;ihat dengan jelas apa yang akan didapat oleh

client bila anjak piutang menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah cash flow

perusahaan. Selain itu, kami akan menyampaikan pula syarat – syarat untuk

mendapatkan fasilitas – fasilitas anjak piutang, serta aspek akuntansi dan perpajakan

ditinjau dari sisi client.

A. SYARAT – SYARAT UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS ANJAK

PIUTANG

Untuk mendapatkan fasilitas anjak piutang, client harus sudah mempunyai usaha

yang baik dan menguntungkan. Selanjutnya client mengajukan surat permohonan

dengan melampirkan hal – hal sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Perusahaan client beserta perubahan – perubahannya.

2. Surat Pengesahan Pendirian Perusahaan dari Departemen Kehakiman

dan Berita Negara.

3. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)

4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

6. Laporan Keuangan 3 tahun terakhir (Audited, bila ada)

7. Bank Statement Account untuk 3 bulan terakhir.

8. Perjanjian jual beli dengan customer.

9. Contoh Invoice/faktur dan credit Note/ Nota Kredit Perusahaan

10. Proffesional Background dari direksi dan/atau komisaris.

11. struktur Organisasi perusahaan client.

12. Data – data lainnya yang akan diminta kemudian, bila diperlukan.

Selain syarat – syarat yang telah kami sebutkan di atas, biasanya terdapat syarat lain

yang diminta oleh factor, yaitu:

1. Client harus merupakan badan hukum atau bentuk usaha tetap seperti PT,

CV, Firma, NV, dan lain – lain, dan bukan perorangan atau individual,

demikian pula dengan customer – nya

2. Volume penjualan calon client masuk dalam kategori yang telah

dipersyaratkan oleh factor, misalnya Rp 100.000.000 per bulan

3. Penjualan yang dapat dianjakpiutangkan adalah penjualan yang bersifat

rutin dan bukan penjualan bersifat transaksional / insidental yang hanya

dilakukan sekali – kali.

4. Modal calon client harus memadai dan sesuai bila dibandingkan dengan

total asset perusahaan.

5. Calon client bersedia memberikan jaminan tambahan atas fasilitas

pembiayaan yang diterima.

6. Calon client harus bersedia untuk disurvei oleh tim dari factor untuk

mendapatkan gambaran usaha yang seutuhnya.

Syarat – syarat yang telah dikemukakan di atas bersifat tidak mutlak, tergantung

kepada masing – masing factor untuk menerapkannya, sehingga masing – masing

factor mungkin saja berbeda mengenai syarat yanfg diminta kepada calon client –

nya masing – masing. Adapun mekanisme transaksi anjak piutang yang biasanya

diterapkan oleh factor dapat kami kemukakan pada halaman berikut.

1. Tahap Permohonan

Setiap permohonan pembiayaan anjak piutang harus mengisi secara lengkap

formulir aplikasi yang telah disediakan dan ditandatangani oleh pemohon.

2. Tahap Pengecekan / Desk Reserch Checking

Berdasarkan aplikasi dari pemohon, marketing department factor akan

melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi

tersebut dengan melakukan hal – hal sebagai berikut:

a. Pengecekan fasilitas lainnya yang masih outstanding kepada Bank

atau LKBB lainnya dengan mengirimkan BANKER’S ENQUIRY, bila

perlu.

MEKANISME TRANSAKSI ANJAK PIUTANG

Client

Tahap Permohonan

Tahap Pengecekan

Ok? Tahap AuditChecking

TahapPembuatan

Customer Profile

KomiteKredit

ACC

Surat Penolakan

Tahap Pengajuan kepada

Komite Kredit

Tahap Pengikatan

TahapPencairan Fasilitas

BagianAdministrasi

Kredit

b. Trade checking kepada supplier, customer, dan pesaing

c. Pengecekan pemegang saham dan pengurus perusahaan yang disesuaikan dengan

anggaran dasar perusahaan.

3. Tahap Audit Checking/ Pemeriksaan Lapangan

Apabila tahap pengecekan / desk research checking hasilnya cukup baik, maka

proses permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan atau audit ke calon

client. Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah:

a. Untuk memastikan apakah transaksi penjualan yang dilakukan antara client

dan customer termasuk criteria tagihan yang dapat dianjakpiutangkan.

b. Mempelajari prosedur administrasi penjualan yang dilakukan oleh client

termasuk syarat dan kondisi penjualan.

c. Untuk mengenali secara langsung customer mana yang melakukan transaksi

pembelian secara rutin, langsung dan tingkat ketaatan pembayarannya yang

tinggi.

d. Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat penjualan calon client

dibanding dengan laporan yang telah disampaikan.

4. Tahap Pembuatan Customer Profile

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, marketing department pihak factor akan

membuat customer profile, di mana isinya akan menggambarkan tentang:

a. Nama perusahaan customer.

b. Nama pemilik.

c. Rata – rata penjualan

d. Credit Term.

e. Alamat dan Nomor Telepon.

f. Contact Person.

g. Lamanya hubungan dengan client.

h. Dan lain – lain.

5. Tahap Pengajuan Proposal kepada Credit Commite

Marketting department pihak factor akan mengajukan proposal terhadap

permohonan yang diajukan oleh client kepada credit commite. Proposal yang

diajukan biasanya terdiri dari:

a. Tujuan pemberian fasilitas anjak piutang kepada client.

b. Struktur fasilitas yang mencangkup Client Advance Limit, Maximum

Advance Limit untuk setiap customer, service Charge, suku bunga, facility

fee.

c. Latar belakang Perusahaan dan susunan pemegang saham disertai keterangan

mengenai bisnis dan siklus operasi perusahaan Client.

d. Analisis Laporan Keuangan, Rekening Koran dan Kebutuhan Modal.

e. Analisis Risiko.

f. Saran dan Kesimpulan.

6. Pengajuan Keputusan Credit Committe

Keputusan credit committe merupakan dasar bagi factor untuk terus melakukan

pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan client ditolak maka harus diberitahukan

melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka marketing department

akan mempersiapkan Surat Penawaran kepada calon client.

7. Tahap Pengiriman Surat Penawaran

Setelah proposal mendapatkan persetujuan dari credit committe, maka marketing

department pihak factor wajib mempersiapkan surat penawaran kepada client dan

dokumen ini biasanya akan dijadikan Surat Penerimaan (Letter of Acceptance)

8. Tahap Pengikatan

Berdasarkan Surat Penawaran yang telah ditandatangani oleh client, bagian legal

akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:

a. Perjanjian Anjak Piutang beserta lampirannya.

b. Jaminan Pribadi, jika ada.

c. Jaminan Perusahaan, jika ada.

d. Surat Kuasa Khusus, jika diperlukan.

e. Notification Letter.

Pengikatan dapat dilakukan secara bawah tangan, dilegalisir oleh Notaris atau secara

Notariil

9. Tahap Pencairan Fasilitas

Setelah proses penandatanganan perjanjian, maka semua data akan diserahkan

kepada bagian administrasi kredit, yang biasanya terdiri dari

a. Formulir Permohonan.

b. Letter of Acceptance (urat Penerimaan).

c. Notification Letter.

d. Surat Kuasa Khusus.

e. Perjanjian Anjak Piutang.

f. Spesimen Tanda Tangan.

Apabila semua proses ini telah dilakukan, maka selanjutnya client mulai mencairkan

fasilitas pembiayaan anjak piutang. Untuk dapat mencairkan fasilitas anjak piutang,

biasanya factor akan memberikan formulir – formulir tertentu kepada client, yang

terdiri dari:

a. Tanda Penerimaan Faktur / Tagihan.

b. Tanda Persetujuan Penerimaan Faktur / Tagihan.

c. Cessie Piutang.

d. Surat Perintah Pembayaran.

e. Formulir lainnya, jika ada.

Demikian seterusnya yang dilakukan oleh client, apabila client ingin mencairkan

fasilitas anjak piutang yang telah disetujui. Selanjutnya pada setiap akhir, factor

akan membuatkan laporan pemakaian f asilitas anjak piutang yang telah diterima

oleh client beserta lampirannya.

B. PERHITUNGAN – PERHITUNGAN DALAM TRANSAKSI ANJAK

PIUTANG

Dalam transaksi anjak piutang, factor biasanya akan mengenakan biaya – biaya yang

dapat dibagi menjadi 3 (tiga) unsur biaya, yaitu:

1. Factoring Charge atau disebut juga Service Charge atau Komisi Factoring

atau Biaya Administrasi.

Biaya ini dikenakan atas jasa nonfinancing yang telah diberikan oleh factor.

Besarnya service charge/Komisi factoring tergantung dari beban kerja

dan/atau risiko yang ditanggung oleh factor atas fasilitas yang diberikan

kepada client. Perhitungan service charge didasarkan pada presentase dari

nilai faktur yang dialihkan ke factor dengan mempehitungkan hal – hal

sebagai berikut:

a. Volume Penjualan Client per Tahun

Semakin tinggi nilai penjualan client, semakin besar service charge yang

akan dibebankan kepada client. Selain itu, besarnya service charge dihitung

pula dengan besaran nilai faktur.

b. Jumlah Customer

Jumlah customer merupakan salah satu kriteria menentukan service charge,

semakin banyak utang customer yang dianjakpiutangkan berarti semakin

banyak perkerjaan yang harus dilakukan, maka semakin banyak service

charge yang dibebankan.

c. Jumlah Faktur dan Nota Kredit

Jumlah faktur juga menjadi salah satu kriteria dalam menentukan service

charge kepada client. Semakin banyak jumlah faktur atau nota kredit yang

dikeluarkan dan difaktorkan oleh client, semakin banyak pula pekerjaan yang

harus dilakukan factor untuk memeriksa setiap faktur atau nota kredit,

meneliti isi faktu apakah sesuai dengan purchase order – nya dan cocok

dengan delivery order – nya, serta memasukkan data faktur – faktur tersebut

ke komputer, jadi semakin banyak faktur berarti service charge yang

dibebankan semakin tinggi.

d. Risiko Kredit Customer

Perhitungan risiko kredit setiap customer juga menjadi dasar perhitungan

service charge. Untuk customer yang terdiri dari perusahaan – perusahaan

besar dan bonafit, maka risiko kreditnya biasa relatif lebih kecil sehingga

service charge yang dikenakan akan menjadi lebih rendah, demikian

sebaliknya.

Viaya ini biasanya dipotong/dibayarkan pada saat permulaan kontrak perjanjian

anjak piutang ditandatangani dan bersifat nonrefundable atau dapat pula dipotong

pada saat penarikan fasilitas dari jumlah pre – financing yang diberikan oleh factor.

Berikut ini akan kami kemukakan salah satu bentuk cara menghitung sevice

charge yang dapat digunakan oleh perusahaan anjak piutang:

a. Volume penjualan yang akan difaktorkan (per tahun)

(12 X Rp 500.000.000) = Rp 6.000.000.000

b. Jumlah Customer baru 1 (satu)

X Rp 200.000 = Rp 200.000

c. Jumlah customer lama

Rp 100.000 = Rp _

d. Biaya client = Rp 1.000.000

e. Jumlah faktur/credit note (per tahun)

(50 X 12) X Rp 1000 = Rp 600.000

f. Biaya Total (minimum service charge) = Rp 1.800.000

g. Minimum service charge (%) sebelum

Fatur risiko = (f) dibagi (a) X 100% = 0,03%

Faktor Risiko Customer

h. Total factor risiko = 0,4 %

Minimum service charge sesudah factor risiko = 0,43 %

2. Initial Payment Charge atau lebih dikenal sebagai biaya bunga/discoundted

Biaya bunga akan dikenakan oleh factor kepada client berdasarkan dana

yang dipakai sebagai advanced payment dengan perhitungan hari

sebenarnya. Besarnya biaya bunga ini berkisar antara 2% sampai 3% di atas

prime rate yang berlaku dan bersifat negotiable serta akan ditinjau secara

berkala.

Pengenaan biaya bunga atas advanced payment dapat dilakukan di

muka (dipotong di muka) dengan menggunakan perhitungan bunga True

Discound Method, sehingga apabila metode ini dilakukan maka besarnya

advanced payment yang diterima oleh client sebesar neto pembiayaan

dikurangi dengan bunga secara True Discound. Sedangkan apabila

perhitungan bunga dilakukan di belakang maka dasar pengenaan bunga

mempergunakan rumus simple interest dengan hari sebenarnya, sehingga

Nama Customer % Penjual dari Total Penjualan

Rata – rata (%)

PT XYZ Sejahtera

100% X 0,4 0,4

advanced payment yang diterima oleh client sama dengan neto pembiayaan.

Apabila metode ini digunakan, besarnya pembebanan bunga dilakukan setiap

akhir bulan berdasarkan jumlah dana yang terpakai atau sama dengan system

rekening Koran.

Metode perhitungan bunga antarperusahaan anjak piutang padat saja

berbeda tergantung kebijakan manajemen masing – masing. Untuk

memperjelas kedua metod etersebut kami akan memberikan contoh sebagai

berikut:

Misalkan perusahaan PT XYX mendapatkan fasilitas anjak piutang

dari factor PT CDE di mana tagihan yang sedang diajukan sejumlah Rp

125.000.000 dengan tingkat pembiayaan 80% di mana jatuh tempo tagihan

selama 89 hari sebesar 35% per tahun, maka besarnya bunga yang

dibebankan oleh factor adalah sebaai berikut:

Rumus True Discount Method

Pokok Pembiayaan – Pokok Pembiayaan X 365

(R X N) + 365

= Rp. 100.000.000, - Rp 100.000.000 X 365

(35% X 89) + 365

= Rp 7.863.183

Bunga yang akan dibebankan oleh factor sebesar Rp 7.863.183 sehingga

jumlah advanced payment yang diterima oleh client Rp 92.136.817.

Rumus Simple Interest: Pokok pembiayaan X N/360 X R%

= Rp 100.000.000 X 89/360 X 35%

= Rp 8.625.778

Bunga yang harus dibayar oleh client adalah sebesar Rp 8.625.778,

sedangkan jumlah advanced payment yang diterima oleh client adalah

sebesar Rp 100.000.000 karena bunga akan dibayar belakangan.

3. Facility Fee atau juga biasa disebut provisi kredit akan dikenakan

berdasarkan persentase tertentu dari plafond yang telah disetujui oleh factor

dan dibebankan setiap perpanjangan fasilitas anjak piutang. Adapun

besarnya facility fee berkisar antara 0,5% sampai 1% dari planfond

pembiayaan sebagai contoh, PT ABC Sukses Mandiri telah menyetujui

planfond pembiayaan anjak piutang sebesar Rp 1.000.000.000 untuk itu yang

bersangkutan dikenakan facility fee sebesar 0,5% maka facility fee yang

wajib dibayar adalah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Biaya ini biasanya

dikenakan pada awal kontrak sebelum pencairan pertama failitas anjak

piutang dimulai dan bersifat nonrefundable.

Selain ketiga jenis biaya tersebut, masih terdapat biaya – biaya lainnya yang akan

dikenakan factor kepada client yaitu biaya notaris, biaya pemasangan APHT (jika

terdapat jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan) dan biaya – biaya lainnya

(jika ada)

C.MANFAAT YANG DIDAPAT CLIENT DARI ANJAK PIUTANG

Client mempunyai akses langsung atas penjualan/pendapatan yang dilakukan

dalam bulan berjalan.

Pembelian barang secara kas,akan mengurangi biaya produksi barang atau

jasa yang dihasilkan oleh client.

Dengan diperolehnya instant cash,maka cltent dapat memanfaatkan peluang

menurunkan biaya produksi.

Client tak perlu melakukan penagihan kepada customer.

Laporan posisi piutang yang dilakukan oleh factor akan menjadi masukan

penting bagi client

Client dapat menikmati hasil penjualan/pendapatan secara fleksibel dan

selalu proporsional peningkatannya sesuai dengan tingkat penjualan yang

dibukukan.

Cltent dapat menikmati perlindungan kredit seiring dengan meningkatnya

penjualan kredit.

Perusahaan dapat terhindar dari resiko tidak dibayarnya tagihan.(bila non

rcourse)

Fungsi administrasi dapat dialihkan,sehingga mengurangi beban personalia

dan investasi sistem komputer.

Dengan export factoring,exportir akan memiliki keuntungan komparatif atau relatif

lebih Kompetitif dibandingkan dengan eksportir yang tetap menggunakan metode

trandisional atau tidak mengikuti keinginan pasar.

Di lain sisi, Robert Manurung mengemukakan bahwa untuk menentukan

apakah anjak piutang internasional bermanfaat bagi eksportir, harus dapat dilihat

dulu dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan oleh eksportir, bila

menggunakan anjak piutang, dengan biaya yang dikeluarkan, apabila tidak

menggunakan anjak piutang. Agar penilaian ini lebih objektif maka sebaiknya dalam

perhitungan ini dimasukan seluruh biaya yang timbul, termasuk biaya telepon,

penggunaan alat tulis kantor, surat-menyurat, fasilitas komputer, biaya legal,

perolehan informasi kredit, biaya pegawai dan premi untuk polis asuransi kredit

ekspor. Apabila seluruh biaya ini dimasukan ke dalam perhitungan dan ternyata

biaya menggunakan anjak piutang lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang

dikeluarkan tanpa menggunakan anjak piutang, berarti penggunaan anjak piutang

bermanfaat bagi eksportir.

Di samping itu, untuk menentukan apakah jasa yang ditawarkan oleh export

factor memang mahal, dapat dilakukan dengan pertimbangan hal-hal sebagai

berikut:

a Jika penggunaan jasa anjak piutang dapat meningkatkan perputaran piutang

sehingga modal kerja yang terikat dalam piutang menjadi semakin berkurang.

b Jika penggunaan jasa anjak piutang dapat mengurangi biaya administrasi yang

nilainya lebih besar daripada biaya komisi dan biaya lainnya yang dibauarkan

kepada factor sehingga menyebabkan keuntungan eksportir menjadi meningkat.

c Jika penggunaan jasa anjak piutang dapat meningkatkan perputaran piutang

tanpa mengurangi jumlah pembeli walaupun dilakukan pengetatan dalam

penjualan kredit.

d Jika penggunaan jasa anjak piutang dapat menyebabkan meningkatnya nilai

penjualan kredit.

e Jika penggunaan jasa anjak piutang dapat menyebabkan berkurangnya piutang

macet.

Jasa anjak piutang internasional memang sangat bermanfaat bagi eksportir yang

menggunakannya. Namun perlu diingat, jasa yang ditawarkan oleh factor tidak

selalu dapat memenuhi kebutuhan eksportir. Jasa yang diberikan oleh anjak piutang

internasional tidak dapat memenuhi kontrak-kontrak ekspor yang berjangka panjang.

Selain itu, jasa anjak piutang internasional juga tidak sesuai untuk penjualan ekspor

yang dilakukan dengan syarat barang dapat dikembalikan. Salah satu syarat penting

yang harus ada agar jasa anjak piutang internasional dapat terlaksana adalah bila

dalam transaksi ekspor tersebut timbul piutang yang kepemilikannya dapat

dialihkan.

D. AKUNTANSI ANJAK PIUTANG DARI SISI KLIEN

Perlakuan akuntansi untuk transaksi anjak piutang saat ini telah diatur secara khusus

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1997 PSAK No. 43 tentang

Akuntansi Anjak Piutang. Adapun perlakuan akuntansi yang dimaksud dan yang

berlaku untuk klien dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Anjak Piutang Non-Financing dari sisi klien

Dalam transaksi anjak piutang non-financing, factor biasanya mengenakan

factoring charge atau disebut juga service charge. Factoring charge/service

charge akan dibebankan sebagai biaya. Apabila biaya dimaksud dikenakan

secara tahunan, maka biaya tersebut akan diamortisasi selama masa kontrak.

2. Anjak Piutang tanpa Recourse dari sisi klien

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akuntansi anjak piutang jenis ini adalah:

a Anjak piutang tanpa recourse diperlakukan sebagai penjualan dari klien

kepada factor, dimana selisih antara piutang yang dijual dan jumlah

advanced limit yang diterima ditambah retensi diakui sebagai kerugian atas

transaksi anjak piutang.

b Kerugian atas transaksi anjak piutang dibebankan pada saat transaksi,

dilakukan dan disajikan dalam laporan sebagai biaya/beban operasi.

c Retensi yang ditahan oleh factor, dicatat sebagai piutang retensi ajak piutang

dalam neraca serta dikategorikan sebagia harta lancar.

3. Anjak Piutang Recourse

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akuntansi anjak piutang jenis ini adalah:

a Anjak piutang dengan recourse diakui sebagai kewajiban anjak piutang

sebesar nilai piutang yang dialihkan, di mana selisih antara nilai piutang

yang dialihkan dan advanced payment yang diterima ditambah retensi adalah

beban bunga yang belum diamortisasi.

b Beban bunga yang belum diamortisasi akan dialkokasikan secara konsisten

sebagai biaya bunga tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pembebanan

berkala.

c Kewajiban anjak piutang disajikan dalam neraca sebesar nilai piutang yang

dialihkan dikurangi retensi dan beban bunga yang belum diamortisasi.

d Retensi yang ditahan factor dicatat sebagai pengurang kewajiban anjak

piutang.

Adapun pengungkan transaksi anjak piutang dengan recourse, dilaporkan dalam

neraca dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban Anjak Piutang Rp xxx

Retensi ( Rp xxx )

Bunga yang belum diamortisasi ( Rp xxx ) +

Kewajiban Anjak Piutang bersih Rp xxx

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada bab delapan mengenai contoh perlakuan

akuntansi transaksi anjak piutang ini.

E. PERPAJAKAN ANJAK PIUTANG DARI SISI KLIEN

Perlakuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini

khusus untuk klien atas transaksi anjak piutang yang dilakukannya adalah sebagai

berikut:

1. Pajak Penghasilan dari sisi klien

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-78/PJ311/1996 tanggal 19 april

perihal Pembebasan PPh Pasal 23 atas Penghasilan yang diperoleh Perusahaan

Anjak Piutang, ditegaskan bahwa penghasilan dari perusahaan anjak piutang

yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan baik yang diterima berupa diskon,

service charge dan provisi tidak dikenakan pemotongan PP Pasal 23 oleh

perusahaan yang membayarkan.

Hal ini berarti klien tidak boleh memotong pajak penghasilan pasal 23 yang

terutang oleh factor serta bagi klien peraturan ini tidak mempunyai pengaruh

apa-apa.

2. Pajak Pertambahan Nilai dari sisi klien

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keungan No. 202/ KMK.04/1996 tanggal

18 April tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, disebutkan bahwa

Penyerahan Jasa Anjak Piutang terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar

10%x5%xJumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi,

dan diskon

BAB 7 : ANJAK PIUTANG

DARI SISI FACTOR

Pada bab ini akan dibahas mengenai anjak piutang dari sisi factor, hal ini kami

lakukan untuk memberikan gambaran tentang anjak piutang secara seimbang baik

dari sisi factor maupun dari sisi klien. Pembahasan mengenai prospek dan risiko

bisnis anjak piutang kami kemukakan terlebih dahulu agar terlihat dengan jelas

bahwa bisnis anjak piutang merupakan bisnis yang cukup menjanjikan bagi investor.

Selanjutnya akan kami utarakan syarat-syarat untuk mendapatkan izin usaha

perusahaan anjak piutang dan dilanjutkan dengan tinjauan terhadap aspek akuntansi

dan perpajakan yang berlaku saat ini khusus untuk anjak piutang dari sisi factor.

A. PROSPEK USAHA ANJAK PIUTANG

Kegiatan perekonomian Indonesia selama ini masih sangat tergantung pada

perkembangan ekspor migas. Sementara itu, perkembangan ekspor migas di pasar

internasional menghadapi tantangan yang cukup berat. Dengan belum stabilnya

harga-harga migas ditambah pula terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah yang tidak

menentu, hal ini sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Untuk mengatasi

keadaan ini, ketergantungan akan ekspor migas harus sedapat mungkin dikurangi.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan

dan peningkatan kegiatan ekspor non-migas, antara lain dengan meningkatkan

efisiensi perusahaan. Berbagai kebijakan telah digariskan Pemerintah untuk

mendorong peningkatan efisiensi kegiatan perusahaan.

Selama ini, dunia usaha kita masih banyak menghadapi kendala untuk

melakukan kegiatannya. Masalah tersebut pada dasarnya bersumber pada kesulitas

permodalan (membuat tidak mampu melakukan ekspansi), kemampuan yang

terbatas dalam menangani penjualan, termasuk credit management dan karena

keterbatas keahlian dalam menghadapi ancaman kredit macer (bad debtst). Kesulitan

permodalan yang disertai kredit macet dalam jumlah besar menjadikan dunia usaha

semakin terjepit untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kondisi seperti ini

akan menyulitkan perusahaan memperoleh tambahan sumber pembiayaan dari

lembaga perbankan karena kemampuan perusahaan untuk menyediakan barang

jaminan juga menjadi semakin terbatas.

Meningkatnya kegiatan usaha yang ditandai dengan semakin cepatnya

pertambahan volume penjualan telah menimbulkan masalah lain, yakni masalah

administrasi penjualan. Lebih jauh lagi, kebanyakan dunia usaha masih memiliki

keterbatasan keahlian dalam menangani penjualan kredit, karena mereka

meningkatkan produksi dan penjualan. Akibatnya tidak jarang perusahaan bangkrut

karena membengkaknya piutang ragu-ragu yang sangat mengganggu cash flow

mereka.

Untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia usaha,

kehadiran lembaga pembiayaan, khususnya perusahaan anjak piutang, pasti akan

banyak membantu. Sebab melalui jasa anjak piutang, dunia usaha dimungkinkan

untuk memperoleh sumber pembiayaan baru dalam bentuk instant cash (sampai

dengan 80% dari nilai invoice) dikaitkan dengan jumlah penjualan kredit yang

dilakukannya. Selain itu perusahaan anjak piutang juga diharapkan dapat membantu

kesulitan di bidang credit management. Dengan demikian, dunia usaha dapat lebih

mengkonsentrasikan kegiatannya pada peningkatan produksi dan penjualan.

Selain itu, investor yang menanamkan modalnya pada usaha anjak piutang di

Indonesia, terutama yang menjalankan transaksi anjak piutang financing berskala

domestik, memiliki beberapa keuntungan dalam posisinya sebagai factor , yaitu

antara lain:

1. Dana yang dipasarkan oleh factor dapat disalurkan dengan tingkat suku bunga

yang relatif lebih tinggi dan dengan jangka waktu yang relatif singkat. Hal ini

sangant menguntungkan factor karena perputaran dana menjadi sangat cepat dan

bias mengurangi risiko fluktuasi tingkat suku bunga (floating rate).

2. Terbatasnya sumber pendanaan perusahaan pembiayaan/ perusahaan anjak

piutang yang saat ini hanya terbatas dari sector perbankan. Dengan demikian,

transaksi anjak piutang dapat menjembatani term and condition dari pendanaan

yang diterima factor dari perbankan, atau dengan kata lain term and condition

transaksi anjak piutang dapat disamakan dengan term and condition yang

diberikan oleh perbankan. Hal ini dapat mengurangi risiko perubahan suku

bunga yang terjadi sewaktu-waktu.

3. Belum adanya peraturan/perizinan yang bersifat khusus yang mengatur kegiatan

anjak piutang sehingga factor dapat bergerak leluasa, yang pada akhirnya dapat

menghemat biaya operasional perusahaan (kegiatan dapat dilakukan dengan

sederhana dan singkat).

4. besarnya komisi atau biaya administrasi pengelolaan jasa anjak piutang yang

diberikan factor kepada klien tergantung pada risiko dari piutang yang dialihkan

atau dibiayai oleh factor.

Sedangkan kelemahan anjak piutang dari sisi factor antara lain belum adanya

perlindungan hukum yang cukup memadai untuk factor. Hal ini terlihat pada saat

tagihan jatuh tempo. Apabila customer tidak dapat membayar konsekuensinya

adalah factor harus siap membuka line of credit bagi customer bersangkutan atau

menanggung risiko sampai tagihan terlunasi.

B.MEKANISME DAN RESIKO USAHA ANJAK PIUTANG

Jenis dan Mekanisme

Pada pelaksanaannya, jenis dari jasa anjak piutang yang diberikan oleh factor

dan akan diterima oleh klien sangat bergantung pada fomulasi dari perjanjian yang

dibuat oleh kedua belah pihak. Atas dasar tersebut jasa anjak piutang dapat

dibedakan atas dasar hal-hal sebagai berikut:

Jasa yang ditawarkan

Ata dasar jasa yang diberikan oleh Factor, anjak piutang dapat dibedakan menjadi:

a. Full Service Factoring

Anjak piutang seperti ini memberikan jasa secara menyeluruh baik jasa pembiayaan

maupun non pembiayaan. Misalnya urusan administrasi penjualan (sale ledger

administration), tagihan dan penagihan piutang, termasuk menanggung resiko

terhadap piutang yang macet.

b. Bulk factoring

Anjak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh

tempo kepada nasabah, tanpa memberikan jasa lain seperti proteksi resiko piutang,

administrasi penjualan dan penagihan.

c. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa proteksi resiko piutang, administrasi

penjualan secara menyeluruh dan penagihan. Proteksi resiko piutang

diberikan oleh factor tanpa melakukan pembiayaan atau pemberian uang

muka atas pelunasan piutang. Pembelian piutang oleh factor dilakukan pada

tanggal tertentu dan biasanya ditentukan atas dasar jangka waktu jatuh tempo

dari piutang yang diberikan kepada klien. Sebagai contoh, apabila rata-rata

jangka waktu jatuh tempo adalah 30 hari, maka factor pada hari ke-30 atau

setiap 30 hari membeli 100% dari faktur-faktur penjualan yang ada. Cara ini

tidak menyebabkan munculnya kewajiban bunga kepada klien. Kewajiban

klien hanyalah fee atas jasa proteksi resiko piutang, administrasi penjualan

secara menyeluruh danpenagihan yang diberikan oleh factor.

Misalnya:

Pembayaran 100% dari nilai faktur dengan tanggal rata-rata dikurangi fee. Apabila

total nilai faktur sebesar Rp. 20 juta dengan fee sebesar 1.5% maka jumlah yang

dibayarkan perusahaan piutang pada suatu periode rata-rata adalah Rp 10 juta-

(0.015%*Rp 20 juta) = Rp 17.000.000 jumlah tersebut akan dibayarkan pada hari

ke-40.

Perhatikan tabel berikut sebagai illustrasi:

Tabel

Pembayaran Rata-Rata Jatuh Tempo Faktur

(dalam ribuan rupiah)

Debitor/pelanggan Nilai faktur Jatuh tempo (hari)

A

B

C

D

E

Rp. 4.000.000

Rp. 5.000.000

Rp. 3.000.000

Rp. 7.000.000

RP. 1.000.000

60

40

50

30

20

Jumlah Rp.20.000.000 200

Tanggal pembayaran rata-rata = 200 = 40 hari

5

d. Invoice discounting

Anjak piutang jenis ini hanya memberikan jasa pembiayaan saja, sedangkan jasa non

pembiayaan sama sekali tidak diberikan.

e. Recourse factoring

Pelayanan terhadap anjak piutang dalam semua aspek kecuali proteksi terhadap

resiko kredit macet.

f. Agency factoring

Pelayanan anjak piutang atas dasar notifikasi supplier. Anjak piutang tidak

bertanggung jawab atas pengurusan atas penagihan piutang.

g. Undisclosed factoring

Berekaitan dengan perjanjian penjualan piutang dimana anjak piutang memberikan

proteksi kredit macet dengan prosentase (80%). Selain itu, pihak klienlah yang

mengurus dan menagih penambahan piutangnya.

Distribusi Resiko

Pada mekanisme penjualan tanpa adanya perusahaan anjak piutang, resiko

tidak terbayarnya piutang milik klien sepenuhnya ditanggung oleh klien sendiri.

Dengan adanya perusahaan anjak piutang, resiko tersebut tidak harus selalu secra

penuh ditanggung oleh klien. Atas dasar distribusi resiko tidak terbayarnya piutang

oleh nasabah, anjak piutang dapat dibedakan menjadi:

a.     With recourse factoring

Pada tahap awal factor memberikan uang muka proporsi tertentu kepada klien atas

piutang atau factor yang diserahkan. Pada saat piutang jatuh tempo, apabila nasabah

sama sekali tidak melunasi piutangnya, maka klien berkewajiban mengembalikan

sejumlah uang muka yang telah diterima dari factor. Dengan demikian resiko tidak

terbayarnya piutang seluruhnya ditanggung oleh klien, dan factor sama sekali tidak

menanggung resiko tidak terbayarnya piutang tersebut. Mekanisme ini akan

dijelaskan dengan contoh sebagai berikut:

PT. Maju jaya adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis kursi.

Perusahaan ini bekarja sama dengan perusahaan jasa anjak piutang dengan nama PT.

Multi Finance. Pada tanggal 1 januari 2005 PT. Maju jaya mengadakan penjualan

secara kredit kepada pelanggannya yang bernama Bpk, Soleh senilai Rp. 100 juta,

dengan tanggal jatuh tempo 1 maret 2005. PT. Maju jaya menyerahkan piutang

tersebut kepada PT.Multi Finance dan meerima uang muka dan pembiayaan sebesar

80% dari nilai faktur yaitu Rp. 80.000.000

Kemungkinan 1

Pada tanggal 1 maret 2005 bapak soleh membayar lunas utangnya Rp. 100 juta

ditambah bunga. Pelunasan tersebut menjadi hak factor Rp. 80.000.000 dan sebagian

lagi menjadi hak klien Rp. 20.000.000.

Kemungkinan II

Pada tanggal 1 maret 2005 bapak soleh menghilang dan sama sekali tidak

membayar. Hal ini berdampak pada PT. Maju jaya berkewajiban mengembalikan

pembiayaan sebesar Rp. 80.000.000 kepada factor. Dengan demikian kerugian yang

ditanggung oleh PT. Maju jaya adalah sebesar piutang Rp. 100.000.000 karena

piutang sama sekali tidak terbayar. Dipihak lain PT. Multi Finance tidak

menanggung rugi atau resiko yang ditanggung oleh factor adalah sebesr 0% dari

nilai piutang. Dalam hal ini , resiko yang ditanggung oleh klien adalah sebesar 100%

dari nilai piutang.

b.     Without resourse factoring

Pada tahap awal factor memberikan uang muka proporsi tertentu kepada klien atas

piutang atau factor yang diserahkan. Pada saat piutang jatuh tempo, apabila nasabah

sama sekali tidak melunasi piutangnya, maka klien tidak berkewajiban

mengembalikan sejumlah uang muka yang telah diterima dari factor. Dengan

demkian resiko tidak terbayarnya piutang tidak seluruhnya ditanggung oleh klien.

Klien hanya menanggung resiko sebesar piutang yang tidak dibiayai atau tidak

diberi uang muka oleh factor, sedangkan factor sendiri menanggung resiko sebesar

uang muka atau pembiayaan yang telah diberikan kepada kliennya. Mekanisme ini

akan dijelaskan dengan contoh sebagai berikut:

PT. Gaya Sakti adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis alat

pertukangan.perusahaan ini bekerjasama dengan sebuah perusahaan anjak piutang

dengan nama PT. Jaya Finance. Pada tanggal 1 januari 2005 PT. Gaya Sakti

mengadakan penjualan secara kredit kepada pelanggannya yang ber nama sim

davids senilai Rp. 10 juta dan tanggal jatuh tempo 1 maret 2005. PT.Gaya Sakti

menyerahkan piutangnya tersebut kepada PT.Jaya Finance dan menerima uang

muka atau pembiayaan sebesar 70% dari niali faktur, yaitu Rp. 7000.000.

Kemungkinan 1

Pada tanggal 1 maret 2005 sim davids membayar lunas utangnya sebesar Rp 1 juta

ditambah bunga. Pelunasan tersebut mejadi hak factor Rp. 7000.000 dan sebagian

lagi menjadi hak klien Rp. 3000.000.

Kemungkinann II

Apabila tanggal 1 maret sim davids meninggal dunia dan tidak memiliki harta

warisan apapun, maka PT. Gaya Sakti tidak berkewajiban mengembalikan

pembiayaan sebesar Rp.7000.000 kepada factor. Dengan demikian kerugian yang

ditanggung oleh PT. Gaya Sakti adalah hanya sebesar piutangnya yang tidak

dibiayai oleh factor. Piutang yang tidak dibiayai oleh factor telah membiayai Rp

7000.000 dan kemudian tidak memperoleh pelunasan piutang dari nasabah, maka

kerugian yang di tanggung oleh factor adalah Rp. 7000.000. secara proporsional

factor menanggung resiko tidak terbayarnya piutang sebesar 70% dan pihak klien

menggung sebesar 30%.

Penilaian Resiko

Bisnis anjak piutang pada dasarnya merupakan kegiatan usaha yang

mengandung resiko. Ada beberapa resiko yang mengandung bisnis pembiayaan

yaitu resiko klien dan resiko yang berhubungan dengan unsure non-resourse yaitu

resiko atas kredit customer atau disebut debtor risk.

1.Resiko Klien

Penilaian perusahaan anjak piutang dalam mengantisipasi resiko dari klien

terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, perusahaan anjak piutang perlu memiliki

keyakian mengenai kemampuan keuangan calon klien. Kedua, kualitas piutang yang

akan dibeli.

1.1.Kemampuan keuangan

Penilaian atas kemapuan keuangan disini dapat dinilai baik pada masa lalu, kondisi

sekarang maupun dimasa yang akan dating. Kegiatan orerasi dan kinerja keuangan

terakhir calon klien akan memberikan latar belakang informasi yang berguna.

Banyak calon klien yang melakukan bisnisnya yang belum begitu lama, olek karena

itu perusahaan anjak piutang harus mempelajari bagaimana dan kenapa bisnis

tersebut dilakukan, serta bagaimana produk dan organisasi dikembangkan.

Selanjutnya, perusahaan anjak piutang peril juga melakukan analisis terhadap

laporan keuangan klien yang telah diaudit. Penilaian posisi terakhir keuangan klien

akan memberikan suatu dasar untuk menilai kemampuan keuangannya dimasa yang

akan dating. Penilaian kondisi keungan klien dan propeknya dilakukan dengan

menilai berbagai aspek yaitu antara lain:

a. Keadaan keuangan

Keadaan keuangan klien yang dapat dilihat dari laporan keuangan terutama yang

telah diaudit untuk periode terakhir. Cakupan dan kualitas pembukuan masing-

masing klien biasanya sangat bervariasi oleh karena itu perusahaan anjak piutang

perlu meminta penjelasan dari klien mengenai data-data keuangan yang meragukan

dalam rangka pengambilan keputusan.

b. Kredit klien

Penilaian terhadap kredito-kreditor pihak klien perlu pula dilakukan untuk

mengetahui apakah mereka dibayar sesuai dengan jangka waktu yang mereka

sepakati. Penelitian tersebut akan memberikan informasi mengenai keadaan dan

kegiatan usaha klien antara lain:

1)      apakah klien hanya bergantung pada 1 pemasok bahan mentah atas suatu

komponen. Kalau perlu perusahaan anjak piutang dapat memeriksa langsung

pemasok yang bersangkutan.

2)      Apakah klien sering menunggak pembayaran utangnya pada pemasok.

3)      Laporan bank misalnya 10 bulan terakhir untuk mengetahui saldo gironya dan

pinjaman-pinjamannya.

Selanjutnya dalam menilai apakah klien memiliki kemampuan keuangan,

perusahaan anjak piutang harus pula mempertimbangkan prospek kliennya. Dengan

meneliti keadaan keuangan dan pihak-pihak yang terlibat dengan klien lainnya,

maka pada dasarnya dapat dilakukan perkiraan mengenai prospek klien yang

bersangkutan. Memperkirakan prospek dapat pula melihat anggaran penjualan serta

arus kas klien. Untuk lebih menyakinkan perlu dipertanyakan mengenai asumsi

dasar yang digunakan dalam menyasun arus kas tersebut antara lain mengenai

perkiraan penjualan, turn over dalam waktu 12 bulan, disamping jumlah order yang

telah diterima dan yang akan diterima dengan memeriksa statement of intent dari

langganannya.

1.2.Kualitas Piutang

Apabila perusahaan anjak piutang bermaksud menawarkan fasilitas

pembayaran uang muka kepada calon klien, maka piutang akan merupakan jaminan

bagi perusahaan anjak piutang. Oleh karena itu, pihak perusahaan anjak piutang

harus benar-benar memiliki keyakinan atas kualitas piuitang yang akan dibeli sebab

dalam hal klien tiba-tiba tidak meneruskan usahanya kemungkinan perusahaan anjak

piutang hanya bias mengklaim dan memperoleh jumlah yang telah dibayar dimuka

atas piutang yang telah di factoringkan. Dalam melakukan penilaian terhadap

kualitas suatu piutang, maka penilaian utama dapat dilakukan dengan menggunakan

informasi mengenai riwayat perusahaan disamping sumber informasi tambahan

mengenai perkiraan jalannya operasi perusahaan di masa depan.

Informasi tersebut meliputi:

a.     Perpencaran Piutang

Perusahaan anjak piutang perlu mengetahui calon klien memiliki perpencaran

piutang atau pelanggan (customer) yang banyak. Apabila misalnya satu langganan

mempunyai utang 35% dari keseluruhan piutang yang dimiliki calon klien pada

suatu periode, maka jelas perusahaan anjak piutang dengan pembayaran dimuka

sebesar 80% tidak akan mampu ditagih lunas, sekiranya klien mengalami

kebangkrutan atau kegagalan usaha. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan pihak

costomer akan mencari alas an untuk menghindari kewajiban-kewajiban tersebut.

Sama halnya, apabila klien hanya bergantung pada satu orang customer saja,

perusahaan anjak piutang harus mempertimbangkan resiko terhadap kemampuan

keungan klien apabila customer berhenti membeli atau mengurangi pembeliannya

pada calon klien dalam jumlah besar.

b.     Jumlah Kredit Notes

Dalam kegiatan penjualan suatu produk oleh klien, klaim terhadap jumlah faktur

sering terjadi dengan berbagai alasan termasuk jenis produk yang akan dikirim

berbeda dengan pesanan, akibat rusak akibat pengiriman, salah memberikan harga,

jumlah barang kurang atau tidak sesuai denagn faktur.

Perusahaan factoring harus memperhatihan jumlah kredit notes yang dikeluarkan ini

selama 6-12 bulan terakhir yaitu meliputi jumlah dan nilainya dari total penjualan,

khususnya, perlu diperhatikan apakah ada kecenderungan naik atau ada alasan yang

sangat dominan seperti misalnya kesalahan pengiriman atau alasan dominan lainnya.

c Pelunasan piutang oleh Customer. Rata-rata jumlah penjualan kredit kepada

nasabah atau customer akan merupakan suatu indikasi penting bagi perusahaan

anjak piutang. Pembayaran dalam waktu cepat dibandingkan dengan rata-rata

industri akan memberikan indikasi bahwa supplier lebih disukai di mata

nasabahnya. Hal tersebut mungkin disebabkan kualitas produk supplier memang

lebih unggul, sebab prestasi kerjanya termasuk system pengiriman barangnya

baik after sales service-nya lebih baik daripada perusahaan yang lain. Atau dapat

pula disebabkan jenis produk tersebut merupakan komponen penting dalam

proses pabrikasi pelanggan. Namun apapun alasannya, kualitas piutang yang

dibeli perusahaan anjak piutang akan dianggap lebih baik bila klien dibayar lebih

cepat meskipun ia menawarkan discount yang tinggi untuk pembayaran lebih

awal.

d Piutang yang dikecualikan. Perusahaan anjak piutang dalam membeli dan

membiayai suatu piutang harus benar-benar yakin bahwa ia tidak membeli

piutang yang mungkin tak dapat ditagih atau piutang yang sebenarnya bukan hak

klien. Oleh karena itu piutang-piutang berikut biasanya dikecualikan untuk

dijadikan sebagai objek anjak piutang:

1. penjualan kepada perusahaan afiliasi atau associated companies.

2. piutang yang timbul dari kontrak jangka panjang dimana ada ketentuan

bahwa faktur baru akan dikeluarkan pada suatu tingkat penyelesaian atau

proses pekerjaan. Apabila kontrak tidak diselesaikan, maka pelanggan akan

menahan atau menunda pembayaran atas faktur yang telah dikeluarkan

sehingga akan menyebabkan perusahaan anjak piutang tidak dapat menerima

kembali pembiayaan yang telah dikeluarkan apabila klien mengalami

kebangkrutan dalam periode tersebut.

3. penjualan produk dimana didalamnya ada kewajiban atau perjanjian after

sales service di pihak klien. Kontrak penjualan dan kontrak service tersebut

mungkin terpisah akan tetapi apabila ada penjualan ulang, maka selalu ada

kemungkinan terjadi perselesihan dan meskipun pelanggan tidak berpihak

menahan pembayaran atas produk tersebut (dan perusahaan anjak piutang

dan klien telah bersepakat untuk mengecualikan kontrak after sales service)

resiko perusahaan najak piutang dan biaya-biaya akan tetap tinggi.

4. penjualan musiman akan merupakan pertimbangan bagi perusahaan anjak

piutang. Pertama, pembayaran di muka akan relatif lebih tinggi selama

mencapai puncak musim dibandingkan dengan bisnis normal yang memiliki

penyebaran penjualan yang merata sepanjang tahun. Kedua, akan lebih sulit

bagi perusahaan anjak piutang memonitor kinerja klien apabila pola

penjualannya terdapat waktu jeda.

5. perusahaan najak piutang perlu meneliti system akuntansi penjualan untuk

mengetahu pada tahap mana faktur diterbitkan dan sumber-sumber awal

dokumen lainnya. Penelitian ini akan sangat riskan bagi perusahaan anjak

piutang apabila faktur diterbitkan dikirim kepada customer sebelum

barangtersebut diserahkan atau menerima nasabah. Bagi perusahaan anjak

piutang akan lebih terjamin apabila penerbitan faktur dilakukan setelah

pesanan barang telah diterima customer secara lengkap atau pemberian

pelayanan telah selesai dilakukan.

2.Resiko Customer

Penilaian resiko debitor atau customer risk oleh perusahaan factoring cukup

penting baik untuk kontrak dengan fasilitas recourse factoring maupun untuk non-

recourse factoring dengan memberikan pembayaran di muka karena pada akhirnya

pihak customer-lah yang akan membayar kembali pendaan yang lebih dahulu

diberikan oleh perusahaan factoring. Fasilitas non-recourse atau sering juga disebut

without recourse memiliki suatu pertimbangan tersendiri yaitu antara lain dalam hal

menentukan seberapa besar biaya yang harus dikenakan sebagai imbalan dari resiko

kredit pelanggan yang mungkin diterma perusahaan factoring.

Penilaian resiko pelanggan individu dalam operasi anjak piutang dengan fasilitas

non-recourse merupakan suatu prosedur yang secara terus-menerus harus dilakukan.

Factor resiko yang mungkin harus dihadapi oleh perusahaan factoring telah

dimasukan sebagai factor salah satu komponen dalam penentuan biaya factoring

yang telah disepakati. Masalahnya adalah apakah pihak perusahaan factoring hanya

akan menerima suatu resiko secara keseluruhan, sebagian atau tidak sama sekali.

Penting bagi perusahaan factoring melakukan penilaian secara akurat mengenai

pembebanan biaya atas resiko customer ini sejak awal dan meninjau secara teratur.

Untuk memperkecil risiko klien dan risiko customer dalam kegiatannya sehari-

harinya, biasanya factor akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. memilih customer yang dimiliki klien untuk mendapatkan customer dengan

reputasi dan bonafiditasnya terbaik.

2. membatasi pemberian fasilitas anjak piutang baik itu di tingkat klien maupun di

tingkat customer.

Sebagai contoh, klien PT XYZ telah mendapatkan fasilitas anjak piutang sebesar Rp

2 Milyar dengan maximum advance payment 80%, dengan catatan bahwa:

a Customer PT A akan dibiayai maksimal Rp 500.000.000

b Customer PT B akan dibiayai maksimal Rp 200.000.000

c Customer PT C akan dibiayai maksimal Rp 300.000.000

d Customer PT D akan dibiayai maksimal Rp 200.000.000

e Customer PT E akan dibiayai maksimal Rp 100.000.000

f Customer PT F akan dibiayai maksimal Rp 400.000.000

g Customer PT G akan dibiayai maksimal Rp 300.000.000

Dengan ini cara ini, secara tidak langsung factor sudah melakukan pengamanan

dengan melakukan tindakan spreading risk sehingga risiko yang mungkin timbul

tidak terpusat kepada satu customer (one obligor) saja.

Selain risiko klien dan risiko customer yang sudah pasti dihadapi factor, masih

terdapat beberapa risiko lainnya yang akan dihadapi factor dalam menjalankan anjak

piutang, yaitu:

1. Risiko Perekonomian

Apabila perekonomian berada pada kondisi yang kurang menguntungkan maka

kegiatan di segala bidang usaha akan terganggu yang pada akhirnya dapat

mempengaruhi usaha factor untuk menyalurkan pembiayaan maupun

mendapatkan kredit.

2. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah ketidakmampuan customer dan atau klien untuk

membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan, dan apabila jumlahnya

cukup material dapat mempengaruhi kinerja factor.

3. Risiko Likuiditas

Masalah likuiditas akan dihadapi oleh factor apabila factor tidak mampu

memenuhi kewajibannya selaku debitur kepada kreditur factor, yang pada

akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan klien kepada factor.

4. Risiko Persaingan

Semakin banyak perusahaan pembiayaan yang memperluas jaringan pemasaran

dapat menimbulkan persaingan antar-factor yang lebih ketat untuk

memperebutkan pangsa pasar.

5. Risiko Operasional

Risiko operasional dapat saja timbul karena tidak efektifnya system dan prosedur

yang diterapkan oleh factor serta lemahnya kontrol yang diterapkan. Hal ini pada

akhirnya dapat menurunkan mutu pelayanan kepada klien.

6. Risiko Perubahan Nilai Mata Uang

Tidak tetapnya nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dapat menempatkan

factor dalam posisi yang cukup sulit. Apresiasi nilai tukar mata uang asing

terhadap rupiah dapat menimbulkan kesulitan dalam kewajiban pembayaran.

7. Risiko Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang mengatur industri keuangan yang ditentukan oleh

Pemerintah dapat berubah atau diperbarui sewaktu-waktu. Apabila factor tidak

dapat mengantisipasi perubahan tersebut, maka hal ini dapat mempengaruhi

kemampuan factor untuk memperoleh pendapatan atau laba usaha

8. Risiko Teknologi

Risiko teknologi akan muncul seiring dengan semakin ketatnya persaingan

antarperusahaan pembiayaan terutama dalam memberikan pelayanan kepada

klien, di mana aspek teknologi biasanya mempunyai peranan yang sangat

menonjol. Apabila factor tidak dapat mengikuto perkembangan teknologi, maka

hal ini dapat menurunkan mutu layanan kepada klien.

Memperhatikan aspek-aspek risiko yang telah kami sebutkan di atas, anjak piutang

secara teori tampaknya asngat potensial untuk berkembang. Namun anjak piutang

masih perlu dikaji lagi dalam beberapa aspek social lainnya. Sengketa serius

mungkin timbul, yang alternatif penyelesaiannya kemungkinan besar masih

memerlukan campur tangan pihak peradilan, sebab tidak adanya kemungkinan

penerapan parate eksekusi dengan hak-hak sebagai factor. Cara penyelesaian ini

sangat kompleks, butuh waktu dan biaya, dan dalam kenyataannya eksekusi putusan

pengadilan masih sering mengandung ketidakpastian, seperti tampak dalam upaya

dunia perbankan dalam menangani kredit macet.

Belum terpeliharanya system public record di negara kita juga merupakan

persoalan tersendiri. Public record sebenarnya sangat berguna sebagai sumber

informasi yang sangat akurat perihal pihak-pihak yang mempunyai reputasi baik dan

dapat dipercaya. Dengan demikian, public record yang baik juga dapat mencegah

tindakan curang yang mungkin dilakukan karena kalangan pedagang biasanya

mementingkan nama baik.

Akhirnya, dengan memperhatikan keterbatasan keamanan dari segi hokum,

anjak piutang akan lebih banyak bergantung pada asas kepercayaan daripada

jaminan yuridis yang kuat dan pasti. Oleh karena itu, bila kepercayaan ini

disalahgunakan oleh pembeli, pihak factor akan benar-benar berada dalam posisi

sulit. Apalagi public record di Indonesia belum terpelihara dengan baik yang

tentunya akan sangat menyulitkan pihak factor dalam menganalisis jadi atau

tidaknya membeli suatu piutang.

C. SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IZIN USAHA PERUSAHAAN ANJAK

PIUTANG

Saat ini peluang usaha investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka

mendirikan perusahaan anjak piutang dan atau perusahaan pembiayaan baru untuk

sementara waktu tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan Pemerintah, untuk

sementara waktu, tidak mengeluarkan izin usaha baru bagi perusahaan pembiayaan

dan atau perusahaan anjak piutang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri

Keuangan No.185/KMK.06/2002 Tanggal 24 April 2002 tentang penghentian

Pemberian izin pendirian usaha baru perusahaan pembiayaan sedang ditangguhkan

oleh Pemerintah, berikut ini akan kami kemukakan tata cara/syarat-syarat untuk

mendapatkan izin usaha perusahaan pembiayaan dan atau perusahaan anjak piutang

yang mungkin berguna dilain waktu.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa, perusahaan pembiayaan

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Keuangan No.

448/KMK.017/2000, dapat menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Syari’ah atau

yang bersifat konvensional (interest oriented). Sedangkan badan hokum perusahaan

anjak piutang dan atau perusahaan pembiayaan yang didirikan dapat berbentuk

badan hokum Perseroan Terbatas ataupun Koperasi serta dapat dimiliki oleh:

1. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;

2. badan usaha asing dan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia

(usaha patungan dengan maksimal kepemilikan asing sebesar 85% .

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 172/KMK.06/2002, permohonan untuk mendapat izin Usaha Perusahaan

Anjak Piutang dan atau Perusahaan Pembiayaan harus diajukan kepada Menteri

Keuangan dan wajib dilampiri dengan:

A. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh

instansi berwenang, yang sekurang-kurangnya memuat:

1. nama dan tempat kedudukan;

2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan;

3. permodalan;

4. kepemilikan;

5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan dewan komisaris atau

pengurus dan pengawas.

B. Data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas meliputi:

1. fotokopi tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau

paspor;

2. daftar riwayat hidup;

3. surat pernyataan:

a tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sector perbankan;

b tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan;

c tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;

d tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang

mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan

keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. bukti pengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau

perbankan sekurang-kurangnya selama 2 tahun bagi salah satu direksi atau

pengurus;

5. fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin

bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing:

a untuk direksi atau pengurus; dan

b untuk anggota dewan komisaris atau pengawas yang bermaksud menetap

di Indonesia.

C. Data pemegang saham atau anggota, dalam hal:

1. perorangan, wajib dilampiri dengan dokumen:

a fotokopi tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau

paspor;

b daftar riwayat hidup;

c surat pernyataan;

1. tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sector perbankan;

2. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan;

3. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;

4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang

mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit

berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap;

5. surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman

dan kegiatan pencucian uang (money laudering).

2. badan hukum wajib dilampiri dengan:

a akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut

perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi

berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan

negara asal;

b laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan

keuangan terakhir;

c pemegang saham dan direksi atau pengurus wajib melampiri surat

pernyataan:

1. tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sector perbankan;

2. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan;

3. tidak pernah dihukum karena tindakan pidana kejahatan;

4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang

mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit

berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap;

5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemegang saham perorangan;

D. system dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia.

E. Bukti pelunasan modal disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka pada

salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran

yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha dengan ketentuan

sebagai berikut:

1. untuk perusahaan swasta nasional atau perusahaan patungan sekurang-

kurangnya sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

2. untuk koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar

rupiah)

F. Rencana kerja untuk dua tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:

1. rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk

mewujudkan rencana dimaksud;

2. proyeksi arus kas, neraca, dan perhitungan laba/rugi bulanan dimulai sejak

Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan operasional.

G. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:

1. daftar aktiva tetap dan inventaris;

2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung

kantor;

3. contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan;

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

H. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi

perusahaan patungan.

Selain hal-hal yang kami sebutkan di atas, pengurusan izin usaha kepada Menteri

Keuangan tidak dikenakan biaya apa pun serta apabila dalam kurun waktu tertentu

perusahaan pembiayaan yang telah mendapatkan izin usaha tidak menjalankan

usahanya, maka izin usaha yang telah diberikan dapat dicabut kembali.

D. AKUNTANSI ANJAK PIUTANG DARI SISI FACTOR

Perlakuan akuntansi transaksi anjak piutang telah diatur dalam Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan Tahun 1997 PSAK No. 43 tentang Akuntansi Anjak Piutang.

Adapun perlakuan akuntansi yang diterapkan untuk factor dapat kami kemukakan

sebagai berikut.

1. Anjak Piutang Non-Financing dari Sisi Factor

Perlakuan akuntansi dalam anjak piutang non-financing tidak terlepas dari seberapa

banyak kerja yang dikerjakan oleh factor terhadap klien. Semakin banyak beban

kerja yang dilakukan, semakin besar factoring fee yang akan didapat oleh factor.

Pendapatan factoring fee yang diterima sehubungan dengan transaksi anjak piutang

non-financing diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan.

2. Anjak Piutang Financing dari Sisi Factor

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akuntansi anjak piutang jenis ini adalah:

a Penanaman bersih anjak piutang financing dinyatakan sebesar nilai bersihnya.

Jumlah penanaman bersih tersebut terdiri dari jumlah tagihan/piutang yang akan

diterima oleh factor dikurangi dengan piutang/tagihan yang tidak dibiayai oleh

factor (retensi) ditambah pendapatan anjak piutang yang belum diakui.

b Selisih antara jumlah tagihan/piutang yang diterima factor setelah dikurangi

dengan retensi ditambah nilai pembayaran kepada klien diperlakukan sebagai

pendapatan anjak piutang yang masih belum diakui.

c Pendapatan anjak piutang yang belum diakui dan dialokasikan secara konsisten

sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingakt pengembalian

berkala.

d Perhitungan rugi laba disajikan sedemikian rupa sehingga seluruh pendapatan

dilaporkan dalam kelompok yang terpisah dari kelompok biaya. Pendapatan

Anjak piutang harus dilaporkan sebagai komponen utama dalam kelompok

pendapatan.

Sedangkan pelaporan dan pengungkapan transaksi anjak piutang financing

dari sisi factor dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tagihan Anjak Piutang Rp xxx

Pendapatan Anjak Piutang yang masih Ditangguhkan (Rp xxx)

Retensi (Rp xxx)

Penyisihan Piutang Ragu-ragu (Rp xxx) (+)

Penanaman Netto Anjak Piutang Rp xxx

System akuntansi anjak piutang bagi factor yang kami kemukakan di atas, baik

untuk anjak piutang secara recourse maupun tanpa recourse tidak mempengaruhi

penyajiannya di neraca. Yang membedakan adalah substansi pembelian utang dan

penanggungan terhadap kolektibilitas piutang.

E. PERPAJAKAN ANJAK PIUTANG DARI SISI FACTOR

Pemerintah saat ini telah mengatur perlakuan perpajakan dari transaksi anjak piutang

walau belum secara khusus. Adapun perlakuan perpajakan transaksi anjak piutang

yang berlaku di Indonesia, baik ditinjau dari Pajak Penghasilan maupun Pajak

Pertambahan Nilai, adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan dari Sisi Factor

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No.S-78/PJ-311/1996 tanggal 19 April

1996 perihal Pembebasan PPh Pasal 23 atas Penghasilan yang diperoleh Perusahaan

Anjak Piutang, ditegaskan bahwa penghasilan dari perusahaan anjak piutang yang

dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, baik yang berupa diskon, service charge,

dan provisi, tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh

perusahaan yang membayarkan.

2. Pajak Pertambahan Nilai dari Sisi Factor

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.202/KMK.04/1996 tanggal 18

April 1996 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, disebutkan bahwa

Penyerahan Jasa Anjak Piutang terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar

10% x 5% x jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi,

dan diskon.

Adapun sifat dari pajak pertambahan nilai yang diperlakukan pada transaksi

anjak piutang adalah pajak pertambahan nilai yang tidak dapat dikreditkan sebagai

pajak masukan. Sehingga jumlah pajak terutang wajib langsung disetorkan ke kas

negara.

BAB 8 : CONTOH PERLAKUAN AKUNTANSI

TRANSAKSI ANJAK PIUTANG

Dalam bab ini akan kita bahas penerapan sistem akuntansi, khususnya untuk

transaksi anjak piutang financing baik dari sisi factor maupun dari sisi

client.Misalnya PT ABC Sukses Mandiri telah menandatangani perjanjian anjak

piutang dalam rangka mendapatkan fasilitas anjak piutang financing dari PT Multi

Finance Company dengan syarat dan kondisi pembiayaan sebagai berikut :

1)Factor :PT Multi Finance Company

2)Client :PT ABC Sukses Mandiri

3)Piutang yang Dapat Dialihkan :Rp 1.000.000.000

4)Piutang yang Dapat Dibiayai :90%

5)Retensi :10%

6)Customer :

a)PT Adi Wiragraha maks pembiayaan Rp 450 juta

b)PT Duta Sukses maks pembiayaan Rp 200 juta

c)PT Sarana Lintas maks pembiayaan Rp 150 juta

d)PT Bumi Katulistiwa maks pembiayaan Rp 200 juta

7) Bunga : 25% p.a

8) Biaya Administrasi : Rp 150.000/ penarikan

9) Jenis Pembayaran : Anjak Piutang With Recourse

10) PPN : 0,5% ditanggung oleh client

11) Metode Pembyaran : Bunga Dibayar di Muka secara True Discount

Untuk tahap pertama, client pada tanggal 24 September 1999 bermaksud akan

mencairkan fasilitas anjak piutang yang diterimanya dengan kondisi sebagai berikut:

Nilai Tagihan : Rp 400.000

Customer : PT Adi Wiragraha

Jatuh tempo Tagihan : 07 Desember 1999

Retensi dikembalikan : 1 hari setelah jatuh tempo tagihan.

Berdasarkan data – data tersebut di atas, maka akan didapatkan perhitungan –

perhitungan anjak piutang sebagai berikut:

1) Tagihan yang dialihkan : Rp 400.000.000

2) Tagihan yang tidak dibiayai : Rp 40.000.000

3) Tagihan yang dibiayai : Rp 360.000.000

4) Jangka Waktu : 74 hari

5) Biaya Administrasi : Rp 150.000

Selanjutnya factor akan membuat perhitungan bunga yang akan dibebankan kepada

client sebagai berikut:

1. Bunga yang akan dikenakan oleh factor kepada client

Bunga : Tagihan yang dibiayai _ Tagihan yang Dibiayai X 365

365 + (R% X N)

Bunga : Rp 360.000.000 _ Rp 360.000.000 X 365

365 + (74 X X 25%)

Bunga : Rp 360.000.000 – Rp 342.633.638

Bunga Rp 17.366.362

2. Besarnya pengakuan pendapatan untuk factor dan/atau biaya bunga untuk client

didapat dengan cara sebagai berikut:

a) September 1999 : 06/74 X Rp 17.366.362 = Rp 1.408.083

b) Oktober 1999 : 31/74 X Rp 17.366.362 = Rp 7.275.097

c) November 1999 : 30/74 X Rp 17.366.362 = Rp 7.040.417

d) Desember 1999 : 07/74 X Rp 17.366.362 = Rp 1.642.765

3. Jumlah yang akan diterima oleh client atas pencairan pertama fasilitas anjak

piutang adalah sebagai berikut:

a) Tagihan yang dialihkan : Rp 400.000.000

b) Tagihan yang tidak dibiayai : (Rp 40.000.000)

c) Tagihan yang dibiayai : Rp 360.000.000

d) Bunga : (Rp 17.366.362)

e) Biaya Administrasi : (Rp 150.000)

f) PPN : (Rp 87.582)

g) Jumlah yang diterima client : Rp 342.396.056

PPN yang dikenakan didapat dari 0,5% dikalikan dengan (Bunga + Biaya

Administrasi) sehingga didapat sebesar Rp 87.582.

Berdasarkan data – data tersebut di atas, maka jurnal transaksi yang akan dilakukan

oleh masing – masing perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang dilakukan oleh factor

Db. Tagihan Anjak Piutang : Rp 400.000.000

Cr. Cash/Bank : Rp 342.396.056

Cr. Pendapatan Anjak Piutang ditangguhkan : Rp 17.366.362

Cr. Pendapatan Biaya Administrasi : Rp 150.000

Cr. Utang PPN : Rp 87.582

Cr. Retensi : Rp 40.000.000

2. Jurnal yang dilakukan oleh client

Db. Cash/Bank : Rp 342.396.056

Db. Bunga yang belum diamortasi : Rp 17.453.194

Db. Biaya Administrasi : Rp 150.750

Db. Retensi : Rp 40.000.000

Cr. Kewajiban Anjak Piutang : Rp 400.000.000

Berdasarkan data transaksi pada tanggal 24 September 1999, maka tampilan neraca

masing – masing perusahaan adalah sebgai berikut:

PT MULTI FINANCE COMPANY

NERACA

24 September 1999

Aktiva

Tagihan anjak piutang Rp 400.000.000

Retensi (Rp 40.000.000)

Pendapatan anjak piutang ditangguhkan (Rp 17.366.362)

Pembiayaan Anjak Piutang Bersih Rp 342.633.638

Pasiva

Utang PPN Rp 87.582

Catatan :

Sedangkan Biaya Administrasi yang didapat dari client sebesar Rp 150.000

dibukukan langsung sebagai pendapatan biaya administrasi.

PT ABC Sukses Mandiri

NERACA

24 September 1999

Aktiva

Cash/bank : Rp 342.396.056

Pasiva

Kewajiban anjak piutang : Rp 400.000.000

Bunga yang belum diamortisasi : (Rp 17.366.362)

Retensi : (Rp 40.000.000)

Kewajiban Anjak Piutang Bersih Rp 342.633.638

Catatan :

Untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp 150.000 dan PPN dapat

langsungdibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba perusahaan.

3. jurnal Pembayaran Utang Pajak Penambahan Nilai Oleh Factor

Db. Utang PPn Rp. 87.582

Cr. Cash/Bank Rp. 87.582

Adanya pembayaran utang Pajak Penambahan Nilai yang dilakukan oleh factor,

maka posisi neraca factor akan jadi sebagai berikut :

PT MULTI FINANCE COMPANY

NERACA

Setelah Pembayaran Utang PPN

Aktiva

Tagihan anjak piutang : Rp. 400.000.000

Retensi : (Rp. 40.000.000)

Pendapatan anjak piutang ditangguhkan : (Rp. 17.366.362)

Pembayaran anjak piutang bersih : Rp. 342.633.638

4. Memorial Jurnal Pengakuan Pendapatan dan Biaya tanggal 30 September 1999

Memorial Jurnal yang akan dibuat oleh factor :

Db. Pendapatan anjak piutang yang ditangguhkan Rp 1.408.083

Cr. Pendapatan bunga anjak piutang Rp 1.408.083

Memorial Jurnal yang akan dibuat oleh client

Db. Biaya bunga anjak piutang Rp 1.408.083

Cr. Bunga anjak piutang ditangguhkan Rp 1.408.083

Berdasarkan transaksi ini, maka posisi neraca masing-masing perusahaan menjadi

sebagai berikut :

PT MULTI FINANCE COMPANY

NERACA

30 SEPEMBER 1999

Aktiva

Tagihan anjak piutang Rp 400.000.000

Retensi (Rp 40.000.000)

Pendapatan anjak piutang ditangguhkan (Rp 15.598.279)

Pembiayaan anjak piutang bersih Rp 344.041.721

Catatan :

Penurunan pendapatan anjak piutang ditanggung sebesar Rp 1.408.083 adalah

karena pengakuan pendapatan yang langsung dimasukan sebagai pendapatan bunga

anjak piutang bulan berjalan.

PT ABC Sukses Mandiri

NERACA

30 September 1999

Aktiva

Cash/bank Rp 342.396.056

Pasiva

Kewajiban anjak piutang Rp 400.000.000

Bunga yang belum diamortisasi (Rp 15.958.279)

Retensi (Rp 40.000.000)

Kewajiban anjak piutang bersih Rp 344.041.721

Catatan:

Penurunan biaya bunga anjak piutang ditanggung sebesar Rp 1.408.083 adalah

akibat dari pembebanan biaya bunga anjak piutang pada bulan berjalan. Hal yang

sama akan dilakukan oleh masing-masing perusahaan untuk akhir bulan Oktober

1999 dan akhir bulan November 1999.

5. Memorial Jurnal Pengakuan Pendapatan dan Biaya tanggal 31 Oktober 1999

Memorial jurnal yang akan dibuat oleh factor.

Db. Pendapatan anjak piutang ditangguhkan Rp 7.275.097

Cr. Pendapatan bunga anjak piutang Rp 7.275.097

Memorial yang akan dibuat oleh client

Db. Biaya bunga anjak piutang Rp 7.275.097

Cr. Bunga anjak piutang ditanggung Rp 7.275.097

Berdasarkan transaksi ini, maka posisi neraca masing-masing perusahaan sebagai

berikut :

PT MULTI FINANCE COMPANY

NERACA

31 Oktober 1999

Aktiva

Tagihan anjak piutang Rp 400.000.000

Retensi (Rp 40.000.000)

Pendapatan anjak piutang ditangguhkan (Rp 8.683.182)

Pembiayaan anjak piutang bersih Rp 351.316.818

PT BCA Sukses Mandiri

NERACA

31 Oktober 1999

Aktiva

Cash/bank Rp 342.396.056

Pasiva

Kewajiban anjak piutang Rp 400.000.000

Bunga yang belum diamotisasi (Rp 8.683.182)

Retensi (Rp 40.000.000)

Kewajiban anjak piutang bersih Rp 351.316.818

5. Memorial Jurnal Pengakuan Pendapatan dan Biaya tanggal 30 November 1999

a. Memorial jurnal yang akan dibuat oleh factor.

Db. Pendapatan anjak piutang ditangguhkan Rp 7.040.417

Cr. Pendapatan bunga anjak piutang Rp 7.040.417

b. Memorial yang akan dibuat oleh client

Db. Biaya bunga anjak piutang Rp 7.040.417

Cr. Bunga anjak piutang ditangguhkan Rp 7.040.417

Berdasarkan transaksi ini maka posisi neraca masing-masing perusahaan menjadi

sebagai berikut :

PT MULTI FANANCE COMPANY

NERACA

30 November 1999

Aktiva

Tagihan anjak piutang Rp 400.000.000

Retensi (Rp 40.000.000)

Pendapatan anjak piutang ditangguhkan (Rp 1.642.765)

Biaya anjak piutang bersih Rp 358.357.235

PT ABC Sukses Mandiri

NERACA

30 November 1999

Aktiva

Cash/bank Rp 342.396.056

Pasiva

Kewajiban anjak piutang Rp 400.000.000

Bunga yang belum diamotisasi (Rp 1.642.765)

Retensi (Rp 40.000.000)

Kewajiban anjak piutang bersih Rp 358.572.235

6. jurnal pada tanggal 7 Desember 1999

a. Jurnal yang dilakukan oleh factor.

Db. Bank/cash Rp 400.000.000

Db. Pendapatan bunga anjak piutang ditangguhkan Rp 1.642.763

Cr. Tagihan anjak piutang Rp 400.000.000

Cr. Pendapatan bunga anjak piutang Rp 1.642.763

b. Memorial yang akan dibuat oleh client.

Db. Biaya bunga anjak piutang ditangguhkan Rp 1.642.763

Cr. Biaya bunga anjak piutang Rp 1.642.763

Berdasarkan transaksi yang terjadi pada tanggal 7 Desember 1999, maka posisi

neraca factor dan client adalah sebagai di bawah ini :

PT MULTI FANANCE COMPANY

NERACA

7 Desember 1999

Aktiva

Cash/bank Rp 400.000.000

Tagihan anjak piutang Rp 0

Retensi (Rp 40.000.000)

Pendapatan anjak piutang ditangguhkan (Rp 0)

Biaya anjak piutang bersih (Rp 40.000.000)

PT ABC Sukses Mandiri

NERACA

7 Desember 1999

Aktiva

Cash/bank Rp 342.396.056

Pasiva

Kewajiban anjak piutang Rp 400.000.000

Bunga yang belum diamotisasi (Rp 0)

Retensi (Rp 40.000.000)

Kewajiban anjak piutang bersih Rp 360.000.000

7. jurnal pada tanggal 8Desember 1999 (saat pengembalian retensi)

Jurnal yang dilakukan oleh factor

Db. Retensi Rp 40.000.000

Cr. Cash/bank Rp 40.000.000

Jurnal yang dilakukan oleh client

Db. Cash/bank Rp 40.000.000

Db. Kewajiban anjak piutang Rp 400.000.000

Cr. Retensi Rp 40.000.000

Cr. Piutang dagang/piutang wesel Rp 400.000.000

Berdasarkan transaksi yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1999, mak posisi

Neraca factor dan Client adalah seperti dibawah ini :

PT MULTI FANANCE COMPANY

NERACA

8 Desember 1999

Aktiva

Cash/bank Rp 360.000.000

Tagihan anjak piutang Rp 0

Retensi (Rp0 0)

Pendapatan anjak piutang ditangguhkan (Rp 0)

Pembiayaan anjak piutang bersih (Rp 0)

PT ABC Sukses Mandiri

NERACA

8 Desember 1999

Aktiva

Cash/bank Rp 342.396.056

Cash/bank Rp 40.000.000

Pasiva

Kewajiban anjak piutang Rp 0

Bunga yang belum diamotisasi (Rp 0)

Retensi (Rp 0)

Kewajiban anjak piutang bersih Rp 0

Berdasarkan transaksi anjak piutang diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. client mendapatkan kembali tagihan yang dialihkan melalui transaksi anjak

piutang sebesar Rp 382.396.056 dari total tagihan Rp 400.000.000 sehingga

pada periode anjak piutang tersebut client mengeluarkan biaya-biaya anjak

piutang sebesar Rp 17.603.944.

2. factor selama membiayai transaksi anjak piutang di atas mendapat

penghasilan sebesar Rp 17.603.944 di kurangi PPN sebesar Rp 87.582

sehingga didapatkan angka sebesar Rp 17.516.362.

3. client wajib melakukan analisis cost and benefit ratio, terutama

membandingkan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 17.603.944 dengan

manfaat yang didapatkan dari advance payment sebesar Rp 342.396.056,

sebagai contoh diskon yang didapatkan dari pembelian bahan baku dari dana

yang didapat dari advance payment.

4. apakah nilai diskon yang didapat lebih besar daripada biaya yang

dikeluarkan maka pembiayaan yang didapat dari anjak piutang yang didapat

menguntungkan client.

Denikian ilustrasi anjak piutang yang bersifat financing, di mana contoh diatas

tidak bersifat buku tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing

perusahaan karena kebijakan perusahaan anjak piutang bisa saja berbeda-beda.

BAB 9 : CONTOH PERJANJIAN DAN FORM

ANJAK PIUTANG

1.PERJANJIAN ANJAK PIUTANG

(NON-RECOURSE FACTORING AGREEMENT)

No.

Pada hari ini, , tanggal bulan tahun dua ribu ( ), telah

diadakan perjanjian oleh dan antara:

I.

Selanjutnya disebut factor (dalam arti termasuk pengganti-penggantinya

yang berhak dan ditunjuk) di satu pihak;

II.

Sejanjunya disebut client (dalam arti termasuk pengganti-penggantinya yang

berhak dan ditunjuk) di lain pihak;

Kedua belah pihak dengan ini setuju dan sepakat mengadakan perjanjian anjak

piutang, selanjutnya disebut perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Definisi

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. FACTOR adalahbadan usaha yang melakukan kegiataan pembiayaan dalam

bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang/tagihan

jangka pendek dari client.

2. CLIENT adalah badan usaha yang memiliki piutang/tagihan yang sah

terhadap CUSTOMER, yang akan menjual/mengalihkan piutangnya kepada

factor.

3. CUSTOMER adalah orang/badan usaha yang mengadakan transaksi jual beli

dengan client, transaksi mana menimbulkan piutang bagi client.

4. piutang adalah semua dan setiap tagihan yang dimiliki client yang timbul

sebagai akibat dari transaksi jual beli yang sah antara client dengan

customer.

Pasal 2

Penawaran

1. CLIENT menjamin penuh terhadap factor untuk dan akan menjual seluruh

piutang CLIENT kepada FACTOR, baik piutang-piutang yang ada pada saat

ini maupun piutang-piutang yang akan terjadi kemudian, dengan tidak

mengurangi hak FACTOR untuk menerima /menolak piutang yang akan

dialihkan.

2. piutang-piutang tersebut harus berupa tagihan yang timbul dari transaksi jual

beli yang sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

3. CLIENT mengajukan penawaran tersebut dalam daftar penawaran yang

dibuat dalam rangkap 2.

Pasal 3

Penerimaan Penawaran

FACTOR berhak untuk menerima atau menolak piutang-piutang sebagaimana

dalam pasal 2 perjanjian ini semata-mata berdasarkan pertimbangan FACTOR

sendiri, persetujuan atau penolakan tersebut akan diberitahukan secara tertulis

kepada client dalam waktu 7 hari sejak penawaran diterima, pemberitahuan

mana merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 4

Pengalihan Piutang

Pengalihan piutang yang ditawarkan oleh client kepada factor dilaksanakan

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. CLIENT menyerahkan seluruh haknya sebagai pemilik piutang yang sah

kepada FACTOR, termasuk hak untuk menagih, hak atas

bunga/denda/keuntungan lainnya serta hak-hak lainnya yang dimiliki oleh

client dengan customer, satu dan lainnya dengan tanpa ada yang

dikecualikan.

2. pengalihan piutang sama sekali tidak mempengaruhi atau membebaskan

client dari kewajibannya kepada customer sebagai mana termuat dalam

transaksi jual beli antara client dan customer, dari dan pleh karena itu factor

dibebaskan dan tidak berwajibkan untuk melengkapi atau melaksanakan

ketentuan /syarat yang termuat dari transaksi jual beli tersebut.

Pasal 5

Harga Piutang CLIENT

1. client dengan ini setuju untuk menjual kepada factor dan factordengan ini

setuju untuk membeli dari client, piutang dimaksud dengan jumlah

penawaran secara akumulatif yang diterima FACTOR Rp (terbilang);

tanpa mengurang hak factor untuk menurunkan jumlah tersebut setiap waktu

tanpa persetujuan dari client terlebih dahulu.

2. harga jual untuk setiap piutang dalam setiap daftar penawaran yang telah

disetujui bersama adalah nilai faktur yang harur dibayar customer dikurangi

dengan:

potongan maksimum, jika ada, yang diberi oleh client untuk

pembayaran segera atau hal lainnya; dan

setiap kredit yang diberi oleh client.

3. saat pembayaran oleh factor kepada client merupakan saat dimulainya

perhitungan Discounted Rate yang harus ditanggung oleh client dan periode

pengembalian yang harus dibayar oleh client kepada factor.

Pasal 6

Kewajiban CLIENT

1. client menjamin kepada factor bahwa piutang yang dialihkan tersebut benar-

benar milik client, timbul dari transaksi jual beli yang sah, bebas dari segala

sengketa, belum pernah, tidak sedang, dan tidak akan diikat sebagai jaminan

kepad apihak lain dalam bentuk apa pun juga.

2. client wajib menagih customer dan bertanggung jawab penuh membayar

kepada factor pada tanggal yang telah ditentukan oleh client dan factor.

3. ketelambatan pembayaran kembali (termasuk Discounted Rate) oleh client

kepada factor akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% per bulan.

4. apabila ternyata kemudian hari terjadi hal-hal yang bertentangan dengan

yang tercantum dalam pasal 6 ayat 1perjanjian ini, maka secara serta merta

client berkewajiban menanggung kerugian yang diderita oleh factor.

Pasal 7

Penagihan/Pelunasan Pembayaran

1. factor adalah satu-satunya pemegang hak penuh untuk menerima dan atau

menagih dengan jalan apa pun setiap piutang yang dibeli oleh factor dari

client.

2. dalam hal customer karena sebab apa pun juga tdak dapat melunasi suatu

utangnya kepda client tetapi harus membayar kembali (termasuk Discounted

Rate) kepada factor.

Pasal 8

Pemberian Jaminan

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan secara

sebagaimana mestinya semua kewajiban yang harus dibayar oleh client kepada

factor berdasarkan perjanjian ini, maka client dengan ini memberikan jaminan

kepada factor, yaitu:

Pasal 9

Masa Berlaku

1. perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 bulan , terhitung sejak

tanggal sehingga berakhir pada tanggal , dengan ketentuan

bahwa perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat yang

ditentukan kemudian oleh kedua pihak.

2. dalam hal ada salah satu pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini

sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus

terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis

kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum

maksud tersebut dilaksanakan dan penghentian tersebut harus mendapat

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 10

Kelalaian

1. menyimpang dari ketentuan pasal 9 perjanjian ini, factor berhak untuk

menghentikan/mengakhiri perjanjian ini dengan melepaskan pasal 1266 dan

1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal terjadi salah satu dari

kejadian di bawah ini:

apabila client melalaikan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam

pasal 6 perjanjian ini;

apabila pernyataan, keterangan, surat dan data atau dokumen yamg

diberikan oleh client kepada factor berhubungan dengan perjanjian

ini, ternyata tidak benar, tidak sah atau tidak sesuai dengan kenyataan

sebenarnya;

apabila menurut penilaian factor, client telah melakukan suatu

perbuatan atau sikap yang mengakibatkan kerugian pada factor

berkenanan dengan pengalihan piutang ini.

Apabila seluruh atau sebagian harta client disita.

Apabila client dengan suatu keputusan dari pengadilan yang

berwenang dinyatakan pailit.

Apabila terjadi insolvensi, sehubungan dengan customer :

1. customer dengan suatu keputusan dari pengadilan yang

berwenang dinyatakan pailit, dan atau

2. keputusan yang efektif telah diambil untuk pemberhentian

kegiatan atau likuidasi secara sukarela yang timbul dari

ketidakmampuan untuk membayar utang-utang pada waktu

jatuh tempo dan atau

3. kondisi atau keadaan yang menurut pendapat factor dapat

dianggap sama dengan salah satu kondisi atau keadaan

tersebut diatas.

Pasal 11

Pajak dan Biaya

Client wajib membayar:

a. semua beban pajak, ongkos, upah, pengeluaran dan biaya-biaya yang sah

lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hokum

yang ditunjuk oleh factor, dari atau berkenaan dengan pembuatan,

pelaksanaan dan pendaftaran perjanjian ini atau setiap biaya, beban-beban,

jaminan-jaminan dan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan factor.

b. Semua biaya dan ongkos lain yang timbul sehubungan dengan penagihan dan

pelaksanaan pembayaran yang harus dibayar oleh factor.

Pasal 12

Lain-lain

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dan

ditetapkan kemudian oleh dan atas kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis.

Segala lampiran, penambahan dan lain-lain dokumen yang dibuat berdasarkan

perjanjian ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

perjanjian ini.

Pasal 13

Domisili

Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari perjanjian ini, kedua belah pihak

setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Tetapi

bila tidak terjadi penyelesaian di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

dengan tidak mengurangi hak factor untuk mengajukan tuntuan pada Pengadilan

Negeri lainnya di wilayah Republik Indonesia.

FACTOR CLIENT

PT MULTI FINANCE COMPANY

SAKSI-SAKSI

2.PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG

(CESSIE)

Perjanjian ini dibuat pada hari ini, hari tanggalbulan tahun ( ) oleh dan

antara :

I

Selanjutnya disebut factor (dalam arti termasuk pengantinya yang berhak dan

ditunjuk) disatu pihak;

II

Selanjutnya disebut client (dalam arti termasuk pengantinya yang berhak dan

ditunjuk) dilain pihak;

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

client dan factor telah membuat perjanjian anjak piutang No. tanggal

(selanjutnya disebut perjanjian anjak piutang).

para pihakdengan ini menerangkan secara jelas bahwa perjanjian ini dibuat

sebagai implementasi dari perjanjian anjak piutang tersebut.

Client berkehendak untuk menjual dan mengalihkan kepada factor dan factor

berkehendak untuk membeli dan mengambil alih dari client atas piutang tertentu

berdasarkan transaksi penjualan kreditnya dengan para customer,sebagaimana

didefinisikan dlam perjanjian anjak piutang, dalam rangka kegiatan usahanya.

Kedua belah pihak dengan ini setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Pengadilan

Hak Atas Piutang, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Client dengan ini menjual dan mengalihkan kepada factor dan factor dengan ini

membeli dan menerima pengalihan hak, kepemilikan dan kepentingan atas piutang

yang tercantum dalam daftar penerimaan No. ……… tanggal …….., terlampir, yang

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

(selanjutnya secara kolectif disebut piutang.

Pasal 2

Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan pasal 1 perjanjian ini, pengalihan hak,

kepemilikan dan kepentingan atas piutang tersebut tunduk pada setiap dan semua

persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian anjak piutang, yang

dengan ini diakui oleh para pihak merupakan kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 3

Para pihak mengakui bahwa pengalihan hak, kepemilikan dan kepentingan atas

piutang berdasarkan perjanjian ini telah sah dilakukan sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Client dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada factor untuk

memberitahukan mengenai pengalihan ini kepada customer, sebagaimana istilah

tersebut didefinisikan dalam perjanjian anjak piutang, untuk memberikan

keterangan, membuat atau menyuruh membuat, menandatangani setiap dan semua

surat dan dokumen dan selanjutnya tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk

mensahkan pengalihan tersebut, dengan hak untuk memberikan substitusi kepada

pihak lain. Pemberian kuasa ini tidak dapat ditarik kembali serta tidak berakhir

karena hak-hak yang disebutkan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata atau karena sebab lain apa pun.

FACTOR CLIENT

Kepada Yth. Daftar Penawaran No.

3.DAFTAR PENAWARAN

Sehubungan dengan perjanjian anjak piutang No. …… tanggal……… dan

pelaksanaan pasal 2 Perjanjian tersebut, dengan ini kami mengajukan penawaran

piutang kami sebagai CLIENT, dengan persyaratan/kondisi sebagai berikut:

Nama dan alamat No dan Harga jual Jangka waktu

customer tanggal faktur (Rp) factoring

Total

Bersama ini kami mengirimkan/melampirkan faktur-faktur, surat jalan, surat tanda

terima customer dan dokumen lainnya.

Kami mohon agar penawaran kami diterima.

Jakarta,

CLIENT

Kepada Yth. Daftar Penerimaan No.

4.DAFTAR PENERIMAAN

Sehubungan dengan Perjanjian Anjak Piutang No. ….. tanggal ……… dan

pelaksaan pasal 3 Perjanjian tersebut serta Daftar Penawaran No. ….. tanggal ……. ,

dengan ini Kami menerima tawaran piutang saudara sebagai CLIENT, dengan

persyaratan/kondisi sebagai berikut:

Nama dan alamat

customer

No dan

tanggal faktur

Harga jual

(Rp)

Jangka waktu

factoring

1. FACTOR telah memberi faktur tersebut di atas yang bernilai Rp ……….

(terbilang) dari CLIENT dan CLIENT telah mengalihkan hak faktur tersebut

kepada FAKTOR.

CLIENT mengakui telah menerima pembayaran harta beli hak faktur

tersebut sebesar Rp ………(terbilang).

2. CLIENT menyetujui memberikan/membayar kepada FACTOR.

-Retensi : Rp

-Discounted Rate : Rp

-Biaya Administrasi : Rp

-PPN : Rp

3. CLIENT bertanggung jawab atas hasil tagihan tersebut dan kemudian

menyerahkan/membayar kepada FACTOR ke rekening Bank FACTOR yang

akan diberitahukan kemudian, dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Jakarta, (tanggal, bulan, tahun)

Menyetujui

FACTOR CLIENT

Jakarta,

No. :

Hal : 5.Surat Perintah Bayar

Kepada Yth.

PT (nama perusahaan)

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perjanjian anjak piutang (factoring) No. ……..tanggal……,

Daftar penerimaan No. …..tanggal………, dengan ini kami selaku CLIENT

memohon kepada PT untuk mentransfer/mengeluarkan giro:

Pada tanggal :

Sebesar : Rp

Kepada

Nama :

a/C No. :

bank :

Demikian Surat Perintah Bayar ini kami buat, atas kerja sama yang baik, kami

ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

CLIENT

BAB 10 : SISTEM SYARIAH

DAN ANJAK PIUTANG

1.Pendahuluan Syariah:Islam dan Sistem Ekonominya

1. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Sistim keuangan dan perbankan Islam adalah merupakan bagian dari konsep yang

lebih luas tentang ekonomi Islam, yang tujuannya, sebagaimana dianjurkan oleh

para ulama, adalah memperkenalkan sistim nilai dan etika Islam ke dalam

lingkungan ekonomi. Karena dasar etika ini maka keuangan dan perbankan Islam

bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi

Islam dalam transaksi finansial itu dipandang oleh banyak kalangan muslim sebagai

kewajiban agamis. Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan

sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan

keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-

sungguh memperhatikan restriksi-restriksi agamis yang digariskan oleh Islam.

Islam berbeda dengan agama-agama lainnya, karena agama lain tidak dilandasi

dengan postulat iman dan ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam dapat

diterjemahkan ke dalam teori dan juga diinterpretasikan ke dalam praktek tentang

bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Dalam ajaran Islam, perilaku

individu dan masyarakat diarahkan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan

mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Hal ini

menjadi subyek yang dipelajari dalam Ekonomi Islam sehingga implikasi ekonomi

yang dapat ditarik dari ajaran Islam berbeda dengan ekonomi tradisional. Oleh sebab

itu, dalam Ekonomi Islam, hanya pemeluk Islam yang berimanlah yang dapat

mewakili satuan ekonomi Islam.

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Dalam Ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai

pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya

seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan

secara bersama di dunia yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang

terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkannya di

akhirat nanti.

(2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk

kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu

dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan Kedua, Islam menolak setiap pendapatan

yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.

(3) Kekuatan penggerak utama Ekonomi Islam adalah kerjasama. Seorang muslim,

apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan

sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Al Qur'an: 'Hai

orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan

batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara

kamu…' (QS 4 : 29).

(4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan

meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Al Qur'an mengungkap kan bahwa, 'Apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya

sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk Allah, untuk

Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam

perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja

diantara kamu…' (QS 57:7). Oleh karena itu, Sistem Ekonomi Islam menolak

terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini

berlawanan dengan Sistem Ekonomi Kapitalis, dimana kepemilikan industri

didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan

kepentingan umum.

(5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan

untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang

menyatakan bahwa, "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan

api" (Al Hadits). Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif

yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan

harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk

keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.

(6) Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan dalam

Al Qur'an sebagai berikut: 'Dan takutlah pada hari sewaktu kamu dikembalikan

kepada Allah, kemudian masing-masing diberikan balasan dengan sempurna

usahanya. Dan mereka tidak teraniaya…' (QS 2:281). Oleh karena itu Islam mencela

keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak

adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.

(7) Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (Nisab) diwajibkan

membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya

(sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin

dan orang-orang yang membutuhkan. Menurut pendapat para alim-ulama, zakat

dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif

(Idle Assets), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan

permata, pendapatan bersih dari transaksi (Net Earning from Transaction), dan 10%

(sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi.

(8) Islam melarang setiap pembayaran bunga (Riba) atas berbagai bentuk pinjaman,

apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun

institusi lainnya. Al Qur'an secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan

kita tentang bunga. Hal ini dapat dilihat dari turunnya ayat-ayat Al Qur'an secara

berturut-turut dari QS 39:39, QS 4:160-161, QS 3:130-131 dan QS 2:275-281.

Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Banyak

pemikir zaman dahulu yang berpendapat bahwa pembayaran bunga adalah tidak

adil. Bahkan meminjamkan uang dengan bunga dilarang pada zaman Yunani kuno.

Aristoteles adalah orang yang amat menentang dan melarang bunga, sedang Plato

juga mengutuk dipraktekkannya bunga.

2. Prinsip Dasar Operasional Bank Islam

2.1 Prinsip Utama

Islam adalah suatu Din (Way of Life) yang praktis, yang mengajarkan segala sesuatu

yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan waktu, tempat atau

tahap-tahap perkembangannya. Islam adalah agama fitrah, yang sesuai dengan sifat

dasar manusia (human nature).

Prof. Emeritus Tan Sri Datuk Ahmed bin Mohd. Ibrahim menyatakan :

"Banking and financial activities have emerged to meet genuine human needs.

Therefore, unless these activities belong to the category expressly forbidden by

Islam, there is nothing in the nature of these activities which is contrary to the

Syariah. Examples of forbidden activities include gambling and manufacturing and

trading in forbidden goods such as liquor" .

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi

masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua

ajaran Qur'an yaitu:

(1) Prinsip Al Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara

anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an :

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan

jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS 5:2)

(2) Prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya

menganggur (Idle) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi

masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan di dalam Al Qur'an :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama

suka di antara kamu…" (QS 4: 29)

Perbedaan pokok antara Perbankan Islam dengan perbankan konvensional adalah

adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan Islam. Bagi Islam, riba dilarang

sedang jual-beli (Al Bai') dihalalkan.

Sejak dekade tahun 70-an, umat Islam di berbagai negara telah berusaha untuk

mendirikan bank-bank Islam. Tujuan dari pendirian bank-bank Islam ini pada

umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-

prinsip syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan dan

bisnis lain yang terkait.

Prinsip utama yang dianut oleh Bank Islam adalah:

· Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi;

· Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh

keuntungan yang sah menurut syariah;

· Memberikan zakat.

Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai

barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah

untuk memenuhi kebutuhan transaksi (money demand for transaction), bukan untuk

spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran

karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di

zaman dahulu yaitu barter (Bai' al Muqayyadah), dimana barang saling

dipertukarkan. Menurut Afzalur Rahman:

"Rasulullah saw menyadari akan kesulitan-kesulitan dan kele- mahan - kelemahan

akan sistim pertukaran ini, lalu beliau ingin menggantinya dengan sistim pertukaran

melalui uang. Oleh karena itu beliau menekankan kepada para sahabat untuk

menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka."

Hal ini dapat dijumpai dalam hadits-hadits antara lain seperti diriwayatkan oleh Ata

Ibn Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah, dan Abu Said Al Khudri.

"Ternyata Rasulullah saw tidak menyetujui transaksi-transaksi dengan sistim barter,

untuk itu dianjurkan sebaiknya menggunakan uang. Nampaknya beliau melarang

bentuk pertukaran seperti ini karena ada unsur riba di dalamnya."

Dalam konsep Islam tidak dikenal money demand for speculation, karena spekulasi

tidak diperbolehkan. Kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga

atas harta, Islam malah menjadikan harta sebagai obyek zakat. Uang adalah milik

masyarakat sehingga menimbun uang di bawah bantal (dibiarkan tidak produktif)

dilarang, karena hal itu berarti mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept, oleh karenanya harus selalu

berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian,

maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik

perekonomian.

Bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan

untuk melakukan investasi dengan prinsip Musyarakah atau Mudharabah, yaitu

bisnis dengan bagi hasil. Bila ia tidak ingin mengambil resiko karena ber-

musyarakah atau ber-mudharabah, maka Islam sangat menganjurkan untuk

melakukan Qard yaitu meminjamkannya tanpa imbalan apapun karena

meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba.

Secara mikro, Qard tidak memberikan manfaat langsung bagi orang yang

meminjamkan. Namun secara makro, Qard akan memberikan manfaat tidak

langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena

pemberian Qard membuat velocity of money (percepatan perputaran uang) akan

bertambah cepat, yang berarti bertambahnya darah baru bagi perekonomian,

sehingga pendapatan nasional (National Income) meningkat. Dengan peningkatan

pendapatan nasional, maka si pemberi pinjaman akan meningkat pula

pendapatannya. Demikian pula pengeluaran Shadaqah juga akan memberikan

manfaat yang lebih kurang sama dengan pemberian Qard.

Islam juga tidak mengenal konsep Time Value of Money, namun Islam mengenal

konsep Economic Value of Time yang artinya bahwa yang bernilai adalah waktu itu

sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh bayar lebih tinggi dari

pada harga tunai. Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husin bin Ali bin Abi Thalib, cicit

Rasulullah saw, adalah orang yang pertama kali menjelaskan diperbolehkannya

penetapan harga tangguh bayar (Deferred Payment) lebih tinggi daripada harga tunai

(Cash).

Yang lebih menarik adalah bahwa dibolehkannya penetapan harga tangguh yang

lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan Time Value of Money, namun karena

semata-mata ditahannya hak si penjual barang. Dapat dijelaskan di sini bahwa bila

barang dijual tunai dengan untung Rp 500,00, maka si penjual dapat membeli lagi

dan menjual lagi sehingga dalam satu hari itu keuntungannya adalah Rp 1000,00.

Sedangkan bila dijual tangguh bayar maka hak si penjual menjadi tertahan, sehingga

dia tidak dapat membeli lagi dan menjual lagi. Akibat lebih jauh dari itu, hak dari

keluarga dan anak si penjual untuk makan malam pada hari itu tertahan oleh

pembeli. Untuk alasan inilah, yaitu tertahannya hak penjual yang telah memenuhi

kewajibannya (menyerahkan barang), maka Islam membolehkan penetapan harga

tangguh lebih tinggi dari harga tunai .

2.2. Sistim Operasional Bank Islam

Sistim keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan

manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan

dengan dana orang lain, baik dalam bentuk penyertaan (equity financing) maupun

dalam bentuk pinjamanan (debt financing).

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui

akad-akad bagi hasil (Profit and Loss Sharing), sebagai metoda pemenuhan

kebutuhan permodalan (equity financing), dan akad-akad jual-beli (al bai') untuk

memenuhi kebutuhan pembiayaan (debt financing), dengan produk-produknya

sebagai berikut :

2.2.1. Produk Pembiayaan

(a) Equity Financing.

Ada dua macam kontrak dalam kategori ini yaitu :

1) Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing)

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan

bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah

perusahaan (Syirkah al Inan) sebagai sebuah Badan Hukum (legal entity). Setiap

pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka

dan mempunyai hak mengawasi (Voting Right) perusahaan sesuai dengan

proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian

keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai

dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan mengalami

kerugian, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-

masing pemberi modal. Aplikasinya dalam perbankan terlihat pada akad yang

diterapkan pada usaha atau proyek dimana bank membiayai sebagian saja dari

jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh

nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar bank atau lembaga keuangan.

Dalam kontrak tersebut, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain

sedang pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah

yang disebut dengan Musyarakah al Mutanakishah. Aplikasinya dalam perbankan

adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya atau bank dengan

lembaga keuangan lainnya, dimana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil

alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur. Akad ini juga dapat dilaksanakan

pada mudharabah yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usahanya berjalan terus

dengan modal yang tetap.

2) Mudharabah (Trustee Profit Sharing)

Kontrak mudharabah adalah juga merupakan suatu bentuk Equity Financing, tetapi

mempunyai bentuk (feature) yang berbeda dengan musyarakah. Di dalam

mudharabah, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal melainkan antara

penyedia dana (Shahib al Maal) dengan entrepreneur (Mudharib). Di dalam kontrak

mudharabah, seorang mudharib (dapat perorangan, rumah tangga perusahaan atau

suatu unit ekonomi) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan

melakukan perdagangan atau perniagaan. Mudharib dalam kontrak ini menjadi

trustee atas modal tersebut.

Dalam hal obyek yang didanai ditentukan oleh penyedia dana, maka kontrak

tersebut dinamakan Mudharabah al Muqayyadah. Dia menggunakan modal tersebut,

dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, untuk menghasilkan keuntungan.

Pada saat proyek sudah selesai, Mudharib akan mengembalikan modal tersebut

kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya.

Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh Shahib al Maal. Bank dan

lembaga keuangan dalam kontrak ini dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat

menjadi penyedia dana (Mudharib) dalam hubungan mereka dengan para penabung,

atau dapat menjadi penyedia dana (Shahib al Maal) dalam hubungan mereka dengan

pihak yang mereka beri dana.

(b) Debt Financing

Kalimat Al Qur'an "… Allah menghalalkan jual beli (al bai) dan melarang riba…"

(QS 2:275) menunjukkan bahwa praktek bunga adalah tidak sesuai dengan spirit

Islam. Istilah jual-beli (Al Bai') memiliki arti yang secara umum meliputi semua tipe

kontrak pertukaran, kecuali tipe kontrak yang dilarang oleh syariah. Al Bai' berarti

setiap kontrak pertukaran barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang

(termasuk uang) dan jasa yang lain. Penyerahan jumlah atau harga barang dan jasa

tersebut dapat dilakukan dengan segera (cash) atau dengan tangguh (deferred). Oleh

karenanya syarat-syarat Al Bai' dalam Debt Financing menyangkut berbagai tipe

dari kontrak jual beli tangguh (Deferred Contract of Exchange) yang meliputi

transaksi-transaksi sebagai berikut:

1. Prinsip Jual-beli

- Al Murabahah, yaitu kontrak jual beli dimana barang yang diperjual-belikan

tersebut diserahkan segera, sedang harga (baik pokok dan margin keuntungan yang

disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar di kemudian hari secara sekaligus

(Lump Sum Deferred Payment). Dalam prakteknya, bank bertindak sebagai penjual

dan nasabah sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh dan

sekaligus.

- Al Bai' Bitsaman Ajil, yaitu kontrak al murabahah dimana barang yang diperjual-

belikan tersebut diserahkan dengan segera sedang harga atas barang tersebut dibayar

di kemudian hari secara angsuran (Installment Deferred Payment). Dalam

prakteknya pada bank sama dengan murabahah, hanya saja kewajiban nasabah

dilakukan secara angsuran.

- Bai' as Salam, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang yang diperjual-

belikan dibayar dengan segera (secara sekaligus), sedangkan penyerahan atas barang

tersebut dilakukan kemudian. Bai' as salam ini biasanya dipergunakan untuk produk-

produk pertanian yang berjangka pendek. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai

pembeli produk dan menyerahkan uangnya lebih dulu sedangkan para nasabah

menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Karena kewajiban

nasabah kepada bank berupa produk pertanian, biasanya bank melakukan Paralel

Salam yaitu mencari pembeli kedua sebelum saat panen tiba.

- Bai' al Istishna', hampir sama dengan bai' as salam yaitu kontrak jual beli dimana

harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan

jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli

diproduksi (manufactured) dan diserahkan kemudian. Dalam prakteknya bank

bertindak sebagai penjual (mustashni' ke-1) kepada pemilik/pembeli proyek (bohir)

dan mensubkannya kepada kontraktor (mustashni' ke-2).

2. Prinsip sewa-beli

Sewa dan Sewa-beli (Ijarah dan Ijara wa Iqtina) oleh para ulama, secara bulat

dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariah Islam. Model ini

secara konvensional dikenal sebagai lease dan financing lease. Al Ijarah atau sewa,

adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau

manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberikan options untuk membeli

barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut Al

Ijarah wa Iqtina', dimana akad sewa yang terjadi antara bank (sebagai pemilik

barang) dengan nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk

cicilan pokok harga barang.

(c) Al Qard al Hasan

Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank dapat memberikan

fasilitas yang disebut Al Qard al Hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada

pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya

berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah

membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya

tetapi bank sama sekali dilarang untuk menerima imbalan apapun.

2.2.2. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Bank Islam menjalankan fungsi-fungsi financing tersebut adalah dalam kapasitasnya

sebagai mudharib dengan menggunakan dana-dana yang diperoleh dari para nasabah

sebagai Shahib al Maal, yang menyimpan dan menanamkan dananya pada bank

melalui rekening-rekening sebagai berikut :

(a) Rekening Koran

Jasa simpanan dana dalam bentuk Rekening Koran diberikan oleh bank Islam

dengan prinsip Al Wadi'ah yad Dhamanah, di mana penerima simpanan bertanggung

jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan

tersebut. Dengan prinsip ini, bank menerima simpanan dana dari nasabah yang

memerlukan jasa penitipan dengan kebebasan mutlak untuk menariknya kembali

sewaktu-waktu.

Jadi, Bank memperoleh ijin dari nasabah untuk menggunakannya selama dana

tersebut mengendap di bank. Nasabah sewaktu-waktu dapat menarik sebagian atau

seluruh saldo yang mereka miliki. Dengan demikian mereka memerlukan jaminan

pembayaran kembali dari bank atas simpanan mereka. Semua keuntungan yang

dihasilkan dari penggunaan dana tersebut selama mengendap di bank adalah menjadi

hak bank. Bank diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah atas kehendaknya

sendiri, tanpa diikat oleh perjanjian. Bank menyediakan cek dan jasa-jasa lain yang

berkaitan dengan rekening koran tersebut.

Berdasarkan prinsip wadiah ini penerima simpanan juga dapat bertindak sebagai

Yad al Amanah (tangan penerima amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas

kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal itu bukan akibat

kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan (terjadi karena faktor di luar

kemampuan penerima simpanan). Penerapannya dalam perbankan dapat kita

saksikan, misalnya dalam pelayanan safe deposit box.

(b) Rekening Tabungan.

Bank menerima simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana

dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali berikut kemungkinan

memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip Wadi'ah. Bank memperoleh izin dari

nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah

dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai

dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan

mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank,

namun tetapi berbeda dengan rekening koran, bank dapat memberikan imbalan

keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku

tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

(c) Rekening Investasi Umum

Bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi dari

dana mereka dalam bentuk Rekening Investasi Umum berdasarkan prinsip

mudharabah mutlaqah. Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Bank

dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan

seterusnya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai Mudharib dan nasabah bertindak

sebagai Shahib al Maal, sedang keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada)

yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan Nisbah tertentu. Dalam hal

terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan

keuntungan.

(d) Rekening investasi khusus

Bank dapat juga menerima simpanan dari pemerintah atau nasabah korporasi dalam

bentuk rekening simpanan khusus. Rekening ini juga dioperasikan berdasarkan

prinsip mudharabah, tetapi bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungannya

biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus (mudharabah muqayyadah).

2.2.3. Produk Jasa-jasa

(a) Rahn

Rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan

uang sebagai gantinya. Akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada

pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat

menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah untuk keperluan yang

bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Lembaga

keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan

barang yang digadaikan tersebut.

(b) Wakalah

Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak. Dalam aplikasinya pada

Perbankan Syariah, Wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan Letter of Credit

(L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri

(L/C ekspor). Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada

pihak lain.

(c) Kafalah

Kafalah adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Dalam lembaga

keuangan, akad ini terlihat dalam penerbitan garansi bank (Bank Guarantee), baik

dalam rangka mengikuti tender (Bid bond), pelaksanaan proyek (Performance

bond), ataupun jaminan atas pembayaran lebih dulu (Advance Payment bond).

(d) Hawalah

Hawalah adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak kepada pihak

lain. Prakteknya dapat dilihat pada transaksi anjak piutang (Factoring).

Namun kebanyakan ulama tidak memperbolehkan mengambil manfaat

(imbalan) atas pemindahan hutang/piutang tersebut.

(e) Jo'alah

Jo'alah adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu

kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas / pelayanan yang dilakukan oleh

pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dapat diterapkan oleh

bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil fee dari nasabah.

(f) Sharf

Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta

asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau

dengan mata uang asing lainnya.

Bank Islam sebagai lembaga keuangan dapat menerapkan prinsip ini, dengan catatan

harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam beberapa hadits antara lain:

- Harus tunai;

- Serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontak;

- Bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah / kuantitas yang

sama.

2.Prinsip Hawalah dalam Anjak Piutang Syariah

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang

lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hawalah adalah

pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan

muhal’alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang. Secara operasional

memang mirip dengan anjak piutang atau factoring dalam pembiayaan

konvensional. Sebelum melihat perbedaannya dengan prinsip konvensional, marilah

kita lihat prinsip al-hawalah terlebih dahulu.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa A (muhal) memberi pinjaman

kepada B (muhil), sedangkan B masih mempunyai piutang kepada C (muhal’alaih).

Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A ia lalu mengalihkan beban utang

tersebut pada C. Dengan demikian C yang harus membayar utang B pada A,

sedangkan utang C sebelumnya kepada B dianggap lunas.

Landasan syariah dibolehkannya hawalah terdapat pada hadis dan ijma.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah

bersabda: “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah satu kezaliman.

Dan jika salah seorang di antara kamu diikutkan (di-hawalah-kan) kepada orang

yang mampu, terimalah hawalah itu.” Pada hadis itu Rasulullah memberitahukan

kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang menghawalahkan

kepada orang yang mampu/kaya, hendaklah ia menerima hawalah tersebut dan

hendaklah ia menagih kepada orang yang dihawalahkan (muhal’alaih). Dengan

demikian haknya dapat terpenuhi.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima hawalah dalam

hadis itu menunjukkan wajib. Oleh sebab itu wajib bagi muhal untuk menerima

hawalah. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan

sunnah.Ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang

yang tidak berbentuk barang/benda karena hawalah adalah perpindahan utang. Oleh

sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial.

Kontrak hawalah dalam perbankan syariah biasanya, antara lain, diterapkan

pada factoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang pada

pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang

itu untuk selanjutnya bank menagih utang kepada pihak ketiga. Adapun

perbedaannya dengan yang berlangsung di bank konvensional adalah:

· Pada transaksi konvensional, bank membayar nasabah sebesar nilai piutang yang

sudah didiscounted di muka, dan bank menagih akseptor secara penuh. Pada bank

syariah, bank tetap membayar penuh pada nasabah, namun nasabah dikenai biaya

administrasi.

· Pada bank konvensional, setelah pembayaran didiscounted di muka, nasabah masih

dikenai biaya administrasi.

· Pada bank konvensional, invoice yang telah jatuh tempo dapat diperjualbelikan

dengan discounted. Di bank syariah transaksi semacam itu dilarang.

· Pada bank konvensional, sebelum jatuh tempo piutang tersebut dapat

diperjualbelikan lagi kepada pihak lain, (bahkan bisa beberapa kali pindah tangan).

Di bank syariah transaksi semacam itu juga dilarang.

BAB 11 : TAMBAHAN

ANJAK PIUTANG

1.Contoh Lembaga Penyedia Jasa Anjak Piutang

1.1.Anjak Piutang Syariah

A.Bank Syariah Mandiri :Merupakan salah satu Bank Syariah yang menyelenggarakan jasa Hawalah

Visi Bank Syariah Mandiri

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha

Misi

Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik

Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas

Mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah

Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian

Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, senta mendorong tenwujudnya manajemen zakat, infak dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial

Meningkatkan permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, segenap lapisan masyarakat dan investor asing.

Prinsip

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap akhlaqul karimah (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar yang disingkat SIFAT, yaitu :

Siddiq (Integritas)Menjaga Martabat dengan Integritas. Awali dengan niat dan hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.

Istiqomah (Konsistensi)Konsisten adalah Kunci Menuju Sukses. Pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.

Fathanah (Profesionalisme)Profesional adalah Gaya Kerja Kami. Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.

Amanah (Tanggung-jawab)Terpercaya karena Penuh Tanggung Jawab. Menjadi terpercaya, cepat tanggap, obyektif, akurat dan disiplin

Tabligh (Kepemimpinan)Kepemimpinan Berlandaskan Kasih-Sayang. Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.

DATA BANK SYARIAH MANDIRINama : PT. Bank Syariah MandiriAlamat : Gedung Bank Syariah Mandiri

Jl. MH. Thamrin No. 5Jakarta 10340 - Indonesia

Telepon : (62-21) 2300509, 39839000 (Hunting)Faksimili : (62-21) 39832989Situs Web : www.syariahmandiri.co.idTanggal Berdiri : 25 Oktober 1999Tanggal Beroperasi : 1 Nopember 1999Jenis Usaha : PerbankanModal Dasar : Rp. 1.000.000.000.000,-Modal Disetor : Rp 358.372.565.000,-Jumlah Kantor : sebanyak 169 kantor layanan, yang tersebar di 23

provinsi di seluruh IndonesiaJumlah ATM : 51 ATM Syariah Mandiri, 2631 ATMandiri, 6642

ATM BERSAMA dan 4500 BankCard Jumlah Karyawan : sebanyak 2139 karyawan

KEPEMILIKAN SAHAM

PT. Bank Mandiri (Persero) 71.674.412 saham (99,999999%)

PT. Mandiri Sekuritas 1 saham (0,000001%)

Perhitungan Laba / Rugi BANK SAYRIAH MANDIRIPeriode : 1 Januari 2006 s/d 31 Januari 2006(dalam ribuan rupiah)

Kumulatif No.

1 Pos-pos Bulan Berjalan

Pendapatan Operasi Utama    

  1.1 Pendapatan dari jual-beli    

  a. Murabahah 36,763,791 36,763,791

  b. Istishna 437,771 437,771

  c. Lainnya - -

  1.2 Pendapatan dari bagi hasil    

  a. Musyarakah 12,161,084 12,161,084

  b. Mudharabah 6,329,483 6,329,483

  c. Lainnya - -

  1.3 Pendapatan dari sewa (net) 478,234 478,234

  1.4 Pendapatan operasi utama lainnya 7,911,634 7,911,634

  TOTAL PENDAPATAN OPERASI UTAMA

64,081,997 64,081,997

2 Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat    

  2.1 Bagi hasil Tabungan 7,939,238 7,939,238

  2.2 Bagi hasil Deposito 31,518,705 31,518,705

  2.3 Bagi hasil Penempatan Dana - -

  2.4 Bagi hasil Surat Berharga 1,781,914 1,781,914

  TOTAL HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL INVESTASI TIDAK TERIKAT

41,239,857 41,239,857

  PENDAPATAN OPERASI UTAMA BAGIAN BANK SEBAGAI

22,842,140 22,842,140

MUDHARIB

3 Pendapatan Operasi Lainnya    

  3.1 Pendapatan fee rahn 9,228 9,228

  3.2 Pendapatan fee jasa-jasa 502,120 502,120

  3.3 Pendapatan fee investasi terikat 816,570 816,570

  3.4 Pendapatan fee lainnya 1,294,787 1,294,787

  3.5 Pendapatan administrasi 4,234,908 4,234,908

  3.6 Pendapatan transaksi valuta asing 277,209 277,209

  TOTAL PENDAPATAN OPERASI LAINNYA

7,134,822 7,134,822

4 Beban Operasional Lainnya    

  4.1 Beban bonus wadiah 1,150,280 1,150,280

  4.2 Beban penyisihan kerugian aktiva produktif

- -

  4.3 Beban penyusutan aktiva tetap 2,613,151 2,613,151

  4.4 Beban transaksi valuta asing 1 1

  4.5 Beban premi dalam rangka penjaminan

1,084,509 1,084,509

  4.6 Beban sewa 3,320,860 3,320,860

  4.7 Beban promosi 1,079,745 1,079,745

  4.8 Beban tenaga kerja 12,381,973 12,381,973

  4.9 Beban administrasi dan umum 5,621,016 5,621,016

  TOTAL BEBAN OPERASI LAINNYA 27,251,535 27,251,535

  PENDAPATAN OPERASI - BERSIH 2,725,427 2,725,4275 Pendapatan non-operasi (587,186) (587,186)

6 Beban non-operasi 94,512 94,512

  LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK

2,043,729 2,043,729

7 Zakat - -

  LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

2,043,729 2,043,729

8 Taksiran pajak penghasilan   624,052

  LABA BERSIH   1,419,677

BANK SYARIAH MANDIRI

Laporan Neraca Bulanan Tahun 2006 (Unaudited)Periode 31 JANUARI 2006

(dalam ribuan rupiah)

No. Pos-pos Jumlah

  Aktiva   1 Kas 111,510,496

2 Penempatan pada Bank Indonesia 1,795,403,289

3 Giro pada bank lain 66,178,432

4 Penempatan pada bank lain 116,120,000

5 Investasi dalam surat-surat berharga 402,395,873

6 Piutang -

  a. Piutang Murabahah 3,864,469,133

  b. Piutang Istishna 55,926,370

  c. Piutang Lainnya -

7 Pembiayaan Mudharabah 497,272,748

8 Pembiayaan Musyarakah 1,042,387,447

9 Pinjaman Qardh 79,325,571

10 Penyaluran Dana Investasi Terikat -

11 Penyisihan Kerugian Penghapusbukuan Aktiva Produktif

(125,315,366)

12 Persediaan -

13 Tagihan dan Akseptasi -

14 Ijarah 56,059,810

15 Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian -

16 Penyertaan Pada Entitas Lain -

17 Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan -

  a. Aktiva Tetap 221,520,408

  b. Akumulasi penyusutan -/- (97,419,827)18 Piutang Pendapatan Bagi hasil -

19 Piutang Pendapatan Ijarah -

20 Aktiva lainnya 192,267,833

  TOTAL AKTIVA 8,278,102,217

KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS

  KEWAJIBAN  

1 Kewajiban Segera 115,095,524

2 Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan 30,838,517

3 Simpanan 1,298,866,602

4 Simpanan dari Bank Lain 5,629,271

5 Hutang -

6 Kewajiban Lain-Lain 80,355,098

7 Kewajiban Akseptasi -

8 Kewajiban Dana Investasi Terikat -

9 Hutang Pajak 44,551,017

10 Estimasi kerugian Komitment dan Kontjensi 6,030,329

11 Pinjaman yang Diterima -

12 Pinjaman Subordinasi 32,000,000 13 INVESTASI TIDAK TERIKAT -

  a. Investasi tidak terikat dari bukan bank -

  1. Tabungan Mudharabah 1,962,121,858

  2. Deposito Mudharabah 3,743,629,463

  b. Investasi tidak terikat dari bank -

  1. Tabungan Mudharabah 25,678,771

  2. Deposito Mudharabah 55,562,000

  3. Surat Berharga Pasar Uang 25,000,000

  c. Surat Berharga yang diterbitkan 200,000,000

14 EKUITAS -

  a. Modal Disetor 358,372,565

  b. Tambahan Modal Disetor -

  c. Saldo Laba 294,371,202

TOTAL KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS

8,278,102,217

1.2.Anjak Piutang KonvensionalA.PT Sinar Mas Multifinance

  PROFIL PERUSAHAAN   PT Sinar Mas Multifinance (Simas Finance) adalah perusahaan yang bergerak

dalam jasa usaha pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985 dengan nama PT Sinar Supra Leasing Company, lalu berganti nama menjadi PT Sinar Supra Finance Co., dan akhirnya memilih nama baru yang digunakan sampai sekarang. Pada tahun 1995 seluruh saham perusahaan dibeli oleh PT Sinar Mas Multiartha Tbk, sebuah perusahaan investasi dibawah kelompok usaha Sinar Mas.

Pada Februari 1995, PT Sinar Mas Multiartha Tbk membeli seluruh saham PT Sinar Supra Finance dan mengganti nama perusahaan yang dibelinya menjadi PT Sinar Mas Multifinance pada awal 1996. Pada Juni 1996, sesuai pedoman Departemen Keuangan Republik Indonesia, dipindahkan seluruh aktiva pembiayaan dari PT Sinar Mas Multiartha TBK kepada Simas Finance. Sesuai dengan laporan keuangan Akuntan Publik Hanadi Sujendro, pemindahan ini meliputi nilai aktiva sebesar Rp.521 milyar.

Alamat sinarmas MultifinanceJakartaRuko Mega Grosir Cempaka MasBlok E 5-6 Jl. Let Jend. SupraptoJakarta Utara 10660

IKHTISAR KEUANGAN PT SINARMAS (dalam ribuan rupiah)

Neraca UnauditedJun-2005

2004 2003 2002 %

Kas dan setara dengan kas 8.256.354 4.224.096 1.175.491 2.543.283 - 53,78

Tagihaan anjak piutang – neto

15.515.006 3.686.117 3.141.097 88.659.076 - 96,46

Piutang pembiayaan konsumen - neto

101.363.989127.051.886 81.103.343 61.105.605 26,62

Piutang sewa guna usaha - neto

22.188.053 1.016.282 18.382.243 1.707.605 967,76

Jumlah aktiva 249.026.538234.502.981198.027.888 178.422.537 10,99

Jumlah hutang bank 17.000.000 17.000.000 30.474.000 32.184.000 - 5,31

Jumlah kewajiban 24.922.144 23.382.820 76.043.732 168.792.268 - 54,95

Jumlah ekuitas 224.104.394211.120.161121.984.156 9.630.269 1.166,67

jumlah kewajiban dan ekuitas

249.026.538234.502.981198.027.888 178.422.537 10,99

Laba Rugi UnauditedJun-2005

2004 2003 2002 %

Jumlah pendapatan 29.362.222 62.973.132 41.274.934 38.874.077 6,21

Pos luarbiasa 0 7.512.592 3.271.719 43.423.805 - 92,47

Jumlah beban 16.377.989 34.654.998 17.225.608 48.768.556 - 64,65

Laba (rugi) setelah pajak penghasilan

12.984.234 36.636.005 21.853.887 2.136.791 922,74

Laba (rugi) bersih per saham 0 116 94 11 754,55

Rasio Keuangan UnauditedJun-2005

2004 2003 2002

Pendapatan dari aktiva 11,79% 26,85% 20,84% 21,79 %

Pendapatan dari modal 13,10% 29,83% 33,84% 403,67 %

Hutang dengan rasio ekuitas 0,11 0,11 0,62 17,52

B.Niaga Multifinance

2.Artikel mengenai Tren Industri Pembiayaan di Indonesia

KARTU PLASTIK

Kartu plastik dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan.

Lingkup geografis penggunaan kartu ada yang domestic dan ada juga yang

internasional. Kartu dengan lingkup internasional berarti kartu tersebut tidak hanya

dapat digunakan dalam batas wilayah satu Negara saja melainkan Kartu plastik

sebenarnya bukan merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan dalam pengertian

sebagai suatu badan usaha. Perusahaan yang menerbitkan kartu plastic inilah yang

dimaksudkan oleh makalah ini sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank.

Meskipun perusahaan kartu plastic termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank,

penyelengaraan atau pemilik dari perusahaan kartu plastic ini bisa saja suatu

lembaga keuangan berupa bank. Pengertian kartu plastic sendiri masih sangat luas.

Kartu plastic ini dapat berupa kartu kredit, kartu debit, kartu penarikan uang tunai

melalui anjungan tunai mandiri (authometed tellr mahine – ATM dan charge card).

Perusahaan yang menerbitkan berbagai bentuk – berbentuk plastic ini dapat

digolongkan sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank, karena kartu

plastic tersebut pada dasarnya dapat digunakan sebagai alat kegiatan penghimpunan

dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat.

PENGERTIAN

Kartu plastik merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu

lembaga keuangan yang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan.

Perkembangan pengunaan kartu plastik dalam berbagai bentuknya menunjukkan

bahwa alat ini tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran tetapi juga untuk

tujuan lain seperti penarikan uang tunai. Berdasarkan pertimbangan dapat dibawa

bepergian dengan praktis, dapat digunakan sewaktu – waktu. Dan kemudahan

pengunaan yang lain kartu plastik ini semakin luas digunakan untuk berbagai

macam transaksi keuangan.

Ide penggunaan kartu kredit diawali tahun 1950 – an secara kebetulan.

Peristiwanya terjadi di kota New York, Amerika Serikat pada sebuah restoran.

Seorang pengusaha bernama Frank McNamara mengadakan perjamuan makan bagi

rekan usahanya di restoran tersebut. Pada saat akan membayar, ia kebingungan dan

malu karena ternyata lupa membawa uang tunai sama sekali. Satu – satu tindakan

yang dapat dilakukannya hanyalah meninggalkan kartu identitas dengan maksud

akan membayar kepada restoran tersebut setelah ia pulang untuk mengambil uang

tunai dalam jumlah yang cukup. Kartu identitas tersebut berlaku sebagai semacam

jaminan bahwa si pengusaha akan melunasi kewajibannya.

Kejadian yang sangat berkesan ini bagi Frank McNamara tersebut

mengilhaminya untuk terus memikirkan suatu sistem pembayaran tanpa penggunaan

uang tunai secara langsung. Sistem pembayaran yang baru tersebut menggunakan

kartu yang dikenal dengan Diners Club.Berikut ini sejarah lengkap setiap jenis

perusahaan penerbit kartu plastik :

Sejarah Munculnya Bisnis Kartu

PELAN tetapi pasti, demikian pertumbuhan penggunaan kartu (plastic

money atau uang plastik) dalam sistem pembayaran. Tahun 1994, misalnya, pangsa

transaksi global personal dengan uang tunai (kas/cek) sebesar 84 persen, sisanya

menggunakan uang plastik. Tahun 1998 pangsa kas/cek turun menjadi 79,3 persen

dan kartu 18,7 persen. Transaksi yang dimaksudkan adalah nilai pasar barang dan

jasa yang dibeli.

Transaksi dengan kartu, melibatkan jutaan jumlah kartu baik merek lokal

maupun internasional. Meski ada jutaan nama kartu, yang sangat mendominasi

adalah merek Visa di urutan pertama, MasterCard (MC) di urutan kedua, American

Express (Amex) di urutan ketiga.

Pesaing lain, meski jauh di belakang adalah JCB Card (singkatan dari Japan

Card Bureau yang merajai pasaran Jepang), Diners Club, dan Eurocard (banyak

beredar di Eropa). Selebihnya adalah jutaan merek kartu lainnya.AS adalah pasar

utama dan pionir dalam bisnis kartu. Dari merek kartu utama itu, hanya JCB dan

Eurocard yang lahir di luar AS.Kartu merek visa, praktis merajai industri kartu

dengan pangsa 60 persen dari seluruh kartu yang beredar di seantero jagad.

Selebihnya yang 40 persen adalah transaksi yang menggunakan kartu merek MC,

Amex, Diners, JCB, Eurocard dan lainnya.

Master Card

Dilihat dari sejarah munculnya penggunaan kartu-ditandai dengan terbitnya

kartu kredit pertama yang sebenarnya-Visa bukan pertama meski

terbesar.MasterCard International (MC) memulai debutnya di penghujung tahun

1940-an, ketika sejumlah bank di AS menerbitkan semacam kertas khusus bagi

nasabahnya.Kertas berupa traveler's check (cek perjalanan) itu bisa dipakai sebagai

alat pembayaran di toko-toko lokal. Lalu tahun 1951 The Franklin National Bank di

New York memperkenalkan kartu kredit riil yang pertama.Dekade berikutnya,

sejumlah franchise berkembang dengan bank tertentu di sejumlah kota besar di AS.

Sejumlah bank menerbitkan kartu, dipadu dengan kesediaan merchant menerima

kartu sebagai alat pembayaran, yang ditawarkan pada mereka yang memilih

penggunaan kartu sebagai alat bertransaksi.Pada tanggal 16 Agustus 1966, para

merchant dengan bank-bank itu membentuk asosiasi bernama Interbank Card

Association (ICA).Beda dengan organisasi pesaingnya, ICA tidak didominasi

sebuah bank penerbit tetapi sekumpulan bank-bank. Anggota komite dibentuk

menjalankan asosiasi itu, dengan menyusun peraturan soal otorisasi, kliring dengan

settlement (menangani penyelesaian transaksi). Asosiasi juga menangani aspek

pemasaran, keamanan, dan aspek legal yang melandasi jalannya organisasi.Tahun

1968, ICA memulai debut internasionalnya dengan menambah jaringan di Meksiko

lewat Banco National. Kemudian, tahun 1969 dibentuk pula aliansi dengan Eurocard

di Eropa. Tahun itu juga anggota dari Jepang bergabung.Asosiasi bernama ICA itu,

kemudian berubah nama menjadi MasterCard International.Dekade 1970-an jaringan

MasterCard semakin meluas ke Afrika, dan Australia. Dekade 1980-an ditandai pula

dengan pelebaran jaringan ke Asia dan negara lain di Amerika Latin. Tahun 1988,

adalah era pertama kali kartu MasterCard diterbitkan di Uni Sovyet sebelum

terpecah-pecah.Kini terdapat kantor MC di lebih dari 30 negara termasuk India,

Thailand, Cile, Korea Selatan, dan Taiwan. MC juga merupakan pionir dalam

banyak hal yang berkaitan dengan industri pembayaran (payments industry).Tahun

1981, MC pertama kali memperkenalkan program kartu emas (gold card), 1983

pertama menggunakan laser hologram sebagai alat pencegah pemalsuan, 1987 MC

memasarkan kartu pertama di Cina, tahun 1992 Maestro (kartu debit MasterCard)

merampungkan transaksi debit online pertama di AS.

American Express

Kartu terkenal lainnya dari AS, adalah merek Amex. Kelahiran kartu itu

dibidani American Express Company-berdiri tahun 1850-penyedia jasa perjalanan

global (global travel), keuangan, dan jaringan jasa-jasa lainnya-berdiri tahun

1850.Sebagai penyedia jasa global travel, tahun 1963 diluncurkan pula kartu

International Dollar Cards, yang kemudian menjadi kartu-kartu merek Amex.

Peluncuran itu diterbitkan dan dikomunikasikan langsung dari Inggris Raya.

Japan Credit Bureau

Jepang, adalah negara di luar AS dan Eropa yang memiliki jati diri tersendiri

soal kartu, yakni JCB Card. Kelahiran JCB, diawali dengan berdirinya Japan Credit

Bureau, serta Osaka Credit Bureau (OCB) tahun 1961. Kemudian tahun 1968, JCB

dan OCB bergabung jadi satu mengambil nama JCB.Tahun 1981, JCB

mengembangkan operasi internasional ditandai dengan pendirian JCB International

(Asia) Ltd. Kartu JCB pertama yang diterbitkan di luar Jepang adalah di

Hongkong.Tahun-tahun berikutnya, JCB terus melebarkan sayap hingga ke AS dan

negara lainnya. Tahun 1996, kartu JCB sudah diterima di 150 lebih negara dengan

penjualan melebihi 4 trilyun yen. Tahun itu juga JCB Card di Indonesia, Filipina,

dan Arab Saudi.

Visa

BICARA soal kartu, Visa jelas adalah rajanya. Sejarahnya diawali tahun

1958, ketika Bank of America meluncurkan kartu berwarna biru, putih, dan emas

merek BankAmericard di California. Tahun 1970, sebuah asosiasi bernama National

BankAmericard, Inc didirikan untuk menangani pemasaran kartu itu.Tahun 1974,

Bank of America mendirikan perusahaan internasional bernama IBANCO,

menangani pemasaran lisensi bisnis kartu BankAmericards Inc, di luar AS. Tahun

1976, IBANCO berubah nama menjadi Visa International dan nama National

BankAmericard, Inc berubah menjadi Visa USA.Meski bukan yang pertama tetapi

Visa adalah yang terutama dalam banyak hal. Tak heran Visa menyebut dirinya

sebagai the "World's Best Way to Pay and Be Paid" (cara terbaik untuk membayar

atau dibayari). Dia juga merupakan sistem pembayaran terbesar untuk konsumen,

bisnis, dan lembaga pemerintahan.Visa-yang bermarkas di San Francisco (AS) kini

memiliki 21.000 lembaga yang menjadi anggotanya, 970 juta lebih kartu dengan

berbagai logo dan fungsi, diterima di 300 negara (dengan 18 juta lebih lokasi),

volume tahunan 1,5 trilyun dollar AS (September 1999). Visa yang menduduki top

15 global brands untuk berbagai kategori, juga memiliki jaringan ATM di 550.000

lokasi yang ada di 120 negara. Tahun 1999, Visa memroses 25 milyar transaksi

konsumen per tahun.

Diners Club

SEJARAH kartu yang paling lengkap adalah Diners Club Internasional. Itu

bermula pada tahun 1949, ketika Frank McNamara makan malam (dinner) di sebuah

restoran di New York. McNamara tidak dapat membayar makanan tersebut karena

dia lupa membawa dompetnya. Untung sang istrinya menyelamatkannya dari dilema

tersebut, meski dia tidak pernah melupakan kejadian yang memalukan itu. Dari

kejadian itu, dia berjanji agar hal serupa tak terjadi lagi, padanya dan pada orang

lain.Melalui pengacaranya, Ralph Schneider, Frank McNamara menciptakan Diners

Club pada tahun 1950. Kartu pertama ini dibagikan kepada 200 orang, merupakan

teman pribadi dan kenalannya. Sebanyak 14 restoran di New York bersedia

menerima kartu tersebut.Bisnis berubah dengan cepatnya dan Diners Club terus

mengepakkan sayapnya. Pada akhir tahun itu juga, pemegang kartu bertambah

demikian pula kota-kota besar semakin bertambah yang menerima kartu ini yakni

New York, Miami, Boston, Chicago, Los Angeles dan San Francisco.Tahun 1953

Diners Club menjadi kartu debit pertama yang diterima secara internasional ketika

pebisnis di Inggris, Kanada, Meksiko, Kuba setuju menerima kartu tersebut. Diners

Club memiliki kantor cabang di 17 kota, termasuk Honolulu dan London dan

dengan cepat dan pasti merambat ke kota-kota lain di zona Eropa, Afrika, Australia

dan daerah lainnya dan diterima oleh banyak badan usaha.Pendiri Diners Club

meninggal dunia pada tahun 1957 saat berumur 40 tahun. Pada tahun itu Diners

Club dibuka di Italia berkantor pusat di Roma, di Swis dan Venezuela dan setiap

bulannya anggota pemegang kartu bertambah 15.000. Tahun 1958, IRS mulai

meminta laporan lengkap biaya bisnis penggunaan kartu Diners Club, yang

menyebabkan semakin meningkatnya permintaan atas kartu Diners Club.

Peningkatan di tahun itu juga, lebih dramatis lagi seperti pembukaan operasinya di

Belanda, dan menjadi sponsor pertandingan sepakbola Amerika, serta merupakan

perusahaan besar pertama pemasang iklan di televisi dan memperluas pemakiannya

di segala jenis perusahaan misalnya telegram, perusahaan obat, perusahaan

konveksi, hotel dan perusahaan lainnya.Asia mulai kemasukan kartu ini pada tahun

1960 yakni di Hongkong, Jepang, Malaysia, dan Thailand.Tahun 1961, Diners Club

berusaha bergabung dengan Hilton Credit Corp namun tidak berhasil. Diners Club

membuka pelayanan pasar eksekutif bagi anggotanya dan mengubah bentuknya dari

kertas menjadi kartu plastik dan membuat kontrak dengan Dashew Business

Machines untuk pembuatan kartu.Diners Club mengakuisisi/ mendapatkan Simpson

Factors Corporation dan dua cabangnya yakni McMullen Factors dan Customs

Credit Corp., pembelian yang besar yang membuat harian The New York Times

menyebutnya "gerakan diversifikasi utama yang pertama."Perkembangannya

berlanjut lagi pada tahun 1962, Phillips Petroleum Co, Union Oil Co.of California,

Divisi Pennzoil dari South Penn Oil Co., Jenney Manufacturing Co., dan Sunoco

menerima kartu ini. Diners Club meraih penjualan di Southern General Factors, Inc,

dan Financial Services, Inc., yang berbasis di High Point, Carolina Utara.Tahun

1965, Diners Club memperkenalkan automatisasi komputer dan prosedur tagihan

dengan mengunakan komputer. JC Penney mencoba mengaukusisi/memperoleh

Diners Club dan demikian juga Chase Manhattan juga berusaha memperoleh Diners

Club. Pada tahun 1966, perusahaan keuangan di Bulgaria dan Hongaria menjadi

agen Diners Club.Diners Club memutuskan memasukkan lebih banyak lagi artikel

perjalanan dalam perusahaan majalahnya dan mengubah judul publikasinya itu

dengan nama "Signature"."Signature" memdeklarasikan pertama kali bahwa setiap

tagihan ditangani dengan "computer to computer basis". Diners Club bersama

dengan majalah Holiday mendirikan Wayfarers Club, klub baru untuk para

pelancong.Tahun 1967, Diners Club bergerak ke arah bisnis travel dengan membeli

60 juta dollar volume-Fugazy Travel, perusahaan travel terbesar ketiga di Amerika.

Diners Club kemudian menguasai pasar di Ekuador dan Peru.Diners Club

memperkenalkan perusahaan kartu pertama yang memberikan program asuransi

otomatis bagi perjalanan lewat udara. Tahun 1970 Diners Club memperkenalkan

sebuah program autorisasi kartu kredit.Tahun 1973, hak monopoli Diners Club buka

di Indonesia bersamaan dengan Singapura.Tahun 1980 Ketua Continetal Corp., John

B Ricker, Jr-yang sebelumnya telah membeli Diners-memperkenalkan kartu Diners

Club di Cina. Kemudian Citicorp mengakuisisi Diners Club dari Continental Corp.

dan Diners Club du Maroc. Tahun 1983, diperkenalkan kartu disain plastik yang

lebih sulit untuk dipalsukan. Pada tahun 1987 kartu Diners telah dapat digunakan

untuk mengakses uang kas melalui ATM di seluruh dunia.Tahun 1990, majalah Life

mendeklarasikan Frank McNamara salah satu dari 100 orang Amerika yang

berpengaruh abad 20 ini. Citicorp menjual kepemilikan minoritasnya pada Diners

Club di Jepang kepada Fuji Bank Group dan Biro Perjalanan Jepang. Pada tahun

1994, Bank Dunia memilih Diners sebagai instrumen transaksi atas rekening

perusahaannya. Mereka juga memperluas penggunaan kartu di berbagai perusahaan

multinasional yang dominan.Tahun 1998, sebuah panel yang disponsori American

Management Association International mendeklarasikan bahwa Frank McNamara's

Diners Club merupakan satu dari 75 hasil keputusan manajemen yang terbesar yang

pernah dibuat. Diners Club memenangkan penghargaan prestisius, yakni Freddie

Award untuk "Best Frequent Traveler Affinity Charge/Credit Card".

Dilihat dari negara asal lahirnya kartu-kartu dengan merek ternama itu,

kesimpulan yang bisa ditarik adalah semuanya lahir dan berkembang di negara yang

perekonomiannya sangat besar, dan berkembang pesat. Di negara seperti itu,

mobilitas warga yang tinggi, kebutuhan akan efisiensi, termasuk dalam transaksi,

jaringan bisnis yang semakin meluas, bermunculan inovasi dalam sistem

pembayaran.

JENIS KARTU PLASTIK

Atas dasar bentuk penggunaannya,jenis kartu plastic terdiri dari :

a.Kartu kredit

Perangkat yang sudah disiapkan oleh penjual barang dan jasa,sehingga transaksi

pembelian tersebut tercatat pada alat tersebut dan dapat dicetak.Pembayaran atau

angsuran oleh pemilik kartu diberikan secara langsung kepada perusahaan kartu

kredit atau melalui pihak lain yang ditunjuk.

b.Charge Card

Charge card merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga

keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang

dan jasa yang pembayaran pelunasannya harus dilakukan oleh pembeli secara

sekaligus pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat

pembayaran.Pembayaran dilakukan pada akhir bulan yang sama dengan tanggal

transaksi atau pada bulan berikutnya dengan disertai biaya tambahan.

c.Kartu Debit

Kartu debit merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu

lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi

pembelian barang dan jasa dengan cara mendebit atau mengurangi saldo rekening

penjual sebesar nilai transaksi barang dan jasa.

d.Cash Card

Cash Card merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga

keuangan dan dapat digunakan sebagai alat penarikan uang tunai secara manual

melalui teller bank atau melalui ATM.

Pihak Pihak yang Terkait Penggunaan Kartu Kredit

1.Penerbit(issuer)

Lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit.

2.Pengelola(aquirer)

Pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan lartu

kredit,melakukan penagihan pada pemilik kartu,dan melakukan pembayaran kepada

pihak merchant.

3.Pemilik Kartu(card holder)

Pihak yang menggunakan kartu kredit untuk kegiatan pembayarannya.Persyaratan

yang harus dipenuhi :

Penghasilan yang jumlahnya cukup dan disesuaikan dengan fasilitas kredit

yang diberikan.

Kontinuitas Penghasilan

Kartu Debet dan Perkembangannya di Indonesia

FUNGSI uang kontan sebagai alat bayar semakin tergantikan dengan kartu

plastik. Akibatnya, kartu-kartu plastik semakin mendominasi dompet masyarakat

perkotaan selain kartu tanda penduduk. Cobalah tengok dompet kawan Anda. Selain

kartu tanda penduduk atau kartu surat izin mengemudi, ada berapa kartu plastik di

dalamnya? Umumnya, sebagian besar mengantongi kartu kredit, kartu ATM, atau

kartu debet.

SELAIN kartu ATM yang saat ini hampir dimiliki oleh setiap nasabah

perbankan, kartu plastik jenis lain, yaitu kartu debet, juga semakin banyak

digunakan. Belakangan ini, pertumbuhan kartu debet bahkan lebih cepat

dibandingkan dengan kartu kredit. Bank-bank semakin gencar memanjakan

nasabahnya, tidak cukup hanya dengan kartu kredit atau kartu ATM, tetapi juga

kartu ATM yang dapat berfungsi sebagai kartu debet.Berbelanja dengan kartu debet

memang lebih praktis karena tak perlu membawa setumpuk uang kontan dengan

risiko kecopetan. Tidak juga perlu takut terkena denda dan bunga jika lupa

membayar tagihan seperti yang sering terjadi pada para pemegang kartu kredit yang

kadang lalai membayar tagihannya. Selain itu, biaya administrasinya juga lebih

murah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memiliki kartu

kredit.

Secara global, volume transaksi kartu debet Visa, misalnya, telah melewati

jumlah volume kartu kredit. Menurut data dari Visa, pada akhir tahun 2003, volume

kartu debet Visa di dunia meningkat 17 persen daripada tahun sebelumnya dan

mencapai 1,48 triliun dollar AS. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan

peningkatan sebesar lima persen dalam volume kartu kredit yang sebesar 1,45

triliun. Adapun di Indonesia sendiri pada kuartal pertama tahun 2004 penggunaan

kartu debet Visa sebesar 30 juta dollar AS atau meningkat 107 persen dibandingkan

dengan tahun sebelumnya."Sebenarnya tidak ada pergeseran penggunaan kartu

kredit dengan kartu debet. Keduanya saling melengkapi. Di negara-negara maju,

setiap orang memiliki kedua jenis kartu ini. Kalau kartu debet biasanya digunakan

untuk membayar langsung pembelanjaan yang jumlahnya sedikit atau barang sehari-

hari, sedangkan kartu kredit untuk pembelanjaan dalam jumlah besar, misalnya

barang elektronik," kata Country Manager Visa International Indonesia Ellyana C

Fuad.Ia mengatakan lebih lanjut, pangsa pasar kartu debet sangat besar karena

persyaratan yang diperlukan agar seseorang dapat memiliki kartu debet sangat

mudah dan ringan, tidak diperlukan persyaratan yang rumit seperti kartu kredit.

Dengan membuka rekening di bank, orang dapat memiliki kartu debet. Lagi pula,

uang milik pemegang kartu telah tersedia sehingga bank tinggal mengurangi saja

jika ada pembelian oleh si nasabah. "Di Indonesia, jumlah pemilik rekening bank

sekitar 60 juta dan mereka memenuhi syarat untuk dapat memiliki kartu debet," kata

Ellyana lagi.

Riset yang diadakan Visa di AS menyatakan adanya peningkatan

penggunaan kartu debet. Dalam riset tersebut ditemukan 43 persen pelanggan

memilih menggunakan kartu debet sebagai alat pembayaran dibandingkan dengan

30 persen yang memilih menggunakan kartu kredit dan 22 persen dengan uang

tunai.Sementara itu, untuk pembelian 20-50 dollar AS sebanyak 45 persen

responden memilih menggunakan kartu debet. Untuk pembelanjaan sebanyak 51-

100 dollar AS, 41 persen responden juga memilih menggunakan kartu debet. Untuk

pembelian di atas 100 dollar AS, 49 persen responden lebih memilih menggunakan

kartu kredit untuk alat pembayarannya.

Ellyana menambahkan, di Indonesia Visa International telah bekerja sama

dengan tujuh bank untuk menerbitkan kartu debet. Dalam waktu dekat ini, jumlah

bank itu akan bertambah, tetapi Ellyana belum mau mengungkapkan bank mana saja

yang akan menerbitkan kartu debetnya.

Dari sisi bank, seperti Bank Permata, pendapatan yang didapatkan dari

penerbitan kartu debet ada beberapa jenis. Seperti pendapatan dari biaya

administrasi kartu Permata Visa Electron secara bulanan, biaya bulanan e-Wallet,

pendapatan interchange atau pendapatan biaya transaksi penggunaan kartu di

merchant, serta fee di jaringan ATM plus.Tidak hanya kartu debet yang biasanya

digesek setelah bertransaksi. Selain kartu kredit dan kartu debet, Bank Permata juga

menerbitkan kartu prabayar sebagai pengganti uang tunai dan dapat digunakan

sebagai kartu debet.Menurut Dian Soerarso GM Sales Distribution Channels and

Liabilities Product dari Bank Permata mengatakan, jumlah pemegang kartu debet di

Bank Permata sebanyak 600.000 dan lebih dari 100.000 merupakan pemegang kartu

e-Wallet. Adapun pertumbuhannya diharapkan dapat mencapai 75 persen hingga

100 persen pada tahun 2004 ini."E-Wallet ini dapat digunakan sebagai kartu debet

dan dapat digunakan bertransaksi di ATM, termasuk transaksi pembayaran.

Uniknya, pemegang kartu tak perlu membuka rekening di bank, cukup membeli

kartu perdana. Saldo kartu dapat diatur sesuai dengan kebutuhan hingga maksimum

Rp 5 juta," katanya.Kartu isi ulang ini juga dapat menjadi hadiah yang menarik dan

berguna. Dana yang mengendap di e-Wallet ini tidak diberikan bunga.

MAKALAH OTHNIEL(5-7)

Kepada perusahaan kartu kredit. Kontinuitas dari penghasilan yang cukup akan lebih

dapat memberikan keyakinan dan kemampuan calon kartu bagi issuer atau acquirer.

Niat baik atau kemauan dari calon pemilik kartu untuk selalu memenuhi

kewajibannya. Syarat ini paling sulit untuk diidentifikasi. Salah satu cara melihat

niatbaik dari calon pemilik kartu adalah melalui terdapat atau tidaknya nama calon

pemilik kartu pada daftar hitam (black list) milik bank, bank sentraal, atau lembaga

lain. Seseorang yang namanya telah masuk dalam daftar hitam biasanya dianggap

kurang dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban keuangannya kepada issuer dan

acquirer.

Demi kepentingan pemasaran kartu, penerbit kartu kredit seing kali memberikan

kartu tambahan kepada pemilik kartu, sehingga dikenal dengan istilah kartu utama

(basi card) dan kartu tambahan (supplementary card). Kartu tambahan diharapkan

digunakan oleh saudara atau relasi dari pemegang kartu utama sehingga intensitas

penggunaan kartu lebih tinggi dan fasilitas kredit yang diberikan cenderung lebih

maksimal dimanfaatkan oleh pemilik kartu. Hal ini menguntungkan bagi issuer

karena semakin sering fasilitas kredit digunakan berarti harapan penghasilan melalui

bunga juga semakin besar. Pemgang kartu utama bertanggung jawab atas semua

pemenuhan kewajiban pemegang kartu tambahan kepada issuer dan acquirer.

d. Penjual (merchant)

Merchant adalah pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh pemilik kartu

dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelumnya merchant menerima pembayaran

dengan kartu kredit tertentu, merchant tersebut terlebih dahulu mengadakan

perjanjian kerja sama dengan issuer dan acquirer.

Perjanjian Kartu Kredit

Dalam penggunaan kartu, perjanjian yang terlebih dahulu harus meliputi:

a.Perjanjian antara issuer dengan acquirer

Perjanjian ini terutama meliputi hal – hal teknis yang menyangkut tugas dan hak

acquirer secara operasional dalam hal menyalurkan kartu kredit, melakukan

penagihan, dan pembayaran kepada merchant, termasuk persyaratan – persyaratan

yang akan diterapkan terhadap pemilik kartu dan merchant.

b. Perjanjian antara issuer dengan pemilik kartu

Perjanjian meliputi:

1) Perjanjian umum

Kartu adalah milik issuer dan tidak dapat dipindahtangankan.

Keadaan yang mewajibkan pengembalian kartu kepada issuer

Masa berlaku kartu dan cara perpanjangan.

Bertanggung jawab terhadap issuer nila merchant menolak pembayaran

dengan kartu milik pemilik kartu.

Tagihan atas kartu seuplemen adalah tanggung jawab pemegang kartu utama.

Hak issuer untuk bertukar informasi dengan lembaga lain tentang pemilik

kartu.

Batas minimum kredit.

2) Pembayaran tagihan

Kewajiban pemilik kartu untuk menandatangani slip pembelian pada

merchant.

Saat/ waktu/ periode pengiriman laporan tagihan oleh issuer

Kewajiban pemilik kartu melakukan pembayaran minimum pada jangka

waktu tertentu setelah laporan tagihan dikirim oleh issuer.

Jumlah pembayaran minimum

Hak issuer untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam penagihan

3) Bunga

Bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar

Bunga atas pelanggaran limit kredit

4) Biaya

Uang pangkal

Iuran tahunan

Biaya administrasi apabila ada keterlambatan pembayaran tagihan

5) Transaksi dalam valas

Mata uang penagihan atas transaksi dalam valuta asing

Dasar kurs untuk penagihan atas dalam valuta asing

Biaya administrasi atas kehilangan kartu

6) Lain – lain

Kewajiban pemilik kartu apabila terjadi kehilangan kartu

Jaminan pelunasan dari harta kekayaan pemilik kartu

Kewajiban pemilik kartu yang bukan WNI

c. Pejanjian anatara issuer dengan merchant

Hal – hal yang dituangkan ddalam perjanjian ini meliputi:

1) Hak issuer

Imprinter dan slip adalah milik issuer

Jaminan bahawa penjualan dengan kartu tidak lebih besar daripada harga

penjualan tunai

Slip penolakan yang diserahkan oleh merchant

Diskon pembayaran issuer kepada merchant

Pemotongan rekening merchant untuk pajak

Pemotongan rekening merchant untuk refundv kepada pemilik kartu.

2) Hak merchant

Hak merchant untuk menerima pembayaran dengan berbagai merek kartu

kredit tertentu.

Jangka waktu penagihan pembayaran oleh merchant kepada issuer

Cara pembayaran oleh issuer kepada merchant

3) Kewajiban merchant

Kewajiban merchant untuk memeriksa keabsahan kartu yang digunakan

untuk pembayaran

Kewajiban merchant untuk menggunakan slip penjualan tertentu

Kewajiban merchant untuk meminta tanda tangan pemilik kartu pada slip

Kewajiban merchant untuk memeriksa keabsahan tanda tangan pengguna

kartu

Kewajiban merchant untuk memberikan salinan slip bagi pemilik kartu

MANFAAT

Secara umum, pengguna kartu kredit sangat bermanfaat bagi peningkatan

efisiensi dan keamanan transaksi jual beli. Apabila ditinjau dari sisi pihak – pihak

yang terkait dalam penjualan kartu kredit, maka manfaat dapat dikelompokan

sebagai berikut:

1. bagi pemilik kartu

Risiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah, karena kalaupun kartu

hilang, pemilik kartu dapat segera menghubungi issuer atau aqcuirer untuk

memblokir kartu. Karu yang telah diblokir tidak dapat digunakan lagi

sebagai alat pembayaran pada merchant.

Lebih praktis, karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Mengatasi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek tanpa harus

mengajukan permohonan kredit kepada bank atau lembaga keuangan lain.

Fasilitas lain yang ditawarkan oleh issuer pada kartu kredit yang diternitkan

seperti asuransi, informasi dokter, kemudahan pembelian barang dan jasa

pada merchant tertentu dan lain – lain.

2. bagi issuer

Manfaat utama yang dapat diterima oleh issuer adalah adanya penerimaan yang

berasal dari:

Uang pangkal

Iuran tahunan

Diskon terhadap pembayaran kepada merchant. Contoh: merchant A

melakukan penagihan atas transaksi penjualan sebesar Rp 1.000.000 kepada

issuer B. Apabila diskon ditetapkan sebesar 3% maka jumlah yang harus

dibayarkan oleh issuer adalah sebesar rp 1.000.000 dikurangi 3% kali Rp

1.000.000 atau sama dengan Rp 970.000 . Sedangkan jumlah yang dapat

ditagih oleh issuer kepada pemilik kartu adalah tetap sejumlah Rp 1.000.000

sehingga selisihnya (Rp 30.000 = 3%) merupakan penerimaan bagi issuer.

Bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar

Bunga atas pelanggaran batas maksimum kredit

Denda atas keterlambatan pembayaran

3. bagi merchant

Risiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah, karena pembayaran

oleh pemeli tidak dengan uang tunai

Lebih praktis, karena tidak perlu menyimpan uang tunai di kasir dalam

jumlah besar

Peningkatan penjualan karena pembeli dapt membeli secara kredit kepada

issuer

4.bagi acquirer

Penerimaan berupa interchange fee.

Contoh:

Merchant A melakukan penagihan atas traksaksi penjualan sebesar Rp

10.000.000 kepada acquirer C. Apabila diskon ditetapkan sebesar 3%, maka

jumlah yang harus dibayarkan oleh acquirer kepada merchant adalah

sebesar Rp 10.000.000 dikurangi 3% kali Rp 10.000.000 atau sama dengan

Rp 9700.000. Sedangkan jumlah yang dapat ditagih acquirer kepada issuer

adalah sejumlah Rp 9700.000 ditambah dengan interchange fee. Apabila

interchange fee sebelumnya telah ditetapkan sebesar 1% dari nilai transaksi,

maka pembayaran issuer kepada acquirer adalah sebesar Rp 9700.000

ditambah Rp 100.000 atau sama dengan Rp 9800.000. Uang sejumlah Rp

100.000 tersebut adalah interchange fee atau penerimaan bagi acquirer.

( Selanjutnya issuer menagih pemilik kartu sebesar Rp 10.000.000, sehingga

penerimaan bagi issuer adalah sebesar Rp 10.000.000 dikurangi Rp 9800.000

atau sebesar Rp 200.000).

Pemilik kartu dapat diisyaratkan untuk memiliki rekening simpanan pada

acquirer yang berupa bank.

Acquirer yang berupa bank berkesempatan untuk menawarkan produk –

produknya yang lain pada pemilik kartu

MEKANISME

Meskipun tidak ada perbedaan yang penting, mekanisme penggunaan kartu kredit

dapat dibedakan antara mekanisme yang melibatkan pihak acquirer dan mekanisme

yang tapa acquirer. Kedua mekanisme penggunaan kartu kredit tersebut akan

diuraikan dalam tahap – tahap sejak adanya perjanjian awal. Kemudian adanya

permohonan kartu oleh calon pemilik kartu sampai dengan pembayaran tagihan

sebaagai berikut:

a. Melibatkan pihak acquirer

1. Penerbitan kartu oleh issuer

2. Perjanjian antara issuer dengan merchant

3. Perjanjian antara issuer dengan acquirer

4. Permohonan kartu kredit oleh calon pemilik kartu

5. Analisis oleh acquirer atau issuer mengenai kelayakan calon untuk menjadi

pemilik kartu. Limit kredit yang lebih tinggi biasanya disertai persyaratan

yang lebih berat bagi calon pemilik kartu.

6. Perjanjian antara issuer dengan pemilik kartu melalui atau tanpa bantuan

acquirer.

7. Pemberian kartu kredit kepada pemilik kartu melalui atau tanpa bantuan

acquirer

8. Penggunaan kartu oleh pemilik kartu untuk pembelian pada merchant yang

telah ditunjuk dan menjalin kerja sama dengan issuer. Merchant biasanya

memasang logo penerbit pada kasir atau tempat lain agar calon pembeli

mudah mengetahui apakah kartu kreditnya dapt digunakan pada penjual

tersebut. Merchant tertentu menetapkan biaya sekitar 2% daari nilai transaksi

yang menggunakan kartu kredit yang dibebankan bagi pemilik kartu. Tahap

ini meliputi:

1. Pemilik kartu menyerahkan kartu dan menerima barang aatau jasa

yang dibeli

2. Merchant memeriksa keabsahan kartu

3. Merchant mencatat transaksi melalui alat khusus

4. Mencetak transaksi pada slip khusus

5. Pemilik kartu menandatangani slip

6. Merchant memeriksa keabsahan tanda tangan

7. Merchant memberikan salinan slip kepada pemilik kartu

8. Kartu dikembalikan kepada pemilik kartu

9. Merchant melakukan penagihan kepada acquirer dengan

menggunakan slip penjualan. Saat/periode atau jangka waktu

penagihan sudah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian antara

merchant dengan issuer

10. Acquirer memeriksa keabsahan slip penjualan.

11. Acquirer membayar kepada merchant. Jumlah dibayar adalah sebesar

jum,lah transaksi setelah dikurangi diskon. Besarnya diskon telah

ditentukan sebelumnya dalam perjanjian antara issuer dengan

merchant (Kurang lebih sekitar 4% dari nilai transaksi).

12. Acquirer melakukan penagihan pada issuer (termasuk interchange fee

sekitar 2% dari nilai transaksi). Besarnya interchange fee sudah

ditentukan pada perjanjian semula antara acquirer dengan issuer.

13. Issuer membayar kepada acquirer (reimbursement ditambah

interchange fee).

14. Issuer melakukan penagihan kepada pemilik kartu sesuai waktu yang

telah diperjanjikan semula, melalui atau tanpa acquirer. Pemilik kartu

wajib membayar sebesar pembayaran minimum yang semula telah

ditetapkan. Apabila pemilik kartu langsung melunasi seluruh tagihan

maka tahapnya selesai sampai disini, sedangkan apabila pemilik kartu

hanya membayar sebagian atau sampai sebatas besarnya pembayaran

minimum maka sisa pembayaran minimum maka sisa pembayaran

harus dilunasi pada jangka waktu tertentu sejak penagihan dengan

ditambah dengan bunga. Laporan tagihan yang dikirim secara

periodik pada tanggal tertentu oleh issuer kepada pemilik kartu berisi

antara lain:

Nomor kartu

Tanggal tagihan dari laporan tagihan tersebut

Tanggal jatuh tempo pembayaran atas tagihan tersebut

Tanggal posting

Tanggal transaksi jumlah tagihan

Besarnya pembayaran minimum (biasanya berkisar 20%

dari jumlah tagihan)

Batas maksimum kredit

Tunggakan

15. Pemilik kartu melakukan kepada issuer melalui atau tanpa acquirer

( pembayaran minimum, angsuran, bungsa, biaya lainnya).

Mekanisme yang melibatkan pihak acquirer sebenarnya bisa sangat

bervariasi yang tergantung pada jenis tanggung jawab atau tugas

yang dilimpahkan issuer kepada acquirer sesuai perjanjian. Salah satu

contoh mekanisme tersebut, seperti telah diuraikan di atas, akan

secara sederhana dijelaskan dengan menggunakan gambar berikut ini:

Gambar Bagan Mekanisme Kartu Kredit dengan acquirer

b. tidak melibatkan pihak acquirer

1. Penerbitan kartu oleh issuer

2. Perjanjian antara issuer dengan merchant

3. Permohonan kartu kredit oleh calon pemilik kartu

4. Analisis oleh issuer mengenai kelayakan calon untuk menjadi

pemilik kartu. Limit kredit yang lebih tinggi biasanya disertai

persyaratan yang lebih berat bagi calon pemilik kartu.

5. Perjanjian antara issuer dengan pemilik kartu

6. Pemberian kartu kredit kepada pemilik kartu

7. Penggunaan kartu oleh pemilik kartu untuk pembelian pada

merchant yang telah ditunjuk dan menjalin kerja sama dengan

issuer. Merchant biasanya memasang logo penerbit kartu pada

kasir atau tempat lain agar calon pembeli mudah mengetahui

apakah kartu kreditnya dapat digunakan pada penjual tersebut.

Merchant tertentu menetapkan biaya sekitar 2% dari nilai

transaksi yang menggunakan kartu kredit yang dibebankan bagi

pemilik kartu. Tahap ini meliputi:

issuer issuer

merchantCardholder

Pemilik kartu menyerahkan kartu dan menerima barang

atau jasa yang dibeli

Merchant memeriksa keabsahan kartu

Merchant mencatat transaksi pada slip khusus

Pemilik kartu menandatangani slip

Merchant memeriksa keabsahan tanda tangan

Merchant memberikan salinan slip kepada pemilik kartu

Kartu dikemblikan kepada pemilik kartu

8. Merchant melakukan penagihan kepada issuer dengan

menggunakan slip penjualan. Saat/periode atau jangka waktu

penagihan sudah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian antara

merchant dengan issuer

9. Issuer memeriksa keabsahan slip penjualan

10. Issuer membayar kepada merchant jumlah yang dibayar adalah

sebesar jumlah transaksi setelah dikurangi diskon. Besarnya

diskon telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian antara

issuer dengan merchant (kurang lebih sekitar 4% dari nilai

transaksi)

11. Issuer melakukan penagihan kepada pemilik kartu sesuai waktu

yang telah diperjanjikan semua. Pemilik kartu wajib membayar

sebesar pembayaran minimum yang semula telah ditetapkan.

Apabila pemilik kartu langsung melunasi seluruh tagihan maka

tahap selesai sampai di sini, sedangkan apabila pemilik kartu

hanya membayar sebagian atau sampaai sebatas besarnya

pembayaran minimum maka sisa pembayaran harus dilunasi pada

jangka waktu tertentu sejak penagihan ditambah dengan bunga.

Laporan tagihan yang dikirimkan secara periodik pada tanggal

tertentu oleh issuer kepada pemilik kartu berisi antara lain:

1. Nomor Kartu

2. Tnggal tagihan dari laporan tagihan tersebut

3. Tanggal jatuh tempo pembayaran atas tagihan tersebut

4. Tanggal posting

5. Tanggal transaksi

6. Jumlah tagihan

7. Besarnya pembayaran minimum (biasanya berkisar 20% dari

jumlah tagihan)

8. Batas maksimum kredit

9. Tunggakan

12. Pemilik kartu melakukan pembayaran kepada issuer melalui atau

tanpa acquirer (pembayaran minimum, angsuran, bunga, dan

biaya lainnya)

Mekanisme tersebut akan sederhana dijelaskan dengan menggunakan gambar

berikut ini:

Perhitungan Bunga Kartu Kredit

issuer

Cardholder

Merchant

Pemegang kartu kredit dianjurkan untuk tidak segan-segan bertanya kepada

petugas penerbit kartu soal perhitungan bunga. Pasalnya, sangat sedikit yang terbuka

untuk menjelaskan cara penghitungan bunga begitu saja.

Penghitungan bunga kartu kredit setidaknya ada dua cara. Tiap bank punya

caranya sndiri, yakni penghitungan berdasarkan tanggal transaksi dan tanggal saat

lembar tagihan dicetak.

Berikut ini perhitungannya.

1. Berdasarkan tanggal transaksi:

Nilai transaksi x jumlah hari dari tanggal transaksi s/d tanggal lembar tagihan

dicetak x jumlah bulan dalam setahun x bunga per bulan x 1/365 hari.

2. Berdasarkan tanggal tagihan dicetak:

Total nilai transaksi x jumlah hari dari tanggal transaksi s/d tanggal lembar

tagihan dicetak x jumlah bulan dalam setahun x bunga per bulan x 1/365 hari.

Agar lebih paham, simak contoh perhitungan pembayaran yang harus dibayar si

Ganjen di bawah ini.

Tgl Transaksi Tgl. Penagihan Uraian Transaksi Jumlah

Tagihan bln. lalu 4.800.000,-

1 Nov 3 Nov Pabrik Panci 45.500,-

4 Nov 8 Nov Toko Obat Jerawat 100.000,-

9 Nov 12 Nov Salon "Murah Meriah" 50.000,-

10 Nov 13 Nov Emprit Airways 2.350.000,-

15 Nov 18 Nov Matahati Dept. Store 320.000,-

16 Nov 21 Nov Direct Debit Payment 500.000,- CR

Tanggal lembar

Tagihan Dicetak

Tanggal

Jatuh tempo

Total Tagihan

(Rp)

28 Nov 1997 16 Des 1997 8.165.500 + Bunga

Perhitungan Bunga Berdasarkan Tgl. Transaksi:

A. Pemakaian(Rp)

(4.800.000x29x12x3%) x 1/365 = 137.293,15

(45.500x28x12x3%) x 1/365 = 1.256,55

(100.000x25x12x3%) x 1/365 = 2.465,75

(50.000x20x12x3%) x 1/365 = 986,30

(2.350.000x19x12x3%) x 1/365 = 44.038,36

(320.000x14x12x3%) x 1/365 = 4.418,63

Jumlah = 190.458,74

B. Pembayaran (Rp)

(500.000x8x12x3%) x 1/365 = 3.945,21

Total Bunga = Bunga A - Bunga B = Rp 190.458,74 - Rp 3.945,21 = Rp

186.513,53

Perhitungan Bunga Berdasarkan Tgl. Lembar Tagihan Dicetak:

A. Pemakaian (Rp) (4.800.000x30x12x3%) x 1/365 = 142.027,39

B. Pembayaran (Rp) (500.000x8x12x3%) x 1/365 = 3.945,21

Total Bunga = Bunga A - Bunga B =

Rp 142.027,39 - Rp 3.945,21 = Rp 138.082,18

Total pembayaran yang jatuh tempo tanggal 16 Oktober 1997 untuk sistem

perhitungan bunga berdasarkan tanggal transaksi adalah:

Rp 8.165.500 + Rp 186.513,53 = Rp 8.352.013,53

Total pembayaran yang jatuh tempo tanggal 16 Oktober 1997 untuk sistem

perhitungan bunga berdasarkan tanggal lembar tagihan dicetak adalah:

Rp 8.165.500 + Rp 138.082,18 = Rp 8.303.582,18

Kartu Kredit Syariah

Reaksi pertama ketika mendengar ‘kartu kredit Islam’, barangkali adalah

ketidakhabispikiran. Inovasi jenis apa lagi ini? Teka-teki yang sama ikut dirasakan

oleh pemerhati perbankan syariah, yang umumnya was-was tehadap label-label

seperti ‘back door riba’ atau ‘hiyal’, yang dialamatkan kepada pengembang produk

syariah dengan inovasi yang terkadang kebablasan.Namun ada juga pihak yang

menilai ini merupakan suatu kemajuan yang cukup berarti, yakni lembaga keuangan

syariah tanggap terhadap kebutuhan konsumen. Mereka menilai kartu bank syariah

ini merupakan jawaban terhadap kebutuhan mereka akan sistem pembayaran yang

mudah dan nyaman, sekaligus tentunya ‘sesuai’ dengan syariah. ‘Kartu kredit Islam’

ini sebenarnya sudah mulai banyak ditawarkan oleh bank-bank syariah di Malaysia

(AM Bank d/h Arab Malaysian Bank, HSBC, dan Bank Islam) dan Bahrain (ABC

Islamic Bank).

Sesungguhnya, dari namanya, kita bisa paham kalau credit card adalah

fasilitas utang. Nasabah diberi kemudahan untuk membeli/memakai sesuatu produk

atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya kemudian. Kemudahan ini, yang bisa

dipakai di hampir seluruh pelosok bumi, jelas sangat atraktif dan bahkan menjadi

suatu prestise, simbol kemakmuran dan derajat.Namun di balik segala kemudahan

dan kenyamanan ini, terkandung implikasi-implikasi negatif dan cenderung

menjerat. Bukan saja kartu kredit membuat berbelanja menjadi mudah, namun

kenyamanan ini juga membuat uang keluar dengan mudah. Bagi yang tidak disiplin,

tagihan bulanan akan menjadi nightmare yang harus dihadapi setiap awal bulan.

Tetapi, budaya belanja secara boros ini bukanlah salah satu saja dari ‘kejahatan’

kartu kredit ini.

Sebagian besar pakar perbankan Islam menganggap kartu kredit sebagai

sesuatu yang tidak relevan dalam sistem syariah. Ini, di antaranya, karena adanya

unsur bunga dalam penggunaan kartu kredit. Unsur bunga ini, meskipun kalau kita

selalu bayar tepat waktu tidak akan dikenakan, merupakan klausa yang sudah

disetujui sewaktu nasabah menandatangani permohonan kartu kredit. Jadi membayar

bunga ataupun tidak, pemegang kartu kredit sudah menyetujui dan oleh karenanya

terikat dengan klausa bunga ini.

Hal lain yang menjadi sebab diharamkannya kartu kredit adalah unsur

‘kreditnya’. Apapun alasannya, budaya utang adalah kenyamanan hidup yang

melenakan, yang pada akhirnya menjerat dan membuat penggunanya melarat karena

utang (dan bunga). Padahal salah satu perjuangan ekonomi syariah adalah

membebaskan manusia dari unsur riba dalam segala manifestasinya.

Di balik itu, kenyataan bahwa perbankan syariah harus menghadapi

tantangan keragaman produk dan permintaan akan kenyamanan fasilitas perbankan,

mengharuskan bank syariah mencari alternatif. Baik itu dengan menawarkan sejenis

smart card, debit card ataupun dengan memperluas jaringan ATM melalui kerjasama

dengan pihak lain (misalnya kerjasama antara BMI dengan BCA).

Meskipun tidak seharusnya menjadi dilematis, desakan dan persaingan

menyebabkan bank-bank syariah mencari inovasi baru dalam usaha menciptakan

kenyamanan yang maksimum bagi nasabahnya. Salah satu usaha tersebut adalah

dengan mengIslamkan kartu kredit yang ada. Malaysia dan Bahrain adalah yang

pertama bereksperimen dengan sistem kartu kredit ini.Di Indonesia sendiri, usaha

kearah itu sedang diusahakan oleh beberapa bank syariah. Usaha itu memang patut

dihargai, kendati sikap prudent hendaknya tetap menjadi anutan praktisi perbankan

syariah nasional. Toh inovasi yang dipaksakan dan dibuat secara terburu-buru akan

hanya menuai cemooh nantinya.

Hadirnya kartu pembayaran yang diklaim sebagai Islami ini sendiri bukanlah

alternatif kartu kredit yang bisa begitu saja diterima semua pihak. Kontroversi dan

perdebatan masih akan terus berlanjut seiring dengan makin gencarnya sosialisasi

‘kartu kredit syariah’ ini di berbagai media. Kontroversi ini, menurut analisis

penulis, bermuasal dari konotasi kartu kredit sendiri yang sangat tidak Islami. Selain

karena konsep kredit yang memang tidak sesuai untuk menjadi bagian muamalah,

tetapi juga kartu kredit mempunyai konotasi bunga yang sangat kuat.

Namun sebenarnya, sebagian ‘kartu kredit syariah’ yang sudah berada di

pasar adalah berbentuk charge card, yang pada praktiknya berbeda dengan kartu

kredit biasa. HSBC Amanah Card misalnya, adalah charge card yang underlying

conceptnya bisa dengan mudah diterima oleh banyak kalangan. Transaksi charge

card harus dilunasi pada batas periode, 30 atau 40 hari. Sementara kartu kredit bisa

dicicil hingga satu tahun.Namun ada pula ‘kartu kredit syariah’ yang diklaim bukan

berbentuk charge card, di antaranya Al-Taslif Visa Card dari AM Bank Malaysia

dan Kad (Kartu) Bank Islam, keluaran Bank Islam Malaysia Berhad dengan Master

Card.

Puncak perdebatan lain yang juga cukup beralasan adalah konsep kredit itu

sendiri beserta implikasinya terhadap perilaku konsumsi. Terlepas dari kenyamanan

dan rasa aman, kemudahan yang disediakan kartu pembayaran ini akan cenderung

meningkatkan sikap konsumtif masyarakat. Salah satu buktinya di Australia.

Tingkat utang rakyat Australia (domestic debts) sangat tinggi, nilainya lebih tinggi

dari GDPnya. Ini semua disebabkan oleh skim pembayaran kredit dan meluasnya

penggunaan kartu kredit di Australia.

Betapapun inovasi ini tetap menyisakan pertanyaan panjang buat sebagian

besar orang. Salah satunya adalah sampai kapan kita harus berhiyal atau

berimprovisasi dari apa yang ditawarkan sistem konvensional? Apakah memang

produk syariah harus selalu mengikuti dan kompromi dengan apa yang disediakan

oleh bank konvensional? Jawabannya sebenarnya sangat ditentukan oleh gaya hidup

dan belief system yang kita anut.

Penerbitan kartu kredit syariah di Indonesia belum mendapat lampu hijau.

Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan syariah, belum memutuskan

kapan izin kartu kredit syariah diterbitkan.Ketua Tim Peneliti Perbankan Syariah BI,

Mulya Effendi Siregar, mengatakan pembahasan kartu kredit ini memang

merupakan inisiatif BI sebagai persiapan bila memang bank syariah ingin

menerbitkan kartu kredit. Di luar negeri, kartu kredit syariah akhirnya menjadi

charge card yang di Indonesia diterbitkan BII Syariah.

Mulya mengatakan BI ingin menjamin agar produk kartu kredit syariah

benar-benar sesuai syariah. ''Jangan sampai nanti sama saja seperti kartu kredit

konvensional seperti yang terjadi di beberapa negara'' kata Mulya. Di luar negeri,

kartu kredit jadi sumber konsumtif. Sementara itu Ketua Dewan Syariah Nasional

MUI, KH Ma'ruf Amin, mengungkap kartu kredit syariah memang masih

kontroversial. Namun DSN telah membahas rancangan fatwanya. ''Tinggal

menunggu apakah ada izin BI.'' Karena fatwa juga harus dibentuk peraturan BInya

sebelum dijadikan produk perbankan. Menurutnya permintaan atas kartu kredit

syariah juga tinggi.

Ma'ruf Amin mengungkap salah satu penolakan atas kartu kredit adalah mendorong

konsumerisme. DSN berinisiatif untuk membatasi penggunaan kartu. ''Misalnya kita

batasi 40 persen saja dari gaji yang bisa dibelanjakan.'' Ia mengungkap kartu kredit

berbeda dari charge card. Transaksi charge card harus dilunasi pada batas periode,

30 atau 40 hari. Sementara kartu kredit bisa dicicil hingga satu tahun.Mengenai

akad, DSN menetapkan akad jaminan dengan fee atau kafalah wal ujrah dan akad

jual beli dengan pembayaran mencicil (murabahah dengan istijrar). Dengan akad

kafalah, bank bertindak sebagai penjamin nasabah dalam melakukan pembelian

barang. Selanjutnya bank mendapat fee sebagai perantara. Sedangkan dengan akad

murabahah, maka nasabah mengambil suatu barang di merchant tertentu atas nama

bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah. Nasabah

membayarnya dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu.

Perkembangan Kartu Kredit Syariah di Indonesia(BII Syariah Card)

TIDAK hanya perbankan konvensional yang memberikan layanan kartu-

kartu plastik ini kepada para nasabahnya. Perbankan syariah pun telah mulai

meluncurkan kartu plastik. Bank Internasional Indonesia (BII), misalnya, telah

mengeluarkan kartu BII Syariah Card yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah

yang universal. "Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, akad yang

digunakan dalam penyelenggaraan BII Syariah Card adalah akad qordh dan

kafalah," kata Direktur Sumber Daya Manusia, Hukum dan Riset BII, Sukatmo

Padmosukarso.

Akad qordh merupakan prinsip utang piutang dan dalam prinsip syariah tak

boleh dikenakan bunga atau denda atas utang tersebut, sedangkan kafalah

merupakan prinsip perwakilan. Artinya, pada saat bertransaksi pemegang kartu

bertindak mewakili bank untuk bertransaksi dengan merchant.Sukatmo menjelaskan

lebih jauh, perbedaan dengan kartu kredit konvensional, kartu Syariah ini bebas

bunga. "Penggunaannya seperti kartu kredit, tetapi tidak ada pembayaran minimum

seperti kartu kredit. Begitu jatuh tempo, tagihan harus dilunasi seluruhnya, tidak

boleh dicicil(Charge Card/jatuh tempo 30-40 hari). Kartu ini juga tak boleh

digunakan untuk membeli barang atau jasa yang tidak sesuai dengan syariah seperti

minuman keras," ujarnya.Pertama kali, BII mengeluarkan BII Syariah Card Gold

dan belakangan mengeluarkan lagi Platinumnya. BII Syariah Card telah mengacu

pada fatwa MUI yang menyatakan, jangan sampai keberadaan kartu semacam ini

mendorong konsumerisme. "Kami sengaja masuk ke segmen gold sehingga

pemegang kartu BSC adalah orang yang betul-betul mampu memegang dan dapat

menggunakannya secara bijaksana dan sekaligus sehingga tidak ada kredit

macetnya," lanjut Sukatmo.

BII juga melebarkan produk kartunya menjadi platinum karena pangsa pasar

platinum di perbankan syariah sangat luas. Indikatornya, menurut Sukatmo, adalah

pengajian di kawasan elite, seperti Pondok Indah, Menteng, dan Kemang, tarawih di

hotel berbintang lima, serta para jemaah haji ONH plus yang dianggap menjadi

pangsa pasar potensial dari kartu kredit platinum.Lapisan masyarakat inilah yang

dibidik menjadi nasabah pemegang kartu BII Syariah Card Platinum. Walaupun

terbatas, segmen kartu platinum ini memiliki daya beli yang sangat tinggi daripada

segmen kartu silver atau gold. Pagu kredit yang diberikan kepada para pemegang

kartu platinum ini sekitar 40 persen dari pendapatan dengan kisaran pagu Rp 8 juta

hingga Rp 50 juta.

Contoh contoh form penawaran kartu kredit

1.Bank Niaga :

1.1.Form :

1.2.Rekaman Wawancara dengan Sales Manager Bank Niaga (di CD)

2.Bank International Indonesia

2.1.Form :

DAFTAR PUSTAKA

1.Rachmat,Budi;ANJAK PIUTANG,SOLUSI CASH FLOW

PROBLEM;Jakarta;2003;PT Gramedia Pustaka Utama

2.Rachmat,Budi;MULTI FINANCE;Jakarta;2002;CV

NOVINDO PUSTAKA MANDIRI

3.WWW.Tazkiaonline.com

4.WWW.DPLJKEU.com

5.WWW.SyariahMandiri.com

6.WWW.simas.com

LAMPIRAN LAMPIRAN